pm 69 tahun 2013_tatanan kebandarudaraan nasional

8/18/2019 PM 69 Tahun 2013_Tatanan Kebandarudaraan Nasional

1/37

1

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 69 TAHUN 2013

TENTANG

TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan, perlu diatur mengenai tata cara danprosedur penetapan tatanan kebandarudaraan denganPeraturan Menteri;

b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM11 Tahun 2010 tentang Tatanan KebandarudaraanNasional masih terdapat kekurangan dan belum mengaturketentuan terkait rencana induk nasional bandar udara,sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk PeraturanMenteri Perhubungan tentang Tatanan KebandarudaraanNasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4956);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentangPembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup BandarUdara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5295);

3.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 91 Tahun 2011;

4.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA


2/37

2

5.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor OtoritasBandar Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATANANKEBANDARUDARAAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitandengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatanlainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan,keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintaspesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempatperpindahan intra dan/atau antarmoda sertameningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dandaerah.

2.

Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem

kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkanperencanaan bandar udara berdasarkan rencana tataruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatifwilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra danantarmoda transportasi, kelestarian lingkungan,keselamatan dan keamanan penerbangan, sertaketerpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

3.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atauperairan dengan batas-batas tertentu yang digunakansebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas,

naik turun penumpang, bongkar muat barang, dantempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dankeamanan penerbangan, serta fasilitas pokok danfasilitas penunjang lainnya.

4.

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiriatas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, BandarUdara, angkutan udara, navigasi penerbangan,keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, sertafasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

5.

Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaanterpenuhinya persyaratan keselamatan dalampemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandarudara, angkutan udara, navigasi penerbangan, sertafasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.


3/37

3

6.

Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yangmemberikan perlindungan kepada penerbangan daritindakan melawan hukum melalui keterpaduanpemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, danprosedur.

7.

Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha miliknegara, badan usaha milik daerah, atau badan hukumIndonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udarauntuk pelayanan umum.

8.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembagapemerintah di bandar udara yang bertindak sebagaipenyelenggara bandar udara yang memberikan jasapelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang

belum diusahakan secara komersial.

9.

Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yangdiangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untukmenjalankan dan melakukan pengawasan terhadapdipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undanganuntuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayananpenerbangan.

10.

Menteri adalah menteri yang membidangi urusanpenerbangan.

Pasal 2

(1) Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalamrangka penyelenggaraan bandar udara yang andal,terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untukmenunjang pembangunan nasional dan daerah yangberwawasan Nusantara.

(2) Penyelenggaraan bandar udara yang andal sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang disusun

dalam jaringan dan simpul yang terstruktur, dinamisdalam memenuhi tuntutan kebutuhan angkutan udara.

(3)

Penyelenggaraan bandar udara yang terpadu sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang salingmenunjang dan mengisi peluang dalam satu kesatuantatanan kebandarudaraan nasional.

(4)

Penyelenggaraan bandar udara yang efisien sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang sesuaidengan tingkat kebutuhan, tidak saling tumpang tindihdan tidak terjadi duplikasi dalam melayani kebutuhanangkutan udara.

(5) Penyelenggaraan bandar udara yang berdaya saing globalsebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang tidak rentan terhadap pengaruh global serta mampuberadaptasi dalam menghadapi perubahan kebutuhanangkutan udara.


4/37

4

(6)

Penyelenggaraan bandar udara untuk menunjangpembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yaitu bandar udara sebagai pintu gerbangperekonomian, dalam rangka pemerataan pembangunandan keseimbangan pengembangan Indonesia wilayah

barat dan Indonesia wilayah timur.

(7)

Penyelenggaraan bandar udara untuk menunjangpembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yaitu bandar udara sebagai pembuka daerah terisolir,tertinggal dan mengembangkan potensi industri daerah.

(8)

Penyelenggaraan bandar udara yang berwawasanNusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitubandar udara yang memandang kesatuan politik,ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan,

dalam rangka mempersatukan wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Pasal 3

Tatanan kebandarudaraan nasional memuat :

a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasibandar udara; dan

b.

rencana induk nasional bandar udara.

Pasal 4

Peran bandar udara sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a,sebagai :

a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai denganhierarkinya;

b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;c. tempat kegiatan alih moda transportasi;d. pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau

perdagangan;

e. pembuka isolasi daerah, pengembangan daerahperbatasan, dan penanganan bencana; dan

f. prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dankedaulatan negara.

Pasal 5

(1)

Bandar udara sebagai simpul dalam jaringan transportasisesuai dengan hierarkinya sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf a, yaitu bandar udara dijadikan sebagai titikpertemuan beberapa jaringan dan rute angkutan udara.

(2)

Bandar udara sebagai simpul dalam jaringan transportasisesuai dengan hierarkinya sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan jaringan dan rute angkutan udara.


5/37

5

Pasal 6

(1)

Bandar udara sebagai pintu gerbang kegiatanperekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf b, yaitu lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara

dijadikan sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomiandalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhandan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunannasional dan pembangunan daerah.

(2)

Bandar udara sebagai pintu gerbang kegiatanperekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata RuangWilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten/Kota.

Pasal 7

(1)

Bandar udara sebagai tempat kegiatan alih modatransportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufc, yaitu sebagai tempat perpindahan moda transportasiudara ke moda transportasi lain atau sebaliknya dalambentuk interkoneksi antar moda pada simpul transportasiguna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan.

(2)

Bandar udara sebagai tempat kegiatan alih modatransportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Sistem Transportasi Nasional.

Pasal 8

(1)

Bandar udara sebagai pendorong dan penunjang kegiatanindustri dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf d, yaitu keberadaan bandar udaradapat memudahkan transportasi ke dan dari wilayah di

sekitarnya dalam rangka pendorong dan penunjangkegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisatadalam menggerakkan dinamika pembangunan nasional,serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

(2)

Bandar udara sebagai pendorong dan penunjang kegiatanindustri dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikanketentuan Rencana Pengembangan Ekonomi Nasional.

Pasal 9

(1)

Bandar udara sebagai pembuka isolasi daerah,pengembangan daerah perbatasan, dan penangananbencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu keberadaan bandar udara diharapkan dapatmembuka daerah terisolir karena kondisi geografisdan/atau karena sulitnya moda transportasi lain,


6/37

6

penghubung daerah perbatasan dalam rangkamempertahankan wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, serta kemudahan dalam penanganan bencanaalam pada wilayah-wilayah tertentu dan sekitarnya.

(2)

Bandar udara sebagai pembuka isolasi daerah,pengembangan daerah perbatasan, dan penangananbencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkandengan memperhatikan ketentuan tentang PembangunanDaerah Tertinggal, ketentuan di bidang pertahanannegara, ketentuan Badan Nasional PenangananPerbatasan (BNPP) dan ketentuan Badan NasionalPengelola Bencana (BNPB).

Pasal 10

(1)

Bandar udara sebagai prasarana memperkukuh WawasanNusantara dan kedaulatan negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf f, yaitu titik-titik lokasi bandar udaradi wilayah nusantara saling terhubungkan dalam suatu jaringan dan rute penerbangan sehingga dapatmempersatukan wilayah untuk kedaulatan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

(2)

Bandar udara sebagai prasarana memperkukuh WawasanNusantara dan kedaulatan negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan

ketentuan di bidang pertahanan negara.

Pasal 11

Fungsi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf a, merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan:

a.

pemerintahan dan/ataub.

pengusahaan.

Pasal 12

(1)

Bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatanpemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11huruf a, merupakan tempat unit kerja/instansipemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinyaterhadap masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

(2)

Unit kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yaitu unit kerja pemerintah yang membidangi urusan:

a. pembinaan kegiatan penerbangan;b.

kepabeanan;c.

keimigrasian; dand.

kekarantinaan.


7/37

7

(3)

Pembinaan kegiatan penerbangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Otoritas BandarUdara.

(4)

Fungsi unit kerja pemerintah yang membidangi urusan

kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c danhuruf d dilaksanakan pada bandar udara internasionalsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)

Bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatanpengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11huruf b, merupakan tempat usaha bagi :

a.

Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan UsahaBandar Udara;b.

Badan Usaha Angkutan Udara; danc.

Badan Hukum Indonesia atau perorangan melaluikerjasama dengan Unit Penyelenggara Bandar Udaraatau Badan Usaha Bandar Udara.

(2) Kegiatan pengusahaan di bandar udara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

pelayanan jasa kebandarudaraan; danb.

pelayanan jasa terkait bandar udara.

Pasal 14

(1)

Penggunaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf a, terdiri dari bandar udara internasionaldan bandar udara domestik.

(2)

Bandar Udara Internasional sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan sebagai bandar udara yang melayanirute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari

dan ke luar negeri.

(3)

Bandar Udara Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rutepenerbangan dalam negeri.

Pasal 15

Penetapan bandar udara internasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) denganmempertimbangkan:

a. rencana induk nasional bandar udara;b. pertahanan dan keamanan negara;c. pertumbuhan dan perkembangan pariwisata;d. kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional;

dane. pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar

negeri.


8/37

8

Pasal 16

(1)

Penetapan bandar udara Internasional ditetapkan olehMenteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang tugasdan tanggung jawabnya di bidang keimigrasian, bidang

kepabeanan, dan bidang kekarantinaan dalam rangkapenempatan unit kerja dan personel.

(2)

Untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat nasionaldan internasional, bandar udara domestik dapatdigunakan untuk melayani penerbangan dari dan ke luarnegeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(3)

Ketentuan lebih lanjut dan tata cara penetapan bandarudara internasional dan bandar udara domestik dapatdigunakan untuk melayani penerbangan dari dan ke luar

negeri diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 17

(1)

Hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf a, terdiri:

a. bandar udara pengumpul (hub ); danb.

bandar udara pengumpan (spoke ).

