perubahan rencana strategis inspektorat kota … · pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kota...
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA MATARAM
TAHUN 2011 - 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan
strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah
agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan
perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi
dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.
Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut
untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah,
dan jangka pendek guna memberikan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi
Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah,
untuk itu Pemerintah Kota Mataram menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 yang ditetapkan
dengan Peraturan Walikota No.2 Tahun 2011.
Dalam RPJPD dan RPJMD memuat Visi dan Misi yang akan menjadi acuan
bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Tahunan
Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Mataram. Atas dasar hal tersebut, Inspektorat sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam bidang pengawasan,
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan
mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 5 Tahun yaitu Tahun 2010- 2015 dengan memperhitungkan potensi
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Pengawasan diperlukan untuk memagari pelaksanaan kegiatan pemerintahan
dan pembangunan agar selalu berjalan di atas sistem dan aturan yang telah
ditetapkan. Selain itu pengawasan juga bermakna sebagai suatu kegiatan
pengamatan/pemantauan kesesuaian antara aturan/standar dengan pelaksanaan.
Bilamana terjadi deviasi, maka pengawas harus mampu memberi solusi, namun
tetap pada koridor aturan yang ada. Oleh karena itu, sangat dituntut integritas dan
profesionalisme seorang pengawas.
Di era reformasi sekarang ini peranan Inspektorat selaku pengawas internal
pemerintah dituntut dapat berperan maksimal dalam mengungkapkan segala bentuk
penyelewengan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara secara transparan
dengan pembuktian yang factual dan akuntabel.
Namun hal ini menjadi dilematis, mengingat Inspektorat mempunyai
keterbatasan dari sisi organisasi, personil, baik secara kualitas maupun kuantitas
yang perlu ditingkatkan, arah, maupun kurangnya dukungan dana yang dirasakan
jauh tertinggal dari pelaku fungsi manajemen lainnya.
Untuk menjawab semua itu diperlukan suatu perencanaan strategis
Inspektorat yang diharapkan dapat memberikan arah peningkatan kinerja dalam lima
tahun kedepan (2010-2015). Renstra Inspektorat ini disusun untuk menjadi acuan
pokok penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015.
1.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renstra Inspektorat ini mengacu pada :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
8. Peraturan Walikota Mataram Nomor 25/Pert/2008 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram;
9. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Mataram 2011 – 2015.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011
– 2015 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan
kebijakan bidang pengawasan serta merumuskan program bidang
pengawasan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan Arah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015.
Sedangkan Perubahan Renstra Inspektorat Kota Mataram dilaksanakan guna
menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program dalam
upaya percepatan Pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan karena
perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.
2. Tujuan
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat ini adalah :
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kota Mataram dalam
menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan
APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat
dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan
fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas
Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-
unit kerja Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan pemerintahan
yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut
prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat
2.2 Sumber Daya Inspektorat
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Inspektorat
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat
BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan
Pendanaan Indikatif
BAB VI Indikator Kinerja Inspektorat Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
BAB VII Penutup
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MATARAM
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
Tugas Inspektorat
Sesuai pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 25/Pert/2008 tanggal 8 Agustus
2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram, tugas pokok
Inspektorat adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pembinaan dan pengawasan.
Fungsi Inspektorat
Adapun fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pengawasan dan pemeriksaan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan
fungsinya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat selalu berpedoman
pada norma pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah yang menggariskan bahwa norma pengawasan adalah :
a. Obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan;
b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
d. Mendidik dan dinamis.
