percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor)
DESCRIPTION
Peningkatan Peran DPRD dalamPencegahan dan Pendeteksian Korupsi. Disampaikan dalam Workshop “MENINGKATKAN KAPASITAS PERAN DAN FUNGSI DPRD” Oleh: Prof. DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA Deputi Bidang Informasi dan Data / Plt Sekjen KPK / Plt Deputi Pencegahan Substansi ini disunting dari materi KPK yang disampaikan dalam berbagai workshop DPRD Disampaikan Oleh: Yonatan Wiyoso (Widyaiswara Utama)TRANSCRIPT
Peningkatan Peran DPRD Peningkatan Peran DPRD dalamdalam
Pencegahan dan Pendeteksian Pencegahan dan Pendeteksian KorupsiKorupsi
Disampaikan dalam Workshop “MENINGKATKAN KAPASITAS PERAN DAN FUNGSI DPRD”
Prof. DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEADeputi Bidang Informasi dan Data / Plt Sekjen KPK /
Plt Deputi Pencegahan
Substansi ini disunting dari materi KPK yang disampaikan
dalam berbagai workshop DPRD
Disampaikan Oleh
Yonatan Wiyoso
(Widyaiswara Utama)
PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
INDONESIA NEGARA BESARINDONESIA NEGARA BESAR
• Sumberdaya alam melimpah
• Lahan Luas, Laut Luas, Tanah Subur
• Keaneka ragaman hayati tinggi
• Penduduk banyak
• Kebudayaan beraneka dan bernilai tinggi
• Memiliki sejarah peradaban yang membanggakan
• Memiliki sejarah perjuangan yang heroik
• Memiliki bahasa persatuan yang fenomenal
IRONI YANG TERJADIIRONI YANG TERJADI
• Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk melindungi setiap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Fakta yang terjadi sekarang:– Tingginya tingkat kemiskinan;– Tingginya angka pengangguran;– Rendanya kualitas SDM (HDI);– Kurangnya akses kepada layanan publik;– Negerinya subur, rakyat kurang gizi & busung lapar,
negara sibuk ngimpor & tidak berdaya melawan flu burung.
• Apakah fakta diatas merupakan indikator dari kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional ?
Mengapa semua itu bisa terjadi ?
Setelah 62 Tahun Merdeka, Indonesia Jauh Setelah 62 Tahun Merdeka, Indonesia Jauh Tertinggal Oleh SINGAPURA serta Tertinggal Oleh SINGAPURA serta
MALAYSIA, yang lebih muda dari indonesia MALAYSIA, yang lebih muda dari indonesia
MENGAPA? MENGAPA? Bukankah Indonesia Paling Melimpah Bukankah Indonesia Paling Melimpah
SUMBERDAYA ALAMNYA dan SUMBERDAYA ALAMNYA dan SUMBERDAYA MANUSIA nya?SUMBERDAYA MANUSIA nya?
• Jepang mempunyai area yang sangat terbatas.
• Daratannya, 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian & peternakan
• Tetapi, saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor dua di dunia.
• Jepang laksana suatu negara “industri terapung” yang besar sekali, mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia
dan mengekspor barang jadinya
• Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat tetapi sebagai negara pembuat coklat terbaik di dunia.
• Negara Swiss sangat kecil, hanya 11% daratannya yang bisa ditanami.
• Perbedaannya adalah pada sikap dan perilaku masyarakatnya, yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan.
