profil ppa 2011[1]
TRANSCRIPT
I. KOMITMEN
Tujuan akhir kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan adalah membebaskan
masyarakat dari kemiskinan dan mengangkat harkat dan martabat mereka agar menjadi warga
negara dengan seluruh hak dan kewajibannya (SMERU, 2003). Untuk itu salah satu strategi
mendasar yang patut ditempuh adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi orang miskin
untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus
menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua lapisan
masyarakat, termasuk penduduk miskin (pro-poor growth). Oleh karenanya kebijakan dan program
pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah seharusnya dititik-beratkan pada sektor
ekonomi riil yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kehidupan sebagian besar
orang miskin, seperti pertanian, perikanan, usaha kecil menengah, dan sektor informal.
Landasan paradigma kebijakan pembangunan yang selama ini lebih banyak menciptakan
konglomerasi, perlu dirubah menjadi paradigma kebijakan yang lebih memihak kepada kelompok
masyarakat “pinggiran”. Pemberdayaan perekonomian rakyat, pencabutan berbagai peraturan dan
kebijakan pemerintah (daerah) yang mempersempit akses ekonomi masyarakat miskin, penghentian
pungutan-pungutan terhadap petani, nelayan, peternak dan sebagainya adalah beberapa contoh
kebijakan yang berdampak positif terhadap masyarakat miskin. Kebijakan anggaran yang memihak
kepada orang miskin sebenarnya hanyalah salah satu dari sekian banyak kebijakan yang diperlukan
untuk menanggulangi kemiskinan secara komprehensif (SMERU,2003). Mengingat kebijakan propoor
budget merupakan kebijakan yang bersifat teknis operasional, maka beberapa pra-syarat kebijakan
pemerintah daerah agar menerapkan kebijakan propoor budget antara lain:
1. Kehendak Politik
Adanya komitmen kuat dan tekad keras pihak-pihak yang secara langsung mempunyai
kewenangan dan bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan
Agenda pembangunan (daerah) menempatkan upaya dan program penanggulangan
kemiskinan pada skala prioritas utama
Kemauan untuk secara jujur dan terbuka mengakui kelemahan dan kegagalan program
penanggulangan kemiskinan di masa lalu, dan bertekad untuk memperbaikinya, baik pada
waktu sekarang maupun di masa mendatang
1
PROFIL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2011
2. Iklim yang Mendukung
Ada kesadaran kolektif untuk menempatkan kemiskinan sebagai musuh bersama yang harus
diperangi, kemudian diikuti dengan langkah-langkah kampanye sosial melalui berbagai
saluran informasi untuk lebih meningkatkan kepedulian, kepekaan, dan partisipasi
masyarakat
Ada peraturan dan kebijakan daerah (Perda) yang mendukung penanggulangan kemiskinan,
misalnya yang berkaitan dengan usaha kecil, akses terhadap kredit, pedagang kaki lima,
penghapusan pungutan terhadap hasil-hasil pertanian, dan sebagainya.
3. Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Mengingat kemiskinan bersifat multidimensi, maka penanggulangannya tidak cukup hanya
dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, melainkan memerlukan pula kebijakan dan program di
bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Dengan kata lain diperlukan adanya tata
pemerintahan yang baik (good governance) dari lembaga-lembaga pemerintahan, terutama birokrasi
pemerintahan, legislatif, lembaga hukum dan pelayanan umum lainnya. Secara lebih spesifik, hal ini
antara lain ditandai dengan adanya keterbukaan, pertanggungjawaban publik, penegakan hukum,
penghapusan birokrasi yang menyulitkan, pemberantasan korupsi, dan koordinasi lintas lembaga
dan lintas pelaku yang baik.
Turkewitz (2001) melalui studi empirisnya di beberapa negara menyimpulkan adanya
hubungan yang kuat antara karakter suatu rezim pemerintahan dengan capaian berbagai indikator
pembangunan. Kesimpulan dari studi ini antara lain adalah:
a. Makin efektif suatu pemerintahan, makin rendah tingkat kematian bayi
b. Makin rendah tingkat korupsi di birokrasi pemerintahan, makin tinggi tingkat melek huruf
orang dewasa
c. Makin baik kondisi penegakan hukum suatu negara, makin rendah tingkat kematian bayi
d. Makin sedikit regulasi yang diciptakan pemerintah, makin tinggi tingkat pendapatan per
kapita.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwa untuk mencapai terciptanya kebijakan pro-
poor budget diperlukan adanya kebijakan awal seperti pro-poor policy (kebijakan umum yang
memihak pada orang miskin), pro-poor institutions (adanya institusi-institusi – khususnya institusi
pemerintah yang memihak orang miskin), dan yang lebih penting lagi adalah adanya pro-poor
government (pemerintahan yang memihak orang miskin). Tanpa adanya pra-syarat kebijakan seperti
ini, sulit mengharapkan pemerintah (daerah) untuk mempunyai kebijakan anggaran yang bersifat
pro-poor.
2
A. Dukungan Kebijakan
Salah satu indikator penilaian keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Adapun faktor-faktor yang terkandung dalam IPM adalah tingkat
daya beli masyarakat, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan, dimana ketiga faktor tersebut
dipengaruhi oleh angka kemiskinan. Hubungan ketiga faktor tersebut dengan angka kemiskinan
memiliki slope yang negatif. Apabila tingkat kemiskinan tinggi, maka tingkat kesehatan, tingkat
pendidikan, dan tingkat daya beli masyarakat akan cenderung rendah.
Dalam hal ini Kabupaten Sampang memiliki indeks yang paling rendah di bandingkan daerah-
daerah lain di Jawa Timur. Pada tahun 2005, IPM Sampang tercatat hanya 53,83. Pada tahun 2008,
IPM Kabupaten Sampang meningkat sebesar 55,77 dan tahun 2009, naik menjadi 58,23 (BPS.2010).
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang tergolong cukup tinggi. Berdasar data BPS tahun
2009 total penduduk Sampang adalah 864.620 jiwa dan 39,42 persennya adalah penduduk miskin
atau sebesar 340.833 jiwa. Angka tersebut telah mengalami penurunan jika dibandingan pada tahun
2008, di mana presentasi penduduk miskin sebesar 46,11 persen dari total penduduk kabupaten
Sampang.