(2)

Bandar udara pengumpul (hub ) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, merupakan bandar udara yangmempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagaibandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargodalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembanganekonomi secara nasional atau berbagai provinsi yangdibedakan menjadi :

a.

bandar udara pengumpul dengan skala pelayananprimer, yaitu bandar udara sebagai salah satuprasarana penunjang pelayanan Pusat KegiatanNasional (PKN) yang melayani penumpang dengan

jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun;

b.

bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder yaitu bandar udara sebagai salah satuprasarana penunjang pelayanan Pusat KegiatanNasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000(satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta)orang per tahun; dan

c.

bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier yaitu bandar udara sebagai salah satuprasarana penunjang pelayanan Pusat KegiatanNasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)terdekat yang melayani penumpang dengan jumlahlebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratusribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orangper tahun.


9/37

9

(3)

Bandar udara pengumpan (spoke ) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, merupakan:

a.

bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanandan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal;

b.

bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang

dari bandar udara pengumpul; danc.

bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjangpelayanan kegiatan lokal.

Pasal 18

(1)

Hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalamPasal 17, ditetapkan berdasarkan penilaian atas kriteriasebagai berikut:

a.

bandar udara terletak di kota yang merupakan pusatkegiatan ekonomi;

b.

tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara; danc.

berfungsi untuk menyebarkan penumpang dan kargoke bandar udara lain.

(2)

Bandar udara terletak di kota yang merupakan pusatkegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, ditunjukkan dengan variabel sebagai berikut:

a.

status kota di mana bandar udara tersebut berada

sesuai dengan status yang telah ditetapkan dalamrencana tata ruang wilayah nasional; danb.

penggunaan bandar udara.

(3)

Tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,ditunjukkan dengan variabel:

a.

jumlah penumpang datang berangkat dan transit;b.

jumlah kargo; danc.

jumlah frekuensi penerbangan.

(4) Fungsi untuk menyebarkan penumpang dan kargo kebandar udara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, ditunjukkan dengan variabel :

a.

jumlah rute penerbangan dalam negeri;b.

jumlah rute penerbangan luar negeri; danc.

jumlah rute penerbangan dalam negeri yang menjadicakupannya.

Pasal 19

(1)

Klasifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf a terdiri atas beberapa kelas bandar udara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dankegiatan operasional bandar udara.


10/37

10

(2)

Kapasitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan kemampuan bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara terbesar dan jumlahpenumpang/barang, meliputi:

1)

kode angka (code number ), yaitu perhitungan panjanglandas pacu berdasarkan referensi pesawat aeroplanereference field length (ARFL); dan

2)

Kode huruf (code letter ), yaitu perhitungan sesuai lebarsayap dan lebar/jarak roda terluar pesawat.

Pasal 20

Peran, fungsi, penggunaan, hierarki dan klasifikasi bandarudara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini

Pasal 21

(1)

Rencana induk nasional bandar udara merupakanpedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencanainduk, pembangunan, pengoperasian, dan pengembanganbandar udara.

(2)

Rencana induk nasional bandar udara sebagaimanadimaksud pada ayat (1), memperhatikan:

a.

rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata

ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota;

b.

potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;c.

potensi sumber daya alam;d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional

maupun internasional;e.

sistem transportasi nasional;f.

keterpaduan intermoda dan multimoda; dang.

peran bandar udara.

Pasal 22

Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruangwilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitustrategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang untukkepentingan nasional, keterkaitan antar pulau dan antarpropinsi, keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota.

Pasal 23

Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, yaitupotensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah yangdiketahui atau diukur antara lain dengan survei berdasarkanasal dan tujuan penumpang (origin and destination survey )dengan memperhatikan keseimbangan antara perkembanganekonomi yang mempengaruhi perkembangan pasar atauperkembangan pasar yang mempengaruhi perkembanganekonomi, serta konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkan.


11/37

11

Pasal 24

Potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (2) huruf c, yaitu potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara efisien dengan tetap menjaga

kelestarian lingkungan.

Pasal 25

Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupuninternasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)huruf d, merupakan perkembangan lingkungan yangpenataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyaipengaruh sangat penting secara nasional terhadapkedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk

wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Pasal 26

Sistem transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (2) huruf e, merupakan tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau,transportasi penyebrangan, transportasi laut, transportasiudara, yang membentuk suatu sistem pelayanan jasatransportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani

perpindahan orang dan/atau barang, yang terus berkembangsecara dinamis.

Pasal 27

Keterpaduan intermoda dan multimoda sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, yaitu keterpaduanintermoda dan multimoda yang saling menunjang.

Pasal 28

(1)

Rencana induk nasional bandar udara merupakan sistemperencanaan kebandarudaraan nasional yangmenggambarkan:

a. interdependensi;b.

interrelasi; danc.

sinergi antar unsur; yang meliputi sumber daya alam,sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi danpertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuannasional.

(2)

Interdependensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, menggambarkan bahwa antar bandar udarasaling tergantung dan saling mendukung yang cakupanpelayanannya bukan berdasarkan wilayahadministrasi/kepemerintahan.


12/37

12

(3)

Interrelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,menggambarkan bahwa antar bandar udara membentuk jaringan dari rute penerbangan yang saling berhubungan.

(4)

Sinergi antar unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, merupakan sinergi antara sumber daya alam,sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi danpertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuannasional, serta saling mengisi dan berkontribusi dalambentuk:

a. sumber daya alam potensial yang dikelola secaramaksimal dan dapat dimanfaatkan secara efisien;

b.

sumber daya manusia yang dapat diberdayakandengan memperhatikan keseimbangan kewenangandan kemampuan;

c.

pemanfaatan potensi dan pengendalian hambatangeografis; dan

d.

pemanfaatan potensi ekonomi dengan memperhatikanefisiensi dan efektifitas usaha pencapaiannya danpertahanan keamanan nasional.

Pasal 29

Rencana induk nasional bandar udara, memuat:

a. Kebijakan nasional bandar udara; dan

b. Rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan,hierarki, dan klasifikasi bandar udara.

Pasal 30

Untuk mewujudkan kebijakan nasional bandar udarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, digunakanstrategi pembangunan, pengoperasian, pendayagunaan, danpengembangan bandar udara, dalam bentuk:

a.

meningkatkan peran bandar udara dan menyiapkan

kapasitas bandar udara sesuai hierarki bandar udaradengan memperhatikan tahapan pengembangan danpemantapan hierarki bandar udara sebagai bandar udarapengumpul (hub ) dengan skala pelayanan primer,sekunder, atau tersier dan bandar udara pengumpan(spoke ) yang merupakan bandar udara tujuan ataupenunjang serta merupakan penunjang pelayanankegiatan lokal;

b.

pada bandar udara pengumpan dengan peran sebagaipembuka isolasi daerah, pengembangan daerahperbatasan, serta prasarana memperkukuh WawasanNusantara, dengan memperhatikan kesinambungan danketeraturan (connectivity and regularity ) angkutan udara;

c.

bandar udara internasional di daerah destinasi pariwisatadibangun dan dikembangkan sebagai hub dan pintugerbang pariwisata nasional, serta bandar udara domestikdi sekitarnya berperan sebagai pendorong dan penunjangkegiatan pariwisata;


13/37

13

d.

bandar udara yang terletak di wilayah koridor ekonomidikembangkan guna meningkatkan konektivitas ke pusat-pusat kegiatan ekonomi;

e.

mengendalikan jumlah bandar udara yang terbuka untukpenerbangan ke/dari luar negeri, dengan

mempertimbangkan pertahanan/keamanan negara,pertumbuhan/perkembangan pariwisata, kepentingan/kemampuan angkutan udara nasional sertapengembangan ekonomi nasional/perdagangan luarnegeri;

f.

meningkatkan standar operasi prosedur bandar udarauntuk memenuhi ketentuan keselamatan operasi bandarudara, standar teknis dan operasional sesuai klasifikasibandar udara; dan

g.

pada bandar udara pengumpul primer dengan cakupanwilayah tertentu yang telah mencapai kapasitas maksimal

dan tidak terdapat kemungkinan untuk dikembangkanlagi, dilakukan kajian dengan mengembangkan konsepsistim bandar udara jamak (multiple airport system ).

Pasal 31

Rencana pembangunan dan pengembangan bandar udarauntuk mewujudkan kebijakan nasional bandar udara, terdiriatas:

a.

bandar udara pada ibukota provinsi dibangun atau

dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 4D;b.

bandar udara di daerah perbatasan negara dan daerahlokasi bencana dan daerah rawan bencana dibangun ataudikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 3C untukdapat melayani pesawat Hercules C-130 dan pesawatberpenumpang 50 orang; dan

c.

bandar udara di daerah terisolasi dan di daerah provinsikepulauan dibangun atau dikembangkan denganklasifikasi landas pacu 2C untuk dapat melayanipenerbangan perintis dengan pesawat berpenumpang 25orang.

Pasal 32

(1)

Pengembangan Bandar Udara dilaksanakan sesuaidengan rencana induk Bandar Udara yang telahditetapkan dalam penetapan lokasi Bandar Udara.

(2)

Pengembangan bandar udara dilaksanakan denganmemperhatikan kriteria indikasi awal didasarkan atastingkat utilisasi operasional.

(3)

Tingkat utilisasi operasional sebagaimana yang dimaksudpada ayat (1) meliputi:

a.

fasilitas sisi udara; danb.

fasilitas sisi darat.


14/37

14

Pasal 33

Kebijakan nasional bandar udara dalam pembangunan,pengembangan, pengoperasian dan pendayagunaan bandarudara serta rencana lokasi bandar udara beserta

penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara, sertaformula perhitungan tingkat utilisasi operasional bandarudara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

Pasal 34

Penetapan lokasi bandar udara diluar rencana lokasi bandarudara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandarudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, harus

memenuhi persyaratan kelayakan akan diatur oleh Menterisebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 35

(1)

Tatanan Kebandarudaraan Nasional ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukanpeninjauan ulang apabila terjadi perubahan kondisilingkungan strategis atau setiap 5 (lima) tahun.

(2)

Perubahan kondisi lingkungan strategis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi bencana yang ditetapkandengan ketentuan peraturan perundang-undangan,kebijakan nasional yang mengakibatkan perubahan bataswilayah provinsi.

