Perubahan Dalam Organisasi

Internasional: Liga Bangsa-Bangsa

Menuju Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tugas Akhir Mata Kuliah Organisasi Internasional Tahun 2012

Department Hubungan Internasional

Universitas Airlangga

Perubahan merupakan salah satu dinamika dan topik pembahasan

yang tidak dapat dipisahkan dari studi Organisasi Internasional. Hal ini

berkaitan dengan kenyataan bahwa organisasi internasional terus

mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Demikian

halnya yang terjadi pada Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap tidak

berhasil melaksanakan tugasnya serta mewujudkan tujuannya sebagai

organisasi perdamaian dan keamanan dunia. LBB yang dibentuk pada

masa inter-war pada akhir Perang Dunia I lantas bertransformasi

menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memegang peranan penting

sebagai organisasi inter-governmental dunia pasca Perang Dunia II

hingga saat ini. PBB sendiri memiliki tujuan dan kepentingan yang

serupa dengan LBB yakni menjaga perdamaian dan keamanan dunia

melalui kooperasi dan integrasi negara-bangsa. Berbagai pertanyaan

muncul seiring perkembangan dan perubahan dalam dua organisasi

tersebut, diantaranya adalah mengapa LBB dibubarkan sementara PBB

masih memainkan berbagai peran penting dalam hubungan internasional

hingga saat ini? Apa yang begitu berbeda diantara keduanya yang

menyebabkan kedua organisasi tersebut memiliki perbedaan

eksistensial? Paper ini akan membahas lebih mendalam mengenai

perubahan dalam organisasi internasional khususnya dalam kasus

1

perkembangan dan transformasi LBB menjadi PBB serta stuktur kedua

organisasi tersebut.

Teori Hubungan Internasional dalam Organisasi

Internasional

Kooperasi, integasi dan interdependensi merupakan tiga konsep

penting dalam mempelajari Organisasi Internasional. Konsep-konsep

tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang melatarbelakangi

pembentukan organisasi inter-governmental seperti LBB dan PBB,

dimana anggotanya adalah negara yang berdaulat. Dalam paper ini,

penulis akan menggunakan dua perspektif Hubungan Internasional

dalam melihat perkembangan LBB dan PBB, yakni liberalisme dan

neorealisme. Perspektif liberalisme akan dipergunakan sebagai dasar

analisis perkembangan LBB sementara perspektif neorealisme akan

dipergunakan dalam menganalisa perkembangan PBB.

Pembentukan LBB pada tahun 1919 sangat dipengaruhi oleh

pemikiran kaum liberal mengenai democratic peace. Pemikiran tersebut

diungkapkan oleh Immanuel Kant1 yang menyatakan bahwa perang

merupakan hal yang tidak pernah terpikirkan dalam hubungan negara-

negara liberal yang demokratis. Wendt2 kemudian memberikan contoh

bahwa perang antara Amerika Serikat dan Kanada merupakan sebuah

hal yang tidak dapat dibayangkan, hal tersebut bukan karena konstitusi

mereka namun karena mereka adalah teman. Pemikiran mengenai

perilaku kooperatif tersebut menginspirasi Woodrow Wilson dalam

menggagas solusi pasca perang.

Woodrow menjelaskan bahwa pembentukan organisasi

internasional merupakan hal yang penting untuk menjaga perdamaian.

Terlebih dalam lingkungan yang anarki3. Wilson yang merupakan

Presiden Amerika Serikat pada masa tersebut kemudian menggagas 14

poin penting akan pembentukan organisasi bangsa-bangsa yang ia

1 Dunne, Tim. 2005. “Liberalism”, dalam John Baylis and Steve Smith The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Third Edition). New York: Oxford University Press. Hal. 185-2012 Ibid.3 Ibid. Hal. 2

2

tujukan pada kongres Amerika Serikat pada bulan Januari 1918.

Pemikiran Wilson ini juga memiliki kemiripan akan penjelasan Kant

mengenai keadaan Perpetual Peace. Dimana ia mengajukan

pembentukan sebuah liga kedamaian yang disebut dengan pacific

federation.