Struktur Organisasi pada Inspektorat Kota Mataram
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram sesuai Perda Nomor 18 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram terdapat 9 Jabatan Struktural
terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 5 Jabatan Eselon IIIa, dan 3 Jabatan Eselon
IVa yang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Data Susunan Organisasi Inspektorat Kota Mataram
No Jabatan Esselon Keterangan
1 Inspektur II.B Kepala Inspektorat Kota Mataram
(Pimpinan)
2 Sekretaris III.A Memimpin Sekretariat Inspektorat
Kota Mataram, yang membawahi
Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan, Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian dan Sub Bagian
Keuangan
3 Kasubbag Perencanaan
dan Pelaporan
IV.A Pelaksana Bidang Perencanaan dan
Pelaporan
4 Kasubbag Keuangan IV.A Pelaksana Bidang Keuangan
5 Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
IV.A Pelaksana Bidang Umum dan
Kepegawaian
6 Inspektur Pembantu
Wilayah I
III.A Pelaksana Teknis yang melakukan
pemeriksaan dan pembinaan pada
wilayah kerja I, yaitu :
1. Kecamatan Ampenan dan
Kecamatan Sekarbela, termasuk
kelurahannya;
2. Sekretariat Daerah;
3. Sekretariat DPRD;
4. Dinas Pehubungan ;
5. Dinas Tata Kota;
6. Badan Ketahan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian
dan Perikanan ( BKP5 );
7. SD, SMP, SMA, SMK di wilayah
Kecamatan Ampenan dan
Sekarbela;
8. Pasar di wilayah Kecamatan
Ampenan dan Sekarbela.
7 Inspektur Pembantu
Wilayah II
III.A Pelaksana Teknis yang melakukan
pemeriksaan dan pembinaan pada
wilayah kerja II, yaitu:
1. Kecamatan Mataram, termasuk
kelurahannya;
2. Dinas Pekerjaan Umum;
3. Dinas Pehubungan dan Dinas
Tata Kota;
4. Dinas Kebersihan;
5. Dinas Koperasi, Perindustrian
dan Pedagangan;
6. Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Berencana;
7. Kantor Satuan Polisis Pamong
Praja;
8. Kantor Lingkungan Hidup;
9. SD, SMP, SMA, SMK di wilayah
Kecamatan Mataram;
10. Pasar di wilayah Kecamatan
Mataram.
8 Inspektur Pembantu III.A Pelaksana Teknis yang melakukan
pemeriksaan dan pembinaan pada
Wilayah III wilayah kerja III, yaitu:
1. Kecamatan Cakranegara,
termasuk kelurahan yang berada
di bawahnya;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pendapatan;
4. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
5. Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata;
6. Badan Kepegawaian Daerah;
7. Badan Pemberdayaan
Masyarakat;
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah;
9. Kantor Pemadam Kebakaran;
10. SD, SMP, SMA, SMK di wilayah
Kecamatan Cakranegara;
9 Inspektur Pembantu
Wilayah IV
III.A Pelaksana Teknis yang melakukan
pemeriksaan dan pembinaan pada
wilayah kerja IV, yaitu :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga (Dikpora);
2. Dinas Pertanian, Kelautan dan
Perikanan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
4. Dinas Pertamanan;
5. Badan Kesatuan Bangsan dan
Perlindungan Masyarakat
(Bakesbang Linmas);
6. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
(Bappeda);
7. Kantor Pelayanan dan Perijinan
Terpadu (KPPT);
8. SD, SMP, SMA, SMK di wilayah
Kecamatan Selaparang dan
Sandubaya;
9. Pasar di wilayah Kecamatan
Selaparang dan Sandubaya.
Selain Jabatan Struktural diatas, pada Inspektorat Kota Mataram juga
terdapat jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan
fungsi Inspektorat terdiri dari jabatan Jabatan Fungsional Auditor (KEPMENPAN
19/1996 jo KEPMENPAN 220/M.PAN/7/2008) dan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disebut juga Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintahan (PERMENPAN 15/2009).
Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) merupakan jabatan karier,
yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil
(PNS).
JFA termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran, sehingga
tugas pokoknya meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lain di bidang keuangan. Sedangkan P2UPD termasuk dalam rumpun
politik dan hubungan luar negeri yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab dan wewenang melakukan kegiatan perngawasan atas penyelenggaraan
teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan, yang meliputi
pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas
pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah, pengawasan atas tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan evaluasi penyelenggaraan
teknis pemerintahan di daerah.
