Tanggung Jawab Komisaris dan DireksiKasus : PT Askrindo

Farisan WanaputraMiranti

Novita Wardhani

Sistem One-tier Board dan Two-tier Board (OECD Pricipal, Prinsip 6)

• One-tier Board• Fungsi pengelolaan dan pengawasan digabung• Direktur eksekutif dan non-eksekutif• Dianut oleh USA, Inggris, Kanada, Australia• Kelebihan:

• Komunikasi yang baik antar dewan• Keputusan lebih cepat• Akses informasi perusahaan cepat

• Kekurangan :• Fungsi pengawasan kurang jelas• Sangat terpusat, begantung kepada CEO

Sistem One-tier Board dan Two-tier Board (OECD Pricipal, Prinsip 6)

• Two-tier Board• Fungsi pengelola dan pengawasan dipisah• Dewan direksi dan dewan komisaris• Dianut oleh sebagian besar Eropa dan Asia• Kelebihan :

• Tiap fungsi dijalankan secara maksimal• Fungsi pengawasan maksimal• Independensi

• Kelemahan:• Komunikasi komisaris dan direksi lemah• Info perusahaan tdk langsung, komisaris dapat info dari direksi• Komisaris bersifat pasif

Direksi dan Komisaris(PBI 8/4/2006), (UU No 40 tahun 2007)

Perbedaan:• Tugas Direksi fungsi pengelolaan, kepengurusan• Tugas Komisaris fungsi pengawasan (GCG)

Kesamaan:• Sama-sama bertanggung jawab atas kerugian yang dialami

perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan.

• Diangkat berdasarkan RUPS

Direksi KomisarisDefinisi Dewan yang mengelola

dan mengurus opersional perusahaan

Dewan yang mengawasi jalannya GCG dan sebagai penasihat direksi

Organ Direktur keuangan, operasioanal, teknologi,umum dll

Dewan komisaris termasuk komisaris independen

Dibantu oleh Sekretaris perusahaan Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dll

Apabila terjadi kerugian dan dinyatakan lalai dalam tugas

Bertanggung Jawab dan berlaku secara tanggung renteng

Bertanggung Jawab dan berlaku secara tanggung renteng

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian

RUPS RUPS

Jumlah Minimal 3 orang dipimpin oleh presidir/dirut

Minimal 3 orang dipimpin oleh presiden komisaris/korut

Persyaratan Anggota Direksi dan Komisaris

(Peraturan Bapepam-lk Nomor Ix.I.6 )

1. Persyaratan Anggota Direksi dan Komisaris:• mempunyai akhlak dan moral yang baik• mampu melaksanakan perbuatan hukum• tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi

atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

• tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

2. Anggota direksi dan atau komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

Tugas dan Kewajiban DireksiUU no 40 tahun 2007

Tugas Direksi :

1. Bertanggung jawab menjalankan tugas kepengurusan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak

2. Wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Menjunjung tinggi kepentingan dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan

4. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan secara amanah dan transparan

5. Menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi

Tugas dan Kewajiban DireksiUU no 40 tahun 2007

Kewajiban Direksi :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi, dan menyelenggarakan pembukuan Perseroan.

3. Menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung jawaban tahunan) untuk RUPS.

4. Memberikan keterangan kepada RUPS mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan perseroan.

5. Menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap perlu (termasuk melakukan pemanggilan dan lain-lain).

6. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan.

7. Menyiapkan rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk diajukan kepada RUPS.

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

UU no 40 tahun 2007

Tugas1. Pelaksanaan rapat secara berkala

satu bulan sekali2. Pemberian nasihat, tanggapan

dan/atau persetujuan secara tepat waktu dan berdasarkan pertimbangan yang memadai

3. Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki Komisaris. Contohnya Komite Audit, Komite Nominasi dll.

4. Mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance

Kewajiban1. Mengawasi kebijakan Direksi

dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi

2. Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan

3. Melapor kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya beserta keluarganya.

Komisaris Independen(Bapepam-LK IX.1.5)

Definisi :Adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Persyaratan :

1. Berasal dari luar emiten2. Tidak punya saham langsung/tidak

langsung di emiten3. Tidak punya hubungan afiliasi dgn emiten

dan internalnya4. Tidak punya hubungan usaha

langsung/tidak langsung5. Jumlah paling kurang 30% dari dewan

komisaris 6. Dipilih melalui RUPS

Peran Komisaris Independen

1. Menciptakan iklim usaha yang objektif dan fairness untuk semua kepentingan

2. Menciptakan fungsi pengawasan yang lebih efektif untuk mendorong peran komisaris lainnya

Komite Audit(PBI 8/4/2006)

Adalah komite yang melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.Tugas : Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap• pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern• kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar

audit yang berlaku• kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku• pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja

Audit Intern, akuntan• publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan

rekomendasi kepada dewan Komisaris

Komite Nominasi(PBI 8/4/2006)

Tugas :• menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai

sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

• memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

• memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada dewan Komisaris

Pembahasan KasusPT. Askrindo (Persero)