Rendahnya indikator pembangunan ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat
Kabupaten Sampang. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Sampang adalah masyarakat petani dan
nelayan. Kedua aktivitas ekonomi ini selalu dikatakan aktivitas yang kurang produktif, karena
memberikan nilai tambah (value added) yang relatif lebih rendah dari aktivitas ekonomi lainnya
seperti perdagangan dan industri. Oleh karena itu, masyarakat petani dan nelayan identik dengan
masyarakat miskin.
Melihat fenomena tersebut di atas, pemerintah kabupaten Sampang tidak tinggal diam.
Perumusan kebijakan dilakukan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat sehingga dapat
kembali menorehkan hasil dalam pengurangan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM yang ada
di Kabupaten Sampang. Penyusunan program penanggulangan kemiskinan disesuaikan dengan
profil masyarakat Kabupaten Sampang serta potensi daerah yang bisa dikembangkan. Adapun 7
(tujuh) arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sampang 2008-2013 sebagaimana tercantum
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Sampang Tahun 2008-
2013 adalah sebagai berikut:
1) Arah kebijakan dari strategi pemberdayaan masayarakat dan kelembagaan
pemerintahan:
a. Menjaring masukan dari setiap stakeholders dan kelompok masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
3
b. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan
c. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa
d. Pengembangan kelembagaan daerah
e. Melakukan pemekaran wilayah kecamatan yang telah direkomendasikan
2) Arah kebijakan strategi penciptaan daya saing perekonomian daerah:
a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, dan perikanan
b. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi
lokal
c. Percepatan transformasi struktur perekonomian daerah secara seimbang
d. Peningkatan laju investasi oleh pihak pemerintah, swasta, maupun masayarakat
(pelaku usaha)
e. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi wilayah
f. Mengembangkan kegiatan ekonomi yang potensial
3) Arah kebijakan dari strategi pengembangan kapasitas perekonomian daerah:
a. Mengembangkan sistem ketahanan pangan daerah
b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
c. Mengembangkan sarana pemasaran produk unggulan
d. Mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam usaha ekonomi
e. Menanggulangi kemiskinan
f. Menyelenggarakan sistem pelayanan administrasi terpadu
4) Arah kebijakan dari strategi pengembangan sistem tata kelola pelayanan dasar
masyarakat:
a. Menyelenggarakan regulasi untuk menjamin pelaksanaan pelayanan dasar yang
berkualitas dan terjangkau
b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pendidikan, kesehatan, dsn
infrastruktur dasar
c. Menjamin akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin
5) Arah kebijakan dari strategi peningkatan proporsi pengalokasian anggaran untuk
penyelenggaraan pelayanan dasar
a. Mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD
b. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 15% dari APBD
6) Arah kebijakan dari strategi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat:
a. Mendorong rekonsiliasi sosial
b. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial
4
c. Menyelenggarakan regulasi yang mendukung terciptanya harmoni sosial
d. Melaksanakan penegakan hukum
7) Arah kebijakan dari strategi pengoptimalan pemanfaatan potensi wilayah dengan tetap
memperhatikan kemampuan/ daya dukung lingkungan:
a. Menyelenggarakan kebijakan tentang penataan ruang dan penataan lingkungan secara
terpadu dan seimbang
b. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pemanfaatan dan
pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan
c. Mengembangkan inovasi teknologi yang dapat mendorong perambahan nilai bagi
potensi wilayah
Sesuai dengan visi-misi Bupati Sampang tahun 2008-2013, strategi dan arah kebijakan di atas,
maka pemerintah Kabupaten Sampang membagi 5 (lima) program prioritas pembangunan, yaitu:
1) Peningkatan pelayanan dasar
2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
3) Peningkatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan pemerintahan
4) Peningkatan harmoni sosial
5) Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai daya dukung lingkungan
Fokus pembangunan internasional Millenium Development Goals (MDGs) atau yang biasa
disebut dengan tujuan pembangunan milenia telah tercakup dalam arah kebijakan, serta program
prioritas pembangunan Kabupaten Sampang 2011. Adapun tujuan dari fokus pembangunan
Kabupaten Sampang adalah menurunkan angka kemiskinan hingga berada di bawah 35% pada
tahun 2013.
Program-program tersebut kemudian disusun dalam rangkaian program penanggulangan
kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang berada di Kabupaten Sampang dibagi
dalam 4 (empat) kelompok program, berdasar atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan
Kabupaten Kota, yaitu:
1) Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
Program dan kegiatan yang termasuk dalam kelompok program bantuan sosila terpadu berbasis
keluarga adalah program dan kegiatan dengan tujuan utama pada peningkatan daya beli
masyarakat, tingkat kesehatan, serta tingkat pendidikan (indikator IPM).
2) Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Program dan kegiatan yang termasuk dalam kelompok program kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat adalah program dan kegiatan dengan basis kelompok masyarakat
5
(POKMAS). Seperti pendidikan dan pelatihan, pendampingan masyarakat, Pemberdayaan
lembaga dan organisasi masyarakat melalui kegiatan PNPM-MP, dan lain sebagainya.
3) Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Program dan kegiatan yang termasuk dalam kelompok program pemberdayaan usaha mikro dan
kecil adalah program dan kegiatan dengan tujuan utama pelaku usaha mikro dan kecil.
Programnya berupa kegiatan yang bisa membantu dan berdampak secara langsung terhadap
peningkatan dan pengembangan usaha bagi UMKM.
4) Program-program lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Program dan kegiatan
yang termasuk dalam kelompok program penunjang/ pendukung kegiatan ekonomi adalah
program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi, maupun
pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
Dalam mewujudkan pencapaian “Tujuan Pembangunan Milenia” dilakukan berbagai upaya
melalui pengembangan program melalui empat kelompok program di atas. Program-program
baru yang mengacu pada capaian Millenium Development Goals yang berbasis gender telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dengan SKPD pelaksana Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) melalui kegiatan-kegiatan seperti pelayanan
kontrasepsi bagi masyarakat miskin, pengembangan usaha bagi perempuan, dan peningkatan
ekonomi produktif bagi perempuan. Sedangkan program untuk mengurangi angka kematian Ibu dan
Bayi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Sampang.
Program dan kegiatan tersebut direncanakan, dilaksanakan, maupun dimonitoring dengan
kerjasama beberapa SKPD yang terkait dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Sampang. Berikut adalah SKPD yang turut berperan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sampang:
1) Bappeda bertanggung jawab dalam membuat perencanaan program pengentasan
kemiskinan lintas SKPD maupun lintas wilayah dan mengkoordinir pelaksanaannya. Melalui Program
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda menentukan wilayah/ kawasan miskin (desa
tertinggal), penyebab, strategi hingga program/ kegiatan yang harus dilakukan. Selanjutnya berbagai
program terkait pengentasan kemiskinan diarahkan dan diprioritaskan di kawasan miskin tersebut.