“Each nation for the sake of its own security can and ought to demand of the

others that they should enter along with it into a constitution, similar to a

civil one, within which the rights of each could be secured… but peace can

never be inaugurated nor secured without a general agreement between the

nations; thus a particular kind of league, which we will call a pacific

federation is required… it can be shown that this idea of federalism,

extending gradually to encompass all states and thus leading to a perpetual

peace, is practicable and has objective reality. (Kant 1991: 102-5).4

Dapat dikatakan bahwa berbagai pemikiran akan pembentukan

Liga Kedamaian inilah yang menjadi dasar pembentukan LBB. Collective

Security merupakan salah satu konsep yang diajukan oleh Wilson sebagai

sistem kinerja utama LBB. Bahwa liga keamanan tersebut idealnya

memiliki kekuatan militer untuk melawan agresi dan memiliki dominasi

atas kehendaknya, berbeda dengan konsep aliansi yang berfokus pada

penggabungan kekuatan untuk merespon ancaman dari luar5.

Liberalisme juga mempengaruhi pembentukan LBB melalui konsep

integrasi dan interdependensi.

Integrasi sendiri dapat dijelaskan sebagai sebuah proses

pembangunan closer-union antar negara dalam lingkup regional maupun

internasional, Mitrany menjelaskan bahwa proses ini umumnya didahului

dengan apa yang disebut ramifikasi atau proses penyelesaian masalah

teknikal melalui kooperasi. Sementara interdependensi merupakan

kondisi dimana seorang aktor mendapatkan pengaruh atau dampak dari

keputusan aktor lainnya6. Konsep-konsep liberalisme inilah yang

mendasari usulan dan kinerja dari LBB sebagai organisasi internasional

terbesar pertama pasca perang dunia. Penjelasaan mengenai kinerja dan

4 Ibid. Hal 25 Ibid. Hal 26 Ibid. Hal 2

3

struktur LBB yang berkaitan dengan teori liberalis sendiri akan

dijelaskan lebih lanjut dalam sub-judul selanjutnya.

Di sisi lain, transformasi LBB menuju PBB merupakan suatu hal

yang dipertanyakan terkait teori kerjasama dalam kooperasi kaum

liberal. Ketika perang dunia II dimulai oleh Jerman, Italia dan Jepang

yang sebelumnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari LBB, LBB

dianggap gagal dalam mencapai tujuannya. LBB kemudian berada dalam

masa tidak aktif, dimana para pemimpin negara mulai

memperbincangkan wacana pembentukan organisasi yang menggantikan

LBB. PBB kemudian terbentuk pada tahun 1945 ketika perang dunia II

diakhiri dengan kemenangan kelompok sekutu. Kemenangan ini

membawa pengaruh besar terhadap struktur dan operasi PBB yang

menggunakan basis Dewan Keamanan denggan veto power, suatu hal

yang membedakannya dengan LBB.

Penulis akan menganalisa sistem PBB ini melalui perspektif

neorealisme. Pandangan neorealisme sendiri memiliki perbedaan dengan

pandangan realisme yang menitikberatkan kedaulatan negara sebagai

pusat dari tindakan negara dalam kondisi dunia yang anarkis. Pandangan

neorealisme dipopulerkan oleh Kenneth Waltz yang menjelaskan bahwa

institusi yang diikuti oleh negara-negara merupakan sebuah hal yang

penting sebagai upaya penjagaan keamanan negara. Bahwa power dan

interaction merupakan hal yang harus dipertimbangkan negara dalam

sebuah struktur internasional. Neorealisme menjelaskan bahwa distribusi

kekuatan dan kepentingan negara akan mempengaruhi perilaku negara7,

oleh karenanya neorealisme memperkenalkan konsep-konsep seperti

balance of power dan hegemonic stability.

Neorealisme memiliki kedekatan dengan neoliberalisme. Keduanya

mendukung pembentukan institusi bersama negara-negara dalam sistem

internasional. Perbedaan keduanya berpusat pada inti kerjasama

tersebut. Neorealisme menekankan bahwa kerjasama negara

dilatarbelakangi oleh keinginan untuk survive dan menjaga kekuatannya,

7 Dunne, Tim & Schimdt, Brian C. 2005. “Realism”, dalam John Baylis and Steve Smith The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Third Edition). New York: Oxford University Press. Hal. 162-181

4

sementara kaum neoliberalis mendasarkan kerjasama internasional

sebagai bentuk dukungan dan promosi bahwa kooperasi bukan

merupakan hal yang tidak mungkin terjadi dalam sistem dunia yang

anarki8. PBB memiliki perbedaan dengan LBB dimana terdapat negara-

negara besar yang menjadi induk dari segala keputusan mengenai

bidang keamanan dan perdamaian dunia. Induk tersebut yakni negara-

negara pemenang perang dunia II.

