pprrooffiill kkeesseehhaattaann 22001166 pprroovviinnssii ... fileadanya kerja keras dari semua...
TRANSCRIPT
PPrrooffiill KKeesseehhaattaann 22001166
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya Kode Pos 73112
Telp/Fax (0536) 4270391 / E-mail : [email protected]
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya sehingga buku
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 dapat diselesaikan. Buku Profil
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 ini dapat diselesaikan berkat bantuan
banyak pihak yang terlibat di dalamnya khususnya dalam pengisian data-data yang
diperlukan dalam profil ini. Sumber data dalam penyusunan buku profil ini dari Badan
Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Biro
pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan Buku Profil Kesehatan
Kabupaten/Kota Tahun 2016 serta data dari bidang-bidang di Lingkungan Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
Hasil Pembangunan kesehatan pada tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
menunjukan hasil yang cukup bagus. Namun beberapa indikator MDGs dan Renstra yang
belum mencapai target seperti AKI, AKB dan AKABA, prevalensi masalah gizi serta
penanganan masalah TB, Malaria dan HIV/AIDS. Selain itu masalah penyehatan
lingkungan seperti rumah sehat, MTBS, sumber air minum yang layak perlu mendapatkan
perhatian yang serius dari semua komponen yang terlibat, hal ini mengindikasikan perlu
adanya kerja keras dari semua pemangku kebijakan di bidang kesehatan.
Buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 ini bertujuan
memberikan informasi dan gambaran tentang derajat kesehatan dan upaya kesehatan
serta hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan kesehatan kabupaten/kota di
Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan gender yang tergambar dalam data tabel, grafik,
peta dan indikator dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Data kesehatan yang terpilah
menurut jenis kelamin dapat dijadikan data pembuka wawasan yang dapat
menggambarkan kondisi, kebutuhan dan persoalan yang dihadapi laki-laki dan perempuan
terkait dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan bidang
kesehatan. Data yang responsif gender ini juga akan membantu dalam proses
penyusunan rencana dan penganggaran program pembangunan kesehatan di pusat dan
daerah.
Buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 ini disajikan dalam
bentuk cetakan dan soft copy (CD) serta dapat diunduh di website
www.dinkeskalteng.go.id Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik
pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta dan masyarakat serta
ii
berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Kritik dan saran
kami harapkan sebagai penyempurnaan profil yang akan datang.
Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini,
oleh karena ini saran, kritik serta masukan pemikiran sangat kami harapkan guna
meningkatkan kualitas Profil Kesehatan Kalimantan Tengah di masa mendatang. Kepada
semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku profil ini, diucapkan
terima kasih. Harapan kami, semoga profil ini dapat bermanfaat bagi khalayak yang
memerlukan informasi dan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk
mendukung perencanaan kesehatan yang berdasarkan fakta (evidance based) serta
bahan masukan dalam penyusunan kebijakan program maupun pengambilan keputusan.
Palangka Raya, September 2017 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
dr. Suprastija Budi NIP. 19580802 198803 1 010
iii
DAFTAR ISI
1. KATA PENGANTAR i
2. DAFTAR ISI iii
3. DAFTAR GAMBAR Vi
4. DAFTAR TABEL ix
5. BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Sistematika Penyajian 3
6. BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 4 A. Keadaan Geografis 4 B. Kependudukan 7 C. Pendidikan 8 7. BAB III SARANA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN 10 A. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 10 B. Rumah Sakit 15 1. Jumlah dan Jenis Rumah Sakit 15 2. Rasio Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit 16 C. Sarana Kefarmasian Dan Alat Kesehatan 16 1. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan 16
2. Ketersediaan Obat dan Vaksin 17 D. Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 18 1. Posyandu menurut Strata 18 2. Pos Kesehatan Desa 19 3. Desa Siaga 20 E. Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk 21 F. Pemanfaatan Sarana Puskesmas dan Rumah Sakit 22 1. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap di Sarana
Pelayanan Kesehatan 22
2. Angka Kematian Umum Penderita Yang Dirawat di RS/Gross Death Rate (GDR)
23
3. Angka Kematian Penderita Yang Dirawat < 48 Jam / Net Death Rate (NDR)
23
4. Pemakaian Tempat Tidur/Bed Occupancy Rate (BOR) 24 5. Rata-rata Lama Rawat Seorang Pasien/Average Length of
Stay (ALOS) 25
6. Rata-rata Hari Tempat Tidur Tidak Ditempati / Turn Of Interval (TOI)
25
8. BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN 26
9. BAB V KESEHATAN IBU DAN ANAK 28 A. Kesehatan Ibu 28 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 29 2. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 33
iv
3. Cakupan Pelayanan Nifas 36 4. Cakupan Pemberian Vitamin A pada Ibu Nifas 37 5. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Fe 37 6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 48 7. Angka Kematian Ibu (AKI) 40 8. Pelayanan Keluarga Berencana 42 B. Kesehatan Anak 45 1. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 46 2. Penanganan Komplikasi Neonatal 47 3. Kunjungan Neonatus 48 4. Jumlah Bayi Yang Diberi ASI Ekslusif 50 5. Pelayanan Kesehatan Bayi 52 6. Imunisasi 53 7. Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi 58 8. Cakupan Pemberian Vitamin A pada Anak Balita 59 9. Cakupan Penimbangan Baduta di Posyandu (D/S) 60 10. Pelayanan Kesehatan Anak Balita 62 11. Penjaringan Kesehatan Pada Siswa SD dan Setingkat 63 12. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 65 13. Pelayanan Kesehataan Usia Lanjut 67 14. Angka Kematian Bayi (AKB) 67 C. Status Gizi 70 1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 70 2. Balita Bawah Garis Merah (BGM) 72 10. BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN 74
A. Pengendalian Penyakit 74 1. Penyakit Menular 74 2. Penyakit Tidak Menular 91 B. Kesehatan Lingkungan 94 1. Persentase Rumah Sehat 95 2. Penduduk Yang Memiliki Akses Air Minum Yang Layak 96 3. Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (jamban
sehat) 99
4. Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
101
5. Persentase Tempat-tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
103
C. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 103 11. BAB VII TENAGA KESEHATAN 106 A. Jumlah Tenaga Kesehatan 107 1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas 107 2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit 108 B. Rasio Tenaga Kesehatan
1. Dokter spesialis 2. Dokter Umum 3. Dokter Gigi 4. Bidan
109 109 109 109 110
v
5. Perawat 6. Apoteker 7. Sarjana Kesehatan Masyarakat 8. Tenaga Sanitarian 9. Tenaga Gizi 10. Keterapian Fisik 11. Keterapian Medis
110 110 110 111 111 111 111
12. BAB VII PENUTUP 112 13. LAMPIRAN
vi
DAFTAR GAMBAR
1 Gambar 2.1 Peta Provinsi Kalimantan Tengah 6
2 Gambar 2.2 Persentase Ijazah Tertinggi yang Diperoleh Penduduk Berumur 10 Tahun keatas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
9
3 Gambar 3.1 Jumlah Puskesmas Tahun 2009 – 2016 12
4 Gambar 3.2 Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
13
5 Gambar 3.3 Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap Tahun 2011 – 2016 Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
14
6 Gambar 3.4 Jumlah Poskesdes dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
20
7 Gambar 3.5 Distribusi Desa/Kelurahan dan Desa Siaga di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
21
8 Gambar 5.1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2016 Per Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
30
9 Gambar 5.2 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 Tahun 2016 Per Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
31
10 Gambar 5.3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 Dan K4 Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 – 2016
32
11 Gambar 5.4 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2016
34
12 Gambar 5.5 Cakupan Linakes tahun 2016 di Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
35
13 Gambar 5.6 Cakupan Pemberian Vitamin A pada ibu nifas di Provinsi Kalimantan tahun 2010 – 2016
37
14 Gambar 5.7 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Fe di Provinsi Kalimantan tahun 2010 – 2016
38
15. Gambar 5.8 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di Provinsi Kalimantan tahun 2010 – 2016
39
16 Gambar 5.9 Jumlah Kematian Ibu Maternal di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008 – 2016
41
17. Gambar 5.10 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Peserta KB Baru Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
43
18 Gambar 5.11 Persentase Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
44
19 Gambar 5.12 Cakupan Peserta KB Aktif Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 – 2016
45
20 Gambar 5.13 Perkembangan Kasus BBLR Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 s.d 2016
47
21 Gambar 5.14 Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatal Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2016
48
22 Gambar 5.15 Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Menurut 49
vii
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 23 Gambar 5.16 Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2016 50
24 Gambar 5.17 Jumlah Bayi Yang Diberi ASI Ekslusif Pada Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
51
25 Gambar 5.18 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Pada Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
53
26 Gambar 5.19 Cakupan Desa/Kelurahan UCI Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
55
27 Gambar 5.20 Perkembangan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 2010 – 2016
56
28 Gambar 5.21 Persentase Cakupan Imunisasi Campak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
57
29 Gambar 5.22 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
58
30 Gambar 5.23 Cakupan Pemberian Kapsul Vit. A pada Balita di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010–2016
60
31 Gambar 5.24 Persentase Baduta di timbang D/S Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
61
32 Gambar 5.25 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tahun 2016
63
33 Gambar 5.26 Cakupan Sekolah Dasar/Setingkat Yang Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/Setingkat Kelas 1 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
64
34 Gambar 5.27 Trend Cakupan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016
66
35 Gambar 5.28 Tren data angka kematian bayi (AKB) Provinsi Kalimantan Tengah 2003 – 2016 Berdasarkan SDKI dan SUPAS 2016
68
36 Gambar 5.29 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2016
69
37 Gambar 5.30 Cakupan balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan tahun 2010 – 2016
71
38 Gambar 5.31 Balita dengan Berat Badan di Bawah Garis Merah (BGM) Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
73
39 Gambar 6.1 Proporsi Pasien Baru BTA Positif Diantara Semua Kasus TB Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
75
40 Gambar 6.2 Proporsi Pasien Baru TB Paru Terkonfirmasi Laboratorium Diantara Terduga TB Di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
76
41 Gambar 6.3 Angka CNR Kasus Baru TB BTA+ dan CNR Seluruh Kasus TB Per 100.000 Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2016
77
42 Gambar 6.4 Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien Tuberkulosis di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 – 2016
78
43 Gambar 6.5 Angka Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate) TB Paru Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
78
44 Gambar 6.6 Perkembangan Jumlah Kasus HIV Positif dan Kasus AIDS 82
viii
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 - 2016 45 Gambar 6.7 Proporsi Penderita AIDS Menurut Jenis Kelamin Tahun
2016 Di Provinsi Kalimantan Tengah 80
46 Gambar 6.8 Proporsi Penderita AIDS Menurut Kelompok Umur Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
81
47 Gambar 6.9 Jumlah Penderita Pnemonia Balita Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2016
82
48 Gambar 6.10 Persentase Kasus Diare yang Ditangani di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
83
49 Gambar 6.11 Incidence Rate Kasus DBD di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
88
50 Gambar 6.12 Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence/API) Per 1.000 Penduduk Berisiko di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 – 2016
89
51 Gambar 6.13 Situasi Rabies di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2016
90
52 Gambar 6.14 Persentase Rumah Sehat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalinatan Tengah Tahun 2016
95
53 Gambar 6.15 Jumlah Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
96
54 Gambar 6.16 Persentase Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
97
55 Gambar 6.17 Persentase Kualitas Air Minum Di Penyelenggaraan Air Minum Syarat Kesehatan Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
98
56 Gambar 6.18 Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (jamban sehat) Berdasarkan Jenis Sarana Jamban Per Kabupaten/Kota Tahun 2016
100
57 Gambar 6.19 Persentase Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Per Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
101
58 Gambar 6.20 Jumlah Desa Melaksanakan STBM Per Kabupaten Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
102
59 Gambar 6.21 Trend Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Provinsi KalimantanTengah Tahun 2009 s/d 2016
104
60 Gambar 6.22 Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Provinsi KalimantanTengah Tahun 2016
105
ix
DAFTAR TABEL
1 Tabel 2.1 Tabel 1. Wilayah Fisiografi di Provinsi Kalimantan Tengah 5
2 Tabel 2.2 Nama Kabupaten/Kota, Ibukota, dan Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6
3 Tabel 2.3 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2016
7
4 Tabel 6.1 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Dan Puskesmas dengan Pelayanan PTM Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
91
5 Tabel 6.2 Produk Hukum Tentang Kawasan Tanpa Rokok Provinsi Kalimantan Tengah
92
x
DAFTAR LAMPIRAN
1 Resume Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2016
2 Tabel 1 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupatenn/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
3 Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan kelompok Umur Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
4 Tabel 3 Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf dan Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
5 Tabel 4 Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
6 Tabel 5 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, Dan Balita Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
7 Tabel 6 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
8 Tabel 7 Kasus TB, Kasus TB Pada Anak, Dan Case Notification Rate (CNR) Per 100.000 Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas Kabupatebn/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
9 Tabel 8 Jumlah Kasus Dan Angka Penemuan Kasus TB Paru TBA+ Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
10 Tabel 9 Angka Kesembuhan Dan Pengobatan Lengkap TB Paru BTA+ Serta Keberhasilan Pengobatan Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
10 Tabel 10 Penemuan Kasus Pneumonia Balita Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
11 Tabel 11
Jumlah Kasus HIV, AIDS, Dan Syphilis Menurut Jenis Kelamin kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
12 Tabel 12 Persentase Donor Darah di Skrining Terhadap HIV Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
13 Tabel 13 Kasus Diare Yang Ditangani Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
xi
14 Tabel 14 Kasus Baru Kusta Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
15 Tabel 15 Kasus Baru Kusta 0-14 Tahun dan Cacat Tingkat 2 Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
16 Tabel 16 Jumlah Kasus Dan Angka Prevalensi Penyakit Kusta Menurut Tipe/Jenis, Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
17 Tabel 17 Persentase Penderita Kusta Selesai Berobat (Release From Treatment/RFT) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
18 Tabel 18 Jumlah Kasus AFP (Non Polio) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Provinsi Kalimantan Tengah 2016
19 Tabel 19 Jumlah Kasus Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
20 Tabel 20 Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2016
21 Tabel 21 Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
22 Tabel 22 Kesakitan Dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
23 Tabel 23 Penderita Filariasis Ditangani Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
24 Tabel 23 Jumlah Kasus DBD Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
25 Tabel 24 Pengukuran Tekanan darah Penduduk ≥ 18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
26 Tabel 25 Pemeriksaan Obesitas Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
27 Tabel 26 Cakupan Deteksi Dini kanker Leher Rahim dengan Metode IVA Dan Kanker payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (CBE) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
28 Tabel 27 Jumlah Penderita Dan Kematian Pada KLB Menurut Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
xii
29 Tabel 28 Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Desa/Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam Provinsi Kalimantan Tengah 2016
30 Tabel 29 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Dan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
31 Tabel 30 Persentase Cakupan Imunisasi TT Pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
32 Tabel 31 Persentase Cakupan Imunisasi TT Pada Wanita Usia Subur Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
33 Tabel 32 Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Fe1 Dan Fe3 Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
34 Tabel 33 Jumlah Dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan dan Komplikasi Neonatal Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
35 Tabel 34 Proporsi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
36 Tabel 35 Proporsi Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
37 Tabel 36 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
38 Tabel 37 Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
39 Tabel 38 Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
40 Tabel 39 Jumlah Bayi Yang Diberi ASI Ekslusif Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
41 Tabel 40 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
42 Tabel 41 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan dan Puskesmas Provinsi Kalimantan Tengah 2016
43 Tabel 42 Cakupan Imunisasi Hepatitis B < 7 Hari dan BCG Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
xiii
44 Tabel 43 Cakupan Imunisasi DPT-HB/DPT-HB-Hib, Polio, Campak Dan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
45 Tabel 44 Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi Dan Anak Balita Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
46 Tabel 45 Jumlah Anak 0-23 Bulan Ditimbang Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
47 Tabel 46 Cakupan Pelayanan Anak Balita Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
48 Tabel 47 Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
49 Tabel 48 Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
50 Tabel 49 Cakupan Pelayanan Kesehatan (Penjaringan) Siswa SD & Setingkat Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Pusksmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
51 Tabel 50 Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
52 Tabel 51 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Anak SD Dan Setingkat Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
53 Tabel 52 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
54 Tabel 53 Cakupan Jaminan Kesehtan Penduduk Menurut Jenis Jaminan Dan Jenis Kelamin Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
55 Tabel 54 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap Dan Kunjungan Gangguan Jiwa Di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
56 Tabel 55 Angka Kematian Pasien Di rumah Sakit Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
57 Tabel 56 Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
58 Tabel 57 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Ber-PHBS) Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tenngah Tahun 2016
59 Tabel 58 Persentase Rumah Sehat Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
xiv
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
60 Tabel 59 Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
61 Tabel 60 Persentase Kualitas Air Minum Di Penyelenggara Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
62 Tabel 61 Penduduk Dengan Akses Terhadapa Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Jenis Jamban, Kecamatan Dan Puskesmas Kavbupaten/Kota Provinsi KalimantanTengah Tahun 2016
63 Tabel 62 Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
64 Tabel 63 Persentase Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
65 Tabel 64 Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Menurut Status Higienis sanitasi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimanta Tenmgah Tahun 2016
66 Tabel 65 Tempat Penglolaan Makanan Dibina Dan Diuji Petik Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
67 Tabel 66 Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
68 Tabel 67 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
69 Tabel 68 Persentase Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
70 Tabel 69 Jumlah Posyandu Menurut Strata, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantahn Tengah Tahun 2016
71 Tabel 70 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Menurut Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
72 Tabel 71 Jumlah Desa Siaga Menurut Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
73 Tabel 72 Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
74 Tabel 73 Jumlah Tenaga Keperawatan Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
75 Tabel 74 Jumlah Tenaga Kefarmasian Di Fasilitas Kesehatan kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
76 Tabel 75 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat Dan Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
xv
77 Tabel 76 Jumlah Tenaga Gizi Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
78 Tabel 77 Jumlah Tenaga Keterapian Fisik Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
79 Tabel 78 Jumlah Tenaga Keteknisian Medis Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
80 Tabel 79 Jumlah Tenaga Kesehatan Lain Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
81 Tabel 80 Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
82 Tabel 81 Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan sebagai
salah satu SOPD yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan berkomitmen untuk
mewujudkan Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas
hidup manusia Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan visi dan misi Gubernur
Kalimantan Tengah. Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Efektivitas dan efisiensi serta
pelaksanaan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi
program, pendekatan yang tepat serta sasaran yang jelas. Dukungan data dan
informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat sangat menentukan dalam
pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi
pembangunan kesehatan yang tepat.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas
ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Selain itu pada pasal 168 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan upaya
kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang dilakukan
melalui system informasi dan melalui kerjasama lintas sektor dengan ketentuan lebih
lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada pasal 169
disebutkan pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Sehingga untuk melaksanakan ketentuan pasal 168 ayat 3,
UU no 36 thn 2009 tentang kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Sistem Informasi Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI
no 46 tahun 2015.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam bidang kesehatan lebih
menitikberatkan kepada aksestabilitas dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
baik di tingkat Puskesmas dan jaringannya (Pustu, Polindes, Poskesdes) maupun
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 2
rumah sakit. Pandangan kedepan Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Tengah di
bidang kesehatan untuk mencapai tujuan menjadikan masyarakat Kalimantan Tengah
yang sehat dimanifestasikan kedalam Program Pembangunan Kesehatan yang oleh
Gubernur Kalimantan Tengah digagas dan dinamai sebagai “KALTENG BERKAH”
Untuk mendukung keberhasilan pembangunan tersebut dibutuhkan adanya
ketersediaan data dan informasi yang akurat bagi proses pengambilan keputusan dan
perencanaan program. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang evidence based
diarahkan untuk penyediaan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat
waktu.
Menyikapi serta merespon tujuan mulia untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat Kalimantan Tengah yang baik melalui Program Kalteng Barigas tersebut,
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan langkah-langkah nyata
dengan melakukan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi intensif dengan seluruh
pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu
dan berkeadilan serta berbasis bukti diperlukan data kesehatan yang baik yang
berbasis fasilitas maupun komunitas yang dikumpulkan secara berkesinambungan
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu media
publikasi data dan informasi yang berisi situasi dan kondisi kesehatan yang cukup
komprehensif. Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan
ketersediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang bersumber dari unit
teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Kota serta institusi lain terkait seperti Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah.
Pembuatan Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dimaksudkan
untuk menyediakan data dan informasi kesehatan dari cakupan pelaksanakan
program kesehatan yang lengkap, akurat dan up to date sebagai dasar perencanaan,
pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan atau program serta sebagai acuan
kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi dari berbagai program.
Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya buku Profil Kesehatan Provinsi
adalah sebagai wahana penilaian (evaluasi) dari program maupun permasalahan
kesehatan yang ada juga sarana evaluasi keberhasilan program kesehatan secara
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 3
menyeluruh di masyarakat sebagai upaya pengendalian, monitoring dan evaluasi
program kesehatan masyarakat, diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan bagi stake holder.
Dengan kedudukan yang cukup strategis, maka penyusunan Profil Kesehatan
perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya dan
diharapkan agar data dan informasi yang terkandung didalamnya konsisten, valid,
reliabel dan dapat dipertanggung jawabkan.
B. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan Profil Kesehatan
dan sistematika dari penyajiannya.
BAB II : GAMBARAN UMUM
Bab ini menyajikan tentang gambaran umum Provinsi Kalimantan
Tengah meliputi keadaan geografis, data kependudukan dan informasi
umum lainnya.
BAB III : SARANA DAN JAMINAN KESEHATAN
BAB IV : PEMBIAYAAN KESEHATAN
BAB V : KESEHATAN IBU DAN ANAK
BAB VI : PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BAB VII : SUMBER DAYA KESEHATAN
BAB VIII : PENUTUP Berisi sajian garis besar hasil-hasil cakupan program/kegiatan
berdasarkan indikator-indikator bidang kesehatan untuk dapat ditelaah
lebih jauh dan untuk bahan perencanaan pembangunan kesehatan serta
pengambilan keputusan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Lampiran : Berisi 81 tabel data/angka pencapaian kabupaten/kota, sebagian
diantaranya merupakan Indikator Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 4
BAB II
GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Penyelenggaraan pembangunan nasional, Sistem Kesehatan Nasional dapat
bersinergis secara dinamis dengan berbagai sistem nasional lainnya, seperti Sistem
Pendidikan Nasional, Sistem Perekonomian Nasional, Sistem Ketahanan Pengan
Nasional, Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional, Sistem Ketanaga-kerjaan dan
Transmigrasi, serta sistem-sistem nasional lainnya. Keberhasilan pembangunan
kesehatan tidak hanya semata-mata hasil kerja keras sektor kesehatan tetapi sangat
dipengaruhi juga oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor
pembangunan lainnya. Pembangunan kesehatan ini diselenggarakan untuk mencapai
Visi Kalimantan Tengah.
Visi tersebut dimaksudkan agar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
mampu mewujudkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan pelayanan
kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di
Kalimantan Tengah serta mendorong masyarakat untuk mandiri dan berperan serta
secara aktif dalam mengupayakan/menyelenggarakan kesehatan guna memperoleh
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia
dibidang kesehatan.
A. KEADAAN GEOGRAFIS
Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0045' Lintang Utara dan 3030'
Lintang Selatan dan 110045’−115051’ Bujur Timur. Kalimantan tengah merupakan
provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Luas
wilayah Kalimantan Tengah adalah 153.564 km2 atau 8,04 persen dari luas
Indonesia. Wilayah administrasinya dibagi menjadi tiga belas kabupaten dan satu
kota.
Provinsi Kalimantan Tengah Bagian utara berbatasan dengan Kalimantan
Barat dan Kalimantan Timur, bagian timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan
Kalimantan Selatan, bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan bagian barat
berbatasan dengan Kalimantan Barat.
Kalimantan Tengah memiliki sebelas sungai besar dan 33 sungai kecil yang
bermula dari utara dan mengalir ke Laut Jawa. Sungai Barito merupakan sungai
terpanjang di Kalimantan Tengah dengan panjang mencapai 900 km dengan
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 5
kedalaman berkisar antara 6 hingga 14 meter. Sungai merupakan lokasi utama
pemukiman dan moda transportasi yang penting di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan klasifikasi iklim Schmid dan Ferguson, wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah termasuk tipe iklim A, hal ini ditandai dengan adanya jumlah
bulan basah lebih banyak dari bulan kering dan pola penyebaran curah hujan hampir
merata pada semua wilayah. Agroklimat Kalimantan Tengah terdiri dari 4 klas, yaitu:
Klas A di bagian Utara, Klas B1 di Bagian Tengah, Klas C1 dan C2 di Bagian Selatan.
Semakin ke bagian Utara curah hujan semakin tinggi. Karakteristik iklim, tropis
lembab dan panas yang tergolong ke dalam tipe iklim A dengan suhu udara relatif
konstan sepanjang tahun, yang dapat mencapai 23°C pada malam hari dan 33°C
pada siang hari, dengan penyinaran matahari mencapai 60% per tahun. Curah hujan
rata-rata 200 mm/bulan dengan kecepatan angin rata-rata 4 knot/Km. Curah hujan
rata-rata sebesar 2.732 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 120 hari. Sebagian
besar daerah pedalaman yang berbukit, bercurah hujan antara 2,000 - 4.000 mm per
tahun.
Kondisi fisik wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas daerah pantai
dan rawa yang terdapat di wilayah Bagian Selatan sepanjang ± 750 km pantai Laut
Jawa, yang membentang dari Timur ke Barat dengan ketinggian antara 0 – 50 m
diatas permukaan laut (dpl) dan tingkat kemiringan 0%-8%. Sementara itu wilayah
daratan dan perbukitan berada bagian tengah, sedangkan pegunungan berada di
bagian Utara dan Barat Daya dengan ketinggian 50 – 100 mdpl dan tingkat
kemiringan rata-rata sebesar 25%. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 6 wilayah
fisiografi, tetapi didominasi oleh daratan dan perbukitan pedalaman. Selengkapnya
disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.1. Wilayah Fisiografi di Provinsi Kalimantan Tengah
No Wilayah Luas (Km2) 1
2
3
4
5
6
Daratan rendah pesisir
Undak-undak pedalaman
Daratan dan perbukitan pedalaman
Pegunungan Schwaner
Pegunungan Muller
Pegunungan Meratus
36.870
37.310
57.124
9.000
11.000
2.300
Sumber : Bappeda Provinsi Kalteng Tahun 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 6
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002 luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
yaitu 153.564 km2 atau 15.356.400 hektar (ha). Dengan jumlah kabupaten/kota
yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sebanyak 13 (tiga belas) kabupaten
dan 1 (satu) kota. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.2. Nama Kabupaten/Kota, Ibukota, dan Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
No Nama Kabupaten/Kota Ibu Kota Luas Wilayah
(Km2) (%)
1 Kotawaringin Barat Pangkalan Bun 10.759 7,01
2 Lamandau Nanga Bulik 6.414 4,18
3 Sukamara Sukamara 3.827 2,49
4 Kotawaringin Timur Sampit 16.796 10,94
5 Seruyan Kuala Pembuang 16.404 10,68
6 Katingan Kasongan 17.500 11,40
7 Kapuas Kuala Kapuas 14.999 9,77
8 Pulang Pisau Pulang Pisau 8.997 5,86
9 Gunung Mas Kuala Kurun 10.804 7,04
10 Barito Selatan Buntok 8.830 5,75
11 Barito Timur Tamiang Layang 3.834 2,50
12 Barito Utara Muara Teweh 8.300 5,40
13 Murung Raya Puruk Cahu 23.700 15,43
14 Palangka Raya Palangka Raya 2.399.5 1,56
Kalimantan Tengah 153 564,5 100
Sumber : BPS Provinsi Kalteng Tahun 2017
Gambar 2.1. Peta Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 7
B. KEPENDUDUKAN
Penduduk Kalimantan Tengah berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebesar
2.212.089 jiwa dan diproyeksikan mencapai 2.550.192 pada tahun 2016. Dari total
proyeksi penduduk 2016, 28,18 persen berusia antara 0 dan 14 tahun, 68,72 persen
antara 15 dan 64, sementara hanya 3,10 persen penduduk Kalimantan Tengah
berusia di atas 65 tahun. Rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap
penduduk perempuan sebanyak 109. Dibandingkan dengan proyeksi penduduk tahun
2015, penduduk Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 2,21 persen.
