presentase percepatan pemberatantas korupsi
TRANSCRIPT
1
PERCEPATAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
PERCEPATAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
2
= BIO DATA =
Nama : Ir. Abdul Hamid, M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Tabing/ 10 Nopember 1965
Jabatan : Widyaiswara Madya
Alamat Kantor : Jl. Raya Indarung – Pdg. Besi
Pendidikan terakhir : Strata II STIA – LAN Bandung
Bidang Studi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Komplek Perumdam III/4
Blok K/8 Padang
Telp / HP : 0751-463615 /
081535214448
Email : [email protected]
PENGALAMAN KERJA
ICE BREAKING
4
5
6
BENTUK DAN KARAKTER PEMIMPIN MENURUT HENRY FOLL
(LUKISKAN MELALUI SIMBOL-SIMBOL)
SIMBOL 1
SIMBOL 2
SIMBOL 3
SIMBOL 4
7
SIMBOL 1
MAKNANYA :
BERJIWA PEMIMPIN,
PENUH TANGGUNG JAWAB,
SEDERHANA
8
SIMBOL 2
MAKNANYA :
BERCITA-CITA TINGGI,
BERANI MENGAMBIL RESIKO,
SUKA BEKERJA KERAS,
SELALU TUNTAS
9
SIMBOL 3
MAKNANYA :
SENANG HAL-HAL YANG RUMIT,
BERJIWA SENI,
FLEKSIBEL
10
SIMBOL 4
MAKNANYA :
BANYAK PERHATIAN TERTUJU PADA SEKS
11
KARAKTER MANUSIA SESUAI GOL. DARAH (dr. TOSHITAKA NOMI) TOKYO
GOL. DARAH A BISA DIPERCAYADAPAT DIPERCAYA
SANGAT TELITIPENUH TANGGUNG JAWAB DLM PEKERJAANNYA
GOL. DARAH B LEMAH LEMBUTLEMAH LEMBUT
SANGAT PERASA TENANG DAN KALEM
GOL. DARAH AB EMOSIONALEMOSIONALRAGU-RAGU
PENDIRIANNYA DIPENGARUHI SITUASI
GOL. DARAH O BERBAKAT PEMIMPINBERBAKAT MEMIMPIN
ENERGI ROHANIAHGAIRAH KERJANYA TINGGI
TAK KENAL ISTIRAHATPRESTASI KERJANYA OPTIMAL
SANGAT KESAL MELIHAT KARYAWAN MALASMENGANGGAP SEMUA MANUSIA HARUS BEKERJA RAJIN SERTA EFEKTIF
LUPA BAHWA KEMAMPUAN MANUSIA ITU BERBEDA-BEDA.
12
MENU PEMBELAJARAN “PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI”
PENDAHULUANPOKOK BAHASANPENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI- Pengertian Tindak Pidana- Unsur-Unsur Tindak Pidana- Pengertian KorupsiPERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSITINDAKAN/KEBIJAKAN YANG DIANGGAP TINDAK
PIDANA KORUPSI- Tindak Pidana Korupsi- Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak
Pidana Korupsi- Peran Serta Masyarakat.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
PENDAHULUAN
Dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses menuju pada perbaikan yang lebih baik.
Proses pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan kemajuan bagi peri kehidupan bangsa dan dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern sesuai dengan perkembangan jaman. Perubahan ini membawa dampak sosial baik positif maupun negatif.
Dampak negatif yang dapat meresahkan masyarakat adalah berbagai macam tindak pidana, dari tindak pidana pencurian kecil-kecilan sampai dengan tindak pidana perampokan disertai pembunuhan, termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi.
Bangsa Indonesia sejak tahun 1945 sampai saat ini, mengalami pasang surut dalam melaksanakan pembangunan.
Korupsi menjadi masalah yang sangat serius karena dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak moral bangsa dan sendi-sendi kehidupan dari suatu bangsa.
Hasil survey Transparancy International Indonesia (TII), menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup No 6 dari 133 negara. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia saat ini 2,3 yang ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Phillipina, Malaysia, Bangladesh dan Myanmar.
Disamping itu manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang effektif dan effisien, mempengaruhi merebaknya tindak pidana korupsi, seperti ucapan terkenal dari Prof Soemitro (Alm), sebagaimana dikutip oleh media cetak beberapa tahun yang lalu, bahwa kebocoran keuangan negara mencapai 30%.
Pada 9 Desember 2004, telah dikeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Inpres ini menginstruksikan kepada para Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat
dan Daerah agar melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Men.PAN
Pada 11 Desember 2003, Indonesia diantara 94 negara meratifikasi Konvensi PBB Memerangi Korupsi (UN Convention Againts Corruption)
Tuntutan Good Governance dalam seluruh Kegiatan (Reformasi dan Globalisasi) Tuntutan Lembaga2 Donor meminta menegakkan paradigna GG spt : Bank
Dunia, IMF, ADB, bagi Yang memperoleh bantuan mereka ; Hal Yang dituntut yaitu menerapkan prinsip2 GG diantaranya : 1. Transparansi/ keterbukaan 2. Akuntabilitas dalam berbagai aktifitas (sospol-Ekon)
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu:
setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami dan mengetahui Tindak Pidana Korupsi yang dapat terjadi di unit kerjanya.
1. menguraikan pengertian dan unsur-
unsur tindak pidana korupsi;2. mengidentifikasi tindakan-
tindakan pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang merupakan
tindak korupsi;3. menjelaskan dan
melaksanakan peran masyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan korupsi;4. memberikan latihan tata
cara menganalisis suatu kejadian
sebagai tindak pidana korupsi.
• PENYELENGGARA NEGARA (Pejabat Negara/PNs-Birokrasi :• Pejabat Negara : 1. Yang menjalankan fungsi Ek,Leg, Yud 2. Pejabat lain : Meneri, Gubernur, Bupati Walikota, Hakim, Direksi,Komisaris BUMN/D, Pimpinan BI, BPPN, Perguruan Tinggi, Rs I Sipil Polri, Jaksa, Penyidik, Panitera, Pimpro. Bendaharawan Proy.• PNS : Orang Yang menerima Upah dari Keuangan
Negara dan• Daerah Yang swesuai dengan UU Kepegawaian• Korporasi yang memekai Modal dan Fasilitas Nagara atau
masyarakat korporasi yang menerima bantuan keuangan negara dan Daerah
17
SALAH SATU SASARAN PEMBERANTASAN KORUPSI
LINGKARAN MAUT
KORUPSI
SANKRI
ASAS PEMERINTAH(UU No. 28/1999)
BUDAYAPOLITIK & EKONOMI KESEMPATAN
PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Prof. Muljatno.
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut
Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:• Perbuatan manusia;• Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)• Bersifat melawan hukum (syarat materiil)
E. Utrecht
Peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum
Simon
Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum
• Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok).
PENGERTIAN KORUPSI
Definisi Korupsi
• Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka
- Secara harafiah korupsi mempunyai arti kebusukan, keburukan, kebejatan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah.
Kamus umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwodarminto): Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran.
• Perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara.