Instansi pembina JFA adalah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) sedangkan instansi pembina JFPP adalah Departemen Dalam
Negeri (DDN). JFA terdiri dari Auditor Trampil dan Auditor Ahli. Jenjang jabatan dan
pangkat masing-masing sebagai berikut:
1) Auditor Trampil:
Auditor Pelaksana (II/c – II/d);
Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b);
Auditor Penyelia (III/c – III/d).
2) Auditor Ahli:
Auditor Pertama (III/a – III/b);
Auditor Muda (III/c – III/d);
Auditor Madya (IV/a – IV/c);
Auditor Utama (IV/d – IV/e).
Penetapan jenjang pangkat dan jabatan untuk masing masing auditor
berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki dan berdasarkan sertifikat lulus
sertifikasi jabatan auditor yang dimiliki. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan
(diklat) sertifikasi yang harus ditempuh adalah:
1) Auditor Trampil: Diklat pembentukan Auditor Trampil
2) Auditor Ahli:
Diklat Pembentukan Auditor Ahli untuk Auditor Pertama;
Diklat Penjenjangan Ketua Tim untuk Auditor Muda;
Diklat Penjenjangan Pengendali Teknis untuk Auditor Madya;
Diklat Penjenjangan Pengendali Mutu untuk Auditor Utama.
P2UPD adalah jabatan tingkat keahlian. Jenjang jabatan dan pangkat sebagai
berikut:
1) Pengawas Pemerintah Pertama (III/a – III/b);
2) Pengawas Pemerintah Muda (III/c – III/d)
3) Pengawas Pemerintahan Madya (IV/a – IV/c).
Penetapan jenjang pangkat dan jabatan untuk masing masing pengawas
berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki dan harus mengikuti diklat fungsional
pengawas pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina.
Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram dapat dilihat
pada gambar 1 berikut:
Struktur Organisasi Inspektorat
2.2 SUMBER DAYA
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Mataram,
Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Tahun 2013 adalah
sebanyak 40 Pegawai, dengan perincian sebagai berikut:
Inspektur
Sekretariat
Irban IV Irban III Irban II Irban I
Sub Bagian Perencanaan
dan Pelaporan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Pemerintah
dan Auditor
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Pemerintah
dan Auditor
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Pemerintah
dan Auditor
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Pemerintah
dan Auditor
Tabel 2.2
Data Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Mataram Tahun 2013
Jumlah Pegawai
menurut Golongan
Jumlah Pegawai Menurut
Pendidikan
Jumlah Pegawai Menurut
Diklat Profesi
GOL. Jumlah PENDIDIKAN Jumlah Jenjang Jumlah
IV 11 S-2 8 Trampil 2
III 25 S-1 26 Ahli 9
II 4 Diploma 2 Ketua Tim 7
I SLTA 4 Dalnis 1
SLTP - Daltu -
SD -
Jumlah 40 40 19
Sedangkan kondisi Pegawai Non PNS pada Inspektorat kota Mataram Tahun
2014 terdiri dari:
1 orang tenaga yang bertugas sebagai penjaga malam;
2 orang tenaga sopir;
2 orang tenaga pengantar surat;
2 orang pramu kantor.
2.2.2 Data Sarana dan Prasarana
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Mataram dalam
menunjang program pembangunan daerah Kota Mataram didukung oleh
sarana penunjang seperti tabel berikut ini:
Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana Penunjang Inspektorat Kota Mataram
No Jenis Barang Jumlah Kondisi pada Tahun 2013
Baik Kurang Baik
1 Bangunan Gedung
Kantor Permanen
1 unit 1 unit -
2 Kendaraan Dinas Roda 2 16 unit 16 unit -
3 Kendaraan Dinas Roda 4 2 unit 2 unit -
4 Wireless 1 unit 1 unit -
5 Mesin Ketik 13 unit - 13 unit
6 Laptop 15 unit 14 unit 1 unit
7 Komputer 16 unit 10 unit 6 unit
8 Printer 18 unit 10 unit 8 unit
9 AC 3 unit 2 unit 1 unit
10 Almari 13unit 13 unit -
11 Meja Kerja 69 unit 47 unit 22 unit
12 Kursi 102 unit 86 unit 16unit
13 Meja rapat 1 set 1 set -
17 Kipas Angin 10 unit 9 unit 1unit
18 Televisi 2 unit 2 unit -
19 Profesional Sound
System
1 set 1 set -
20 Slide Projector 1 set 1 set -
2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MATARAM
Inspektorat daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan,
perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Walikota di Bidang Pengawasan.
Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011- 2015,
Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagai berikut:
Tabel. 2.4
Data Kegiatan Pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram Tahun 2010-2013
Jenis
Pemeriksaan
2010 2011 2012 2013
Komprehensif 25 obrik 43 obrik 47 obrik 30 obrik
Khusus 53 obrik - - 1 obrik
Pembinaan - - 34 obrik 64 obrik
Jumlah 78 obrik 43 obrik 81obrik 95 obrik
Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Mataram selama periode
2011- 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5
Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Mataram
tabel 2.6
Data Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Kota Mataram Tahun 2010 – 2013
No Tahun
Anggaran Alokasi Anggaran
Realisasi
Anggaran
Persentase Realisasi Anggaran
Keuangan (%) Fisik (%)
1 2010 3.243.042.567 3.009.234.762 92,79 100
2 2011 3.778.716.174 3.182.243.124 84,21 100
3 2012 4.239.761.086 3.898.369.618 91,95 100
4 2013 4.236.788.296 3.945.777.356 93,13 100
Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target
Target Renstra SKPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke -
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Persentase
penyelesaian
tindak lanjut hasil
pemeriksaan :
a. BPK
b. Inspektorat
100%
100%
60
40
65
45
70
45
80
60
85
80
81,45
53,01
64,67
52,28
71,25
50,18
-
-
-
-
Persentase hasil
evaluasi SAKIP
SKPD yang
mendapat nilai baik
(minimal B)
100% 0 10 15 30 50 0 44 15 23 -
Opini BPK atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
2 kali WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP -
Tabel 2.3.4
Data Target dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan
Inspektorat Kota Mataram
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 99 100 83 100 93,12 100 93,96 100 -
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
100 99 100 99 100 90,48 100 96,06 100 -
Program Peningkatan
disiplin aparatur
- - - - 100 100 - - - -
Program peningkatan
Pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
100 100 100 97 100 87,61 100 82,54 100 -
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
100 75 100 85 100 93,81 100 90,52 100 -
Program Peningkatan
profesionalisme
tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
- - 100 63 - - 100 35,28 100 -
2.1 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota
Mataram, dimana salah satu Misi Kota Mataram adalah meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip-
prinsip tata pemerintah yang baik (Good Governance. Lingkungan strategis yang
mempengaruhi kinerja Inspektorat, ditentukan oleh faktor – faktor pengaruh baik yang
berasal dari dalam ( Internal ) maupun dari luar ( Eksternal ). Pengaruh lingkungan
internal meliputi faktor kekuatan dan kelemahan, sedangkan pengaruh lingkungan
eksternal meliputi peluang dan tantangan. Adapun faktor – faktor tersebut adalah
sebagai berikut :
PELUANG ( Opportunities )
1) Adanya program pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) secara periodik
bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
2) Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Walikota Mataram;
3) Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklatwas
BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;
4) Adanya semangat Pemerintah Kota Mataram untuk memperoleh Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;
5) Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Kota
Mataram;
6) Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang Kepemerintahan yang baik.