Jumlah rumah tangga Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sebanyak 661.243
dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 3-4 orang.
Kepadatan penduduk Kalimantan Tengah hanya sebesar 17 jiwa/km2 pada
tahun 2016. Kepadatan penduduk di 14 kabupaten/kota cukup beragam. Kepadatan
penduduk tertinggi berada di Kota Palangka Raya sebesar 47 jiwa/km2 dan terendah
di Kabupaten Murung Raya sebesar 5 jiwa/km2.
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2016
No Kabupaten/Kota Jumlah
Penduduk
Penduduk Rasio Jenis
Kelamin
Kepadatan Penduduk Per km2 Laki-Laki Perempuan
1 Kotawaringin
Barat 286.714 151.891 134.823 113 26,65
2 Lamandau 76.160 40.651 35.509 114 11,87
3 Sukamara 57.504 30.576 26.928 114 15,03
4 Kotawaringin
Timur 436.276 230.497 205.779 112 25,97
5 Seruyan 182.307 98.112 84.195 117 11,11
6 Katingan 162.837 83.325 77.512 110 9,30
7 Kapuas 351.043 179248 171795 104 23,40
8 Pulang Pisau 125.484 65.324 60.610 109 13,95
9 Gunung Mas 112.484 59803 52681 114 10,41
10 Barito Selatan 133.304 68058 65246 104 15,10
11 Barito Timur 116.946 60.246 56.700 106 34,77
12 Barito Utara 128.400 66715 61685 108 14,09
13 Murung Raya 112.976 58.771 54.205 108 5,42
14 Palangka Raya 267.757 137.057 130.700 105 47,08
Jumlah Provinsi 2.550.192 1.332.274 1.217.918 109 17
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Data Sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan
yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan
pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Hasil berdasarkan data
kependudukan dari BPS untuk tahun 2016 menunjukkan bahwa sex ratio penduduk
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 8
Kalimantan Tengah adalah sebesar 109 yang artinya adalah jumlah penduduk laki-
laki di provinsi ini 9,27 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk
perempuannya.
Bila dilihat menurut kelompok umur, penduduk usia 0-4 tahun paling banyak
jumlahnya di provinsi ini, yaitu sebesar 252.035 jiwa atau lebih dari 10 persen total
penduduk Kalimantan Tengah. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah
1.752.593, penduduk usia muda (14 tahun ke bawah) berjumlah 718.583 jiwa
sedangkan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 79.016 jiwa, sehingga
rasio ketergantungan penduduk sebesar 46 persen kurang lebih sama bila
dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 46 persen. Untuk lebih lengkapnya dapat
dilihat pada lampiran 2.
C. Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap ditelaah dalam
mengukur tingkat pembangunan manusia suatu negara. Pendidikan berkontribusi
terhadap perubahan perilaku masyarakat. Pendidikan menjadi pelopor utama dalam
rangka penyiapan sumber daya manusia dan merupakan salah satu aspek
pembangunan yang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan
pembangunan nasional. Untuk peningkatan peran pendidikan dalam pembangunan,
maka kualitas pendidikan harus ditingkatkan salah satunya dengan meningkatkan
rata-rata lama sekolah.
Kemampuan baca tulis penduduk merupakan ukuran dasar untuk menilai
tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan. Semakin tinggi tingkat melek huruf
penduduk,maka semakin berhasil pembangunan pendidikan di suatu wilayah.
Berdasarkan data profil kesehatan tahun 2016 diketahui bahwa angka melek huruf
penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Tengah hanya mencapai
74.10 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 75.79
persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin terlihat tidak ada perbedaan yang cukup
besar kemampuan baca tulis antara laki-laki dan perempuan. Kemampuan baca tulis
jenis kelamin laki-laki dan perempuan usia 10 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan
Tengah kurang lebih sama dengan nilai masing-masing 74.78 persen berbanding
73.48 persen untuk laki-laki. Dengan kata lain akses pendidikan pada laki-laki dan
perempuan adalah sama (Lampiran tabel 3). Namun persentase penduduk usia 10 ke
atas yang melek huruf di Provinsi Kalimantan Tengah belum mencermin angka yang
sebenarnya karena ada beberapa kabupaten yang tidak ada angka melek hurup
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 9
penduduk usia 10 tahun ke atas. Selain itu hampir semua kabupaten kota tidak
mencantumkan jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang
S2 dan S3.
Gambar 2.2 Persentase Ijazah Tertinggi yang Diperoleh Penduduk Berumur 10 Tahun keatas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Gambar diatas memperlihatkan persentase penduduk 10 tahun keatas terkait
dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase tertinggi pendidikan yang
ditamatkan adalah SD/MI yang mencapai 22.32 persen. sedangkan yang terendah
adalah pendidikan master dan doktoral yang hanya mencapai 0.04 persen. Namun
angka diatas belum mencerminkan angka yang sebenarnya, hal ini disebabkan
karena data profil yang dari kabupaten/kota belum mengacu pada data yang
bersumber dari leading sektor dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Tingkat pendidikan berkaitan dengan kemampuan menyerap dan menerima
informasi termasuk informasi kesehatan serta kemampuan dalam berperan serta
dalam pembangunan kesehatan. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang lebih
tinggi, pada umumnya mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih luas
sehingga lebih mudah menyerap dan menerima informasi, serta dapat ikut berperan
serta aktif dalam mengatasi masalah kesehatan dirinya dan keluarganya.
S2/S3 (MASTER/DOKTOR)
DIPLOMA I/DIPLOMA II
AKADEMI/DIPLOMA III
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
UNIVERSITAS/DIPLOMA IV
TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD
SMA/ MA
SMP/ MTs
SD/MI
0.04
0.46
0.74
1.58
3.95
9.80
12.81
12.53
22.32
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 10
BAB III
SARANA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa
fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah dipengaruhi oleh keberadaan
sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang diulas pada pada bagian ini terdiri dari fasilitas
pelayanan kesehatan1. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibahas pada bagian ini terdiri
dari: puskesmas, Rumah Sakit, dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM).
Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini telah berhasil
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara bermakna walaupun masih dijumpai
berbagai masalah dan hambatan. Pembangunan kesehatan masyarakat sangat
memerlukan sumber daya kesehatan yang merupakan semua perangkat keras dan
perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
Pada pasal satu ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan 75 tahun 2014 tentang
Puskesmas menyatakan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang:
a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat;
b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
c. Hidup dalam lingkungan sehat; dan
d. Hemiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan
masyarakat.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat kesehatan masyarakat pada
pasal 6 Permenkes no 75 tahun 2014 puskesmas berwenang untuk:
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 11
a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat
dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat
dalam bidang kesehatan;
d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah
kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama
dengan sektor lain terkait;
e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya
kesehatan berbasis masyarakat;
f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan
cakupan Pelayanan Kesehatan; dan i. memberikan rekomendasi terkait masalah
kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini
dan respon penanggulangan penyakit.
i. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif,
berkesinambungan dan bermutu;
j. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan
preventif;
k. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat;
l. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan
keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
m. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja
sama inter dan antar profesi;
n. Melaksanakan rekam medis;
o. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses
Pelayanan Kesehatan;
p. Melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
r. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem
Rujukan.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 12
Jumlah puskesmas di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Desember
2016 yang sudah memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan sebanyak 195 unit jumlah tersebut sama dengan jumlah pada tahun
sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri dari 82 unit puskesmas rawat inap dan 113 unit
puskesmas non rawat inap. Sedangkan Jumlah puskesmas yang di hitung
berdasarkan keberadaan gedung dan sudah beroperasi namun belum memiliki nomor
registrasi berjumlah 200 puskesmas. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, jumlah
puskesmas memang mengalami peningkatan seperti yang terdapat pada gambar
berikut.
Gambar 3.1 Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Nomor Registrasi Tahun 2009 – 2016
Sumber: Data Profil Kabupaten/Kota dan Bidang Yankes Tahun 2017
Gambar di atas menunjukkan peningkatan jumlah puskesmas dari tahun 2009
sampai dengan tahun 2016. Peningkatan jumlah puskesmas tidak mengindikasikan
secara langsung seberapa baik keberadaan puskesmas mampu memenuhi kebutuhan
pelayanan kesehatan primer di masyarakat. Indikator yang mampu menggambarkan
secara kasar tercukupinya kebutuhan pelayanan kesehatan primer oleh puskesmas
adalah rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Rasio puskesmas terhadap
30.000 penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sebesar 2.29
puskesmas per 30.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015
sebesar 2,34 puskesmas per 30.000 penduduk. Rasio puskesmas terhadap 30.000
penduduk per kabupaten/kota tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut.
174
179
183
193195 195 195 195
160
165
170
175
180
185
190
195
200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jml Puskesmas
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 13
Gambar 3.2 Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber: Data Profil Kabupaten/Kota Tahun 2017
Dari gambar di atas nampak bahwa Kota Palangka Raya adalah wilayah yang
memiliki rasio puskesmas yang paling rendah yaitu 1.12, di ikuti oleh Kabupaten
Kotawaringin Timur yang memiliki rasio 1.38 per 30.000 penduduk. Hal ini
disebabkan karena jumlah dan kepadatan populasi yang tinggi. Sedang kabupaten
yang memiliki rasio puskesmas yang tertinggi adalah Kabupaten Lamandau dan
Gunung Mas masing-masing 4.33 dan 4.0, kemudian Kabupaten Barito Utara dengan
rasio 3,74. Jika dilihat dari rasio terhadap jumlah penduduk, memang seluruh
kabupaten/ kota sudah sesuai dengan target, namun jika dilihat dari kondisi geografis
jumlah puskesmas belum memadai untuk memberikan kemudahan aksetabilitas bagi
penduduk yang berada di daerah terpencil. Kondisi ini harus diperhatikan, karena
kebutuhan pelayanan kesehatan dasar harus dapat dipenuhi oleh pemerintah dan
sektor swasta.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan
dasar, puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan
kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari
pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk puskesmas tertentu jika dianggap
diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan masyarakat merupakan inti dari
puskesmas, pelayanan kesehatan perorangan juga menjadi perhatian dari
Pemerintah.
0 5 10 15 20 25 30
Kotawaringin Barat
Lamandau
Sukamara
Kotawaringin Timur
Seruyan
Katingan
Kapuas
Pulang Pisau
Gunung Mas
Barito Selatan
Barito Timur
Barito Utara
Murung Raya
Palangka Raya
16
11
5
20
12
16
26
11
15
12
11
16
14
10
1.67
4.33
2.61
1.38
1.97
2.95
2.22
2.63
4.00
2.70
2.82
3.74
3.72
1.12
Rasio PKM
JML Puskesmas
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 14
Berikut ini disajikan perkembangan jumlah puskesmas rawat inap dan non
rawat inap dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.
Gambar 3.3 Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap Tahun 2011 – 2016 Di Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: Data Profil Kabupaten/Kota Tahun 2017
Pada gambar di atas diketahui bahwa jumlah puskesmas non rawat inap
menurun dari 122 unit pada tahun 2013 menjadi 118 unit pada tahun 2014 dan 2015
dan berkurang menjadi 113 puskesmas pada tahun 2016. Meskipun demikian,
terjadinya tersebut disebabkan karena adanya perubahan status dari puskesmas non
rawat inap menjadi puskesmas rawat inap. Perubahan jumlah juga terjadi pada
puskesmas rawat inap yaitu dari 73 unit pada tahun 2013 menjadi 77 unit pada tahun
2014 dan 2015 kemudian menjadi 82 puskesmas pada tahun 2016.
Seperti yang termaktub pada pasal 5 Permenkes no 75 tahun 2014 tentang
puskesmas disebutkan fungsi puskesmas adalah menyelenggarakan fungsi: a.
penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan b. penyelenggaraan
UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Selain upaya kesehatan wajib yang harus
diberikan, puskesmas juga menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan.
Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat berupa berupa pelayanan
obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONED), pelayanan kesehatan peduli remaja
(PKPR), upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan olahraga, dan tatalaksana kasus
Kekerasan terhadap Anak (KTA). Upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan
sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah kerja. Sebagai contoh upaya
kesehatan kerja dibutuhkan pada puskesmas dengan wilayah kerja yang memiliki
banyak pusat industri.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
68 70 73 77 77 82
115123 122 118 118 113
Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap Tahun 2011 - 2016
Rawat Inap Non Rawat Inap
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 15
B. RUMAH SAKIT
Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga diperlukan
upaya kuratif dan rehabilitatif selain upaya promotif dan preventif. Upaya kesehatan
yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga
berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2014 tentang klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu
rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit
yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat
nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan
hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.
1. Jumlah dan Jenis Rumah Sakit
Rumah Sakit merupakan sarana kesehatan Strata dua dan strata 3. Indikator
yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit (RS) antara lain
dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan
jumlah Rumah Sakit dan tempat tidurnya serta rasio terhadap jumlah penduduk.
Setiap Kabupaten memiliki rumah sakit dan jumlah seluruh Rumah Sakit di Propinsi
Kalimantan Tengah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 22 buah dengan rincian
kepemilikan sebagai berikut : Pemerintah Kab/Prov : 16 unit; TNI/Polri : 2 unit;
rumah sakit jiwa 1 unit dan Swasta 2 unit dan rumah sakit ibu dan anak 1 unit.
(Lampiran Tabel 67).
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan
rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum
dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan
pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit
khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang
atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ,
jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
Jumlah rumah sakit khusus yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah pada
tahun 2016 sebanyak 2 unit yang terdiri dari rumah sakit jiwa dan rumah sakit
khusus ibu dan anak.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 16
2. Rasio Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit
Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur
terhadap 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Provinsi Kalimantan
Tengah pada tahun 2016 adalah 0.77 per 1.000 penduduk, lebih tinggi dibandingkan
tahun 2015 sebesar 0.75 per 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur (TT) per 1000
penduduk dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yaitu
tahun 2013 0.66 per 1.000 penduduk, tahun 2014 sebesar 0.69 per 1.000 penduduk,
tahun 2015 sebesar 0.75 per 1.000 penduduk dan tahun 2016 sebesar 0.77 per 1.000
penduduk.
Jumlah tempat tidur rumah sakit se Kalimantan Tengah tahun 2016 adalah
1975 tempat tidur, lebih banyak dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1870 tempat
tidur. Jika di lihat dari rasio tempat tidur maka di Provinsi Kalimantan Tengah perlu di
tingkat jumlah tempat tidur agar kebutuhan 1 tempat tidur bisa melayanan 1000
orang penduduk dapat terpenuhi lebih jelasnya lihat pda lampiran 55.
C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
1. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam
pelayanan kesehatan. Akses masyarakat terhadap obat khususnya obat esensial
merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial
merupakan kewajiban bagi pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik publik
maupun privat. Sebagai komoditi khusus, semua obat yang beredar harus terjamin
keamanan, khasiat dan mutunya agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan.
Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin mutu obat hingga
diterima konsumen adalah menyediakan sarana penyimpanan obat dan alat
kesehatan yang dapat menjaga keamanan secara fisik serta dapat mempertahankan
kualitas obat di samping tenaga pengelola yang terlatih.
Salah satu kebijakan pelaksanaan dalam Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
adalah pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk menjamin
keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Hal ini bertujuan
untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan
sediaan farmasi dan alat kesehatan atau penggunaan yang salah/tidak tepat serta
tidak memenuhi mutu keamanan dan pemanfaatan yang dilakukan sejak proses
produksi, distribusi hingga penggunaannya dimasyarakat.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 17
Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan
tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di
bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Yang termasuk sarana produksi di bidang
kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat
Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Kosmetika, Usaha
Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Produksi Alat
Kesehatan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Industri
Kosmetika.
Sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya oleh
Bidang Jamsarkes Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu: Industri
Farmasi , Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisioanal, Produksi Alat
Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat dan Penyalur Alat
Kesehatan (PAK). Berdasarkan ketersediaan sarana distribusi kefarmasian dan alat
kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 adalah sebagai berikut: Industri
farmasi, Industri obat tradisional, Usaha kecil obat tradisional dan produksi alat
kesehatan berjumlah 0 unit, Cabang Produksi Alat kesehatan berjumlah 2 unit,
Pedagang besar farmasi 4 unit, cabang pedagang besar farmasi 6 unit, apotek 244
unit, toko obat 185 unit dan Penyalur Alat Kesehatan berjumlah 6 unit.
2. Ketersediaan Obat dan Vaksin
Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap,
jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif dan bermutu dengan harga
terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Kementerian
Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis terkait program kefarmasian
dan alat kesehatan, yaitu meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang
memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Indikator tercapainya sasaran
hasil tersebut pada tahun 2016 yaitu persentase ketersediaan obat dan vaksin
sebesar 100%. Dalam rangka mencapai target tersebut, salah satu kegiatan yang
dilakukan adalah peningkatan ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan
kesehatan dasar.
Pemantauan ketersediaan obat digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat
ketersediaan obat di berbagai unit sarana kesehatan seperti Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota (IFK) dan puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung
pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijakan
yang akan diambil di masa yang akan datang. Di era otonomi daerah, pengelolaan
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 18
obat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan ke kabupaten/kota,
akibatnya sulit bagi pemerintah pusat untuk mengetahui kondisi ketersediaan obat di
seluruh Indonesia. Dengan tidak adanya laporan secara periodik yang dikirim oleh
provinsi, maka relatif sulit bagi pemerintah pusat untuk menentukan langkah-langkah
yang harus dilakukan. Adanya data ketersediaan obat di provinsi atau kabupaten/kota
akan mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi program di
masa yang akan datang.
Untuk mendapatkan gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Provinsi
Kalimantan Tengah, dilakukan pemantauan ketersediaan obat dan vaksin. Obat yang
dipantau ketersediaannya merupakan obat indikator yang digunakan untuk pelayanan
kesehatan dasar dan obat yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Jumlah
item obat yang dipantau adalah 20 item obat dan vaksin yang digunakan untuk
imunisasi dasar.
Indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin tahun 201 memiliki target
sebesar 95%, dari data dan perhitungan yang dilakukan oleh Bidang Sumber Daya
Kesehatan (SDK) Provinsi Kalimanrtan Tengah tahun 2016 didapatkan persentase
ketersediaan obat dan vaksin sebesar 90%, lebih rendah dibandingkan tahun 2015
dengan persentase ketersediaan rata-rata provinsi sebesar 118.59%. Dengan
demikian apabila dibandingkan dengan target tahun 2016, maka capaian kinerja
indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin belum mencapai target yang telah
ditetapkan. Data dan informasi lebih rinci mengenai ketersediaan obat dan vaksin
terdapat pada Tabel lampiran 66.
D. SARANA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT
Pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya juga memerlukan peran masyarakat. Melalui konsep Upaya
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), masyarakat berperan serta aktif
dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Bentuk UKBM antara lain Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan desa/kelurahan siaga
aktif.
1. Posyandu menurut Strata
Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal oleh
masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu
kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan
penanggulangan diare. Untuk memantau perkembangannya posyandu dikelompokan
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 19
menjadi 4 strata, yaitu posyandu pratama, posyandu madya, posyandu purnama dan
posyandu mandiri.
Jumlah posyandu di Kalimantan Tengah tahun 2016 adalah 2410 unit, lebih
banyak bila dibandingkan tahun 2015 sebanyak 2340 unit. Rincian posyandu
berdasarkan stratanya pada tahun 2016 adalah sebagai berikut; Posyandu Pratama
909 unit (37.72%), Posyandu Madya 1109 unit (46.02%), Posyandu Purnama 326
unit (13.53%) dan Posyandu Mandiri 66 unit (2,74%). Sedangkan Posyandu yang
masuk kategori aktif sebanyak 392 unit (16,27%). Ada sedikit penurunan jumlah
posyandu yang aktif bila dibandingkan dengan jumlah posyandu aktif pada tahun
2015. Kedepannya pengembangan Posyandu adalah dengan revitalisasi posyandu
dan diharapkan jumlah posyandu aktif terus meningkat. (Lampiran Tabel 69).
2. Pos Kesehatan Desa
Di samping Posyandu keberadaan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) juga sangat
penting dalam rangka mendukung program desa siaga, yaitu suatu bentuk
pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang disertai dengan pengembangan
kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri
khususnya kesehatan ibu dan anak.
Fungsi poskesdes adalah Sebagai wahana peran aktif masyarakat di bidang
kesehatan, meliputi : sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai resiko
dan masalah kesehatan, sebagai wahana pelayanan kesehatan dasar, guna lebih
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan jangkauan
dan cakupan pelayanan kesehatan, sebagai wahana pembentukan jejaring berbagai
UKBM yang ada di desa. Adapun manfaatnya antara lain : Permasalahan kesehatan di
desa dapat dideteksi secara dini, sehingga bisa ditangani dengan cepat dan
diselesaikan, sesuai kondisi , potensi dan kemampuan yang ada.; Masyarakat desa
dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang dapat dijangkau ( secara
geografis ); Bagi Kader Kesehatan mendapatkan informasi awal di bidang kesehatan;
Memperluas jangkauan pelayanan Puskesmas dengan mengoptimalkan segala
sumberdaya secara efektif dan efesien; mengoptimalkan fungsi Puskesmas sebagai
pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan
masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama
Jumlah poskesdes pada tahun 2016 sebanyak 492 buah, lebih banyak
dibandingkan tahun 2015 sebanyak 469 buah. Ada peningkatan jumlah poskesdes
yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan jumlah poskesdes pada tahun 2014
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 20
yang berjumlah 381 buah poskesdes. Jumlah poskesdes di setiap kabupaten/kota
tahun 2016 terlihat pada gambar berikut.
Gambar 3.4 Jumlah Poskesdes dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017 3. Desa Siaga
Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan
kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah
kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah desa
dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-
kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
Pada tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 839 desa siaga dari
1.572 desa/kelurahan yang ada (57,19%). Desa Siaga aktif adalah desa yang
mempunyai Poskesdes atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi
sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan
kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit,
lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS). Distribusi Desa Siaga dan Desa Siaga Aktif di Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2016 terlihat pada gambar berikut.
0 50 100 150 200 250
PALANGKA RAYA
SUKAMARA
LAMANDAU
BARITO SELATAN
KOTAWARINGIN BARAT
PULANG PISAU
SERUYAN
BARITO UTARA
BARITO TIMUR
MURUNG RAYA
GUNUNG MAS
KATINGAN
KOTAWARINGIN TIMUR
KAPUAS
30
32
88
93
94
99
100
103
104
125
127
161
185
231
3
28
49
71
53
37
45
17
8
5
30
18
50
78
Poskesdes Desa/Kel
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 21
Gambar 3.5 Distribusi Desa/Kelurahan dan Desa Siaga di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Dari digambar diatas diketahui bahwa semua kabupaten telah memiliki data
desa siaga, yang paling banyak memiliki desa siaga adalah Kabupaten Kotawaringin
Timur yaitu 171 desa kemudian Kabupaten Kapuas 151 desa siaga dan Kabupaten
Barito Timur dengan 104 desa. Sedangkan Kabupaten yang paling sedikit desa
siaganya adalah Kabupaten Gunung Mas dengan jumlah desa siaga sebanyak 17
desa, kemudian Kabupaten Murung Raya dengan 10 desa siaga dan Kota Palangka
Raya dengan 5 Kelurahan siaga.
Keberadaan Desa/Kelurahan siaga menunjukkan peran pemerintah daerah
dalam hal ini dinas kesehatan kabupaten/kota sebagai leading sektor bidang
kesehatan sebagai upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menangani
masalah kesehatan yang terjadi di daerah atau wilayah masing-masing.
E. Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah telah
berupaya mengembangkan berbagai upaya kesehatan, salah satunya adalah dengan
mengembangkan suatu upaya kesehatan melalui program jaminan kesehatan.
Program ini dikembangkan dengan tujuan merubah pola pembayaran langsung (out
of pocket) yang biasanya dibayar setelah pelayanan diberikan menjadi
0 50 100 150 200 250
Palangka Raya
Sukamara
Lamandau
Barito Selatan
Kotawaringin Barat
Pulang Pisau
Seruyan
Barito Utara
Barito Timur
Murung Raya
Gunung Mas
Katingan
Kotawaringin Timur
Kapuas
30
32
88
93
94
99
100
103
104
125
127
161
185
231
5
27
68
28
59
38
21
82
10410
17
58
171
151
Desa/Kel Siaga
Desa/Kel
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 22
penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha
bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu terjamin serta
pembiayaan yang dilaksanakan pra upaya.
Jaminan Kesehatan Nasional yang di selenggarakan oleh BPJS bertujuan
untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh
masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat
yang optimal secara efektif dan efisien. Jamkesmas diharapkan dapat menurunkan
angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta menurunkan
angka kelahiran di samping dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan bagi
masyarakat miskin. Program ini telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan
akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan hampir miskin di puskesmas dan
jaringannya, pelayanan kesehatan di rumah sakit serta memberikan perlindungan
finansial dari pengeluaran kesehatan akibat sakit.
Perkembangan peserta jaminan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah
cukup positif. Kepesertaan jaminan kesehatan tahun 2016 sebanyak 53,88 persen,
lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebanyak 52.97 persen dari total penduduk.
Bila dirinci adalah sebagai berikut: 1. Jaminan Kesehatan Nasional (48.42%), 2.
Jamkesda (5.37%), 3. Asuransi Swasta (tidak ada data) dan 4 Asuransi Perusahaan
(0.10%). Data terinci di setiap kabupaten/kota dapat dilihat di lampiran (tabel 53).
F. Pemanfaatan Sarana Puskesmas dan Rumah Sakit
1. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap di Sarana Pelayanan
Kesehatan
Pemanfaatan Sarana Puskesmas dan Rumah Sakit oleh masyarakat dapat
dilihat dari cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap di masing-masing sarana
kesehatan. Pemanfaatan ini mencakup kunjungan rawat jalan dan rawat inap serta
kunjungan gangguan jiwa.
Cakupan kunjungan Rawat Jalan di puskesmas dan rumah sakit pada tahun
tahun 2016 adalah 50,4% lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 55,76%.
Sedangkan cakupan kunjungan rawat inap pada tahun 2016 sebesar 3.9 lebih rendah
dibandingkan tahun 2015 sebesar 14.66%. Ada beberapa kabupaten yang tidak
memiliki data jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap baik yang di puskesmas
maupun yang dirumah sakit, sehingga mempengaruhi jumlah persentase rawat jalan
dan rawat inap secara keseluruhan. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelaminnya
persentase terbanyak adalah perempuan yaitu 49.7% dan laki-laki sebanyak 37.8%,
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 23
ini berarti pemanfaatan sarana kesehatan sudah lebih banyak oleh perempuan bila
dibandingkan laki-laki. Kunjungan Rawat Jalan terbanyak ke Puksesmas dibandingkan
ke rumah sakit sedangkan Kunjungan Rawat Inap terbanyak di Rumah Sakit dari
pada di Puskesmas. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan gangguan jiwa sebanyak
9.398 orang, lebih tinggi dibandingkan jumlah penderita gangguan jiwa pada tahun
2015 yang berjumlah 8.128 orang. Distribusi paling banyak di rumah sakit bila
dibandingkan dengan kunjungan pada puskesams. (Lampiran Tabel 54).