Amerika Serikat, Rusia, Inggris dan Perancis merupakan negara

pemenang perang dunia II dan sekaligus merupakan negara pemilik veto

power. Hal ini sesuai dengan penjelasan Waltz yang menjelaskan bahwa

efektifitas dari keadaan sistem internasional dan kesuksesan institusi

internasional tidak sebatas terjadi hanya karena kooperasi negara-negara

akan ketergantungan, namun juga karena adanya negara yang

mempunyai major power yang mendukung keberlangsungan interaksi

tersebut9. Pernyataan ini berbeda dengan argumentasi neoliberal yang

menyatakan bahwa kooperasi dapat terjadi secara efektif hanya karena

kondisi global yang mendukung untuk melakukan kerjasama dalam

bidang ekonomi dan lingkungan10. Dalam penjelasan akan struktur dan

organisasi PBB selanjutnya, akan terlihat bagaimana penjelasan kaum

neorealis berkontribusi dalam membuat PBB tetap berjalan hingga saat

ini, tidak seperti LBB yang gagal dan digantikan dengan PBB.

Liga Bangsa-Bangsa: Struktur dan Organisasi

Liga Bangsa-bangsa yang terbentuk pada tahun 1919 memiliki

dasar acuan dan prinsip utama yang tertuang dalam The League of

Nations Convenant yang mengatur segala isi dan kinerja organisasi

tersebut. Dalam Covenant tersebut disebutkan bahwa, LBB memiliki

seorang Secretary-General yang bertugas sebagai pemimpin sidang yang

juga dimandatkan dalam mengatur, memutuskan serta mempublikasikan

hasil sidang kedalam berita tertulis. LBB memiliki struktur organisasi

8 Lamy, Steven L. 2005. “Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism” dalam John Baylis and Steve Smith The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Third Edition). New York: Oxford University Press. Hal. 205-2249 Ibid. Hal. 410 Ibid. Hal. 4

5

yang terdiri dari beberapa komisi dan komite diantaranya adalah the

Permanent Mandates Commission, the Committee of enquiry for

European Union, the Financial Committee, the Economic Committee, the

Committee on Arbitration and Security dan the Permanent Central

Opium Board. LBB telah menghasilkan setidaknya 169 hasil sidang yang

dipublikasikan terhitung tahun 1922 hingga tahun 193811.

Dalam tulisannya, A. Walter Dorn mencoba menjelaskan isi dari

Covenant tersebut terkait struktur didalam LBB. Dorn menjelaskan

bahwa terdapat beberapa subjek yang ada di dalam convenant. Preamble

yang termasuk bagian dari subject menjelaskan secara garis besar

mengenai LBB, tujuan dan prinsip utama LBB dalam menjalankan

organisasinya. Beberapa subject setelahnya mengatur keanggotaan

negara, organ didalam LBB, serta berbagai concerns LBB yang

dispesifikasikan kedalam beberapa subjek yang berkaitan dengan upaya

penjagaan keamanan dan perdamaian dunia seperti Arms Reduction,

Dispute Settlement, hingga Courts of Justice12.

Negara yang termasuk kedalam keanggotaan LBB adalah negara

yang menandatangani convenant LBB pada awal terbentuknya LBB.

Namun keanggotaan tambahan dapat disetujui ketika telah melalui 2/3

quorum voting dalam Majelis. Secretary-General LBB akan dipilih dari

perwakilan anggota LBB yang menandatangani convenant. LBB memiliki

dua komisi besar didalam organisasinya yakni dewan dan majelis.

Council atau dewan beranggotakan satu orang perwakilan negara

anggota LBB dan memiliki satu vote. Semetara majelis dihadiri oleh

setiap anggota negara LBB dengan maksimal tiga orang representasi

setiap negara, walaupun demikian representasi tersebut tetap

mempunyai satu vote saja13.