TANTANGAN ( Threats )
1) Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan
Pemerintah Daerah pada umumnya;
2) Kurangnya tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut
hasil pemeriksaan;
3) Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan
keuangan maupun kinerja SKPD.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
Inspektorat Kota Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang
Pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan
dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan
pemeriksaan,melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas
pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pembinaan dan pengawasan. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
pokok dan fungsi Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut:
Tabel 3.1
Data Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kota Mataram
Aspek Kajian Capaian Kondisi
Saat Ini Standar Yang Digunakan
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan Internal Eksternal
Kajian terhadap
Kinerja
Pengawasan
Pemeriksaan
Komprehensif dan
khusus
PP No. 60 Tahun 2008
Permenpan
No.04/MPAN/03/2008
Permenpan
No.05/MPAN/03/2008
Permenpan No. 059
Tahun 2009
Permenpan No. 019
Tahun 2009
Semakin
besarnya
jumlah obyek
pemeriksaan
yaitu sebanyak
41 obrik
ditambah 261
sub obrik yaitu
50 kelurahan
dan 211
(UPTD)
sehingga
keseluruhan
berjumlah 302
obrik/sub obrik.
Adanya kebijakan
pemekaran
Kelurahan
sehingga jumlah
obrik semakin
meningkat
Jumlah obyek
pemeriksaan
tidak sebanding
dengan jumlah
Sumber Daya
Manusia (SDM)
Tim Pemeriksa
Aparatur
Pengawas
(APIP) belum
sepenuhnya
memiliki
kompetensi
Jumlah
anggaran untuk
kegiatan
pengawasan
masih terbatas
Kajian terhadap
penyelesaian
tindak lanjut
rekomendasi
atas temuan
hasil
pemeriksaan
inspektorat dan
BPK
Daftar obrik yang
sudah selesai
tindaklanjutnya,
dalam proses
tindak lanjut
ataupun belum
selesai tindak
lanjutnya
Pasal 20 UU No. 15
Tahun 2006
Fungsi Tim
tindak lanjut
Koordinasi
tindak lanjut
Sarana dan
Prasarana
penunjang
olah data
tindak lanjut
Auditee yang
menindaklanjuti
Tidak hadirnya
pihak yang masih
mempunyai
tunggakan tindak
lanjut
Tabel 3.2
Data Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Isu Strategis Lain-lain
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal
Harapan masyarakat
terhadap tata kelola
pemerintahan yang baik
(good Governance) dan
bebas dari KKN
Kemampuan untuk
mempertahankan
opini BPK
Peningkatan tranparansi dan
akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah yang terus
diupayakan dengan menjaga
kualitas sistem pengendalian
internal
Tuntutan Masyarakat
terhadap penegakan
hukum
Semakin kritisnya masyarakat
terhadap pnyelenggaraan
pemerintahan atas
diberlakukannya transparansi
Rencana aksi daerah
dalam upaya
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi
Upaya pendampingan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintah daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih
3.2.1. Visi
Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2010 – 2015 merumuskan Visi
sebagai berikut:
Visi : “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan
Berbudaya”
Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai
berikut:
a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota (citizen)
yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal di
wilayah Kota Mataram dengan segala konsekuwensi keberadaannya
sebagai warga kota.
b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial
budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan
nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.
c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang
menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah
serta toleransi yang tinggi antar ummat beragama dalam suasana
harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.
d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara
kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan
kemajemukan, menguatkan jati diri serta mantapnya budaya lokal
yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan
berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat
istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat
madani.
3.2.2. Misi :
a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan
stabilitas yang kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan
yang bersih dan indah untuk mencapai masyarakat yang maju, religius
dan berbudaya.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki
pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang handal sehingga
mampu meningkatkan daya saing daerah.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan
prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan
Minimal) dan SPP(Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsif-
prinsif tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Kota
Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi diatas melalui misi keempat
yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP(Standar
Pelayanan Publik) berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance). Good governance mengandung makna penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih, demokratis dan efektif. Prinsip-prinsip Good Governance meliputi
wawasan ke depan, keterbukaan dan tranparansi, partisipasi masyarakat, tanggung
gugat, supremasi hokum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap,
efisien dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen
pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada perlindungan lingkungan hidup dan
komitmen pada pasar yang fair. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan
tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat.
Tabel 3.3.