2) Badan Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dapat
melakukan berbagai kegiatan pelatihan maupun fasilitas pemodalan bagi UMKM, terutama usaha
mikro, melalui program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. Selain itu Bapemas juga
melaksanakan program dengan basis masyarakat.
3) Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Pertanian (petani, nelayan, peternak,
penambang) yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas
6
Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
merupakan program yang secara langsung ataupun tak langsung bertujuan meningkatkan
kesejahteraan petani/peternak/penambang, sekaligus mengangkat mereka dari kemiskinan.
Bagaimanapun pelaku bidang pertanian masih diidentikkan dengan rata-rata tingkat pendapatan per
kapita yang rendah. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan per kapita rumah
tangga petani.
4) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin atau kegiatan pelayanan penduduk miskin
di sarana kesehatan merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan
kualitas kesehatan sumberdaya manusia yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun RSUD.
Demikian pula halnya program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas dan jaringannya, terutama di kawasan miskin (desa tertinggal), akan meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
5) Berbagai program/kegiatan dalam rangka program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun,
terutama dengan kelompok sasaran masyarakat miskin dan di kawasan miskin, akan membuka akses
ke pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM. Program ini didukung keberhasilannya oleh Dinas
Pendidikan.
6) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS dan Program Pembinaan Anak
Terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara langsung
membantu masyarakat miskin.
7) Dinas PU Cipta Karya, terutama yang diprioritaskan di kawasan/desa miskin/tertinggal,
diharapkan dapat membantu pengentasan kemiskinan. PU Cipta Karya melakukan kegiatan
pengentasan kemiskinan dengan melakukan perbaikan pada rumah tempat tinggal
masyarakatmiskin menjadi rumah yang layak huni elalui perbaikan lantai, dinding rumah, atau
genteng.
8) Program dengan isu pengarusutamaan gender dilakukan oleh Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB).
9) Dinas kesehatan dan RSUD saling bekerjasama untuk menjalankan program peningkatan
kualitas kesehatan bagi masyarakatmiskin.
10) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika bekerjasama dengan PU Bina Marga
untuk melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sampang.
11) Sedangkan sejak tahun 2010, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
dimasukkan dalam rangkaian SKPD yang turut berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan.
Adapun fungi dari SKPD ini adalah melaksanakan kegiatan dengan promosi pariwisata dan
7
kebudayaan daerah. Dalam jangka panjang diharapkan sektor pariwisata dapat membantu dalam
meningkatkan pendapatan penduduk Sampang.
12) Semua Kecamatan yang ada di Sampang, terutama yang memiliki kawasan/desa tertinggal,
akan terlibat dalam berbagai program pengentasan kemiskinan di daerahnya. Pemerintah
kecamatan, desa/kelurahan setidaknya berfungsi sebagai motivator masyarakat untuk berperan aktif
dalam berbagai program dan/atau program yang dilaksanakan di daerahnya.
Adapun program-program penanggulangan kemiskinan yang dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Sampang Tahun 2009 yang terdapat dalam kegiatan program-program SKPD dapat
diuraikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 1. Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Dana APBD Kabupaten Sampang Tahun 2009
NO. NAMA SKPD NAMA PROGRAM
1. BAPEMAS 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
2. DISPENDALOKA 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri3. BKP4 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
5. Program Prasarana Penyuluhan Pertanian4. DINAS 1. Program Penyediaan Perbaikan Infrastruktur Pertanian
KEHUTANAN & 2. Program Rehabilitasi Hutan dan lahanPERKEBUNAN 3. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan5. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Tembakau6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan5. DINAS 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
PERTANIAN 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian5. Program Peningkatan Produksi Pertanian
6. DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1. Program Pemberdayaan Fakmis Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8
3. Program Pembinaan Anak Terlantar4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma5. Program Pembinaan Panti Asuhan6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lain)7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial8. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan9. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
7. DINAS 1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem ProduksiPERINDUSTRIAN 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan MenengahPERDAGANGAN & 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriPERTAMBANGAN 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
5. Program Pembinaan Pengawasan di Bidang Pertambangan6. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang
Berpotensi Merusak Lingkungan7. Program Pembinaan Pengawasan di Bidang Pertambangan8. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang
Berpotensi Merusak Lingkungan8. DINAS KELAUTAN 1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Pesisir
PERIKANAN & 2. Peningkatan Produktivitas Hasil Peternakan PETERNAKAN
9. DINAS PUPENGAIRAN
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya4. Program Pengendalian Banjir
10. DINAS 1. BOSDAPENDIDIKAN 2. BKSM (SMP) (SMA/MA/SMK)
11. DINAS 1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin KESEHATAN
12 BRSUD 1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Tabel 2. Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Dana APBD Kabupaten Sampang Tahun 2010.
