laporan keuangan - lima puluh kota regency€¦ · laporan keuangan inspektorat kab. lima puluh...
TRANSCRIPT
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
1
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
2
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
3
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
4
D A F T A R I S I
Kata Pengantar ………………………………………………………..................
Pernyataan Tanggung Jawab ……………………………………………….......
Daftar Isi ……………………………………………………………………..........
LRA Murni ....................................................................................................
LRA Konversi ……………………………………………………………............
NERACA ……………………………………………………………………..........
Laporan Operasional ( LO )……………………………………………………
Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )…………………………………………….
Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK )…………………………………..
i
ii
iii
v
vi
vii
viii
ix
x
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ………
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan …………
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan ……
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD
2.1 Kebijakan Keuangan ………………………………………..
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD ………………..
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ……
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target
yang Telah Ditetapkan …………………………………..
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah ……………………….
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
5
6
7
8
10
11
14
16
18
18
19
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
5
BAB V
BAB VI
BAB VII
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan
yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan ………..
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja ………………………...
5.2 Neraca …………………………………………………..............
5.3 Laporan Operasional ( LO )……………………………………
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )…………………………
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN
PENUTUP ……………………………………………………
21
23
25
29
32
34
36
LAMPIRAN
Lampiran A : SPJ Fungsional Desember 2019
Lampiran B : Register SP2D tahun 2019
Lampiran C : Rekap Penerimaan dan Penyetoran Pajak per 30 Desember 2019
Lampiran D : Daftar Rincian Belanja Modal tahun 2019
Lampiran E : Rekapitulasi Persediaan Per 30 Desember 2019
Lampiran F : LRA Pembukuan Akrual (LRA 64 Permendagri th 2013 )
Lampiran G : LRA Pembukuan Akrual (LRA 13 Permendagri th 2005 )
Lampiran H : Rincian Kertas Kerja LO
Lampiran I : Buku Inventaris Per 30 Desember 2019
Lampiran J : Perhitungan Penyusutan Peralatan dan Mesin
Lampiran K : Perhitungan Penyusutan Gedung dan Bangunan
Lampiran L : Daftar Struktur Organisasi
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
6
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
7
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
8
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
9
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
10
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
11
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
12
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kab.Lima Puluh Kota
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7
Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2014 Nomor 3), Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan
pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan kantor
Inspektorat.
2. Melakukan koordinasi penatausahaan dan proses persiapan
pengawasan, perencanaan dan pelaporan serta Tindak Lanjut
Hasil Temuan Pengawasan.
3. Mengkoordinir bidang administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian.
4. Mengkoordinir penyusunan laporan kegiatan.
Disamping tugas pokok diatas, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh
Kota mempunyai fungsi :
1. Pengumpulan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian
program kerja pemeriksaan.
2. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan Laporan
Hasil Pemeriksaan / pengawasan Aparatur Fungsional di daerah.
3. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan aparat
pengawasan di Inspektorat.
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
13
4. Pelaksanaan dan pengkoordiniran Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan.
5. Penyiapan dan penginventarisiran bahan dan data dalam rangka
penatausahaan proses penanganan pengaduan.
6. Pemberian pelayanan teknis, administrasi dan keuangan kepada
seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat.
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota disusun
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA Tahun
Anggaran 2019 sehingga diharapkan terwujud transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
pasal 31 ayat 2 menegaskan bahwa Laporan Keuangan yang disusun
meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional
(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan
Keuangan yang disusun berdasarkan SAP yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran
dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan
tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan
eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang
menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana)
per tanggal laporan.
Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan
secara penuh kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dan
sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi
yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan.
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
14
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran
2018, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah. Disisi, lain penyusunan dan pelaksanaan DPA
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun
2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat
terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan
tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah
konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir
kembali (trace back ) pos-pos laporan keuangan.
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Tahun Anggaran 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan
berikut :
- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
15
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana mana
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelola Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal
sebagai berikut :
I. Pendahuluan
1.1 Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kab.Lima Puluh Kota;
1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
16
II. Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
2.1 Kebijakan Keuangan;
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ;
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan;
IV. Kebijakan Akuntansi
4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan;
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan;
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan
yang ada dalam standar akuntasi pemerintahan.
V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.1 Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )
5.2 Neraca
5.3 Laporan Operasional ( LO )
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )
VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
VII. Penutup.
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
17
BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD
Dalam pelaksanaan fungsinya, objek dari Inspektorat Kabupaten Lima
Puluh Kota adalah :
a. Staf Inspektorat;
b. Kantor, Dinas, Sekretariat Daerah, Kecamatan, Pemerintah Nagari;
c. Kekayaan daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
d. Kekayaan dan benda berharga lainnya.
Sasaran yang diharapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :
a. Terlaksananya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tepat waktu dan tepat sasaran;
b. Terealisasinya pelayanan teknis perencanaan dan pelaporan;
c. Terlaksananya koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaporan dengan baik.
