pokok bahasan - hanibalhamidi.files.wordpress.com · pokok bahasan 1. pembangunan nasional bidang...
TRANSCRIPT
11/3/2016
1
ALOKASI DAN SINERGI ANGGARANKESEHATAN DALAM PROGRAM GERAKAN
MASYARAKAT SEHAT
BAHAN MENTERI KEUANGAN DALAM KONGRES NASIONAL IAKMI XIII3 NOVEMBER 2016
POKOK BAHASAN1. PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATANa. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARANb. ISU TERKAIT PENGELOLAAN APBNc. PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBNd. PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBD2. PERMASALAHAN DAN LANGKAH PENINGKATAN EFEKTIFITASANGGARAN KESEHATAN3. ANGGARAN KESEHATAN DALAM PROGRAM GERMAS
2
11/3/2016
2
3
PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANGKESEHATAN
Kesehatan Merupakan Salah Satu Prioritas PembangunanNasional 2015-2019
RKP 2015*)RKP 2015*)
MELANJUTKANREFORMASI BAGI
PERCEPATANPEMBANGUNANEKONOMI YANGBERKEADILAN
RKP 2016RKP 2016MEMPERCEPATPEMBANGUNAN
INFRASTRUKTURUNTUK MELETAKKAN
FONDASIPEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
MEMPERCEPATPEMBANGUNAN
INFRASTRUKTURUNTUK MELETAKKAN
FONDASIPEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
RKP 2017RKP 2017MEMACU PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DANEKONOMI U/
MENINGKATKANKESEMPATAN KERJA SERTAMENGURANGI KEMISKINAN
& KESENJANGANANTARWILAYAH
RKP 2018RKP 2018
Ditentukandalam prosespenyusunan
RKP 2018
RKP 2019RKP 2019
Ditentukandalam prosespenyusunan
RKP 2019
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015 4
11/3/2016
3
Arah Kebijakan dan Sasaran PembangunanKesehatan Nasional
5
No Indikator 2014(Baseline) 20191 Meningkatnya Status Kesehatan dan GiziMasyarakata. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346(SP 2010) 306
b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiranhidup 32 (2012) 24c. Prevalensi stunting (pendek dan sangatpendek) anak baduta (%) 32,9 (2013) 28,0
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menulardan Tidak Menulara. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000penduduk 297 (2013) 245b. Prevalensi HIV (%) 0,46 (2013) <0,5c. Prevalensi tekanan darah tinggi (%) 25,8 (2013) 23,43 Meningkatnya perlindungan finansiala. Penduduk yang menjadi peserta BPJSKesehatan (%) 51,8 95
4 Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanankesehatan dan SD Kesehatana. Jumlah Kab/Kota yang memiliki RSUDberakreditasi nasional 10 481b. Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenistenaga kesehatan 1.015(2013) 5.600
Arah Kebijakan, a.l.1. Akselerasi Pemenuhan AksesPelayanan Kesehatan Ibu, Anak,Remaja, dan Lanjut Usia yangBerkualitas2. Mempercepat Perbaikan GiziMasyarakat3. Meningkatkan PengendalianPenyakit dan PenyehatanLingkungan4. Memantapkan PelaksanaanSistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN) Bidang Kesehatan5. Meningkatan Akses PelayananKesehatan Dasar dan rujukanyang Berkualitas6. Meningkatkan Ketersediaan,Penyebaran, dan Mutu SDMKesehatan7. Meningkatkan Pengawasan Obatdan Makanan