Kronologi

Awal mula dari kasus ini adalah ketika empat perusahaan, yaitu PT Tranka Kabel, PT Vitron, PT Indowan, dan PT Multimegah tidak mampu membayar pinjamannya kepada Bank Mandiri sebesar US$ 50,78 juta. Pada saat itu Askrindo sebagai penjamin dari letter of credit tersebut mengharuskan Bank Mandiri mencairkan deposito PT. Askrindo yang merupakan salah satu jaminan atas kredit tsb. Askrindo merasa akan mengalami kerugian besar apabila harus membayar keseluruhan klaim tsb, sehingga ia mencari cara lain. Yang ia lakukan justru meminjamkan sejumlah dana kepada PT. Tranka untuk dibayarkan kepada Bank Mandiri agar bank tidak menagih klaimnya ke PT. Askrindo dan untuk operasi perusahaan agar dpt berjalan lagi. Namun Tranka masih tidak mampu membayar ke bank. PT. Askrindo ternyata dilarang untuk memberikan bantuan kepada nasabahnya oleh BPK, PT. Askrindo kemudian mencari cara lain dengan menggunakan jasa Investasi sebagai kedok pemberian bantuan tersebut, melalui PT. JI dll , dana kembali dikucurkan ke nasabah bermaslah tsb melalui KPD, Repo, Reksadana dan Obligasi. Setelah dilakukan investigasi oleh Bapepam, KPD dan Repo sudah jelas dilarang dan Reksadana dan Obligasi tersebut ternyata fiktif. Dan dana yang dikucurkan juga ternyata disalah gunakan oleh oknum2 PT. Tranka. Atas berbagai kesalahan tersebut diduga telah terjadi praktek korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara dan pada akhirnya Direksi PT. Askrindo dan PT. Tranka, manajer investasi dan pelaku lain dijatuhi hukuman penjara dan denda.

Skema Kronologi

PT. Askrindo menjamin kredit

PT. Tranka dll kepada Bank

Mandiri dengan deposito Askrindo

sbg salah satu jaminan

Tranka dll gagal bayar

Mandiri cairkan deposito Askrindo

& tagih klaim

Askrindo membeli MTN Tranka dan

memberi pinajaman dana

Askrindo hindari bayar klaim

Kerjasama dg Perusahaan

Investasi beli surat berharga

Tranka dll ( Repo, KPD, Obligasi

Reksadan)

Tranka masih gagal bayar & Dilarang BPK memberikan pinjaman

Diketahui oleh Bapepam melakukan investasi terlarang dan dilakukan investigasi

Askrindo membeli PN Tranka dan memberi dana

talangan

Tranka masih gagal bayar kredit

Bapepam mengindikasi

adanya praktek korupsi dan money

laundy yang dilakukan

Askrindo,Tranka dan manajer

investasi

Terdapat 7 (tujuh) orang terdakwa,

terdiri dari 2 direksi Askrindo, 1 direksi Tranka dan

4 manajer investasi

Pelanggaran yang dilakukan terkait OECD Principal, Prinsip

ke-61. Point A, duty of care and loyality jelas telah dilanggar karena PT. Askrindo

memberikan pinjaman pada perusahaan yang bermasalah dan bertindak melanggar hukum dengan melakukan investasi yang dilarang.

2. Point B, bersikap adil terhadap seluruh shareholder jelas telah dilanggar karena keputusan tersebut tidak diambil berdasarkan RUPS.

3. Point C, standar etik yang tinggi jelas telah dilanggar karena PT. Askrindo telah melakukan kebohongan pada perusahaan investasi mengenai kualitas nasabahnya.

4. Point D, pengawasan oleh dewan komisaris tidak dilakukan karena kecurangan telah dilakukan selama beberapa tahun tanpa terdeteksi.

5. Point D, mengenai pengawasan integritas pelaporan akuntansi tidak dilakukan karena terdapat manipulasi laporan keuangan PT. Askrindo padahal telah diaudit.

Pelanggaran yang dilakukan terkait peraturan

BAPEPAM-LK1. Direksi “mempromosikan” nasabahnya kepada

manajer investasi, padahal Askrindo tahu benar bahwa nasabahnya sudah tidak mampu membayar utang-utangnya. Akhlak dan Moral tidak baik.

2. Pelanggarannya atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 99/PMK/010/2011, yang berisikan Askrindo dilarang menginvestasikan dana di instrumen gadai saham alias repurchase agreement (repo). tidak mampu melaksanakan hukum.

3. Dituliskan di laporan keuangan investasi sebesar Rp 29 Milyar sudah ada pada saat tutup buku 2005, padahal transaksi tersebut dilakukan pada januari 2006. memberikan pernyataan tidak benar pada fakta yang material.

Pelanggaran Terkait Peraturan BI Tentang Pelaksanaan GCG

Bagi Bank Umum1. Kejadian Askrindo mungkin bisa dihentikan apabila komisaris

langsung turun tangan dan melarang direksi dalam memberikan pinjaman. Komisaris tidak terlibat dalam penyediaan dana kepada pihak terkait.

2. Komisaris tidak lapor kepada BI mengenai kondisi perusahaannya. seharusnya langsung lapor dalam kurun waktu tujuh hari.

3. Direksi mengambil langkah dengan berinvestasi Repo, KPD, Obligasi dan Reksadana hal tersebut dilarang oleh Bapepam.

4. Direksi memberikan pinjaman kepada PT Tranka Kabel walaupun sebenarnya perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan. indikasi Korupsi.

Kesimpulan

1. PT. Askrindo menganut sistem Two Tier namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan fungsi masing-masing dewan.

2. Persyaratan anggota direksi dan komisaris, tidak terpenuhi3. Anggota Direksi melakukan rekayasa dalam laporan keuangan

yang mempengaruhi keputusan stakeholder4. Anggota Direksi melakukan aktivitas yang dilarang oleh Peraturan

Menteri Keuangan, yaitu investasi dalam bentuk REPO dan KPD5. Anggota Komisaris tidak melakukan pengawasan sebagaimana

mestinya yang diatur oleh peraturan Bapepam-LK6. Anggota Komisaris mengeluarkan putusan untuk penarikan

investasi, tapi tidak ditindaklanjuti yang berarti gagal dalam menjalankan kewenangannya.