2.1. Kebijakan Keuangan
Kebijakan keuangan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
mengelola DPA Tahun Anggaran 2019 meliputi hal-hal berikut :
2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja
Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan
meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja
langsung maupun belanja tidak langsung melalui
penghematan dalam segala bidang. Namun demikian,
efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang
ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
18
Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja
adalah sebagai berikut :
• Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
anggaran;
• Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian
belanja dengan prioritas utama kepada program dan
kegiatan yang memberikan dampak besar kepada
masyarakat;
• Meningkatkan perencanaan dan pengawasan
pelaksanaan belanja.
2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan
DPA Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan
kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang
direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat
pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan
demikian, DPA Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota disusun
berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu
tahun anggaran.
Dalam rencana kerja Tahun Anggaran 2019, Inspektorat
Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 6 (lima) program yang
didukung oleh 24 kegiatan yaitu :
No Uraian Anggaran Realisasi % Ket 1. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
785.376.700 732.860.528 93,11
Penyediaan Jasa surat
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
13.500.000
39.300.000
198.185.000
6.289.500
26.960.792
196.214.000
46,59
68,60
99,01
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
19
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
28.378.000
85.600.000
107.016.200
8.240.000
107.972.500
197.185.000
27.650.700
85.288.500
96.284.000
8.240.000
89.020.000
196.913.036
97,44
99,64
89,97
100,0
0
82,45
99,86
2. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
775.121.800 712.595.431 91,93
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
223.350.000
310.776.940
34.000.000
186.044.860
15.500.000
5.450.000
197.649.350
304.108.500
24.000.000
166.050.581
15.475.000
5.312.000
88,49
97,85
70,59
89,25
99,84
97,47
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
54.000.000 54.000.000 100,0
0
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
54.000.000 54.000.000 100,0
0
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
20
4. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
911.000.000 911.000.000 95,88
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
911.000.000 911.000.000 95,88
5. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
41.901.000 39.382.000 93,99
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
41.901.000 39.382.000 93,99
6. PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
1.732.825.000 1.395.814.599 80,55
Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala
(pemeriksaan Reguler)
Penanganan Kasus pengaduan
di lingkungan pemerintah
daerah (pemeriksaan kasus/
khusus)
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Koordinasi Pengawasan Yang
Lebih Komprehensif
Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pengawasan
Pelaksanaan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
646.305.000
198.962.500
113.168.000
193.833.000
12.325.000
19.290.000
113.236.500
568.912.203
171.815.950
90.084.878
175.341.494
12.283.000
0
61.812.484
88,03
86,36
79,60
90,46
99,66
0,00
54,59
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
21
Evaluasi Penilaian Mandiri
Reformasi Birokrasi
Sosialisasi dan Pengendalian
Gratifikasi Saber Pungli
Pengelolaan Laporan Harta
Kekayaan ASN (LHKASN)
Peningkatan Kapabilitas APIP
Peningkatan Pemeriksaan
Reviu dan Evaluasi
52.555.000
56.695.000
47.050.000
74.555.000
204.850.000
28.871.043
12.020.000
32.920.100
65.518.447
176.235.000
54,93
21,20
69,97
87,88
86,03
7.
PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
499.778.060 289.419.200 83,02
Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah.
299.815.000
199.963.060
289.419.200
125.503.600
96,53
62,76
8. Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
2.400.000 0 0,00
Penyusunan sistem
informasi terhadap layanan
publik
2.400.000 0 0,00
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
22
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.1.1. Belanja
Total realisasi belanja Inspektorat Kab.Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp. 8.375.900.408,00. Jumlah tersebut
mencapai 92,94 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu
Rp. 9.011.687.675,00 dengan rincian sebagai berikut :
Pada belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 4.379.821.115,00
realisasinya sebesar Rp. 4.321.269.509,00 atau sebesar 98,66 %.
Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu
sebesar Rp. 4.073.739.620,00 terealisasi sebesar 3.528.873.049,00 atau sebesar
86,62 %.
Pada belanja Modal dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp.
558.126.940,00 terealisasi sebesar 525.757.850,00 atau sebesar 94.20 %. Yaitu
berupa belanja modal Peralatan dan Mesin dan belanja Modal Gedung dan
Bangunan.
Jenis Belanja Anggaran Realisasi
Rp Rp %
Belanja 9.011.687.675,00 8.375.900.408,00 92,94
Belanja Operasi 8.453.560.735,00 7.850.142.558,00 92,86
Belanja Pegawai 4.379.821.115,00 4.321.269.509,00 98,66
Belanja Barang dan Jasa 4.073.739.620,00 3.528.873.049,00 86,62
Belanja Modal 558.126.940,00 525.757.850,00 94.20
- Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
534.126.940,00 501.757.850,00 93,94
- Belanja Modal; Gedung dan
Bangunan
24.000.000,00 24.000.000,00 100,00
Jumlah 9.011.687.675,00 8.375.900.408,00 92,94
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
23
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET
YANG TELAH DITETAPKAN
Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada
permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal
yang direncanakan.
Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh
Kota selama Tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang terlaksana dibawah 75
% yaitu :
No Uraian Anggaran Realisasi % Ket 1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
13.500.000,00,- 6.289.500,00,- 46,59
Hal ini terjadi karena Dengan realisasi keuangan sebesar 46,59 % sudah terpenuhi biaya jasa surat menyurat di Inspektorat.
