BAB II

PEMBAHASANA. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

1. Pengertian PolitikKata “politik” secara etimologis berasal dari bahas yunani poitenia yang akar katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu Negara, dan teia yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, Politics mempunyai makna kepentingan umum warganegara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendakiPolitik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara pelaksanaannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukakan kebijakan kebijakan umum (public polcies) yang menyangkut peraturan, pembagian, atau alokasi sumber daya yang ada. Penentuan kebijakan umum, peraturan, pembagian, atau alokasi sumber daya yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang (autority). Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

2. Unsur-unsur dalam Politika. Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Negara juga merupakan bentuk masyrakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat

b. KekuasaanKekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai keinginannya. Dalam politik, perlu diperhatikan adalah bagaiman mempertahankan dan melaksanakannya

c. Pengambilan KeputusanPengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi Politik adalah pengambilan keputusan melalui saran umum. Keputusan ytang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara

d. Kebijakan UmumKebijaka nmerupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau sekelompok politik dalam memilih tujuan. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyrakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai bersama pula. Dengan demikian perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan kebijakan oleh pihak yang berwenang.

e. DistribusiDistribusi merupakan pembagian dan pengalokasian nilai nilai (value) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang di inginkan dan penting . Nilai harus dibagai

secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai secara mengikat.

3. Pengertian StrategiStrategi berasal dari bahasa yunani “strategia” yang diartikan sebagai the art of

general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Menurut Karl font clausewitz (1780-1831) strategi adalah penggunaan pertempuran untuk peperangan. Sementara itu perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politikPada abad modern seperti sekarang penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni perang panglima dalam peperangan tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi ataupun bidang orahlaga, dalam pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian strategi merupakan seni dan ilmu dalam menggunakan serta mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, sosial budaya) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Politk dan Strategi NasionalPolitik Nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha, kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dan Strategi Nasional merupakan cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam konteks politik nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan [politik nasional misalnya strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang

5. Dasar Pemikiran Penyusunan politik dan Strategi NasionalDalam penyusunan politik dan strategi nasional perlu dipahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara, ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuhan dalam penyusunan politik dan strategi nasional karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep stratgeis bangsa indonesia

6. Penyusunan Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional yang berlangsung selama ini disusun berdasarkan

sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga tersebut dalam UUD 1945 merupakann “suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR (Majelis Perwakilan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), dan MA (Majelis Agung). Sementara itu badan – badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik” yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa,

kelompok kepentingan, dan kelompok berpengaruh. Suprastruktur dan infrastrukrur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden dan dalam melaksanakan tugas ini presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggraan negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang ditetapkan oleh MPR ataupun yang dilaksanakan oleh presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya akan selalu berkembang karena :

Semakin tingginya kesadarn bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Semakin terbuka akal dan pikiran untuk memperjuankan haknya Semakin meningkat kemampuan untuk menentukan pilihan dalam

pemenuhan kebutuhan hidup Semakin meningkat kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan

semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Semakin kritis dan terbukanya masyrakat terhadap ide baru

B. STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

a. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar, penggarisan masalah makropolitik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional (national goals) berdasarkan falsafah pancasila dan UUD 1945. Hasil-hasilnya berbentuk.

Undang-undang yang kekuasaan pembuatanya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945; pasal 5ayat (1) atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa).

Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UDD 1945 pasal 5 ayat (2).

Keputusan atau intruksi presiden yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden dalam rangka pelaksaan kebijakaan nasional dan perundang-undangan yan g berlaku (UUD 1945, pasal 4 ayat (1)

b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara, seperti tercantum pada pasal 10 sampai dengan pasal 15 UUD 1945, tingkat penentuaan kebijakan puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang diu tentukan, atau piagam kepala negara.

2. Tingkat Kebijakan UmumTingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat puncak yang

lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah makro-strategis untuk mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan puncak dalam rangka merumuskan strategi administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan umum berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat di atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk peraturan menteri, peraturan menteri atau intruksi menterti dalam bidang pemerintahan yang di pertanggung jawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengenai surat ederan menteri.