ARTI KATA & PERSEPSI KORUPSIARTI KATA & PERSEPSI KORUPSI
ARTI KATA KORUPSI
• DARI BAHASA LATIN CORRUPTIO , ATAU CORRUMPERE (KATA KERJA), YG BERARTI BURUK / RUSAK / MEMUTAR BALIK ATAU MENYOGOK
• TRANSPARANCY INTERNATIONAL Perilaku pejabat publik, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KORUPSI;
• KORUPSI SBG KEBIASAAN(INI YG SELAMA INI TERJADI, SEHINGGA MERUSAK MORAL BANGSA)
• KORUPSI SBG MISMANAGEMENT (INI YG DI MASA LALU DIANUTI, SEHINGGA NEGARA DIRUGIKAN)
• KORUPSI SBG KEJAHATAN( INI YG HARUS KITA KEMBANGKAN)
11
KORUPSI SEBAGAI KEJAHATANKORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN
• KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN YANG LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME)
• KITA HARUS MENGETAHUI DUA HAL TENTANG KORUPSI:– KAPAN KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN AKAN TERJADI– BAGAIMANA SEBENARNYA HAKEKAT KORUPSI TERSEBUT
• KAPAN KEJAHATAN (CRIME) / KORUPSI TERJADI ? MANAKALA BERTEMUNYA UNSUR-UNSUR:– NIAT UNTUK MELAKUKAN (DESIRE TO ACT)– KEMAMPUAN UNTUK MELAKUKAN (ABILITY TO ACT)– PELUANG / KESEMPATAN (OPPORTUNITY)– TARGET YANG COCOK (SUITABLE TARGET)CATATAN : PENJAHAT YG PROFESIONAL AKAN MELAKUKAN
KEJAHATANNYA APABILA PAY OFF > COST 12
GUNUNG ES KORUPSI
TPK
CORRUPTION HAZARDS (CH)
POTENSI MASALAH
PENYEBAB KORUPSI (PMPK)
Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat :• Desire to Act• Ability to Act• Opportunity• Suitable Target
Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat :• Desire to Act• Ability to Act• Opportunity• Suitable Target
Kelemahan bangsa• Kesisteman• Kesejahteraan / Pengghasilan• Mental / moral• Internal, sosial, self control• Budaya ketaatan hukum
Kelemahan bangsa• Kesisteman• Kesejahteraan / Pengghasilan• Mental / moral• Internal, sosial, self control• Budaya ketaatan hukum
• lokasi :• pemasok anggaran • pengguna anggaran, • disparitas pendapatan• manusia (berjiwa koruptor)• barang (asset(neg, br sitaan• : kegiatan• proyek pembangunan• pengadaanbarang / jasa• perijinan / yanpublik
• : lokasi• pemasok anggaran• pengguna ,anggaran• disparitaspendapatan• manusia (berjiwa(koruptor• barang (asset neg, br sitaan)• kegiatan :• proyek pembangunan • pengadaan barang / jasa• perijinan / yan publik
13
GUNUNG ES KORUPSI
TPK
CORRUPTION HAZARDS (CH)
POTENSI MASALAH
PENYEBAB KORUPSI (PMPK)
Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat :• Desire to Act• Ability to Act• Opportunity• Suitable Target
Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat :• Desire to Act• Ability to Act• Opportunity• Suitable Target
Kelemahan bangsa• Kesisteman• Kesejahteraan / Pengghasilan• Mental / moral• Internal, sosial, self control• Budaya ketaatan hukum
Kelemahan bangsa• Kesisteman• Kesejahteraan / Pengghasilan• Mental / moral• Internal, sosial, self control• Budaya ketaatan hukum
• lokasi :• pemasok anggaran • pengguna anggaran, • disparitas pendapatan• manusia (berjiwa koruptor)• barang (asset(neg, br sitaan• : kegiatan• proyek pembangunan• pengadaanbarang / jasa• perijinan / yanpublik
• : lokasi• pemasok anggaran• pengguna ,anggaran• disparitaspendapatan• manusia (berjiwa(koruptor• barang (asset neg, br sitaan)• kegiatan :• proyek pembangunan • pengadaan barang / jasa• perijinan / yan publik
14
Kompas 18 Oktober 2003
“………… korupsi sudah sedemikian kuat membelenggu kita, mulai istana sampai ke kantor kelurahan, sejak bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, sejak lahir sampai meninggal .Merambah dari tempat ibadah sampai ke toilet………………”
Kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah
di Bandar Lampung.
• Kita bukan miskin (terbelakang) karena kurang
sumber daya alam, atau karena alam yang kejam
kepada kita.
• Kita terbelakang / lemah / miskin karena perilaku kita yang kurang
atau tidak baik.
• Kita kekurangan kemauan untuk mematuhi dan mengajarkan prinsip dasar kehidupan yang akan memungkinkan masyarakat
kita pantas membangun masyarakat, ekonomi, dan negara.
dan PERUBAHAN HARUS DIMULAI DARI dan PERUBAHAN HARUS DIMULAI DARI
DIRI KITA SENDIRIDIRI KITA SENDIRI
Sejarah Pemberantasan KorupsiSejarah Pemberantasan Korupsi
1957: (Peraturan Penguasa Militer) - Tidak terstruktur• Peratutan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/ 1957.
1967: (Tim Pemberantasan Korupsi) - Represif• UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan TPK.
1977: (Opstib - Operasi Tertib) - Represif• Inpres No.9/1977 tentang Pelaksanaan Tim Operasi Tertib.
1998: Krisis Multidisiplin (Moneter, Ekonomi, … )• Perbuatan yang bersifat kolusif dan berbau nepotisme (abuse of
power) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. • Otonomi Daerah menyebabkan desentralisasi korupsi dan kolusi.
1999: KPKPN (Preventif), TGPTPK (Represif)• UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan
Bebas dari KKN.• UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 ttg Pemberantasan TPK.
2003: KPK (Represif & Preventif)• UU No. 30/2002 ttg. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2005: (Tim Tastipikor - Keppres No. 11 Tahun 2005, RAN-PK)
2006: UU No.7/2006 Ratifikasi UNCAC, UU tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor.
Reformasi untuk Memberantas KKNReformasi untuk Memberantas KKN
Tap MPR No. XI/MPR/1998Tap MPR No. XI/MPR/1998
• Pasal 4Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia”
PERC - Annual Graft Ranking
IPK
Institute of Management Development(IMD) Geneva
The WorldCompetitivenessScoreboard
Growth Competitiveness Index (GCI) rankings, dalam
Global Competitiveness Reports
Jumlah Hari Mendapatkan Izin di Indonesia
Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis
Mutu Pelayanan Publik ?
Country Risk ?
Daya saing ?
PE
RC
Ltd
.
Global Corruption Barometer
Berbagai Indikasi Korupsi
Jumlah Hari Mendapatkan Jumlah Hari Mendapatkan Izin di IndonesiaIzin di Indonesia
43
35
34
27
26
16
0 10 20 30 40 50
izin lingkungan hidup
IMB
izin lokasi
izin prinsip
izin gangguan
izin keselamatan kerja
OTONOMI DAERAH
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
Tujuan Politis
Tujuan Kesejahteraan
PEMERINTAH DAERAH
PELAYANAN PUBLIKTransparansAkuntabel Efektif Efisien
• Menyerahkan kewenangan atas sebagian besar fungsi-fungsi pemerintah dari Pusat kepada Kabupaten/Kota.
• Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik.
KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN UMUM DAYA SAING DAERAH
DPRD AREA
POLITIK
PEMDAAREA
ADMINISTRASI
KEMITRAAN
HUBUNGAN PEMDA dan DPRD
ERA OTONOMI DAERAHERA OTONOMI DAERAH
• Setelah era Otonomi Daerah, korupsi di Indonesia malah seperti penyakit yang mewabah dan menjalar kemana-mana.
• Pemberian Otonomi Daerah bukan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tetapi malah menyebabkan desentralisasi korupsi dan kolusi di daerah-daerah.
• Semakin kreatifnya bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah yang melibatkan DPRD, yang notabane mestinya menjadi pengawas pemerintah daerah.
• Para wakil rakyat dianggap masih memanfaatkan posisi untuk memperkaya diri ketimbang memikirkan kepentingan rakyat.
• Ada kepentingan partai untuk mengumpulkan dana lewat kader mereka di legislatif yang mendorong kader mencari terobosan-terobosan dana.
Besarnya Biaya Politik & Money PoliticsBesarnya Biaya Politik & Money Politics
Calon Kepala Daerah
PEMILIH
PARPOL
IP: Cukong, Pengusaha, Konglomerat
KPUD
Kasus Korupsi di DaerahKasus Korupsi di Daerah
• Kasus Korupsi Pejabat Daerah (2004-2006)
763
327
767
0100200300400500600700800900
Gubenu
r
Bupat
i/Wali
Kot
a
DPRD Pro
vinsi
DPRD Kab
upat
en/Kot
a
767 anggota DPRD dari 110 Kabupaten dan 25 Kota
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI & KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
TPK adalah
kejahatan luar biasa
(extra-ordinary crime)
LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA KPKKPK
membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional & pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat
19-- 2004
Kualitas korupsi & kerusakan yang ditimbulkan
Jumlah kasus
Jumlah kerugian negara
Korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa dan harus dihadapi dengan
cara-cara yang luar biasa.
Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam
pemberantasan korupsi
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002:
Pasal 3
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Pengertian “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pasal 4
Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan dayaguna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi.
• Menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat;• Tidak memonopoli tugas & wewenang LID, DIK, dan
TUT;• Pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada;• Melakukan supervisi, memantau dan dalam keadaan
tertentu mengambil alih tugas dan wewenang LIT, DIK, dan TUT dari Kepolisian dan/atau Kejaksaan (superbody).
TugasTugas (Pasal 6)
Koordinasi(Pasal 7)
Supervisi(Pasal 8)
Penyelidikan,Penyidikan,
& Penuntutan(Pasal 11)
Pencegahan(Pasal 13 )
Monitoring(Pasal 14 )
UU No. 30 Tahun 2002
Tugas KoordinasiTugas Koordinasi (Pasal 7)UU No. 30 Tahun 2002
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang:
a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
b. Menetapkan sistem pelaporan dlm kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait
d. Melaksanakan dengar pendapat & pertemuan dg instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
e. Meminta laporan instansi terkait ttg pencegahan tindak pidana korupsi
Insp LPND
Itjen Dep
Bawasda
KepolisianKejaksaan
BPKBPKP
Tugas SupervisiTugas Supervisi (Pasal 8)
UU No. 30 Tahun 2002
Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang:
Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan thd instansi yg menjalankan tugasdan wewenang berkaitan dg pemberantasantpk, dan instansi yg melaksanakan pelayananpublik
Mengambil alih penyidikan atau penuntutanthd pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
(1)Pasal 9, 10
BPK BPKPItjen Dep
Bawasda
Departemen, LPND, Kementerian
(pelayanan publik)
Kepolisian
Kejaksaan
Kepolisian Kejaksaan
Tugas Penyelidikan,Penyidikan, & Penuntutan
(Pasal 11)
UU No. 30 Tahun 2002
UU 16/2004
KPKUU 30/2002
Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Persidangan
Pengadilan Tipikor:Pertama, Banding, Kasasi
Pengaduan/ Laporan Masyarakat
POLISIUU 2/2002
Kejaksaan
Penjara
Peradilan Biasa:Negeri, Tinggi, Kasasi
Penyelidikan Penyidikan
Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Persidangan
Pengaduan/ Laporan Masyarakat
Pengaduan/ Laporan Masyarakat
Alat Bukti1. Surat2. Keterangan Saksi3. Keterangan Ahli4. Petunjuk5. Keterangan Terdakwa
Proses Pengaduan1. Pelapor/pengadu2. Laporan/materi yang
diadukan
90 hari kerja14 hari 7 hari
Melebihi kapasitasSalemba: 4562/826
Cipinang: 4257/1789Duren Sawit: 1732/504
Pasal 53 UU 30/2002
Tidak berwenang SP3
PENINDAKAN TIPIKOR
Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002
KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara
negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Tugas PencegahanTugas Pencegahan (Pasal 13)
UU No. 30 Tahun 2002
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan thd laporan harta kekayaan penyelenggara negara
Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK
Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dlm pemberantasan TPK
Melakukan kampanye antikorupsi kpd masyarakat umum
TIGA PILAR PENCEGAHANTIGA PILAR PENCEGAHAN• Pemerintah
1. Monitoring kajian sistem yang berpotensi Korupsi – Reformasi Birokrasi (Civil Service Reform) dan Reformasi
Sektor Peradilan (Judiciary Apparatus Reform)2. Memperkuat kapasitas anggota DPRD3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)4. Pelaporan/Penetapan Status Gratifikasi
• Swasta1. Etika Bisnis (Good Corporate Governance)2. E-Procurement (e-Announcement)3. Island of Integrity
• Masyarakat1. Pelayanan Publik2. Pendidikan Anti-Korupsi3. Peran serta Masyarakat/Laporan
Tugas MonitoringTugas Monitoring (Pasal 14)
UU No. 30 Tahun 2002
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pengkajian thd sistempengelolaan administrasi
di semua lembaga negara& pemerintah
Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
Kepada semua pimpinan lembaga negara & pemerintah
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan
Kepada :Presiden, DPR, & BPK
43
Launching e-Announcement5 Januari 2007 di Kantor KPK
HASIL PENGADAAN KOTA SURABAYA HASIL PENGADAAN KOTA SURABAYA
PROYEK OE(HPS) KONTRAK PESERTA
• JALAN MANUKAN KULON 2,30 M 1,30 M 46• JALAN AKSES BENOWO 5,88 M 3,58 M 38• PNKT.JL ARIF RAHMAN H 2,64 M 1,75 M 38• PNKT.JL.HR MUHAMAD 4,64 M 3,09 M 23• SAL KARAH-PAGESANGAN 1,49 M 0,85 M 43• PNKT JL. RAYA RUNGKUT 2,00 M 1,31 M 46• PEMBUATAN PLENGSENGAN 2,28 M 1,37 M 49• SALURAN KALIBOKOR 1,00 M 0,69 M 22• JALAN MANUKAN DALAM 1,70 M 1,13 M 40• KOMPONEN LAMPU JALAN 1,71 M 0,89 M 19• URUGAN MAKAM KEPUTIH 3,28 M 1,65 M 17• MEUBELAIR SD/MIN/SLTP 2,30 M 1,14 M 41
SUMBER: PEMKOT SURABAYA
Tanggung JawabTanggung JawabUU No. 30 Tahun
2002 (Pasal 20)
KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya Kepada PUBLIK, dengan cara:
KPK menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK
1
2
- wajib audit atas kinerja & pertanggungjawaban keuangan
- menerbitkan laporan tahunan
- membuka akses informasi
MEMAHAMI UNTUK MEMBASMIKORUPSI
PEMBERANTASAN TPK PEMBERANTASAN TPK SEBAGAI KEJAHATANSEBAGAI KEJAHATAN
POLA DETEKSI AKSIPOLA DETEKSI AKSI
TPK REPRESIF
CH PREVENTIF
PMPK PREEMTIF
KORBAN/KERUGIAN REHABILITASI
AKSI
INDA
PENINDAKAN
PENCEGAHAN
PIPMSEKJEN
TIM ATR
DETEKSI
48
PEMBERANTASAN KORUPSIPEMBERANTASAN KORUPSI
• DETEKSI – MENGUMPULKAN & MENGOLAH DATA MENJADI INFORMASI– MERUMUSKAN SASARAN PEMBERANTASAN KORUPSI (TPK, CH MAUPUN
PMPK DAN KERUGIAN/KORBAN)– MENDUKUNG INFORMASI LANJUTAN DALAM PROSES PENINDAKAN
• PREEMTIF (PENANGKALAN)– MENANGANI HULU PERMASALAHAN KORUPSI (PERBAIKAN SISTEM,
MORAL, KESEJAHTERAAN, KONTROL DAN BUDAYA TAAT PADA HUKUM)– BEKERJASAMA MENCARI SOLUSI TERBAIK BAGI KEPENTINGAN BANGSA
BERDASARKAN HUKUM
• PREVENTIF (PENCEGAHAN)– MEMBUAT SETIAP ENTITAS DALAM MASYARAKAT AMAN DARI TINDAK
KORUPSI (TIDAK ADA KESEMPATAN DAN TARGET YG COCOK UTK DIKORUPSI
– MENJAGA AGAR KERAWANAN KORUPSI (CH) TIDAK DIMANFAATKAN OLEH KORUPTOR
• REPRESIF (PENINDAKAN)– MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN & PENUNTUTAN TPK– MELAKUKAN UPAYA HUKUM LANJUTAN– MELAKSANAKAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YG SUDAH INKRAKHT
• REHABILITASI (PEMULIHAN)– MENGEMBALIKAN ASSET/KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI– MEMULIHKAN KONDISI MATERIIL DAN MORIL AKIBAT KORUPSI
49
30 Jenis Korupsi30 Jenis Korupsi
Dikelompokkan menjadi:● Merugikan keuangan negara,● Suap-menyuap● Penggelapan dalam jabatan● Pemerasan● Perbuatan curang● Benturan kepentingan dalam
pengadaan● Gratifikasi
Sebagaimana UU NO 31 / 1999 yang telah diubah denganUU NO 20 / 2001Pelaku KORUPSI
-Perbuatan curang, membahayakan keamanan umum (Psl 7)PEMBORONG
-Suap (Psl 5,6,11,12,13)
-Setiap orang-Pegawai negeri-Penylgr negara-Hakim-Advokat
-UU Lain yang menyebut -----korupsi
SUBYEK
PERBUATAN
AKIBAT
SETIAP ORANG
-Merugikan Ku /
ekonomi Negara
-Merugikan individu,
instansi, dunia usaha
& masyarakat
-Bangsa dan negara
terpuruk
-Memperkaya diri, orang lain, koorporasi secara melawan hukum (Psl 2)-Menguntungkan diri, orang lain, koorporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan /kedudukan (Psl 3)
-Pegawai negeri-Selain PN
-Penggelapan uang/surat berharga (Psl 8)-Pemalsuan, menghilangkan, merusakkan buku-buku/daftar-daftar (Psl 9, 10)
Melawan Hukum untuk Memperkaya DiriMelawan Hukum untuk Memperkaya Diri dan Menyalahgunakan Kewenangandan Menyalahgunakan Kewenangan
Pasal 2 (Break of Law)- secara melawan hukum;- memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi;
Setiap Orangatau
Korpo-rasi
Yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian
negara
Pasal 3 (Abuse of Power)- dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
Formil dan materiil(perbuatan tercela)
Unsur Fakta Alat Bukti
Setiap orang B adalah seorang Dirut BUMN SK pengangkatan B sbg Dirut BUMN
Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
Pada tgl. 10 Jan. 2005 B mendapat transfer uang sebesar Rp 15 M dari F.
F telah mendapat kekayaan berupa aset tanah seluas 50 Ha dgn harga dibawah NJOP/harga pasar.
Keterangan dari terdakwa dan saksi.
Keterangan petugas bank dan print-out rekening bank
Dengan cara melawan hukum
Sebelum menjual, B mengadakan beberapa pertemuan dgn F untuk negosiasi harga dan tata cara pembayaran.
B mengupayakan penurunan harga NJOP.
B minta F mencari 2 perusahaan pendamping.
B menunjuk panitia penaksir harga dan panitia penjualan hanya formalitas saja.
Tidak sesuai SK Menkeu penjualan harus dgn prosedur lelang terbuka dan tunai.
Keterangan dari: Panitia Penaksir harga, Panitia Penjualan, Kantor PBB, Perusahaan Appraisal, Komisaris Perusahaan, Para Direksi & Notaris.
Dokumen penjualan, NJOP, SK Panitia, Akta Jual Beli, Sertifikat Tanah. SK Menkeu, SK Meneg BUMN,
Dapat merugikan keuangan negara
Negara dirugikan Rp 50 M (NJOP tertinggi tahun berjalan/harga pasar Rp 150 M, tanah dijual Rp 100 M)
Keterangan ahli
Laporan perhitungan kerugian negara
Pasal 5 ayat (1) huruf a
- Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;
- yang bertentangan dengan kewajibannya.
Menyuap Pegawai Negeri atau Menyuap Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraPenyelenggara Negara
Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah
Penyadapan, Perekaman dan Penyadapan, Perekaman dan PenggeledahanPenggeledahan
KASUS BULOGKASUS BULOG
Pasal 6 ayat (1) point a
- Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- kepada hakim;
- dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara;
- yang diserahkan kepadanya.
Suap Terhadap HakimSuap Terhadap Hakim
Pasal 7 ayat (1) huruf a- Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan
bangunan;- Melakukan perbuatan curang;- Pada waktu membuat bangunan atau
menyerahkan bahan bangunan ;- Yang dapat membahayakan keamanan orang atau
keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang .
Pemborong Berbuat CurangPemborong Berbuat Curang
Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah
Pasal 7 ayat (1) huruf b- Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan
bahan bangunan;- Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada
waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan ;
- Dilakukan dengan sengaja ;- Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a .
PengawasPengawas Membiarkan Kecurangan Membiarkan Kecurangan
Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah
Menerima Hadiah atau Janji Menerima Hadiah atau Janji berhubungan dengan Jabatannyaberhubungan dengan Jabatannya
Pasal 11• Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Menerima hadiah atau janji
- Padahal diketahuinya
- Atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.
Pasal 12 huruf eDidenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:
– Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
– Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
– Secara melawan hukum;
– Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
– Menyalahgunakan kekuasaannya.
Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara MemerasMemeras
Turut Serta Dalam Pengadaan Turut Serta Dalam Pengadaan
Pasal 12 huruf i
Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:– Pegawai negeri atau penyelenggara negara;– Dengan sengaja;– Langsung atau tidak langsung turut serta dalam
pemborongan, pengadaan, atau persewaan;– Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh
atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Pasal 12B ayat (1)Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:a. yang nilainya Rp 10 juta atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10 juta pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
GRATIFIKASIGRATIFIKASI
Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001
• Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik .
• Pengecualian
– Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
• Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
SanksinyaSanksinya
Pasal 12B ayat (2)Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK, dengan tata cara sebagai berikut :
Pasal 16, UU No. 30 Tahun 2002Pasal 16, UU No. 30 Tahun 2002
a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
2. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
3. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
5. Nilai gratifikasi yang diterima.
Pelaporan dan Penentuan Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi Status Gratifikasi
30
HARI
KERJA
7 Hari Kerja sejak ditetapkan statusnya
Pasal 16, 17 & 18 UU No. 30 th. 2002
Waktu 30 hari kerja
sejak diterima
Pasal 12C UU
No. 20 th
2001
Penerima Gratifikasi
Laporan Tertulis kepada KPK
Dapat memanggil Penerima Gratifikasi
SK Pimpinan KPK ttg
Status Gratifikasi
Proses Penetapan Status
Pimpinan KPK melakukan penelitian
Penerima Gratifikasi
Menteri Keuangan
Data Pelaporan Gratifikasi Data Pelaporan Gratifikasi
DPRD dan Pemberantasan KorupsiDPRD dan Pemberantasan Korupsi
Anggota DPRDharus memahami ttg apa yang dimaksud
dg KORUPSI
PERAN DPRD DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
MENCEGAH agar dirinya sendiri tidak terlibat korupsi
MENCEGAH agar orang lain tidak terlibat korupsi dengan cara mengingatkan mereka
MENDETEKSI apabila ada korupsi yang telah terjadi dan
melaporkan ke penegak hukum
HASRAT UNTUK BERUBAH
Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal,
aku bermimpi ingin mengubah dunia.
Seiring dengan bertambahnya usia dan
kearifanku,
kudapati bahwa
dunia tidak kunjung berubah
Maka cita – cita itu pun agak kupersempit,
lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negriku.
Namun tampaknya,
hasrat itu pun tiada hasilnya.
Ketika usiaku semakin senja dengan semangatku yang masih tersisa,
kuputuskan untuk mengubah keluarga, orang – orang yang paling dekat
denganku.
Tetapi celakanya,
mereka pun tidak mau di ubah!
Dan kini,
Sementara aku berbaring saat ajal menjelang,
tiba – tiba aku sadari :
“Andaikan yang pertama – tama kuubah adalah diriku,
Maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan,
Mungkin aku bisa mengubah keluargaku.
Lalu berkat inspirasi dan dorongan
mereka,
Bisa jadi akupun mampu memperbaiki
Negriku,
Kemudian siapa tahu aku bahkan bisa mengubah dunia!”
Terukir di sebuah makan di Westminter Abbey, Inggris, 1100M
LASKAR PROMETHEANLASKAR PROMETHEAN ((SEMARSEMAR))
Dia adalah SEMAR :
Tidak jauh tidak dekat tapi adaSelalu bijak serba mengalah
Penuntun arif, pengobral maafDia lemah sekaligus kuatBegitu sifat dasar rakyat
Tapi jangan coba bikin murkaSebab dia maha kekuatan itu
Yang menggempur tak pandang bulu
Dia adalah SEMAR
Dia badai dan topan ituYang menggeliat karena gencetanYang bergerak karena penindasan
Yang menggilas karena hinaanYang sanggup mengubah roda
zamanRakyat jelata dimana saja . . .
Riantiarno
PenutupPenutup
KPK tidak mungkin melaksanakan
pemberantasan korupsi tanpa
dukungan dan komitmen yang kuat
dari seluruh komponen bangsa. KPK
ibarat sebuah lilin kecil ditengah
kegelapan oleh karenanya KPK
mengajak seluruh hadirin untuk
bersama-sama menyalakan lilin
masing-masing sehingga kegelapan
tersebut dapat diakhiri.