2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39,300.000,00,- 26.960.792,00 68,60
Hal ini terjadi karena Dengan realisasi keuangan sebesar 68,60% sudah terpenuhi biaya operasional, listrik, air, telepon dan internet di Inspektorat.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
34.000.000,00,- 24.000.000,00 70,59
Hal ini terjadi karena pada awalnya direncanakan untuk merehab ruangan untuk pejabat fungsional tetapi karena waktu pelaksanaannya yang tidak mencukupi pada akhir tahun. Akhirnya kegiatan tersebut tidak terlaksana.
4. Sosialisasi dan Pengendalian
Gratifikasi Saber Pungli
56.695.000,00
12.020.000,00
21,20
Kegiatan yang terlaksana hanya berupa satu kali sosialisasi, dari rencana awal akan dilaksanakan sosialisasi ke beberapa kecamatan dan konsultasi ke Intansi terkait
5. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
19,290.000,00 0,00 0,00
Hal ini terjadi karena belum ditetapkannya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
113.236.500,00 61.812.484,00 54,59
Kegiatan ini terlaksana baru sebatas Bimbingan Teknis pelaksanaan SPIP bagi OPD, sedangkan pelaksanaan evaluasi oleh inspektorat belum telaksana karena keterbatasan waktu
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
24
7. Evaluasi Mandiri Reformasi
Birokrasi
52.555.000,00 28.871.043,00 54,93
Kegiatan ini terlaksana baru sebatas Bimbingan Teknis pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi bagi OPD, sedangkan pelaksanaan evaluasi oleh inspektorat belum terlaksana karena keterbatasan waktu.
8. Pengelolaan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)
47.050.000,00 32.920.100,00 69,97
Kegiatan yang terlaksana baru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sedangkan Pengelolaan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan telah dilaksanakan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
199.963.060,00 125.503.600,00 62,76
Hal ini terjadi karena karena pelaksanan kegiatan Saber Pungli oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Lima Puluh Kota hanya 1 kali rapat/ pertemuan dan perjalanan dinas untuk penyampaian laporan bulanan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) kabupaten Lima Puluh Kota ke Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sumatera Barat di Padang 1 kali dalam satu bulan.
10. Penyusunan Sistem Informasi Terhadapp Layanan Publik
2.400.000,00 0,00 0,00
Kegiatan ini tidak terlaksana karena belum disosialisasikan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM – HP).
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
25
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh
Kota meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset,
kewajiban, ekuitas dan belanja serta penyajian laporan keuangan.
Penyusunan laporan keuangan tahun 2018 mengacu kepada ketentuan umum
tentang Penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah yang tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah pasal 4 ayat ( 1,2,3,dan 4 ).
4.1 Entitas Akutansi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal
11 ayat 1,2,3,4 dan 5 , Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun
Anggaran 2015 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Sesuai
dengan fungsi tersebut Inspektorat sebagai salah satu SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai
Entitas Akuntansi, berkewajiban menyampaikan laporan keuangan
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota
melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang
digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten
Lima Puluh Kota adalah basis kas untuk pengakuan belanja dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
26
Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah.
Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
diverifikasi dan disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi
perbendaharaan.
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah
yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas
ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.
Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan
dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai
berikut :
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
27
4.3.1. Pengukuran/ Penilaian Aset
a. Kas
Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.
b. Persediaan disajikan sebesar :
• Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos
angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat
dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian
yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan
terakhir diperoleh.
• Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi.
c. Tanah
Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga
pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak,
biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya
lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan
pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.
d. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika
penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka
nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan
biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan
diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
28
kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan
serta jasa konsultan.
e. Peralatan dan Mesin
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh
peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya
perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari
pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin
yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan.
f. Aset Tetap Lainnya
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut
sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang
diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak,
biaya perencanaan dan pengawasan.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada
dalam Standar Akuntansi Pemerintah
4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA
Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA di
akui pada saat :
1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah
2. Di terima oleh SKPD, atau
3. Di terima entitas lain di luar Pemerintah daerah atas nama BUD.
Pendapatan LRA di ukur dan di catat berdasarkan azas bruto yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
29
4.4.2 Kejikan Akuntansi Pendapatan LO
Pendapatan LO di akui pada saat:
1. Timbulnya hak atas pendapatan
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah di terima pembayaran secara tunai (realized).
Pendapatan LO di laksanakan berdasarkan azaz bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja
Belanja di akui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas
Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah
dilakukan pegesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing
transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui
Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
Pengguna Anggaran setelah di verifikasi oleh PPK-SKPD.