NO. NAMA SKPD Nama Program dan Kegiatan
9
1 Bapemas
1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat melalui kegiatan PNPM-MP
2 Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
3 Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa
4 Fasilitasi Pelaksanaan Program Gerdu-Taskin
5 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Kawasan
6 Teknologi Tepat Guna
2 BP2KB
1 Pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat miskin
2 Pengembangan Usaha Bagi Perempuan
3 Peningkatan ekonomi produktif bagi Perempuan
3 Dispendaloka 1 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
4 BKP4
1 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
2 Penngkatan Kemampuan Lembaga Petani3 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah4 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
5 Pengembangan Pertanian pada Lahan kering
6 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
7 Peningkatan Produksi, Produktififitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian
8 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
9 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
10 Sarana Penyuluhan Pertanian
5 Dinsosnakertrans
1Peningkatan Kemampuan (Capacitty Building) dan Pendampingan Sosial pemberdayaan Fakir Miskin
2 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
3Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4 Pemantauan dan Penyampaian Bahan Pokok Keluarga Miskin
5 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Lanjut Usia Potensial
6Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal
7Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
10
8 Pendataan PMKS dan PSKS
9 Pelatihan Ketrampilan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
10 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Truma
11 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusahan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
12 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
13 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
14 Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
15 Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
16 Pendidikan Pelatihan Ketrampilan dan Kemampuan Masyarakat Penghasil Tembakau (DBHCHT)
17 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
6 PU Pengairan
1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
3 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
4 Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
5 Pelaksanaan WISMP
6 Operasional dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi
7 Pembangunan sumur-sumur air tanah8 Rehabilitasi sumur-sumur air tanah
9 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
10Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnnya
11 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
7 Dinas Pendidikan
1 Pembinaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
2 Pemberian Bantuan untuk siswa miskin
3 Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)
8 Dishutbun 1 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
9Dinas Koperasi dan
UMKM
1 Pengembangan jaringan Infrastuktur Usaha kecil menengah (UKM)
2 Fasilitasi pengembangan Usaha kecil Mmenengah (UKM)
11
3 Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi UMKM
10 PU Bina Marga
1 Program Pembangunan Jalan Kabupaten
2 Program Pembangunan Jembatan Kabupaten
3 Program Rehabilitasi Jalan Kabupaten
4 Program Rehabilitasi Jembatan Kabupaten
5 Program Pembangunan Jalan Poros Desa
11 PU Cipta Karya1 Penyediaan Sarana air bersih dan sanitasi dasar
2 Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
12 Dinas Kesehatan
1 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
2 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
3 Peningkatan imunisasi
4 Penanggulangan penyakit cacingan
5 Pembangunan Puskesmas
6 Pembangunan Puskesmas Pembantu
7 Pembangunan Polindes (Pondok persalinan desa) dan Poskesdes (Pos kesehatan desa)
8 Jaminan Kesehatan Daerah
13Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika
1 Pembangunan halte bus/taxi dan gedung terminal
2 Pembangunan dermaga pelabuhan
14Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
2 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
3 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
4 Pengembangan obyek pariwisata unggulan
15Bagian Pemerintahan Desa dan kelurahan 1 Alokasi Dana Desa
Berdasarkan tabel (1) dan (2) di atas dapat ditunjukkan bahwa kebijakan program
pembangunan di Kabupaten Sampang dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat melibatkan
berbagai lintas sektor SKPD dan berkelanjutan. Pada tahun 2009 Kabupaten Sampang
mengikutsertakan dua belas SKPD, namun pada 2010 bertambah sebesar lima belas SKPD yang
12
memiliki hubungan langsung dengan program penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan
menggunakan dana APBD.
Program penanggulangan kemiskinan juga difokuskan berdasar kebutuhan masyarakat serta
berbasis potensi ekonomi lokal. Berdasar pada hasil survey yang dilakukan oleh Bappeda Sampang
2010 menunjukkkan bahwa sektor prioritas yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Sampang adalah
UMKM/ Perdagangan, Pertanian, Pendidikan, dan Kesehatan. Sedangkan infrastruktur prioritas
adalah air bersih, jalan, penerangan jalan, puskesmas, dan sekolah. Dari keempat puluh sembilan
program di atas, kesemuanya telah menjawab sektor prioritas maupun infrastruktur prioritas yang
dibutuhkan penduduk Sampang.
B. Dukungan Anggaran (Pro Poor Budget)
1. Pengalokasian Anggaran
Total pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Sampang pada tahun 2009
adalah, total pendapatan sebesar Rp.657,93 milyar (naik 14,8%), total belanja sebesar Rp.848,31
milyar (naik 18,2%), dan total pembiayaan sebesar Rp.190,38 milyar (naik 30,1%). Pembiayaan ini
merupakan akibat adanya defisit dimana terjadi selisih minus antara pendapatan dan belanja. Total
pendapatan sebesar Rp. 657,93 milyar terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.28,20 milyar
(naik 28,3%), dana perimbangan sebesar Rp.628,82 milyar (naik 16,1%), dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah sebesar Rp.910 juta (turun 92,5%). Total belanja daerah sebesar Rp. 693,86 milyar
diperuntukkan belanja tidak langsung sebesar Rp.438,97 milyar (naik 24,6%) dan belanja langsung
sebesar Rp.409,34 milyar (naik 11,3%). Total pembiayaan sebesar Rp.190,38 milyar terdiri dari
penerimaan pembiayaan sebesar Rp.205,38 milyar (naik 24,5%) dan pengeluaran pembiayaan
sebesar Rp.15 milyar (naik 50,7%).
Sedangkan total pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Sampang pada Juli
tahun 2010 adalah, total pendapatan sebesar Rp. 646,944 milyar, total belanja sebesar Rp. 743,014
milyar, dan total pembiayaan sebesar Rp. 96,069. Pembiayaan ini terjadi karena adanya defisit
antara total pendapatan dan belanja. Rotal pendapatan sebesar Rp. 646,944 milyar terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah Rp. 35,120 milyar, dana perimbangan sebesar Rp. 585,435 milyar, dan lain-
lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 26,390 milyar. Total belanja daerah sebesar Rp.
743,014 milyar diperuntukkan belanja tidak langsung sebesar Rp.467,664 milyar dan belanja
langsung sebesar Rp. 275,349 milyar. Total pembiayaan sebesar Rp.96,069 milyar terdiri dari
penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 111,070 milyar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.
15,001 milyar.
13
Dari Total APBD Tahun 2009 dan tahun 2010 dapat diuraikan alokasi anggaran yang
dibelanjakan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sampang sebagaimana yang terdapat
pada tabel berikut ini :
Tabel 3. Alokasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Dana APBD Kabupaten Sampang Tahun 2009.