Pasal 36

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadappelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, maka:

a. Bandar udara internasional yang masuk dalamperjanjian ASEAN open sky yaitu Bandar UdaraInternasional Soekarno Hatta, Bandar UdaraInternasional Juanda, Bandar Udara InternasionalKualanamu, Bandar Udara Internasional I Gusti NgurahRai, dan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddintetap berlaku; dan

b. Ketentuan terkait penetapan lokasi bandar udara dalamPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasionaldinyatakan tetap berlaku.


15/37

15

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 16 Agustus 2013


ttd

E.E. MANGINDAANDiundangkan di Jakartapada tanggal 20 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1046


16/37

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!. !.!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!. !.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!. !.

!.!.

!.

!.!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

110

109

108

96

97

92

98

94

95

93

99

107

103

106

100

101

102

104

7974

75

76

78

77

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

29

26

28

25

27

4

1

7

6

5

3

9

2

8

24

23

212220

217

216

215

214

213212

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

200199

198

197

196

195

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

180179

178

177175

173

172

170

169

168

167

165

162

161

160

158157156

155

154

153

152151

111

90

8889

85

80

83

84

86

8182

87

117

124 123

122121

120

119

118129

128

127

126

125

116

115114

113112

5958

57 56

147

146

145

144

143

142

141

236235

234

233

232231

230

228

227

225

224

223

222221

218

13

16

11

17

14

1215

37

36

35

34

18

19

49

31

30

33

32

38

41

3940

4243

44

47

48

46

45

53

54

50

52

51

55

91

10

149

148

140

105

218

140°

0'0"E

140°0'0"E

130°0'0"E

130°0'0"E

120°0'0"E

120°0'0"E

110°0'0"E

110°0'0"E

100°0'0"E

100°0'0"E

0 ° 0 ' 0 "

0 ° 0 ' 0 "

1 0 ° 0 ' 0 " S

1 0 ° 0 ' 0 " S

PETA BANDAR UDARA EKSISTING

DI INDONESIA

0 800

km

1 cm = 139 km

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

150. Aboy151. Akimuga152. Alama153. Apalapsili154. Bade155. Batom156. Bilai157. Bilogaii158. Bilorai159. Bokondini160. Bomakia

221. Anggi222. Ayawasi223. Babo224. Bintuni225. DEOSorong226. Ijahabra227. Inanwatan228. Utarom

229. Kambuaya230. Kebar 231. Merdey232. Ransiki

233. Rendani -Manokwari234. Teminabuan235. Torea -Fak-fak 236. Wasior 237. Werur

161. Tsinga162. Beoga163. Borome

164. Dabra165. Elelim166. Enarotali167. Ewer 168. Fawi169. FransKasiepo - Biak 170. Illaga171. Illu172. Jila173. Jita174. Kamur 175. Karubaga176. Kebo177. Kelila178. KenyamNduga179. Kepi180. Kimam181. Kiwirok 182. Kobakma

183. Kokonau184. Lereh185. Manggelum186. Mapnnduma187. Mararena- Sarmi188. Mindiptanah189. Moanamani190. Molof

XXXII. Provinsi Papua

KETERANGAN :XXXIII. ProvinsiPapua Barat

Lampiran I.A.

Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : PM 69 TAHUN 2013

Tanggal : 16 AGUSTUS 2013

4 Laut Indonesia

Laut Indonesia

Laut Cina Selatan

Laut Sulawesi

Laut Banda

Laut Jawa

Laut Arafura

1. Sultan Iskandar Muda2. Cut Nyak Dhien3. Lasikin4. Teuku Cut Ali5. MaimunSaleh6. Rembele7. Singkil/Hamzah Fansuri8. Alas Lauser

9. Kuala Batu10. Malikul Saleh

11. Kualanamu12.Binaka13.Sibisa14.Dr. FerdinandL. Tobing15.AekGodang16.Silangit17.Lasondre

18.Minangkabau19.Rokot

20.Sultan Syarif Kasim II21.Tempuling22.Japura23.Pasir Pangaraian24.Pinang Kampai

25.Hang Nadim26.RH. Fisabilillah27.Dabo

28.Ranai29.Raja Haji Abdullah(Seibati)

30.Depati Amir31.H. AS.Hanandjoeddin

32.Sultan Thaha33.Depati Parbo

34.Fatmawati Soekarno35.Muko-muko

36.S.M. BadaruddinII37.Silampari

38.Radin IntenII

39.Husein Sastranegara40.Cakrabhuwana41.Nusawiru

42.Soekarno- Hatta43.Budiarto

44.Halim Perdana Kusuma

45.Adi Sumarmo46.AhmadYani47.Tunggul Wulung48.Dewa Daru

49.Adi Sutjipto

50.Juanda51.Abdul RachmanSaleh52.Blimbingsari53.Trunojoyo54.Noto Hadinegoro

55.I Gusti Ngurah Rai

I. ProvinsiNangroe AcehDarussalam

II.Provinsi SumateraUtara

III. Provinsi SumateraBarat

IV. Provinsi Riau

VI. Provinsi BangkaBelitung

VII. Provinsi Jambi

VIII.Provinsi Bengkulu

IX. Provinsi SumateraSelatan

X.Provinsi Lampung

XI. Provinsi JawaBarat

XII. Provinsi Banten

XIII.Provinsi DKI Jakarta

XIV. Provinsi Jawa Tengah

XV.Provinsi D.I Yogyakarta

XVI.Provinsi JawaTimur

XVII. ProvinsiBali

74.Supadio75.Rahadi Oesman76.Pangsuma

77.Nangapinoh78.Paloh79.Susilo

88.Syamsuddin Noor89.Gusti SyamsirAlam90.Tanjung Warukin91.Bersujud(Batulicin)

92.Sepinggan93.Juwata94.Kotabangun95.Kalimarau96.YuvaiSemaring97.Tanjung Harapan98.Long Apung99.Datah Dawai100. Nunukan101. Melak102. Kol. RA. Bessing(Seluwing)103. Temindung

104. LongLayu105. Muara Wahau106. TanjungBara (Sangata)107. Binuang

108. Sam Ratulangi109. Naha110.Melonguane

111. Djalaluddin

112.Mutiara113.SyukuranAminuddin Amir 114.Sultan Bantilan/Lalos115.Pogogul116.Kasiguncu

117.TampaPadang

118.Sultan Hasanuddin119.AndiJemma120. H.Aroepala121. Seko122. Rampi123. Bua/Lagaligo124. Pongtiku

125. Haluoleo126. Beto Ambari127. Sugimanuru128. Tanggetada/Sangia Nibandera129. Matahora

XX. ProvinsiKalimantan Barat

XXI.Provinsi KalimantanTengah

XXII. ProvinsiKalimantanSelatan

XXIII. Provinsi Kalimantan Timur

XXIV. Provinsi Sulawesi Utara

XXV.Provin si Gorontalo

XXVI. Provinsi Sulawesi Tengah

XXVII. Provinsi Sulawesi Barat

XXVIII. ProvinsiSulawesiSelatan

XXIX. Provinsi Sulawesi Tenggara

56.Sultan M. Salahuddin57.Sultan M. Kaharuddin (Brangbiji)58.Lunyuk 59.Lombok Baru

60.El Tari61.frans Seda62.Umbu Mehang Kunda

63.Komodo64.H. HasanAroeboesman65.Frans SalesLeda66.Tambolaka67.Gewayantana68.A.A. Bere Tallo(Haliwen)69.Mali70.David Constantijn Saudale(Lekunik)71.Tardamu72.Soa73.Wunopito

135. Wahai136. John Becker 137. Liwur Bunga138. Olilit139. Dumatubun140. Namlea

141. Sultan Babullah142. Kuabang143. Gamar Malamo144. OesmanSadik145. Buli146. Emalamo147. Pitu148. Gebe

149. DofaBenjina Falabisahaya

XVIII. Provinsi Nusa TenggaraBarat

XIX.Provinsi NusaTenggaraTimur

XXX. ProvinsiMaluku

XXXI. Provinsi MalukuUtara

V. ProvinsiKepulauanRiau

80.TjilikRiwut81.Iskandar 82.H. Asan

83.Sanggu84.Kuala Pembuang85.TumbangSamba86.Kuala Kurun87.Beringin

191. Mopah - Merauke192. Mozes Kilangin -Timika193. MugiNduga194. Mulia195. Nabire196. Obano197. Okaba198. Oksibil199. Paro Nduga200. Potawai201. Sugapa202. Senggeh203. Senggo204. Sentani- Jayapura205. Sinak 206. Soedjarwo- Serui207. TaiveII -Tolikara

208. Tanahmerah209. Kobakma210. Tiom211.Ubrub212. Waghete213. Wamena214. Waris215. Nop Goliat Dekai - Yahukimo216. Yanirumal217. Yuruf 218. Aboyaga219. Numfor 220. Wangbe

Timor Leste

Australia

Malaysia

Filipina

Malaysia

Singapura

Thailand

Papua

Nuigini

130. Pattimura131. Amahai132. Namrole

133. Dobo134. Bandaneira

Sumber :

1. Aeronautical InformationPublication, Direktorat Navigasi Penerbangan Tahun 2006 2. AerodromeReferencePointBandarUdara Indonesia,

DirektoratNavigasi PenerbanganTahun 20083. Peta Digital Rupa Bumi Indonesia BadanInformasi Geospasial Tahun2008