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban
Beban di akui pada saat :
- Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak
lain ke Pemerintah tanpa di ikuti keluarnya kas dari Kas Umum
Daerah
- Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada
pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau
konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,terjadi
pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan
aset bersangkutan/berlalunya waktu (penyusutan atau amortisasi)
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
30
BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN
5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja
No Perkiraan Tahun 2019
(Rp) Tahun 2018
(Rp)
5.1.1
Belanja Pegawai 4.321.269.509,00
3.343.452.686,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam Tahun
Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Jumlah realisasi dan anggaran belanja
pegawai tersebut terinci atas :
- Gaji dan Tunjangan
- Tambahan penghasilan PNS
Sub Jumlah
Belanja Langsung
- Honorarium PNS
- Honorarium Non PNS
- Uang Lembur
3.146.868.842,00
1.006.022.667,00
4.152.891.509,00
0,00
0,00
168.378.000,00
2.576.683.352,00
669.960.334,00
3.246.643.686,00
0,00
0,00
96.809.000,00
Sub Jumlah 168.378.000,00 96.809.000,00
Jumlah 4.321.269.509,00
3.343.452.686,00
.1.2 Belanja barang dan jasa 3.528.873.000,00 2.196.244.021,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa dalam
Tahun Anggaran 2019 dan 2018.
Jumlah realisasi mencapai 86,62 % dari anggaran yang ditetapkan.
Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :
- Belanja bahan habis pakai
- Belanja Bahan/material
- Belanja jasa kantor
- Belanja Perawatan kendaraan
bermotor
- Belanja cetak dan penggandaan
- Belanja sewa rumah/gedung/parkir/
- Belanja makan dan minum
- Belanja Pakaian Dinas
- Belanja perjalanan dinas
- Belanja kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan tekhnis
PNS
135.002.667,00
5.312.000,00
104.480.792,00
293.331.180,00
97.109.000,00
0,00
91.645.000,00
27.000.000,00
1.666.190.257,00
961.962.541,00
113.128.800,00
3.852.000,00
113.199.188,00
237.173.670,00
49.958.700,00
0,00
106.468.000,00
0,00
1.163.716.163,00
265.897.500,00
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
31
No Perkiraan Tahun 2019
(Rp) Tahun 2018
(Rp)
- Belanja Pemeliharaan
- Honorarium PNS
- Honorarium Non PNS
Jumlah
15.475.000,00
104.365.000,00
0,00
3.528.873.000,00
38.510.000,00
104.340.000,00
0,00
2.196.244.021,00
5.1.3 Belanja Modal 525.757.850,00 362.585.900,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal dalam Tahun
Anggaran 2019 dan 2018.
Jumlah realisasi mencapai 94,20 % dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Modal dalam
Tahun Anggaran 2019 dan 2018 terinci atas :
- BM Alat-alat Ukur Universal
- BM Pengadaan Alat Kantor lainnya
- BM Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan AC / Kipas Angin
- BM Pengadaan Alat Pendingin
- BM Pengadaan Komputer/PC
- BM Pengadaan Note Book / Laptop
- BM Pengadaan Printer/ Ploter
- BM Pengadaan Kelengkapan
Komputer
- BM Pengadaan UPS/ Stablizer
- BM Pengadaan Scanner
- BM Pengadaan Kursi Kerja pejabat
- BM Pengadaan Meja Rapat
- BM Pengadaan Meja Kerja
- BM Pengadaan Kursi Kerja
- BM Pengadaan Kursi Rapat
- BM Pengadaan Lemari dan Arsip
- BM Pengadaan Proyektor
- BM Pengadaan Kamera/ Handicam
- BM Pengadaan Peralatan Audio
- BM Pengadaan Televisi/ Parabola
- BM Pengadaan Alat Studio Visual
- BM Pengadaan Bangunan
Gedung Garase (Pool)
4.800.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
0,00
29.756.250,00
89.007.500,00
7.400.000,00
800.000,00
1.300.000,00
20.535.200,00
40.000.000,00
0,00
149.996.000,00
40.000.000,00
0,00
50.000.000,00
16.400.100,00
6.500.000,00
0,00
7.100.000,00
4.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
5.448.700,00
33.000.000.00
3.500.000,00
43.436.800,00
58.958.800,00
26.469.500,00
936.400,00
2.323.000,00
22.112.700,00
0,00
28.000.000,00
0,00
31.400.000,00
31.600.000,00
33.000.000,00
3.000.000,00
16.000.000,00
15.400.000,00
8.000,000,00
0,00
0,00
Sub Jumlah 525.757.850,00 362.585.900,00
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
32
5.2 Neraca
A. Aset
No Perkiraan
Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
1.1.1.03
Kas di Bend.
Pengeluaran
0,00
0,00
1.1.03.04.19
Piutang Tuntutan
Perbendaharaan dan
Ganti Rugi
Tahun 2019
0,00
Tahun 2018
0,00
Merupakan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi pada
tahun 2019 dan 2018. Inspektorat telah mengeluarkan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak sebayak 2 buah yaitu atas nama Khaerunnas,
ST senilai Rp. 1.825.000,00 dan Indra Suriani, SE senilai Rp.
2.350.000,00 yang mana SKTJM tersebut merupakan SKTJM atas
kehilangan kendaraan dinas dan kewajiban setoran telah di lunasi oleh
yang bersangkutan.