Persamaan antara majelis dengan dewan inilah kemudian yang

menyebabkan ketidakefektifan LBB dalam menyelesaikan berbagai

11 Anon. 2012. “The League of Nations (Geneva) Collection 1920-1945”, dalam International Institutes of Social History. Hal 1. Artikel dapat ditemukan dalam laman http://www.iisg.nl/archives/pdf/10758520.pdf [diakses pada tanggal 3 Oktober 2012]12 Dorn, A. Walter. 2008. “The League of Covenant and UN Charter: A Side by Side Comparison”, dalam Royal Military College of Canada. Hal. 6-913 Ibid.

6

kasus. Hal inilah yang coba diungkapkan oleh Taylor Paul dan Devon

Curtis yang menuliskan sejarah LBB dan PBB dalam tulisannya. Paul dan

Curtis berpendapat bahwa sebagai komite eksekutif, majelis dan dewan

tidak efektif karena dihadiri oleh seluruh anggota LBB dan keputusan

yang dihasilkan haruslah keputusan yang unanimous atau disepakati oleh

seluruhnya dengan satu suara. Paul dan Curtis kemudian

mengungkapkan bahwa pembagian tanggung jawab diantara dua komite

besar di LBB ini juga tidak jelas. Hal ini membuat kinerja dan keefektifan

LBB dipertanyakan14.

Paul dan Curtis kemudian mengungkapkan alasan lainnya dibalik

keruntuhan LBB. Salah satu alasan lainnya adalah bahwa setiap

keputusan yang diformasikan oleh majelis dan dewan bersifat

recommendation, yang berarti tidak ada ikatan terhadap keputusan itu.

Hal tersebut menurut Paul dan Curtis berbahaya mengingat tujuan awal

LBB adalah menjaga perdamaian. Banyak negara yang dapat saja

menolak dan tidak mendapatkan sanksi apabila tidak menyepakati hasil

sidang, tidak ada mekanisme yang mengatur hal tersebut dalam LBB.

Dan alasan terakhir keruntuhan LBB adalah ketika Amerika Serikat

sebagai negara superpower tidak masuk ke dalam LBB itu sendiri15.

Sehingga liga tersebut seolah-olah hanya berupa perkumpulan

negara-negara yang dapat saja mengingkari kooperasinya karena tidak

ada kekuatan yang mampu mengontrol kinerja liga. Hal ini didukung

melalui fakta mengenai awal dimulainya perang dunia II, protes China

akan penyerangan Jepang kepada Manchuria tidak mendapatkan

tanggapan oleh LBB dan berujung pada keluarnya Jepang dari LBB pada

tanggal 27 Maret 193316. Disusul kemudian oleh pengunduran diri

Jerman pada 14 Oktober 1933 dan keluarnya Italia dari LBB pada 11

Desember 193717. Ketika negara tersebut dikenal sebagai kelompok

14 Taylor, Paul & Curtis, Devon. 2005. “The United Nations”, dalam John Baylis and Steve Smith The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Third Edition). New York: Oxford University Press. Hal. 405-424.15 Ibid. Hal. 616 Carruthers, Susan L. 2005. “International History 1900-1945”, dalam John Baylis and Steve Smith The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Third Edition). New York: Oxford University Press. Hal. 63-91.17 Ibid.

7

poros dan kelompok yang memulai berbagai agresi yang memulai perang

dunia II.

Perserikatan Bangsa-Bangsa: Struktur dan Organisasi

Ketika mengalami kegagalan karena meletusnya perang dunia II,

LBB kemudian berada pada kondisi tidak aktif. Hingga pada tahun 1945

setelah perang dunia II berakhir, LBB dibubarkan dan bertransformasi

menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB sendiri memiliki tujuan yang

sama dengan LBB namun berada dalam formasi dan kemasan yang

berbeda. United Nations terbentuk tepatnya pada tanggal 24 Oktober

1945 dengan 51 negara sebagai anggota pertamanya. Selaiknya LBB

yang memiliki The League of Nations Covenant, PBB memiliki UN

Charter yang dibentuk oleh negara-negara former PBB selama perang

dunia II sebagai fondasi dan prinsip dasar kinerja dari organisasi ini18.