NO. NAMA SKPD NAMA PROGRAM JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1. BAPEMAS 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
11.521.232.750
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
91.300.000
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
286.396.760
4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
240.667.500
2. DISPENDALOKA 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
11.210.037.750
3. BKP4 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
135.634.000
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
730.963.000
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
69.945.000
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
74.651.000
5. Program Prasarana Penyuluhan Pertanian
2.703.683.150
4. DINAS KEHUTANAN
1. Program Penyediaan Perbaikan Infrastruktur Pertanian
300.000.000
& PERKEBUNAN 2. Program Rehabilitasi Hutan dan lahan 1.433.808.8503. Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan203.410.000
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2.077.144.000
5. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Tembakau
841.833.000
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
40.760.000
5. DINAS PERTANIAN
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
58.634.700
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.135.312.150
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil 44.772.500
14
Produksi Pertanian
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
219.893.600
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian
860.733.350
6. DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1. Program Pemberdayaan Fakmis Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
1.661.672.500
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.437.846.000
3. Program Pembinaan Anak Terlantar 50.000.0004. Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Eks Trauma 47.335.000
5. Program Pembinaan Panti Asuhan 2.674.460.000 6. Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lain)
50.000.000
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.302.962.500
8. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
181.662.500
9. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
173.010.000
7. DINAS 1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
499.900.000
PERINDUSTRIAN 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
805.306.500
PERDAGANGAN & 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
912.355.000
PERTAMBANGAN 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
203.084.500
5. Program Pembinaan Pengawasan di Bidang Pertambangan
637.773.000
6. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
70.000.000
8. DINAS KELAUTANPERIKANAN &
1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Pesisir
11.326.500
PETERNAKAN 2. Peningkatan Produktivitas Hasil Peternakan
910.987.100
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
74.999.000
9. DINAS KOPERASI & UKM
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
98.686.500
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
284.215.000
15
Menengah3. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.051.183.000
4. Penigkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
808.191.000
9. DINAS PUPENGAIRAN
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
10.026.305.000
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1.450.000.000
3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
12.444.500.000
4. Program Pengendalian Banjir 5.906.945.00010. DINAS PRASARANA 1. Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan8.967.393.000
WILAYAH 2. Program Rehablitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
19.683.523.000
3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
15.000.000.000
4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
9.986.372.000
11. DINAS PERMUKIMAN
1. Program Lingkungan Sehat Perumahan 4.379.017.800
WILAYAH 2. Program Pengembangan Perumahan 247.243.5003. Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan1.546.480.000
4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
16.441.552.000
5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.649.787.000
6. Program Pengolahan Air Baku 1.181.996.50012. DINAS 1. BOSDA 5.235.188.400
PENDIDIKAN 2. BKSM (SMP) (SMA/MA/SMK) 902.460.00013. DINAS KESEHATAN 1. Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin 629.055.000
2. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
6.351.444.500
14. BRSUD 1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
29.305.000
15. BAPPEDA 1. Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES)
5.400.000.000
JUMLAH 176.686.336.360Tabel 4. Alokasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Dana APBD Kabupaten
Sampang Tahun 2010
16
NO. NAMA SKPD Nama Program dan Kegiatan Jumlah Anggaran Rp.
(dalam 000)
1 Bapemas
1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat melalui kegiatan PNPM-MP
7,800,000
2 Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
50,169
3 Teknologi tepat guna 163,067.5
4 Fasilitasi Pelaksanaan Program Gerdu-Taskin
571,223.10
5 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Kawasan
16,300
6 Pengembangan jaringan instalasi listrik desa
4,238,870
2 Dispendaloka 1 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
10,101,956.45
3 BKP4
1 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
69,474
2 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
64,895
3 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
295,065
4 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 80,950
5 Pengembangan Pertanian pada Lahan kering
75,000
6 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
100,687
7Peningkatan Produksi, Produktififitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian
99,950
8Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
69,945
9 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
74,651
10 Sarana Penyuluhan Pertanian 801,412.35
4 Dinsosnakertrans
1Peningkatan Kemampuan (Capacitty Building) dan Pendampingan Sosial pemberdayaan Fakir Miskin
74,965
2 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
55,400
3 Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
60,000
4 Pemantauan dan Penyampaian Bahan Pokok Keluarga Miskin
1,216,195.5
5 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Lanjut Usia Potensial
60,000
6 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
47,000
17
Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal
7Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
150,000
8 Pendataan PMKS dan PSKS 95,500
9 Pelatihan Ketrampilan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
50,000
10 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Truma
47,335
11Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusahan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
50,000
12 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
74,988.25
13 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
42,740
14Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
16,425
15Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
48,361.5
16Pendidikan Pelatihan Ketrampilan dan Kemampuan Masyarakat Penghasil Tembakau (DBHCHT)
116,876
17Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
112,821.5
5 PU Pengairan
1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
600,000
2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1,895,000
3 Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
92,499.67
4 Pelaksanaan WISMP 67,503.4
5 Operasional dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi
1,100,000
6 Pembangunan sumur-sumur air tanah 1,150,0007 Rehabilitasi sumur-sumur air tanah 300,000
8 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
2,700,000
9 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnnya
390,000
10 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
9,354,500
6 Dinas Pendidikan 1 Pembinaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
5,235,188.40
2 Pemberian Bantuan untuk siswa miskin 902,460
18
3 Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)
563,896,650
7 PU Cipta Karya 1 Penyediaan Sarana air bersih dan sanitasi dasar
250,000
8 Dinas Kesehatan
1 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
467,206
2 Peningkatan imunisasi 110,0003 Penanggulangan penyakit cacingan 85,0004 Pembangunan Puskesmas 360,0005 Pembangunan Puskesmas Pembantu 140,000
6Pembangunan Polindes (Pondok persalinan desa) dan Poskesdes (Pos kesehatan desa)
280,000
Dari tabel (3) dan (4) di atas dapat ditunjukkan bahwa dukungan APBD Kabupaten Sampang
terhadap alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan sangat besar. Adapun besarnya
jumlah dana pendamping (dana sharing) yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Sampang untuk
mendukung program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
pada berbagai SKPD dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 5. Dana Sharing Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2009