1.1.7
Tahun 2019 Tahun 2018
Persediaan 4.608.000,00 4.087.500,00
Jumlah persediaan tersebut berasal dari Belanja alat tulis kantor di tahun
2019 dan pada tahun 2018. Persediaan tahun 2019 terdiri dari Alat Tulis
Kantor (ATK) dengan rincian :
No Uraian Harga Satuan Volume Jumlah harga
1 Flasdisk 130.000,- 6 buah Rp. 650.000,-
2 Kertas HVS A4 50.000,- 4 rim Rp. 200.000,-
3 Catridge 250.000,- 5 buah Rp. 1.250.000,-
4 Amplop 110 16.000,- 2 pack Rp. 32.000,-
5 Buku isi 100 175.000,- 8 pack Rp. 1.400.000,-
6 Kertas HVS F4 55.000,- 10 rim Rp. 550.000,-
7 Map Box File 19.500,- 5 buah Rp. 97.500,-
8 Map File Gobby 23.000,- 5 buah Rp. 115.000,-
9 Map Box File 19.500,- 10 buah Rp. 195.000,-
10 Pena Snowman 2.400,- 5 buah Rp. 12.000,-
11 Stabilo 6.500,-
15buah Rp. 97.500,-
12 Tipe Ex 9000,- 1 buah Rp. 9.000,-
13 Stepler 12.000,- 5 buah Rp. 60.000,-
Jumlah
4.608.000,-
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
33
No Perkiraan
Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
1.3
Aset Tetap
1.3.2
Peralatan dan Mesin
Tahun 2019
2.947.794.958,00
Tahun 2018
2.452.137.106,00
Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki dan
dikuasai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31
Desember 2019
No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Tahun 201
1 Peralatan dan Mesin 1.418.392.950,- 1.418.392.950,-
2 Alat Kantor dan RT 1.476.249.708,- 974.220.858,-
3 Alat Persenjataan &
Keamanan
16.000.000,- 16.000.000,-
3 Alat Studio dan Komunikasi 50.023.300,- 43.523.300,-
Jumlah 2.947.794.958,- 2.452.137.108,-
Pada tahun 2019 terdapat penambahan nilai peralatan dan mesin
sebesar Rp. 495.657.850,00 dengan rincian sebagai berikut :
Mutasi Tambah
A. Mutasi Aset 0,-
B. Pengadaan alat kantor dan
rumah tangga
- BM Alat-alat Ukur
Universal
- BM Pengadaan Alat
Kantor lainnya
- BM Pengadaan
Komputer/PC
- BM Pengadaan Note Book
/ Laptop
- BM Pengadaan Printer/
Ploter
- BM Pengadaan
Kelengkapan Komputer
- BM Pengadaan UPS/
Stablizer
- BM Pengadaan Scanner
- BM Pengadaan Kursi
Kerja pejabat
- BM Pengadaan Meja
4.800.000,00
12.000.000,00
29.756.250,00
89.007.500,00
7.400.000,00
800.000,00
1.300.000,00
20.535.200,00
40.000.000,00
0,00
149.996.000,00
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
34
No Perkiraan
Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Kerja
- BM Pengadaan Kursi
Kerja
- BM Pengadaan Lemari
dan Arsip
- BM Pengadaan Proyektor
- BM Pengadaan Kamera/
Handicam
- BM Pengadaan Televisi/
Parabola
- BM Pengadaan Alat
Studio Visual
40.000.000,00
50.000.000,00
16.400.100,00
6.500.000,00
0,00
7.100.000,00
4.000.000,00
Jumlah 501.757.850,00
Kapitalisir dari belanja Barang
dan Jasa ke Belanja Modal
350.000,-
Belanja bahan baku bangunan
Gerobak sorong
350.000,-
Jumlah 350.000,-
- Mutasi Kurang Rp. 6.450.000,00
a. Aset Ekstrakontable Rp. 6.771.000,00
Alat-Alat Rumah Tangga Rp. 6.771.000,00
- Meteran Roda Rp. 2.640.000,00,-
- Meteran 5 M Rp. 460.000,00-
- Meteran 50 M Rp 800.000,00,-
- Jangka sorong Rp. 900.000,00,-
- Gerobak Rp. 350.000,00-
- UPS Rp. 1.300.000,00- +
Jumlah Rp. 6.450.000,00,
Mutasi Bersih Rp.495.657.850,00
1.3.3
Gedung & Bangunan
Tahun 2019
1.898.023.000,00
Tahun 2018
1.874.023.000,00
Mutasi Tambah
A. Pengadaan Modal Gedung
dan Bagunan
24.000,000,00
Belanja Modal Pengadaan
Gedung Garasi / Pool
24.000,000,00
Jumah 24.000,000,00
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
35
Nilai tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dikuasai oleh
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi per 31 Desember
2019 dan 2018, terdapat penambahan pada tahun 2019
Tahun 2019 Tahun 2018
1.3.7.01 Akumulasi Penyusutan (Rp. 2.117.459.500,00) (Rp. 1.763.191.998,00)
Peralatan dan Mesin
Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan peralatan dan mesin yang ada pada
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2019 dan tahun