Paul Taylor dan Devon Curtis menjelaskan bahwa setidaknya

terdapat 4 tujuan PBB yang tercantum di dalam UN Charter. Pertama

adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional,

membangun hubungan yang harmonis antar negara, menyelesaikan

permasalahan internasional secara kooperatif serta menghargai hak-hak

asasi manusia, serta menjadi pusat harmonisasi aksi negara-negara di

dunia19. Perbedaan mendasar antara LBB dan PBB dapat dilihat dalam

perbedaan komite kedua organisasi internasional tersebut. LBB hanya

memiliki majelis umum dan dewan yang memiliki kekuatan yang sama

dengan jumlah member state dan vote yang sama. Menurut Paul dan

Curtis hal inilah yang menjadi dasar perubahan PBB dimana PBB

menyadari bahwa kekuatan yang lebih prerogatif di dalam badan dunia

ini. Aplikasi ini kemudian selaras dengan pemikiran kaum neorealis akan

kooperasi dan institusi internasional. Bahwa kekuatan dan negara masih

menjadi aspek utama dalam hubungan internasional.

Security Council adalah badan PBB yang tidak dimiliki oleh LBB.

Dewan khusus ini memiliki hak prerogatif dan dimandatkan secara

18 Ibid. Hal. 619 Ibid. Hal. 6

8

khusus dalam pengambilan keputusan terkait isu perdamaian dan

keamanan internasional. Pada mulanya dewan keamanan memiliki 11

anggota dengan 5 negara permanen dan 6 negara non-permanen.

Namun, pada tahun 1965 keanggotaan dewan keamanan ditambahkan

hingga 15 negara dengan 5 negara permanen dan 10 negara non-

permanen20. Hak veto merupakan salah satu keistimewaan Negara

Permanent-5 dalam Security Council PBB, dimana “the five permanent

members of the security council were seen as the major powers when the

UN was founded, and they were granted a veto on the view that if big

powers were not given a privileged position, the UN would not work.”21

Memiliki kemiripan dengan majelis dalam LBB, PBB memiliki

General Assembly atau majelis umum yang beranggotakan seluruh

member-state PBB yang diikuti oleh 191 negara dunia hingga tahun

2003. Dalam website resmi PBB yang diakses pada tahun 2012, jumlah

member-state PBB bertambah sebanyak 193 negara dengan masuknya

Montenegro pada tahun 2006 dan South Sudan pada tahun 201122. GA

PBB memberikan satu vote untuk masing-masing negara dan mengambil

keputusan mengenai perdamaian, pengesahan anggota baru dan budget

UN dengan sistem quorum yakni 2/3 majority. Sistem simple majority

juga dipergunakan dalam keputusan non-substansial, sementara sistem

consensus mulai sering dipergunakan dalam berbagai pertemuan PBB23.

Paul dan Curtis juga menyatakan bahwa GA hanya mampu memberikan

rekomendasi hasil sidang yang tidak mengikat, kecuali GA fifth

committee yang mendiskusikan budget UN, memiliki hasil yang

mengikat.

PBB memiliki markas besar yang bertempat di New York, dengan

UN offices yang bertempat di Geneva, Vienna, dan kota-kota lainnya di

dunia. PBB sama dengan LBB memiliki seorang Secretary-General yang

memiliki peran sebagai pemimpin sidang dan pengambil keputusan

dalam mencetak berita terkait PBB. Terhitung sejak tahun 2007, Ban Ki-

20 Ibid. Hal. 621 Ibid. Hal. 622 Member-States: Growth in United Nations Membership, 1945-Present. 2012. Ditemukan dalam laman http://www.un.org/en/members/growth.shtml#2000 [diakses pada tanggal 10 Oktober 2012]23 Ibid. Hal. 6

9

moon yang berasal dari Korea Selatan medapatkan mandate sebagai

Sekjen PBB ke-8 dan secara unanimous terpilih kembali untuk menjadi

sekjen PBB pada tahun 201124. Selain dewan keamanan dan majelis

umum, PBB memiliki beberapa komite lainnya seperti the Economic and

Social Committee (ECOSOC) dan berbagai sub-body serta agency yang

menangani isu-isu khusus seperti UNICEF, UNESCO, WHO, ILO dan lain

sebagainya25. Sub-khusus dibawah PBB ini juga menjadi salah satu

pembeda dari LBB dan PBB, dimana PBB memiliki perkembangan yang

lebih spesifik dan berpengaruh dalam berbagai isu internasional

disamping isu utamanya yakni isu keamanan dan perdamaian dunia.

