(pola pembiayaan syariah) industri jamu orang, tergantung dari besarnya usaha yang dilakukan. selain...

Download (Pola Pembiayaan Syariah) INDUSTRI JAMU orang, tergantung dari besarnya usaha yang dilakukan. Selain menjual jamu hasil produksi sendiri, beberapa pengusaha jamu tradisional di Kabupaten

Post on 19-Apr-2018

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • POLA PEMBIAYAAN USAHA KECIL (PPUK)

    INDUSTRI JAMU TRADISIONAL (Pola Pembiayaan Syariah)

    BANK INDONESIA Direktorat Kredit, BPR dan UMKM

    Telepon : (021) 3818043 Fax: (021) 3518951, Email : tbtlkm@bi.go.id

  • Bank Indonesia Industri Jamu Tradisional (Syariah) 1

    DAFTAR ISI

    1. Pendahuluan ................................ ................................ ............... 2

    2. Profil Usaha dan Pola Pembiayaan ................................ ............... 4 a. Profil Usaha ................................ ................................ ............... 4 b. Pola Pembiayaan ................................ ................................ ........ 6

    3. Aspek Pemasaran ................................ ................................ ........ 8 a. Permintaan & Penawaran ................................ ............................. 8 b. Persaingan dan Peluang ................................ ............................... 9 c. Harga ................................ ................................ ...................... 10 d. Jalur Pemasaran ................................ ................................ ....... 11 e. Kendala Pemasaran ................................ ................................ ... 12

    4. Aspek Produksi ................................ ................................ .......... 13 a. Lokasi Usaha ................................ ................................ ............ 13 b. Fasilitas Produksi dan Peralatan ................................ .................. 13 c. Bahan Baku ................................ ................................ ............. 14 d. Tenaga Kerja ................................ ................................ ........... 17 e. Teknologi................................ ................................ ................. 17 f. Proses Produksi ................................ ................................ ......... 17 g. Jumlah, Jenis dan Mutu Produksi ................................ ................. 25 h. Produksi Optimum ................................ ................................ .... 25 i. Kendala Produksi ................................ ................................ ....... 26

    5. Aspek Keuangan ................................ ................................ ........ 27 a. Fleksibilitas Produk Pembiayaan Syariah ................................ ....... 27 b. Pola Usaha ................................ ................................ ............... 28 c. Asumsi dan Parameter Keuangan ................................ ................. 30 d. Komponen Biaya Investasi dan Biaya Operasional .......................... 31 e. Kebutuhan Dana Investasi dan Modal Kerja ................................ ... 33 f. Pendapatan ................................ ................................ .............. 34 g. Proyeksi Laba Rugi dan Break Even Point ................................ ...... 35 h. Proyeksi Arus Kas dan Kelayakan Proyek ................................ ...... 35 i. Analisis Sensitivitas ................................ ................................ .... 36

    6. Aspek Sosial Ekonomi dan Dampak Lingkungan .......................... 37 a. Aspek Sosial Ekonomi ................................ ................................ 37 b. Dampak Lingkungan ................................ ................................ .. 38

    7. Penutup ................................ ................................ ..................... 40 a. Kesimpulan ................................ ................................ .............. 40 b. Saran ................................ ................................ ..................... 40

    LAMPIRAN ................................ ................................ ..................... 42

  • Bank Indonesia Industri Jamu Tradisional (Syariah) 2

    1. Pendahuluan

    Obat bahan alam merupakan obat yang menggunakan bahan baku berasal dari alam (tumbuhan dan hewan). Obat bahan alam dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu (Empirical based herbal medicine) adalah obat bahan alam yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut dan digunakan secara tradisional. Bentuk jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris saja. Obat herbal terstandar (Scientific based herbal medicine) yaitu obat bahan alam yang disajikan dari ekstrak atau penyaringan bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan mahal, serta ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian pre-klinik. Fitofarmaka (Clinical based herbal medicine) merupakan bentuk obat bahan alam dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya telah terstandar serta ditunjang oleh bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia (Maheshwari, 2002). Namun ketiga jenis obat bahan alam tersebut sering disebut juga sebagai jamu.

    Keberadaan jamu tradisional sudah tidak aneh bagi masyarakat Indonesia. Sejak jaman dahulu, nenek moyang kita sudah banyak mengkonsumsi jamu tradisional untuk menjaga kesehatan ataupun mengobati penyakit. Dewasa ini, dengan kesadaran back to nature atau kembali ke alam, nampaknya penggunaan jamu tradisional yang berbahan baku alam perlu dipertimbangkan dibandingkan dengan obat modern yang berbahan baku kimia.

    Ketersediaan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional di Indonesia cukup melimpah. Hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 30.000 spesies tanaman obat dari total 40.000 spesies yang ada di di seluruh dunia. Walaupun Indonesia baru memanfaatkan sekitar 180 spesies sebagai bahan baku obat bahan alam dari sekitar 950 spesies yang berkhasiat sebagai obat. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa dari segi ketersediaan bahan baku, industri jamu tradisional tidak memiliki ketergantungan impor.

    Selain untuk konsumsi nasional, jamu tradisional juga berpotensi untuk di ekspor. Negara tujuan ekspor, menurut data Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat bahan alam Indonesia (GP Jamu), yaitu Malaysia, Korea Selatan, Filipina, Vietnam, Hongkong, Taiwan, Afrika Selatan, Nigeria, Arab Saudi, Timur Tengah, Rusia dan Cile. Ekspor jamu tradisional tersebut sebagian besar masih dilakukan oleh industri jamu yang cukup besar.

    Di Indonesia, industri jamu memiliki asosiasi yang diakui pemerintah sebagai asosiasi bagi pengusaha jamu dan obat bahan alam di Indonesia yaitu Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat bahan alam Indonesia (GP Jamu).

  • Bank Indonesia Industri Jamu Tradisional (Syariah) 3

    Anggota GP Jamu terdiri dari produsen, penyalur dan pengecer. Hingga saat ini GP Jamu menghimpun 908 anggota, yang terdiri dari 75 unit industri besar (Industri Obat bahan alam/IOT) dan 833 industri kecil (Industri Kecil Obat bahan alam/IKOT).

    Sekitar tahun 1900-an, pabrik-pabrik jamu besar mulai berdiri di Indonesia seperti Jamu Jago, Mustika Ratu, Nyonya Meneer, Leo, Sido Muncul, Jamu Simona, Jamu Borobudur, Jamu Dami, Jamu Air Mancur, Jamu Pusaka Ambon, Jamu Bukit Mentjos, dan tenaga Tani Farma (Aceh). Sedangkan di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, industri kecil jamu tradisional mulai berdiri sejak tahun 1970-an dan terus berkembang di tahun 1980-an. Sehingga saat ini Kabupaten Sukoharjo terkenal sebagai salah satu sentra jamu tradisional di Indonesia.

    Dalam menjalankan usahanya, industri jamu tradisional di Kabupaten Sukoharjo menggunakan modal sendiri dan modal perbankan. Di Kabupaten Sukoharjo juga berdiri Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI) pada tahun 1995, yang merupakan wadah bagi pengusaha jamu di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya. KOJAI juga memberikan pembinaan-pembinaan kepada pengusaha jamu dalam bentuk pengadaan seminar, pelatihan, konsultasi, dan sebagainya.

    Kabupaten Sukoharjo khususnya Kecamatan Nguter dipilih menjadi daerah survey karena daerah ini merupakan sentra penjualan jamu tradisional yang cukup dikenal di Indonesia. Diharapkan hasil survey ini dapat menjadi acuan bagi investor, perbankan, departemen teknis, dan pengusaha dalam pengembangan industri jamu tradisional sehingga usaha ini dapat lebih berkembang dan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah maupun nasional.

  • Bank Indonesia Industri Jamu Tradisional (Syariah) 4

    2. Profil Usaha dan Pola Pembiayaan

    a. Profil Usaha

    Kabupaten Sukoharjo khususnya Kecamatan Nguter merupakan sentra penjualan jamu tradisional yang cukup dikenal di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya pedagang kios jamu tradisional yang terletak di Pasar Nguter Sukoharjo. Dari 250 pedagang yang ada, 33 diantaranya khusus berjualan jamu tradisional (Solopos, 2005). Pembelinya tidak hanya datang dari Sukoharjo dan sekitarnya, tetapi banyak juga yang berasal dari luar Jawa. Pelanggan cukup memesan melalui surat atau telepon, kemudian barang pesanan segera dikirim melalui pos atau perusahaan ekspedisi.

    Sebagian pedagang jamu tradisional yang ada di Pasar Nguter ada yang memproduksi jamu sendiri dan sebagian lainnya hanya menjual jamu saja tanpa memproduksinya. Belum ada data secara pasti dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) Sukoharjo maupun Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo mengenai jumlah pengusaha jamu tradisional di Kabupaten Sukoharjo. Data dari KOJAI menyebutkan bahwa anggotanya berjumlah 60 orang yang terdiri dari pengusaha jamu dan penjual jamu. Di pihak lain, ada juga beberapa pengusaha atau penjual jamu yang belum menjadi anggota KOJAI. Tabel 2.1. memperlihatkan banyaknya pekerja menurut jenis sektor dan jenis kelamin di Kabupaten Suko