2018. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai
berikut :
Uraian Tahun 2019 Tahun 2018
Peny Alat-alat, angkutan Rp. 1.259.462.614,00 Rp. 1.136.847.979,00
Peny alat-alat rumah tangga Rp. 878.156.443,00 Rp. 597.712.148,00
Peny alat studio dan komunikasi Rp. 33.440.443,00 Rp. 25.431.871,00
Peny. Alat persenjataan dan Rp. 6.400.000,00 Rp. 3.200.000,00 +
keamanan
Jml peny peralatan & mesin Rp. 2.117.459.500,00 Rp. 1.763.191.998,00
Tahun 2019 Tahun 2018
1.3.7.03 Akumulasi Penyusutan ( 232.914.356,00 ) ( 209.169.316,00 )
Gedung dan Bangunan
Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan Gedung dan Bangunan yang ada
pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 dengan rincian penyusutan sebagai berikut :
Peny Gedung dan Bangunan Rp. 232.914.356,00
Jml peny gedung & bangunan Rp. Rp. 232.914.356,00
Tahun 2019 Tahun 2018
1.5 . Aset Lainnya 24.000.000,00 24.000.000,00
Merupakan kendaraan dinas yang sudah rusak berat sebanyak 5 (lima) buah
yang sudah tidak layak dipakai tetapi belum dihapuskan dari buku inventaris
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
Tahun 2019 Tahun 2018
3.1 EKUITAS
3.1.1.01. EKUITAS 2.464.052.102,00 2.381.886.294,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah Ekuitas Inspektorat pada posisi 31
Desember 2019 dan Desember 2018.
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
36
5.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)
Tahun 2019 Tahun 2018
9.1.1 Beban Pegawai 4.321.269.509,00 3.343.452.686,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasional dari kegiatan operasional pada
Inspektorat kabupaten Lima Puluh Kota dalam tahun anggaran 2019 dan tahun 2018.
Jumlah Beban LO tersebut terinci sebagai berikut
9.1.1.01
9.1.1.02
9.1.1.07
- Gaji dan Tunjangan
- Tambahan penghasilan PNS
- Lembur
3.146.868.842,00
1.006.022.667,00
168.378.000,00
2.576.683.352,00
669.960.334,00
96.809.000,00
Beban Pegawai 4.321.269.509,00 3.343.452.686,00
9.1.2 Beban barang dan jasa 3.528.002.549,00 2.164.504.021,00
Jumlah tersebut merupakan Beban barang dan jasa pada Inspektorat kabupaten Lima
Puluh Kota dalam tahun 2019 dan 2018
Jumlah beban barang dan jasa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
Beban barang dan jasa
A.
B.
9.1.2
9.1.1.01
9.1.2.01.01
9.1.2.01.03
9.1.2.01.04
9.1.2.01.05
9.1.2.01.06
9.1.2.01.07
9.1.2.02
9.1.2.02.01
9.1.2.02.02
9.1.2.03
9.1.2.03
9.1.2.03.01
9.1.2.03.02
9.1.2.03.03
9.1.2.03.05
9.1.2.03.06
9.1.2.05
Beban Persediaan
Belanja Bahan Pakai Habis
Beban Alat Tulis Kantor
Beban Alat Listrik dan Elektronik
Beban Perangko Materai dan benda
pos
Beban Peralatan kebersihan dan alat
Pembersih
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas
Beban Spanduk, bendera
Beban Persediaan Bahan/Material
Beban Bahan Baku Bangunan
Beban Kelengkapan Kerja Lapangan
Beban Jasa
Beban Jasa Kantor-LO
Beban Jasa Telepon-LO
Beban Jasa Air-LO
Beban Jasa Listrik-LO
Beban Jasa Surat Kabar-LO
Beban Jasa Kawat/Faksimili/ Internet
Beban Perawatan Kendaraan
Bermotor
Tahun 2019
139.443.779,00
118.431.779,00
84.768.000,00
8.240.000,00
6.289.500,00
13.130.700.00
5.803.579,00
200.000,00
21.012.000,00
4.962.000,00
16.050.000,00
1.706.893.513,00
26.960.792,00
429.770,00
565.960,00
17.010.500.00
0,00
8.954.562,00
293.331.180,00
Tahun 2018
115.240.800,00
83.740.800,00
83.740.800,00
4.890.000,00
6.086.000,00
6.547.000,00
10.000.000,00
125.000,00
3.852.000,00
3.852.000,00
0,00
877.037.058,00
33.339.1888,00
457.174,00
457.060,00
23.535.000.00
2.350.000,00
6.539.954,00
237.173.670,00
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
37
9.1.2.05.01
9.1.2.05.02
9.1.2.05.03
9.1.2.05.05
9.1.2.06
9.1.2.06.01
9.1.2.06.02
9.1.2..06.03
9.1.2.07
9.1.2.07.03
9.1.2.11
9.1.2.11.01
9.1.2.11.02
9.1.2.11.03
9.1.2.12
9.1.2.12.04
9.1.2.14
9.1.2.14.02
9.1.2.24
9.1.1.24.02
9.1.2.24.09
9.1.2.24.