3. Tingkat Penentu Kebijakan KhususKebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap sustu bidang utama (major area)

pemerintah. Wewenang pengeluaran kebijakan khusu ini terletak di tangan pimpinan lembaga-lembaga nondepartemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan, ke[utusan, atau intruksi pimpinan lembaga nondapartemen/direktur jjendral. Hasil penentuan dari pimpinan lembaga nondapartemen itu lazimnya merupakan pedoman pelaksaan. Di dalam tata laksana pemerintahan, sekjen sebagian pembantu utama menteri bertugas mempersiapkan dan merumuskan kebijakan umum menteri dan pimpinan rumah tangga dapartemen. Selain itu, ada inspekltur jenderal dalam penyelenggaraan pengendalian dapartemen. Ia juga mempunyai wewenang untuk membatu mempersiapkan kebijakan umum menteri.

4. Tingkat Penetuan Kebijakan TeknisKebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sector dari bidang utama dalam

bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencan, program, dan kegiatan.sementara itu ada 2 macm kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah

a) Wewenang penentuan pelaksaan kebijakan pemerintahan pusat di daerah terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridiksinya masing-masing. Bagi daerah provinsi, wewenang itu berada di tangan gubernur, sedangkan bagi wali kota. Perumusan hasil kebijaksanaan tersebut dikeluarkan dalam keputusan dan intruksi gubenur untuk wilayah provinsi, serta keputusan dan instruksi bupati atau wali kota untuk wilayah bupati dan wali kota.

b) Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut di terbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Provinsi atau

kota/kabupaten, serta keputusan dan intruksi kepala daerah provinsi atau kato/kabupaten.

C. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANAJEMEN NASIONALPolitik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Tujuan politik bangsa indonesia telah tercantum dalam pembukjaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap seluruh bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertibaan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadialan sosial.

Politik pembagunan sebagai pedomaan dalam pembagunan nasional memerlukan kepanduan tata nilai struktur dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalaam penggunaan sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Karena itu di perlukan sistem manajemen nasional yang berfungsi memaadukan penyelenggaraan siklus kegiataan perumusan, pelaaksaan dan pengendalian pelaksaan kebijaksaan manajerial yang melibatkan pengembilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban nasional sosial, politik, dan administrasi.1. Makna Pembagunan Nasional

Pembagunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas dan masyarakat indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksaanya mengacu pada kepribadian bangsa-bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kuku kekuatan moral dan etikanya.tujuan pembagunan itu sendiri adalah sebagai usaha.

Keikutsertaan setiap warag negaraa dalam pembagunan nasional dapat dilaakukan dengan berbagai cara, seprti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melstarikan lingkungan hidup, menaati segala peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku , menjaga ketertibn dan keamaan dan lain-lain. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah dan batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan msyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.

Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia misalnya sandang, pangan, perumahan, perkantoran, dll. Sementara itu pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, rekreasi, hiburan, kesehatan, dll. Untuk dapat mengetahui proses pembangunan nasional itu berlangsung harus dipahami manajemen nasional yang terangkai dalam sistem.

2. Visi dan Misi Pembangunan NasionalVisi misi pembangunan nasional adalah pandangan terhadapa berbagai tantangan persoalan kebangsaan dan kenegaraan lima tahun yang akann datang. Visi misi ini sepenuhnya berlandaskan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan sekarang. Dasar

lainnya yang sangat penting adalah skala prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJPN untuk periode 2010-2014 dimana disebutkan prioritasnya adalah “memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang” yang ditandai oleh peninngkatan rasa aman dan damai, penignkatan kesadaran dan penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan daya saing perekonomian serta pembagunan berkelanjutan. Adapun visi pembagunan nasional indonesia adalah:

a) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman bersatu, rukun, dan damai.

b) Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta

c) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak, serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembagunan yang berkelanjutan. Sedangkan misi pembagunan nasional yang merupakan turunan dari visis tersebut:

a. Mewujudkan indonesia yang aman dan damaib. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis sertac. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

Di dalam mewujudkan visi dan menjkalankan misi pembangunan nasional ditempuh 2 strategi pokok pembangunan, yaitu :

1) Strategi penataan kembali, Indonesia yang diarahkan pada sistem ketatanegaraan yang dilandasi dengan berdirinya negara kebangsaan Indonesia, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI, serta berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

2) Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang merupakan perwujudan amandemen yang tertera jelas dalam pembukaan UUD 1945.