Kesimpulan: Perkembangan dalam Organisasi

Keamanan Dunia LBB Menuju PBB

Perubahan dalam LBB menuju PBB, dapat disimpulkan bermula

dari kegagalan LBB dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi

keamanan dan perdamaian dunia. Absennya kekuatan yang mampu

mendukung eksistensi organisasi internasional seperti teori kaum

neorealis merupakan salah satu penyebab dari kegagalan. Demikian

halnya dalam struktur organisasi. LBB yang beroperasi melalui ide

collective security kaum liberal, tidak berhasil karena tidak adanya

sumber daya militeristik yang mampu menganggapi protes dan peristiwa

menyangkut agresi dan penyerangan negara. Sehingga dapat dikatakan

bahwa LBB tidak berhasil memberikan perlindungan serta bantuan

terkait kasus keamanan pada saat itu. Salah satunya dapat dilihat melalui

penjelasan C.G. Fenwick bahwa;

“The success of the Italian campaign in Ethiopia in the face of public

condemnation of Italy by the League of Nations as an aggressor, and in

spite of economic sanctions applied by the League, limited as they were,

has led to a quite general reaction on the part of public opinion in United

States to the League as being a “failure”. On the part of those who believe

in the principle of collective security as applied to international relations,

24 Secretary-General Ban Ki-Moon: Biography. 2012. Ditemukan dalam laman http://www.un.org/sg/ biography.shtml [diakses pada tanggal 10 Oktober 2012]25 Ibid. Hal. 6

10

the confession of the failure of the league has been naturally a regretful

one.26” (Fenwick. 1956: 306)

Alasan kegagalan LBB tersebut sesuai dengan penjelasan Citra

Hennida akan tiga faktor yang melatarbelakangi pembubaran suatu

organisasi internasional secara umum yakni; (1) tidak mampunya suatu

organisasi internasional dalam mengakomodasi kepentingan anggota; (2)

tidak mampunya suatu organisasi internasional dalam mencapai tujuan;

dan (3) struktur organisasi yang tidak jelas27. Alasan pertama dapat

dijelaskan melalui keluarnya negara-negara dan protes yang tidak

kunjung mendapatkan respondari dari PBB akan agresi dan perang,

aspek kedua dijelaskan melalui kegagalan aspek teoritis kaum liberal

akan perdamaian abadi dalam LBB, serta yang terakhir bahwa LBB

secara struktur tidak memiliki kekuatan yang mampu mendominasi dan

memiliki legitimasi seperti pada dewan keamanan PBB. Sehingga melalui

alasan ketika, aspek collective security LBB gagal berjalan.

Kegagalan ini kemudian diperbaiki oleh PBB yang memiliki sistem

organisasi yang berbeda walaupun memiliki kesamaan dalam tujuan akan

perdamaian dunia. Penulis berpendapat bahwa perbedaan sistem inilah

yang menyebabkan perbedaan eksistensial diantara kedua. Walaupun

dalam aspek tujuan PBB dapat dikatakan juga belum berhasil

menyelenggarakan keamanan dan perdamaian dunia tanpa perang

(karena masih adanya peperangan dan persengketaan seperti pada kasus

Israel-Palestina), namun sistem dewan keamanan dalam PBB dapat

dikatakan berfungsi sesuai dengan aspek collective security. Veto yang

dimiliki negara-negara pemenang perang dunia membuat PBB mampu

bergerak dalam aspek militeristik, seperti intervensi yang dilakukan PBB

dalam menjaga hak asasi manusia dan pengiriman pasukan perdamaian

yang menjaga daerah-daerah konflik, mampu menimbulkan aspek

assistance dan perlindungan yang tidak dapat diberikan LBB. Walaupun

di lain sisi hal terkait intervensi PBB masih menjadi topik perdebatan

26 Fenwick, C. G. Fenwick. 1936. “The "Failure" of the League of Nations” dalam, The American Journal of International Law Vol. 30, No. 3 (Jul., 1936), pp. 506-509. American Society of International Law. Artikel dapat ditemukan dalam laman http://www.jstor.org/stable/2191024 [diakses pada tanggal 5 Januari 2013]27 Hennida, Citra. 2012. Berdasarkan penjelasan di kelas Organisasi Internasional (28 September 2012) mengenai “LBB dan PBB”.