SistemGrid : GridGeografisDatum : WGS1984

BruneiDarussalam


MENTERI PERHUBUNGAN

E.E. MANGINDAAN

TTD


17/37

Simpul Gerbang Alih Moda Peindag/ Daerah Rawan

Ekonomi Transportasi Pariwisata Terisolir Bencana

I PROPINSI NANGGROE ACEH. D

1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh

2 Cut Nyak Dhien Nagan Raya

3 Lasikin Sinabang

4 Teuku Cut Ali Tapak Tuan

5 Maimun Saleh Sabang

6 Rembele Takengon

7 Singkil (Hamzah Fansuri) Singkil

8 Alas Lauser Kutacane

9 Kuala Batu Blang Pidie

10 Malikul Saleh Lhok Seumawe

II PROPINSI SUMATERA UTARA

1 Kualanamu Medan

2 Binaka Gn. Sitoli

3 Sibisa Parapat

4 Dr. Ferdinand L. Tobing Sibolga

5 Aek Godang Padang Sidempuan

6 Silangit Siborong-borong

7 Lasondre Pulau-pulau Batu

III PROPINSI SUMATERA BARAT

1 Minangkabau Padang

2 Rokot Sipora

IV PROPINSI RIAU

1 Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

2 Tempuling Indragiri Hilir

3 Japura Rengat

4 Pasir Pangaraian Pasir Pangaraian

5 Pinang Kampai Dumai

V PROPINSI KEPULAUAN RIAU

1 Hang Nadim Batam

2 RH. Fisabilillah Tanjung Pinang

3 Dabo Singkep

4 Ranai Natuna

5 Seibati (Raja Haji Abdullah) Tanjung Balai Karimun

VI PROPINSI BANGKA BELITUNG

1 Depati Amir Pangkal Pinang

2 H. AS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan

II. TABEL PERAN, FUNGSI, PENGGUNAAN, HIERARKI DAN KL

NO BANDAR UDARA KOTA/LOKASI

PERAN


18/37




PERAN

VII PROPINSI JAMBI

1 Sultan Thaha Jambi

2 Depati Parbo Kerinci

VIII PROPINSI BENGKULU

1 Fatmawati - Soekarno Bengkulu

2 Muko-Muko Muko-Muko

IX PROPINSI SUMATERA SELATAN

1 S.M. Badaruddin II Palembang

2 Silampari Lubuk Linggau

X PROPINSI LAMPUNG

1 Radin Inten II Tanjung Karang

XI PROPINSI JAWA BARAT

1 Husein Sastranegara Bandung

2 Cakrabhuwana Cirebon

3 Nusawiru Ciamis

XII PROPINSI BANTEN

1 Soekarno - Hatta Jakarta

2 Budiarto Curug

XIII PROPINSI DKI JAKARTA

1 Halim Perdanakusuma Jakarta

XIV PROPINSI JAWA TENGAH

1 Adi Sumarmo Solo

2 Ahmad Yani Semarang

3 Tunggul Wulung Cilacap

4 Dewa Daru Karimunjawa

XV PROPINSI DI. YOGYAKARTA

1 Adi Sutjipto Yogyakarta

XVI PROPINSI JAWA TIMUR

1 Juanda Surabaya

2 Abdul Rachman Saleh Malang

3 Blimbingsari Banyuwangi

4 Trunojoyo Sumenep

5 Noto Hadinegoro Jember

XVII PROPINSI BALI

1 I Gusti Ngurah Rai Denpasar

XVIII PROPINSI NTB

1 Sultan M. Salahuddin Bima

2 Brangbiji (Sultan Muh. K aharuddin) Sumbawa Besar

3 Lunyuk Sumbawa

4 Lombok Baru Lombok Tengah

XIX PROPINSI NTT

1 Eltari Kupang

2 Frans Seda Maumere

3 Umbu Mehang Kunda Waingapu

4 Komodo Labuhan Bajo


19/37


20/37




PERAN

XXV PROPINSI GORONTALO

1 Djalaluddin Gorontalo

XXVI PROPINSI SULAWESI TENGAH

1 Mutiara Palu 2 Syukuran Aminuddin Amir Luwuk

3 Sultan Bantilan (Lalos) Toli-toli

4 Pogogul Buol

5 Kasiguncu Poso

XXVII PROPINSI SULAWESI BARAT1 Tampa Padang Mamuju

XXVIII PROPINSI SULAWESI SELATAN

1 Sultan Hasanuddin Makassar

2 Andi Jemma Masamba

3 H. Aroepala P. Selayar

4 Seko Seko

5 Rampi Rampi

6 Bua (Lagaligo) Luwu

7 Pongtiku Tana Toraja

XXIX PROPINSI SULAWESI TENGGARA

1 Haluoleo Kendari

2 Beto Ambari Bau-bau

3 Sugimanuru Muna

4 Tanggetada (Sangia Nibandera) Kolaka

5 Matahora Wakatobi

XXX PROPINSI MALUKU

1 Pattimura Ambon

2 Amahai Pulau Seram

3 Namrole Pulau Buru

4 Dobo Pulau Aru

5 Bandaneira Pulau Banda

6 Wahai Pulau Seram

7 John Becker Pulau Kisar

8 Liwur Bunga Pulau larat

9 Olilit Saumlaki

10 Dumatubun Tual

11 Namlea Pulau Buru

XXXI PROPINSI MALUKU UTARA

1 Sultan Babullah Ternate

2 Kuabang Kao

3 Gamar Malamo Galela

4 Oesman Sadik Labuha

5 Buli Maba

6 Emalamo Sanana

7 Pitu Morotai

8 Gebe Kab. Halmahera Tengah

9 Dofa Benjina Falabisahaya Mangole, Kab. Kep. Sula


21/37


22/37


23/37

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.!.

!.

!.!.

!.!.

!.

!.!.

!.

!.!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.!.

!. !.

!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!. !.!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!. !.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!. !.

!.

!.

!.

32

74

73

70

72

71

67

69

6864

65

63

62

61

60

5859

56

5457

5455

53 52

4345

44

42

41

6666

26

25

23

24

48

47

46

50

49

51

15

21

18

13

20

19

16

1417

296

294

290

282

295

278

284293

276

292287

291

289

281

283

286277

279

280

288

241

187

188

186

185

184

183

182

181

180

7877

76 75

149

148

147

146145

144143

164

163

162

161

160

159

158

157

156155

154

153

152

151

150

107

102

110

105

111

106

108

103104

109

114

112113

142141

233

263

264

270

245

244

197

243

236

205239

195

226

251

214

235

237

240

193

203

246

256261

216

222

232

238215

234

194

198

217

218

213

260

204

230

220

251

207

200219

252

206210231

199

255254

224

192

248

227

201

196

250

202

208257209

229

249

259

211

31

30

292827

4

1

7

6

5

3

2 9

8

11

10

40

38

35

37

39

34

36

9493

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

95

96

97

99

98

100

101

135

126

133

123

128

122

116

125

132

120

130

134

131

117

118

129

119

124

140

139

138

137

136

176

175

174178

177

173

172

171

170

169

168

167

166

33

33

22

191

190

189

179

165

127

121

115

299

298

297

275274

273

272

271269

268

267

265

247

223

140°

0'0"E

140°0'0"E

130°0'0"E

130°0'0"E

120°0'0"E

120°0'0"E

110°0'0"E

110°0'0"E

100°0'0"E

100°0'0"E

0 ° 0 ' 0 "

0 ° 0 ' 0 "

1 0 ° 0 ' 0 " S

1 0 ° 0 ' 0 " S

PETA RENCANA BANDAR UDARA

DI INDONESIA

0 800

km

1 cm = 139 km

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

276. Rendani277. Domine EduardOsok 278. Torea279. Bintuni280. Babo281. Utarom282. Wasior283. Inanwatan284. Teminabuan285. Ayawasi286. Ijahabra287. Merdey288. Anggi289. Kambuaya290. Werur291. Kebar 292. Ransiki293. Segun294. Meididga295. Marinda296. Kabare297. Misool(Limalas)298. Reni299. Dorekar

192. FransKaisiepo193. Sentani194. Mopah195. Ubrub196. Dabra197. Yuruf198. Molof199. Kamur200. Kimam201. Elelim202. Bomakia203. Senggeh204. Manggelum205. Wamena206. Kelila207. Kiwirok 208. Bilorai209. Bilai210. Kebo211.Akimuga212. Enarotali213. Mararena214. TanahMerah215. Mulia216. Oksibil217. Moanamani218. Mindip Tanah219. Kepi220. Kokonau221. Bokondini222. Okaba223. Numfor224. Ilaga225. Illu226. Tiom227. Ewer

XXXIII.ProvinsiPapuaKETERANGAN :

XXXIV.Provin si Papua Barat

Laut Indonesia

Laut Indonesia

Laut Cina Selatan

Laut Sulawesi

Laut Banda

Laut Jawa

Laut Arafura

1.Sultan Iskandar Muda2.CutNyakDhien3.Lasikin4.Teuku CutAli5.Maimun Saleh6.Rembele7.Singkil/HamzahFansuri8.Bireun9.Blangkejeren10.Alas Lauser11.KualaBatu12.Malikul Saleh

13.Kualanamu14.Binaka15.Sibisa16.Dr. Ferdinand L.Tobing17.AekGodang18.Silangit19.Lasondre20.Bukit Malintang21.Teluk Dalam22.Simalungun

23.Minangkabau24.Rokot25.Pasaman Barat26.Kep. Mentawai

27.Sultan Syarif Kasim II28.Tempuling29.Japura

34.HangNadim35.RH. Fisabilillah36.Dabo37.Ranai38.Raja HajiAbdullah (Seibati)39.Letung40.Tambelan

41.Depati Amir 42.H. AS.Hanandjoeddin

43.Sultan Thaha44.DepatiParbo45.Muara Bungo

46.Fatmawati Soekarno47.Muko-muko48.Enggano

49.S.M.Badaruddin II50.Silampari51.Pagar Alam

52.RadinIntenII53.PekonSerai

54.Husein Sastranegara/Majalengka55.Cakrabhuwana56.Nusawiru57.Karawang

58.Soekarno - Hatta59.Budiarto60.Tanjung Lesung

61.Halim PerdanaKusuma

62.Adi Sumarmo63.Ahmad Yani64.Tunggul Wulung65.DewaDaru

66.Adi Sutjipto/ Kulonprogo (YogyakartaBaru)

67.Juanda68.Abdul RachmanSaleh69.Blimbingsari70.Trunojoyo71.Noto Hadinegoro72.P.Bawean

73.I GustiNgurahRai74.BaliUtara

I.ProvinsiNangroe AcehDarussalam

II.Provinsi SumateraUtara

III.ProvinsiSumateraBarat

IV.ProvinsiRiau

VI.ProvinsiBangkaBelitung

VII. ProvinsiJambi

VIII.ProvinsiBengkulu

IX.ProvinsiSumateraSelatan

X.ProvinsiLampung

XI.ProvinsiJawaBarat

XII. ProvinsiBanten

XIII.ProvinsiDKIJakarta

XIV.ProvinsiJawaTengah

XV. ProvinsiD.I Yogyakarta

XVI.ProvinsiJawa Timur

XVII.ProvinsiBali

95.Supadio96.Rahadi Oesman97.Pangsuma98.Nangapinoh99.Paloh100. Susilo/Tebelian101. Singkawang