Strategi pembangunan pertama dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan.

Strategi pembangunan kedua, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

3. Manajemen NasionalManajemen Nasioanal pada dasarnya merupakan suatu sistem sehingga lebih tepat jika digunakan istilah “ sistem manajemen Nasioanl “ layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif-strategi-integral.

a) Unsur, struktur,dan prosesSecara sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen Nasional bidang ketatanegaraan meliputi hal-hal berikut :

Negara sebagai “organisasi kekuasaan” mempunyai hak dan pernan atas pemilikan, peraturan dan pelayanan yang diperlukan dalam mewujudkan ciita-cita bangsa, termasuk usaha produksi, serta distribusi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat umum.

Bangsa, bangsa Indonesia sebagai unsur dalam “pemilik Negara” berperan dalam menentukan sistem nilai dan arah/haluan/kebijakan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraaan fungsi-fungsi negara.

Pemerintah sebagai unsur “manajer dan pengusaha” berperan dalam penyelengaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum serta pembangunan kearah cita-cita bangsa dan kelangsungan pertumbuhan negara.

Masyarakat, yaitu unsur “penunjang dan pemakai” yang berperan sebagai kontributor, penerima dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelengaraan fungsi-fungsii pemerintah seperti yang telah disebutkan.

b) Fungsi sistem manajemen nasioanalFungsi disini dikaitkan sengan pengaruh, efek atau akibat dari terpadunya sebuah organisai atau soistem dalam rangka pembenahan (adaptasi) serta penyesuaian dengan tata lingkungannya untuk memelihara kelangsungan hidup dan mencapai tujuan-tujuannya. Dalam proses melaraskan diri serta pengaruh mempengaruhi dengan lingkungan itu, SISMENNAS memiliki fungsi pokok, yaitu “pemasyarakatan politik”. Hal ini berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan SISMENNAS diarahkan pada penjaminan hak dan penerbitan kewajiban, rakyat. Hak rakyat pada pokoknya adalah terpenuhi berbagai kepentingan rakyat, sedangkan kewajiban rakyat pada pokonya adalah keikutsertaan dan tanggung jawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik.

Pada Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) yng merupakan inti SISMENNAS, fungis-fungsi yang mentransformasikan kepentingan kemsyarakatan ataupun kebangsaan yang bersifat politis terselenggara dalam bentuk-bentuk administratif untuk memudahkan pelaksanaanya. Selain itu, untuk meningkatkan daya guna dan hasil gunanya. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

1. Perencanaa sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksaan, sesuai dengan kebijaksanaa yang dirumuskan.

2. Pengendalian sebagai pengarahan, bimbingan dan kordinasi selama pelaksanaa serta.

3. Penilaian untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaa selesai.

D. PERMASALAHAN DAN AGNEDA PEMBANGUNAN NASIONALPembangunan Nasional merupakan agenda Nasional yang merupakan perwujudan dari

program kerja pemerintah untuk beberapa tahun kedepan. Pada beberapa hal dalam agenda pembangunan terdapat beberapa masalah yang dihadapi, seperti :1. Permasalahan Pembangunan Nasional

Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan semakin rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, serta munculnya masalah sosial yang mendasar

Kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin rendah Kualitas manusia dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya

alam dan lngkungan hidup Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh oleh hubungan

infrastruktur dalam pembangunan Belum tuntasnya penanganana secara menyeluruh terhadap aksi separatisme di

Aceh dan Papua Masih tingginya kejahatan Nasioanal dan transnasioanal Dengan wilayah yang sangat luas, serta kondisi sosial ekonomi budaya yang

beragam maka potensi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri tidak bisa diabaikan

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, penghormatan dan perlindungan HAM

Rendahnya kualitas pelayanan umum terhadap masyarakat Belum menguatnya pelembagaan politik, lembaga penyelenggaraan negara, dan

lembaga kemasyarakatan

2. Prioritas Pembangunan Nasional IndonesiaPrioritas pembangunan Nasional Indonesia berdasarkan pada pertimbangan

kemendesakan dari sebuah program kerja yang menjadi isu utama program kerja nasional. Berikut agenda prioritas pembangunan nasioanl Inndonesia :Agenda mewujudkan Indonesia yang damai dan aman meliputi :

1) Peningkatan saling percaya harmonisasi antar kelompok masyarakat2) Mengembangkan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai luhur3) Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas,dll

Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis :

1) Pembenahan sistem hukum Nasional dan politik hukum2) Penghapusan diskriminatif dalam berbagai bentuk3) Penghormatan, pemenuhan serta penegakan hukum dan pengakuan atas HAM,

dll

Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat :

1) Penanggulngan kemiskinan2) Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas3) Peningkatan daya saing industri manufaktur

Agenda pemberdayaan masyarakat :

Agenda utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, konsep perberdayaan masyarakat mancakup pengertian communitiy development (pembangunan masyarakat) dan comumunity based development (pembagunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnyua muncul istilah community driven development yang di terjemahkan sebagai pembanguna yang di arahkan masyarakat atau di istilahkan pembagunan yang di gerakkan masyarakat. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkat harkat dan martabat lapisan masyarakat indonesia yang dalam kondisi sekarang tidfak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat secara maksimal.

BAB I

PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG MASALAH

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka dimana bangsa yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa ada campur tangan lagi dari negera luar dalam urusan pemerintahan . Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia , terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik . Pada awal masa kemerdekaan , kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik . Kondisi indonesia masih belum tertata dengan baik dan belum stabil . Tetapi , setelah beberapa tahun berjalan kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik . Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri .Di zaman sekarang yaitu zaman yang serba modern dengan mulai lunturnya rasa nasionalisme banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang digunakan oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut . Oleh karena itu , kiranya kita perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH1. Bagaimana Politik dan Strategi Nasional Indonesia?2. Bagaimana Stratifikasi Politik Nasional Indonesia?3. Bagaimana Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional Indonesia?4. Bagaimana Permasalahan dan agenda pembangunan nasional?

C. TUJUAN MASALAH1. Untuk mengetahui bagaimana politik dan strategi nasional Indonesia, dilihat dari

pengertian dasar politik dan strategi nasional, dasar pemikiran, serta penyusunan politik dan strategi nasional Indonesia, dan lainnya.

2. Unntuk dapat mengetahui kebijakan kebijakan nasional baik itu kebijakan puncak, kebijakan umum, kebijakan khusus, dan kebijakan teknis.

3. Untuk dapat mengetahui makna dari pembangunan nasional, visi misi pembangunan nasional, dan manajemen nasional.

4. Untuk dapat mengetahui permasalahan pembangunan nasional, dan perioritas pembangunan nasional Indonesia.

BAB III

PENUTUPKESIMPULAN

Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan memahami kita dapat menarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dapat dilaksanakan di segala bidang . Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia . Kemudian , Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi acuan penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia . Selain itu pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur pokok yang telah kita bahas sebelumnya .

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL)

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS HASANUDDIN

KATA PENGANTAR

Puj i syukur penul i s sampaikan kehadi ra t Al lah SWT atas

limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka kami dapat menyelesaikan

penyusunan makalah dengan tema ”Sistem Politik dan Ketatanegaraan” dapat

terselesaikan dengan lancar.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita

Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari jalan

kesesatan menuju jalan yang terang benerang yang berupa syari'at ajaran

agama Islam.

Harapan kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan

dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk

maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.

.Dalam Penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan-

kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan

kemampuan yang dimiliki oleh kami. Untuk itu kritik dan saran dari semua

pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Makassar,28 oktober 2014