11

yang hangat, menurut pendapat penulis aspek-aspek terkait kekuatan

permanent 5 merupakan pembeda utama LBB dan PBB dalam

implementasinya. Permanent 5 secara tidak langsung mengontrol dan

menjadi pusat dari kinerja PBB. Sehingga PBB berjalan dan terus

berkembang dalam isu-isu spesifik terkait kemanusiaan hingga saat ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegagalan LBB tidak hanya

meliputi aspek teoritis semata seperti tujuan dan latar belakang liberal

yang dimilikinya, namun juga kepada aspek implementatif yakni

kepentingan anggota dan sistem serta struktur organisasi yang kacau.

Kegagalan tersebut diperbaiki dalam pembentukan PBB, sehingga

terlepas dari aspek dan penjelasan mendalam akan efektifitas PBB, PBB

sendiri telah sukses dalam perkembangannya dan menjaga eksistensinya

sebagai organisasi internasional intra-governmental hingga saat ini.

Daftar Pustaka

Buku Cetak

Carruthers, Susan L. 2005. “International History 1900-1945”, dalam

John Baylis and Steve Smith The Globalization of World Politics: An

Introduction to International Relations (Third Edition). New York:

Oxford University Press. Hal. 63-91.

Dorn, A. Walter. 2008. “The League of Covenant and UN Charter: A Side

by Side Comparison”, dalam Royal Military College of Canada. Hal.

6-9

Dunne, Tim. 2005. “Liberalism”, dalam John Baylis and Steve Smith The

Globalization of World Politics: An Introduction to International

Relations (Third Edition). New York: Oxford University Press. Hal.

185-201

Dunne, Tim & Schimdt, Brian C. 2005. “Realism”, dalam John Baylis and

Steve Smith The Globalization of World Politics: An Introduction to

International Relations (Third Edition). New York: Oxford University

Press. Hal. 162-181

Lamy, Steven L. 2005. “Contemporary Mainstream Approaches: Neo-

realism and Neo-liberalism” dalam John Baylis and Steve Smith The

12

Globalization of World Politics: An Introduction to International

Relations (Third Edition). New York: Oxford University Press. Hal.

205-224

Taylor, Paul & Curtis, Devon. 2005. “The United Nations”, dalam John

Baylis and Steve Smith The Globalization of World Politics: An

Introduction to International Relations (Third Edition). New York:

Oxford University Press. Hal. 405-424.

Artikel Online

Anon. 2012. “The League of Nations (Geneva) Collection 1920-1945”,

dalam International Institutes of Social History. Hal 1. Artikel dapat

ditemukan dalam laman

http://www.iisg.nl/archives/pdf/10758520.pdf [diakses pada tanggal

3 Oktober 2012]

Fenwick, C. G. Fenwick. 1936. “The "Failure" of the League of Nations”

dalam, The American Journal of International Law Vol. 30, No. 3

(Jul., 1936), pp. 506-509. American Society of International Law.

Artikel dapat ditemukan dalam laman

http://www.jstor.org/stable/2191024 [diakses pada tanggal 5 Januari

2013]

Website Resmi

Member-States: Growth in United Nations Membership, 1945-Present.

2012. Ditemukan dalam laman

http://www.un.org/en/members/growth.shtml#2000 [diakses pada

tanggal 10 Oktober 2012]

Secretary-General Ban Ki-Moon: Biography. 2012. Ditemukan dalam

laman http://www.un.org/sg/ biography.shtml [diakses pada tanggal

10 Oktober 2012]

Lecturing Kelas

Hennida, Citra. 2012. Berdasarkan penjelasan di kelas Organisasi

Internasional (28 September 2012) mengenai “LBB dan PBB”.

13