PowerPoint Presentation

Latar Belakang

Kebutuhan akan perbaikan infrastruktur, ekonomi, tata ruang dan segala hal penunjang kegiatan

Pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bernegara yaitu menciptakan masyarakat adil makmur dan sejahtera

Pokok Bahasan

Pembiayaan pembangunan dan pembiqyaan publik

Peran pemerintah dalam pembangunan

Pembiayaan pembangunan dalam konteks proses perencanaan

Tujuan

Mahasiswa

Perbedaan pembiayaan pembangunan dengan pembiayaan publik

Berbagai macam peranan pemerintah dalam pembangunan

Relevansi pembiayaan pembangunan dalam PWK

(Drs Joko Untoro, 2010)

(Mohammad Ali, 2009)

Pembangunan

Segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia

Proses Pembangunan

Kebutuhan sumber pembiayaan. Pada dasarnya sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia terbagi dua, yaitu pembiayaan publik (konvensional) dan pembangunan (non konvensional).

Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita

Pembangunan

Pembiayaan

Pembangunan

Pembiaayaan Pembangunan

Upaya pemerintah membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa yang terjadi melalui proses politik dengan berbagai prosedur dan aturan yang berubah sesuai pilihan masyarakat

Sumber Alternatif

Intrument pembiayaan non-konvensional inilah yang biasanya menjadi sumber pembiayaan alternatif apabila pemerintah mengalami kendala pendanaan dalam melakukan suatu pembangunan.

Sumber pembiayaan yang berasal dari kerjasama pihak pemerintah dengan stakeholder lain yang terkait baik swasta maupun masyarakat

Development Finance

AplikasiPembiayaan Pembangunan

Batterment Levies

Linkage

Joint Ventures

Land Rejusment

Community Based Provision

Betterment Levies

Betterment levies adalah tagihan modal (capital charges) yang ditujukan untuk menutupi biaya modal dari investasi prasarana.

Tujuannya untuk mendorong masyarakat yang memperoleh manfaat dari adanya prasarana umum agar turut menanggung biayanya.

Dengan demikian, pungutan ini dikenakan langsung kepada mereka yang memperoleh manfaat langsung dari adanya perbaikan prasarana umum tersebut.

Dalam pelaksanaannya di DKI Jakarta sering menemui hambatan sehingga untuk saat ini tidak diterapkan kembali.

Linkage

Dalam pembiayaan linkage, developer diharuskan menyediakan dan membiayai prasarana yang sejenis di daerah lain yang kurang diinginkan, dalam rangka mendapatkan persetujuan pembangunan di daerah yang mereka inginkan.

Metode semacam ini di Indonesia sudah mulai dikenal dan diterapkan oleh pemerintah, namun masih terbatas dalam sektor perumahan.

Joint Ventures

Kerjasama antara swasta dengan pemerintah (private-public partnership), masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahaan yang bersangkutan.

Tujuan utama kerjasama ini untuk memadukan keunggulan yang dimiliki sektor swasta, misalnya modal, teknologi, dan kemampuan manajemen, dengan keunggulan yang dimiliki oleh sektor pemerintah, misalnya sumber-sumber, kewenangan, dan kepercayaan masyarakat.

Land Readjustment

Sedangkan untukland readjustment,walaupun belum merupakan penerapanland readjustmentsecara murni

Di Indonesia telah dilaksanakan program semacamland readjustmentberupa KIP(Kampoeng Improvement Program),Konsolidasi Tanah (Land Consolidation),dan Peremajaan Kota(Urban Renewal).

Community Based Provision

Berupa kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.

Berawal ketika keterbatasan keuangan menghadang pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cukup kepada masyarakat

Adapun sumber pembiayaan ini dapat dilakukan dengan membuat suatu organisasi yang mengakomodasi sumber pembiayaan dari masyarakat atau dengan membuat suatu sistem member

Melalui metode ini diharapkan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi.

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN

Aliran Neoklasik

Aliran Klasik, yang menganut kebebasan pasar menganggap campur tangan pemerintah sebagai sesuatu yang menghambat dan mengganggu bekerjanya kekuatan-kekuatan objektif dari pasar yang disebut sebagai mekanisme pasar.

Aliran neoklasik menuduh bahwa campur tangan pemerintah dapat menghambat kebebasan individu (individual freedom) yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi.

Aliran Klasik

Berbeda dengan kaum klasik dan neoklasik, ada pandangan lain yang melihat peran pemerintah sebagai suatu keniscayaan. Tanpa campur tangan pemerintah, akan terjadi persaingan bebas yang merugikan kelompok ekonomi lemah. Akibatnya, yang terjadi bukan kebebasan pasar tetapi restriksi pasar dalam bentuk monopoli yang dikuasai golongan ekonomi kuat.

J. M. Keynes

Menganggap kebebasan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah, tidak akan mampu melakukan alokasi sumberdaya dan outputs secara optimal (full employment of outputs).

Karena itu Keynes memandang perlu adanya peran pemerintah, antara lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang sekaligus juga meningkatkan daya beli dan mendorong adanya kegiatan bisnis.