103. Iskandar104. H.Asan105. Sanggu106. Kuala Pembuang107. TumbangSamba108. Kuala Kurun109. Beringin/MuaraTeweh Baru110.TiraTangka Balang111.Nanga Bulik

112.Syamsuddin Noor113.Gusti Syamsir Alam114.TanjungWarukin115.Bersujud (Batulicin)

116.Sepinggan117.Kotabangun118.Kalimarau119.Datah Dawai120. Melak 121. Muara Wahau122. Tanjung Bara(Sangata)123. Temindung/ SungaiSiring124. Bontang125. Paser126. Maratua127. Long Apari

136. Sam Ratulangi137. Naha138. Melonguane139. Miangas140. Sitaro

141. Djalaluddin142. Pohuwato

143. Mutiara144. Syukuran Aminuddin Amir145. SultanBantilan/Lalos146. Pogogul147. Kasiguncu148. Morowali149. TojoUna-Una

150. TampaPadang151. Sumarorong

152. SultanHasanuddin153. AndiJemma154. H.Aroepala155. Seko156. Rampi157. Bua/Lagaligo158. Bone159. Pongtiku/TanaToraja Baru

160. Haluoleo

XX.ProvinsiKalimantanBarat

XXI.ProvinsiKalimantanTengah

XXII.ProvinsiKalimantanSelatan

XXIII.ProvinsiKalimantanTimur

XXV.Provinsi SulawesiUtara

XXVI.ProvinsiGorontalo

XXVII. ProvinsiSulawesiTengah

XXVIII.ProvinsiSulawesiBarat

XXIX.ProvinsiSulawesiSelatan

XXX.ProvinsiSulawesiTenggara

75.M. Salahuddin76.Brangbiji (SultanMuh. Kaharuddin)77.Lunyuk 78.LombokBaru

79.Eltari80.Frans Seda81.UmbuMehangKunda82.Komodo83.H. Hasan Aroeboesman84.Frans Sales Leda85.Tambolaka86.Gewayantana87.A.A. Bere Tallo (Haliwen)88.Mali89.David Constantijn Saudale(Lekunik)90.Tardamu91.Soa92.Wunopito93.Mbay SurabayaII94.Kabir

166. Pattimura167. Amahai168. Namrole169. Dobo170. Bandaneira171. Wahai172. JohnBecker173. LiwurBunga174. Olilit/Mathilda Batlareri(Saumlaki Baru)175. Dumatubun/TualBaru176. Namlea/Namniwel177. Bula178. Moa179. Tepa

180. SultanBabullah181. Kuabang182. GamarMalamo183. Oesman Sadik 184. Buli185. Emalamo186. Tepeleo187. Bobong188. Pitu189. Gebe190. Dofa BenjinaFalabisahaya191. WBN/Weda

XVIII.ProvinsiNusaTenggara Barat

XIX. Provinsi Nusa Tenggara Timur XXXI. Provinsi Maluku

XXXII. ProvinsiMalukuUtara

161. BetoAmbari162. Sugimanuru163. Tanggetada/Sangia Nibandera164. Matahora165. ButonUtara

30.Pasir Pangaraian31.Pinang Kampai32.Bagan SiapiApi33.Kep.Meranti/Bengkalis

V.ProvinsiKepulauanRiau

102. Tjilik Riwut

228. Batom229. Bade230. Lereh231. Karubaga232. Obano233. Senggo234. Mozes Kilangin235. TaiveII236. Yahukimo237. Sudjarwo Tj./KamanapBaru238. Nabire/DouwAturere(Nabire Baru)239. Waghete/Waghete Baru240. Sinak/SinakBaru241. Aboyaga242. Aboy243. Yaniruma244. KorowayBatu245. Dekai246. Sugapa247. Botawa248. Fawi249. Apalapsili250. Borome251. Kobakma/Taria252. Kenyam253. Beoga254. Jila255. Jita256. Potowai257. Bilogai258. Tsinga259. Alama260. Mapnduma261. Paro262. Mugi263. Wangbe

264. Towehitam265. Aboge266. Okteneng267. Teraplu268. Bime269. Ambisibil270. Sinalak271. Seradala272. Benawa273. Kirihi274. MambramoRaya A275. MambramoRaya B

Timor Leste

Australia

Malaysia

Filipina

Malaysia

Singapura

Thailand

Papua

Nuigini


Brunei

Darussalam

128. Tanjung Harapan129. Juwata130. Kol.RA.Bessing (Seluwing)131. Long Apung132. Nunukan133. YuvaiSemaring134. Long Layu

XXIV.ProvinsiKalimantanUtara

135. Binuang

Lampiran II.A.




Sumber :


DirektoratNavigasi PenerbanganTahun 20083. Peta Digital RupaBumi Indonesia BadanInformasi Geospasial Tahun2008

MENTERI PERHUBUNGAN

E.E. MANGINDAAN

4


TTD


24/37

Lampiran II.B


Nomor : PM 69 Tahun 2013

Tanggal : 16 Agustus 2013

2020 2030 2020 2030 2020 2030

I PROPINSI NANGGROE ACEH. D

1 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Int'l Int'l PS PS 4E 4E2 2 Cut Nyak Dhien Nagan Raya Dom Dom P P 4D 4D3 3 L asikin Sinabang Dom Dom P P 4C 4C4 4 Teuku Cut Ali Tapak Tuan Dom Dom P P 3C 3C5 5 Maimun Saleh Sabang Int'l Int'l P P 4C 4C6 6 Rembele Takengon Dom Dom P P 4D 4D7 7 Singkil/Hamzah Fansuri Singkil Dom Dom P P 3C 3C8 8 Bireun Bireun Dom Dom P P 3C 3C

9 9 Blangkejeren Gayo Dom Dom P P 3C 3C10 10 Alas Lauser Kutacane Dom Dom P P 4C 4C11 11 Kuala Batu Blang Pidie Dom Dom P P 2C 3C12 12 Malikul Saleh Lhok Seumawe Dom Dom P P 2C 3C

II PROPINSI SUMATERA UTARA

13 1 Kualanamu Deli Serdang Int'l Int'l PP PP 4F 4F14 2 Binaka Gn. Sitoli Dom Dom P PT 3C 3C15 3 Sibisa Parapat Dom Dom P P 3C 3C16 4 Dr. Ferdinand L. Tobing Sibolga Dom Dom P P 4C 4C17 5 Aek Godang Padang Sidempuan Dom Dom P P 4C 4C18 6 Silangit Siborong-borong Dom Dom P P 4C 4C19 7 Lasondre Pulau-pulau Batu Dom Dom P P 3C 3C20 8 Bukit Malintang Mandailing Natal Dom Dom P P 3C 4C

TABEL RENCANA INDUK NASIONAL BANDAR UDARA

NO NO BANDAR UDARA KOTA/LOKASI

Penggunaan Hierarki Klasifikasi

Bandar Udara Bandar Udara Landas Pacu

22 10 Simalungun Simalungun Dom Dom P P 1A 1A

III PROPINSI SUMATERA BARAT

23 1 Minangkabau Padang Int'l Int'l PS PP 4E 4E24 2 Rokot Sipora Dom Dom P P 3C 3C25 3 Pasaman Barat Pasaman Barat Dom Dom P P 2B 3C26 4 Kep. Mentawai Kep. Mentawai Dom Dom P P 2C 3C

IV PROPINSI RIAU

27 1 Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Int'l Int'l PS PP 4D 4D28 2 Tempuling Indragiri Hilir Dom Dom P P 3C 3C29 3 Japura Rengat Dom Dom P P 4D 4D30 4 Pasir Pangaraian Pasir Pangaraian Dom Dom P P 3C 3C31 5 Pinang Kampai Dumai Dom Dom PT PT 4C 4D32 6 Bagan Siapi Api Rokan Hilir Dom Dom P P 3C 4C33 7 Kep. Meranti/Bengkalis Kep. Meranti/Bengkalis Dom Dom P P 3C 3C

V PROPINSI KEPULAUAN RIAU

34 1 Hang Nadim Batam Int'l Int'l PP PP 4D 4E35 2 RH. Fisabilillah Tj. Pinang Int'l Int'l PT PT 4D 4D36 3 Dabo Singkep Dom Dom P P 3C 3C37 4 Ranai Natuna Dom Dom PT PT 4D 4D38 5 Seibati (Raja Haji Abdullah) Tj. Balai Karimun Dom Dom P P 2C 3C39 6 Letung Kep. Anambas Dom Dom P P 2B 3C40 7 Tambelan Kepulauan Bintan Dom Dom P P 2B 2C

VI PROPINSI BANGKA BELITUNG

41 1 Depati Amir Pangkal Pinang Dom Dom PS PS 4D 4D42 2 H. AS. Hanandjoeddin Tj. Pandan Dom Dom PS PS 4D 4D

VII PROPINSI JAMBI

43 1 Sultan Thaha Jambi Dom Dom PT PT 4D 4D44 2 Depati Parbo Kerinci Dom Dom P P 3C 3C45 3 Muara Bungo Rimbo Bujang Dom Dom P P 4C 4C

VIII PROPINSI BENGKULU

46 1 Fatmawati - Soekarno Bengkulu Dom Dom PT PS 4D 4D47 2 Muko-Muko Muko-Muko Dom Dom P P 3C 3C48 3 Enggano Enggano Dom Dom P P 3C 3C


25/37

2020 2030 2020 2030 2020 2030




IX PROPINSI SUMATERA SELATAN

49 1 S.M. Badaruddin II Palembang Int'l Int'l PS PP 4E 4E50 2 Silampari Lubuk Linggau Dom Dom P P 3C 3C

51 3 Pagar Alam Pagar Alam Dom Dom P P 3C 3C

X PROPINSI LAMPUNG

52 1 Radin Inten II Tanjung Karang Dom Dom PS PS 4D 4D53 2 Pekon Serai Lampung Dom Dom P P 4C 4C