22
PERCEPATAN : PROSES ,CARA,PERBUATAN CEPAT
PEMBERANTASAN KORUPSI : SERANGKAIAN KEGIATAN UNTUK GAH DAN NGULANGI KORUBSI (MELALUI UPAYA KOORD,SUPERVISI,MONITOR ,LIDIK,SIDIK,PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN ) DG PERANAN SERTA MASY DAN UU BERLAKU.
KORUP : BEKUK ,PALSU,SUAP
KORUPSI :
- PENYELEWENGAN ATAU PENGELAPAN UANG NEGARA ATAU PERUSAAN SEBAGAI TEMPAT SESEORANG BEKERJA UTK MENGUNTUNGKAN PRIBADI ATAU ORANG LAIN ( KAMUS HK 2002)
- PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM DG MAKSUD MEMPERKAYA DIRI SENDIRI /ORG LAIN ( PERSEORANGAN /KORPORASI )MERUGIKAN KEUNGAN /PEREKONOMIAN NEGARA.
( UU NO.31/1999 DIUBAH DG UU NO.20 /2001)
PENYELIDIKAN : “Serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menetukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 5 point 5 KUHAP)”.
PENYIDIKAN :“Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 point 2 KUHAP)”.
PENYITAAN : Pengamil Alih/ Penyimpan Benda Utk Keperluan Pembutian Dalam Penyidikan,penuntutan Dan Peradilan
PERBUATAN HUKUM : perbuatan yang menimbulkan akibat hukum
PERBUATAN MELAWAN HUKUM : Perbuatan Yang Bertentangan Dg Tata Pergaulan Masy Dan Ketertiban Yg Di Kehendaki Hukum, Sifatnya Merugikan Masy.
DENDA : HUKUMAN BERUPA KEHARUSAN MEMBAYAR DLM BENTUK UANG /LAINYA .
BANDING : PERMERIKSAAN ULANG OLEH PENGADILAN YANG LEBIH TINGGI
KPK : LEMBAGA INDEVENDEN YANG MEMILIKI KEWENAGAN KOORDINASI, SUPERVISI MONITOR, PENCEGAHAN,PENYELIDIKAN ,PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DLM PERKARA KORUPSI DI INDONESIA
KOLUSI : KERJASAMA SECARA MELAWAN HUKUM ANTAR PENYELENGARA NEGAR ATAU ANTAR PENYELENGARA NEGARA DENGA PIHAK
MERUGIKAN ORANG LAIN MASY DAN NEGARA.
PERBUATAN PIDANA : PERBUATAN YG DILARANG DAN DIANCAM DG PIDANA
SAKSI : ORANG YG MENYAKSIKAN SENDIRI KEJADIAN ,UTK KEPERLUAN PENYIDIKAN ,PENUNTUTAN PERADILAN.
SANKSI : ALAT PEMAKSA .
SUAP : UANG SOGOK YG DI BERIKAN BERHUBUNGAN DG JABATAN ATAU KRN KEWENANGAN TERTENTU
TERSANGKA : ORANG YG DIDUGA SBG PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN
YG CUKUP
TERDAKWA : TERSANGKA YG DI TUNTUT,DIPERIKSA DAN
DIADILI DI SIDANG PENGADILAN
TERPIDANA : TERDAKWA YG DIJATUHI HUKUMAN
1. Dilakukan lebih dari satu orang2. Merahasiakan motif; ada keuntungan yang ingin diraih;3. Berhubungan dengan kekuasaan / kewenangan tertentu;4. Berlindung dibalik pembenaran hukum;5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum;6. Mengkhianati kepercayaan.
•Korupsi karena kebutuhan•Korupsi karena ada peluang•Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri•Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah•Korupsi karena ingin menguasai suatu negara
Gratifikasi dan SuapGratifikasi dan Suap
Penjelasan Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo. Penjelasan Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001,UU No. 20/2001,Gratifikasi adalah pemberian dalam arti Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
30
PASAL PASAL
1). Ps 2; 2). Ps 3; 3). Ps 5 ayat (1) huruf a; 4). Ps 5 ayat (1) huruf b (1) huruf a; 5). Ps 5 ayat (2); 6). Ps 6 ayat (1) huruf a 7 ). Ps 6 ayat (1) huruf b 8). Ps 6 ayat (2); 9). Ps 7 ayat (1) huruf a;10). Ps 7 ayat (1) huruf b;11). Ps 7 ayat (1) huruf c; 12). Ps 7 ayat (1) huruf d; 13). Ps 7 ayat (2); 14). Ps 8; 15). Ps 9;
16). Ps 10 huruf a;
17). Ps 10 huruf b; 18). Ps 10 huruf c; 19). Ps 11; 20). Ps 12 huruf a;21). Ps 12 huruf b22). Ps 12 huruf c;23). Ps 12 huruf d; 24). Ps 12 huruf e; 25). Ps 12 huruf f 26). Ps 12 huruf g; 27). Ps 12 huruf h; 28). Ps 12 huruf i; 29). Ps 12B jo. Ps 12C; 30). Ps 13;
• kelemahan pemimpin untuk mencegah dan memberikan ketauladanan yang baik ;
• kelemahan pengajaran agama dan etika , menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi ;
• budaya kolonialisme yang mendarah daging di masyarakat kita ; Hegemoni dan dominasi
• penegakan hukum yang kurang tegas dan kerja sistem yang tidak efektif.
• Mekanisme kontrol yang lemah dan kerapuhan sebuh sistem memberipeluang terjadinya korupsi.
• Sistem an struktur pemerintah: Birokrasi yang sentralistik• Masalah Sosbud: Hub.antara politisi dgn unsur pemerintah
31
1. Penegakan hukum tidak konsisten: penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.
3. Langkahnya lingkungan yang antikorup: sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan, keserakahan.6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.7. Konsekuensi bila ditangkap rendah daripada
keuntungan korupsi. 8. Budaya permisif/serba membolehkan; tidak mau tahu.9. Gagalnya pendidikan agama dan etika.
4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara.
5. Kemiskinan, keserakahan.6. Budaya memberi upeti, imbalan
jasa dan hadiah.7. Konsekuensi bila ditangkap rendah
daripada keuntungan korupsi. 8. Budaya permisif/serba
membolehkan; tidak mau tahu.9. Gagalnya pendidikan agama dan
etika.
MODUS DUGAAN KORUPSI
DI SEKITAR PELAYANAN PUBLIK
1. PROYEK PEMBANGUNAN FISIKDalam pengelolaan proyek pembangunan, cara pelaku melakukan perbuatan korupsi dlm pengelolaan proyek pembanguann biasanya terjadi mulai dari tahap perencanaan.