2. Angka Kematian Umum Penderita Yang Dirawat di RS / Gross Death Rate
(GDR)
Angka kematian umum penderita yang dirawat di RS/GDR (Gross Death Rate)
berguna untuk mengetahui mutu pelayanan/perawatan di Rumah Sakit. Semakin
rendah GDR, berarti mutu pelayanan rumah sakit semakin baik. Angka yang dapat
ditolerir untuk GDR ini maksimum 45.
GDR rata-rata di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 adalah 26.5
lebih besar dibandingkan GDR pada tahun 2015 sebesar 24.3. Angka GDR tersebut
kurang dari angka yang dapat ditolerir, ini menunjukan bahwa sistem pelayanan di
rumah sakit sudah semakin membaik. Dari 22 rumah sakit yang ada di Provinsi
Kalimantan Tengah rumah sakit yang memiliki angka GDR paling tinggi adalah
Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya 50, diikuti oleh Rumah Sakit Dr Murdjani
Sampit sebesar 35 dan Rumah Sakit Dr. St. Imanuddin sebesar 35. Sedangkan rumah
sakit dengan angka GDR yang paling rendah adalah Rumah Sakit Sukamara dengan
GDR sebesar 4, diikuti oleh Rumah Sakit Lamandau dan Rumah Sakit Muhamadiyah
dengan nilai GDR sebesar 5. Sedangkan rumah sakit tidak memiliki data GDR yaitu
RSUD Hanau, Rumah Sakit Kota Palangka Raya dan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
Rendahnya angka GDR di provinsi Kalimantan Tengah menunjukan mutu
pelayanan/perawatan di RS sudah cukup baik.
3. Angka Kematian Penderita Yang Dirawat < 48 Jam / Net Death Rate (NDR)
Angka Net Death Rate (NDR) adalah untuk mengetahui mutu pelayanan atau
perawatan rumah sakit. Semakin rendah NDR suatu rumah sakit, berarti bahwa mutu
pelayanan/perawatan rumah sakit tersebut makin baik. Nilai NDR yang dapat ditolerir
adalah 25 per 1.000 penderita keluar. Rata-rata NDR di Provinsi Kalimantan Tengah
tahun 2016 adalah 12.5 lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 10,9. Data ini
mengindikasikan adanya sedikit penurunan kualitas pelayanan di rumah sakit rumah
sakit di Provinsi Kalimantan Tengah.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 24
Data NDR yang ada menunjukan rumah sakit yang paling tinggi NDR nya
adalah RSUD Dr. St. Imanuddin sebesar 23, diikuti RSUD Doris Sylvanus sebesar 22
dan RSUD Dr. Murdjani sebesar 15. Ada 3 rumah sakit yang tidak memiliki data
angka NDR Rumah Sakit Hanau, RSJ Kalawa Atei dan RSUD Kota Palangka Raya.
Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit dapat dilihat dari BOR (Bed Occupancy
Rate), ALOS (Average Length of Stay) rata-rata lama dirawat (dalam satuan hari)
seorang pasien dan TOI (Turn Over Interval). BOR adalah persentase pemakaian
tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu; LOS adalah rata-rata lama perawatan
(dalam satuan hari) seorang pasien; dan TOI adalah lamanya pemakaian tempat
tidur oleh pasien (dalam satuan hari).
4. Pemakaian Tempat Tidur/Bed Occupancy Rate (BOR)
BOR merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu
tertentu. Indikator ini dipergunakan untuk menilai kinerja rumah sakit dengan melihat
persentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau Bed Occupation Rate (BOR).
Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan
rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (>85%) menunjukan tingkat
pemanfaatan tempat tidur yang tinggi, sehingga perlu pengembangan rumah sakit
atau penambahan tempat tidur. BOR yang ideal untuk suatu rumah sakit adalah
antara 60% sampai dengan 80%.
BOR untuk seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah pada
tahun 2016 sebesar 57% lebih tinggi dibandingkan BOR pada tahun 2015 sebesar
47,2%. Angka BOR ini tidak berada pada range ideal terkait dengan pemakaian
tempat tidur. Dari 22 rumah sakit ada beberapa rumah sakit mempunyai tingkat
pemanfaatan bed occupancy rate yang dianggap cukup ideal yaitu Rumah Sakit Dr.
St. Imanuddin Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 80,28%, Rumah Sakit Dr
Murdjani Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 73,12%, Rumah Sakit Dr Doris
Sylvanus sebesar 67,93%, Rumah Sakit Bhayangkara sebesar 61,96%, dan Rumah
Sakit Ibu dan Anak Yasmin sebesar 68.64%. Ada 16 RS dengan tingkat
pemanfaatannya masih kurang, dan 1 RS yang memiliki data BOR yang cukup
Ekstrem yaitu Rumah Sakit Hanau dengan data BOR yang mencapai 209,72%. Data
lengkap dapat dilihat pada tabel lampiran no 56.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 25
5. Rata-rata Lama Rawat Seorang Pasien/Average Length of Stay (ALOS)
Rata-rata lama rawat seorang pasien yang secara umum/Average Length of
Stay (ALOS) yang ideal adalah antara 6 – 9 hari. Rata-rata lama rawat seorang
pasien di RS di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 adalah sebesar 3.0 hari, lebih
besar dibandinngkan tahun 2015 sebesar 2,9 hari. Jumlah ALOS ini lebih rendah dari
ALOS ideal. Dari 22 RS yang ada terdapat 20 RS mempunyai data angka ALOS
sedang dua RS tidak ada melapor data ALOS yaitu RS Citra Husada Pangkalan Bun
dan RSUD Dr. Soemarno SA Kapuas. Semua RS mempunyai nilai ALOS dibawah atau
diatas angka ideal kecuali RS Muara Teweh dengan angka ALOS 6,4 hari. Data
lengkap dapat dilihat pada tabel lampiran no 56.
6. Rata-rata Hari Tempat Tidur Tidak Ditempati / Turn Of Interval (TOI)
TOI dan ALOS merupakan indikator tentang efisiensi penggunaan tempat
tidur. Semakin besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek.
Angka ideal untuk TOI adalah 1 – 3 hari. Rata-rata TOI di Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2016 adalah sebesar 2.7 hari, lebih kecil dibandingkan TOI tahun 2015
adalah sebesar 3.3 hari. Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur
semakin efisien, karena berada pada kisaran TOI ideal.
Dari 22 RS yang ada, 6 RS mempunyai nilai TOI yang masuk kategori ideal
yaitu Rumah Sakit Dr Murdjani Kabupaten Kotawaringin Timur, Rumah Sakit Dr.
Soemarno SA Kapuas, Rumah Sakit Jaraga Sasameh Barito Selatan, Rumah Sakit Dr.
Doris Sylvanus Palangka Raya, Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya dan RSIA
Yasmin.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 26
BAB IV
PEMBIAYAAN KESEHATAN
Pembiayaan kesehatan sendiri merupakan besarnya dana yang harus disediakan
untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang
diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakarat. Undang-Undang
Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan
untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang
mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Secara umum, sumber biaya
kesehatan dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang bersumber dari anggaran
pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran masyarakat.
Dewasa ini beban pembiayaan kesehatan semakin berat karena berkaitan dengan
pertambahan penduduk, transisi pola penyakit yang menimbulkan beban ganda, inflasi
biaya kesehatan serta inflasi ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan kesehatan selain
relatif kecil juga efektivitas dan efisiensi penggunaannya belum optimal. Efektivitas dan
efisiensi yang rendah tersebut disinyalir berkaitan dengan jumlahnya yang kurang,
alokasinya yang tidak sesuai dengan prioritas kesehatan dan pola belanja yang cenderung
pada investasi barang dan kegiatan tidak langsung. Sehingg biaya operasional dan biaya
untuk kegiatan langsung menjadi kurang. Dalam teori dan pengalaman empiris kinerja
suatu program kesehatan sangat ditentukan oleh kecukupan anggaran operasional dan
anggaran kegiatan langsung.
Komitmen nasional maupun daerah kabupaten, kota dan Provinsi harus
mengalokasikan 10% anggaran untuk kesehatan dari Total APBD, untuk pembiayaan
kesehatan bagi keluarga miskin perlu diprioritaskan dan pada tahun 2016 alokasi dari
pusat relatif meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pembiayaan untuk Dinas Kesehatan
maupun UPT diperoleh dari APBD maupun APBN, PLN/BLN dan lainnya yang sah.
Pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin kesinambungan jumlah yang
mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya
guna sehingga pembangunan kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat setinggitingginya dapat terlaksana. Sumber pembiayaan kesehatan berasal
dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain. Sesuai
Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, anggaran kesehatan
pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki alokasi minimal sepuluh persen dari
total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji (belanja pegawai).
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 27
Pembiayaan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 bersumber dari
dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN (DAK (Fisik dan Non Fisik), Dekon) dan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (GF). Total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah
baik pemerintah daerah maupun pusat maupun hibah untuk tahun 2016 sebesar Rp
2.413.832.392.650 lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah anggaran pada tahun
2015 yang berjumlah Rp. 1.924.854.465.989.
Rincian alokasi anggaran kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
adalah sebagai berikut:
a. APBD kabupaten/kota dan RSUD Kabupaten/Kota baik belanja langsung maupun
belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.696.205.655.725,- lebih besar bila dibandingkan
dengan alokasi APBD pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.388.130.248.886,-.
b. APBD Provinsi (Belanja langsung, Belanja Tidak langsung, RSUD Doris Sylvanus, dan
RSJ Kalawa Atei) sebesar Rp. 304.307.704.526 lebih kecil bila dibandingkan dengan
APBD Provinsi pada tahun 2015 sebesar Rp. 338.542.389.088,-.
c. APBN (Tugas Pembantuan Provinsi, Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, Dana
Dekonsentrasi, DAK Provinsi dan DAK Kabupaten/Kota) sebesar Rp. 408.388.580.200
jauh lebih besar bila dibandingkan dengan alokasi anggaran APBN pada tahun 2015
sebesar Rp.194.252.817.000,-.
d. Pinjaman/Hibah luar negeri (PHLN) berupa Global Found (GF) Malaria, TB dan AIDS
sebesar Rp. 4.930.452.199, lebih besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya
sebesar Rp. 3.929.011.015,-.
Secara keseluruhan persen APBD kesehatan terhadap APBD kabupaten/kota dan
dan APBD Provinsi sebesar 9.43% lebih rendah bila dibandingkan dengan persentase
APBD pada tahun 2015 sebesar 9.78%. Belum mencapai target yang telah ditetapkan
sebesar 10% per tahun dari Total APBD diluar biaya gaji (UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan), sedangkan anggaran kesehatan perkapita pada 2016 sebesar Rp.946.529,67
lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran kesehatan per kapita pada tahun 2015
sebesar Rp. 771.473,93,-. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada lampiran Tabel 81.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 28
BAB V
KESEHATAN IBU DAN ANAK
Anak dan ibu merupakan dua anggota keluarga yang perlu mendapatkan
prioritasdalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Penilaian terhadap status kesehatan
dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan. Hal tersebut
disebabkan Angka Kematian Ibu dan Anak merupakan dua indikator yang peka terhadap
kualitas fasilitaspelayanan kesehatan. Kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang
dimaksud termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri.
Keadaan kesehatan sangat penting dalam menggambarkan profil kesehatan
masyarakat di suatu daerah. Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, digunakan
indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Faktor-faktor yang
memengaruhi derajat kesehatan masyarakat tidak hanya berasal dari sektor kesehatan
melainkan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial,
keturunan, dan faktor lainnya.
Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat antara lain dari angka kematian,
angka kesakitan dan status gizi. Pada bagian ini, derajat kesehatan di Provinsi Kalimantan
Tengah digambarkan melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB),
Angka kematian Ibu (AKI), angka morbiditas beberapa penyakit dan status gizi.
Upaya kesehatan di Propinsi Kalimantan Tengah telah diarahkan untuk dapat
meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu dalam penanganan masalah kesehatan harus
dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan
budaya.
A. KESEHATAN IBU
Pelayanan kesehatan ibu meliputi pelayanan antenatal, pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan, pelayanan terhadap ibu hamil
risiko tinggi dirujuk, kunjungan neonatus dan kunjungan bayi. Berikut sasaran program
Ibu dan Anak yang dijalankan yaitu Meningkatnya pelayanan antenatal terpadu
berkualitas; Meningkatnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas
kesehatan tingkatpertama; Penanganan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas di
tingkat pertama dalam mendukung rujukan ke tingkat lanjutan; Meningkatnya Pelayanan
KB berkualitas, terutama KB pasca persalinan; Meningkatnya pelayanan kesehatan
reproduksi terpadu yang responsif gender; Penguatan manajemen program kesehatan ibu
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 29
dan reproduksi. Dengan sasaran pelayanan adalah sebagai berikut : Ibu Hamil, bersalin
dan nifas; Wanita Usia Subur; Pasangan Usia Subur; Pengelola program kesehatan ibu
dan reproduksi; lintas program dan lintas sektor terkait serta Unsur organisasi profesi.
Sejak tahun 1990 upaya strategis yang dilakukan dalam upaya menekan
AngkaKematian Ibu (AKI) adalah dengan pendekatan safe motherhood, dengan
menganggap bahwa setiap kehamilan mengandung risiko, walaupun kondisi kesehatan
ibu sebelum dan selama kehamilan dalam keadaan baik. Di Indonesia Safe Motherhood
initiative ditindaklanjuti dengan peluncuran Gerakan Sayang Ibu di tahun 1996 oleh
Presiden yang melibatkan berbagi sektor pemerintahan di samping sektor kesehatan.
Salah satu program utama yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu adalah
penempatan bidan di tingkat desa secara besar-besaran yang bertujuan untuk
mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahirke masyarakat. Di tahun
2000, Kementerian Kesehatan RI memperkuat strategi intervensi sektor kesehatan untuk
mengatasi kematian ibu dengan mencanangkan strategi Making Pregnancy Safer. Pada
tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan program Expanding Maternal and
Neonatal Survival (EMAS) dalam rangka menurunkan angka kematian ibu danneonatal
sebesar 25%.
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012,
angka kematian ibu (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar
359 per100.000 kelahiran hidup. Kemudian jika mengacu pada hasil SUPAS tahun 2015
angka kematian ibu berada pada angka 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih
cukup tinggi apalagi jika dibandingkan dengan negara–negara tetangga.
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan
antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi
waktu minimal 1 kalipada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal 1
kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal 2 kali pada
trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu - lahir). Standar waktu pelayanan
tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin,
berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi
kehamilan.
Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan
indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah
memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 30
jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.
Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan
antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan,
dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja padakurun waktu satu
tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu
hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ketenaga
kesehatan.
Pada tahun 2016 cakupan pelayanan K4 sebesar 79% lebih rendah
dibandingkan dengan tahun 2015 dengan cakupan pelayanan K4 sebesar 82,8%.
Secara umum semua kabupaten kota belum mencapai target sebesar 95%. Dari
semua kabupaten capaian K4 yang paling tinggi adalah Kabupaten Gunung Mas
sebesar 90,6%, kemudian Kabupaten Barito Utara sebesar 88,5% dan Kabupaten
Pulang Pisau sebesar 87,7%. Sedangkan Kabupaten yang paling rendah cakupan K4
nya adalah Kabupaten Barito selatan sebesar 63,5%, diikuti oleh Kabupaten Murung
Raya 67,3% dan Kabupaten Kapuas serta Seruyan dengan besaran masing-masing
71,3%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Gambar 5.1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2016 Per Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota dan Bidang Kesmas Tahun 2017
Pelayanan kesehatan ibu hamil untuk K1 pada tahun 2016 telah mencapai
87,3%, masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Ada
beberapa kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan lebih dari 95% seper-ti Kota
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Barito Selatan
Murung Raya
Seruyan
Kapuas
Kotawaringin Timur
KALTENG
Barito Timur
Katingan
Lamandau
Sukamara
Palangka Raya
Kotawaringin Barat
Pulang Pisau
Barito Utara
Gunung Mas
63.5
67.3
71.3
71.3
74.5
79.0
79.6
82.5
84.9
86.1
87.2
87.4
87.7
88.5
90.6
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 31
Palangkaraya (96.1%), Kabupaten Barito Utara (96,9%), Kabupaten Pulang Pisau
(96,9%) dan Kabupat-en Gunung Mas (97,1%). Kabupaten dengan capaian yang
paling rendah adalah Kabupaten Murung Raya (73.9%), Kabupaten Kapuas (80,4%),
dan Kabupaten Kotawaringin Timur (81,2%). Distribusi cakupan kunjungan ibu hamil
K1 tahun 2016 per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada
gambar 5.2 dibawah ini.
Gambar 5.2 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 Tahun 2016 Per Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 tidak terlalu besar yang berarti
banyak ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal
meneruskan hingga kunjungan ke-4 pada triwulan 3 kehamilannya. Kondisi tersebut
menutup peluang terjadinya kematian pada ibu melahirkan dan bayi yang
dikandungnya. Kondisi tersebut harus ditingkatkan dengan penyuluhan ke
masyarakat serta melakukan komunikasi dan edukasi yang intensif kepada ibu hamil
dan keluarganya agar memeriksakan kehamilannya sesuai standar.
Upaya meningkatkan cakupan K4 juga makin diperkuat dengan telah
dikembangkannya Kelas Ibu Hamil. Sampai saat ini telah terdapat beberapa
Puskesmas maupun klinik dan rumah sakit yang melaksanakan dan mengembangkan
Kelas Ibu Hamil di wilayah kerjanya. Kelas Ibu Hamil akan meningkatkan demand
creation di kalangan ibu hamil dan keluarganya, dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, dan perilaku ibu hamil dan keluarganya dalam memperoleh pelayanan
kesehatan ibu secara paripurna.
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Gunung Mas
Pulang Pisau
Barito Utara
Palangka Raya
Kotawaringin Barat
Lamandau
Sukamara
Katingan
Kalteng
Seruyan
Barito Timur
Barito Selatan
Kotawaringin Timur
Kapuas
Murung Raya
97.196.996.996.1
94.093.192.9
90.387.3
82.382.181.981.280.4
73.9
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 32
Gambaran kecenderungan cakupan K1 dan K4 sejak tahun 2008 hingga tahun
2016 dapat dilihat pada gambar 5.3 dibawah ini
Gambar 5.3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 Dan K4 Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 – 2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Pada gambar 5.3 di atas terlihat bahwa secara umum cakupan pelayanan
kesehatan ibu hamil K1 dan K4 mengalami trend sedikit penurunan. Cakupan K1 dan
K4 yang secara umum mengalami penurunan tersebut menunjukkan semakin
berkurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yang
diberikan oleh tenaga kesehatan. Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa
kenaikan cakupan K1 dan K4 dalam dua tahun terakhir sedikit mengalami penurunan.
Hal ini menjadi tugas semua element kesehatan bagaimana meningkatkan akses ibu
hamil kesarana kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang di
harapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang merupakan masalah
utama yang belum terselesaikan.
Secara nasional, indikator kinerja cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4
pada tahun 2016 belum dapat mencapai target Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Kesehatan tahun yang sama, yakni sebesar 95%. Hasil Riskesdas untuk
Provinsi Kalimantan Tengah memperlihatkan perbedaan antara hasil pencatatan rutin
dan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Untuk cakupan pelayanan kesehatan ibu
hamil K1 ideal, data menurut pencatatan rutin adalah 90,5%, sedangkan menurut
Riskesdas 69.7%. Untuk cakupan K4 idealnya, menurut pencatatan rutin adalah
sebesar 71.6%, sedangkan menurut Riskesdas adalah 54%. Perbedaan ini
dikarenakan pada Riskesdas 2013, sampel penelitian adalah ibu yang pernah hamil
92 91.8 94 93 96.196 94.3 90.6 87.3
81.6 80.785.6 85.8 87.4 89.6
86.582.8 79
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
K1 K4
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 33
anak terakhir sejak 1 Januari 2010 hingga pada saat wawancara dilakukan. Selain itu,
masih terdapat perbedaan persepsi di daerah mengenai definisi operasional dari
cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4.
2. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Upaya kesehatan ibu bersalin diwujudkandalam upaya mendorong agar setiap
persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas
pelayanan kesehatan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui
indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn).
Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar
setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis
kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses
pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan.
Indikator ini memperlihatkan diantaranya tingkat kemampuan pemerintah dalam
menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih.
Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar
terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan
(profesional). Pesan kunci MPS yaitu persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan
yang terlatih (APN, Afiksia dan sejenisnya), keadaan ini belum sepenuhnya dapat
dilakukan di Kalimantan Tengah, karena itu dilakukan kemitraan antara bidan dan
dukun di mana dukun tidak lagi melayani persalinan tetapi sebagai pendamping bidan
dalam melayani persalinan, sehingga dengan kondisi tersebut diharapkan mampu
menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan yang memeliki komptensi
kebidanan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sebesar 78,15% lebih sedikit
dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 79,05%, ada penurunan yang cukup besar
bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 86.7%, dan tahun 2013 sebesar
89,6%. Data cakupan mulai tahun 2010 sampai dengan 2016 secara keseluruhan di
Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar 5.4 berikut ini:
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 34
Gambar 5.4 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa secara umum cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun 4
tahun terakhir mulai 2013 sampai dengan 2016 mengalami penurunan setiap
tahunnya. Cakupan secara provinsi pada tahun 2016 sebesar 78,15%, masih belum
dapat memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2016 yakni sebesar
89%. Penurunan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan bisa di sebabkan oleh
berbagai hal salah satunya adalah pelayanan tenaga kesehatan yang masih kurang,
kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan di daerah yang kurang memadai,
pengetahuan ibu hamil yang masih kurang dan kenyamanan ibu hamil untuk
melahirkan disarana kesehatan yang masih kurang sehingga ibu hamil lebih nyaman
untuk melahirkan di rumah dan di tolong oleh dukun beranak.
Penurunan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi
kebidanan yang terjadi dalam kurun waktu empat tahun berturut-turut perlu
mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah daerah baik di Kabupaten
maupun di provinsi, hal ini mengindikasikan adanya permasalahan di level puskesmas
dan jaringannya maupun di rumah sakit dan klinik swasta. Persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan merupakan salah satu program yang
di harapkan bisa mengurangi AKI dan AKB yang masih menjadi masalah utama
kesehatan di Indonesia.
Sedangkan cakupan Linakes tahun 2016 di kabupaten kota di Provinsi
Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
8482.49
87.4
89.8
86.7
79.0578.15
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 2010 - 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 35
Gambar 5.5. Cakupan Linakes tahun 2016 di Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Sebagian kabupaten/kota masih belum mencapai target yang telah ditetapkan
sebesar 89% untuk linakes, Kota Palangka Raya adalah Kota yang paling tinggi
capaian linakesnya yaitu 90,27%. Sedangkan kabupaten yang paling rendah capaian
linakesnya adalah Kabupaten Murung Raya sebesar 62,05%. Lebih lengkapnya dapat
dilihat pada tabel lampiran 29.
Analisis kematian ibu yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu pada
tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong
persalinan dan tempat/fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan
terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengan
tempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan
semakin menekan risiko kematian ibu.
Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan tetap konsisten dalam menerapkan
kebijakan bahwa seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan
didorong untuk dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Kesehatan menggariskan bahwa pembangunan Puskesmas
harus satu paket dengan rumah dinas tenaga kesehatan. Demikian pula dengan
pembangunan Poskesdes yang harus bisa sekaligus menjadi rumah tinggal bagi bidan
di desa. Dengan disediakan rumah tinggal, maka tenaga kesehatan termasuk bidan
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Murung Raya
Seruyan
Kapuas
Barito Selatan
Kotawaringin Timur
Barito Timur
Kalteng
Sukamara
Pulang Pisau
Lamandau
Katingan
Barito Utara
Kotawaringin Barat
Gunung Mas
Palangka Raya
62.05
67.08
70.32
70.42
73.60
74.35
78.15
78.87
83.85
84.00
84.18
85.88
87.68
88.87
90.27
Cakupan Linakes Per Kabupaten/Kota Tahun 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 36
akan siaga di tempat tugasnya dan dapat memberikan pertolongan persalinan setiap
saat.
Bagi ibu hamil yang di daerah tempat tinggalnya tidak ada bidan atau jauh
dari fasilitas pelayanan kesehatan, maka menjelang hari taksiran persalinan
diupayakan sudah berada didekat fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu di Rumah
Tunggu Kelahiran. Rumah Tunggu Kelahiran tersebut dapat berupa rumah tunggu
khusus maupun di rumah sanak saudara yang dekat dengan fasilitas pelayanan
kesehatan.
3. Cakupan Pelayanan Nifas
Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca
persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas
sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang
dianjurkan, yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, pada hari ke-4
sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari
ke-42 pasca persalinan.
Pasca persalinan (masa nifas) berpeluang untuk terjadinya kematian ibu
maternal, sehingga perlu mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas dengan
dikunjungi oleh tenaga kesehatan minimal 3 (tiga) kali sejak persalinan. Pelayanan
Ibu Nifas meliputi pemberian Vitamin A dosis tinggi ibu nifas yang kedua dan
pemeriksaan kesehatan paska persalinan untuk mengetahui apakan terjadi
perdarahan paska persalinan, keluar cairan berbau dari jalan lahir, demam lebih dari
2 (dua) hari, payudara bengkak kemerahan disertai rasa sakit dan lain-lain.
Kunjungan terhadap ibu nifas yang dilakukan petugas kesehatan biasanya bersamaan
dengan kunjungan neonatus.
Cakupan pelayanan pada ibu nifas pada tahun 2016 adalah 82,2%, lebih
tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 79.5%. Kondisi ini perlu mendapatkan
perhatian serius dari dinas kesehatan provinsi maupun dinas kesehatan
kabupaten/kota karena masa ibu nifas masih tergolong masa kritis yang bisa
menyebabkan kematian bayi dan ibu. Pada tahun 2016 ini hampir semua kabupaten
kota belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Adapun Kabupaten
yang telah mencapai target 90% adalah Kabupaten Kapuas sebesar 92,1%,
Kabupaten Katingan sebesar 90,5% dan Kabupaten Gunung Mas sebesar 90.4%.
Sedangkan Kabupaten yang terendah capaiannya adalah Kabupaten Murung Raya
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 37
(66.1%), Seruyan (70.3%) dan Kabupaten Barito Selatan (70.5%) lebih jelasnya
dapat dilihat pada lampiran lampiran 29.
4. Cakupan Pemberian Vitamin A pada Ibu Nifas
Ibu nifas adalah ibu yang baru melahirkan bayi baik di rumah dan atau rumah
bersalin dengan pertolongan dukun bayi dan atau tenaga kesehatan. Suplementasi
vitamin A pada ibu nifas merupakan salah satu program penanggulangan kekurangan
vitamin A. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A adalah cakupan ibu nifas
yang mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi (200.000 SI) pada periode sebelum 40
hari setelah melahirkan. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A tahun 2016
sebesar 79% lebih sedikit dibandingkan tahun 2015 sebesar 79.3%. Cakupan
tertinggi dicapai oleh Kabupaten gunung Mas dan Kabupaten Katingan dengan
capaian masing-masing (90.4%) dan (90,2%). Sementara cakupan terendah adalah
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Seruyan dengan capaian masing-masing
(66.1%) dan (70,3%). Cakupan pemberian vitamin A pada ibu nifas di Provinsi
Kalimantan tahun 2010 – 2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 5.6. Cakupan Pemberian Vitamin A pada ibu nifas di Provinsi Kalimantan
tahun 2010 – 2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
5. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Fe
Penanggulangan anemi pada ibu hamil dilaksanakan dengan memberikan 90
tablet Fe kepada ibu hamil selama periode kehamilannya. Cakupan ibu hamil yang
mendapatkan minimal 90 tablet Fe (Fe3) di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun
2016 sebesar 76.4% lebih rendah bila dibandingkan dengan cakupan Fe 90 tablet
85.27
71.7 71.2
88.32 85.479.3 79
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cakupan Vit A 2010 - 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 38
pada tahun 2015 sebesar 80,33%. Cakupan tertinggi dicapai Kabupaten Gunung Mas
sebesar 91,92%. Sedangkan Cakupan Fe3 yang terendah adalah Kabupaten Barito
Timur sebesar 49,11%, diikuti oleh Kabupaten Murung Raya sebesar 60,0%. Untuk
lebih lengkapnya dapat dilihat pada (Lampiran 32). Trend Cakupan Ibu hamil yang
mendapatkan tablet Fe di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2010 – 2016 dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 5.7. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Fe di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 – 2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Dari gambar diatas terlihat bahwa trend cakupan pemberian tablet tambah
darah pada ibu hamil mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir yaitu tahun
2014, tahun 2015 dan tahun 2016. Ini akan memberikan implikasi pada peningkatan
resiko kematian pada ibu dan anak serta terjadinya komplikasi kehamilan pada ibu
hamil dan ibu nifas.
