RESTORATIVE JUSTICE DAN PENERAPANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBANDisusun Oleh:Jefry SinagaGegana Wisnu YDeyvid Francis

PENDAHULUANPenegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilanKorban dalam suatu tindak pidana, pada dasarnya dalam Sistem Hukum Nasional maupun Sistem Peradilan Pidana memiliki posisinya yang tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistem Peradilan Peradilan hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban).

LANJUTANPerlindungan terhadap korban di Indonesia secara komprehensif bisa dibilang masih jauh dari apa yang diharapkan. Penegakan hukum selama ini cenderung lebih memperhatikan pelaku atau tersangka pelaku kejahatan ataupun terdakwa dan terpidana daripada korban. Perhatian terhadap saksi juga cenderung lebih banyak daripada kepada korban. Apalagi apabila saksi tersebut pada saat bersamaan adalah juga tersangka atau terdakwa yang amat diperlukan keterangannya untuk persidangan.

APA ITU RESTORATIVE JUSTICE?Restorative Justice adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada Sistem Peradilan Pidana yang ada saat ini.Restorative Justice merupakan sebuah teori yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Pemulihan kerugian ini dicapai dengan adanya proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan

BAGAIMANA PENERAPANNYA?Konsep pendekatanRestorative Justicemerupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

TUJUAN DARI RJRestorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana

Tema PokokKonsep DasarAdanya Pidana(Penjara)Pidana (penjara) tidak penting / tidak perluTujuan PidanaPertanggungjawaban perbuatanMenyelesaikan konflikMendamaikan PertanggungjawabanPertanggungjawaban terhadap dampak / akibat kejahatanDasarnya kerugian, membahayakan dan menderitakanTidak dibatasi dalam bentuk pidana tetapi dipahami konteksnya secara keseluruhanBentuk PidanaKewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi atau kompensasi Rekonsiliasi dan penyatuan sosialLamanya pidana tergantung kepada besarnya kerugian yang terjadiEfekTanggung jawab sosialPreventifMenghindari stigmatisasi kehidupan dimasa yang akan datang

KUHAP KITA TIDAK MENGENAL RJSecara garis besar, Sistem Peradilan Pidana Indonesia diawali dengan peran kepolisian, selanjutnya dibawa ke kejaksaan dan pelimpahan perkara ke pengadilan untuk pembuktian yang diakhiri dengan putusan pengadilan. Di sini KUHAP tidak meberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan negosiasi dengan pelaku tindak pidana guna mempercepat proses. Sehingga perkara yang sudah berdamai, selalu berakhir di penjara jika terbukti bersalah, tanpa melihat korban. Jadi KUHAP tidak mengenal Restorative Justice melalui negosiasi atau musyawarah.

PIHAK-PIHAK YANG HARUS DILIBATKAN DIDALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICEKorban kejahatanPelaku KejahatanKepolisianKejaksaanPenasihat hukumPengadilanPetugas PenjaraMasyarakat

MEKANISME KONSEP RESTORATIVE JUSTICEMomentum: sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan

forum yang dipergunakan

PELAKSANAAN RJRestorative Justice dapat dilaksanakan secara langsung sebelum atau sesudah tindak pidana masuk dalam proses sistem peradilan pidanaKasus pidana yang belum masuk ke dalam sistem penegakan hukum pidana dilakukan dengan cara diskresi (kebijaksanaan). Sedangkan kasus pidana yang sudah masuk ke dalam sistem penegakan hukum pidana dilakukan dengan cara pihak aparat mengambil tindakan mengalihkan kasus pidana yang terjadi ke proses informal (diversi).

LANJUTANPenyelesaian melalui Restorative Justice diwujudkan melalui mediasi antara pihak - pihak terkait, masyarakat Indonesia mengenalnya dengan sebutan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.. Melakukan musyawararah dalam rangka menyelesaikan sengketa sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan itu, ada baiknya musyawarah dapat dimasukkan ke dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

PRINSIP DASAR RJ PADA PENYELESAIAN KASUS KDRTKorban kejahatan harus menyetujui; Kekerasan harus dihentikan;Pelaku kejahatan harus mengambil tanggung jawab; Hanya pelaku kejahatan yang harus dipersalahkan, bukan pada korban; Proses mediasi hanya dapat berlangsung dengan persetujuan korban.

RJ DI INDONESIADi Indonesia, yang dimaksud Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semulaRestorative Justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan

PELAKSANAAN RJ DI INDONESIADi Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi Restorative Justice, namun negara belum mengakui keberadaannya dan melakukan kodifikasi ke dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan kepada pihak yang berkonflik.Penyelesaian peristiwa pidana dalam masyarakat hukum adat tidak begitu berbeda dengan cara - cara penyelesaian sengketa keperdataan.

HAMBATAN DALAM PENERAPAN RJHambatan dalam pelaksanaan perdamaian sering muncul dari sikap penegak hukum yang sangat formalistis dengan mengatakan proses hukum tetap dijalankan walaupun sudah ada perdamaian. Sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Sebaiknya pertimbangan legalistik ini dihaluskan, yaitu dilihat dari tujuan pemidanaan.

CONTOH KASUS DENGAN RJ Salah satu contoh, Polres Sambas, Kalimantan Barat, telah berhasil mendamaikan seorang remaja laki-laki dengan seorang gadis. Kasus posisinya, seorang remaja laki-laki mengirim MMS (multimedia messaging service) berisi gambar adegan ciuman antara sang gadis dan dirinya ketika mereka berpacaran dan mengancam akan menyebarkan gambar itu jika sang gadis memutuskan hubungan mereka.

LANJUTANLaki-laki ini telah disangka melakukan perbuatan yang dilarang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1), (3) dan (4). Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun. Sang laki-laki, di depan kedua orangtuanya sendiri, berlutut meminta maaf kepada sang gadis berikut kedua orangtua sang gadis. Sang laki-laki, meminta maaf karena sudah menyakiti si gadis dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jika mengulangi perbuatannya akan siap diperjara. Akhirnya sang gadis dan kedua orangtuanya pun memaafkan laki-laki itu. Pada waktu tersebut kedua pihak sepakat berdamai.

KESIMPULANPerlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Masalah perlindungan HAM dan korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jadi masalah perlindungan hak korban pada hakikatnya juga merupakan bagian dari masalah perlindungan HAM. Penegakan HAM tidak akan bermakna bila tidak ada pemulihan yang efektif bagi korban KUHAP kita sendiri kurang menghargai perlindungan bagi korban

LANJUTANKonsep Restorative Justice adalah dimana pelaku, korban, masyarakat dan negara diatur sedemikian rupa agar tercipta keadilan yang restoratif. Kedudukan korban kejahatan dalam konsep Restoratif Justice telah memiliki posisi yang kuat dan seimbang.Restorative Justice akan menjadi elemen yang akan menghilangkan kesenjangan keadilan yang diderita kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan ekonomi lemah yang berurusan dengan penegakan hukum.