9.1.2.24.16
9.1.2.24.17
9.1.2.25
9.1.2.25.01
9.1.2.25.02
9.1.2.25.04
Beban Jasa Service-LO
Beban Belanja Penggantian Suku
Cadang-LO
Beban Belanja Bakar
Minyak/Gas/Pelumas
Beban Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor-LO
Beban Cetak Penggandaan
Beban Belanja Cetak-LO
Beban Belanja Penggandaan-LO
Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang
Parkir
Beban Belanja Sewa Ruang Rapat
Pertemuan
Beban Makan dan Minum
Belanja Makan dan Minum Harian
Pegawai-LO
Beban Makan dan Minum Rapat-LO
Beban Makan dan Minum Tamu-LO
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
Beban Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
Beban Belanja Pakaian adat Daerah
Honorarium Non PNS
Beban Honorarium Pegawai
Honorer/TT
Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO
Beban Jasa Pegawai Harian Lepas-LO
Beban Honorarium Petugas
Kebersihan-LO
Beban Honorarium buruh/tukang/
mekanik
Honorarium PNS
Beban Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan-LO
Beban Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa-LO
Beban Hororarium Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran-
7.565.640,00
45.445.261,00
236.260.579,00
4.059.700,00
97.109.000,00
36.838.500,00
59.445.500,00
825.000,00
0,00
0,00
91.645.000,00
0,00
17.345.000,00
74.300.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
77.520.000,00
0,00
14.520.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
1.066.327.541,00
23.065.000,00
3.600.000,00
13.800.000,00
12.240.150,00
40.999.500,00
176.142.770,00
7.791.250,00
49.958.700,00
20.892.500,00
27.566.200,00
1.500.000,00
0,00
0,00
106.468.000,00
0,00
31.617.500,00
74.850.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.860.000,00
0,00
14.700.000,00
65.160.000,00
0,00
0,00
370.237.500,00
24.840.000,00
3.600.000,00
13.800.000,00
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
38
9.1.2.25.05
9.1.2.25.06
9.1.2.25.07
9.1.2.25.08
9.1.2.25.10
9.1.2.25.11
9.1.2.25.12
LO
Beban Honorarium PPK dan Pembantu
PPK-LO
Beban Honorarium PPTK dan
Pembantu PPTK-LO
Beban Bendahara, Pembantu
Bendahara, Bendahara Barang
Beban Honorarium Panitia Pemeriksa
Barang-LO
Beban kursus singkat/Pelatihan-LO
Belanja Sosiaisasi-LO
Beban Belanja Bimbingan Tekhnis-LO
12.900.000,00
23.100.000,00
24.900.000,00
3.000.000,00
873.433.541,00
12.020.000,00
76.509.000,00
C. 9.1.2.18
9.1.2.18.07
Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
15.475.000,00
15.475.000,00
D.
E.
9.1.2.15
9.1.2.15.01
9.1.2.15.02
Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas Dalam
Daerah-LO
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah-
LO
Beban Lain-Lain
1.666.190.257,00
813.720.000,00
852.470.257,00
6.450.000,00
F. 9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 438.012.542,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa 3.528.002.549,00
Jumlah Beban 8.293.734.600,00
Surplus / (Defisit)-LO (8.293.734.600,00)
14.700.000,00
19.500.000,00
19.700.000,00
3.000.000,00
248.917.125,00
0,00
16.980.375,00
8.510.000,00
8.510.000,00
1.163.716.163,00
690.475.000,00
473.241.163,00
0,00
378.928.028,00
2.164.504.021,00
5.886.884.735,00
(5.886.884.735,00)
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
39
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penghubung antara Laporan Operasional
dengan Neraca tentang kenaikan penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan. Dari
Laporan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :
NO Perkiraan Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal 2.381.886.294,00 2.351.034.672,00
Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih yang dimiliki dan dikuasai oleh Inspektorat periode 31
Desember 2019 setelah dikurangi dengan kewajiban atau Akumulasi Penyusutan. Rincian Ekuitas
Awal tersebut antara lain :
1. Jumlah Aset Lancar 4.087.500,00 2.347.500,00
2. Jumlah Aset Tetap 2.353.798.794,00 2.324.687.172,00
3. Jumlah Aset Lainnya 24.000.000,00 24.000.000,00
Jumlah Ekuitas Awal 2.381.886.294,00 2.351.034.672,00
Jumlah Aset Lancar sebesar Rp. 4.608.000,00 dan Rp. 4.087.500,00 merupakan nilai persediaan
per 31 Desember 2019 dan 2018
Nilai Aset Tetap terdiri dari :
Peralatan dan Mesin 2.947.794.958,00 2.452.137.108,00
Gedung dan Bangunan 1.898.023.000,00 1.874.023.000,00
4.845.817.958,00 4.356.931.108,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan den Mesin (2.177.459.500,00) (1.763.191.998,00)
Akumulasi Peyusutan Gedung dan Bangunan (232.914.356,00) (209.169.316,00)
Jumlah Aset Tetap 2.435.444.102,00 2.353.798.794,00
Nilai Aset Lainnya terdiri dari :
Aset Lain-lain (Rusak berat) 24.000.000,00 24.000.000,00
Jumlah Aset Lainnya 24.000.000,00 24.000.000,00
5.4.2 Surplus/Defisit-LO (8.293.734.600,00) (5.886.884.735,00)
Merupakan selisih antara pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah
diperhitungkan surpulus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Rincian
Surplus/Defisit-Lo Inspektorat Tahun Anggaran 2019 dan 2018 berupa
- Pendapatan-LO 0,00 0,00
- Beban-LO 8.293.734.600,00 5.886.884.735,00
Jumlah
(8.293.734.600,00) (5.886.884.735,00)
5.4.3 R/K PPKD 8.375.900.408,00 5.902.282.607,00
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
40
5.4.5 Ekuitas Akhir 2.464.052.102,00 2.381.886.294,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuita akhir tahun 2019 dan 2018
R/K PPKD merupakan jumlah belanja Inspektorat tahun anggaran 2019 dan 2018 yang belanjanya
bersumbar dari penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS/LSG.