6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Dalam masa kehamilan sering ditemui komplikasi kebidanan yaitu kesakitan
pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi.
Berdasarkan perhitungan bahwa jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu
wilayah kerja pada kurun waktu yang sama: dihitung berdasarkan angka estimasi
20% dari total ibu hamil disuatu wilayah pada kurun waktu yang sama.
Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin dan
ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan
diantaranya (a) Abortus, (b) Hiperemesis Gravidarum, (c) Perdarahan per vaginam,
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FE 1 90.3 91.7 91.3 94.0 93.3 87.0 83.1
FE 3 84.3 84.6 83.0 88.0 87.0 80.3 76.4
90.3 91.7 91.3 94.0 93.387.0 83.1
84.3 84.6 83.0 88.0 87.080.3 76.4
0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0
100.0
Per
sen
tase
Cakupan pemberian Tablet Fe1 dan Fe3 pada Bumil Tahun 2010 - 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 39
(d) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), (e) Kehamilan lewat
waktu, (f) ketuban pecah dini.
Komplikasi dalam persalinan diantaranya (a) Kelainan letak/presentasi janin,
(b) Partus macet/distosia, (c) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia)
(d) Perdarahan pasca persalinan, (e) Infeksi berat/sepsis, (f) Kontraksi dini/persalinan
premature, (g) Kehamilan ganda.
Cakupan penanganan ibu hamil dengan komplikasi pada tahun 2016 mencapai
48.59% ada peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 31.99%.
Peningkatan capaian penanganan ibu hamil dengan komplikasi dalam dua tahun
terakhir menunjukkan adanya perbaikan yang mendasar pada pelayanan ibu hamil di
bidan-bidan dan sarana pelayanan primer. Selain itu ada kemungkinan karena
pencatatan dan pelaporan yang sudah baik pada sarana kesehatan baik di tingkat
primer maupun sekunder. Capaian penanganan komplikasi kebidanan yang masih
jauh dari target merupakan tantangan yang harus bisa dipecahkan bersama.
Kemudian harus adanya pemahaman yang sama terkait dengan definisi operasional
mengenai komplikasi kebidanan sehingga dalam pencatatan dan pelaporan akan lebih
baik kedepannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 33.
Gambar 5.8. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di Provinsi Kalimantan tahun 2010 – 2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
13.3
42.2 42
53.2
45.1
36.3
48.59
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 2010 - 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 40
7. Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat
derajat kesehatan perempuan. Penurunan AKI juga merupakan salah satu target
MDGs yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi
sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu.
Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan
gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus
insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah
melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan 100.000 kelahiran hidup.
Setiap periode kehamilan hingga masa nifas berisiko mengalami kematian
maternal apabila mengalami komplikasi. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu
yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu
Maternal (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada
sektor kesehatan.
Untuk mengurangi AKI telah dilakukan berbagai upaya diantaranya
meningkatkan kesehatan ibu dimasyarakat dengan : (1) Program Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi; (2) Kelas ibu hamil; (3) Program kemitraan
bidan dan dukun serta (4) Rumah tunggu kelahiran. Disamping itu juga dengan
meningkatkan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
dengan : (1) Pelayanan Antenatal terpadu ( HIV-AIDS, TB dan Malaria, Gizi dan
Penyakit tidak menular ); (2) Pelayanan KB berkualitas dan berkesinambungan; (3)
Pertolongan persalinan, nifas dan KB oleh tenaga kesehatan.
AKI Kalimantan Tengah masih mengikuti angka nasional yaitu hasil Survei
Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007 sebesar 228 per 100.000
kelahiran hidup kemudian meningkat lagi angka kematian ibu (yang berkaitan dengan
kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per100.000 kelahiran hidup
berdaarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012.
Kemudian hasil SUPAS 2015 AKI mengalami penurunan menjadi 305 per 100.000
kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu maternal yang dilaporkan di Provinsi
Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 sebanyak 74 kasus lebih sedikit dari jumlah
kasus kematian ibu tahun 2015 sebanyak 80 kasus. Trend kasus kematian ibu dalam
beberapa tahun terakhir sedikit mengalami penurunan jumlah kasus, ini menjadi
tantangan bagi seluruh stakeholder yang berkecimpung di bidang kesehatan. Jumlah
kematian terbanyak pada masa ibu bersalin dan penyebab terbanyak akibat
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 41
komplikasi dalam persalinan seperti perdarahan dan kelahiran yang sulit. Jumlah
kematian ibu maternal tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 19 kasus,
diikuti oleh Kotawaringin Barat sebanyak 11 kasus dan Kabupaten Kapuas serta
Seruyan masing-masing 7 kasus. Jumlah kasus kematian ibu maternal pada setiap
kabupaten kota masih belum bisa menggambarkan permasalahan kesehatan ibu pada
suatu wilayah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada (Lampiran, Tabel: 6). Trend jumlah
kematian ibu maternal dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.
Gambar 5.9. Jumlah Kematian Ibu Maternal di ProvinsiKalimantan Tengah tahun 2010 – 2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Dari gambar diatas jumlah kasus kematian ibu maternal secara umum
mengalami sedikit penurunan jumlah kasus kematian. Perlu adanya upaya-upaya
yang inovatif untuk menurunkan AKI tersebut, salah satunya adalah Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Program ini
menitikberatkan pada upaya perencanaan persalinan untuk mencegah terjadinya
komplikasi di tingkat masyarakat.
Penguatan primary health care (UKP dan UKM); beberapa aspek yang saling
berinteraksi dalam kematian ibu perlu mendapat perhatian, antara lain aspek klinis,
aspek pelayanan kesehatan dan faktor non kesehatan. Diperlukan kesamaan persepsi
dan pengertian semua pihak mengenai pentingnya peran aspek klinik, aspek
pelayanan kesehatan dan faktor non kesehatan dalam penangananan masalah
kematian ibu sehingga strategi untuk mengatasinya harus merupakan integrasi yang
menyeluruh dari berbagai aspek tersebut.
8073
62
73
101
8074
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Kematian Ibu
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 42
8. Pelayanan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk
mengurangikematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan
(di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan,
dan terlalu tua melahirkan (diatas usia 35 tahun). Keluarga berencana (KB)
merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan
keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB
menyediakan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi laki-laki dan perempuan
untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak,
berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak.
Baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk menetapkan berapa
jumlahanak yang akan dimiliki dan kapan akan memiliki anak. Melalui tahapan
konseling pelayanan KB, pasangan usia subur (PUS) dapat menentukan pilihan
kontrasepsi sesuai dengan kondisidan kebutuhannya berdasarkan informasi yang
telah mereka pahami, termasuk keuntungan dan kerugian, risiko metode kontrasepsi
dari petugas kesehatan.
a. Peserta Keluarga Berencana Baru
Peserta Keluarga Berencana (KB) baru adalah Pasangan Usia Subur (PUS)
yang baru pertama kali menggunakan salah satu cara/alat dan/atau PUS yang
menggunakan kembali salah satu cara/alat kontrasepsi setelah mereka berakhir masa
kehamilannya.
Jumlah PUS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sebanyak 471.776 lebih
sedikit bila dibandingkan dengan jumlah PUS pada tahun 2015 sebanyak 483.661.
Peserta KB baru pada tahun 2016 12,6%, lebih sedikit bila dibandingkan dengan
peserta KB baru pada tahun 2015 sebesar 12.9%. Peserta KB baru tersebut
menggunakan kontrasepsi sebagai berikut: 1) MKJP: Tahun 2016 IUD (2,3%), MOP
(0,19%), MOW (1.4%) dan Implant (12.2%) 2) NON MKJP: Tahun 2016 Kondom
(3,6%), Suntik (47,2%) dan PIL (33,2%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 43
Gambar 5.10 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Peserta KB Baru Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber : BKKBN Provinsi kalimantan Tengah Tahun 2017
Sebagian besar peserta KB baru mempergunakan kontrasepsi non MKJP
yang membutuhkan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan untuk menjaga
kelangsungan pemakaian kontrasepsi. Proporsi pemakai kontrasepsi suntikan cukup
besar yaitu 47,0% dan terendah adalah MOP yang hanya 0.19%, hal tersebut dapat
dipahami karena akses untuk memperoleh pelayanan suntikan relatif lebih mudah,
sebagai akibat tersedianya jaringan pelayanan sampai di tingkat desa/kelurahan
sehingga dekat dengan tempat tinggal peserta KB.
Partisipasi pria (bapak) untuk menjadi peserta KB baru dengan
mempergunakan kontrasepsi MOP (hanya 0,19%) dan kondom (hanya 3,6%),
karena terbatasnya pilihan kontrasepsi yang disediakan bagi pria, dan sebagian pria
masih beranggapan bahwa KB merupakan urusan ibu (istri), sehingga ibu (istri) yang
menjadi sasaran.
b. Peserta KB Aktif
Peserta KB aktif adalah akseptor yang pada saat ini memakai kontrasepsi
untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Cakupan peserta KB aktif
adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan PUS di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat
pemanfaatan kontrasepsi di antara PUS.
Cakupan peserta KB aktif Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 78,1%
lebih banyak bila dibandingkan dengan persentase KB aktif pada 2015 sebesar
sebesar 77.9%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
IUD2%
MOP0%MOW
2%
IMPLAN12%
SUNTIK47%
PIL33%
KONDOM4%
Alat Kontrasepsi Peserta KB Baru
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 44
Gambar 5.11 Persentase Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber : BKKBN Provinsi kalimantan Tengah Tahun 2017
Gambar di atas menunjukkan bahwa Kabupaten dengan persentase peserta
KB aktif tertinggi ialah Kota Palangka Raya sebesar 85,5%, kemudian Kabupaten
Pulang Pisau 82,4%, dan Kabupaten Sukamara sebesar 81,2%. Sedangkan
Kabupaten dengan persentase peserta KB aktif terendah ialah Kabupaten
Kotawaringin Barat sebesar 71,2%, kemudian Kabupaten Seruyan sebesar 71,6%
dan Kabupaten Barito Selatan sebesar 76,4%.
Perkembangan peserta KB aktif di Provinsi Kalimantan Tengah dalam
beberapa tahun terakhir memperlihat angka yang berfluktuasi, namun dalam dua
tahun terakhir sedikit mengalami penurunan yaitu tahun 2013 dan tahun 2014,
kemudian sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2016. Tingkat prevalensi
Peserta KB Aktif adalah perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
Peserta KB Aktif, dibandingkan dengan jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS)
yang terdapat di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode yang sama. Trend
peserta KB aktif dari tahun 2009 s.d 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Kotawaringin Barat
Seruyan
Barito Selatan
Kapuas
Kotawaringin Timur
KALTENG
Katingan
Lamandau
Barito Utara
Murung Raya
Gunung Mas
Barito Timur
Sukamara
Pulang Pisau
Palangka Raya
71.2
71.6
76.4
77.3
78.1
78.1
78.3
78.8
79.3
79.4
80.2
80.5
81.8
82.4
85.5
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 45
Gambar 5.12 Cakupan Peserta KB Aktif Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 – 2016
Sumber : BKKBN Provinsi kalimantan Tengah Tahun 2017
B. KESEHATAN ANAK
Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk
mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta
untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Upaya pemeliharaan kesehatan
anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan,
dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan untuk mampu menurunkan angka
kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan anak adalah Angka
Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita
(AKABA). Berdasarkan hasil Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) tahun 2015,
menunjukan hasil bahwa secara nasional AKB berada pada angka 21,80 Per 1000
kelahiran hidup, sedangkan AKABA pada angka 25,74 Per 1000 kelahiran hidup. Hasil
SUPAS 2015 untuk Provinsi Kalimantan Tengah adalah AKI 24,6 per 1000 kelahiran
hidup, Angka Kematian Anak Balita 4,9 Per 1000 kelahiran hidup dan AKABA 29,4 Per
1000 kelahiran hidup. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal
(0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap
56% kematian bayi.
Untuk mencapai target penurunan AKB pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah yaitu sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup maka peningkatan
akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir (neonatal) menjadi prioritas utama.
Komitmen global dalam SDGs menetapkan target terkait kematian anak yaitu
74%78.20% 79.30%
85%
77%
54.50%
77.90% 78.10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Persentase KB Tahun 2009 - 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 46
menurunkan angka kematian anak hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-
2016.
Data dan informasi yang akan disajikan berikut ini menerangkan berbagai indikator
kesehatan anak yang meliputi prevalensi berat badan lahir rendah (BBLR),
penanganan komplikasi neonatal, kunjungan neonatal, pelayanan kesehatan bayi,
inisiasi menyusu dini, pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A, penimbangan
balita di Posyandu, imunisasi dasar, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan
pada siswa SD/setingkat, pelayanan kesehatan peduli remaja, pelayanan kesehatan
pada kasus kekerasan anak, dan pelayanan kesehatan anak terlantar dan anak
jalanan di panti asuhan.
1. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
BBLR terjadi karena ibu berstatus gizi tidak baik seperti KEK, anemia, malaria
dan menderita penyakit menular sexual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat
kehamilan. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) merupakan bayi dengan berat lahir
kurang dari 2500 gram yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam
pertama setelah lahir. Bayi yang lahir BBLR merupakan manifestasi dari keadaan
kurang gizi pada janin saat dalam kandungan. Bayi yang lahir BBLR kemungkinan
meninggal dunia sebelum berumur satu tahun 10-17 kali lebih besar dari bayi yang
dilahirkan dengan berat badan normal. Jadi, untuk menuju kualitas sumber daya
manusia dalam arti kemampuan intelektual yang tinggi, maka BBLR harus dicegah.
Jumlah kasus BBLR Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sebanyak 645 kasus
atau sekitar 1,5% dari total jumlah lahir hidup yang ditimbang, jummlah tersebut
lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah BBLR pada tahun 2015 sebanyak 556 kasus
atau 1.2% dari jumlah kelahiran hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
(Lampiran Tabel 37). Kabupaten dengan persentase kasus BBLR paling banyak
adalah Kabupaten Sukamara sebanyak 5,1%, diikuti oleh Kabupaten Barito Timur
sebanyak 2,5% dan Kabupaten Barito Selatan serta Kabupaten Kapuas dengan
persentase masing-masing 2,4%. Sedangkan Kabupaten kota yang paling sedikit
persentase kasus BBLR nya adalah Kota Palangka Raya sebesar 0,1% kemudian
Kabupaten Murung Raya dengan persentase 0,3% dan Kabupaten Gunung Mas
sebesar 0.8%. Perkembangan jumlah kasus BBLR dari tahun 2008 s/d tahun 2016
dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 47
Gambar 5.13 Perkembangan Jumlah Kasus BBLR Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 s.d 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2017
2. Penanganan Komplikasi Neonatal
Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan atau
kelainan yangdapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia,
ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat
lahir <2.500 gram), sindroma gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun
yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan Manajemen
Terpadu Bayi Muda (MTBM).
Penanganan neonatal dengan komplikasi adalah penanganan terhadap
neonatal sakitdan atau neonatal dengan kelainan atau komplikasi/kegawatdaruratan
yang mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau
perawat) terlatih baik dirumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana
pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan sesuai standar antara lain sesuai dengan
standar MTBM, manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, manajemen Bayi Berat Lahir
Rendah, pedoman pelayanan neonatal essensial ditingkat pelayanan kesehatan dasar,
PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya.
Pada gambar berikut ini disajikan gambaran cakupan penanganan neonatal
dengan komplikasi menurut Kabupaten/Kota tahun 2016.
369
710747
674
746
484535 556
645
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kasus BBLR
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 48
Gambar 5.14 Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatal Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Capaian penanganan neonatal dengan komplikasi pada tahun 2016 di Provinsi
Kalimantan Tengah hanya sebesar 32,3% lebih besar dibandingkan dengan capaian
pada tahun 2015 sebesar 28.8%. Walaupun ada peningkatan namun capaian ini
masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Namun masih terdapat disparitas yang
cukup besar antar kabupaten/kota. Capaian tertinggi diperoleh Kabupaten
Kotawaringin Barat sebesar 76.9% diikuti oleh Kabupaten Pulang Pisau sebesar
60.2% dan Kabupaten Murung Raya sebesar 50.5%. Capaian terendah terdapat di
Kota Palangka Raya sebesar 1.0%, kemudian Kabupaten Seruyan sebesar 6,8% dan
Kabupaten Sukamara sebesar 9,3%.
3. Kunjungan Neonatus
Kunjungan Neonatus (KN) adalah kunjungan yang dilakukan oleh petugas
kesehatan ke rumah ibu bersalin, untuk memantau dan memberi pelayanan
kesehatan untuk ibu dan bayinya. Pada Permenkes 741/Th. 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK), KN dibagi menjadi 3, yaitu: KN1
adalah kunjungan pada 0-2 hari KN2 adalah kunjungan 2-7 hari dan KN3 adalah
kunjungan setelah 7-28 hari.
Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standart
yang di berikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3
kali,selama periode 0 sampai 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun
melalui kunjungan rumah. Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
Palangka Raya
Seruyan
Sukamara
Barito Timur
Barito Selatan
Gunung Mas
Kapuas
Lamandau
Barito Utara
KALTENG
Katingan
Kotawaringin Timur
Murung Raya
Pulang Pisau
Kotawaringin Barat
1.0
6.8
9.3
12.4
15.7
16.9
19.2
25.9
29.8
32.3
36.1
45.8
50.5
60.2
76.9
Penanganan Komplikasi Neonatus 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 49
sesuai standart yang di berikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali,
selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah bayi lahir.
Kunjungan Neonatus merupakan kunjungan bayi hingga usia kurang dari satu
bulan. Perlunya bayi usia kurang dari 1 bulan untuk melakukan pemeriksaan karena
bayi usia <1 bulan merupakan golongan umur yang paling rentan atau memiliki
resiko gangguan kesehatan paling tinggi. Dalam melaksanakan pelayanan neonatus,
petugas kesehatan di samping melakukan pemeriksaan kesehatan bayi juga
melakukan konseling perawatan bayi kepada ibu.
Gambar 5.15 Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2017
Dari gambar diatas diketahui capaian KN1 untuk Provinsi Kalimantan Tengah
pada tahun 2016 sebesar 96.4% sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar
95.7%. Capaian tertinggi adalah Kabupaten Sukamara (108,5%), Kabupaten Barito
Utara (102%), dan Kabupaten Pulang Pisau dan Seruyan dengan capaian masing-
masing 100%. Sedangkan Kabupaten yang capaian yang paling rendah adalah
Kabupaten Lamandau (86.5%), Barito Selatan (88.5%) dan Kabupaten Murung Raya
(90,2%). Secara umum capaian semua kabuapaten kota telah mengalami
peningkatan bila dibandingkan dengan dengan tahun sebelumnya. Perlu ada upaya
yang lebih baik lagi agar semua kabupaten bisa mencapai 100%.
Cakupan kunjungan KN lengkap merupakan gambaran pelayanan kesehatan
pada neonatal bulan pertama setelah kelahiran. Pelayanan kesehatan neonatal
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Lamandau
Barito Selatan
Murung Raya
Kapuas
Gunung Mas
Barito Timur
KALTENG
Palangka Raya
Kotawaringin Timur
Kotawaringin Barat
Katingan
Seruyan
Pulang Pisau
Barito Utara
Sukamara
86.5
88.5
90.2
91.7
92.4
95.6
96.4
96.8
97.6
99.4
99.7
100.0
100.0
102.0
108.5
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 50
dilaksanakan oleh dokter spesialis anak/dokter//bidan/perawat terlatih, baik difasilitas
kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Setiap neonatal harus diberikan
pelayanan kesehatan sedikitnya dua kali pada minggu pertama, dan satu kali pada
minggu kedua setelah lahir. Gambaran cakupan kunjungan KN lengkap menurut
Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 dapat dilihat pada
gambar berikut ini.
Gambar 5.16 Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2017
Pada gambar di atas terlihat bahwa pencapaian indikator KN lengkap cukup
baik di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sebesar 93% lebih tinggi bila
dibandingkan dengan capaian KN lengkap pada tahun 2015 sebesar 92.3%. Capai ini
harus ditingkat pada kabuten yang capaian masing dibawah target. Informasi lebih
lanjut mengenai kunjungan neonatal dapat dilihat pada lampiran 38.
4. Jumlah Bayi Yang Diberi ASI Ekslusif
ASI adalah hadiah yang sangat berharga yang dapat diberikan kepada bayi,
dalam keadaan miskin mungkin merupakan hadiah satu-satunya, dalam keadaan
sakit mungkin merupakan hadiah yang menyelamatkan jiwanya (UNICEF). Oleh
sebab itu pemberian ASI perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 (enam)
bulan dan tetap mempertahankan pemberian ASI dilanjutkan bersama makanan
pendamping sampai usia 2 (dua) tahun.
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Kapuas
Barito Selatan
Lamandau
Murung Raya
Kotawaringin Timur
Gunung Mas
KALTENG
Barito Timur
Palangka Raya
Seruyan
Pulang Pisau
Katingan
Kotawaringin Barat
Barito Utara
Sukamara
84.8
85.5
86.5
87.1
88.0
90.9
93.0
95.6
96.2
97.2
98.0
98.3
99.2
101.4
103.6
KN Lengkap 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 51
Peningkatan pengetahuan tentang pemberian ASI ekslusif kepada masyarakat
terutama kepada ibu mulai sejak hamil sampai melahirkan. Konseling ASI eksklusif
dilakukan bertujuan peningkatan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Cakupan
pemberian ASI ekslusif di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 terlihat pada
gambar di bawah ini.
Gambar 5.17 Persentase Bayi Yang Diberi ASI Ekslusif Pada Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Gambar diatas memperlihatkan bahwa cakupan pemberian ASI Ekslusif pada
bayi rata-rata di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 hanya mencapai
20.5% lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 27.58%. Cakupan
pemberian ASI eksklusif di Kalimantan Tengah paling tinggi di Kabupaten
Kotawaringin Barat yang mencapai 47.8% diikuti oleh Kabupaten Pulang Pisau 41.7%
dan Kabupaten Lamandau yang mencapai 40.1%. Sedangkan yang paling rendah
adalah Kabupaten Murung Raya 4.4% persen diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin
Timur 4,8% dan Kabupaten Barito Utara sebesar 5,5%.
Beberapa hal yang menghambat pemberian ASI eksklusif diantaranya adalah:
1). Rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga lainnya mengenai manfaat ASI dan
cara menyusui yang benar.
2). Kurangnya pelayanan konseling laktasi dan dukungan dari petugas kesehatan.
3). Faktor sosial budaya.
4). Kondisi yang kurang memadai bagi para ibu yang bekerja.
5). Gencarnya pemasaran susu formula.
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
Murung Raya
Kotawaringin Timur
Barito Utara
Gunung Mas
Katingan
Palangka Raya
KALTENG
Barito Selatan
Sukamara
Seruyan
Kapuas
Barito Timur
Lamandau
Pulang Pisau
Kotawaringin Barat
4.4
4.8
5.5
9.5
13.5
15.0
20.5
25.3
25.8
33.8
33.8
37.0
40.1
41.7
47.8
ASI Eksklusif 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 52
5. Pelayanan Kesehatan Bayi
Bayi juga merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan
kesehatan maupun serangan penyakit. Kesehatan bayi dan balita harus dipantau
untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan
kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi
ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita. Pelayanan
kesehatan pada bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan11 bulan dengan
memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) minimal
4kali, yaitu pada 29 hari – 2 bulan, 3 – 5 bulan, 6 – 8 bulan dan 9 – 12 bulan sesuai
standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Pelayanan ini terdiri dari penimbangan berat badan, pemberian imunisasi
dasar (BCG,DPT/ HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini
Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, dan penyuluhan
perawatan kesehatan bayiserta penyuluhan ASI Eksklusif, pemberian makanan
pendamping ASI (MP ASI) dan lain-lain.
Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah
dalam meningkatan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar,
mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan
dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bayi diperlukan peran serta
masyarakat dan kader sehingga bagi ibu-ibu yang memiliki bayi secara rutin
melakukan pemeriksaan kesehatan ke sarana kesehatan baik sarana kesehatan
pemerintah maupun swasta. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat diperlukan
kerjasama lintas sektoral seperti BPM Des, PKK dan lintas sektor terkait. Selain itu
untuk meningkatkan kunjungan bayi perlu mengaktifkan kembali pokjanal posyandu,
desa siaga, penyuluhan serta inovasi kegiatan di posyandu
Gambaran capaian pelayanan kesehatan bayi menurut kabupaten Kota di
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 53
Gambar 5.18 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Pada Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2017
Dari gambar diatas diketahui bahwa cakupan pelayanan kesehatan bayi pada
tahun 2016 untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 73,8% lebih rendah
dibandingkan tahun 2015 sebesar 81.9%. Kabupaten dengan capaian tertinggi adalah
Kabupaten Katingan sebesar 99,4%, diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Barat
sebesar 91,9% dan Kabupaten Pulang Pisau sebesar 90.5%. Sedangkan capaian
terendah adalah Kabupaten Barito Timur sebesar 46,7%, kemudian Kabupaten
Murung Raya sebesar 48,1% dan Kabupaten Lamandau sebesar 53.3%. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 40.
6. Imunisasi
Berbagai penyakit yang sesungguhnya dapat dicegah dengan imunisasi.
Beberapa penyakit menular yang termasuk kedalam Penyakit yang Dapat Dicegah
dengan Imunisasi (PD3I) antara lain : Difteri, Tetanus,Hepatitis B, radang selaput
otak, radang paru-paru, pertusis, dan polio. Anak yang telah diberiimunisasi akan
terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapatmenimbulkan
kecacatan atau kematian.
Secara alamiah sistem kekebalan tubuhakan membentuk zat anti yang disebut
antibodi untuk melumpuhkan antigen. Pada saat pertama kali antibodi “berinteraksi”
dengan antigen, respon yang diberikan tidak terlalu kuat. Hal ini disebabkan antibodi
belum “mengenali” antigen. Pada interaksi antibodi-antigen yangke-2 dan seterusnya,
sistem kekebalan tubuh sudah memiliki “memori” untuk mengenaliantigen yang
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Barito Timur
Murung Raya
Lamandau
Sukamara
Kapuas
Seruyan
Kotawaringin Timur
Palangka Raya
Gunung Mas
KALTENG
Barito Selatan
Barito Utara
Pulang Pisau
Kotawaringin Barat
Katingan
46.7
48.1
53.3
64.5
65.1
68.5
69.0
70.5
72.2
73.8
76.7
87.8
90.5
91.9
99.4
Yankes Bayi 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 54
masuk ke dalam tubuh, sehingga antibodi yang terbentuk lebih banyak dan dalam
waktu yang lebih cepat.