2. PENGADAAN BARANG DAN JASA– Suap untuk memenangkan tender– Tender arisan– Proses tender tidak transparan– Supplier bermain mematok harga tertinggi– Persaingan tidak sehat sehingga dorong pengusaha lakukan
suapPengadaan barang di perusahaan swasta & pemerintah yang memenangkan saudaranya
– Pengadaan barang & jasa tidak sesuai kebutuhan– Harga barang dalam kontrak pengadaan harganya jauh diatas harga
barang sebenarnya atau kualitas barang yg diserahkan tidak sesuai dgn apa yg dicantumkan dalam kontrak
– Panitia tender (staf bawah) memenangkan pengusaha yang memberi suap– Penandatangan Pakta Integritas belum dapat mengurangi suap
3. PERIJINAN– Ijin Usaha sangat susah didapat– Tidak transparan– Banyak aturan tidak resmi– Aturan sudah diikuti tapi ijin tetap tidak keluar– Susah mendapat perijinan, perlu pelicin atau suap– Tarip perijinan yang tidak standar– Mengurus perijinan sendiri repot dan biaya besar, dengan
aparat biaya lebih murah dan cepat
4. PERBANKAN– Dana kredit tidak bisa dicairkan jika tidak memberi komisi
kepada pejabat bank sebesar 5-10% dari nilai kredit– Pelanggaran dalam batas maksimum pemberian kredit oleh
Bank
5. BEA CUKAI
(Oknum)petugas bea cukai dalam pengurusan dokumen selalu diminta suap
6. PERPAJAKAN Mau bayar pajak malah ditekan untuk kolusi Mau bayar pajak dipersulit Petugas pajak memainkan laporan, laporan pajak fiktif Pajak dapat dinegosiasikan Praktek-praktek suap terhadap aparat pajak
– Menggelembungkan batas alokasi penerimaan (mark-up.)
– menggandakan (redundant) item penerimaan anggota dewan melalui berbagai strategi. ( anggaran yang berbeda-beda untuk satu fungsi).
– mengada-adakan pos penerimaan anggaran yang sebenarnya tidak diatur . Seperti alokasi anggaran untuk pos dana purnabakti., fasilitas rumah dinas yang seharusnya hanya diberikan kepada Ketua dan Wakil
– korupsi dalam pelaksanaan program kegiatan dewan. Dari aspek tindakan, korupsi jenis ini adalah korupsi yang paling telanjang dan nyata. Yaitu memalsukan tiket pesawat perjalanan dinas (SPJ fiktif).
38
• Akuntabilitas politik DPR amat rendah. Hampir tidak ada mekanisme yang dapat menjamin akuntabilitas politik itu dijalankan. Saat ini, pertanggung jawaban kerja parlemen hanya sebatas laporan lima tahun yang dibuat satu kali menjelang masa jabatan mereka berakhir.
• Mekanisme perekrutan politik di internal partai politik yang melahirkan anggota DPR berorientasi uang. Loyalitas antara partai politik dan kadernya diikat uang.
• Mahalnya ongkos politik. Bagi politisi yang kemudian menjadi pejabat publik dan menguasai sumber daya ekonomi, pertama-tama yang dilakukan adalah mengembalikan investasi politik yang telah dikeluarkan
39
– rusaknya sistem tatanan masyarakat,– ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi,– munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat,– penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor
ekonomi, administrasi,politik, maupun hukum, yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan \
– Menghambat pengembangan sisitem pemeerintah demokratis
– Munculnya bentuk kriminalitas lain spt:Peradilan jalanan,para militer untuk melindungi kepentingan kelompok
40
• Pemerasan Pajak • Manipulasi Tanah• Jalur Cepat Pembuatan KTP • SIM Jalur Cepat • Markup Budget/Anggaran dan lain lain
41
Korupsi Milik Kita Semua?
•Korupsi?–Penyakit sistem?–Penyakit manusia?–Penyakit budaya?
FEODALISME & KORUPSI
Korupsi versi KPK
UU No. 31/1999
jo UU No. 20/2001
Kelompok tindak pidana korupsi
1. Kerugian keuangan negara.2. Suap menyuap kel. 1.3. Penggelapan dalam jabatan kel. 2.4. Pemerasan kel. 3.5. Perbuatan curang 4.6. Benturan dalam kepentingan pengadaan
kel.5 .7. Gratifikasi.
Tindak pidana lainnya yg berkaitan dg korupsi
• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.
• Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yg tidak benar.
• Bank yg tidak memberi keterangan rekening tersangka.
• Saksi atau ahli yg tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
• Orang yg memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu.
• Saksi yg membuka identitas pelapor.
10 Nilai Anti Korupsi1. Tanggungjawab2. Disiplin
3. Jujur4. Sederhana
5. Kerja keras6. Mandiri
7. Adil8. Berani
9. Peduli10. Percaya diri
KELOMPOK 1
KELOMPOK 2
KELOMPOK 3
KELOMPOK 4
KELOMPOK 5
57
@ MENCARI@ MEMPEROLEH@ MEMBERI INFORMASI PENYEL NEGARA
DAPAT LAYANAN YANG ADIL DAPAT PERLIN DUNGAN HUKUM
SAMPAIKAN :• SARAN• PENDAPAT ATAS KP PENYELENGGARA NEGARA
by arsal bam 58
PELAPOR
SETIAPORANG
ORGANISASIMASYARAKAT
L S M
• INFORMASI• SARAN• PENDAPAT KPD PENEGAK HUKUM TTG DUGAAN TPK
TERTULISBERIDENTITAS
PENEGAKHUKUM
LAYANAN DAN JAWABAN
PERLINDUNGAN HUKUM(STATUS HKM-RASA AMAN)
DAPAT PENGHARGAAN(PIAGAM/PREMI 20/00 x NILAI KN)