Data penghambat dan pendorong Pelayanan Inspektorat
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Walikota dan Wakil Walikota Mataram
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya
Misi dan Program Walikota dan
Wakil Walikota terpilih
Permasalahan
Pelayanan Inspektorat
Faktor
Penghambat Pendorong
Misi 4
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan
pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berorientasi pada
SPM (Standar Pelayanan
Minimal) dan SPP(Standar
Pelayanan Publik) berdasarkan
prinsif-prinsif tata pemerintahan
yang baik (Good Governance).
Belum Optimalnya
pengawasan dalam
rangka mewujudkan
tata kelola
pemerintahan yang baik
Kemampuan Anggaran Tidak proporsionalnya
cakupan obyek pemeriksaan dengan SDM yang ada
Sarana dan Prasarana kurang memadai
Lambatnya tindak lanjut rekomendasi atas temuan
Motivasi kerja yang kuat
Kualitas JFA menuju level 2
Staf yang bersertifikat auditor
3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Dengan kondisi terbatasnya jumlah staf pemeriksa dan jumlah anggaran
penagwasan, tentu yang bisa dilakukan Inspektorat Kota Mataram antara lain
menetapkan skala prioritas. Artinya prioritas pertama pemeriksaan/pembinaan pada
obrik yang mengelola anggaran dalam jumlah besar dan menyentuh langsung
kebutuhan masyarakat yang wajib diperiksi/dibina setiap tahun. Selanjutnya prioritas
kedua dan seterusnya obrik yang mengelola anggaran lebih kecil (sedang) sekali
dalam 2 tahun dan berikutnya yang mengelola anggara lebih kecil lagi,
pemeriksaan/pembinaan dlakukan 3 s/d 5 tahun sekali. Untuk itulah setiap tahun
Inspektorat Kota Mataram membuat PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)
dimana direncanakan terdapat 60 obyek pemeriksaan yang harus diberikan
pengawasan dan pembinaan secara reguler yaitu, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis,
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Sekolah-Sekolah Negeri.
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis adalah pilihan dari banyak macam isu yang ada ditengah
masyarakat dan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.Inspektorat
Kota Mataram yang merupakan bagian dari pemerintahan Kota Mataram juga turut
andil dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan yang dirasakan di
Kota Mataram. Sesuai dengan tugas pokok daan fungsi dari Inspektorat Kota
Mataram, isu strategis yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai berikut:
1. Tuntutan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan meningkatnya gerakan anti korupsi dan
penegakan supremasi hukum.
2. Ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah Kota Mataram seperti :
adanya praktek penerimaan siswa baru yang tidak transparan akibat
kurangnya pengawasan penyelenggaraan pendidikan, belum optimalnya
akses dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, masih
belum cepat dan kurang transparannya pelayanan perijinan di Kota Mataram
3. Meluasnya isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada jajaran penyelenggaraan
pemerintahan.
4. Tuntutan Pemerintah Kota Mataram untuk memperoleh Opini WTP dari BPK
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Inspektorat Kota Mataram
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram 2011-2015 yang
hendak dicapai adalah : “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan
Berbudaya”. Inspektorat Kota Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi
diatas melalui salah satu Misi Kota Mataram yaitu: “Meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)”.
Dengan mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kota Mataram Tahun 2011-2015 tersebut, maka Visi Inspektorat Kota Mataram harus
sinergi dengan visi Pemerintah Kota Mataram.
Adapun Visi Inspektorat Kota Mataram adalah:
“Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ”.
Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan
tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan
daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses
pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah, maupun pengaruhnya terhadap
kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian.
Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan Misi
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan
Misi oleh Inspektorat Kota Mataram ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang
berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kota Mataram dan mengetahui peran dan
program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.
Adapun Misi Inspektorat Kota Mataram adalah:
1. Meningkatkan efektifitas pengawasan internal.
2. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah.
Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang
penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparatur pengawas
adalah sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon
secara aktif terhadap berbagai pernasalahan dan perubahan yang terjadi pada
dinamika masyarakat melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu
kebijakan pengawasan. Peningkatan aparatur pengawas baik secara kualitatif maupun
secara kuantitatif diarahkan untuk dapat meningkatkan jangkauan ataupun cakupan
pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawasan.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Mataram
4.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan
pencapaian target-target ini merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja
dengan faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka
mencapai misi-misi tersebut di atas, dengan mempertimbangkan berbagai
faktor penentu keberhasilan, maka tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kota
Mataram adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja
3. Mewujudkan akuntabilitas keuangan
4. Menjadikan aparat Inspektorat Kota Mataram dapat berperan
sebagai Konsultatif dan Katalis
4.2.2 Sasaran
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka perlu
direncanakan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran memberikan
gambaran tentang apa yang diharapkan organisasi yang bersangkutan yang
dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan dimasa mendatang. Agar bisa
efektif, maka setiap sasaran harus bersifat spesifik, dapat diuji dan dapat
diukur.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Mataram haruslah
sesuai dengan RPJMD Kota Mataram periode 2011-2015. Adapun tujuan dan
sasaran jangka menengah Inspektorat beserta indikator kinerjanya dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.1
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Mataram
Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
Mewujudkan
pemerintahan
yang bersih
dan bebas
KKN
Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
penyelesaian
tindak lanjut
hasil
pemeriksaan
BPK RI dan
Inspektorat
Kota Mataram
Persentase
penyelesaian
tindak lanjut
hasil
pemeriksaan
:
a. BPK
b.Inspektor
at Kota
Mataram
a.60%
b.40%
a.65%
b.45%
a.70%
b.45%
a.80%
b.60%
a.85%
b.80%
Mewujudkan
akuntabilitas
kinerja
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja di
lingkungan
pemerintah
Kota Mataram
Persentase
hasil evaluasi
SAKIP SKPD
yang
mendapat
nilai baik (
minimal B)
0 10% 15% 20% 50%
Mewujudkan
akuntabilitas
keuangan
Meningkatnya
akuntabilitas
keuangan di
lingkungan
pemerintah
Kota Mataram
Opini BPK
atas Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
WDP WDP WDP WDP WTP
Menjadikan
aparat
Inspektorat
Kota Mataram
dapat
berperan
sebagai
Konsultatif
dan Katalis
Meningkatnya
aparat
pengawasan
intern
pemerintah
(APIP) yang
memiliki
standar
kompetensi
Jumlah
Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIP) yang
memiliki
standar
kompetensi.
17 19 19 19 19
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi
Inspektorat Kota Mataram adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut :
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI
Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional
Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
efektifitas
pengawasan
internal
Mewujudkan
pemerintahan
yang bersih
dan bebas
KKN
Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
penyelesaian
tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK
dan Inspektorat
Kota Mataram
Meningkatkan
pengelolaan
database tindak
lanjut
rekomendasi
hasil
pemeriksaan
Peningkatan
Pemutakhiran
Data Tindak
Lanjut
Mewujudkan
akuntabilitas
kinerja
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja di
lingkungan
pemerintah Kota
Mataram
Meningkatkan
pemahaman
mengenai SAKIP
Peningkatan
kualitas SAKIP
Mewujudkan
akuntabilitas
keuangan
Meningkatnya
akuntabilitas
keuangan di
lingkungan
pemerintah Kota
Mataram
Meningkatkan
Kualitas
Laporan dari
entitas
pelaporan yang
sesuai dengan
SAP
Peningkatan
kualitas
pengelolaan
keuangan
daerah.
Meningkatkan
profesionalis
me aparat
pengawasan
intern
pemerintah
Menjadikan
aparat
Inspektorat
Kota Mataram
dapat
berperan
sebagai
Konsultatif
dan Katalis
Meningkatnya
aparat
pengawasan
intern pemerintah
(APIP) yang
memiliki standar
kompetensi.
Meningkatkan
kapabilitas
auditor
Peningkatan
Pengiriman
peserta diklat
substantif dan
diklat
penjenjangan
bagi
Auditor
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota
Mataram Tahun 2011-2015, maka tabel berikut menyajikan program kegiatan yang disertai
pendanaan yang mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
yang akan dilaksanakan selama periode 2011-2015.