XI PROPINSI JAWA BARAT

54 1 Husein Sastranegara/Majalengka Bandung/Majalengka Int'l Int'l PS PS 4E 4E55 2 Cakrabhuwana Cirebon Dom Dom PT PT 3C 3C56 3 Nusawiru Ciamis Dom Dom P P 3C 3C57 4 Karawang Karawang Int'l Int'l PP PP 4F 4F

XII PROPINSI BANTEN

58 1 Soekarno - Hatta Jakarta Int'l Int'l PP PP 4F 4F59 2 Budiarto Curug Dom Dom P P 4D 4D60 3 Tanjung Lesung Pandeglang Dom Dom P P 3C 3C

XIII PROPINSI DKI JAKARTA

61 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Int'l Int'l PT PS 4E 4E

XIV PROPINSI JAWA TENGAH

62 1 Adi Sumarmo Solo Int'l Int'l PS PS 4D 4E63 2 Ahmad Yani Semarang Int'l Int'l PS PP 4D 4D64 3 Tunggul Wulung Cilacap Dom Dom P P 3C 3C65 4 Dewa Daru Karimunjawa Dom Dom P P 2C 2C

XV PROPINSI DI. YOGYAKARTA

66 1 Adi Sut i to / Kulon Pro o Yo akarta Int'l Int'l PP PP 4E 4E

XVI PROPINSI JAWA TIMUR

67 1 Juanda Surabaya Int'l Int'l PP PP 4E 4E68 2 Abdul Rachman Saleh Malang Dom Dom PS PS 4D 4D69 3 Blimbingsari Banyuwangi Dom Dom P P 3C 3C70 4 Trunojoyo Sumenep Dom Dom P P 3C 3C71 5 Noto Hadinegoro Jember Dom Dom P P 3C 3C72 6 P. Bawean Gresik Dom Dom P P 2C 2C

XVII PROPINSI BALI

73 1 I Gusti Ngurah Rai Denpasar Int'l Int'l PP PP 4E 4E74 2 Bali Baru Bali Utara Int'l Int'l PP PP 4E 4E

XVIII PROPINSI NTB

75 1 Sultan M. Salahuddin Bima Dom Dom PT PT 3C 3C

76 2 Brangbiji (Sultan Muh. Kaharuddin) Sumbawa Besar Dom Dom P P 3C 3C77 3 Lunyuk Sumbawa Dom Dom P P 3C 3C78 4 Lombok Baru Lombok Tengah Int'l Int'l PS PS 4D 4D

XIX PROPINSI NTT

79 1 Eltari Kupang Int'l Int'l PS PS 4D 4D80 2 Frans Seda Maumere Dom Dom PT PT 4D 4D81 3 Umbu Mehang Kunda Waingapu Dom Dom PT PT 4D 4D82 4 Komodo Labuhan Bajo Dom Dom PT PS 4C 4C83 5 H. Hasan Aroeboesman Ende Dom Dom PT PT 4C 4D84 6 Frans Sales Leda Ruteng Dom Dom P P 3C 3C85 7 Tambolaka Waikabubak Dom Dom P P 4C 4C86 8 Gewayantana Larantuka Dom Dom P PT 3C 4C87 9 Haliwen (A.A Bere Tallo) Atambua Dom Dom PT PT 3C 3C88 10 Mali Alor Dom Dom P P 3C 3C89 11 Lekunik (David Constantijn Saudale) Rote Dom Dom P P 3C 3C90 12 Tardamu Sabu Dom Dom P P 3C 3C91 13 Soa Bajawa Dom Dom P P 4D 4D92 14 Wunopito Lewoleba Dom Dom P P 3C 3C93 15 Mbay Surabaya II Nagekeo Dom Dom P P 2C 3C94 16 Kabir Alor Dom Dom P P 2D 3C


26/37


27/37

2020 2030 2020 2030 2020 2030




XXVIII PROPINSI SULAWESI BARAT

149 1 Tampa Padang Mamuju Dom Dom PT PT 4D 4D150 2 Sumarorong Mamasa Dom Dom P P 3C 3C

XXIX PROPINSI SULAWESI SELATAN

151 1 Sultan Hasanuddin Makassar Int'l Int'l PP PP 4F 4F152 2 Andi Jemma Masamba Dom Dom P P 2C 3C153 3 H. Aroepala P. Selayar Dom Dom P P 3C 3C154 4 Seko Seko Dom Dom P P 2B 2C155 5 Rampi Rampi Dom Dom P P 2B 2C156 6 Bua (Lagaligo) Luwu Dom Dom P P 3C 3C157 8 Bone Bone Dom Dom P P 2B 2C159 7 Pongtiku/Tana Toraja Baru (Buntu Kunik) Makale Dom Dom P P 4C 4C

XXX PROPINSI SULAWESI TENGGARA

160 1 Haluoleo Kendari Dom Dom PS PS 4D 4D161 2 Beto Ambari Bau-bau Dom Dom P P 4C 4D162 3 Sugimanuru Muna Dom Dom P P 3C 3C

163 4 Tanggetada (Sangia Nibandera) Kolaka Dom Dom P P 2C 2C164 5 Matahora Wakatobi Dom Dom P P 3C 3C165 6 Buton Utara Buton Utara Dom Dom P P 2C 3C

XXXI PROPINSI MALUKU

166 1 Pattimura Ambon Int'l Int'l PS PS 4D 4D167 2 Amahai Pulau Seram Dom Dom P P 3C 3C168 3 Namrole Pulau Buru Dom Dom P P 3C 3C169 4 Dobo Pulau Aru Dom Dom P P 3C 3C170 5 Bandaneira Pulau Banda Dom Dom P P 3C 3C171 6 Wahai Pulau Seram Dom Dom P P 3C 3C172 7 John Becker Pulau Kisar Dom Dom P P 2C 3C173 8 Liwur Bunga Pulau larat Dom Dom P P 2B 2B174 9 Olilit/Saumlaki Baru (Mathilda Batlayeri) Maluku Tenggara Barat Dom Dom PT PT 4D 4D

176 11 Namlea/Namniwel Pulau Buru Dom Dom P P 3C 3C177 12 Bula Seram Bagian Timur Dom Dom P P 3C 3C178 13 Moa Maluku Tenggara Dom Dom P P 3C 3C179 14 Tepa Maluku Barat Daya Dom Dom P P 2C 3C

XXXII PROPINSI MALUKU UTARA

180 1 Sultan Babullah Ternate Dom Dom PT PS 4C 4C181 2 Kuabang Kao Dom Dom P P 3C 4C182 3 Gamar Malamo Galela Dom Dom P P 3C 3C183 4 Oesman Sadik Labuha Dom Dom P P 3C 3C184 5 Buli Maba Dom Dom P P 3C 3C185 6 Emalamo Sanana Dom Dom P P 3C 3C186 7 Pitu Morotai Dom Dom P P 4C 4C187 8 Gebe Kab. Halmahera Tengah Dom Dom P P 2C 2C188 9 Dofa Benjina Falabisahaya Mangole, Kab. Kep. Sula Dom Dom P P 3D 3D189 10 Tepeleo Halmahera Tengah Dom Dom P P 3C 3C

190 11 Bobong Taliabu Dom Dom P P 3C 3C191 12 WBN/Weda Halmahera Tengah Dom Dom P P 2C 3C

XXXIII PROPINSI PAPUA

192 1 Frans Kaisiepo Biak Int'l Int'l PT PT 4D 4D193 2 Sentani Jayapura Int'l Int'l PS PS 4D 4D194 3 Mopah Merauke Int'l Int'l PS PS 4D 4D195 4 Ubrub Kab. Keerom Dom Dom P P 2B 2C196 5 Dabra Kab. Mamberamo Raya Dom Dom P P 2B 2C197 6 Yuruf Kab. Keerom Dom Dom P P 2B 2C198 7 Molof Kab. Keerom Dom Dom P P 2B 2C199 8 Kamur Kab. Asmat Dom Dom P P 1B 2C200 9 Kimam Kab. Merauke Dom Dom P P 1B 2C201 10 Elelim Kab. Yalimo Dom Dom P P 2C 2C202 11 Bomakia Kab. Boven Digoel Dom Dom P P 2C 2C

203 12 Senggeh Kab. Keerom Dom Dom P P 2B 2C204 13 Manggelum Kab. Boven Digoel Dom Dom P P 2C 3C205 14 Wamena Kab. Jayawijaya Dom Dom PT PT 4C 4C206 15 Kelila Kab. Mamberamo Raya Dom Dom P P 2B 2C207 16 Kiwirok Kab. Pegunungan Bintang Dom Dom P P 2B 2C208 17 Bilorai Kab. Intan Jaya Dom Dom P P 2B 2C209 18 Bilai Kab. Intan Jaya Dom Dom P P 2B 2C210 19 Kebo Kab. Paniai Dom Dom P P 2C 2C211 20 Akimuga Kab. Mimika Dom Dom P P 2B 2C212 21 Enarotali Kab. Paniai Dom Dom P P 2C 2C213 22 Mararena Kab. Sarmi Dom Dom P P 3C 3C214 23 Tanah Merah Kab. Boven Digoel Dom Dom P P 2C 3C


28/37

2020 2030 2020 2030 2020 2030




215 24 Mulia Kab. Puncak Jaya Dom Dom P P 2C 3C216 25 Oksibil Kab. Pegunungan Bintang Dom Dom P P 3C 3C217 26 Moanamani Nabire Dom Dom P P 2C 2C218 27 Mindip Tanah Kab. Boven Digoel Dom Dom P P 2B 2C219 28 Kepi Kab. Mappi Dom Dom P P 2B 3C220 29 Kokonau Kab. Mimika Dom Dom P P 2B 2C221 30 Bokondini Kab. Jayawijaya Dom Dom P P 2B 2C222 31 Okaba Kab. Merauke Dom Dom P P 2B 3C223 32 Numfor Kab. Biak Numfor Dom Dom P P 3B 2C224 33 Ilaga Kab. Puncak Dom Dom P P 2B 2C225 34 Illu Kab. Puncak Jaya Dom Dom P P 2C 2C226 35 Tiom Kab. Lanni Jaya Dom Dom P P 2B 2C227 36 Ewer Kab. Asmat Dom Dom P P 2B 2C228 37 Batom Kab. Pegunungan Bintang Dom Dom P P 2B 2C229 38 Bade Kab. Mappi Dom Dom P P 2B 2C230 39 Lereh Kab. Keerom Dom Dom P P 2B 2C231 40 Karubaga Kab. Tolikara Dom Dom P P 3C 3C232 41 Obano Kab. Paniai Dom Dom P P 2B 2C233 42 Senggo Kab. Mappi Dom Dom P P 2B 2C234 43 Mozes Kilangin Timika Dom Dom PT PS 4D 4D235 44 Taive II Kab. Tolikara Dom Dom P P 2B 2C236 45 Yahukimo Kab. Yahukimo Dom Dom P P 4C 4C237 46 Sudjarwo Tj./Ros Bori/Kamanap Baru Serui Kab. Kep. Yapen Dom Dom P P 2B 2C238 47 Nabire / Douw Aturure (Nabire Baru) Kab. Nabire Dom Dom PT PT 2B 3C239 48 Waghete/Waghete Baru Kab. Deiyai Dom Dom P P 3C 3C240 49 Sinak/Sinak Baru Kab. Puncak Jaya Dom Dom P P 3C 3C241 50 Aboyaga Kab. Nabire Dom Dom P P 2B 2C242 51 Aboy Pegunungan Bintang Dom Dom P P 2B 2C243 52 Yaniruma Kab. Boven Digoel Dom Dom P P 2B 2C244 53 Koroway Batu Kab. Boven Digoel Dom Dom P P 2B 2C245 54 Nop Goliat Dekai Kab. Yahukimo Dom Dom P P 2B 2C246 55 Sugapa Kab. Intan Jaya Dom Dom P P 2B 2C247 56 Botawa Kab. Waropen Dom Dom P P 2B 2C248 57 Fawi Kab. Puncak Jaya Dom Dom P P 2B 2C

.

250 59 Borome Borome Dom Dom P P 2B 2C251 60 Kobakma/Taria Kab. Membramo Tengah Dom Dom P P 2B 2C252 61 Kenyam Kab. Nduga Dom Dom P P 2B 2C253 62 Beoga Kab. Intan Jaya Dom Dom P P 2B 2C254 63 Jila Kab. Mimika Dom Dom P P 2B 2C255 64 Jita Kab. Mimika Dom Dom P P 2B 2C256 65 Potowai Kab. Mimika Dom Dom P P 2B 2C257 66 Bilogai Kab. Intan Jaya Dom Dom P P 2B 2C258 67 Tsinga Kab. Mimika Dom Dom P P 2B 2C259 68 Alama Kab. Pegunungan Bintang Dom Dom P P 2B 2C260 69 Mapnduma Kab. Nduga Dom Dom P P 1B 2C261 70 Paro Kab. Nduga Dom Dom P P 2B 2C262 71 Mugi Kab. Nduga Dom Dom P P 2B 2C263 72 Wangbe Kab. Puncak Dom Dom P P 2B 2C264 73 Towehitam Kab. Keerom Dom Dom P P 2B 2C265 74 Aboge Kab. Mappi Dom Dom P P 2B 2C

266 75 Okteneng Kab. Pegunungan Bintang Dom Dom P P 2B 2C267 76 Teraplu Kab. Pegunungan Bintang Dom Dom P P 2B 2C268 77 Bime Kab. Pegunungan Bintang Dom Dom P P 2B 2C269 78 Ambisibil Kab. Pegunungan Bintang Dom Dom P P 2B 2C270 79 Sinalak Kab. Mimika Dom Dom P P 2B 2C271 80 Seradala Kab. Yahukimo Dom Dom P P 2B 2C272 81 Benawa Kab. Yahukimo Dom Dom P P 2B 2C273 82 Kirihi Kab. Waropen Dom Dom P P 2B 2C274 83 Mambramo Raya A Kab. Mamberamo Raya Dom Dom P P 2B 2C275 84 Mambramo Raya B Kab. Mamberamo Raya Dom Dom P P 2B 2C

XXXIV PROPINSI PAPUA BARAT

276 1 Rendani Manokwari Dom Dom PT PT 4D 4D277 2 Domine Eduard Osok Sorong Dom Dom PT PS 4D 4D278 3 Torea/Fakfak baru Fak-fak Dom Dom P P 4C 4C279 4 Bintuni Kab. Teluk Bintuni Dom Dom P P 2B 2C

280 5 Babo Kab. Teluk Bintuni Dom Dom P P 3C 3C281 6 Utarom Kab. Kaimana Dom Dom P P 3C 3C282 7 Wasior Kab. Teluk Wondama Dom Dom P P 2B 2C283 8 Inanwatan Kab. Sorong Selatan Dom Dom P P 2B 2C284 9 Teminabuan Kab. Sorong Selatan Dom Dom P P 2B 2C

.286 11 Ijahabra Kab. Manokwari Dom Dom P P 2B 2C


29/37

2020 2030 2020 2030 2020 2030




287 12 Merdey Kab. Manokwari Dom Dom P P 2B 2C288 13 Anggi Kab. Manokwari Dom Dom P P 2B 2C289 14 Kambuaya Kab. Manokwari Dom Dom P P 2B 2C290 15 Werur Kab. Manokwari Dom Dom P P 2B 2C291 16 Kebar Kab. Manokwari Dom Dom P P 3C 3C292 17 Ransiki Kab. Manokwari Dom Dom P P 2C 2C293 18 Segun Sorong Dom Dom P P 3C 4D294 19 Meididga Manokwari Dom Dom P P 2B 2C295 20 Marinda Waisai Kab. Raja Ampat Dom Dom PT PT 3C 3C296 21 Kabare Waigeo Utara Kab.Raja Ampat Dom Dom P P 2B 2C297 22 Misool (Limalas) Misool Timur Kab. Raja Ampat Dom Dom P P 2B 2C298 23 Reni P. Ayau Kab. Raja Ampat Dom Dom P P 2B 2C299 24 Dorekar P. Ayau Kab. Raja Ampat Dom Dom P P 2C 3C

KETERANGAN :

Int'l = Internasional

Dom = Domestik

PP = Pengumpul Skala Primer

PS = Pengumpul Skala Sekunder

PT = Pengumpul Skala Tersier

P = Pengumpan

ttd

E.E. MANGINDAAN



30/37

Lampiran II.C Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM 6 9 T A H U N 2 0 1 3 Tanggal : 16 A g u s t u s 2 0 1 3

FORMULA PERHITUNGAN TINGKAT UTILISASI OPERASIONAL BANDAR UDARA

1. FASILITAS SISI DARAT

(PENUMPANG WAKTU SIBUK X STANDARD LUAS TERMINAL)

= IAP4sisi darat

(LUAS EKSISTING TERMINAL)

IAP4sisi darat

Indikasi Awal Pembangunan,Pendayagunaan, Pengembangan danPengoperasian

o IAP4 > 0.75

Kapasitas yang tersedia dapatdikembangkan

o 0.75 ≥ IAP4 > 0.6

Kapasitas yang tersedia menjadiperhatian untuk dikembangkan

o IAP4 ≤ 0.6

Kapasitas yang tersedia masihmencukupi, tidak perludikembangkan

Keterangan:

Luas Eksisting Luas bangunan terminal yang digunakanbagi kegiatan operasional; tidak termasukfasilitas komersial/konsesi

Standar Luas Terminal Standar luas terminal

14 m2/PWS Domestik

17 m2/PWS Internasional

2. FASILITAS SISI UDARA

a. PERPANJANGAN LANDASAN

Berdasar pada:

1. Take Off Weight yang direncanakan

2. Critical Aircraft yang direncanakan

3. Minimal mempunyai rencana pergerakan pesawat ≥ 104 pergerakancritical aircraft/tahun (min sekali seminggu)

4. Rute penerbangan terjauh yang dilayani

b. PENAMBAHAN LANDAS PACU BARU

(PERGERAKAN PSWT TAHUNAN EKSISTING)

= IAP4sisi udara

(KAPASITAS PERGERAKAN PSWT TAHUNAN)


31/37

IAP4sisi udara

Indikasi Awal Pembangunan,Pendayagunaan,Pengembangan danPengoperasian

o IAP4 > 0.9

Kapasitas yang tersedia dapatdikembangkan

o 0.9 ≥ IAP4 > 0.75

Kapasitas yang tersedia menjadi perhatianuntuk dikembangkan

o IAP4 ≤ 0.75

o Kapasitas yang tersedia masih mencukupi,tidak perlu dikembangkan

Keterangan:

Pergerakan pesawat tahunan eksisting

Kapasitas Pergerakan Pesawat tahunanlandas pacu

Mix index dalam waktuseminggu/70

TABEL KAPASITAS LANDAS PACU TAHUNAN

KonfigurasiDiagram Konfigurasi

Landas Pacu

Mix IndexPercent

(C + 3D)*)

HourlyCapacity

(Operationsper Hour)

AnnualServiceVolume

(Operationsper Year)VFR IFR

ASingle

Runway

0-20

21-5051-80

81-120

121-180

98

7463

55

51

59

5756

53

50

230.000

195.000205.000

210.000

240.000

B

Dual LaneRunways

0-20

21-50

51-80

81-120

121-180

197

145

121

105

94

59

57

56

59

60

355.000

275.000

260.000

285.000

340.000

Sumber: Airport Capacity and Delay, FAA Advisor Circular 150/5060-5,September 23, 1983*) C : Pesawat besar, berat pesawat 6,750 ton s/d 150 ton

D : Pesawat sangat besar, berat pesawat lebih dari 150 ton


ttd

E.E. MANGINDAAN

700 m s/d 2.499 m


32/37

140°0'0"E

140°0'0"E

130°0'0"E

130°0'0"E

120°0'0"E

120°0'0"E

110°0'0"E

110°0'0"E

100°0'0"E

100°0'0"E

0 ° 0 ' 0 "

0 ° 0 ' 0 "

1 0 ° 0 ' 0 " S

1 0 ° 0 ' 0 " S

PETA CAKUPAN PELAYANAN

BANDAR UDARA DI INDONESIA

0 800

km

1 cm = 139 km

KEMENTERIAN PERHUBUNGANKETERANGAN :

Laut Indonesia

Laut Indonesia

Laut Cina Selatan

Laut Sulawesi

Laut Banda

Laut Jawa

Laut Arafura

Australia

Malaysia

Filipina

Malaysia

Singapura

Thailand

Papua

Nugini

Timor Leste

: Wilayah yang Masuk di Dalam Cakupan Pelayanan Bandar Udara Eksisting


Brunei

Darussalam

Lampiran III.A.