1. MERAHASIAKAN• IDENTITAS PELAPOR• ISI INFORMASI• PENDAPAT SARAN
2. BERI PENGAMANANFISIK PELAPOR + KLG
WAJIB
BERHAK
PP NO. 71 TH 2000TATA CARA PELAKSANAAN PERANSERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIANPENGHARGAAN DALAM PENCEGAHANDAN PEMBERANTASAN TPK
Percepatan Pemberantasan Korupsi
59
ADMINISTRATIF BARANG J A S A
60
TINDAK PIDANA KORUPSIUU NO 31 TH 1999
TINDAK PIDANA KORUPSIUU NO 31 TH 1999
SETIAP ORANG DENGAN MELAWAN HUKUMMELAKUKAN PERBUATAN
MEMPERKAYADIRI SENDIRI
MEMPERKAYADIRI SENDIRI
MEMPERKAYA ORANGLAIN/KORPORASI
MEMPERKAYA ORANGLAIN/KORPORASI
KESEMPATAN/SARANAYANG ADA PADANYA
KARENA JABATAN
KESEMPATAN/SARANAYANG ADA PADANYA
KARENA JABATAN
MENYALAHGUNAKANKEWENANGAN
MENYALAHGUNAKANKEWENANGAN
1. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA2. PEREKONOMIAN NEGARA
1. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA2. PEREKONOMIAN NEGARA
PS : 2 DIPIDANA PENJARA # SEUMUR HIDUP, PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 20 TH, PIDANA DENDA PALING SEDIKIT
RP. 50 JUTA, PALING BANYAK 1 MILYAR
61
SETIAPORANG
MEMBERIMENJANJIKAN
SESUATU
PEGAWAI NEGERIPENYELNEGARA
BERBUATSESUATU
TIDAK BERBUATSESUATU
HUKUMAN PEMBERI DAN PENERIMAPASAL 5 UU NO 20 /2001
PIDANA PALING SEDIKIT 1 THPALING LAMA 5 TH DAN PIDANADENDA PALING SEDIKIT RP 50 JT,
PALING BANYAK RP 250 JT
1. Dalam jabatannya bertentangan dengan kewajiban (d.j.b.k)
2. Berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
62
SETIAPORANG
MEMBERIMENJANJIKAN
SESUATU
HAKIM
ADVOKAT
MEMPENGARUHIPUTUSAN PERKARA
UNTUK DIADILI
MEMPENGARUHINASEHAT/PENDAPAT
YANG AKANDIBERIKAN DIPENGDILAN
HUKUMAN PEMBERI DAN PENERIMAPASAL 6 UU NO 20 /2001
PIDANA PALING SEDIKIT 3 TH PALINGLAMA 15 TH DAN PIDANA DENDAPALING SEDIKIT RP 150 JT PALING
BANYAK RP 750 JT
63
SUBYEK HUKUM
1. PEMBORONG2. AHLI BANGUNAN
PENJUAL BAHANBANGUNAN
PETUGAS PENGAWASBANGUNAN
ORANG MENYERAHKANBAHAN BANGUNAN
SETIAP ORANGMENYERAHKAN BARANGKEERLUAN TNI, POLRI
CURANG
SENGAJACURANG
CURANG
MEMBIARKANCURANG
1. PENERIMA BAHANBANGUNAN
2. PENERIMAENYERAHANBARANG KEPERLUANTNI-POLRI
3. MEMBIARKANPERBUATANCURANG
PASAL 7 UU NO 2 TH 2001PIDANA PENJARA PS 2 TH,PALING LAMBAT 7 TH
PERBUATAN SUBYEK HUKUM
PIDANA DENDA :PS 100 JT PB.350 JT
PERBUATANCURANG
64
PEGAWAINEGERI
BUKANPEGAWAINEGERI
DITUGASIMENJALANKAN
JABATANUMUM TERUS
MENERUSATAU
SEMENTARA
SENGAJA MENGGELAPKAN
UANG, SURAT BERHARGA
YANG DISIMPAN KARENA
JABATANNYA
MEMBIARKAN UANG, SURAT BERHARGA
DIAMBILDIGELAPKAN ORANG
LAINMEMBANTU PEMBUATAN
TERSEBUTSENGAJA MEMALSUKANBUKU-BUKU, DAFTARDAFTAR KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
Ps 8 UU No. 20 Th 2001Dipidana Penjara PalingSedikit 3 th, paling lama15 th, Pidana dendaPaling sedikit Rp 150 Jt,Paling banyak Rp 750 Jt
Ps 9 UU No. 20 Th 2001Dipidana Penjara PalingSedikit 1 th, paling lama5 th, Pidana denda palingsedikit Rp 50 Jt, palingBanyak Rp 250 Jt
PENGGELAPAN
65
PEGAWAI NEGERIBUKAN PEGAWAI
NEGERI
SENGAJA MEMBANTUORANG LAIN
MEMBIARKANORANG LAIN
• MENGGELAKAN• MENGHANCURKAN• MERUSAKAN• MEMBUAT TIDAK DAPAT DIPAKAI
• MENGHILANGKAN• MENGHANCURKAN• MERUSAK• MEMBUAT TIDAK DAPAT DIPAKAI
BARANG, AKTA, SURAT, DAFTARUNTUK BUKTI
PASAL 10 UU NO 20 /2001Pidana penjara P.S 2 Th, P.L 7 Th
Pidana Denda P.S Rp 100 Jt, P.B Rp 350 Jt
Percepatan Pemberantasan Korupsi
MEMALSUKANMERUSAK
BARANG BUKTI
66
PEGAWAI NEGERIPENYELENGGARA NEG.
MEMINTA MENERIMA PEKERJAAN PENYERAHAN BARANG (SEOLAH HUTANG PADA DIRINYA)
LANGSUNG /TIDAKLANGSUNG SENGAJA
/TURUT SERTADALAM PEMBORANGAN
PENGADAAN PERSEWAAN( PADAHAL YANG
DILAKUKAN SELURUH/SEBAGIAN PETUGASUNTUK MENGURUS /
MENGAWASI )
MENGGUNAKAN TANAH
NEGARA (HP)MERUGIKAN ORANG
YANG BERHAK (SEOLAH
SESUAI ATURAN)
PS 12 UU NO 12 /2001Penjara Pidana Seumur Hidup atauP.S 4 Th, P.L 20 ThPidana Denda P.S Rp 200 Jt,P.B Rp 1 Milyar
MENYEROBOT TANAH NEGARA
67
MENERIMAHADIAH
JANJI
Karena kewenanganKekuasaan yang
Berhubungan dengan jabatan
Menggerakan untuk :- Melakukan sst- Tidak melakukan sst d.j.b.k
Sebagai akibat sebab telah- Melakukan sst- Tidak melakukan sst d.j.b.k
“SUAP”Ps. 11 uu No. 20/2001
Pidana penjara p.s 1 th, p.l 5 th Pidana denda p.s rp 50 Jt
p.b Rp 250 Jt
“PEMERASAN”Pasal 12 UU No. 20 /2001
Pidana penjara p.s 4 th, p.l 20 thPidana denda p.sedikit Rp 200 Jt
p.b Rp 1 M
PEG. NEGERIPENYEL. NEGARA
MELAWANHUKUM SALAH
GUNAKANKEKUASAAN
MemaksaSeseorang
Peg. NegeriPenyel. Negara
lain
1. Memberi sst2. Membayar3. Terima bayaran dengan
potongan4. Mengerjakan sst
untuk diri sendirii
1. Meminta2. Menerima3. Memotong
Pembayaran
• Pegawai Negeri Memeras • Pegawai negeri atau penyelenggara negara; • Pada waktu menjalankan tugas;• Secara melawan hukum;• Seolah olah merupakan hutang kepada dirinya;• Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan
hutang.