NO. NAMA PROGRAM MITRA SKPDANGGARAN
DANA PROGRAM DANA SHARING
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
Bapemas 33.202.805.000 8.300.701.000
2. Program Gerakan Terpadu Penegetasan Kemiskinan (Gerdutaskin)
Bapemas 821.500.000 361.460.000
2. Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)
Bappeda 1.000.000.000 120.000.000
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
BKP4 549.800.000 181.163.000
4. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
Dinas Koperasi & UKM
2.000.000.000 250.000.000
19
5. Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian
Dinas Kehutanan & Perkebunan
300.000.000 55.000.000
6 Program Pengembangan Agribisnis
Dinas Pertanian 80.000.000 15.000.000
7. Program Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian 2.527.175.000 379.760.00
9. Program Kesejahteraan Petani
Dinas Pertanian 1.095.650.000 164.347.000
10. Program PLBPM (Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat)
Dinas Kelautan & Perikanan
400.000.000 46.200.000
11. Program Mitigasi Lingkungan Laut dan Pesisir
Dinas Kelautan & Perikanan
1.933.530.000 212.688.000
12. Program WISMP (Water Resources and Irrigation Sector Management Program)
Dinas Pengairan 210.221.000 67.503.400
JUMLAH 44.120.681.000 9.774.062.400
Tabel 6. Dana Sharing Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2010
No. Nama Program Mitra SKPD
AnggaranDana Program (Rp 000) Dana Sharing (Rp 000)
APBN APBD tingkat I APBD tingkat II
1
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat melalui kegiatan PNPM-MP
Bapemas 33,202,805 8,721,122.50
2Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
Bapemas 50,169
3 Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa
Bapemas 5,521,823 4,238,870
4Fasilitasi Pelaksanaan Program Gerdu-Taskin Bapemas 821,500 571,223
20
5Fasilitasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Kawasan
Bapemas 16,300
6 Teknologi Tepat Guna Bapemas 163,067.5
7Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)
BP2KB 563,896,650
8Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Dispendaloka 10,101,956
9Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
BKP4 69,474
10 Penngkatan Kemampuan Lembaga Petani BKP4 64,895
11Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
BKP4 295,065
12 Pengembangan Desa Mandiri Pangan BKP4 80,950
13Pengembangan Pertanian pada Lahan kering
BKP4 75,000
14Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
BKP4 100,687
15
Peningkatan Produksi, Produktififitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian
BKP4 99,950
16
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
BKP4 69,945
21
17Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
BKP4 74,651
18Sarana Penyuluhan Pertanian BKP4 1,902,270.8 801,412.35
19
Peningkatan Kemampuan (Capacitty Building) dan Pendampingan Sosial pemberdayaan Fakir Miskin
Dinsosnakertrans 74,965
20Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
Dinsosnakertrans
55,400
21
Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dinsosnakertrans 60,000
22Pemantauan dan Penyampaian Bahan Pokok Keluarga Miskin
Dinsosnakertrans 1,216,195.5
23Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Lanjut Usia Potensial
Dinsosnakertrans 60,000
24
Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal
Dinsosnakertrans 47,000
25
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Dinsosnakertrans
150,000
26Pendataan PMKS dan PSKS
Dinsosnakertrans 95,500
27Pelatihan Ketrampilan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
Dinsosnakertrans 50,000
28Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Dinsosnakertrans 47,335
22
29
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusahan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
Dinsosnakertrans 50,000
30Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
Dinsosnakertrans 74,988.25
31Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
Dinsosnakertrans
42,740
32
Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Dinsosnakertrans
16,425
33
Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Dinsosnakertrans 48,361.5
34
Pendidikan Pelatihan Ketrampilan dan Kemampuan Masyarakat Penghasil Tembakau (DBHCHT)
Dinsosnakertrans 116,876
35
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Dinsosnakertrans 112,821.5
36Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
PU Pengairan 600,000
37Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
PU Pengairan 1,895,000
38
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
PU Pengairan 2,985,245
39Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
PU Pengairan 92,499.67
40 Pelaksanaan WISMP PU Pengairan 67,503.4
23
41Operasional dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi
PU Pengairan 1,100,000
42Pembangunan sumur-sumur air tanah PU Pengairan 1,150,000
43 Rehabilitasi sumur-sumur air tanah
PU Pengairan 300,000
44Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
PU Pengairan 2,700,000
45
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnnya
PU Pengairan 390,000
46Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
PU Pengairan 9,354,500
47Pembinaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Dinas Pendidikan 7,87
4,782.60 5,235,188.
40
48 Pemberian Bantuan untuk siswa miskin
Dinas Pendidikan 902,460
49Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Dishutbun 841,833
50Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Dinas Kesehatan
150,000 467,206
51 Peningkatan imunisasi Dinas Kesehatan 200,000 110,000
52 Penanggulangan penyakit cacingan
Dinas Kesehatan
100,000 85,000
24
53Pembangunan Puskesmas
Dinas Kesehatan 3,600,000 360,000
54Pembangunan Puskesmas Pembantu
Dinas Kesehatan 1,400,000 140,000
55
Pembangunan Polindes (Pondok persalinan desa) dan Poskesdes (Pos kesehatan desa)
Dinas Kesehatan
2,800,000 280,000
TOTAL 52,253,977 10,098,912 41,721,277.57
Berdasarkan tabel (5) dan (6) dapat ditunjukkan bahwa dukungan alokasi dana sharing
terhadap program-program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah maupun Pemerintah
Provinsi Jawa Timur adalah cukup besar yakni rata-rata di atas 25%. Hal ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Sampang sangat apresiatif terhadap upaya penanggulangan dan
pengentasan kemiskinan sesuai dengan visi pembangunan “Sampang Bersatu untuk Kesejahteraan
Umat”.
2. Tingkat Akomodasi Terhadap Usulan Musrenbang
Perencanaan pembangunan daerah di berbagai bidang termasuk pembangunan dalam upaya
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sampang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan
antara lain: pendekatan partisipatif, pendekatan bottom up (bawah-naik) dan top down (atas-turun).
Pendekatan top down dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sampang
dilaksanakan sebagai perwujudan amanah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Sampang Tahun 2008-2013.
Sedangkan perencanaan dengan pendekatan buttom up merupakan penggalian gagasan atau
prakarsa masyarakat desa melalui musyawarah, dengan melihat permasalahan dan kebutuhan yang
dihadapi sehari-hari untuk dapat diatasi dengan suatu kegiatan pembangunan. Pendekatan top
down dan buttom up tersebut dilaksanakan melalui forum musrenbang yang partisipatif dan
demokratis, sehingga diperoleh suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah daerah
dan masyarakat.
Kabupaten Sampang adalah merupakan salah satu kabupaten tertinggal yang memiliki tingkat
kemiskinan yang cukup tinggi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebagaian besar desa-desa di
Kabupaten Sampang adalah merupakan desa tertinggal dan miskin. Hal ini dapat juga berpengaruh
25
terhadap hasil pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan baik di tingkat kecamatan maupun tingkat
desa. Sebagian besar usulan kegiatan pembangunan yang direncanakan adalah mengarah pada
kegiatan-kegiatan dalam program penanggulangan kemiskinan seperti; PNPM, JPES, Gerdutaskin,
PPEK, USP dan sebagainya. Usulan-usulan tersebut menjadi usulan prioritas yang harus diakomodasi
dalam APBD Kabupaten Sampan
II. KREATIVITAS
A. Prakarsa/Kebijakan Lokal
Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sampang telah
dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Tugas dari TKPKD ini adalah
melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten dan mengendalikan pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
Adapun fungsi dari TKPKD adalah:
Pengkoordinasian penyusunan SKPD Kabupaten sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten
di bidang penanngulangan kemiskinan
Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal
penyusunan rencana strategis SKPD
Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal
penyusunan rencana kerja SKPD dan
Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah
bidang penanggulangan kemiskinan
Beberapa kebijakan yang ditempuh TKPKD dalam upaya mengoptimalkan kinerja
penanggulangan kemiskinan pada 4 (empat) tahun terakhir (2007-2010) adalah :
