pranata dan manajemen pembangunan
DESCRIPTION
arsitekturTRANSCRIPT
PRANATA DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN
IMPLEMENTASI PRANATA PEMBANGUNAN DI KOTA MALANG
Oleh:
Ellysa Bella Sukma Ramdhani
135060501111053
Kelas: B
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Kajian Tentang Implementasi Perda RTRW Kota Malang Terhadap Penerbitan
IMB yang Melanggar Tata Ruang)
Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, telah
dan akan terus berkembang pesat sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial-budaya
ekonomi dan politiknya. Untuk terwujudnya kota Malang yang mandiri, berbudaya, sejahtera
dan berwawasan lingkungan yang saat ini merupakan visi dari pembangunan daerah kota
Malang. Terwujudnya kota malang yang mandiri dan sejahtera dibuktikan dengan
pertumbuhan perekonomian Kota Malang, dimana pada saat ini angka pertumbuhan
perekonomian mengalami peningkatan, angka pertumbuhan perekonomian mencapai 6,7
persen. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan seperti mall, ruko, perumahan dan lain-
lain. Namun bila dicermati, pembangunan kota malang pada akhir-akhir ini lebih mengarah
pada pendekatan teori kapitalis, hal ini dibuktikan dengan arah pembangunan di kota malang,
dimana pembangunan pada saat ini diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya dan kebebasan pasar tanpa memperhatikan aspek yang lain seperti halnya kondisi
sosiologi masyarakat, aspek lingkungan maupun hukum. Hal dibuktikan dengan banyaknya
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang,tidak sesuai dengan rencana tata
ruang dan wilayah (RT RW) Kota Malang. Seperti halnya penetrasi pusat-pusat perdagangan
di wilayah pendidikan, hilangnya taman-taman kota diganti dengan perumahan mewah, hutan
kota di buldoser, lahan ruang terbuka hijau menjelma menjadi ruko-ruko, hotel, mall dan
SPBU serta perubahan fungsi aset-aset publik menjadi pusat perdagangan/mall. Berikut
beberapa contoh pembangunan di Malang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan
wilayah (RT RW) Kota Malang namun masih tetap dilakukan oleh pemerintah, antara lain:
1. Pembangunan Mall MATOS (malang town square) di kawasan pendidikan/jalan
veteran, seharusnya area ini dipergunakan sebagai RTH(Ruang Terbuka Hijau) dan
tidak boleh dialihfungsikan dengan alasan apapun;
hal ini melanggar Perda No. 7 Tahun 2001 karena dibangun di ruang terbuka hijau. Selain itu pembangunan mall Matos ini juga menyalahi peraturan tentang tata guna lahan kota malang. Karna sejatinya area pembangunan Mall Matos merupakan kawasan pendidikan
Peta tata guna lahan kota malang
Sumber:blog.ub.ac.id
Malang town square terletak di kawasan pendidikan
Sumber: kompassiana.com
2. Pembangunan apartemen pertama di malang
Salah satu contoh pembangunan yang menyalahi RTRW yaitu pembangunan
apartemen pertama di Kota Malang yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No.2
Malang, tepatnya di tepi jembatan Soekarno Hatta, di tepi sungai Brantas dan
berhadapan dengan Politeknik Negeri Malang. Softlaunching apartement ini di
lakukan pada 9 Desember 2009 padahal IMB dikeluarkan pada Juni 2010.
Pembangunan apartement tersebut menimbulkan banyak dampak negatif, selain
mengurangi Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pembangunan apartment tersebut
seharusnya tidak boleh dilakukan lantaran lokasinya yang berada di tepi/sempadan
sungai.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang terkait pemberian
izin berdirinya Apartemen Menara Soekarno Hatta menimbulkan banyak persoalan,
baik persoalan hukum, persoalan lingkungan dan persoalan sosial. Lokasi berdirinya
apartemen yang terletak berbatasan dengan Sungai Brantas menjadikan
pembangunannya dipertanyakan oleh banyak kalangan utamanya pengelola Sungai
Brantas serta instansi yang memiliki otoritas sumber daya air lainnya. Berdasarkan
rencana tata ruang dan wilayah kota Malang pembangunan apartemen Menara
Soekarno Hatta yang dibangun diwilayah kecamatan Lowokwaru tidak sesuai dengan
rencana tata ruang dan wilayah kota malang khususnya di kecamatan Lowakwaru hal
ini diungkapkan oleh anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Bambang. (Berita
Jatim.com). Pembangunan apartemen Soeha tjuga menimbulkan permasalahan
semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kota Malang hanya sekitar 14 persen dari total luas wilayah daerah itu, padahal
ketentuan yang ditetapkan minimal 20 persen dari luas wilayah.
Pada saat awal didirikannya apartemen, terjadi pelanggaran yang dimana pada saat itu
masih berlaku Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Malang tahun 2001-2011.
Selain itu, Komisi C DPRD Kota Malang mempertanyakan keluarnya izin
mendirikan bangunan (IMB) apartemen Menara Soekarno Hatta (Soehatt) yang belum
melengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan lalu lintas (Amdal Lalin).
Sesuai dengan Perda No. 7 tahun 2010, Amdal Lalin sebagai prasyarat pengajuan
IMB. Amdal Lalin yang diajukan pengembang sangat dibutuhkan Dinas Perhubungan
(Dishub) Kota Malang untuk melakukan rekayasa lalu lintas di pintu masuk dan
keluar apartemen.
Mengingat Jalan Soekarno Hatta yang menjadi pintu masuk apartemen masuk
dalam daerah padat kendaraan yang berpotensi kemancetan panjang. Dalam Perda No.
7 tahun 2010, Andal Lalin menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan IMB. Jika
belum ada Andal Lalin, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang
tidak bisa mengeluarkan IMB. Tapi, meski belum memiliki Andal Lalin, Menara
Soehatt sudah mengantongi IMB. (http://www.malangraya.info)
Keluarnya izin mendirikan bangunan(IMB) apartement ini oleh wali kota
Malang juga menjadi sorotan dari berbagai pihak, hal ini dikarenakan selain belum
memiliki amdal lalin dan sebelumnya PT Jasa Tirta sebagai salah satu pihak
pengelolah sungai Brantas belum memberikan izin terkait pembangunan apartement
didaerah sempadan sungai, keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang
juga bertentangan dengan pendapat dari para wakil rakyat atau anggota DPRD Kota
Malang maupun Jawa Timur. Dari sini sudah jelas bahwasanya terjadi ketidak
serasian dan perbedaan pendapat antara pejabat eksekutif dengan pejabat legeslatif
yang berfungsi sebagai pengontrol kinerja dari lembaga eksekutif, selain itu dalam
proses perizinan dan penetapan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota
Malang terdapat pembagian wewenang yang tidak sama antara kedunya. Dalam
proses perizinan dan penetapan kebijakan terkait pembangunan apartemet terdapat
transaksi politik dan ekonomi antara kedua belah pihak yaitu pihak pengelolah
apartement dengan pemerintah kota malang yang pada akhirnya dapat
menguntungkan kedua belah pihak namun akan berdampak terhadap kehidupan sosial
masyarakat dan lingkungan hidup Kota Malang.
Pada proses perizinan dan penetapan kebijakan terkait pembangunan
apartement terlihat seolah-olah bahwa terdapat transaksi politik dan ekonomi antara
pihak yaitu pihak pengembang/pengelola apartement dengan Pemerintah Kota Malang
yang pada akhirnya dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan melanggar
hukum serta menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dan
lingkungan hidup Kota Malang.
Apartemen suhat dilihat dari gedung fakultas teknik universitas Brawijaya
Sumber: google.com
Apartemen suhat
Smuber: gambarrumah.com
3. Pembangunan Ruko (Rumah Toko) yang menyimpangi ketentuan perda kota malang
nomor 7 tahun 2001 terhadap ruang terbuka hijau.Hal ini terjadi di kawasan ruko
sawojajar di jalan danau toba dikawasan ini terdapat sederetan ruko yang terbentang
disepanjang jalan ,padahal area ini seharusnya menjadi kawasan RTH;
Ruko di kawasan sawojajar
Sumber: rumahdijual.com
Ruko di kawasan sawojajar
Sumber: rumahdijual.com
Ruko di kawasan sawojajar
Sumber: rumahdijual.com
4. Pembangunan RSAUB,padahal Universitas Brawijaya belum mengantongi ijin
mendirikan bangunan (IMB) dan belum mengantongi advise plan(AP) tapi konstruksi
bangunan sudah terbentuk. (www.suarakarya-online.com).
Pembangunan RSAUB
Sumber: media.halomalang.com
Protes warga sekitar terkait pembangunan RSAUB
Sumber: memoarema.com
Dapat dilihat masih banyak bangunan bangunan di kota malang yang Selain
melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Malang. Kini Kota Malang menggunakan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Malang untuk mengatur tata ruang Kota Malang. Walaupun dengan
adanya Perda baru terkait penataan ruang Kota Malang, tidak ada jaminan bahwa tidak terjadi
pelanggaran terkait penataan ruang dan fungsi lahan, yaitu dimana tidak ada kesesuaian dan
sinkronisasi antara fakta di lapangan dengan apa yang direncanakan di dalam Perda Nomor 4
Tahun 2011.
Tidak hanya itu, terdapat kejanggalan terkait terbentuknya Perda Nomor 4 Tahun 2011. Salah
satu contoh adalah Perda yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011 terlihat melunak dan
menyesuaikan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat berlakunya Perda Nomor
7 Tahun 2001. Dari sini kita bisa menilai bahwa sifat tegas, mengikat dan memaksa dari
sebuah peraturan daerah tidak terlihat sama sekali. Padahal, terdapat banyak sekali bangunan-
bangunan di Kota Malang yang melanggar atau tidak sesuai dari segi penataan ruang dan dari
segi perubahan perencanaan tata ruang yang dituangkan di dalam perda. Padahal sudah jelas
bahwa pelanggaran di dalam penataan ruang memiliki dampak negatif bagi aspek lingkungan,
sosial-budaya, ekonomi dan lain-lain. Namun entah dari dan bagaimana bangunan-bangunan
yang melanggar tata ruang tersebut mendapatkan IMB atau dapat berdiri dengan kokoh
sekarang ini Menurut Pasal 73 ayat (9) Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Malang dinyatakan :
“Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan
rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.”
Sanksi-sanksi yang diancamkan pun baik sanksi administrasi maupun pidana seolah-
olah hanya berupa ancaman yang tidak ada realisasinya. Hal tersebut dapat terlihat bahwa
banyak bangunan yang melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang RTRW yang berlaku
pada saat itu berdiri atau mendapatkan IMB.
Dengan kata lain, baik Perda Nomor 1 Tahun 2001 maupun Perda Nomor 4 Tahun
2011 seolah-olah hanya sebagai formalitas tertulis saja yang tidak begitu dipedulikan
eksistensinya. Walaupun dengan dikeluarkannya Perda Nomor 4 Tahun 2011, masih belum
terlihat upaya-upaya dan keseriusan dari pemerintah untuk menerapkan perda tersebut dengan
baik.
Perbandingan antara kondisi dan keadaan Kota Malang secara fakta dengan kedua
pasal di atas, maka dapat dilihat bahwa kondisi dan keadaan Kota Malang masih jauh dari
harapan, yaitu sesuai dengan visi dan fungsi penataan ruang Kota Malang menurut Perda
Nomor 4 Tahun 2011. Walaupun terkesan masih terlau dini untuk membicarakan tentang
efektivitas Perda tersebut lantaran masih terbilang baru dan masa berlakunya masih panjang
yaitu mulai dari tahun 2010-2030, namun tanda-tanda keseriusan dari pemerintah untuk
mengoptimalisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2011 belum tampak di sini.
Visi dan fungsi penataan ruang Kota Malang di atas tidak akan terlaksana dengan
baik apabila masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran penataan ruang yang terjadi di
Kota Malang. Terlabih lagi pelanggaran penataan ruang terkait pemberian izin mendirikan
bangunan (IMB) yang sangat banyak terjadi di Kota Malang.
Jadi, setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum perdata tidak diperkanan
atau diberi izin untuk mendirikan bangunan atau menggunakan tanahnya jika tidak sesuai
dengan apa yang telah ditentukan peruntukannya dalam rencana tata ruang.
Namun fakta yang ada di Kota Malang adalah masih ada orang ataupun badan hukum
perdata memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) atau memiliki bangunan, tetapi
melanggar Perda kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW