POLITIK STRATEGI NASIONAL

Oleh Dimas Noprian

Esti Rahmat TiniJhon Fery Marihot Tua S.

Rahma FifiyanaSuhendri

kelompok 42012

POLITIK

Secara etimologis kata “politik” berasal dari bahasa Yunani “politeia”Polis = Kesatuan masyarakat yang berdiri sendiriTeia = Urusan

Politik adalah kebijakan penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dinggap lebih menjamin terlaksananya suatu:

• Usaha• Cita-cita/ keinginan keadaan yang kita kehendaki

Dalam arti kebijaksanaan adalah proses:• Pertimbangan• Penjaminan pelaksanaannya suatu usaha• Pencapaian cita-cita

2

SISTEM POLITIKMeliputi semua kegiatan-kegiatan yang menen- tukan kebijaksanaan umum (public policy) dan menentukan bagaimana kebijaksanaan itu dilaksanakan

STRUKTUR POLITIKMerupakan suatu keseluruhan yang timbul dari masyarakat baik dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpengaruh dalam pembuatan kebijaksanaan yang -otoritatif dan mengikat masyarakat

3

ASPEK POLITIK NASIONAL

1. POLITIK DALAM NEGERI MENGANGKAT DERAJAT DAN HARKAT BANGSA

INDONESIA AKIBAT PENJAJAHAN BANGSA YANG TERHORMAT

2. POLITIK LUAR NEGERI- BEBAS AKTIP, ANTI IMPERIALISME DAN

KOLONIALISME - BENTUK SOLIDARITAS ANTAR BANGSA

(BANGSA A.A DAN NON BLOK)

3. BENTUK EKONOMI SWA SEMBADA DAN SWADAYA

4. POLITIK HANKAM - KELUAR DEFENSIF AKATIF- KEDALAM PREVENTIF

AKTIF4

Hal-hal yang berkaitan dengan politik

1.NegaraNegara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

2.KekuasaanKekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

3.Pengambilan KeputusanPengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum . Keputusan yang diambil menyangkut sector public dari suatu Negara .

4.Kebijakan UmumKebijakan ( policy ) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu .

•DistribusiYang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai – nilai ( values ) dalam masyarakat . Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting . 5

STRATEGI NASIONAL

PERJUANGAN NASIONAL MEMERLUKAN PENGGUNAAN• DIPLOMASI DAN PERANG• KEKUATAN IDEOLOGI PSIKOLOGI• POLITIK • EKONOMI• SOSIAL BUDAYA• KEKUATAN MILITER

SELURUH KEKUATAN INI MENGHENDAKI INTEGRASI PEGATURANPENYUSUNANPENGGUNAAN YANG TERARAH

6

PERKEMBANGAN PENGERTIAN STRATEGI

Strategi Kekuatan

Militer Militer

Grand

Strategis PERANG

Strategi =keamanan

Nasional Strategi Kekuatan

Non Militer Non Militer

Strategi Kekuatan DAMAI

Non Militer Non Militer =kesejahteraan

Pembangunan

7

DASAR-DASAR PEMIKIRAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLSTRANAS

DASAR PEMIKIRAN POLSTRANAS

a. GEOPOLITIK BANGSA INDONESIAb. WAWASAN NUSANTARA c. KETAHANAN NASIONALd. TATA BINA NASIONAL

8

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN POLSTRANAS

IDEOLOGI PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

KEPRIBADIAN BANGSA

KERJASAMA REGIONAL KERJASAMA INTERNASIONAL

STABILITAS ASEAN ASTENG HAPUSKAN PENJAJAHAN

9

SOSIALBUDAYA

BANGSA INDONESIATERDIRI DARI :BERMACAM SUKUBAHASATRADISI ADAT ISTIADATAGAMA

ANTAR GOLONGAN SEGALA: USAHA

UPAYA DANA DAYA

POTENSIAL SARA

KEBINEKA TUNGGAL IKAANINI MERUPAKAN KEKUATAN

HARUS DIKERAHKAN UNTUK KESATUAN & PERSATUAN BANGSA

10

HANKAM

RAKYATKEKUATAN

BERSENJATA

RAKYATTANPA KEKUATAN

BERSENJATA

RAKYATKEKUATAN

BERSENJATA

DALAM PERJUANGAN

•DIBINA•DIKEMBANGKKAN•DISEMPURNAKAN

• KUALITATIF

• KWANTITATIF

MEMILIKI POTENSIDISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHANHAN KAM NAS

NKRI

PERJUANGAN

KEKUATAN

ABRIDAN RAK

YAT

TELAH MELAHIRKAN

11

HAKIKAT ANCAMANSEMUA BENTUK BAHAYA YANG MEMPUNYAI AKIBAT TERHADAP:

A. Ideologi, ekonomi, sosbud, hankamB. Dominasi politik asingC. Kompetisi dan ekploitasi bid. EkonomiD. Des. Integrasi kehidupan sosialE. Penetrasi budaya asing yang negatipF. Gangguan terbuka dan tertutup bid. KeamananG. Perpecahan dan isolasi hub. Internas

MEMPENGARUHI POLSTRANAS

12

Implementasi Strategi pertahanan Nasional

Visi dan Misi GBHN 1999-2004 terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi Polstranas di Bidang Hukum diantaranya yaitu:1.Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat2.Menegakkan hukum secara konsisten

Implementasi Polstranas di Bidang Ekonomi diantaranya yaitu:1.Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil2.Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar

Implementasi Polstranas di Bidang Politik diantaranya yaitu:1.Memperkuat keberadaan dan kalangsungan NKRI2.Memasyarakatkan dan menetapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

13

Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya diantaranya yaitu:1.Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial2.Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata3.Kedudukan dan Peranan Perempuan4.Pemuda dan Olahraga5.Pembangunan Daerah6.Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan diantaranya yaitu:1.Meningkatkan kualitas keprofesionalan tentara nasional Indonesia (TNI)2.Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

14

Misi Indonesia 20251.Mewujudkan daya saing bangsa.2.Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.3.Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.4.Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.5.Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika, dan berbudaya.6.Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. 

15

Otonomi daerahOtonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangt-undangan.

Tujuan Otonomi daerah1.Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.2.Pengembangan kehidupan demokrasi.3.Keadilan.4.Pemerataan.5.Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.6.Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.7.Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

16

Dasar Hukum Diselenggarakannya Otonomi Daerah di Indonesia

1.UUD 1945 pasal 182.UU No. 32 tahun 20043.Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2003

17

Syarat-syarat pembentukan Otonomi DaerahSyarat-syarat pembentukan daerah sesuai dengan pasal 5, antara lain :       a. Administrasi1.Untuk provinsi meliputi persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur.2.Untuk kabupaten/kota meliputi persetujuan DPD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota.

b. Teknis1.Kemampuan ekonomi.2.Potensi daeah.3.Social budaya.4.Social politik.5.Kependudukan.6.Luas daerah.7.Pertahanhan.8.Keamanan.9.Factor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

a.Fisik1.Paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi.2.Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten.3.Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota.

18

Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah1.Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD)2.Pemerintahan Daerah

Asas-asas Otonomi Daerah1.Asas Sentralisasi adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah Negara dengan pemerintah pusat.2.Asas Desentralisasi adalah segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.3.Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah.4.Asas Pembantuan adalah asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom1. Kewenangan PolitikAdanya otonomi daerah, rakyat melalui DPRD memiliki kewenangan memilih kepala daerah sendiri.2. Kewenangan AdministrasiMenyangkut keuangan pemerintah pusat dengan memberikan uang kepada daerah untuk mengelola karyawan dan organisasi. 19

KEUNTUNGAN OTONOMI DAERAHa. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.

b. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat.

c. Dalam sistem desentralisasi, dpat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teretorial, dapat lebih muda menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusu daerah.

d. Dengan adanya  desentralisasi territorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat.

f. Dari segi psikolagis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebuh beser kepada daerah.

g. Akan memperbaiki kualitas pelayanan karena dia lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani.

20

KEKURANGAN OTONOMI DAERAH

a. Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi.

b. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.

c. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya  apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme.

d.  Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.

e. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau uniformitas dan kesederhanaan. 21