Sumber :


DirektoratNavigasi PenerbanganTahun 20083. Peta Digital Rupa Bumi Indonesia BadanInformasi Geospasial Tahun2008

4


MENTERI PERHUBUNGAN

E.E. MANGINDAAN

TTD


33/37

Lampiran III.B Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM 6 9 T A H U N 2 0 1 3 Tanggal : 16 A g u s t u s 2 0 1 3

I. TABEL KRITERIA CAKUPAN PELAYANAN BANDAR UDARA

Wilayah Kriteria Indikator

Pulau Jawa

dan

Sumatera

cakupan pelayanan

100 km atau jarak

dua bandar udara

200 km.

Jarak / waktu pencapaian moda transportasi

darat atau moda transportasi lainnya yang

dapat dilayani suatu bandar udara pada

wilayah tertentu.

Pulau

Kalimantan

dan Sulawesi

cakupan pelayanan

60 km atau jarak

dua bandar udara

120 km.




wilayah tertentu.

Bali, Nusa

Tenggara,

Kepulauan

Maluku dan

Pulau Papua

cakupan pelayanan

30 km atau jarak

dua bandar udara 60

km.




wilayah tertentu.

II. TABEL KRITERIA PERAN BANDAR UDARA

Kebijakan Kriteria Indikator

Bandara

Sebagai

Pembuka

Daerah

Terisolir

1. Terletak di pedalaman

perbukitan/pegunung

an,kepulauan, pesisir,

dan pulau terpencil;

2. Keterbatasan

aksesibilitas moda

transportasi lain;

3. Rendahnya tingkat

kehidupan

masyarakat;

− Jarak pencapaian untuk pulau

terpencil ke daerah terdekat yang

mempunyai moda transportasi lain

yang lebih baik minimal 4 jam waktu

tempuh.

− Jarak pencapaian minimal 10 km atau

dengan waktu tempuh minimal 3 jamberjalan kaki dari moda transportasi

terdekat

− Kondisi geografis terdapat sungai,

gunung dan lembah

− Terbatasnya prasarana infrastruktur

transportasi darat dan laut/sungai

seperti: jembatan, jalan dan dermaga.

− Terbatasnya moda transportasi darat

dan laut (belum terlayani saranatransportasi yang beroperasi secara

tetap dan teratur)

− Rendahnya tingkat perekonomian

masyarakat

− Kurangnya sumber daya manusia


34/37

− Tingkat pendidikan masyarakat yang

rendah.

− Produktivitas masyarakat yang masih

rendah (tingginya tingkat

pengangguran)

− Rendahnya kemampuan keuangan lokal(celah fiskal);

− Adanya kemampuan masyarakat untuk

menggunakan jasa transportasi udara

(ATP).

− Adanya kemauan masyarakat

menggunakan jasa transportasi

udara.(WTP)

Bandara

sebagaiPengemban

gan Daerah

Perbatasan

1. Perbatasan wilayah

Darat;

2. Merupakan pulau-

pulau kecil terluar;

− Berada di daerah perbatasan

antarnegara− Daerah perbatasan yang berpotensi

konflik sosial;

− Wilayah yang merupakan jalur rawan

penyelundupan (barang, orang, hewan);

− Ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional

Pengelolaan Perbatasan)

− Wilayah yang merupakan jalur rawan

penyelundupan (barang, orang, hewan);

−

Ditetapkan oleh BNPP (Badan NasionalPengelolaan Perbatasan)

− Wilayah rawan terhadap pencurian

Sumber Daya Alam.

Bandara

sebagai

Penanganan

Bencana

1. Berada pada daerah

rawan bencana;

2. Berada pada daerah

yang pernah terjadi

bencana terutama

gempa, tsunami dan

gunung berapi;

3. Bandara yang

dijadikan crisis center

dalam penanganan

bencana.

− Tercantum di peta potensi gempa,

tsunami dan gunung berapi (Badan

Informasi Geospasial dan/atau Badan

Nasional Penanganan Bencana);

− Mempunyai indeks resiko bencana

sedang atau tinggi.

− Lebih dari 1 (satu) kali terjadi bencana

yang sama di daerah yang sama dalam

1 tahun;

− Mempunyai indeks resiko bencana

tinggi.

- Berada pada jarak 500-600 km dari

bandara di lokasi rawan bencana.

- Aman/tidak terkena dampak dari

bencana.

Bandar

Udara

Sebagai

Pendorong

1. Daerah yang

mempunyai potensi

pariwisata:

- Ketersediaan infrastruktur pariwisata

(hotel, restaurant dll);

- Potensi jumlah kunjungan wisman dan

wisnus (wisatawan mancanegara dan


35/37

Industri,

Perekonomi

an dan

Perdaganga

n.

2. Daerah yang

mempunyai potensi

pertambangan dan

energy;

3. Potensi perdagangan;

4. Potensi ekonomi.

nusantara) yang cukup tinggi.

- Ada aktivitas pertambangan;

- Ada Ijin Usaha Pertambangan;

- Ada komoditi Eksport import;

- Adanya potensi pertumbuhan industri

yang cukup tinggi.

- Laju pertumbuhan PAD (Pendapatan

Asli Daerah) tinggi;

- Laju pertumbuhan Pendapatan

Perkapita Penduduk tinggi.

III. TABEL KRITERIA PENGGUNAAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL

NO Kriteria Sub Kriteria

1 Rencana induk nasional bandar

udara Arah kebijakan nasional bandar udara

2 Pertahanan dan keamanan Negara Arah kebijakan pertahanan dan

keamanan nasonal

3 Potensi, pertumbuhan dan

perkembangan pariwisata

a. bandar udara terletak di daerah

tujuan wisata;

b. tersedianya infrastruktur pariwisata

(hotel, restoran, tempat wisata).

4 Kepentingan dan kemampuan

angkutan udara nasional serta

potensi permintaan penumpang dan

kargo

a. potensi angkutan udara dalam

negeri dan luar negeri;

b. potensi permintaan angkutan udara

dalam negeri dan luar negeri.

5 Potensi dan pengembangan ekonomi

nasional dan perdagangan luar

negeri

a. pertumbuhan Pendapatan Domestik

Regional Bruto provinsi;

b. kontribusi sektor transportasi udara

terhadap pertumbuhan Pendapatan

Domestik Regional Bruto provinsi.

6 Potensi kondisi geografis a. lokasi bandar udara dengan bandar

udara di negara lain yang terdekat;

b.

lokasi bandar udara dengan bandar

udara internasional yang telah ada.

7 Aksesibilitas dengan bandar udara

internasional disekitarnya

a. jumlah kapasitas dan frekuensi

penerbangan ke/dari bandar udara

internasional disekitarnya;


36/37

NO Kriteria Sub Kriteria

b. moda darat dan/laut ke/dari

bandar udara internasional

disekitarnya

8 Keterkaitan intra dan antar moda a. keterkaitan dengan moda udara

untuk aksesibilitas ke/dari bandar

udara ke/dari kota-kota lain;

b. keterkaitan dengan moda darat

untuk aksesibilitas ke/dari bandar

udara ke/dari kota-kota lain;

dan/atau

c. Keterkaitan dengan moda

laut/sungai untuk aksesibilitas

ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain

9 Kepentingan angkutan udara haji a. potensi angkutan haji dalam

cakupan bandar udara;

b. cakupan/jarak bandar udara

embarkasi/debarkasi haji terdekat.

IV. TABEL KRITERIA DAN CARA PENILAIAN HIERARKI BANDAR UDARA

NO KRITERIA SUB KRITERIA SUB KRITERIA

1 Terletak di kota yang merupakanpusat zona ekonomi

a. Status kota dalamRTRWN

b. Penggunaan BandarUdara

1). PKN2). PKW3). PKL

1). Internasional2). Domestik

2 KepadatanPenumpang

a. Penumpang Datangdan Berangkat (pertahun)

b. Penumpang Transit

c. Frekuensi Penerbangan(per minggu)

1). ≥ 5.000.0002). 1.000.000 – 4.999.9993). 500.000 – 999.9994). 100.000 – 499.9995). < 100.000

1). ≥ 500.0002). 250.000 – 499.9993). 100.000 – 249.9994). 50.000 – 99.999

5). < 50.000

1). ≥ 5002). 200 – 4993). 100 – 1994). 50 – 995). < 50


37/37

3 Fungsi Penyebaran a. Rute PenerbanganDalam Negeri

b. Rute Penerbangan LuarNegeri

c. Rute Cakupan DalamNegeri

1). ≥ 152). 5 – 143). < 5

1). ≥ 52). 1 – 4

1). > 52). 3 – 53). < 3

V. TABEL KRITERIA KLASIFIKASI BANDAR UDARA

Kode Nomor(Code

Number )

Panjang RW Berdasar

Referensi Pesawat

(Aeroplane Reference

Field Length )

Kode

Huruf

(Code

Letter )

Bentang Sayap

(Wing Span )

Jarak Roda

Utama Terluar

(Outer Mean

Gear )

1 ARFL < 800 m A wing span < 15 Outer Mean Gear

< 4.5 m

2 800 m ≤ ARFL < 1200

m

B 15 m ≤ wing

span < 24 m

4.5 m ≤ outer

mean gear < 6 m

3 1200 m ≤ ARFL <

1800 m

C 24 m ≤ wing

span < 36 m

6 m ≤ outer mean

gear < 9 m

4 1800 m ≤ ARFL D 36 m ≤ wing

span < 52 m

9 m ≤ outer mean

gear < 14 m

E 52 m ≤ wing

span < 56 m

9 m ≤ outer mean

gear < 14 m

F 56 m ≤ wing

span < 80 m

14 m ≤ outer

mean gear < 16

m


ttd

E.E. MANGINDAAN

pm 69 tahun 2013_tatanan kebandarudaraan nasional

Documents