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011- 2015
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Satuan Data
Capaia
n pada
Tahun
awal
Perenc
anaan
2010
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011 2012 2013 2014 2015
Target Targe
t
Target Target Targe
t
Program
Peningkatan
sistem
pengawasan
Internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Mewujudka
n
akuntabilitas
kinerja
Meningkatn
ya
akuntabilitas
kinerja di
lingkungan
pemerintah
Kota
Mataram
Persentase hasil
Evaluasi SAKIP
SKPD yang
mendapat nilai
baik (minimal B)
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal Secara
Berkala
Terlaksananya
pemeriksaan
berkala atas
instansi
pemerintah/S
KPD
Obrik
25 0 10% 15% 30% 50%
Mewujudka
n
pemerintaha
n yang
bersih dan
bebas KKN
Meningkatn
ya
kepatuhan
terhadap
penyelesaian
tindak lanjut
hasil
pemeriksaan
BPK dan
Inspektorat
Kota
Mataram
Persentase
penyelesaian
tindaklanjut
hasil
pemeriksaan :
a. BPK b. Inspektorat
Kota Mataram
Tindak Lanjut
hasil temuan
pengawasan
Terlaksananya
tindak lanjut
hasil
pemeriksaan
internal dan
ekternal
obrik
51,32
34,25
60
40
65
45
70
45
80
60
85
80
Mewujudka
n
akuntabilitas
keuangan
Meningkatn
ya
akuntabilitas
keuangan di
lingkungan
pemerintah
Kota
Mataram
Opini BPK atas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Reviu Atas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Diperolehnya
Opini WTP
dari BPK atas
laporan
keuangan
pemda
Lapora
n
WDP WDP WDP WDP WDP WTP
Menjadikan
aparat
Inspektorat
Kota
Mataram
dapat
berperan
sebagai
Konsultatif
dan Katalis
Meningkatn
ya aparat
pengawasan
intern
pemerintah
(APIP) yang
memiliki
standar
kompetensi.
Jumlah Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIP) yang
memiliki
standar
kompetensi.
Program
Peningkatan
Profesionalis
me Tenaga
Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
Pelatihan
dan
Pengembang
an Tenaga
Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
orang 17 17 19 19 19 19
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD adalah indikator
kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Kinerja
Inspektorat Kota Mataram diukur berdasarkan Indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator ini sesuai dengan tugas dan fungsi
Inspektorat Kota Mataram dimana tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
Sedangkan Fungsi Inspektorat Kota Mataram adalah perencanaan program
pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Walikota di Bidang Pengawasan.
Adapun Indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama yang menunjukkan
kinerja pelayanan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kota Mataram dapatdiihat pada tabel
di bawah ini :
TABEL 6
Indikator Kinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011-2015
Indikator Kinerja Sesuai Tujuan
dan Sasaran SKPD Target
Target Renstra SKPD Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Persentase penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan :
c. BPK
d. Inspektorat
100%
100%
a.60%
b.40%
a.65%
b.45%
a.70%
b.45%
a.80%
b.60%
a.85%
b.80%
Persentase hasil evaluasi SAKIP
SKPD yang mendapat nilai baik
(minimal B)
100% 0 10% 15% 20% 50%
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah 1 kali WDP WDP WDP WDP WTP
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Mataram adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk peroide 5 (lima) tahun. RENSTRA memuat Visi, Misi, Tujuan,
Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan disusun sesuai tugas dan fungsi serta
berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. RENSTRA digunakan sebagai
pedoman bagi Inspektorat Kota Mataram dalam menyusun rancangan Rencana Kerja
Inspektorat
Dengan melaksanakan RENSTRA Inspektorat Kota Mataram 2011-2015 secara
konsisten dan didukung oleh komitmen dari semua pihak yang terkait maka diharapkan
Inspektorat dapat mencapai kinerja penyelenggaraan pengawasan yang mendukung
pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Mataram.
Mataram, Juni 2011
Inspektur Kota Mataram
Ir. H. Makbul Ma’shum, MM
NIP. 19581223 198103 1 013