Proses pembentukan antibodi untuk melawan antigen secara alamiah disebut
imunisasi alamiah. Sedangkan program imunisasi melalui pemberian vaksin adalah
upaya stimulasi terhadap sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam
upaya melawan penyakit dengan melumpuhkan “antigen” yang telah dilemahkan
yang berasal dari vaksin. Imunisasi adalah suatu cara untuk
menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu
penyakit, sehingga bila kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit
atau hanya sakit ringan.
Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk
terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi diberikan kepada populasi yang
dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, anak usia sekolah, wanita
usia subur, dan ibu hamil.
a. Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Pemerintah telah menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata untuk mencapai
target yang telah ditetapkan, khususnya untuk menurunkan angka kematian anak.
Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0 – 11 bulan) untuk
memberikan kekebalan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
(PD3I). Tanpa imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan
dan kematian. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan
pencapaian Universal Child Immunization (UCI) desa/ kelurahan, yaitu minimal 80%
bayi didesa/ kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
Sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi
adalah Universal Child Immunization atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah
gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang
ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Target UCI
pada Renstra adalah sebesar 95%. Indikator keberhasilan GAIN UCI mengacu pada
RPJMN Tahun 2010-2014 dengan target tahun 2012 mencapai UCI 90% dan 85%
bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan
campak. Pencapaian UCI desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
terlihat pada gambar berikut.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 55
Gambar 5.19 Cakupan Desa/Kelurahan UCI Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2017
Gambar diatas menunjukan bahwa capaian UCI untuk Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2016 adalah 66% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015
sebesar 68.75% lebih rendah lagi bila dibandingkan dengan capaian UCI pada tahun
2014 sebesar 70.1%. Ada 4 kabupaten dengan cakupan UCI Desa/Kelurahan diatas
80% yaitu Kabupaten Barito Utara (94%), Kotawaringin Barat (93%), Lamandau
(90%) dan Barito Timur (84%). Sedangkan capaian UCI terendah adalah Kabupaten
Murung Raya sebesar 40%, diikuti oleh Kabupaten Kapuas 41% dan Kabupaten
Seruyan 52%.
Masih banyak kabupaten kota yang belum mencapai target yang telah
ditetapkan. Kurangnya dana operasional untuk imunisasi baik rutin maupun
tambahan, dan tidak tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Selain itu
juga kurangnya koordinasi lintas sektor termasuk pelayanan kesehatan swasta,
kurang sumber daya yang memadai serta kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang program dan manfaat imunisasi.
Indikator UCI akan memberikan gambar sejauh mana keterlibatan semua
pemangku kepentingan di daerah. Perkembangan UCI di Provinsi Kalimantan Tengah
dari tahun 2010 s.d 2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
0 20 40 60 80 100
Murung Raya
Kapuas
Seruyan
Palangka Raya
Kotawaringin Timur
Gunung Mas
KALTENG
Katingan
Pulang Pisau
Sukamara
Barito Selatan
Barito Timur
Lamandau
Kotawaringin Barat
Barito Utara
40
41
52
53
60
65
66
66
72
75
77
84
90
93
94
UCI Per Kabupaten/Kota 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 56
Gambar 5.20 Perkembangan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 2010 – 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2017
Gambar diatas memperlihatkan bahwa pencapaian UCI desa/kelurahan rata-
rata di Provinsi Kalimantan Tengah tahun dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.
Pada tahun 2013 capaian UCI-nya mencapai 73.9% kemudian mengalami penurunan
menjadi 70.1% pada tahun 2014, kembali mengalami penurunan pada tahun 2015
menjadi 68.75% dan turun kembali menjadi 66% pada tahun 2016. Ini memberikan
indikasi dan gambaran bahwa kinerja kita dalam penanganan masalah imunisasi
memerlukan inovasi yang lebih efektif agar capaian UCI akan menjadi lebih baik di
masa yang akan datang.
b. Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi
Sasaran imunisasi yang dilaksanakan melalui program pemerintah adalah:
imunisasi rutin (bayi, WUS, Catin dan anak usia SD) dan imunisasi tambahan (bayi
dan anak). Sebagai salah satu kelompok yang menjadi sasaran program imunisasi,
setiap bayi wajib mendapatkan lima imunisasi dasar lengkap (LIL) yang terdiri dari : 1
dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 3 dosis hepatitis B, dan 1 dosis campak. Dari
kelima imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak merupakan
imunisasi yang mendapat perhatian lebih yang dibuktikan dengan komitmen
Indonesia pada lingkup ASEAN dan SEARO untuk mempertahankan cakupan
imunisasi campak sebesar 90%. Hal ini terkait bahwa campak adalah salah satu
penyebab utama kematian pada balita. Dengan demikian pencegahan campak
memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita.
76.5 77.3
72.873.9
70.168.72
66
60
65
70
75
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 2010 – 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 57
Cakupan imunisasi campak Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sebesar
82,9%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 74.94%. Ada
peningkatan yang cukup signifikan terkait imunisasi campak pada bayi. Pada tingkat
kabupaten/kota cakupan imunisasi campak yang mencapai > 90% sebanyak 5
kabupaten yaitu Kabupaten Barito Timur (101,6%), Kabupaten Lamandau (101,6%),
Kabupaten Barito Utara (98,4%), Kabupaten Kotawaringin Barat (92,1%) dan
Kabupaten Pulang Pisau (90,1%). sedangkan kabupaten kota yang paling rendah
capaian imunisasi campaknya adalah Kabu[[paten Sukamara (71,7%), Kota Palangka
Raya (74,4%) dan Kabupaten Katingan serta Kabupaten Gunung Mas dengan
capaian masing-masing (75,4%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar
dibawah ini.
Gambar 5.21 Persentase Cakupan Imunisasi Campak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Program imunisasi pada bayi mengharapkan agar setiap bayi mendapatkan
kelima jenis imunisasi dasar lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan
5 jenis imunisasi dasar tersebut diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap.
Capaian indikator ini di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sebesar 75%.
Lebih besar bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 64.76%.
Angka ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Sebanyak
satu kabupaten dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 90%, yaitu Barito Utara.
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Sukamara
Palangka Raya
Gunung Mas
Katingan
Seruyan
Barito Selatan
Kotawaringin Timur
Kapuas
KALTENG
Murung Raya
Pulang Pisau
Kotawaringin Barat
Barito Utara
Lamandau
Barito Timur
71.774.475.475.475.776.2
80.182.282.983.1
90.192.1
98.4100.6101.6
CAKUPAN CAMPAK TAHUN 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 58
Gambar 5.22 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2017
Gambar diatas ada tiga kabupaten dengan capaian imunisasi dasar lengkap
pada bayi yang tertinggi pada tahun 2016 adalah di Kabupaten Lamandau sebesar
98,1% diikuti oleh Barito Utara sebesar 94.2%, dan Kabupaten Kotawaringin Barat
sebesar 91.4%. Sedangkan tiga kabupaten dengan capaian terendah adalah
Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 64.0%, diikuti oleh Kabupaten Katingan
sebesar 66.5%, dan Kabupaten Kapuas sebesar 66.6%. Untuk lebih lengkap
mengenai data dan informasi terkait imunisasi dasar pada bayi yang menurut
kabupaten/kota tahun 2015 terdapat pada lampiran 43.
7. Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi
Kurang Vitamin A (KVA) masih merupakan masalah yang tersebar diseluruh
dunia terutama di negara berkembang dan dapat terjadi pada semua umur terutama
pada masa pertumbuhan. KVA dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai jenis
penyakit yang merupakan “Nutrition Related Diseases” yang dapat mengenai
berbagai macam anatomi dan fungsi dari organ tubuh seperti menurunkan sistem
kekebalan tubuh dan menurunkan epitelisme sel-sel kulit. Salah satu dampak kurang
Vitamin A adalah kelainan pada mata yang umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan
– 4 tahun yang menjadi penyebab utama kebutaan di negara berkembang.
Pemberian kapsul vitamin A dilakukan terhadap bayi (6-11 bulan) dengan
dosis 100.000 SI, anak balita (12-59 bulan) dengan dosis 200.000 SI, dan ibu nifas
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Kotawaringin Timur
Katingan
Kapuas
Gunung Mas
Sukamara
Barito Selatan
Seruyan
Palangka Raya
KALTENG
Murung Raya
Pulang Pisau
Barito Utara
Kotawaringin Barat
Barito Timur
Lamandau
64.066.566.668.0
71.271.2
73.574.675.076.7
82.884.7
91.494.2
98.1
Imunisasi Lengkap Tahun 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 59
diberikan kapsul vitamin A 200.000 SI, sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A
yang cukup melalui ASI. Pemberian Kapsul Vitamin A diberikan secara serentak setiap
bulan Februari dan Agustus padabalita usia 6-59 bulan.
Cakupan Pemberian vitamin A pada bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada
tahun 2016 adalah 84,46% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar
48.74%. Data cakupan pemberian vitamin A pada bayi menunjukan bahwa masih ada
2 kabupaten yang capaiannya masih dibawah 80% yaitu Kabupaten Kotawaringin
Timur dan Kabupaten Barito Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran
tabel 44.
8. Cakupan Pemberian Vitamin A pada Anak Balita dan Balita
Salah satu program penanggulangan KVA yang telah dijalankan adalah
dengan suplementasi kapsul Vitamin A dosis tinggi 2 kali pertahun pada Balita dan
ibu nifas untuk mempertahankan bebas buta karena KVA dan mencegah
berkembangnya kembali masalah Xerofthalmia dengan segala manifestasinya
(gangguan penglihatan, buta senja dan bahkan kebutaan sampai kematian).
Disamping itu pemantapan program distribusi kapsul Vitamin A dosis tinggi juga
dapat mendorong tumbuh kembang anak serta meningkatkan daya tahan anak
terhadap penyakit infeksi, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan
kematian pada bayi dan anak.
Balita yang dimaksud dalam program distribusi kapsul Vitamin A adalah anak
umur 12–59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi. Kapsul Vitamin A
dosis tinggi terdiri dari kapsul vitamin A berwarna merah dengan dosis 200.000 SI
yang diberikan pada anak umur 12-59 bulan dan diberikan pada bulan Februari dan
Agustus setiap tahunnya.
Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada anak balita tahun 2016 adalah
sebesar 84,82% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 78.62%.
Ada tiga kabupaten yang memiliki cakupannya masih rendah yaitu kurang dari 85
persen yaitu Kabupaten Sukamara (53,25%), Kabupaten Kotawaringin Timur
(58,13%), Kabupaten Kapuas (83,55%), Kabupaten Gunung Mas (84,15%) dan
Kabupaten Murung Raya (77,71%). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran
tabel 44.
Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada Balita tahun 2016 sebesar 79,31%
lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 76.24%. Capaian tertinggi pemberian
vitamin A pada balita adalah Kabupaten Barito Timur sebesar 106,63%. Sedangkan
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 60
yang cakupannya terendah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 45,15%.
Lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel 44.
Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita selama 6 tahun terakhir
(2010-2016) dapat dilihat dalam gambar berikut ini:
Gambar 5.23 Cakupan Pemberian Kapsul Vit. A pada Balita di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010–2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Dari grafik diatas secara umum terlihat perkembangan cakupan pemberian
kapsul vitamin A pada balita dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi dan
cenderung naik turun. Masih diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan cakupan
pemberian kapsul vitamin A pada Balita. Upaya tersebut antara lain melalui
peningkatan integrasi pelayanan kesehatan anak, sweeping pada daerah yang
cakupannya masih rendah dan memaksimalkan kampanye pemberian kapsul vitamin
A. Lebih jelasnya mengenai data pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak
balita dapat dilihat pada lampiran tabel 44.
9. Cakupan Penimbangan Baduta di Posyandu (D/S)
Penimbangan terhadap bayi dan balita yang dilakukan di posyandu
merupakan upaya masyarakat memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan
balita yang dintegrasikan dengan pelayanan kesehatan dasar lain (KIA, Imunisasi,
Pemberantasan Penyakit). Partisipasi masyarakat dalam penimbangan di posyandu
tersebut digambarkan dalam perbandingan jumlah baduta yang ditimbang (D)
dengan jumlah balita seluruhnya (S). Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam
penimbangan di posyandu maka semakin baik pula data yang dapat menggambarkan
status gizi balita.
75.16
73.75
78.89
71.32
81.32
76.24
79.31
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vitamin A Pada Balita 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 61
Hasil penimbangan, dapat mengetahui apakah seorang anak terlalu cepat
bertambahberat badannya dibandingkan usianya atau tidak bertambah berat
badannya. Untuk itumemerlukan pemeriksaan berat badan anak lebih lanjut terkait
dengan tinggi badannya, yangdapat menentukan apakah seorang anak mempunyai
berat badan berlebih/kurang.
Kegiatan penimbangan anak baduta di Posyandu (D/S) menjadi salah satu
indikator yang ditetapkan pada Renstra Kementerian Kesehatan. Indikator ini
berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan pelayanan kesehatan
dasar khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang pada balita.
Dengan cakupan D/S yang tinggi, diharapkan semakin tinggi pula cakupan vitamin A,
cakupan imunisasi dan semakin rendah prevalensi masalah gizi. Cakupan
penimbangan Baduta di posyandu (D/S) di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun
2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 5.24. Persentase D/S Baduta Yang di Timbang Per Kabupaten/Kota Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2017
Pada gambar diatas diketahui bahwa cakupan penimbangan baduta pada
tingkat provinsi pada tahun 2016 sebesar 57,7% lebih rendah dibandingkan tahun
2015 sebesar 59.69%. Capaian ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 80%. Kabupaten yang memiliki capaian tertinggi adalah Kabupaten
Lamandau sebesar 85.2%, diikuti oleh Kabupaten Pulang Pisau sebesar 76,4%, dan
Kota Palangka Raya sebesar 75,4%. Sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten
Kotawaringin Timur sebesar 44.4% diikuti oleh Kabupaten Kapuas sebesar 48% dan
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
Kotawaringin Timur
Kapuas
Barito Selatan
Seruyan
Murung Raya
Katingan
Barito Utara
KALTENG
Gunung Mas
Sukamara
Barito Timur
Kotawaringin Barat
Palangka Raya
Pulang Pisau
Lamandau
44.4
48.0
51.9
52.2
55.2
55.3
57.3
57.7
59.0
62.6
68.4
69.8
75.4
76.4
85.2
D/S Baduta 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 62
Kabupaten Barito Selatan 51.9%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel no
45.
Banyak hal dapat mampengaruhi tingkat pencapaian partisipasi masyarakat
dalam penimbangan di posyandu antara lain tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan
masyarakat tentang kesehatan dan gizi, faktor ekonomi dan sosial budaya. Dari data
yang ada menggambarkan bahwa pedesaan dan perkotaan tidak memperlihatkan
perbedaan yang menyolok dalam partisipasi masyarakat tetapi yang sangat
berpengaruh adalah faktor ekonomi dan sosial budaya.
10. Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kesehatan bayi dan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan
mereka selalu dalam kondisi optimal. Untuk itu dipakai indikator-indikator yang bisa
menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita, salah
satu diantaranya adalahpelayanan kesehatan anak balita. Adapun batasan anak balita
adalah setiap anak yang beradapada kisaran umur 12 sampai dengan 59 bulan.
Setiap tahapan perkembangan anak adalah masa penting dan setiap anak
memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Pemantauan pertumbuhan dan
mengalami tumbuh kembang yang cepat. Pemantauain pertumbuhan balita meliputi
perkembangan anak bawah lima tahun (balita) perlu dilakukan karena sedang
pengukuran berat badan pertinggi/panjang badan (BB/TB). Ditingkat masyarakat
pemanatauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per umur (BB/U) setiap
bulan di Posyandu, Taman Bermain, Pos PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Taman
Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak serta raudhatul athfal dll.
Pelayanan kesehatan pada anak balita dilakukan oleh tenaga kesehatan dan
memperoleh:
a. Pelayanan Pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun (Penimbangan berat
badan dan pengukuran tinggi badan minimal 8 kali dalam setahun).
b. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari
danAgustus
c. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang balita minimal 2 kali dalam
setahun.
c. Pelayanan Anak Balita Sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu
Balita Sakit (MTBS).
Cakupan pelayanan anak balita (12-59 Bulan) yang mendapat pelayanan
kesehatan (minimal 8 kali) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 sebesar 63,3%
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 63
lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 68.26%. Penurunan ini
mengindikasikan kinerja pelayanan kesehatan yang kurang maksimal yang dilakukan
oleh dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas beserta jaringannya dalam
memberikan pelayanan kesehatan pada balita. Capaian ini masih jauh dari target
yang telah telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah
ini.
Gambar 5.25 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2017
Dari gambar diatas terlihat Kabupaten/kota yang memiliki capaian melebihi
80% yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki capaian tertinggi yaitu
sebesar 93,7%, diikuti oleh Pulang Pisau sebesar 91,2%, dan Kabupaten Barito Timur
sebesar 81.7%. Sedangkan Kabupaten dengan capaian terendah adalah Kabupaten
Sukamara sebesar 24.6%, diikuti oleh Kabupaten Murung Raya sebesar 35.4% dan
Kabupaten Barito Utara sebesar 36.3%. Data lengkap terkait pelayanan kesehatan
anak balita disajikan pada lampiran 46.
11. Penjaringan Kesehatan Pada Siswa SD dan Setingkat
Mulai masuk sekolah merupakan hal penting bagi tahap perkembangan anak.
Banyakmasalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah, seperti misalnya
pelaksanaan Perilaku HidupBersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan
baik dan benar, mencuci tanganmenggunakan sabun, karies gigi, kecacingan,
kelainan refraksi/ketajaman penglihatan danmasalah gizi. Pelayanan kesehatan pada
anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah.
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Sukamara
Murung Raya
Barito Utara
Seruyan
Kapuas
Kotawaringin Timur
KALTENG
Gunung Mas
Lamandau
Barito Selatan
Katingan
Palangka Raya
Barito Timur
Pulang Pisau
Kotawaringin Barat
24.6
35.4
36.3
40.7
47.9
55.9
63.3
65.3
69.5
71.7
76.2
80.0
81.7
91.2
93.7
Cakupan Yankes Pada Anak Balita 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 64
Anak usia sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan
programkesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan
sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari
pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk siswa SD/sederajat kelas 1. Pemeriksaan
kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih
(guru UKS/UKSG dan dokter kecil). Tenaga kesehatan disini adalah tenaga medis,
tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai
tenaga pelaksana UKS/UKGS. Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru
yangditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang
UKS/UKGS. Dokterkecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari
murid kelas 4 dan 5 SD dansetingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil.
Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan
gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan
pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada
khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan pada umumnya.
Cakupan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD dan setingkat yang
mendapat pelayanan kesehatan pada tahun 2016 sebesar 72,5%, lebih tinggi
dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 67.7%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
lampiran pada tabel 49.
Gambar 5.26 Cakupan Sekolah Dasar/Setingkat Yang Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/Setingkat Kelas 1 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2017
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Kapuas
Seruyan
Lamandau
Pulang Pisau
KALTENG
Barito Utara
Katingan
Barito Timur
Sukamara
Palangka Raya
Kotawaringin Timur
Barito Selatan
Gunung Mas
Kotawaringin Barat
Murung Raya
25.3
32.2
38.6
65.5
72.5
73.4
89.7
92.7
93.5
95.1
95.7
96.2
97.8
98.1
0.0
Penjaringan Yankes Kelas 1 SD/Setingkat 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 65
Dari gambar diatas diketahui bahwa sebagian besar kabupaten kota belum
memenuhi target 95%, hanya 5 kabupaten yang telah mencapai target yaitu
Kabupaten Kotawaringin Barat, Gunung Mas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat dan Kota Palangka Raya. Sedangkan capaian terendah terdapat di
Kabupaten Murung Raya 0%, selanjutnya adalah Kabupaten Kapuas sebesar 25,3%
dan Kabupaten Seruyan sebesar 32.2%.
12. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
a. Rasio Tambal Cabut Gigi Tetap
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas meliputi kegiatan
pelayanan dasar gigi dan upaya kesehatan gigi sekolah. Kegiatan pelayanan dasar
gigi adalah tumpatan (penambalan) gigi tetap dan pencabutan gigi tetap. Indikasi
dari perhatian masyarakat adalah bila tumpatan gigi tetap semakin bertambah
banyak berarti masyarakat lebih memperhatikan kesehatan gigi yang merupakan
tindakan preventif, sebelum gigi tetap betul betul rusak dan harus dicabut.
Pencabutan gigi tetap adalah tindakan kuratif dan rehabilitatif yang merupakan
tindakan terakhir yang harus diambil oleh seorang pasien.
Jumlah tumpatan gigi tetap tahun 2016 sebanyak 13,876 lebih banyak
dibandingkan tahun 2015 sebanyak 10.839. Sementara jumlah pencabutan gigi tetap
pada tahun 2016 sebanyak 11.903 lebih sedikit dibandingkan tahun 2015 sebanyak
11.927. Data tersebut menandakan bahwa motivasi masyarakat dalam
mempertahankan gigi geliginya belum maksimal, selain itu sudah semakin banyak
masyarakat yang sadar dan melakukan pemeriksaan gigi geligi. Walaupun sudah ada
peningkatan namun harus tetap diperlukan penyuluhan yang terus menerus agar
masyarakat memeriksakan giginya secara teratur.
Sementara itu rasio tumpatan dan pencabutan gigi tetap tahun 2016 adalah
1,2 lebih tinggi dibbandingkan dengan tahun 2015 adalah 0,9. Hal tersebut
menunjukan bahwa masyarakat mulai mempertahankan gigi geligi, walaupun masih
banyak yang melakukan pencabutan gigi dibandingkan melakukan tumpatan gigi
tetap.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 66
Gambar 5.27 Trend Cakupan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Gambar diatas menunjukan bahwa trend jumlah pencabutan gigi pada tahun
2016 lebih sedikit dibandingkan tumpatan gigi tetapnya (rasio tinggi), menandakan
bahwa masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mulai
memperhatikan kesehatan gigi dan mulut dengan melihat rasio pencabutan gigi
dibandingkan dengan tumpatan gigi tetap yang sudah lebih baik dari tahun-tahun
sebelumnya. Ini dimungkinkan frekuensi penyuluhan kesehatan gigi dan mulut yang
dilakukan oleh petugas kesehatan di setiap lini, baik yang dilakukan didalam maupun
diluar gedung sudah semakin baik.
b. Murid SD/MI Mendapat Pemeriksaan Gigi dan Mulut
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam bentuk upaya promotif, preventif,
dan kuratif sederhana seperti pencabutan gigi sulung, pengobatan, dan penambalan
sementara gigi sulung dan gigi tetap, yang dilakukan baik di sekolah maupun dirujuk
ke puskesmas minimal 2 kali dalam setahun. Mulut merupakan suatu tempat yang
amat ideal bagi perkembangan bakteri. Bila tidak dibersihkan dengan sempurna, sisa
makanan yang terselip bersama bakteri akan tetap melekat pada gigi kita.
Murid SD/MI diperiksa kesehatan giginya pada 2016 sebanyak 9.4% jauh lebih
rendah dibandingkan tahun 2015 sebanyak 43.6%. Pada tahun 2016 ada 3
kabupaten yang tidak memiliki data pemeriksaan kesehatan gigi pada anak SD/MI
yaitu Kabupaten Seruyan, Katingan dan Kabupaten Barito Utara. Secara umum
capaian seluruh kabupaten kota rata-rata masih sangat dalam pelayanan kesehatan
4521 46845943
6372
5933
10839
13876
78028729 8474
6372
6326
11927
11903
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pelayanan Kesehatan Gigi Tahun 2016
Tumpatan Gigi Tetap Pencabutan Gigi Tetap
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 67
gigi dan mulut pada anak SD/MI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran
Tabel 51.
Jumlah Murid SD/MI diperiksa dan memerlukan perawatan kesehatan gigi dan
mulut pada tahun 206 sebanyak 7017 anak, jauh lebih sedikit dibandingkan tahun
2015 sebanyak 13.574 anak dan jauh lebih sedikit lagi bila dibandingkan dengan
tahun 2014 sebanyak 14.280 anak. Cakupan perawatan gigi dan mulut murid SD/MI
di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sebanyak 55.5% lebih banyak
dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 31.1%.
Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut disebabkan
masih kurangnya tenaga kesehatan gigi baik itu dokter gigi maupun perawat gigi dan
anggaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada anak SD/MI sederajat yang
masih minim. Sehingga perlu ada upaya peningkatan tenaga kesehatan gigi dan
peningkatan anggaran di Kalimantan Tengah baik yang bersumber dari pusat
maupun dari daerah, sehingga Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dapat
dioptimalkan.
13. Pelayanan Kesehataan Usia Lanjut
Usia Lanjut adalah penduduk dengan usia 60 tahun ke atas. Penduduk usia
lanjut perlu diberi perhatian karena biasanya pada usia lanjut akan timbul banyak
keluhan/masalah kesehatan karena turunnya fungsi organ tubuh, oleh karena itu baik
pelayanan maupun fasilitas kesehatan juga harus memperhatikan kebutuhan usia
lanjut. Pada tahun 2016 jumlah penduduk usila sebanyak 141.400 orang, jumlah
tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah usila pada tahun 2015
sebanyak 103.905 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapat pelayanan kesehatan
pada tahun 2016 sebanyak 34,62% lebih sedikit capaiannya dibandingkan tahun
2015 sebanyak 53.82%.Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 52.
14. Angka Kematian Bayi (AKB)
Keberhasilan program pembangunan kesehatan dan perkembangan derajat
kesehatan masyarakat dapat dilihat dari angka kematian pada suatu wilayah yang
dipantau dari waktu ke waktu. Angka kematian di komunitas pada umumnya
diperoleh melalui data survey sedangkan data kematian yang ada di fasilitas
kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan.
Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infan Mortality rate adalah banyaknya bayi
yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH).
Sedangkan Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum usia
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 68
5 tahun. AKB dan AKABA dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat
permasalahan kesehatan anak termasuk status gizi, sanitasi dan angka kesakitan
lainnya. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat,
karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan
lingkungan maupun sosial ekonomi. Indikator AKB terkait langsung dengan target
kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi, lingkungan
tempat tinggal dan kesehatannya. Pneumonia dan diare merupakan penyakit infeksi
yang menjadi penyebab utama kematian bayi di Indonesia dengan lebih dari 50 ribu
balita meninggal per tahun akibat penyakit tersebut.
AKB Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi dari dalam kurun waktu
2003-2013. Menurut data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah pada
tahun 2003 terdapat AKB sebesar 40/1000 kelahiran hidup kemudian mengalami
penurunan pada tahun 2007 sebesar 30/1000 kelahiran hidup dan kembali
mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2010 sebesar 23/1000 kelahiran
hidup. Namun berdasarkan hasil SDKI tahun 2012 angka kematian bayi mengalami
peningkatan cukup besar menjadi 49/1000 kelahiran hidup, dan terakhir berdasarkan
hasil SUPAS tahun 2015 menunjukan angka kematian bayi mengalami penurunan
menjadi 24.6 (25)/1000 kelahiran hidup. Tren data angka kematian bayi (AKB)
Provinsi Kalimantan Tengah 2003 – 2015 terlihat pada grafik berikut.
Gambar 5.28 Tren data angka kematian bayi (AKB) ProvinsiKalimantan Tengah 2003 – 2015 Berdasarkan SDKI dan SUPAS 2015
Sumber: SDKI Tahun 2012 dan SUPAS 2015
40
30
49
25
0
10
20
30
40
50
60
2003 2007 2012 2015
Trend Angka Kematian Bayi
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 69
Penurunan angka kematian bayi menunjukan sudah semakin baiknya status
kesehatan ibu dan bayi baru lahir; Semakin mudahnya akses dan kualitas pelayanan
kesehatan ibu dan anak; Peningkatan pengetahuan serta perilaku ibu hamil, keluarga,
serta masyarakat yang belum mendukung perilaku hidup bersih dan sehat.