5.4.4 Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan 0,00 15.453.750,00
- Mutasi Tambah Aset Tetap 0,00
- Mutasi Kurang Aset Lainnya 0,00 0,00)
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan
dan Mesin Tetap tahun sebelumnya
(0,00) (0,00)
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-
Gedung dan Bangunan tahun sebelumnya
0,00 0,00
- Koreksi Aset Ekstrakontabel (0,00) (0,00)
- Mutasi Aset Tetap 0,00 15.453.750,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah koreksi mutasi aset ( Hibah dari Setda ) pada tahun 2019.
Penambahan tersebut merupakan Kendaraan dinas roda 2 dengan nilai Rp. 15.453.750,00
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
41
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN
A. Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 tahun 2016 Tentang Kedudukan
Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Lima Puluh Kota.
B. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana
ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
- Inspektur
- Sekretaris :
• Sub Bagian Perencanaan
• Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
• Sub Bagian Administrasi dan Umum
- Inspektur Pembantu Wilayah I
- Inspektur Pembantu Wilayah II
- Inspektur Pembantu Wilayah III
- Inspektur Pembantu Wilayah IV
- Kelompok Jabatan Fungsional ( Auditor / P2UPD)
C. Aspek Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
1. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta misi yang diemban,
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah berusaha melaksanakan
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dalam rangka
peningkatan pembinaan sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat
diminimalisasi / dicegah sedini mungkin melalui pemeriksaan reguler
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
42
dan pemeriksaan kasus / khusus atas dasar pengaduan yang berasal
dari masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
Memasuki era otonomi daerah, masalah kasus kepegawaian
semakin meningkat yang memerlukan penanganan serius dari
pemerintah daerah. Yang sangat menonjol saat ini adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
komposisi keadaan 31 Desember 2019 sebanyak 46 orang.
D. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan
Terdapat 2 ( dua ) hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:
1. Tenaga pengawas / pemeriksa belum cukup kuantitas maupun kualitas.
Secara kuantitas, jumlah tenaga pengawas / pemeriksa sangat terbatas
jika dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan yang ada.
2. Kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
pengawasan mengingat cakupan objek pemeriksaan yang begitu luas dan
tersebar diseluruh Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama transportasi.
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
43
BAB VII
PENUTUP
Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaaan
Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap
Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan
tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.
Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada
akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan.
Sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi
Pengunaan Anggaran sebagai berikut :
Realisasi Pengunaan adalah :
Total realisasi belanja Inspektorat Kab.Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp. 8.375.900.408,00. Jumlah tersebut mencapai 92,94 % dari anggaran
yang telah ditetapkan yaitu Rp. 9.011.687.675,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Jenis Belanja Anggaran Realisasi
Rp Rp %
Belanja 9.011.687.675,00 8.375.900.408,00 92,94
Belanja Operasi 8.453.560.735,00 7.850.142.558,00 92,86
Belanja Pegawai 4.379.821.115,00 4.321.269.509,00 98,66
Belanja Barang dan Jasa 4.073.739.620,00 3.528.873.049,00 86,62
Belanja Modal 558.126.940,00 525.757.850,00 94.20
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin
534.126.940,00 501.757.850,00 93,94
- Belanja Modal; Gedung dan Bangunan
24.000.000,00 24.000.000,00 100,00
Jumlah 9.011.687.675,00 8.375.900.408,00 92,94
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
44
Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program
dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana
dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan
pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan
proses pencairan dana APBD.
LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. LIMA PULUH KOTA TA. 2019
45
- Meja tulis Rp. 80.000,00
- Meja tulis Rp. 80.000,00
- Meja tulis Rp. 150.000,00
- Meja kecil Rp. 100.000,00
- Kursi Busa Rp. 150.000,00
- Chose Boak Rp. 150.000,00
- Kaca/Karpet Rp. 355.000,00,-
- Kaca/Karpet Rp. 1.300.000,00,-
- Kaca Hias Rp. 300.000,00,-
- Papan Nama Instansi Rp. 146.000,00,-
- Kursi Putar Rp. 3.960.000,00,-