1. Pembentukan TKPKD dengan keputusan Bupati Sampang.
2. Penyusunan SK Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) dengan keputusan Bupati
Sampang sebagai bagian dari TKPKD
3. Penyusunan Strategi Daerah (Strada) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2007-2010
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
26
Tabel 7. Program Kerja TKPKD Kabupaten Sampang
NO. NAMA PROGRAM TUJUAN/SASARAN PELAKSANA KETERANGAN1. Pembentukan TKPKD Terwujudnya
kelembagaan induk yang menangani kemiskinan
Bappeda dan Bapemas
2. Monitoring dan evaluasi Program kemiskinan
Mengetahui sejauhmana pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
Tim/Pokja TKPKD Tim turun ke lapangan
3. Rapat-rapat koordinasi di dalam daerah
Terkoordinasinya program penanggulangan kemiskinan
TKPKD
4. Penyusunan Review pelaksanaan program penaggulangan kemiskinan
Mereview berbagai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
Sekretariat TKPKD
Tabel 8. Produk-Produk TKPKD Kabupaten Sampang Tahun 2007- 2010
NO. NAMA PRODUK TUJUAN/SASARAN PELAKSANA KETERANGAN1 STRADA PPDT 2007-
2009Tersusunnya strategi daerah Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal
Bappeda
2 RAD PPDT 2007 Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal tahun 2007
Bappeda
3 RAD PPDT 2008 Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal tahun 2008
Bappeda
4 RAD PPDT 2009 Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal tahun 2009
Bappeda
B. Inovasi dan Kreatifitas Lokal
Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan suatu inovasi dalam
menciptakan kreatifitas lokal. Program tersebut disusun tidak terlepas dari karakteristik masyarakat
serta potensi daerah yang berada di Kabupaten Sampang. Adapun program yang menjadi unggulan
di tahun 2011 adalah:
27
1. Program pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya PU Pengairan
2. Program pengembangan diseminasi informasi bagi masyarakat desa (Bapemas)
3. Program penggunaan lahan dan air (Dinas Pertanian) yang disinergikan dengan program Water
Resources and Irrigation Sector Management Program (PU Pengairan)
Program-program inovatif dan kreatif di atas dapat diuraikan dalam tabel-tabel berikut ini :
Tabel 9. Program Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
NAMA PROGRAM Program Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
LOKASI Kecamatan Sreseh, Robatal, dan Karang Penang
PELAKSANA/SKPD PUPengairan
SUMBER DANA/TAHUN APBD Kabupaten Sampang Tahun 2010
DESKRIPSI INOVASI/KREATIFITAS
Latar Belakang
Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk masyarakat daerah tertinggal yang diharapkan mampu mebantu masayarakat dalam penyediaan air baku untuk kebutuhan konsumsi dan irigasi.
Program ini terlihat sebagai salah satu program yang dianggap biasa-biasa saja bagi daerah lain. Namun Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit. Kondisi ini membuat jarangnya daerah patahan yang terdapat di Kabupaten Sampang. Sumber air seperti sungai pun menjadi sulit untuk ditemukan. Fenomena ini membuat masyarakat miskin di Kabupaten Sampang sulit untuk mengakses air bersih.
Seringkali masayarakat miskin yang membutuhkan air bersih harus membeli air dalam bentuk jirigen, yang notabene harganya lebih tinggi dibandingkan harga air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sebagian masyarakat lain memilih untuk meminum air hijau yang kualitas kelayakannya rendah.
Menghadapi fenomena tersebut, PU Pengairan membangun embung-embung di daerah perbukitan guna membantu masyarakat untuk mensupply kebutuhan air baku. Embung dengan luasan di bawah 2 Ha dimanfaatkan untuk konsumsi (mandi, air minum, dan memasak), sedangkan embung dengan luasan di atasnya dimanfaatkan juga untuk saluran irigasi.
Salah satu daerah di Kecamatan Sreseh yaitu desa Marpanah dan Tisanah, dikelilingi oleh air payau sehingga masyarakatnya susah untuk mendapatkan air baku. Dalam menanggulanginya, PU pengairan membangun embung di sekitar daerah tersebut. Dari empat puluh embung yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten sampan, delapan diantaranya berada pada desa tersebut. Dimana dua
28
diantaranya dibangun pada tahun 2010.
Tujuan:
1. Menyediakan kebutuhan air baku masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi2. Membantu saluran irigasi sektor pertanian dan perkebunan sehingga tidak hanya bergantung pada sistem tadah hujan3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin karena mengurangi beban masyrakat untuk membeli air bersih4. Meningkatkan kesehatan masyarakat karena mengkonsumsi air yang lebih bersih
Sasaran:
Sasaran bagi pembangunan embung dan sarana penampung air lainnya ini adalah daerah/ desa dengan kriteria sebagai berikut:
1. Memilki tingkat kekeringan yang cukup tinggi2. Merupakan daerah yang berbukit-bukit atau daerah lain yang sulit untuk ditemukan sumber air
Tabel 10. Program Pengembangan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat DesaNAMA PROGRAM Program Pengembangan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat DesaLOKASI Kabupaten Sampang ( tersebar )PELAKSANA/SKPD BapemasSUMBER DANA/ THN APBD Kabupaten Sampang Tahun 2010DISKRIPSI INOVASI/KREATIFITAS
Latar Belakang Melalui hasil survey yang dilakukan oleh Bappeda Sampang tahun
2010 kepada 128 rumah tangga miskin yang tersebar pada empat belas Kecamatan yang berda di Kabupaten Sampang, diketahui bahwa 63,21% masyarakatnya bekerja sebagai petani dan pekebun, 14,51% bekerja sebagai buruh tani, 9,43% tidak bekerja, 5,66% bekerja sebagai pedagang, 4,72% adalah nelayan dan 2,83% sebagai buruh.
Tingginya jumlah petani/pekebun yang berada di Kabupaten Sampang merupakan potensi sendiri yang sebenarnya bisa dikembangkan. Selama ini masyarakat menanam kebutuhan pokok, maupun sayur dan buah-buahan, namun tidak memiliki jalan untuk mendistribusikan produknya.
Program pengembangan diseminasi informasi bagi masyarakat desa adalah program dinas untuk membangun satu pasar di setiap desa yang berada di Kab. Sampang. Mengingat banyaknya jumlah petani dan pekebun, sehingga potensi jumlah hasil-hasil pertanian yang akan dijual juga cukup banyak.