68
• Pegawai Negeri Memeras Pegawai Negeri Yang lain • Untuk disebut korupsi, harus memenuhi unsur unsur :• Pegawai Negeri atau penyelenggara negara; • Pada waktu menjalankan tugas;• Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;• Kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara
yang lain atau kepada kas umum;• Seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya;
• Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang
69
• Pegawai Negeri Turut Serta Dalam Pengadaan Yang diurusnya
• Pegawai negeri atau penyelenggara negara; • dengan sengaja;• Langsung atau tidak langsung turut serta dalam
pemborongan, pengadaan, atau persewaan;• pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh
atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya
70
71
U A N GU A N G
B A R A N GB A R A N GPENGOBATANCUMA-CUMA
PENGOBATANCUMA-CUMA
FASILITASPENGINAPANFASILITAS
PENGINAPAN
TIKETPERJALANAN
TIKETPERJALANAN
PINJAMANTANPA BUNGA
PINJAMANTANPA BUNGA
K O M I S IK O M I S I
PERJALANANWISATA
PERJALANANWISATA
D I S C O U N TD I S C O U N T
GRATIFIKASI(PEMBERIAN)GRATIFIKASI(PEMBERIAN)
72
GRATIFIKASI KEPADAPN-PENYEL. NEGARA
ADALAH SUAP
BERHUBUNGAN DENGANJABATANNYA
BERLAWANAN DENGANKEWAJIBAN/TUGASNYA
BERLAWANAN DENGANKEWAJIBAN/TUGASNYA
1. NILAI < RP 10 JT
2. NILAI > RP 10 JT
GRATIFIKASI BUKAN SUAPDIBUKTIKAN PENERIMA
GRATIFIKASI ADALAH SUAPDIBUKTIKAN OLEH JAKSA
PASAL 12 B UU NO. 20/2001HUKUMAN PIDANA PENJARA P.S 4 TH, P.L 20
THPIDANA DENDA P.S RP 20 JT, P.B RP 1 MILYAR
73
MENEMPATKAN
MEMBAYARKAN
MEMBELANJA
KAN
MENTRANSFER
MENUKARKAN
MEMBAWA KELUAR NEGERI
MENITIPKAN
MENYUMBANG
KANMENGHILAN
GKAN
PENCUCIAN UANG(MONEY LAUNDRING)
PENCUCIAN UANG(MONEY LAUNDRING)
HART KEKAYAAN YANG DIKETAHUI PATUT DIDUGAHASIL TINDAK PIDANA UNTUK MENYEMBUNYIKAN ASAL
USUL HARTA KEKAYAAN SEOLAH H.K YANG SAH
74
KEHUTANAN
PAJAK
PROSTITUSI
PERJUDIAN
PEMALSUANUANG
PENIPUAN
PENGGELAPAN
TERORISME
PENCULIKAN
HARTA KEKAYAANDARI
“TINDAK PIDANA”
KELAUTAN
KORUPSI
PENYELUNDUPANBARANG, TK IMIGRAN
PERBANKAN
SUAP
PASAR MODAL
ASURANSI
NARKOTIKA
PSIKOTROPIKAPERDAGANGAN
ORANG, SENJATA
LINGKUNGANHIDUP
Percepatan Pemberantasan Korupsi
75
KONVENSI PBB ANTIKORUPSI NO 55 /61 TH 2000
RATIFIKASI
KERJASAMA INTERNASIONAL
• MELACAK• MEMBEKUKAN• MENYITA• MENGEMBALIKAN ASET HASIL TPK DR LN
• PERJ. EKSTRADISI• BANTUAN HKM TIMBAL BALIK• PENYERAHAN NAPI• PENGALIHAN PROSES PIDANA
• PERTUKARAN INFO• MENCEGAH + BERANTAS TPK DIBAWAH PAYUNG KS - EKONOMI - BAN-TEK
# UU NO 7 TH 2006 Ttg Pengesahan United Nations Convention
Againt Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi)
MERINTANGI PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI
• Setiap orang; • Dengan sengaja;• mencegah, merintangi atau menggagalkan;• Secara langsung atau Tidak angsung;• Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.
76
• Tersangka Tidak Memberi Keterangan Mengenai Kekayaannya
• Tersangka; • Dengan sengaja • Tidak memberikan keterangan atau memberikan
keterangan palsu;• Tentang keterangan harta bendanya atau harta benda
isteri/suaminya atau harta benda anaknya atau harta benda setiap orang atau korporasi yg diketahui atau patut diduga mempunyai Hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan tersangka.
77
• Bank Yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka
• Orang yang ditugaskan oleh bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan . atau memberikan keterangan. palsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
78
• Saksi Atau Ahli Yang Tidak Memberi Keterangan atau memberikan keterangan palsu
• Saksi atau ahli Dengan sengajaTidak memberikan keterangan atau memberikan Keterangan yang isinya palsu.
79
Orang Yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau
Memberikan Keterengan Palsu
• Orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia Dengan sengajaTidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.
80
• Saksi Menyebut nama atau alamat pelapor atau hal hal lain yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor.
81
• Strategi preventif pencegahan korupsi melalui perbaikan system dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparency, accountability & responsibility Strategi investigatif memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi.
• strategi edukatif : mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Kepada masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran (integrity) serta kebencian
82
• REGULASI :• Undang-unang (UU) tentang pemberantasan korupsi
di Indonesia sudah empat kali berubah. • Selain itu, posisi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juga masih diperkuat dengan UU Nomor 15 Tahun 2002—yang diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003— tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
• Selain itu, masih ada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
83
1. Adanya kehendak Pemerintah yang serius
– Inpres 5 / 2004 membuktikan kesungguhan Pemerintah dalam memberantas korupsi
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
– Penerapan e-government dan e-procurement untuk mengurangi peluang korupsi
3. Pemanfaatan “Single Identification Number”
– Untuk mengurangi peluang penyalahgunaan
4. Pembenahan peraturan perundang-undangan yang duplikasi dan bertentangan
– Menurut Gowa ada 1850 peraturan
5. Penataan / penyederhanaan Criminal Justice System
84
85
Dilaksanakan oleh sekitar 500 Instansi Pemerintah
(Pusat dan Daerah)
Instruksi Umum
Diktum PERTAMA...s.d.Diktum KESEPULUH
Instruksi Khusus
Diktum KESEBELASAngka 1. S.d. 11
1.1. Menko Perek, Menkeu, BappenasMenko Perek, Menkeu, BappenasE-procE-proc2.2. Menkeu Menkeu pajak, bea cukai, PNBP, anggr..pajak, bea cukai, PNBP, anggr..3.3. Bappenas Bappenas RAN RAN4.4. MenPANMenPAN huruf a s.d. e kormonev huruf a s.d. e kormonev5.5. MenhukHAMMenhukHAM per UU per UU6.6. Kem.BUMN Kem.BUMN GCG GCG7.7. Mendiknas Mendiknas pendidikan anti KKN pendidikan anti KKN8.8. MenKominfo MenKominfo sosialisasi program sosialisasi program9.9. Jaksa Agung Jaksa Agung tindakan hukum, intern, & tindakan hukum, intern, &
koordinasikoordinasi10.10.Kapolri Kapolri tindakan hukum, intern, & tindakan hukum, intern, &
koordinasikoordinasi11.11.Gub/Bup/Walikota Gub/Bup/Walikota GG, yanblik, & GG, yanblik, &
kerjasamakerjasama
86
INPRES NO. 5 TH 2004PERCEPATAN
PEMBERANTASANKORUPSI
INPRES NO. 5 TH 2004PERCEPATAN
PEMBERANTASANKORUPSI
UNTUK SEGENAP JAJARANEKSEKUTIF PUSAT + DAERAH
☻ BANTU KPK TTGLAPORAN HARTA. K
☻ BUAT RENSTRA
☻PEL PRIMAPD MASYARAKAT☻
PENETAPAN WILAYAHBEBAS KORUPSI
☻
MELAKSANAKAN KEPRES80/2003 MENCEGAH BOCORPEMBOROSAN APBN - APBD
☻ MENGKAJI SISTEM YANGPOTENSI TIMBULKAN TPKDI LINGK. MASING2
☻ MEMPERCEPAT PEMBERIANINFO PADA PENEGAKHUKUM TTG TPK
☻SEDERHANA DALAM DINASDAN HIDUP PRIBADI
Percepatan Pemberantasan Korupsi
a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.
b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
87
• Target atau sasaran reformasi birokrasi adalah terbentuknya:
• birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti KKN dan tidak berperilaku koruptif ;
• birokrasi yang efisien, yaitu birokrasi yang hemat (tidak boros) dalam menggunakan sumberdaya yang terbatas (man, money, material, methode and timed) ;
• birokrasi yang transparan, yaitu birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengakses dengan mudah;
• birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat;
• birokrasi yang terdesentralisasi, yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan.
88
89
ASAS UMUM PENYELENGGARAAN
NEGARA
ASAS UMUM PENYELENGGARAAN
NEGARA
KEPASTIANHUKUM
AKUNTABILITAS
PROFESIONALITAS
PROPORSIO
NALITAS
KETERBUKAAN
KEPENTINGAN
UMUM
TERTIB PENYEL NEGARA
Percepatan Pemberantasan Korupsi
• Pertama, Ketua DPR dan jajaran elite di DPR HARUS menciptakan sistem integritas untuk mengurangi korupsi yang terjadi. Karena itu, menerapkan sistem integritas menjadi suatu hal yang tidak lagi bisa ditawar-tawar
• Kedua, DPR harus lebih ketat merumuskan kode etik parlemen dengan sanksi dan mekanisme pemberian sanksi yang lebih efektif guna mengurangi perilaku menyimpang anggota DPR, sekaligus memberi efek jera.
• Ketiga, menjelang Pemilu Parpol peserta pemilu harus merombak sistem perekrutan calon anggota legislatif dengan menempatkan integritas, kualitas, dan profesionalitas sebagai parameter utama.
90
Uraikan kejadiannyasedetil mungkin kejadian yang kita curigai sebagai bentuk perbuatan korupsi.
Pilih pasal-pasal yang sesuai. Kemudian cocokkan dengan pasal-pasal yang ada di buku ini, kira-kira pasal mana yang sesuai untuk kejadian tersebut (dapat lebih dari satu pasal).
Penuhi unsur-unsur tindak pidana. Lihat unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam pasal yang sesuai, kemudian pastikan bahwa informasi dalam uraian yang anda buat dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.
Sertakan bukti awal, bila ada. Apabila ada copy dokumen atau barang lain yang memperkuat uraian kejadian di atas agar disertakan dalam pengaduan / laporan ke KPK.
91
• Sertakan identitas anda, bila tidak keberatan. Akan sangat baik apabila anda menyertakan identitas dan alamat atau nomor telepon anda.
• Kirim ke KPK. Apabila urutan 1 s.d 5 telah anda lakukan maka pangaduan / laporan anda siap untuk disampaikan kepada KPK.
• Fokuskan pengaduan/laporan anda pada korupsi kelas kakap (big fish), bukan kelas teri. Pengertian kelas kakap adalah :– Melibatkan orang level tinggi atau yang memiliki pengaruh besar;– Terkait dengan aspek yang strategis/menyangkut hajat hidup orang
banyak; atau– Menyangkut nilai uang yang besar.
by arsal bam 93
PELAPOR
SETIAPORANG
ORGANISASIMASYARAKAT
L S M
• INFORMASI• SARAN• PENDAPAT KPD PENEGAK HUKUM TTG DUGAAN TPK
TERTULISBERIDENTITAS
PENEGAKHUKUM
LAYANAN DAN JAWABAN
PERLINDUNGAN HUKUM(STATUS HKM-RASA AMAN)
DAPAT PENGHARGAAN(PIAGAM/PREMI 20/00 x NILAI KN)
1. MERAHASIAKAN• IDENTITAS PELAPOR• ISI INFORMASI• PENDAPAT SARAN
2. BERI PENGAMANANFISIK PELAPOR + KLG
WAJIB
BERHAK
PP NO. 71 TH 2000TATA CARA PELAKSANAAN PERANSERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPK
Percepatan Pemberantasan Korupsi
• Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain:
• memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi,• upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan
secara bersamaan,• tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu
sampai hilir (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan aspek kuratifnya) dan meliputi berbagaui elemen.
by arsal bam 94
• Pembentukan Lembaga Kunci
• Memasukkan kedalam Sisitem Pendidikan Nasional
• Menerapkan Pakta Integritas(adalah pernyataan / janji tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.)
• Melaksanakan Pengadaan Barang Barang Pemerintah Melalui Sisitem tender electronic.
• MEMBENTUK PERWAKILAN KPK DI DAERAH
by arsal bam 95
Presiden RI
by arsal bam 96
Men.PAN
Bupati/Walikota
Instansi PusatInstansi PusatInstansi Pelaksana Instansi Pelaksana Instruksi KhususInstruksi KhususGubernur
: Arus pelaporan Inst.khusus
: Arus pelaporan Inst.umum
Bappenas
: Arus pelaporan RAN PK
Penyempurnaan RAN
: Tembusan ke Bappenas
Korupsi Masih di Mana-mana
• Dari Aceh hingga Papua.• Pembersihan birokrasi.• Korupsi kelembagaan.• Rusaknya DPR.
Konsep korupsi
• Peluang kreatifitas bagaimana?
• Transparansi akuntabilitas.
• Konspirasi/ kolusi melibatkan lebih dari satu orang.
• Melibatkan dana begitu besar.
• Wewenang yg begitu besar tanpa pengawasan.
• Takut.
FAKTA…
• Korupsi adalah simbol dari pemerintahan yang tidak benar –dicerminkan oleh:– Patronase.– Prosedur berbelit-belit.– Pemungut pajak yang tidak efektif.– Korupsi besar-besaran dalam
pengadaan barang dan jasa.– Layanan masyarakat yang sangat
buruk.(Alatas, 1974)
Kasus : Merugikan Keuangan Negara
NO Kasus Cara Menghindari/solusi
1Pengadaan Barang dan Jasa1.1. Sosialisasi Kepres 80 th 2000 tentang pengadaan barang dan Jasa
1.1. Mark Up Harga1.2. Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pengadaan barang dan Jasa
1.2. Barang Tidak Sesuai dengan Spek
1.3. Membuat Harga Kewajaran atau membuat HPS
2Perjalanan Dinas 2.1. Pengawasan Internal
2.1. Jumlah Hari tidak sesuai dengan yang diSPJkan Melalui teman sejawat
2.2. Perjalanan Fiktif Uji Petik
2.2. Pengawasn Eksternal (Inspektorat)
3Pengelolaan Barang Milik Negara 3.1. Pengawasan Internal
3.1. Menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadiPenertiban administrasi barang milik negara
Pengecekan berkala
3.2. Pengawasan Eksternal
PENGGELAPAN DALAM JABATAN Penerimaan Siswa Baru/pindahan secara tidak proseduralPengadaan barang secara curangPenyalahgunaan Dana BOSMenggelapkan uang/Surat Berharga atau membiarkan barang tersebut diambilMemalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasiPengeluaran Ijazah palsuPerekrutan Pegawai tanpa prosedur yang berlakuPromosi jabatan yang tidak melalui prosedur yang berlakuMenghambat promosi jabatanMenaikan kelas siswa yang tidak layak naik/pindahPenyimpangan dalam penjurusan program studi di SMA
4Double SPJ pada Satu Kegiatan 4.1. Juknis yang jelas
4.1. Kegiatan di SPJKan 4.2. Pengawasan Internal dan Pengawas Eksternal
5Honorarium5.1. Mengacu pada Peraturan2 yang telah ada
5.1. Pemotongan honorarium5.2. Pengawasan Internal dan Eksternal
6Kegiatan Kediklatan Pengawasan Internal dan Eksternal
6.1. Kegiatan Fiktif
6.1.1. Tidak melaksanakan kegiatan tapi diSPJKan
6.1.2. Jumlah kegiatan di Kurangi misalnya 10 x kegiatan dilaksanakan 7 x
7Mark up pada pengajuan Block Grand Pengawasan Internal dan Eksternal
7.1. Mark Jumlah Siswa pada Dana Boss
SUAP - MENYUAPSuap, sogokan, pelicin, diangap korupsikalau memenuhi pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, pasal 13 dalam UU o. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.
CONTOH PERILAKU SUAP-MENYUAP
• RAPBS yang menyalahi aturan ingin segera ditetapkan, maka yang mengajukan RAPBS memberikan uang dan diterima oleh petugas tersebut.
• Sarana dan prasarana sekolah yang disediakan oleh suplier tidak sesuai dengan spesifikasi, sarana dan prasarana tersebut tetap diterima karena suplier tersebut telah memberikan uang kepada penerima sarana dan prasarana.
PEMERASAN
Pegawai negeri punya kekuasaan, dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya
Pasal 12 : Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Secara melawan hukum; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjkn sesuatu bagi dirinya; menyalahkan kekuasaan
Hukumannya :Penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp 1 Milyar
NO IDENTIFIKASI KASUS ASPEK SOLUSI
PEMERASAN
BERTENTANGAN
“JUJUR”
PENCEGAHAN TINDAKAN KURATIF
1 Mewajibkan siswa mengikuti les untuk mapel UN (membayar)
V Dianggarkan di RAPBS
Melaporkan ke instansi terkait
2 Siswa les di sekolah diberi kemudahan, siswa tidak ikut les dibiarkan
V Dianggarkan di RAPBSLes gratis
Teguran dari pihak berkompeten
3 Mewajibkan siswa membeli buku LKS dan buku teks
V V Dianggarkan dari BOS
Teguran dan peringatan
NO
IDENTIFIKASI KASUS ASPEK SOLUSI
PEMERASAN
BERTENTANGAN “JUJUR”
PENCEGAHAN TINDAKAN KURATIF
4 Siswa yang membeli buku ada penambahan nilai dan yang tidak membeli dibiarkan
V Persamaan hak siswa tanpa terkecuali
Teguran dan peringatan
5 Pelaksanaan pembelajaran remidial dengan memungut biaya
V Dianggarkan melalui dana BOS
Teguran dan peringatan
6 Memaksa orang tua siswa membayar uang pembangunan
V Pengawasan yang ketat
Laporkan ke pihak berkompeten dan beri sanksi
NO
IDENTIFIKASI KASUS ASPEK SOLUSI
PEMERASAN
BERTENTANGAN “JUJUR”
PENCEGAHAN TINDAKAN KURATIF
7 Pihak eksternal memaksa sekolah memberi kompensasi tertentu (LSM, Parpol, dll).
V Tidak melayani Laporkan pihak terkait
8 Memaksa semua siswa mengikuti karyawisata (termasuk membiayai guru)
V
9 Meminta biaya tertentu untuk siswa masuk/keluar (mutasi) dan menjual bangku kosong.
V
PERBUATAN CURANG
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENGADAAN SERTA KIAT KIAT MENGATASINYA1. Bantuan Bos buku ke sekolah yang
diberikan berupa buku dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah
Bantuan Bos buku diberikan dalam bentuk uang sedangkan buku yang dibeli sesuai dengan analisis kebutuhan sekolah
2. Prosedur pemberian bantuan (misalkan
rehabilitasi sekolah) yang tidak sesuai
• Prosedur pemberian bantuan harus bersifat terbuka sesuai kebutuhan/kreteria persyaratan penerima bantuan (bukan karena kedekatan dengan pengambil kebijakan)
3.Adanya permainan dalam tender bahkan penunjukan langsung.
• Tender agar dilakukan
dengan transparan dan sesuai dengan prosedur
4. Adanya kepentingan pimpinan untuk
memberikan kesejahteraan pegawainya
• Pimpinan harus mencari alternatif sumber keuangan diluar anggaran pemerintah (misalkan koperasi/Unit produksi)
5. Laporan keuangan dalam pengadaan barang tidak sesuai dengan harga
dan spesifikasiAdanya pengecekan barang dan harga pada saat pemeriksaan laporan pertanggungjawaban
Pengertian :Penerimaan berupa hadiah (Uang, Barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, dan fasilitas lain) yang berhubungan dengan jabatan
Hukuman:Penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp 1 Milyar
Gratifikasi
Jenis – jenis gratifikasiNo. Tindakan /Perbuatan Contoh
1. Pemberian uang - Pemberian uang oleh siswa ke wali kelas saat kenaikan kelas,
- perijinan siswa asing dan - konsultan, - uang bangku siswa baru.- Uang bangku siswa pindahan.- Uang siswa pindahan- Uang penentuan jurusan.
2. Pemberian barang - Pemberian barang elektronik, - pakaian/perhiasan, - peralatan pendidikan, - hasil bumi/ternak.
3. Pemberian rabat (discount)
- Pemberian diskon harga buku dari penerbit.- ,
4. Pemberian komisi - Akibat belanja barang kebutuhan.- Komisi dari pembangunan fisik.- Pemotongan anggaran oleh dinas.
5. Pemberian pinjaman tanpa bunga
- Pinjaman tanpa bungan bagi pejabat tanpa bunga
Lanjutan ....
No. Tindakan /Perbuatan Contoh
6. Pemberian tiket perjalanan
- Pemberian ONH bagi pejabat,
7. Pemberian fasilitas penginapan
- Pemberian akomodasi bagi pengawas.
8. Pemberian perjalanan wisata
- Pesta kelulusan siswa memberikan fasilitas akomdasi dan transportasi.
9. Pemberian pengobatan Cuma – Cuma
- Orang tua siswa dokter memberikan pengobatan gratis pada guru tertentu.
10. Pemberian fasilitas lainnya
Jenis – jenis gratifikasiNo. Tindakan /Perbuatan Contoh
1. Pemberian uang - Pemberian uang oleh siswa ke wali kelas saat kenaikan kelas,
- perijinan siswa asing dan - konsultan, - uang bangku siswa baru.- Uang bangku siswa pindahan.- Uang siswa pindahan- Uang penentuan jurusan.
2. Pemberian barang - Pemberian barang elektronik, - pakaian/perhiasan, - peralatan pendidikan, - hasil bumi/ternak.
3. Pemberian rabat (discount)
- Pemberian diskon harga buku dari penerbit.- ,
4. Pemberian komisi - Akibat belanja barang kebutuhan.- Komisi dari pembangunan fisik.- Pemotongan anggaran oleh dinas.
5. Pemberian pinjaman tanpa bunga
- Pinjaman tanpa bungan bagi pejabat tanpa bunga
Korupsi Pendidikan adalah bentuk lain dari penyalahgunaan wewenang otoritas pendidikan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri (Kalnis,2001)World Bank th. 2005 melaporkan kebocorananggaran pendidikan 80% disebabkan karena :
1. Suap dalam proses rekrutment guru2. Promosi jabatan Kepala Sekolah3. Pungutan-pungutan tidak sah
disekolah4. Pengelolaan dana BOS, ABS, & APBD
pendidikan ( Halak & Poisson, 2005 )
Ciri Sistem Pendidikan Bebas Korupsi
Kesetaraan terhadap kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
Tercapainya keadilan dalam distribusi sarana pendidikan terhadap seluruh sekolah (285.000 sekolah)
Transparansi kriteria penerimaan siswa baruSistem manajemen yang profesional dan
independent untuk akreditasi guruKeadilan pelayanan pendidikan tanpa
diskriminasiTersedianya pengkodean guru yang mengikat
etika dan moral bagi seluruh penyelenggara pendidikan disertai ketersediaan program peningkatan kapasitas untuk guru (Stephen Heynemen, 2002)
TUGAS KELOMPOKTULIS IDENTIFIKASI DAN SOLUSINYA
• Kelompok 1 – Merugikan Keuangan Negara• Kelompok 2 - Suap Menyuap• Kelompok 3 – Penggelapan Jabatan• Kelompok 4 – Korupsi di Dunia Pendidikan• Kelompok 5 – Curang dan Tidak Disiplin• Kelompok 6 – Kepentingan dalam Pengadaan• Kelompok 7 - Gratifikasi
Tabel 2.1. Indeks Korupsi di Asia Versi PERC Negara Indeks
Singapura 0,66 Jepang 3,46 Hongkong 3,50 Taiwan 6,15 Korea Selatan 6,60 Malaysia 6,80 Thailand 7,20 China 7,68 India 8,63 Vietnam 8,65 Philipina 8,80 Indonesia 9,10
Catatan: Angka Terbaik = 0 Sumber: Media Indonesia (2005)
Kasus-kasus Korupsi• Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh • Abilio Soares, mantan Gubernur Timor Timur, karena dakwaan '
Dunia Internasional' • Akbar Tandjung • Basuki (politikus), mantan ketua DPRD Surabaya • Beddu Amang, mantan Kepala Bulog • Bob Hasan, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan • Hendro Budiyanto, mantan direktur Bank Indonesia • Heru Supraptomo, mantan direktur Bank Indonesia • Hutomo Mandala Putra Soeharto, anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat • Ida Bagus Oka, mantan Gubernur Bali dan Menteri Sosial • M. Sahid, wakil walikota Bogor • Mulyana W. Kusumah, anggota KPU • Nazaruddin Sjamsuddin, ketua KPU • Nurdin Halid, ketua PSSI
• Paul Sutopo, mantan direktur Bank Indonesia • Rahardi Ramelan, mantan Menteri Perdagangan • Rusadi Kantaprawira, anggota KPU • Safder Yusacc, mantan sekjen KPU • Said Agil Husin Al Munawar, mantan Menteri Agama • Sri Roso Sudarmo, bupati Bantul • Suyitno Landung, mantan kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri • Syafruddin Temenggung, mantan kepala Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN). Menjadi tersangka kasus jual beli pabrik gula Rajawali III, dan ditahan pada 22 Februari 2006.
• Syahril Sabirin, mantan Gubernur Bank Indonesia • Theo Toemion, mantan kepala BKPM.• Suwarna, AF, mantan Gubernur Kaltim. • Syaukani HR, mantan bupati Kutai Kartanegara.• Al Amin Nasution, anggota DPR-RI.• Syahrial Oesman, mantan Gubernur Sumatra Selatan.• Bupati Monokwari ?• dst…
Perlawanan Terhadap KPK
• Berbahaya, kekuasaan terlalu besar dan tanpa kontrol.
• DPR jangan ganjal KPK.• Pengadilan TIPIKOR di
persimpangan jalan.
Selamatkan KPK
• Presiden diminta selamatkan KPK.
• Membunuh pengadilan TIPIKOR.
• Pembenahan birokrasi saja tidak cukup.
Upaya Pemberantasan
Korupsi
Korupsi kreatif
Pendorong Tindak Pidana Korupsi
• Feodalisme tidak adanya transparansi.
• Kampanye-kampanye politik yang mahal.
• Proyek yang melibatkan uang jumlah besar.
• Nepotisme dan kolusi.• Lemahnya ketertiban hukum. • Lemahnya profesi hukum.
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
• Marjinalisasi tenaga pendidik? • Rakyat yang cuek. • Kontrol lemah.
Gagasan
1. Secermat mungkin kita persiapkan kepemimpinan nasional alternatif.
2. Kepemimpinan alternatif ini diupayakan banyak diisi oleh tokoh-tokoh muda usia yg berwawasan nasional dan internasional.
3. Kekuasaan adalah amanat rakyat yg harus ditunaikan dengan kejujuran dan kerjakeras.
4. Kampanye pentingnya menancapkan kembali gagasan kemandirian nasional.
5. Membuka diri dan kerjasama dengan negara lain, merupakan keniscayaan yg tidak bisa dihindarkan dalam pergaulan antar bangsa dan antar negara dewasa ini.
6. Kepemimpinan baru ini harus berhenti menjadi bagian dari korupsi sandera negara.
7. State-capture-corruption adalah sebab utama keterbelakangan bangsa.
8. Diperlukan ekonom tangguh dalam KPK.9. Seluruh KKS/KPS harus ditelaah dan
dipelajari secara jujur dan rasional. Renegosiasi.
10.Kepentingan bangsa adalah nomor satu dibandingkan korporasi asing.
11.Dengan alasan lingkungan seharusnya Indonesia bisa menghentikan kegiatan korporasi asing itu.
12.Kepemimpinan alternatif harus berani membuat badan arbitrase nasional khusus untuk menyelesaikan setiap pertikaian atau konflik antara RI dan korporasi.
13.Revisi terhadap semua HPH.14.Seluruh pemegang HPH harus diberi
sanksi tegas dan lugas.
15.Para pemegang HPH ugal-ugalan itu pada hakekatnya telah menghina rakyat Indonesia.
16.Pencurian pasir yang dibawa ke Singapura harus dihentikan untuk selama-lamanya.
17.Menghilangkan penyakit kecanduan hutang.18.Hiduplah sesuai dengan isi pidato, nyanyian
dst.19.Seluruh UU yg strategis harus dikaji ulang.20.DPR harus punya motivasi dan orientasi
tunggal, yaitu membela dan mengunggulkan kepentingan bangsa sendiri.
21.Media massa menjadi kontrol sosial mengambil alih fungsi DPR.
22.Konspirasi eksekutif dan legislatif terlihat dalam membuat legislasi dan keputusan-keputusan politik yg merupakan pesanan korporasi asing harus dihentikan.
23.Renegosiasi thd hutang LN.24.Merombak total kebijakan ekonomi.25.Menjalankan agenda reformasi.26.Membuat cetak biru untuk pembangunan
ekonomi Indonesia secara elaboratif.
Jenis-jenis korupsi(SH. Alatas)
1. Korupsi transaktif.2. Korupsi memeras .3. Korupsi investif .4. Korupsi perkerabatan
.5. Korupsi difensif .6. Korupsi otogenik .7. Korupsi dukungan.
Kesimpulan
1. Moral.2. Kepuasan.3. Keberanian.4. KPK terbentuk krn ketidakpercayaan msy kpd
institusi penegak hukum yg ada?5. KPK harus independen, tapi bukan lembaga
superbody.6. Perubahan pola rekruitmen anggota partai &
pengawasan kpd DPR-RI.7. Hukum mengikuti perubahan sikon.8. Sistem hukum yg berjalan dg baik akan terjadi bila
hukum yg ada tegas dan tertib dalam pelaksanaannya.
RUMUS KORUPSI: