Prinsip-Prinsipdalam Berhubungan Dengan

Media

Agus SudibyoKetua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan

Etika PersDewan Pers

Pers (watchdog):

Anjing Penjaga Anjing Penggonggong

or

“ contoh pejabat yang bisa memanfaatkan pemberitaan pers sebagai audit gratis bagi kinerja pemda DKI...Bang Ali lebih mengandalkan pemberitaan media untuk mengecek kepuasan publik terhadpa Pemda DKI daripada laporan para bawahan yang ‘asal bapak senang’ saja.”

Hubungan Pejabat Publik dengan Media

Ali Sadikin, Gubernur Jakarta 1966 – 1977

Suber foto. wikipedia

Apakah masalahnya?

Berita yang negatif ? Perilaku/sikap wartawan yang negatif ?

or

Berita negatif ?

Belum tentu salah

o Bisa jadi memang korporasinya banyak kelemahan/kesalahan

o Fungsi media memang melakukan pengawasan untuk kepentingan publik

Berita negatif ?

“reduksi sedikit mungkin kesalahan dan kelemahan”

Apakah fungsi Media Relation (Humas) ?

Transformasi dari berita yang negatip menuju berita yang proporsional dan etis !

Transformasi dari berita yang negatip ke berita yang positip ?

Kepentingan publik Kode Etik Jurnalistik Kepantasan-Kepantasan di ruang publik

Tolok-ukur kinerja media :

Berita : keberimbangan, liputan dua sisi, kewajiban verifikasi, akurasi, asas praduga tak bersalah, pemisahan fakta dan opini, relevansi bagi kepentingan publik

Jurnalis tidak boleh memaksa, memeras, menghina narasumber, melanggar privasi, tidak menunjukkan identitas diri dll.

SubstansiKode Etik Jurnalistik

Bagaimana Bentuk Kontrolnya?

Komplain ke media Pengaduan ke Dewan Pers Pengaduan ke asosiasi Boikot Media

Menaati kode etik jurnalistik : verifikasi, konfirmasi, uji informasi, pemisahan fakta dan opini, akurasi dst

Memberikan hak jawab Meminta maaf Mendidik/menghukum wartawannya yang

melanggar kode etik jurnalistik

Kewajiban Media

Pengaduan Dewan Pers gratis dan cepat Dewan pers melindungi kepentingan publik

dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers Dewan Pers tidak pandang bulu terhadap

media/jurnalis yang tidak proporsional 84 keputusan Dewan Pers tahun 2011

menyalahkan media/wartawan

Sekretariat Dewan Pers Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110 Telp.021-3521488,

3504877, 3504874-75 / Fax.021-3452030 Website: www.dewanpers.org | Email: dewanpers@cbn.net.id

Pengaduan via online kepada Dewan Pers dapat disampaikan melalui website Dewan Pers, dengan disertai link atau attachement kliping berita yang diadukan.

www.dewanpers.or.id

Klarifikasi sebelum berita muncul Diperlakukan berdasarkan asas “praduga tak

bersalah” Mengajukan komplain / hak jawab ke media Mengajukan komplain ke Dewan Pers Mempidanakan media bersadarkan ketentuan UU

Pers

Hak Obyek Pemberitaan

Meminta identitas wartawan.

Meminta dihargai.

Mengevaluasi kerja wartawan.

Meminta waktu untuk menyiapkan data.

Hak Sumber Berita

PERS

Media / jurnalis tidak dapat semena-mena dan tidak kebal hukum

Tidak perlu takut terhadap media / jurnalis Obyek atau sumber berita mempunyai hak

menyampaikan keberatan terhadap pers. Media harus selalu terbuka terhadap kritik dan

evaluasi

PENTING !

Proporsional Berdasarkan data/fakta Nir kekerasan Respon segera Menggunakan saluran yang ada : Dewan

Pers, KPI, AJI, PWI, IJTI dll Menggunakan mekanisme yang baku : hak

jawab, mediasi Dewan Pers, penyelesaian KPI

Memahami UU Pers, UU Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, P3SPS

Mengritik Pers Seharusnya :

Contoh Pelanggaran KEJ : Pemberitaaan tidak sensitif SARA

Pemberitaan yang diadukan telah dihilangkan/dihapus oleh pengelola media siber dengan pertimbangan, munculnya komentar SARA dan pencegahan munculnya konflik berkelanjutan.

Media Siber terkait juga menampilkan risalah kesepakatan dalam diskusi dengan Dewan Pers

Berikut perbaikan berita setelah didiskusikan dengan Dewan Pers.

Catatan Redaksi:Penyelesaian Masalah Berita media siber****** di Dewan Pers

Terkait dengan munculnya kontroversi tentang berita berjudul "Gereja Katolik Jerman Bisnis Majalah Porno" mengutip berita harian Jerman Die Welt, yang dimuat media siber****** pada 31 Oktober 2011, media siber******

menghadiri undangan Dewan Pers pada Rabu, 9 November 2011.Dewan Pers menilai berita tersebut mengandung kelemahan: karena tidak memuat konfirmasi dari semua sumber

kunci sehingga muncul problem akurasi berita dan kurang sensitif terhadap persoalan SARA. media siber****** menerima penilaian Dewan Pers tersebut, dan meminta maaf kepada pembaca atas pemuatan berita tersebut.Dewan Pers menghargai niat baik media siber****** untuk membuat berita koreksi berdasarkan bantahan dari

penerbit Weltbild dengan judul "Dibantah, Gereja Raup Laba dari Media Porno" pada 2 November 2011. media siber****** juga sudah berusaha menghubungi beberapa pengelola situs yang mengopi berita pertama media

siber****** tersebut untuk menghapus dan tidak memperdebatkan lagi.Dengan permintaan maaf ini, Dewan Pers menganggap masalah telah diselesaikan dan media siber****** tidak

bertanggung jawab atas munculnya perdebatan atas berita itu di media lain.• media siber******

Pemuatan Risalah Kesepakatan Sengketa Pers Hasil Mediasi Dewan Pers

Pemuatan Hak Jawab Pemberitaan Media Siber

Menutup diri Emosional/main hakim sendiri Menumpuk2 kasus Tidak membedakan tanggung jawab media

atau jurnalis Langsung mengadu ke Polisi

Kebiasaan Buruk Pejabat Publik:

Menyuap jurnalis/media Menyelesaikan masalah dengan kerja-sama

yang menyalahi prinsip independensi dan profesionalisme media

Iklan terselubung

Kebiasaan Buruk Pejabat Publik :

Agus SudibyoKetua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers

DEWAN PERS

Sekretariat Dewan Pers Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110 Telp.021-3521488,

3504877, 3504874-75 / Fax.021-3452030 Website: www.dewanpers.org | Email: dewanpers@cbn.net.id