Selain itu program ini juga ditujukan untuk merangsang penggeliatan sektor ekonomi desa melalui tumbuhnya usaha mikro dan kecil melali adanya pasar (tempat pendistribusian produk). Di sini, pedagang tidak dikenakan retribusi, namun berkewajiban untuk berpartisipasi secara langsung dalam perawatan keberlangsungan
29
pasar.Mekanisme Pembangunan Pasar Desa:1. Bapemas mensosialisasikan kepada masyarakat di desa bahwa
dinasnya memiliki program untuk pembangunan pasar desa2. Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat
(Pokmas) mengajukan kepada Bapemas untuk pembangunan pasar di desanya
3. Dinas melakukan kunjungan pada desa tersebut untuk meninjau kelayakan tempat usaha
4. Setelah tempat dirasa cukup memadai, Bapemas membantu pembangunan pasar semi permanen melalui pembangunan paving dan Los
Tujuan1. Menggerakkan ekonomi lokal desa2. Merangsang masyarakat untuk memiliki pekerjaan sampingan
sebagai pedagang3. Mencegah keluarnya dana yang beredar dari desa setempat
Tabel 11. Program Pengelolaan Lahan dan Air
NAMA PROGRAM Program Pengelolaan Lahan dan Air dan WISMP
LOKASI Kecamatan jrengik, Sampang , Omben, Banyuates, Sokobanah,
Camplong, Torjun
PELAKSANA/SKPD Dinas Pertanian dan PU Pengairan
SUMBER DANA/THN Sistem Sharing APBD dan APBN Kabupaten Sampang 2010
DISKRIPSI
INOVASI/KREATIFITAS
Latar Belakang Data menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Kabupaten Sampang
mengandalkan pertanian dengan sistem tadah hujan. Melalui sistem tadah hujan, petani hanya bisa melakukan satu kali panen dalam satu tahun. Sedangkan bila menggunakan sistem irigasi teknis, petani bisa melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun.
Program pengolahan lahan dan air merupakan salah satu sistem irigasi dengan mencari titik suplesi (sumber air baru). Daerah dengan sumber ar berlebih menyalurkan air pada daerah dengan jumlah air terbatas. Kegiatan ini baru dilakukan sebagai contoh di satu desa yang berisi 60 Ha lahan pertanian. Pada tahun 2010 program ini terbukti berhasil dengan meningkatnya jumlah kali panen petani dari satu kali menjadi tiga kali di wilayah tersebut.
Program penggunaan lahan air ini dapat disinergikan dengn program WISMP dari PU Pengairan. Dimana program WISMP/ petani pemakai air juga merupakan program pembangunan jaringan irigasi teknis dengan pemberdayaan masyarakat. Pada program ini petani dilibatkan secara penuh dalam proses pembangunan serta perawatan jaringan irigasi.
30
Sebelumnya petani diberi pelatihan dan pendampingan terlebih dahulu. Sehingga apabila terjadi persoalan pada jaringan irigasi tersebut akan langsung teratasi oleh para petani dengan sistem swadaya.
Sasaran:
Sasaran dari program ini adalah para petani yang notabene merupakan jenis pekerjaan tertinggi di Kabupaten Sampang. Diharapkan dengan dukungan program jenis ini, produktivitas petani dapat meningkat sehingga dalam jangka panjang bisa meningkatkan kesejahteraan petani.
III. DAMPAK NYATA
A. Peningkatan kualitas SDM
Untuk menentukan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Sampang bisa kita lihat pada Angka
partisipasi Kasar (APK) dimana APK SMP/MTS (sektor pendidikan) di kabupaten Sampang sebagai
salah satu menentukan variabel untuk menentukan rata-rata lama sekolah dimana pada tahun 2009
APK SD/ MI adalah 112,09%, APK untuk SMP/ MTs sebesar 97,35% dan APK untuk SMA / MA adalah
sebesar 38,54%. Sedangkan angka partisipasi kasar pada tahun 2008 adalah 105,68% untuk SD/ Mi,
92,21% untuk SMP/ MTs, dan 27,23% untuk SMA/ MA.
Sedangkan tingkat partisipasi murni pada tahun 2009 SD/ MI adalah 95,76%, APM untuk SMP/
MTs sebesar 74,61% dan APM untuk SMA / MA adalah sebesar 24,62%. Sedangkan angka partisipasi
murni pada tahun 2008 adalah 95,63% untuk SD/ Mi, 71,40% untuk SMP/ MTs, dan 18,41% untuk
SMA/ MA.
31
IPM kabupaten Sampang meskipun masih tertinggal bila dibandingkan dengan kabupaten
lainnya di Jawa Timur, namun telah mengalami peningkatan. Tahun 2005 IPM kabupaten Sampang
berada pada 54,50, tahun 2008 56,99 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 58,23.
B. Peningkatan kesejahteraan Sosial-Ekonomi
Perkembangan perekonomian terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan laju
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 sebesar 4,58% meningkat menjadi 4,64% pada tahun 2009.
Sektor Pertanian masih mendominasi indikator PDRB disusul dengan sektor perdagangan, hotel dan
restoran dan bahan galian tambang.
32
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang tidak melaju secara tinggi disebabkan karena
sektor pertanian yang mendominasi. Sedangkan tingkat distribusi sektor industri masih sangat
rendah. Pembangunan jembatan Suramadu diharapkan bisa merangsang tumbuhnya investai lokal.
Pemerintah daerah mendukung melalui perbaikan Peraturan Daerah serta peraturan juga program
lain yang bisa mendukung. Selain itu pemerintah Kabupaten Sampang juga berupaya terus
memperbaiki kehidupan penduduk melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang
mendukung sektor ekonomi lokal (pertanian).
C. Penurunan Angka Kemiskinan
Meskipun kabupaten Sampang masuk kabupaten tertinggal atau miskin namun jumlah dan
persentase penduduk miskin mempunyai tren penurunan. Jumlah penduduk berdasarkan data BPS
pada tahun 2009 sebesar 864.620 jiwa dan 39,42% adalah penduduk miskin atau 340.833 jiwa.
Angka tersebut telah mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2006, dimana jumlah penduduk
miskin sebesar 632.280 jiwa atau 73,72% dari total penduduk Sampang. Jumlah Rumah Tangga
Miskin juga mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS 2009, tercatat 150.386 RTM berada di
Kabupaten Sampang. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah Rumah Tangga Miskin di kabupaten
Sampang mencapai 153.733 RTM. Penurunan angka kemiskinan tersebut adalah dampak dari
membaiknya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM, dimana keduanya telah
diperbaiki melalui program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Kabupaten
Sampang 2010.
33