Pique

Kebebasan pasar yang berdasarkan pada maximum keuntungan individu tidak mampu menciptakan alokasi sumberdaya yang optimal bagi kepentingan umum.

FUNGSI PEMERINTAH

Pembiayaan Publik

Public Finance atau yang di sebut juga dengan keuangan publik yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah.

Keuangan publik mempelajari:

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, setiap keputusan akan mempunyai pengaruh terhadap ekonomi, keuangan rumah tangga dan swasta

Alokasi sumber daya yang efisien atau optimal, arti keadilan, dan antisipasi akibat finansial maupun ekonomi atas suatu keputusan publik.

Fokus keuangan publik :

Pendapatan dan Belanja Pemerintah

Menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

Pentingnya Sektor Publik

Pemerintah bertanggung jawab melakukan tiga kegiatan publik utama

Penyediaan Pertahanan Nasional,

Menjaga Keadilan Sosial

Melaksanakan Pekerjaan Umum yang tidak dilakukan oleh swasta.

John Stuart Mill :

Pemerintah harus memelihara perdamaian&melindungi masyarakat terhadap serangan dari dalam maupun dari luar perlu pertahanan nasional

Pemerintah harus bersifat inferior dalam kegiatan industri & perdagangan kegiatan ini biasanya dilakukan oleh sektor swasta

Individu akan lebih percaya diri apabila mengerjakan sesuatu untuk kepentingannya sendiri untuk barang publik / kepentingan publik perlu pemerintah

Pemerintah/publik

Swasta /private

Pemerintah dengan swasta.

Secara Teori terdapat

3 Landasan Dasar

20

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan salah satu diantaranya adalah dalam hal penyediaan sumber pembiayaan pembangunan itu sendiri. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia

Sumber pembiayaan luar negeri, yaitu:

Bagi negara yang belum/tidak mampu menghimpun tabungan domestik yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonominya,maka negara tersebut dapat pula mencari sumber pembiayaan dari luar negeri ( negara-negara lain ).

Sumber pembiayaan dalam negeri :

Tabungan masyarakat : Bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat

Tabungan pemerintah : keseluruhan pendapatan yang diterima pemerintah dikurangi dengan total pengeluaran rutin.

Tabungan paksa : Dilakukan pemerintah untuk melakukan pinjaman ke masyarakat, badan-badan keuangan di luar bank komersial (LKBB), bank komersial, bank sentral dan mencetak uang baru dalam menanggulangi defisit anggaran.

Hasil perdagangan luar negeri, diperoleh dari kelebihan nilai ekspor dikurangi nilai impor.

Bantuan Luar Negeri :

Aliiran modal dari luar negeri berupa bantuan dari pihak resmi seperti badan-badan internasional dan dari pemerintah negara lain.

Saving gap,tabungan pemerintah yang tidak mampu untuk membiayai pembangunan.

Foreign exchange gap,mata uang asing (devisa) yang tersedia tidak cukup untuk membiayai impor.

Pinjaman dan penanaman modal.

21

Modal Asing

Pinjaman dari luar negara-negara maju ke negara-negara berkembang,

Modal Portofolio

Pembelian obligasi atau saham-saham perusahaan domestik oleh investor asing.

Pinjaman ekspor merupakan pinjaman jangka panjang dengan bunga tinggi

Penanaman modal langsung yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan di negara berkembang

a. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

b.Dana Perimbangan, terdiri dari:

1. Bagian Daerah atau Bagi Hasil

2. Dana Alokasi UmumUndang-undang No. 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 : Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisai

3.Dana alokasi khusus

c.Pinjaman daerah

d.Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 :

Pembiayaan Pembangunan dalam Perencanaan

Dalam konteks perencanaan, pembiayaan pembangunan sangatlah berhubungan dikarenakan pelaku utamanya pemerintah sebagai perencana untuk menyediakan infrastruktur publik.

Fungsi Perencanaan dalam Pembiayaan Pembangunan

Adanya pengarahan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan serta penggunaan alokasi sumber pembangunan yang terbatas dengan efisien dan efektif.

Aplikasi

BAPPEDA JATIM, Bidang Pembiayaan Pembangunan memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan provinsi Jawa Timur di bidang pembiayaan pembangunan yang meliputi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan.

KESIMPULAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN

Peran pemerintah dalam pembangunan sangat penting :

Dalam pengadaan dan pengaturan pemanfaatan barang-barang publik dan proyek 60 proyek pionir.

Kedua,sebagai penjamin terselenggarakannya pembangunan sesuai dengan visi dan visi bangsa.

Ketiga, untuk menghindarkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antara perusahaan yang besar dengan perusahaan kecil dan menengah.

Tiap negara mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Maka itu pemerintah harus memanfaartkan kekuatan dan mengatasi kelemahan kelemahan yang ada. Munculnya negara-negara di Asia Timur dengan kemajuan yang mengagumkan membuktikan bahwa peran pemerintah yang terpadu dengan pihak swasta sangat efektif dalam pembangunan.