Gambar diatas memperlihatkan bahwa Angka Kematian Bayi Provinsi
Kalimantan Tengah menunjukan penurunan yang cukup tinggi, namun diperlukan
upaya yang sangat keras lagi untuk menurunkan AKB sehingga mencapai target.
Berdasarkan perhitungan target yang ingin dicapai maka Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah telah menetapkan target AKB yang tertuang dalam RPJMD
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 turun menjadi 23/1000 kelahiran hidup.
Disamping itu pemerintah pusat juga telah menetapkan target yang ingin dicapai
yaitu AKB turun menjadi 23/1000 kelahiran hidup.
Gambar 5.29 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Gambar diatas memperlihatkan gambaran jumlah kasus kematian bayi di
Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016. Jumlah total kematian bayi pada tahun
2016 di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 392 kasus, lebih sedikit dibandingkan
jumlah kematian bayi tahun 2015 berjumlah 407 kasus kematian.
Kabupaten dengan jumlah kematian bayi paling sedikit adalah Kabupaten
Barito Timur sebanyak 3 kasus, diikuti oleh Kota Palangka Raya sebanyak 6 kasus
dan Kabupaten Barito Selatan serta Barito Utara dengan masing-masing sebanyak 14
kasus. Sedangkan Kabupaten dengan jumlah kasus kematian paling banyak adalah
Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 78 kasus, diikuti oleh Kabupaten Kapuas
sebanyak 51 kasus, dan Kabupaten Katingan sebanyak 42 kasus. Untuk lebih jelasnya
01020304050607080
3 614 14 16 20 22 25 29 34 38 42
51
78
Jumlah Kematian Bayi Per Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 70
dapat dilihat pada (lampiran 5). Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2016
berbanding lurus dengan hasil laporan SUPAS tahun 2015 Yang mengalami
Penurunan angka kematian dari 30/1000 kelahiran menjadi 25/1000 kelahiran. Oleh
karena itu perlu ditingkatkan berbagai upaya dalam penanggulangan jumlah kasus
kematian bayi yang berasal dari kabupaten/kota.
C. STATUS GIZI
Isu status gizi masyarakat masih menjadiperhatian serius pemerintah. Dampak gizi
padaibu hamil, bayi, balita, dan anak merupakan investasi besar bagi pembangunan
nasional.Peningkatan status gizi masyarakat dilakukandengan meningkatkan akses
masyarakatpada pelayanan gizi.
Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi
perorangan dan masyarakat, antara lain yaitu melalui perbaikan pola konsumsi makanan,
perbaikan perilaku sadar gizi, dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan
kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Upaya perbaikan gizi
dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan pentahapan prioritas
pembangunan nasional.
Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan
sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas. Jika ditelusuri, masalah gizi terjadi
disetiap siklus kehidupan, dimulai sejak dalam kandungan (janin), bayi, anak, dewasa,
dan usia lanjut.
Status gizi seseorang mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan
kesehatan secara umum, disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat
memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya
gangguan kesehatan individu. Status gizi pada janin/bayi sangat ditentukan oleh status
gizi ibu hamil atau ibu menyusui.
1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Gerakan
Nasional ini adalah upaya penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku
kepentingan secara terencana dan terkoordinir. Tujuan utamanya adalah untuk
mempercepat perbaikan gizi, khususnya pada periode usia 1000 hari pertama
kehidupan atau sejak masa janin sampai usia 2 tahun.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 71
Kekurangan gizi terutama pada anak-anak balita dapat menyebabkan
meningkatnya risiko kematian, terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan
mental serta kecerdasan bila tidak ditangani dengan segera.
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada tahun 2010 (100%),
tahun 2011 (100%), tahun 2012 (100%), tahun 2013 (100 %), tahun 2014
(100%),tahun 2015 adalah 100 % dan tahun 2016 (100%). Jumlah kasus gizi buruk
pada tahun 2016 berjumlah 69 kasus lebih rendah dibandingkan tahun 2015
berjumlah 88 kasus. Semua kasus gizi buruk yang terlacak, maupun yang datang
sendiri ke petugas kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan mendapat perawatan
dengan pemberian bantuan MP-ASI selama perawatan/penanganan. Selengkapnya
dapat dilihat pada gambar berikut ini. Namun perlu diperhatikan data prevalensi
kasus gizi buruk yang ditemukan melalui Pemantauan Status Gizi (PSG) yang
dilakukan setiap tahun, sehingga bisa dijadikan sebagai data pembanding untuk data
rutin terkait penanganan kasus gizi buruk yang dilakukan di sarana pelayanan
kesehatan.
Gambar 5.30 Cakupan balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan tahun 2010 - 2016
Sumber: Bidang Yankesdas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Dalam upaya untuk terus menekan terjadinya gizi buruk dan gizi kurang pada
balita perlu dilakukan kegiatan yang efektif dalam rangka penanggulangan gizi buruk
dan gizi kurang berupa menyediakan materi-materi penunjang berupa buku-buku
pedoman, brosur-brosur maupun leaflet-leaflet, melakukan pelacakan balita gizi
buruk, memperbaiki sistem rujukan dan pasca rujukan sehingga mengurangi risiko
jatuh kembali balita ke dalam status gizi buruk, peningkatan kegiatan pemantauan
100 100 100 100 100 100 100
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cakupan Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan tahun 2010 s.d 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 72
pertumbuhan diPosyandu, menyediakan buffer stock PMT untuk balita, serta PMT
pemulihan melalui dana BOK maupun dana lain.
Selain pelatihan tata laksana gizi buruk, dilakukan juga pengembangan Pusat
Pemulihan Gizi Therapeutic Feeding Centre (TFC) dan Community Feeding Centre/
Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (CFC/PGBM) yang merupakan bentuk upaya
untuk memulihkan gizi buruk di masyarakat. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat
perawatan dan pengobatan anak gizi buruk (tanpa penyakit penyerta) secara intensif,
dan melibatkan keluarga dalam perawatan anak tersebut.
Penyebaran kasus gizi buruk pada balita menyebar ke hampir di semua
kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah kecuali Kabupaten Lamandau yang
tidak memiliki kasus gizi buruk.
2. Balita Bawah Garis Merah (BGM)
Aspek tumbuh kembang pada masa balita juga merupakan suatu hal yang
sangat penting, yang sering diabaikan oleh tenaga kesehatan khususnya di lapangan.
Biasanya penanganan yang dilakukan lebih banyak difokuskan pada mengatasi
penyakitnya, sementara tumbuh kembangnya diabaikan.
Adapun salah satu masalah pada pertumbuhan balita yakni balita dengan
Berat Badan (BB) di Bawah Garis Merah (BGM). Balita BGM adalah balita yang saat
ditimbang berat badannya berada pada garis merah atau di bawah garis merah pada
Kartu Menuju Sehat (KMS).KMS adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan
normal anak berdasarkan indeks antropometri berat atau tinggi badan menurut umur,
mencatat pemberian kapsul vitamin A serta vaksinasi.Balita dengan BGM (Bawah
Garis Merah) adalah balita dengan berat badan menurut umur (BB/U) berada
dibawah garis merah pada KMS. Jika anak berada pada BGM maka diperlukan
tindakan kewaspadaan “warning” agar anak tidak mengalami menderita gangguan
pertumbuhan dan penyakit infeksi serta perhatian pada pola asuh agar lebih
ditingkatkan. BGM bukan menunjukkan keadaan status gizi buruk tetapi sebagai
peringatan untuk konfirmasi dan tindak lanjut. Persentase kasus BGM di
Kabupaten/Kota pada tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini. (Lampiran
47).
Profil Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2016 73
Gambar 5.31 Persentase Balita dengan Berat Badan di Bawah Garis Merah (BGM)
Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kota Tahun 2017
Dari gambar diatas diketahui bahwa persentase balita yang mengalami BGM di
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 adalah sebesar 2.97% lebih tinggi
dibandingkan tahun 2015 sebesar 1.46%dari total balita yang ada. Kabupaten
dengan persentase terendah adalah Kabupaten Murung Raya sebesar 0.30% diikuti
oleh Barito Utara sebesar 0.41% dan Kota Palangka Raya sebesar 0,95%. Sedangkan
Kabupaten dengan persetase BGM pada balita tertinggi adalah Kabupaten Pulang
Pisau sebesar 16,27%, diikuti oleh Katingan sebesar 3,16% dan Kabupaten
Kotawaringin Timur sebesar 3,05%.
Seorang balita BGM dapat disebabkan oleh karena pola asuh anak yang tidak
baik dan sosial ekonomi keluarga yang rendah. Apabila balita BGM diberikan
perhatian yang lebih dan diberikan asupan gizi yang baik, balita tersebut tidak akan
mengalami gizi kurang maupun gizi buruk. Namun, apabila pola asuh pada balita
BGM tidak baik, akan menyebabkan anak menderita gizi kurang atau bahkan gizi
buruk. Pola asuh anak sangat berperan penting dalam menentukan status gizi balita.
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
Pulang Pisau
Katingan
Kotawaringin Timur
KALTENG
Sukamara
Kapuas
Barito Timur
Barito Selatan
Gunung Mas
Seruyan
Lamandau
Kotawaringin Barat
Palangka Raya
Barito Utara
Murung Raya
16.27
3.16
3.05
2.97
2.42
2.31
2.03
1.73
1.62
1.45
1.39
1.29
0.95
0.41
0.30
BGM Pada Balita Tahun 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 74
BAB VI
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
A. Pengendalian Penyakit
1. Penyakit Menular
a. Tuberkolusis (TB)
Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Dengan berbagai
upaya pengendalian yang dilakukan, insidens dan kematian akibat tuberkulosis telah
menurun, namun tuberkulosis diperkirakan masih menyerang 9,6 juta orang dan
menyebabkan 1,2 juta kematian pada tahun 2014. India, Indonesia dan China merupakan
negara dengan penderita tuberkulosis terbanyak yaitu berturut-turut 23%, 10% dan 10%
dari seluruh penderita di dunia (WHO, Global Tuberculosis Report, 2015).
Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri
Mycobacterium tuberculosis. Sumber penularan yaitu pasien TB BTA (bakteri tahan asam)
positif melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya. TB dengan BTA negatif juga masih
memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang
kecil. Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan Case
Notification Rate (CNR), prevalensi, dan mortalitas/kematian.
1). Kasus baru BTA (+)
Pada tahun 2016 ditemukan jumlah kasus baru tuberkulosis sebanyak 1580
kasus, lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penemuan kasus pada tahun
2015 sebanyak 1.423 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di
Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 309 kasus, diikuti oleh Kabupaten
Kotawaringin Barat sebanyak 253 kasus dan Kabupaten Kapuas dengan jumlah kasus
sebanyak 219 kasus. Sedangkan kabupaten yang paling sedikit jumlah kasus BTA +
yang ditemukan adalah di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 40 kasus, kemudian
Kabupaten Sukamara dan Gunung Mas dengan jumlah kasus masing-masing 41 kasus.
Menurut jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi daripada
perempuan yaitu pada laki-laki sebanyak 1007 kasus sedangkan pada perempuan
sebanyak 573 kasus. Pada masing-masing Kabupaten/Kota hampir di seluruh Provinsi
Kalimantan Tengah kasus lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan,
kecuali Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Pulang Pisau.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 75
2). Proporsi Pasien Baru BTA Positif diantara semua kasus TB
Persentase pasien tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis di antara semua
pasien tuberkulosis paru tercatat (bakteriologis dan klinis), merupakan indikator yang
menggambarkan prioritas penemuan pasien tuberkulosis yang menular di antara
seluruh pasien tuberkulosis yang diobati. Angka ini minimal 70%, bila jauh lebih
rendah, berarti diagnosis kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang
menular.
Di Provinsi Kalimantan Tengah proporsi pasien baru BTA (+) diantara semua
kasus pada tahun 2016 adalah 53.3% lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian
pada tahun 2015 dengan capaian sebesar 72,1%. Hal ini menunjukan bahwa secara
nasional target masih belum terpenuhi. Namun ada beberapa kabupaten yang telah
mencapai target adalah Kabupaten Murung Raya (146.6%), Sukamara (82%)
Kotawaringin Timur (73,6%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah
ini:
Gambar 6.1 Proporsi Pasien Baru BTA Positif Diantara Semua Kasus TB Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Kota dan Bidang P2P Tahun 2017
Gambar 6.1 diatas memperlihatkan bahwa tahun 2016, proporsi pasien
tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis di antara semua pasien tuberkulosis paru
tercatat/diobati di Provinsi Kalimantan Tengah belum mencapai target yang diharapkan
karena hanya mencapai 53.3%, ada sedikit peningkatan daripada tahun sebelumnya
yang hanya 50%. Hal itu mengindikasikan diagnosis kurang memberikan prioritas
untuk menemukan pasien yang menular di Provinsi Kalimantan Tengah.
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0
Murung Raya
Sukamara
Kotawaringin Timur
Barito Selatan
Gunung Mas
Barito Timur
Kapuas
Katingan
KALTENG
Kotawaringin Barat
Seruyan
Pulang Pisau
Lamandau
Barito Utara
Palangka Raya
146.6
82.0
73.6
66.4
58.6
58.1
56.8
54.5
53.3
50.3
49.5
47.6
45.3
40.0
25.1
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 76
3). Proporsi Pasien Baru TB Paru Terkonfirmasi Laboratorium diantara
terduga TB
Proporsi pasien baru TB Paru Terkonfirmasi Laboratorium diantara terduga
TB menggambarkan mutu dari proses penemuan, diagnosis serta kepekaan
menetapkan kriteria terduga. Angka ini sekitar 5 – 15%. Jika angka < 5%
menunjukan bahwa penjaringan terlalu longgar dan adanya masalah dalam
pemeriksaan laboratorium (negatif palsu). Jika angka >15% -kemungkinan
disebabkan penjaringan terlalu ketat atau masalah dalam pemeriksaan
laboratorium (positif palsu).
Di Provinsi Kalimantan Tengah, proporsi pasien baru TB Paru Terkonfirmasi
Laboratorium diantara terduga TB pada tahun 2016 adalah 13.6% lebih tinggi
sedikit dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 13.1%. Kabupaten
dengan proporsi antara 5-15% sebanyak Tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Barito
Selatan (8,9%), Lamandau (9,8%), Barito Utara (10%), Gunung Mas (10%),
Kotawaringin Barat (10.2%), Barito Timur (11%) dan Kabupaten Kotawaringin
Timur (14,2%). Untuk Lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 6.2 Proporsi Pasien Baru TB Paru Terkonfirmasi Laboratorium Diantara
Terduga TB Di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Kota dan Bidang P2P Tahun 2017
0.0 20.0 40.0 60.0
Katingan
Sukamara
Kapuas
Palangka Raya
Murung Raya
Pulang Pisau
Seruyan
Kotawaringin Timur
KALTENG
Barito Timur
Kotawaringin Barat
Gunung Mas
Barito Utara
Lamandau
Barito Selatan
54.9
19.0
18.4
17.3
16.5
15.8
15.2
14.2
13.6
11.0
10.2
10.0
10.0
9.8
8.9
Target 5 - 15 %
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 77
4). Angka Notifikasi Kasus atau Case Notification Rate (CNR)
Angka notifikasi kasus adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru
yang ditemukan dan tercatat di antara 100.000 penduduk di suatu wilayah
tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial akan menggambarkan
kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Angka
ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan (trend) meningkat atau tidak.
Gambar 6.3 menunjukkan angka notifikasi kasus baru tuberkulosis paru
terkonfirmasi bakteriologis dan angka notifikasi seluruh kasus tuberkulosis per
100.000 penduduk dari tahun 2011-2016. Angka notifikasi kasus baru tuberkulosis
paru terkonfirmasi bakteriologis pada tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
sebesar 61.96 per 100.000 penduduk, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang
sebesar 57.03 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka notifikasi seluruh kasus
tuberkulosis pada tahun 2016 sebesar 116 per 100.000 penduduk meningkat
dibandingkan tahun 2015 sebesar 114 per 100.000 penduduk.
Gambar 6.3 Angka CNR Kasus Baru TB BTA + dan CNR Seluruh Kasus TB Per. 100.000 Penduduk Di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 - 2016
Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Kota dan Bidang P2P Tahun 2017
5). Angka Keberhasilan Pengobatan
Salah satu upaya untuk mengendalikan TB yaitu dengan pengobatan. Indikator
yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan yaitu angka keberhasilan pengobatan
(success rate). Angka keberhasilan pengobatan ini dibentuk dari angka kesembuhan
dan angka pengobatan lengkap. Pada tahun 2016 angka keberhasilan pengobatan
adalah 82.7% jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015
65.80 62.90 69.70 69.3157.03 61.96
125
67
102 96.97 114.51 116.23
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CNR Seluruh Kasus TB/ 100,000 Penduduk
CNR BTA +/100.000 Penduduk
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 78
sebesar 57.41%. Capaian tersebut masih belum mencapai target nasional sebesar
85%. Berikut ini gambaran keberhasilan pengobatan penderita TB dalam kurun waktu
5 tahun dari 2012 – 2016.
Tabel 6.4. Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien Tuberkulosis Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016
Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Kota dan Bidang P2P Tahun 2017
Pada Gambar 6.3 terlihat peningkatan angka keberhasilan pengobatan pada tahun
2016 dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 angka keberhasilan
pengobatan sebesar 82,7%. WHO menetapkan standar angka keberhasilan
pengobatan sebesar 85%.
Gambar 6.5 Angka Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate) TB Paru Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Kota dan Bidang P2P Tahun 2017
91.8896.05
76.24
57.41
82.7
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015 2016
Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru di Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2012 - 2016
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Kotawaringin Barat
Barito Utara
Barito Timur
Sukamara
Barito Selatan
Pulang Pisau
Murung Raya
KALTENG
Katingan
Palangka Raya
Kapuas
Kotawaringin Timur
Seruyan
Lamandau
Gunung Mas
106.1
100.0
98.8
87.8
87.3
86.4
85.1
82.7
82.4
77.8
77.6
74.4
70.0
67.3
52.9
≥ 85 %
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 79
Dari gambar di atas diketahui bahwa terdapat 7 kabupaten yang telah mencapai
target nasional (≥ 85%) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 106.1%,
Kabupaten Utara sebesar 100%, Kabupaten Barito Timur sebesar 98.8%, Sukamara
sebesar 87.8%, Barito Selatan sebesar 87.3%, Pulang Pisau sebesar 86.4 dan
Kabupaten Murung Raya sebesar 85.1%. Keberhasilan pengobatan kasus TB yang
belum dicapai oleh semua kabupaten/kota, merupakan masalah yang perlu kita
pecahkan bersama baik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah dan juga peran serta seluruh masyarakat serta para
stakeholder yang berkepentingan terkait penanggulangan masalah TB paru.
b. HIV, AIDS DAN SYPHILIS
HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human
Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut
menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat
mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.
Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV
positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode,
yaitu pada layanan Voluntary, Counseling, and Testing(VCT), sero survey, dan Survei
Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).
1). Jumlah Kasus HIV dan AIDS
Jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan pada tahun 2016 sebanyak 155 kasus
lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2015 sebanyak 167
kasus. Sedangkan jumlah penderita AIDS pada tahun 2016 sebanyak 101 kasus, jauh
lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah kasus pada pada tahun 2015 yang
hanya berjumlah 47 orang.
Perkembangan jumlah kasus baru HIV positif per tahun sampai tahun 2016
disajikan pada Gambar 6.6 di bawah ini.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 80
Gambar 6.6. Perkembangan Jumlah Kasus HIV Positif dan Kasus AIDS di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 - 2016
Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Kota dan Bidang P2P Tahun 2017
Pada gambar di atas secara umum penemuan kasus HIV positif dan Kasus AIDS
terus mengalami peningkatan. Pada penemuan jumlah kasus HIV baru dari tahun 2013
sebanyak 71 kasus meningkat menjadi 121 kasus pada tahun 2014 kemudian
meningkat lagi menjadi 167 kasus pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada
tahun 2016 menjadi 155 kasus. Demikian juga dengan jumlah kasus AIDS dari tahun
2011 yang berjumlah 21 kasus mengalami peningkatan menjadi 101 kasus pada tahun
2016.
Menurut jenis kelamin, persentase kasus baru HIV tahun 2016 pada kelompok
jenis kelamin tidak terlalu berbeda jauh, persentase laki-laki lebih kecil dibandingkan
pada kelompok perempuan seperti digambarkan di bawah ini.
Gambar 6.7. Proporsi penderita AIDS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Kota dan Bidang P2P Tahun 2017
64
96
71
121
167155
2114
2515
47
101
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2011 2012 2013 2014 2015 2016
HIV AIDS
57.43
42.57
Laki-Laki Perempuan
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 81
Proporsi penderita AIDS pada tahun 2016 menurut kelompok umur dapat dilihat
pada gambar berikut ini.
Gambar 6.8. Proporsi penderita AIDS Menurut Kelompok Umur Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Kota dan Bidang P2P Tahun 2017
Dari gambar diatas diketahui bahwa proporsi kelompok umur yang paling
banyak pada kasus HIV positif maupun penderita AIDS pada tahun 2016 adalah pada
kelompok umur 25 – 49 tahun dengan proporsi masing-masing 83.87% dan 84.16%,
diikuti oleh kelompok umur 20 – 24 tahun masing-masing sebesar 12.26% dan 5.94%
dan kelompok umur ≥ 50 masing-masing sebesar 1.94% dan 8.91%. Kelompok umur
tersebut masuk ke dalam kelompok umur produktif yang aktif secara seksual dan
termasuk kelompok umur yang menggunakan NAPZA suntik.
2). Jumlah Kematian Akibat AIDS
Jumlah kematian akibat Kematian akibat AIDS pada tahun 2016 berjumlah 26
orang, jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah kasus kematian akibat AIDS
pada tahun 2015 yang berjumlah berjumlah 18 orang. Sedangkan proporsi berdasarkan
jenis kelamin 61.54% kematian pada kelompok laki-laki sedangkan pada kelompok
perempuan sebesar 38.46%.
Penderita syphilis pada tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah yang
dilaporkan berjumlah 101 orang, meningkat tajam bila dibandingkan dengan jumlah
kasus syphilis pada tahun 2015 yang hanya berjumlah 25 orang. Proporsi penderita
syphilis berdasarkan jenis kelamin adalah penderita perempuan sebanyak 51 orang
(50.50%) dan penderita laki-laki sebanyak 50 orang (49.50%).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
≤ 4 TAHUN 5 - 14 TAHUN 15 - 19 TAHUN 20 - 24 TAHUN 25 - 49 TAHUN ≥ 50 TAHUN
0.65 1.29 0
12.26
83.87
1.940 0.99 05.94
84.16
8.91
HIV Positif AIDS
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 82
c. Pnemonia
Pneumonia merupakan infeksi akut yang menyerang jaringan paru (alveoli)
yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau terhirup udara yang tercemar.
Kelompok rentan terserang pneumonia adalah balita, usia lanjut dan yang memiliki
masalah kesehatan seperti gangguan malnutrisi dan gangguan imunologi.
Penyakit ini merupakan penyakit utama penyebab kesakitan dan kematian bayi
dan balita. Namun perhatian dunia selama ini terhadap pneumonia sangat sedikit
sehingga ISPA dikenal sebagai the forgotten pandemic. Oleh karena itu dunia
memasukan pneumonia kedalam komitmen global MDGs untuk ditanggulangi bersama.
Diperkirakan 10% dari seluruh balita pernah menderita pneumonia.
Secara nasional penderita pnemonia balita yang ditemukan dan diobati
ditargetkan sebesar 80%. Cakupan penemuan pneumonia balita yang ditemukan dan
diobati sesuai dengan standar di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016
sebanyak 590 (2.34%) kasus lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah kasus
pada tahun 2015 sebanyak 455 balita (1.93%) Berbagai kendala yang ditemui dalam
penanggulangan pneumonia adalah cara penularannya yang lintas udara (air borne
desease), sulitnya mengidentifikasi gejala pneumonia oleh masyarakat serta masih
minimnya pelatihan tenaga kesehatan dalam tatalaksana penderita pneumonia balita
(MTBS).
Gambar 6.9 Jumlah Penderita Pnemonia BalitaProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2016
Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Kota dan Bidang P2P Tahun 2017
Dari gambar diatas diketahui perkembangan jumlah kasus penderita
pnemonia pada balita Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan mulai
735 771681
460 455
590
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Perkembangan Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita di Prov. Kalteng
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 83
dari tahun 2012 sebanyak 771 kasus kemudian turun lagi menjadi 681 kasus pada
tahun 2013 kemudian turun lagi pada tahun 2014 menjadi 460 kasus dan terakhir
pada tahun 2015 menjadi 455 kasus. Namun pada tahun 2016 terjadi peningkatan
jumlah kasus pnemonia menjadi 590 kasus. Perkembangan dan perubahan jumlah
kasus pnemonia ini agar terus menjadi prioritas dan meningkatkan program
penanggulangannya sehingga jumlah kasus menjadi nol. Lebih jelasnya dapat dilihat
pada lampiran tabel 10.
d. Diare
Diare merupakan penyakit ketika terjadi perubahan konsistensi feses dan
peningkatan frekuensi buang air besar. Diare merupakan penyakit yang potensial
menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Kejadian diare dipengaruhi oleh berbagai
faktor, antara lain : faktor lingkungan, gizi, kependudukan, pendidikan, keadaan sosial
ekonomi dan perilaku masyarakat.
Tahun 2016, KLB Diare dilaporkan terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur dan
Kabupaten Gunung Mas dengan jumlah kematian sebanyak 2 orang. Penderita Diare
yang berobat dan ditangani di faslitas pelayanan kesehatan dasar pada tahun 2016
sebanyak 42.988 (78,8%) lebih rendah dibandingkan tahun 2015 dengan jumlah
penderita 53.662 penderita (100.5%), dari target penemuan penderita. Sebaran
persentase diare yang ditangani di Kabupaten Kota pada tahun 2016 dapat dilihat pada
gambar berikut ini:
Gambar 6.10. Persentase Kasus Diare yang Ditangani di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber data : Profil Kabupenten/Kota dan Bidang P2P, Tahun 2017
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0
Kotawaringin Timur
Palangka Raya
Gunung Mas
Kotawaringin Barat
Pulang Pisau
Barito Utara
KALTENG
Lamandau
Katingan
Barito Timur
Seruyan
Sukamara
Barito Selatan
Kapuas
Murung Raya
39.0
50.2
54.9
63.3
67.5
75.2
78.8
85.7
85.8
93.5
93.8
109.4
110.6
122.5
136.5
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 84
e. Kusta
Penyebab kusta adalah Mycobacterium leprae, yang ditemukan oleh
warganegara Norwegia, G.A Armauer Hansen pada tahun 1873 dan sampai sekarang
belum dapat dibiakkan dalam media buatan. Keberadaan Kusta terdapat dimana-mana,
terutama di Asia, Afrika, Amerika Latin, daerah tropis dan subtropis, serta masyarakat
sosial ekonomi rendah, selain penyakit menyeramkan dan ditakuti oleh karena dapat
terjadi ulserasi, mutilasi dan deformitas. Penderita kusta bukan menderita penyakitnya
saja, tetapi juga karena dikucilkan masyarakat sekitarnya, hal ini diakibatkan kerusakan
saraf besar yang irreversible diwajah dan ekstremitas, motorik dan sensoris, serta
dengan adanya kerusakan yang berulang-ulang pada daerah yang anastetik disertai
paralisis dan atropi otot.
1). Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR/New Case Detection
Rate)
Pada tahun 2016 jumlah kasus baru kusta baik yang bertipe Pausi Basiler (PB)
maupun Multi Basiler (MB) berjumlah 71 kasus, lebih rendah bila dibandingkan dengan
jumlah kasus pada tahun 2015 yang berjumlah 76 kasus. Sedangkan New Case
Detection Rate (NDCR) pada tahun 2016 sebesar 2.78/100.000 penduduk lebih sedikit
bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 3,05/100.000 penduduk. Sedangkan
angka prevalensi kusta adalah 0.42 per 10.000 penduduk lebih tinggi bila dibandingkan
dengan prevalensi pada tahun 2015 yang sebesar 0,39 per 10.000 penduduk dan telah
memenuhi target < 1 per 10.000 penduduk (< 10 per 100.000 penduduk).
Berdasarkan status eliminasi, kusta dibagi menjadi 2 kelompok yaitu provinsi
yang belum eliminasi dan provinsi yang sudah mencapai eliminasi. Provinsi yang belum
mencapai eliminasi jika angka prevalensi > 1 per 10.000 penduduk, sedangkan provinsi
yang sudah mencapai eliminasi jika angka prevalensi < 1 per 10.000 penduduk.
Provinsi Kalimantan Tengah sudah termasuk ke dalam Provinsi yang telah mencapai
eliminasi.
2). Penderita Kusta Pada Anak dan Cacat Tingkat 2
Tingkat penularan di masyarakat menggunakan indikator proporsi anak (0-14
tahun) diantara pederita baru. Dilaporkan bahwa proporsi anak yang menderita kusta
pada tahun 2016 sebesar 5.63% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2015
sebesar 3.95%.
Pengendalian kasus kusta antara lain dengan meningkatkan deteksi kasus sejak
dini. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 85
kasus baru kusta yaitu angka cacat tingkat 2. Proporsi cacat tingkat 2 yang tercatat
pada tahun 2016 sebesar 2.82% lebih tinggi bila dibandingkan pada tahun 2015
sebesar 2.63%, sedangkan Angka cacat tingkat 2 pada tahun 2016 sama dengan tahun
2015 sebesar 0.1 per 100.000 penduduk. Jumlah Release From Treatment / RFT PB
25%, sedangkan RFT MB adalah 47%.
f. PD3I
Penyakit menular yang diupayakan pencegahannya melalui program imunisasi di
Indonesia ada 7 (tujuh) jenis penyakit, yaitu Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis, TBC,
Polio dan Campak. Di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 penyakit yang
dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yang dilaporkan adalah :
1) Tetanus Neonatorum
Penyakit tetanus disebabkan oleh Clostridium tetani, masuk ke tubuh melalui
luka. Penyakit ini umumnya menginfeksi bayi baru lahir pemotongan tali pusat
dengan alat yang tidak steril atau perawatan tali pusat dengan ramuan tradisional
yang terkontaminasi. Dapat menyebabkan kematian jika penderita terlambat
mendapat pertolongan. Kasus Tetanus Neonatorum dilaporkan pada tahun 2016
sebanyak 1 kasus dari Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Case Fatality Rate
sebesar 0%.
2) Pertusis
Pertusis adalah infeksi saluran pernapasan akut berupa batuk yang sangat
berat atau batuk intensif. Tersebar ditempat tempat yang padat penduduknya dan
dapat berupa endemic pada anak. Merupakan penyakit paling menular dengan
attack rate 80-100 % pada penduduk yang rentan. Bersifat endemic dengan siklus
3-4 tahun antara juli sampai oktober sesudah akumulasi kelompok
rentan, Menyerang semua golongan umur yang terbanyak anak umur < 1 tahun,
perempuan lebih sering dari laki laki, makin muda yang terkena pertusis makin
berbahaya.
Kabupaten yang melaporkan kasus pertusis pada tahun 2016 adalah
Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jumlah kasus 11 orang, Kemudian
Kabupaten Murung Raya dengan jumlah kasus sebanyak 10 kasus. Jadi total kasus
Pertusis pada tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 21 kasus.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 86
3) Difteri
Penyakit difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang
menyerang sistem pernapasan bagian atas. Penyakit difteri pada umumnya
menyerang anak-anak usia 1-10 tahun.
Jumlah kasus difteri pada tahun 2016 sebanyak 7 kasus dengan jumlah kasus
meninggal sebanyak 2 kasus sehingga CFR difteri sebesar 28.57%. Proporsi jenis
kelamin kasus difteri adalah 42.8% terjadi pada laki-laki dan 57.8% terjadi pada
perempuan. Kasus berasal dari Kabupaten Kotawaringin Barat (1 kasus), Kapuas (2
kasus), Pulang Pisau (3 Kasus) dan Kota Palangka Raya (1 kasus).
4) Campak
Penyakit Campak disebabkan oleh virus campak atau biasa disebut virus
measles. Virus campak termasuk genus Morbilivirus familia Paramyxoviridae.
Penyakit ini sangat menular dan akut. Sebagian besar menyerang anak-anak. Bila
mengenai balita terutama dengan gizi buruk maka dapat terjadi komplikasi.
Komplikasi yang sering adalah bronchopneumonia, gastroenteritis, dan otitis media;
ensefalitis jarang terjadi tetapi dapat berakibat fatal, yaitu kematian. Penularan
dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh sekret orang yang telah
terinfeksi. Penegakan kasus campak melalui pemeriksaan darah penderita.
Pada tahun 2016 jumlah kasus campak yang dilaporkan berjumlah 527 kasus
lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah kasus campak pada tahun 2015 yang
berjumlah 474 kasus. Kasus campak berasal dari 6 kabupaten/kota yaitu Kabupaten
Kotawaringin Barat 143 kasus, Sukamara 7 kasus, Kotawaringin Timur 74 kasus,
Seruyan 85 kasus, Gunung Mas 11 kasus dan Kota Palangka Raya 207 kasus.
5) Polio dan AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut)
Dalam rangka eradikasi polio, seluruh negara (global) melaksanakan
surveilans AFP. AFP berbeda dengan polio, Polio disebabkan oleh infeksi virus yang
menyerang system syaraf sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Umumnya
menyerang anak-anak yang ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala,
mual, kaku leher dan saki ditungkai dan lengan. Sedangkan AFP (Acute Flaccid
Paralysis)merupakan kondisi abnormal ketika seseorang mengalami penurunan
kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas dan berakibat pada kelumpuhan. AFP
merupakan sekumpulan penyakit yang ditandai dengan lumpuh layuh akut.
Survailans AFP difokuskan pada penyakit-penyakit yang sifatnya akut -dan layuh
(flaccid) seperti pada kasus polio. Sebagian besar kasus polio non paralitik tidak
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 87
disertai manifestasi klinis yang jelas. Ditemukannya kasus polio paralitik
menunjukan adanya penyebaran virus polio liar di wilayah tersebut.
Surveilans AFP merupakan salah satu upaya pencegahan dan
pemberantasan penyakit polio. Kelompok rentan terhadap kasus polio adalah anak-
anak sehingga pelaksanaan program Surveilans AFP difokuskan pada anak usia <
15 tahun yang menderita kelumpuhan mirip polio (lumpuh layuh akut). Indicator
surveilans AFP yaitu ditemukannya Non Polio AFP minimal sebesar 2/100.000 anak
usia < 15 tahun. Target ini belum terpenuhi oleh Provinsi Kalimantan Tengah
dengan jumlah penemuan 15 orang dengan Non Polio AFP Rate sebesar
2.09/100.000 penduduk usia < 15 tahun.
6) Hepatitis B
Hepatitis B adalah suatu proses peradangan difus pada jaringan hati yang
disebabkan oleh infeksi VHB dan reaksi toksik terhadap obat-obatan serta bahan-
bahan kimia yang memberikan gejala yang khas yaitu badan lemah, kencing
berwarna seperti air the pekat, mata dan seluruh tubuh menjadi kuning.
Virus hepatitis B umumnya tinggal dalam tubuh selama kira-kira 30-90 hari.
Inilah yang dikenal sebagai hepatitis B akut. Infeksi akut ini umumnya dialami orang
dewasa. Jika mengalami hepatitis B akut, sistem kekebalan tubuh Anda biasanya
dapat melenyapkan virus dari tubuh dan Anda akan sembuh dalam beberapa bulan.
Sedangkan hepatitis B kronis terjadi saat virus tinggal dalam tubuh selama
lebih dari enam bulan. Jenis hepatitis B ini lebih sering terjadi pada bayi dan anak-
anak. Anak-anak yang terinfeksi virus pada saat lahir berisiko empat sampai lima
kali lebih besar untuk menderita hepatitis B kronis dibanding anak-anak yang
terinfeksi pada masa balita. Sementara untuk orang dewasa, 20% dari mereka yang
terpapar virus ini akan berujung pada diagnosis hepatitis B kronis.
Kasus Hepatitis B yang dilaporkan pada tahun 2016 sebanyak 17 kasus lebih
banyak dibandingkan tahun 2015 sebanyak 13 kasus. Kasus tersebut berasal dari
Kabupaten Murung Raya sebanyak 7 kasus dan Kabupaten Kotawaringin Timur
sebanyak 10 kasus.
g. DBD
Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue
dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes Aepyty. Penyakit DBD cenderung meningkat
dan menyebar luas dan seringkali disertai kejadian luar biasa (KLB), sehingga
menimbulkan keresahan di masyarakat karena menyebar dengan cepat dan dapat
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 88
menyebabkan kematian. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat
menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan
dan perilaku masyarakat.
Pada tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah dilaporkan terdapat 1762 kasus
DBD, lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah kasus DBD pada tahun 2015
sebanyak 1658 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 24 orang sama dengan
jumlah kematian pada tahun 2015. Insidens Rate/Angka Kesakitan sebesar 69.1 per
100.000 penduduk dan CFR/angka kematian sebesar 1.4%. Target Renstra
Kementerian Kesehatan untuk angka kesakitan DBD tahun 2016 sebesar < 49 per
100.000 penduduk, dengan demikian Provinsi Kalimantan Tengah belum mencapai
target yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Berikut ini gambaran Incidence
Rate masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016.
Informasi rinci masing-masing Kabupaten/Kota terkait dengan penyakit DBD
dapat dilihat pada lampiran tabel 21.
Gambar 6.11 Incidence Rate Kasus DBD di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber data : Profil Kabupenten/Kota dan Bidang P2P, Tahun 2017
h. Malaria
Millennium Development Goals (MDGs) menetapkan Malaria sebagai salah satu
komitmen global untuk diperangi. Hingga saat ini Malaria masih menjadi permasalahan
kesehatan masyarakat karena mempengaruhi angka kesakitan dan kematian pada bayi
dan ibu hamil serta dapat menurunkan produktifitas kerja dan biaya untuk pengobatan.
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0
Barito Utara
Palangka Raya
Kapuas
Murung Raya
Kotawaringin Barat
Kotawaringin Timur
Barito Timur
KALTENG
Gunung Mas
Seruyan
Katingan
Pulang Pisau
Sukamara
Barito Selatan
Lamandau
314.4
278.4
141.0
125.8
90.5
77.3
73.7
69.1
55.7
54.4
26.9
14.9
11.3
10.1
3.8
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 89
Malaria disebabkan parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel
darah merah manusia yang ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina.
Menyerang semua golongan umur (bayi hingga dewasa) dan semua jenis kelamin.
Angka kesakitan malaria selama tahun 2008 - 2014 cenderung menurun dari
3,53 per 1.000 penduduk berisiko pada tahun 2008 menjadi 0.55 per 1.000 pada tahun
2014, kemudian pada tahun 2015 nilai API sama dengan API tahun sebelumnya yaitu
0.55. Data terakhir API untuk tahun 2016 sebesar 0,19. Perkembangan nilai API dari
tahun 2008 – 2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 6.12. Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence/API) Per 1.000 Penduduk Berisiko di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 – 2016
Sumber data : Profil Kabupaten Kota dan Bidang P2P, Tahun 2017
i. Filariasis
Filariasis atau elephantiasis atau penyakit kaki gajah, adalah penyakit yang
disebabkan infeksi cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk dari tiga
spesies yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi dan Brugia timori. Dalam tubuh
manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan
limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan
organ genital. Penyakit ini tersebar luas di pedesaan dan perkotaan. Dapat dan
menyerang semua golongan tanpa mengenal usia dan jenis kelamin. Jumlah kasus
filariasis pada tahun 2016 Sebanyak 63 kasus, ada peningkatan dibandingkan dengan
jumlah kasus pada tahun 2015 sebanyak 25 kasus. Angka kesakitan per 100.000
penduduk sebesar 2. Penyebaran kasus filariasis terjadi di Kabupaten Kotawaringin
Timur sebanyak 46 kasus, diikuti oleh Kabupaten Kapuas sebanyak 14 kasus, kemudian
4.08 3.95
2.38
0.55 0.550.19
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016
AP
I Per
1.0
00 P
end
ud
uk
API TAHUN 2011 - 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 90
Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 2 dan Kabupaten Barito Selatan sebanyak 1 kasus.
Informasi rinci terkait kasus filariasis dapat dilihat pada lampiran 23.
j. Rabies
Rabies merupakan penyakit mematikan baik pada manusia maupun hewan
yang disebabkan oleh infeksi virus (golongan Rhabdovirus) yang ditularkan melalui
gigitan hewan seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala yang di
dalam tubuhnya mengandung virus.
Rabies merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan oleh hewan
berdarah panas penular rabies seperti anjing, kucing dan monyet. Penyakit ini
merupakan penyakit zoonosa yang terpenting di Indonesia karena bila sudah
menunjukan gejala klinis pada manusia ataupun hewan selalu berakhir dengan
kematian, sehingga menimbulkan rasa cemas dan ketakutan bagi orang-orang yang
terkena gigitan dan kekhawatiran serta keresahan bagi masyarakat pada umumnya.
Suatu daerah dapat bebas rabies melalui surveilans penyakit yang efektif, tidak adanya
kasus Rabies pada hewan dan manusia (indigenous), serta tidak ada kasus rabies pada
hewan karnivora diluar karantina dalam 6 bulan terakhir.
Pada tahun 2016 semua kabupaten kota terdapat kasus GHPR dengan total
kasus sebanyak 1530 kasus dengan PET 869 kasus dan lyssa sebanyak 5 kasus.
Perkembangan situasi rabies di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 – 2016 dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 6.13. Situasi Rabies di Provinsi Kalimantan TengahTahun 2011 – 2016
Sumber data : Bidang P2P Dinkes Prov. Kalteng Tahun 2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016
15351940
1307 15391907
1530
1098
1429
1016
1292
1386
869
2
5
0
2
8
5
GHPR PET Lyssa
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 91
Gambar 6.11 diatas menunjukan bahwa tahun 2016 terjadi penurunan gigitan
serta kematian akibat GHPR, bila dibandingkan dengan tahun 2015.
2. Penyakit Tidak Menular
Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan
lingkungan yang selaras dengan perubahan perilaku masyarakat, transisi demografi,
sosial ekonomi dan sosial budaya. Berbagai faktor risiko PTM antara lain ialah: merokok
dan keterpaparan terhadap asap rokok, minum minuman beralkohol, diet/pola makan,
gaya hidup, kegemukan, obat-obatan, dan riwayat keluarga (keturunan).
Prinsip upaya pencegahan tetap lebih baik dari pengobatan. Upaya pencegahan
penyakit tidak menular lebih ditujukan kepada faktor risiko yang telah diidentifikasi.
Upaya pengendalian PTM tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh jajaran lintas
sektor, baik pemerintah, swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,
bahkan seluruh lapisan masyarakat.
Beberapa kegiatan dalam upaya untuk mengendalikan penyakit tidak menular
pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.
a. Posbindu PTM dan Upaya Pengendalian PTM di Puskesmas
Pos Pembinaan terpadu (Posbindu) merupakan salah satu wujud peran serta
masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini terhadap
faktor risiko PTM secara terpadu dan terintegrasi dengan kegiatan rutin di masyarakat.
Setiap kabupaten/kota diharapkan memiliki satu Puskesmas dengan program
pelayanan PTM. Tahun 2016 jumlah posbindu sebanyak 191 posbindu ada peningkatan
jumlah dibandingkan dengan jumlah posbindu pada tahun 2015 yang berjumlah 115
posbindu. Sedangkan jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan PTM sebanyak
37 puskesmas, lebih banyak dibandingkan dengan jumlah puskesmas yang
memberikan pelayanan PTM yang berjumlah 27 puskesmas. Untuk lebih rincinya dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 6. 1 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Dan Puskesmas dengan Pelayanan PTM Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
No Kabupaten / Kota Posbindu Pusk Pelayanan PTM
1. Sukamara 16 1 2 Lamandau 4 1 3 Kotawaringin Barat 18 2 4 Kotawaringin Timur 31 6 5 Seruyan 16 3 6 Katingan 15 1 7 Gunung Mas 4 1
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 92
8 Pulang Pisau 6 3 9 Kapuas 20 3 10 Barito Timur 3 1 11 Barito Selatan 11 6 12 Barito Utara 10 5 13 Murung Raya 15 1 14 Palangka Raya 22 3 JUMLAH 191 37
Sumber : Bidang P2P Tahun 2017
b. Pengendalian Tembakau
Pengendalian tembakau merupakan salah satu upaya pengendalian faktor risiko
PTM, guna menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. Beberapa upaya yang telah
dikembangkan adalah Pengembangan kawasan tanpa rokok melalui peraturan daerah,
peraturan Bupati ataupun Instruksi Bupati. Kabupaten/kota yang telah memiliki
peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebanyak 12 kabupaten/kota (85,7%),
sebagaimana tabel 6.2 berikut:
Tabel 6.2 Produk Hukum Tentang Kawasan Tanpa Rokok Provinsi Kalimantan Tengah
No Kab/Kota Nomor Tentang Ket
1 Palangka Raya Perda no 3 Tahun 2014 KTR
2 Lamandau Perda no 22 Tahun 2015 KTR
3 Barito selatan Perda no 12 Tahun 2015 KTR
4 Seruyan Perda Tahun 2016 KTR
5 Kotawaringin Barat Perda no. 4 Tahun 2016 KTR
6 Kapuas Perda no. 4 Tahun 2016 KTR
7 Barito Utara Peraturan Bupati No. 64/2014
KTR
8 Sukamara Peraturan Bupati No. 19/2014
KTR
9 Gunung Mas Instruksi Bupati No. 3 Tahun 2015
KTR di Tempat Kerja di Lingk. kab. Gunung Mas
10 Katingan Rancangan Perda KTR
11 Kotawaringin Timur Instruksi Bupati KTR
12 Murung Raya -
13 Barito Timur -
14 Pulang Pisau Perda Tahun 2016 KTR
Sumber : Bidang P2P Tahun 2017
c. Pelayanan PTM :
1). Pengukuran Tekanan Darah pada penduduk ≥ 18 tahun
Prioritas pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah adalah:
hipertensi, penyakit jantung koroner dan stroke. Risiko penyakit jantung dan
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 93
pembuluh darah meningkat sejalan peningkatan tekanan darah. Hipertensi
merupakan penyebab tersering penyakit jantung koroner dan stroke, serta faktor
utama gagal jantung kongestif.
Data Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 menunjukan
bahwa semua kabupaten kota telah melaporkan hasil pengukuran tekanan darah
pada kelompok Umur ≥ 18 tahun, jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya dimana hanya 10 kabupaten kota yang melaporkan hasil ]pengukuran
tekanan darah. Total jumlah penduduk yang berusia ≥ 18 tahun pada tahun 2016
di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 1.697.795 orang. Jumlah yang diukur tekanan
darah adalah 307.249 orang (18.10%). Dari hasil pengukuran tekanan darah pada
penduduk yang berusia ≥ 18 tahun terdapat 76.168 orang (24,79%) yang menderita
hipertensi.
2). Obesitas Pada Penduduk ≥ 15 Tahun
Seiring meningkatnya kesejahteraan rakyat dan bertambahnya jumlah
penduduk usia produktif sebagai buah dari bonus demografi, jumlah orang dewasa
gemuk dipastikan terus naik. Mereka terdiri dari orang yang baru kelebihan berat
badan dibandingkan berat badan standar sesuai tinggi tubuh dan yang sudah masuk
kategori obesitas.
Lebih dari 40 juta orang dewasa di Indonesia yang obesitas atau kegemukan.
Hal itu setara jumlah penduduk Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk
terbesar, tetapi semuanya berisiko menderita berbagai penyakit degeneratif, mulai
dari diabetes, serangan jantung, stroke, hingga kanker.
Jumlah Penduduk ≥ 15 Tahun yang berkunjung ke puskesmas pada tahun
2016 sebanyak 279.811 orang. Data tersebut berasal dari enam kabupaten kota
yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Barito
Selatan dan Kota Palangka Raya, jadi masih belum menggambarkan jumlah
kunjungan ke puskesmas yang sebenarnya.
Dari jumlah kunjungan tersebut yang melakukan pemeriksaan obesitas
sebanyak 3.640 orang (1.30%), dengan jumlah penderita obesitas sebanyak 2.996
orang (82.31%). Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel lampiran 25.
3). Deteksi Dini Penyakit Kanker
Saat ini program pengedalian penyakit kanker diprioritaskan pada dua
kanker tertinggi di Indonesia yaitu kanker leher rahim dan kanker payudara.
Kegiatan yang dilakukan meliputi pencegahan primer, sekunder, dan tersier.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 94
Pencegahan primer dilakukan melalui pengendalian faktor risiko dan
peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi. Pencegahan sekunder dilakukan
melalui deteksi dini dan tatalaksana yang dilakukan di Puskesmas dan rujukan ke
rumah sakit. Deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode Inspeksi Visual
dengan Asam Asetat (IVA) dan krioterapi untuk IVA (lesi pra kanker leher rahim)
positif, sedangkan deteksi dini kanker payudara menggunakan metode Clinical
Breast Examiniation (CBE). Pencegahan tersier dilakukan melalui perawatan paliatif
dan rehabilitatif di unit-unit pelayanan kesehatan yang menangani kanker dan
pembentukan kelompok survivor kanker di masyarakat.
Kegiatan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara dilakukan di beberapa
kabupaten kota. Pemeriksaan dini kanker leher rahim dan payudara dilakukan pada
tahun 2016 dilakukan pada 5.313 WUS atau satu persen dari total WUS sebanyak
392.519 orang lebih banyak bila dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1679 (1%)
WUS. Dari WUS yang diperiksa pada tahun 2016 diketahui IVA positif berjumlah 204
orang (3.84%) lebih banyak IVA positif pada tahun 2015 berjumlah 71 orang
(4.23%). Sedangkan tumor/benjolan pada payudara sebesar 82 orang (1.54%)
lebih banyak dibandingkan tahun 2015 sebanyak 26 orang (1.55%).
Data yang disampaikan pada profil kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
tahun 2016 tentang cakupan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA
dan kanker payudara dengan pemeriksaan klinis (CBE) belum menggambarkan
secara keseluruhan perkembangan dan epidemiologi penyakit kanker pada
masyarakat, hal ini karena pemeriksaan pada masyarakat belum bisa dilakukan
secara keseluruhan.
B. KESEHATAN LINGKUNGAN
Menurut WHO (World Health Organization), kesehatan lingkungan adalah suatu
keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat
menjamin keadaan sehat dari manusia.Lingkungan merupakan faktor yang sangat
berpengaruh terhadap derajat kesehatan, disamping perilaku dan pelayanan kesehatan.
Program Lingkungan Sehat bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih
sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan
pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Adapun kegiatan pokok untuk
mencapai tujuan tersebut meliputi: (1) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar,
(2) Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan, (3) Pengendalian Dampak Risiko
Lingkungan, (4) Pengembangan Wilayah Sehat.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 95
1. Persentase Rumah Sehat
Rumah Tangga yang sehat adalah rumah tangga yang telah menjalankan 10
indikator PHBS yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI
eksklusif, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan
dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di
rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan
tidak merokok di dalam rumah. Selain itu jenis bahan bangunan, lokasi rumah, dan
kondisi ruang rumah berkaitan dengan rumah sehat dideskripsikan sesuai dengan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan
Kesehatan Perumahan.
Pencapaian persentase rumah tangga sehat yaitu yang diwakili oleh rumah
tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna. Pada tahun 2016
persentase rumah sehat mencapai 49,2% lebih tinggi bila dibandingkan dengan
capaian pada tahun 2015 yang telah mencapai 42.03%. Kabupaten dengan capai
paling tinggi adalah Kota Palangka Raya sebesar 89.1%, diikuti oleh Kabupaten
Lamandau sebesar 82,5% dan Kabupaten Pulang Pisau sebesar 80,8%. Sedangkan
Kabupaten kota dengan capaian terendah adalah Kabupaten Gunung Mas sebesar
2,3% diikuti oleh Kabupaten Kapuas sebesar 17,3% dan Kabupaten Katingan sebesar
30,9%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 6.14 Persentase Rumah Sehat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimatan Tengah Tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bidang Kesmas tahun 2017
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Gunung Mas
Kapuas
Katingan
Murung Raya
Barito Selatan
Kotawaringin Barat
KALTENG
Kotawaringin Timur
Barito Utara
Seruyan
Barito Timur
Sukamara
Pulang Pisau
Lamandau
Palangka Raya
2.3
17.3
30.9
33.3
34.4
40.1
49.2
52.1
53.2
57.8
59.0
78.6
80.8
82.5
89.1
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 96
2. Penduduk Yang Memiliki Akses Air Minum Yang Layak
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010
tentangPersyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses
pengolahan atautanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung diminum.Penyelenggara air minum dapat berasal dari badan usaha milik
negara/badan usaha milikdaerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan,
kelompok masyarakat, dan/atauindividual yang melakukan penyelenggaraan
penyediaan air minum. Tidak semua air dapatdiminum, syarat-syarat kualitas air
minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatandimaksud, diantaranya adalah
sebagai berikut:
a. Syarat Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna;
b. Parameter Mikrobiologi E Coli dan total Bakteri Kolifrom, kadar maksimum yang di
perbolehkan 0 jumlah per 100 ml sampel;
c. Syarat Kimia : Kadar Besi : maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l, Kesadahan
(maks 500 mg/l), pH 6,5-8,5;
d. Syarat Mikrobiologis : Koliform tinja/total koliform (maks 0 per 100 ml air);
e. Dan parameter tambahan lainnya.
Jumlahpenduduk berdasarkan jenis sumber air minumyang berkualitas yang
memenuhi syarat baik secara kimiawi, fisik maupun biologis yang memiliki akses
berkelanjutan terhadap sumber air minum berdasarkan kriteria JMP WHO-INICEF 2006
di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 6.15 Jumlah Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bidang Kesmas tahun 2017
Sumur Galian Terlindung; 270,878
; 26%
Sumur Galian dengan Pompa; 192,733 ; 19%
Sumur Bor Dengan Pompa; 246,892 ;
24%Terminal Air; 1,662 ;
0%
Mata Air Terlindung; 24,232 ; 2%
Penampung Air Hujan; 55,407 ; 5%
Perpipaan (PDAM, BPSPAM); 246,219 ;
24%
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 97
Gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang dapat mengakses
air minum yang layak di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 adalah sebagai berikut
terbesar pada sumur gali terlindung sebanyak 270.878 penduduk, kemudian Sumur
bor dengan pompa sebanyak 246.892 Penduduk, perpipaan (PDAM, BPSPAM)
sebanyak 246.219 penduduk, kemudian sumur galian dengan pompa sebanyak
192.733 penduduk, Penampung Air hujan sebanyak 55.407 Penduduk, Mata air
terlindung 24.232 penduduk dan Terminal air sebanyak 1662 penduduk. Data yang
ditampilkan diprofil kesehatan belum mencermin jumlah penduduk dengan akses air
minum yang layak, hal ini disebabkan karena belum semua penduduk tercover dalam
pemetaan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak). Rincian lengkap
penduduk dengan akses air minum berkualitas (layak) berdasarkan jenis sumber air
minum perkabupaten kota dapat dilihat pada Lampiran 59.