Dalam mengelola APBN, Pemerintah menghadapi beberapatantangan, termasuk masih besarnya mandatory spendingseperti anggaran kesehatan
Fiscal SpaceTerbatas
Perlunyapeningkatanpenerimaanperpajakan Lifting migasdan ICPcenderungmenurunpendapatanmigas turun
Perlunyapeningkatanpenerimaanperpajakan Lifting migasdan ICPcenderungmenurunpendapatanmigas turun
MandatorySpending dan
belanja bersifatwajib masih
besar
Komposisi belanjanegara didominasibelanja yangbersifat wajib (a.l.belanja operasional,pembayaran bungautang, subsidi) Mandatory spendingsemakin besar (a.l.anggaranpendidikan, DAU,dana desa,
anggarankesehatan)
Komposisi belanjanegara didominasibelanja yangbersifat wajib (a.l.belanja operasional,pembayaran bungautang, subsidi) Mandatory spendingsemakin besar (a.l.anggaranpendidikan, DAU,dana desa,
anggarankesehatan)
Alokasi belanjabelum optimal
Belanja yang bersifatproduktif(infrastruktur danpeningkatan kualitasSDM) masih perluditingkatkan Upaya penghematanbelanja yang tidakproduktif (perjalanandinas, rapat/konsinyering) perluterus dilakukan Kualitas belanjadaerah masih belumoptimal
Belanja yang bersifatproduktif(infrastruktur danpeningkatan kualitasSDM) masih perluditingkatkan Upaya penghematanbelanja yang tidakproduktif (perjalanandinas, rapat/konsinyering) perluterus dilakukan Kualitas belanjadaerah masih belumoptimal
Penyerapananggaran
belum optimal
Penyerapananggaran belanjaK/L masihberkisar 90%-94%masihdapatditingkatkan Penyerapanmenumpuk padatriwulan III danIV
Penyerapananggaran belanjaK/L masihberkisar 90%-94%masihdapatditingkatkan Penyerapanmenumpuk padatriwulan III danIV
11/3/2016
4
7
Mandatory Spending DAN Belanja Bersifat Wajif relatif masih besar yaitu81,8% (2017), sehingga akan menyulitkan Pemerintah untuk mengarahkanalokasi anggaran sesuai tujuan Pemerintah
411.6 412.0
97.3 98.1
412.4422.4
698.5 758.3
85.0 83.1 83.980.8
84.578.4
77.8 81.8
0102030405060708090
020040060080010001200140016001800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBNP2016 RAPBN2017Anggaran Pendidikan Anggaran Kesehatan DAU, DBH, Dana Otsus Papua Aceh, DKY, Dana Desa Belanja Non Diskresi % thd BNBelanja non diskresi: belanja yang bersifat wajib untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan danpemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan Pemerintah, seperti belanja pegawai (di luar yg telahdihitung pada anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan), belanja barang operasional, pembayaranbunga utang, subsidi, dll)
Rp triliun %
Anggaran Kesehatan terus meningkat, seiring dengan peningkatanvolume belanja negara (naik rata-rata 21,9% per tahun)
8
1. Anggaran kesehatan dialokasikan melalui :belanja KL, transfer ke daerah, dan pembiayaan;2. Sejak tahun 2016, anggaran kesehatandialokasikan 5% dari APBN;3. Peningkatan anggaran kesehatan sejak tahun2016 utamanya dialokasikan untuk peningkatandan perluasan layanan kesehatan, baik dari sisidemand maupun supply, kegiatan promotif,preventif, rehabilitatif, dan kuratif.
104.1
2.7 2.8 3.0 2.7 2.8 3.3 3.85.0 5.0
- 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
- 20.0 40.0 60.0 80.0
100.0 120.0 140.0 160.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017APBNAPBNP Real % thd BN
Rp Triliun%
Anggaran Kesehatan, 2009-2017 2015 2016
b c d1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat 54,6 76,1 75,2
A. Anggaran Kesehatan pada K/L 50,2 70,1 65,4a.l. i. Kementerian Kesehatan 45,9 62,7 58,3ii. Badan POM 1,0 1,5 1,8iii. BKKBN 2,2 3,6 3,4B. Anggaran Kesehatan pada BUN 4,4 6,0 9,8
2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 7,4 21,2 25,2A. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana 6,3 20,0 24,0B. 1,1 1,2 1,23. Melalui Pembiayaan 3,5 6,8 3,6
4. Anggaran Kesehatan (1 + 2 + 3) 65,4 104,1 104,0
5. Total Belanja Negara 1.796,6 2.082,9 2.080,5
RASIO ANGGARAN KESEHATAN (4 : 5) x 100% 3,6 5,0 5,0
Komponen Anggaran Kesehatan(triliun rupiah)
2017
LKPP APBNP APBN
a
Perkiraan Anggaran Kesehatan dari DanaOtsus Papua
11/3/2016
5
Anggaran Kemenkes cenderung meningkat yang digunakan untukmeningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Perkembangan Anggaran Kemenkes
B. Pegawai B. Barang B. Modal B. Bansos
(Triliun Rp)Sasaran 2016 2017
Persentase ibu hamilkurang energi kronik (KEK)yang mendapatkanmakanan tambahan Persentase ibu bersalin difasilitas pelayanankesehatan (PF)
50% 77%
95% 81%
Kab/Kota yang melakukanpelayanan kesehatanbergerak (PKB) di daerahterpencil dan sangatterpencilInovasipelayanankesehatan 128Kab/Kota
Persentase anak usia 0-11bulan yang mendapatimunisasi dasar lengkap 91,5% 92% Jumlah penduduk yangmenjadi peserta penerimabantuan iuran (PBI) melaluiJaminan KesehatanNasional (JKN)/KartuIndonesia Sehat (KIS)
92,4 jutajiwa 94,4 jutajiwa
Anggaran Badan POM cenderung meningkat yang digunakan untukmeningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan
- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Perkembangan Anggaran BPOM(miliar Rp)Sasaran 2016 2017
Pengawasan obat danmakanan di 33 BalaiBesar/Balai POM 82.632 sample 82.632 sampel
Pengawasan Produksidan Distribusi Napza,produk berbahaya,produk terapetik danPKRT493 sarana 546 sarana
Investigasi Awal danPenyidikan TerhadapPelanggaran Bidang Obatdan Makanan60 penyidikan 69 penyidikan
Inspeksi dan SertifikasiObat Tradisional,Kosmetik, ProdukKomplemen dan Pangan42.480 berkassertifikasi 52.100 berkassertifikasi
11/3/2016
6
Anggaran BKKBN cenderung meningkat yang digunakan untukmeningkatkan kualitas kependudukan dan program keluarga berencana
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Perkembangan Anggaran BKKBN
MODAL BELANJA PEGAWAI
(miliar Rp)Sasaran 2016 2017
Jumlah Peserta KB Baru 6,96 juta 6,97 juta
Penggerakan KeluargaBerencana (Adokasi danKIE) 34provinsi 34provinsi Pembinaan Pesrta KB AktifMKJP 21,1 % 21,7 % Persentase Pasangan UsiaSubur (PUS) memilikipengetahuan tentangmetode kontrasepsi
21 % 31 %
36,57039,233
47,006
56,101
68,90171,068
77,131
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belanja Urusan Kesehatan Agregat Nasional
Anggaran Belanja Urusan Kesehatan pada APBD cenderungmeningkat dengan prosentase berkisar 10-11 persen thd APBD
11/3/2016
7
13
Rasio Fungsi Kesehatan Menurut Propinsi Tahun2015
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Aceh
Jaba
rGo
ront
aloJa
timJa
teng
Sulse
lBa
liSu
lbar
Jogy
aBa
bel
Sulte
ng NTT
NTB
Sum
bar
Kalse
lSu
mut
Beng
kulu
Kalba
rKe
pri
Sultr
aBa
nten
Sum
sel
Sulut
Kalte
ngPa
pbar
Jam
biPa
pua
Malu
tLa
mpu
ngKa
ltim
Riau
Malu
kuKa
ltara
Secara rata-rata, rasio anggaran fungsi kesehatan seluruh propinsi berada di atasketentuan UU sebesar 10 % Sebagian besar daerah di wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara memiliki rasioanggaran fungsi kesehatan di atas rata-rata nasional, sedangkan daerah di pulauKalimantan, Papua Maluku, Maluku Utara, dan Riau memiliki rasio anggarankesehatan di bawah rata-rata nasional
*Nilai Rata-rata dalam satu propinsi
14
PERMASALAHAN DAN LANGKAH PENINGKATANEFEKTIFITAS ANGGARAN KESEHATAN
11/3/2016
8
PERMASALAHAN PEMANFAATAN ANGGARAN KESEHATAN
• Sebagian besar permasalahan kesehatan terkait eratdengan permasalahan non kesehatan, sepertiketersediaan infrastruktur (akses jalan, sarana airbersih, dan MCK), tingkat kesejahteraan keluarga,tingkat pendidikan, pengarusutamaan gender, dan gayahidup masyarakat;• Masih kurangnya fasilitas kesehatan dan tenagakesehatan dibandingkan jumlah penduduk;• Masih adanya permasalahan dalam penerapan programJaminan Kesehatan Nasional.
LANGKAH PENINGKATAN EFEKTIFITAS PEMANFAATANANGGARAN KESEHATAN
• Pengalokasian anggaran yang semakin mendukung kegiatan promotif dan preventif kesehatan sertapeningkatan budaya hidup sehat agar mengurangi beban pembiayaan kesehatan kuratif• berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mencari pola insentif yang mendukung pemerataan tenagamedis atau dokter• berkoordinasi dengan Kemenkes dan Kemenristekdikti untuk melihat potensi penggunaan anggaranpendidikan yang dapat dikaitkan dengan dukungan dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhandokter dan tenaga kesehatan• Meningkatkan efektivitas alokasi premi program JKN untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)melalui perbaikan tingkat akurasi data kemiskinan.• mendorong alokasi anggaran yang dapat menambah kapasitas rumah sakit pemerintah/pemda danmembangun minat swasta untuk berinvestasi di bidang kesehatan• Perbaikan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggarankesehatan, termasuk melalui penyempurnaan KPJM dan penataan arsitektur dan informasi kinerja(ADIK).• membangun formula atau indikator untuk menilai Value for Money dari belanja kesehatan, agarsemakin efisien, efektif, dan akuntabel.
11/3/2016
9
17
ANGGARAN KESEHATAN DALAM PROGRAM GERMAS
Program Germas, lebih merupakan penguatan upaya promotif danpreventif yang melibatkan beberapa K/L
NO KEGIATAN PRIORITAS SASARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
1 Advokasi dan Regulasi GerakanMasyarakat Hidup Sehat
• Regulasi di daerah (17 propinsi)• Surat Edaran aktivitas fisik (senam, poco-poco) kpd instansi pemerintah• Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hisup Sehat di 6.961 desa
Kemen PAN&RB, Kemendes PDTT,Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri,Kemenkes
2 Kampanye Hidup Sehat • Kampanye Gerakan Masyarakat Hisup Sehat di 100 kab/kota• Sanitasi total berbasis masyarakat di 35.000 desa• 50 % Posyandu aktif• Sosialisasi dan diseminasi kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan
keluarga
Kemensos, BKKBN, Kemenhan,KemenPP&PA, Kemenkominfo, Kemenkes,BNN, Kemenag, Kemenkes, POM, BKKBN,Kemendikbud,Kemenag, KemendesPDTT,Kemenristekditi, Kemenaker, BPJS
3 Konsumsi Pangan Sehat • Jajanan anak sekolah sehat dan aman• 100 Desa Pangan Aman• 139 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya• Gerakan Gemar Makan Ikan• 106 rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan
BPOM, Kementan, Kementerian Kelautandan Perikanan, Kemenperin, Kemenkes,Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenag,KemenristekDikti, Kementan, Kemendag
4 Lingkungan Sehat • Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum (TTU)• Penurunan luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 10 % di wilayah 52 KPHP• Penhapusan penggunaan merkuri• Ruang Terbuka Hijau di perkotaan• 350.000 sambungan pipa air minum (SPAM)• Toilet bersih di tempat wisata prioritas
Kemensos, Kementerian ATR/BPN,Kemenpar, KemenPU &PR, KemenLH danKehutanan, Kemenag, Kemendikbud,KemenristekDikti
5 Pencegahan Penyakit dan DeteksiDini
• 92 % bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap• 1.943 puskesmas dengan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim• 1.312 sekolah dengan UKS sesuai standar• Pemeriksaan kesehatan berkala dan tes HIV pada anggota TNI
Kemenhan, Kemendikbud, Kemenag,POLRI, Kementerian ESDM, Kemenpar,Kementerian BUMN, Kemenkes,Kemenag, Kementan, KemenristekDikti,Kemenkes, BPJS
6 Aktivitas Fisik dan KonektivitasAntar Moda Transportasi
• 75 % puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD• 8.000 peserta event olahraga rekreasi (petualangan, massal)• Pekan Olahraga Pelajar• Event olahraga wisata• Aktivitas fisik di kantor BUMN
Kemenpora, Kemenpar, KemenPu&PR,Kementerian BUMN, Kemenkes,Kemendikbud, Kemenag, Kemenhub,KemenristekDikti, Kemenaker
7 Kawasan Tanpa Rokok, Narkobadan Minuman Keras
• 30 % kab/kota melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)• Peningkatan cukai rokok dan PPn produk rokok
POLRI, Kemenkeu, KemenPAN&RB,Kemenkes, BPOM< Kemendikbud,Kemenag, KemenristekDikti, Kemendag
8 Penurunan Stress dan KesehatanBerkendara
• 270 paket fasilitas prasarana bidang keselamatan jalan• Rute aman di kawasan sekolah• SD, SMP, SMA ramah anak
Kemendikbud, Kemenag, Kemenhub,Kemenkes 18
11/3/2016
10
PENUTUP• Pemerintah akan terus menjaga alokasi anggaran yang cukupuntuk Kesehatan, setidanya sesuai ketentuan UU yaitu 5 persendari APBN• Pemerintah juga akan terus mendorong agar belanja di bidangkesehatan menjadi lebih efektif dan membuat masyarakatmenjadi lebih sehat melalui kegiatan-kegiatan promotif danpreventif disamping tetap mengupayakan kegiatan kuratif danrehabilitatif yang efisien• Pemerintah akan memastikan semua elemen masyarakat ikutberpartisipasi dalam pembangunan kesehatan
– secara khusus, mendorong Pemda untuk memenuhi tanggungjawabnya yaitu mengalokasikan paling sedikit 10% dari APBD untukbelanja kesehatan– menghimbau IAKMI dan Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi KesehatanMasyarakat Indonesia untuk dapat berkontribusi lebih konkrit
TERIMA KASIH
11/3/2016
11
LAMPIRAN
SustainableDevelopment Goals(SDGs)
• Tentang SDGsSidang umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York,Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atauSDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir,termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda PembangunanBerkelanjutan 2030 untuk Indonesia.
• Tujuan SDGs
22
11/3/2016
12
Anggaran untuk kesehatan dalam APBN tidak hanya daribelanja K/L (Kementerian Kesehatan)
Anggaran Kesehatan dalam APBN dialokasikan melalui:1. Belanja K/L
a. Yang memiliki tusi terkait kesehatan Kemenkes, BKKBN, Badan POMb. Yang memiliki kegiatan pengelolaan rumah sakit Polri dan Kemenhan
2. Belanja non K/La. Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah (Iuran BPJS untuk PNS)b. Cadangan anggaran kesehatan
3. Transfer ke daeraha. DAK Fisik (Kesehatan dan Keluarga Berencana)b. DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Kesehatan/BOK dan Bantuan Operasional KB)c. Dana Otsus yang diperkirakan untuk anggaran kesehatan
4. Pembiayaan anggarana. Penyertaan Modal Negara kepada BPJS Kesehatan untuk Program Dana Jamsos Kesehatan
23
Sasaran Kegiatan DAK Kesehatan dan KB
Pelayanan Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kefarmasian KB
a. Pembangunan/RehabilitasiPuskesmas dan PengadaanPuskesmas keliling;
b. Alat kesehatan/alatpenunjang dan Perangkatsistem informasi kesehatandi Puskesmas;
c. Kendaraan operasionalroda 2 dan ambulans;
a. sarana prasarana, peralatanmedis, peralatan kalibrasi daninstalasi pemeliharaan di RS;
b. ambulans, mobil jenazah, unittransfusi darah RS dan bankdarah RS;
c. Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) RS;
a. obat dan bahan medishabis pakai;
b. pembangunan baru,rehabilitasi, pengadaansarana pendukunginstalasi farmasi;
c. kendaraan distribusiroda 2 dan roda 4.
Sarana danprasaranapelayanan danpenyuluhan KB
Sasaran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB
No Jenis DAK Nonfisik Pengalokasian DAK Nonfisik Jumlah Sasaran1. Dana Bantuan
Operasional Kesehatan(BOK)
biaya operasional Puskesmas x ∑ Puskesmas; biaya akreditasi rumah sakit x ∑ rumah sakit yang akan diakreditasi
; biaya akreditasi Puskesmas x ∑ Puskesmas yang akan diakreditasi ; (biaya sewa rumah tunggu kelahiran ) + (transportasi ibu bersalin,
operasional rumah tunggu kelahiran dan konsumsi ibu bersalindengan pendamping).
• BOK : 9.740 Puskemas• Akreditasi 104 RS• Akreditasi 2.548 Puskesmas• Jampersal: 5.330.186 Ibu
Hamil
2. Bantuan OperasionalKeluarga Berencana(BOKB)
∑ Balai Penyuluhan x unit cost (Rp45 juta). ∑ Fasilitas Kesehatan x unit cost (Rp1,2 juta). ∑ kab/kota untuk Penggerakan Program KB di Kampung KB x unitcost (Rp102 juta).
• 4.856 Balai Penyuluhan• 20.740 Faskes• Kampung KB dan Posyandu
di 508 Kab/kota
Sasaran DAK Nonfisik Kesehatan dan KB
11/3/2016
13
25
Rata-rata Rasio Kesehatan terhadap Total Belanja Tahun2015 mencapai 11,4 %
Sebagian besar daerah di Pulau Jawa memiliki rasio anggaran fungsikesehatan di atas rata-rata nasional dan bahkan sekitar 97,9 % daerahsudah memenuhi ketentuan UU Daerah yang berada di wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua memilikirasio fungsi kesehatan di bawah rata-rata nasional
Jumlah Daerah % thd TotalDaerah
Jumlah Daerah % thd TotalDaerah
Sumatera 52.0 40.9 75.0 59.1Jawa 81.0 73.6 29.0 26.4Kalimantan 10.0 23.3 33.0 76.7Sulawesi 31.0 48.4 33.0 51.6Bali-NT 23.0 56.1 18.0 43.9Maluku 1.0 5.3 18.0 94.7Papua 9.0 24.3 28.0 75.7
Diatas Rata-rata Nasional Dibawah Rata-rata NasionalWilayah
Program Gerakan Masyarakat Sehat(GERMAS)
• Program GERMAS merupakan gerakan untuk mendorongmasyarakat berprilaku hidup sehat yang dilakukan melaluipenguatan upaya promotif dan preventif masyarakat.• Tujuan GERMAS, antara lain:
– Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidakmenular, baik kematian maupun kecacatan;– Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk;– Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karenameningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. PrinsipGERMAS, yaitu Kerjasama multisektor; Keseimbanganmasyarakat; keluarga dan individu; Pemberdayaan masyarakat;– Penguatan sistem kesehatan; Pendekatan siklus hidup; JaminanKesehatan Nasional (JKN); dan berfokus pada pemerataanlayanan.
11/3/2016
14
Program GERMAS (lanjutan...)
• Saat ini, program GERMAS ini dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitumeningkatkan aktifitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta deteksidini penyakit tidak menular (PTM).• Kebijakan lain dalam rangka mendukung program GERMAS ini adalahProgram Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga, dilaksanakanoleh Puskesmas yang mempunyai ciri:
– Sasaran utama adalah Keluarga;– Diutamakan Promotif dan Preventif, disertai penguatan upayakesehatan berbasis masyarakat (UKBM);– Kunjungan rumah secara aktif untuk peningkatan outreach dan
total coverage;– Pendekatan siklus kehidupan atau life cycle approach.– Diharapkan dukungan stakeholder lintas sektor di daerah untukdapat menyukseskan GERMAS dan Keluarga Sehat.
• Pemerintah telah dan akan terus berupaya meningkatkan alokasianggaran kesehatan dalam program GERMAS untuk mencapai targetSDGs 2030.