Persentase penduduk terhadap akses berkelanjutan terhadap air minum layak
per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 dapat dilihat pada
gambar berikut ini.
Gambar 6.16 Persentase Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengahtahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bidang Kesmas tahun 2017
Gambar diatas menunjukkan hasil bahwa Persentase Penduduk dengan Akses
Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas Per Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2016 sebesar 40,70%, lebih besar dibandingkan tahun 2015
sebesar 22.41%. Persentase terbesar penduduk Penduduk dengan Akses
Kapuas
Kotawaringin Timur
Lamandau
Sukamara
Barito Utara
Barito Selatan
Gunung Mas
Murung Raya
KALTENG
Barito Timur
Pulang Pisau
Seruyan
Katingan
Palangka Raya
Kotawaringin Barat
5.39
9.76
15.40
16.50
18.73
22.19
23.68
38.11
40.70
41.58
43.86
45.86
47.07
85.93
127.54
Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum LayakTahun 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 98
Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas terdapat di Kabupaten Kotawaringin
Barat sebesar 127.54%, diikuti oleh Kota Palangka Raya sebesar 85,93% dan
Kabupaten Katingan sebesar 47.07%. Sedangkan Persentase terendah Penduduk
dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas terdapat di Kabupaten
Kapuas sebesar 5.39%, diikuti oleh Kabupaten Kotawaringn Timur besar 9,76% dan
Kabupaten Lamandau sebesar 15,40%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
59.
Persentase kualitas air minum di penyelenggara air minum yang memenuhi
syarat kesehatan (fisik, bakteriologi dan kimia) per kabupaten/kota di Provinsi
Kalimantan Tengah pada tahun 2016 adalah 80,26% dengan 983 sampel, lebih sedikit
dibandingkan 2015 adalah 80,90% dari 801 sampel yang diperiksa. Ada 6 (enam)
Kabupaten yang capaiannya sebesar 100% yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat,
Lamandau diikuti oleh Kabupaten Sukamara, Katingan, Kapuas dan Kabupaten Barito
Utara Sedangkan kabupaten dengan capaian paling sedikit adalah Kabupaten Pulang
Pisau sebesar 20,8%, diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Timur 25% dan Kabupaten
Barito Timur sebesar 25,6%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 6.17 Persentase Kualitas air minum di Penyelenggaraan air minum Syarat Kesehatan per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bidang Kesmas tahun 2017
Upaya untuk dapat meningkatkan akses air minum dan kualitas air minum yang
layaksecara nasional terus menerus dilakukan, akan tetapi masih banyak kendala
dalampencapaiannya. Kendala tersebut antara lain :
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
Pulang Pisau
Kotawaringin Timur
Barito Timur
Gunung Mas
Murung Raya
KALTENG
Barito Selatan
Seruyan
Palangka Raya
Kotawaringin Barat
Lamandau
Sukamara
Katingan
Kapuas
Barito Utara
20.8
25.0
25.6
67.2
78.2
80.3
81.4
82.8
84.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 99
a. Adanya kecenderungan meningkatnya penggunaan air kemasan dan isi ulang
sebagaisumber air minum, sementara itu air kemasan dan isi ulang tidak termasuk
sebagai sumber air minum layak. Hal ini terjadi disebabkan oleh pendataan yang
dilakukan saat ini hanya memotret akses terhadap sumber air yang digunakan untuk
minum, belum memperhitungkan kondisi rumah tangga yang memiliki lebih dari satu
sumber air yang layak untuk diminum.
b. Penyediaan infrastruktur air minum yang ada belum dapat mengimbangi laju
pertumbuhan penduduk, maupun faktor urbanisasi dan peningkatan konsumsi.
c. Untuk penyediaan air minum perpipaan, beberapa permasalahan pada tingkat
operator air minum yaitu minimnya biaya operasional dan pemeliharaan, rendahnya
tarif, terbatasnyaSDM yang kompeten dan pengelolaan yang kurang efisien.
d. Terdapat kerusakan di berbagai sarana air minum yang dipakai di masyarakat,
termasuk sumber air minum bukan jaringan perpipaan (BJP) yang tidak terlindungi.
3. Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (jamban sehat)
Derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan disamping faktor
perilaku dan pelayanan kesehatan. Upaya penyehatan lingkungan dilakukan untuk
mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat, antara lain melalui pemberdayaan
masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi di sarana pemeliharaan dan
pengawasan kualitas lingkungan, pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
dan pengembangan wilayah sehat.
Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu fondasi inti dari masyarakat
yangsehat. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan
manusia.Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi
derajat kesehatanmasyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di
banyak aspek kehidupan,mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat,
tercemarnya sumber air minumbagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare
dan munculnya beberapa penyakit.
Jumlah penduduk yg memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat) menurut
jenis tempat buang air besar yang digunakan per kabupaten/kota pada tahun 2016
sebagian besar penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan kloset berjenis
leher angsa sebanyak 683.894 orang, komunal sebanyak 30.037 orang,
cemplung/cubluk sebanyak 63.643 orang, dan plengsengan sebanyak 31.362 orang.
Rincian lengkap penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban
sehat) 2016 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Lampiran 61.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 100
Gambar 6.18 Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (jamban sehat) Berdasarkan Jenis Sarana Jamban Per Kabupaten/Kota Tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bidang P2P tahun 2017
Berdasarkan konsep dan definisi MDGs, akses sanitasi layak apabila
penggunaan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri atau bersama, jenis kloset
yang digunakan jenis leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinjanya
menggunakan tangki septik atau Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL). Metode
pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut:
a. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi.
b. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air
atau sumur.
c. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan.
d. Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain.
e. Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar, atau bila memang benar-benar
diperlukan, harus dibatasi seminimal mungkin.
f. Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang.
g. Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal.
Komunal; 36037
Leher Angsa; 683894
Plengseng; 31362
Cemplung; 63643
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 101
Gambar 6.19 Persentase Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Per Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bidang Kesmas tahun 2017
Pada Gambar diatas terlihat bahwa Persentase Penduduk dengan Akses Sanitasi
Layak (Jamban Sehat) Per Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
sebesar 31,96% lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 32.33%. Persentase
tertinggi terdapat di Kabupaten Gunung Mas sebesar 76.42% diikuti oleh Kabupaten
Barito Selatan sebesar 55.09% dan Kabupaten Barito Timur sebesar 44.59%.
Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kapuas sebesar 15,61%, diikuti oleh
Kabupaten Katingan sebesar 16.50% dan Kabupaten Lamandau sebesar 17,41%.
Upaya untuk dapat meningkatkan sanitasi yang layak dilakukan penguatan
Kemitraan Pemerintah–Swasta (KPS) yakni melibatkan LSM Lokal / Nasional /
Internasional, CSR (Corporate Social Responsibility), donor agency internasional,
seperti World Bank, ADB yang diimplementasikan melalui kegiatan Pamsimas dan
ICWRMIP, serta kegiatan lain yang berorientasi pada pembinaan, penyediaan sarana
air minum dan sanitasi dasar yang layak serta terbangunnya perilaku hidup bersih dan
sehat bagi masyarakat dengan menggunakan pendekatan STBM.
4. Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah desa yang sudah stop
BABSminimal 1 dusun, mempunyai tim kerja STBM atau natural leader, dan telah
mempunyairencana kerja STBM atau rencana tindak lanjut. STBM menjadi ujung
tombak keberhasilan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan secara
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00
Kapuas
Katingan
Lamandau
Murung Raya
Sukamara
Kotawaringin Timur
KALTENG
Barito Utara
Palangka Raya
Pulang Pisau
Kotawaringin Barat
Seruyan
Barito Timur
Barito Selatan
Gunung Mas
15.6116.5017.4118.81
22.8827.00
31.9634.46
37.7441.7042.37
44.5944.59
55.0976.42
Persentase Jamban Sehat 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 102
keseluruhan. Sanitasi total berbasis masyarakat sebagai pilihan pendekatan, strategi
dan program untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan
masyarakat dengan menggunakan metode pemicuan dalam rangka mencapai target
MDGs. Dalam pelaksanaan STBM mencakup 5 (lima)pilar yaitu:
a. Stop buang air besar sembarangan,
b. Cuci tangan pakai sabun,
c. Pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga,
d. Pengelolaan sampah dengan benar, dan
e. Pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.
Pada tahun 2016 tidak ada desa STBM di Provinsi Kalimantan Tengah, persis
seperti yang terjadi pada tahun 2015 dan 2014. Sedangkan jumlah desa yang
melaksanakan STBM pada tahun 2016 adalah 844 desa/kelurahan (49,8%) lebih tinggi
dibandingkan tahun 2015 adalah 662 (42.1%) desa/kelurahan. Jika dilihat jumlah
desanya, maka yang terbanyak melaksanakan STBM adalah di Kabupaten Barito Timur
yaitu (90.5%), diikuti oleh Kotawaringin Barat sebesar (88.3%) dan Kabupaten
Gunung Mas (73.2%). Kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan STBM dilakukan
bersama penyediaan air minum dalam satu kegiatan Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAM STBM).
Gambar 6.20 Persentase Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM Per Kabupaten Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten dan Bidang Kesmas Tahun 2017.
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Palangka Raya
Murung Raya
Pulang Pisau
Kotawaringin Timur
Seruyan
Sukamara
Katingan
KALTENG
Barito Selatan
Kapuas
Lamandau
Barito Utara
Gunung Mas
Kotawaringin Barat
Barito Timur
0.034.735.4
41.141.2
43.846.6
49.851.653.253.4
67.073.2
88.390.5
Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM Tahun 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 103
5. Persentase Tempat-tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Tempat-tempat umum dan Pengelolaan Makanan adalah kegiatan bagi umum
yang dilakukan oleh badan pemerintah, swasta atau perorangan yang langsung
digunakan oleh masyarakat yang mempunyai tempat dan kegiatan tetap serta memiliki
fasilitas. Pengawasan sanitasi tempat umum bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang
memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat pengunjung terhindar dari kemungkinan
bahaya penularan penyakit serta tidak menyebabkan gangguan terhadap kesehatan
masyarakat di sekitarnya. Risiko dari pengelolaan makanan mempunyai peluang yang
besar dalam penularan penyakit karena jumlah konsumen relatif banyak dalam waktu
yang bersamaan.
Tempat-tempat umum meliputi sarana pendidikan, Sarana kesehatan dan hotel.
Cakupan pengawasan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan tahun
2016 meliputi sarana pendidikan SD sebesar 49,8%, lebih kecil bila dibandingkan
dengan capaian pada tahun sebesar 76.8%. Pada SMP sebesar 46,6% lebih kecil bila
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 82.3% dan SMA sebesar
50.3%, jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar
70.8%. Kemudian untuk sarana kesehatan yang meliputi puskesmas pada tahun 2016
sebesar 87,1%, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015
sebesar sebesar 79.3% dan rumah sakit sebesar 100% sama dengan tahun
sebelumnya 2015. Dan terakhir capaian hotel berbintang pada tahun 2016 sebesar
50%, lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 75,0%
dan non bintang sebesar 53,5%, lebih besar bila dibandingkan dengan capaian pada
tahun 2015 sebesar 52.8%. Secara keseluruhan cakupan tempat-tempat umum yang
memenuhi persyaratan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016
sebesar 51,16% lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar
76.16%. Lebih rincinya dapat dilihat pada lampiran tabel 63.
Sedangkan untuk TPM (tempat pengelolaan makanan) yang meliputi jasa boga,
rumah makan/restoran, depot air minum (DAM) dan makanan jajanan yang memenuhi
syarat pada tahun 2016 sebanyak 3.862 buah (56%) dari 6.955 TPM yang diperiksa,
lebih rendah daripada capaian tahun 2015 sebesar 3663 buah (57.5%). Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Lampiran tabel (64).
C. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga merupakan upaya
untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 104
PHBS dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya
penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan
kesehatan masyarakat.
Jumlah rumah tangga yang ada pada tahun 2056 adalah 635.023 rumah tangga
lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rumah tangga pada tahun 2015 yang
berjumlah 646.780 buah. Jumlah rumah tangga yang dipantau sebanyak 117.973
buah. Hasil pemantauan rumah tangga pada tahun 2016 menunjukan capaian sebesar
52.7% lebih tinggi bila dibandingkan capai pada tahun 2015 sebesar 44.6%. Cakupan
Rumah Tangga Ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Provinsi Kalimantan Tengah dari
tahun 2010 - 2016 terlihat pada gambar berikut.
Gambar 6.21 Trend Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Provinsi KalimantanTengah Tahun 2010 s/d 2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Gambar diatas memperlihatkan bahwa cakupan rumah tangga yang ber-PHBS
di Privinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi, dari tahun 2011 mengalami
penurunan cakupan ber-PHBS sebesar 30.4%, namun ada peningkatan dari tahun 2012
sampai dengan 2014 kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2015 menjadi
44.6%, kemudian meningkat lagi menjadi 52.7% pada tahun 2016. Sedang gambaran
cakupan PHBS per Kabupaten Kota pada tahun 2016 dapat dilihat pada gambar
dibawah ini.
41.7
30.4
37
45.7
51.1
44.6
52.7
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 105
Gambar 6.22 Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Per Kabupaten/Kota di Provinsi
KalimantanTengah Tahun 2016
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017
Dari gambar diatas di ketahui capai rumah tangga yang sudah ber-PHBS di
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 baru mencapai 52.7%. Terdapat dua
kabupaten kota yang telah mencapai target dari yang yang telah ditetapkan yaitu ≥
85% yaitu Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya dengan capai masing-masing
sebesar 100%. Sedangkan capaian terendah adalah kabupaten Gunung Mas sebesar
13.9%, Kotawaringin Timur sebesar 24.7% dan kabupaten Pulang Pisau sebesar
32.8%. Ada satu kabupaten yang tidak menyampaikan laporan capai runah tangga
yang ber-PHBS yaitu Kabupaten Barito Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
lampiran 57.
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Gunung Mas
Kotawaringin Timur
Pulang Pisau
Sukamara
Murung Raya
KALTENG
Kotawaringin Barat
Katingan
Seruyan
Barito Utara
Lamandau
Barito Selatan
Kapuas
Palangka Raya
Barito Timur
13.9
24.7
32.8
46.3
49.1
52.7
57.4
57.5
60.6
60.9
64.2
64.2
100.0
100.0
0.0
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 106
BAB VII
TENAGA KESEHATAN
Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) merupakan salah satu sub sistem dalam
sistem kesehatan nasional yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya dan pelayanan kesehatan. Upaya dan
pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab,
memiliki etik dan moral tinggi, keahlian, dan berwenang.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,
tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.
Tenaga di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan asisten tenaga
kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa rumpun dan sub
rumpun. Rumpun tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 adalah tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga
keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat,
tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian
medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.
Gambaran mengenai jumlah, jenis, dan kualitas, serta penyebaran tenaga
kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan cara
pengumpulan data pada sarana pelayanan kesehatan baik di wilayah dinas kesehatan
kabupaten/kota maupun dinas kesehatan provinsi. Pengumpulan data tenaga kesehatan
meliputi tenaga kesehatan yang berstatus PNS pusat, PNS daerah, Pegawai Tidak Tetap
(PTT), TNI/POLRI, dan swasta.
Peningkatan jumlah tenaga kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan mutu
pelayanan kesehatan yang semakin tinggi. Kebutuhan tenaga kesehatan belum dapat
terpenuhi secara memadai, khususnya di tingkat kabupaten/kota dikarenakan beban
terhadap penganggaran pegawai serta belum berjalannya kegiatan mobilisasi tenaga
kesehatan yang sesuai dengan penempatan tugas tenaga tersebut. Sehingga
menyebabkan sulitnya dalam menentukan kebutuhan tenaga kesehatan di tingkat
kabupaten/kota.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 107
Untuk mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, pemerintah membuka
penerimaan CPNS baru baik secara swakelola maupun tenaga pusat yang ditempatkan di
daerah. Untuk mencukupi kekurangan tenaga tersebut dilakukan pengangkatan Dokter
Tidak Tetap, Bidan Tidak Tetap dan diupayakan dapat mengangkat tenaga kesehatan lain
sebagai pegawai tidak tetap.
A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN
Tenaga di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan asisten tenaga
kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa rumpun dan sub
rumpun. Rumpun tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 adalah tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga
keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat,
tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian
medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.
Pada tahun 2016, jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah
sebanyak 10.481 orang (85.44%) dan tenaga penunjang kesehatan sebanyak 1785 orang
(14.55%). Tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak pada tahun 2016 yaitu perawat
sebanyak 4898 orang atau 46.73% dari total tenaga kesehatan, sedangkan tenaga
kesehatan dengan jumlah paling sedikit yaitu tenaga kesehatan keterapian fisik sebanyak
63 orang atau 0,60% dari total tenaga kesehatan. Rincian lengkap mengenai rekapitulasi
tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat
dilihat pada lampiran 72 – 80.
1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,
dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Untuk mendukung
fungsi dan tujuan Puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga
kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan.
Pada peraturan yang sama di Pasal 16 Ayat 3 disebutkan bahwa minimal tenaga
kesehatan di Puskesmas terdiri dari dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi,
perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli
teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Sedangkan tenaga
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 108
penunjang kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi
keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lainnya.
Total SDMK di Puskesmas di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sebanyak
7316 orang yang terdiri dari 6375 orang tenaga kesehatan (87,13%) dan 941 orang
tenaga penunjang kesehatan (12,86%). Proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas
terbanyak yaitu tenaga perawat sebanyak 2723 orang (42.71%) diikuti tenaga bidan
sebanyak 2172 orang (34,07%) sedangkan proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas yang
paling sedikit yaitu dokter spesialis gigi sebanyak 2 orang (0.031%).dan tenaga
keterapian fisik sebanyak 2 orang (0.031%).
Jumlah dan jenis tenaga kesehatan Puskesmas dihitung berdasarkan analisis
beban kerja dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah pelayanan yang
diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas
wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di
wilayah kerjanya, dan pembagian waktu kerja.
2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi
dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan dan
diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Sedangkan
menurut pelayanan yang diberikan, rumah sakit terdiri dari rumah sakit umum dan rumah
sakit khusus.
Total SDMK di rumah sakit di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016
sebanyak 4.695 orang yang terdiri dari 3.957 orang tenaga kesehatan (84,28%) dan 738
orang tenaga penunjang kesehatan (15,71%). Jumlah tenaga kesehatan terbanyak yaitu
perawat sebanyak 2.155 orang (54,46%) sedangkan jumlah tenaga kesehatan paling
sedikit yaitu keterepian fisik sebanyak 51 orang (1,28%).
Pelayanan spesialis yang ada di rumah sakit di antaranya pelayanan spesialis
dasar, spesialis penunjang, spesialis lain, subspesialis, dan spesialis gigi dan mulut.
Pelayanan spesialis dasar meliputi pelayanan panyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan
obstetri dan ginekologi. Pelayanan spesialis penunjang meliputi pelayanan anestesiologi,
radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan rehabilitasi medik. Pelayanan spesialis lain
meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 109
darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah
plastik, dan kedokteran forensik.
B. RASIO TENAGA KESEHATAN
Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan indikator untuk
mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai target pembangunan
kesehatan tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun
2011 – 2025, terget rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019
di antaranya rasio dokter umum 45 per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi 13 per
100.000 penduduk, rasio perawat 180 per 100.000 penduduk, rasio bidan 120 per
100.000 penduduk, rasio perawat gigi 18 per 100.000 penduduk, rasio Apoteker 12 per
100.000 penduduk, rasio Ass Apotekes 24 per 100.000 penduduk, rasio SKM 16 per
100.000 penduduk, rasio Sanitarian 18 per 100.000 penduduk, rasio Nutrisionis/Ahli Gizi
14 per 100.000 penduduk, rasio keterapian fisik 5 per 100.000 penduduk dan rasio
Keterapian Medis 16 per 100.000 penduduk.
1. Dokter Spesialis
Jumlah tenaga dokter spesialis yang bekerja di sarana kesehatan tahun 2016
sebanyak 193 orang lebih banyak dibandingkan tahun 2015 sebanyak 182 orang.
Sedangkan rasio dokter spesialis pada tahun 2016 per 100.000 penduduk Provinsi
Kalimantan Tengah sebesar 7,5 meningkat bila dibandingkan dengan rasio dokter
spesialis per 100.000 tahun 2015 sebesar 7,3. Rasio tersebut masih dibawah target
yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu 11 dokter spesialis per 100.000 penduduk.
2. Dokter Umum
Pada tahun 2016 jumlah tenaga dokter umum yang bekerja di sarana
pelayanan kesehatan sebanyak 470 orang, lebih sedikit bila dibandingkan dengan
tahun 2015 yang berjumlah 483 orang. Berdasarkan jumlah dokter umum dan jumlah
penduduk disusun rasio dokter umum per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum di
Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sebesar 18.43 dokter umum per
100.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 19,358 dokter
umum per 100.000 penduduk. Rasio tersebut masih dibawah target yang ditetapkan
untuk tahun 2019 yaitu 45 dokter umum per 100.000 penduduk.
3. Dokter Gigi
Jumlah dokter gigi yang bekerja di sarana kesehatan di Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2016 sebanyak 121 orang. Lebih banyak dibandingkan tahun 2015
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 110
sebesar 118 orang. Berdasarkan jumlah dokter gigi dan jumlah penduduk disusun
rasio dokter gigi per 100.000 penduduk. Rasio dokter gigi di Provinsi Kalimantan
Tengah pada tahun 2016 sebesar 5 dokter gigi per 100.000 penduduk, sama dengan
tahun sebelumnya. Rasio tersebut masih dibawah target yang ditetapkan untuk tahun
2019 yaitu 13 dokter gigi per 100.000 penduduk.
4. Bidan
Jumlah Tenaga Bidan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sebanyak
2.694 orang lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah bidan pada tahun 2015
sebanyak 2.505 orang. Rasio Tenaga Bidan per 100.000 penduduk tahun 2016 adalah
105.64 per 100.000 penduduk. Rasio tersebut masih dibawah target yang ditetapkan
untuk tahun 2019 yaitu 120 bidan per 100.000 penduduk.
5. Perawat
Tenaga perawat di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 yang terdiri dari
perawat dan perawat gigi sebanyak 5.175 orang lebih banyak bila di bandingkan
dengan jumlah perawat pada 2015 sebanyak 4.652 orang, sedangkan rasio tenaga
perawat per 100.000 penduduk pada tahun 2016 adalah 202.92 per 100.000
penduduk. Rasio tersebut sudah diatas target yang ditetapkan untuk tahun 2019
yaitu 180 bidan per 100.000 penduduk. Namun perlu diperhatikan penyebaran
tenaga perawat di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum merata, tenaga perawat
banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan saja.
6. Apoteker
Jumlah tenaga Apoteker di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016
adalah 136 orang lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 128
orang. Berdasarkan jumlah apoteker dan jumlah penduduk disusun rasio apoteker
per 100.000 penduduk. Rasio apoteker di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun
2016 sebesar 5 apoteker per 100.000 penduduk. Rasio tersebut masih dibawah
target yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu 12 apoteker per 100.000 penduduk.
7. Sarjana Kesehatan Masyarakat
Jumlah tenaga kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah tahun
2016 berjumlah 250 orang lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak
248 orang. Rasio tenaga kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk pada tahun
2016 sebesar 9.8 per 100.000 penduduk. Rasio tersebut masih dibawah target yang
ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu 16 Sarjana Kesehatan Masyarakat per 100.000
penduduk.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 111
8. Tenaga Sanitasi
Tenaga sanitasi terdiri dari Sarjana kesehatan lingkungan, D-III sanitasi dan
D-I sanitasi. Jumlah Tenaga Sanitasi di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016
sebanyak 178 orang, lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah sanitarian yang
bekerja pada sarana kesehatan pada tahun lebih 2014 sebanyak 191 orang. Rasio
tenaga sanitarian per 100.000 penduduk tahun 2016 adalah 7,0 lebih sedikit bila
dibandingkan dengan rasio sanitarian pada tahun 2015 sebesar 8.0. Rasio tersebut
masih dibawah target yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu 18 Sanitarian per
100.000 penduduk.
9. Tenaga Gizi
Tenaga gizi terdiri dari nutrisionis dan dietisen. Jumlah Tenaga gizi di Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2016 sebanyak 361 orang lebih banyak bila dibandingkan
dengan jumlah tenaga gizi pada tahun 2015 sebanyak 340 orang. Rasio tenaga gizi
per 100.000 penduduk tahun 2016 adalah 14.2 per 100.000 penduduk. Rasio
tersebut sudah diatas target yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu 14 tenaga gizi
per 100.000 penduduk.
10. Keterapian Fisik
Pada tahun 2016 jumlah tenaga keterapian fisik yang bekerja di sarana
pelayanan kesehatan sebanyak 63 orang, lebih banyak dibandingkan dengan tahun
2015 sebanyak 50 orang. Berdasarkan jumlah tenaga keterapian fisik dan jumlah
penduduk disusun rasio tenaga keterapian fisik per 100.000 penduduk. Rasio tenaga
keterapian fisik di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sebesar 2 tenaga
keterapian fisik per 100.000 penduduk. Rasio tersebut masih dibawah target yang
ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu 5 tenaga keterapian fisik per 100.000 penduduk.
11. Keterapian Medis
Pada tahun 2016 jumlah tenaga keterapian medis yang bekerja di sarana
pelayanan kesehatan sebanyak 461 orang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah
tenaga keterapian medis pada tahun 2015 sebanyak 446 orang. Berdasarkan jumlah
tenaga keterapian medis dan jumlah penduduk disusun rasio tenaga keterapian
medis per 100.000 penduduk. Rasio tenaga keterapian medis di Provinsi Kalimantan
Tengah pada tahun 2016 sebesar 18 tenaga keterapian medis per 100.000
penduduk. Rasio tersebut sudah diatas target yang ditetapkan untuk tahun 2019
yaitu 16 tenaga keterapian medis per 100.000 penduduk.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 112
BAB VIII P E N U T U P
Keberadaan data dan informasi tentang situasi pembangunan kesehatan di suatu
daerah sangat penting bagi pimpinan dan organisasi dalam pelaksanaan manajemen.
Penyediaan data dan informasi yang berkualitas sangat diperlukan sebagai masukan
dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Di bidang kesehatan, data dan informasi diperoleh melalui penyelenggaraan sistem
informasi kesehatan baik yang dikembangkan oleh pusat maupun yang dikembangkan
oleh masing-masing daerah. Salah satu luaran utama dari penyelenggaraan dari sistem
informasi kesehatan sejak tahun 1998, telah dikembangkan paket sajian data dan
informasi oleh Pusat Data Kesehatan RI yaitu berupa buku profil kesehatan yang
merupakan kumpulan informasi yang sangat penting tentang gambaran kesehatan di
suatu daerah. Untuk itu buku profil ini sangat dibutuhkan baik oleh jajaran kesehatan,
lintas sektor maupun masyarakat.
Profil Kesehatan Provinsi diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis
besar dan menyeluruh tentang seberapa jauh keadaan kesehatan masyarakat yang telah
dicapai oleh Provinsi Kalimantan Tengah baik secara umum maupun berdasarkan gender
sepanjang tahun 2016. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas Profil
Kesehatan Provinsi, perlu terobosan dalam mekanisme pengumpulan data dan informasi
secara cepat, tepat dan akurat khususnya yang bersumber dari Kabupaten/Kota dan
pusat-pusat pelayanan kesehatan lainnya.
Palangka Raya, September 2017