perpajakan i modul ke: 02... · pph psl21/22/23/26 d. pph psl4 (2) e.pphpsl15 3. cabang,atau...

Modul ke:

Fakultas

Program Studi

PERPAJAKAN I

KUP – PENDAFTARAN NPWP & PEMBAYARAN PAJAK

By :SUHIRMAN MADJID, SE.,MSi.,AK., CA.HP : 081218888013

Email : [email protected].

02EKON0MI

S 1 AKUNTANSI

Ketentuan Umum danTata cara Perpajakan

( K U P )

UU No 16 Tahun 2009

By : Suhirman Madjid, S.E.,MS.i.,Ak.,CA.

K.U.P = ALAT KOMUNIKASI

• WAJIB PAJAK

KUP mengatur :

Pendaftaran diri NPWPTata cara penyampaian SPTCara pembayaran

Tempat pembayaranKUP mengatur :

Batas waktu pembayaran /Tata cara pemeriksaan

pelaporan Tata cara penyitaanTata cara melakukan lelang

• PIHAK PAJAK

2

Istilah-Istilah

• Wajib Pajak ( WP )

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongpajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajibanperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Pengusaha Kena Pajak ( PKP )

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak ataupenyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkanUndang-undang Pajak Pertambahan Nilai beserta perubahannya.

3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Istilah-Istilah

• NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tandapengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hakdan kewajiban perpajakannya.

4


YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI -NPWP

• Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputitempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, meliputi:

• Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

• Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperolehpenghasilan diatas PTKP, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:

– hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;

– menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau

– memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidakterdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

• Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/ataupemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentukusaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;

• Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungutpajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja samaoperasi (Joint Operation); dan

• Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.

PENDAFTARAN NPWP

Mendaftarkan Diri di-WAJIB PAJAK• KPP DOMISILI• Orang Pribadi

• Badan • KPP KEDUDUKAN USAHA• Badan Usaha Tetap (Tabel)

Mengisi FORMULIRMemperoleh NPWP ( Nomor

PERMOHONANPokok Wajib Pajak )PENDAFTARAN WP

+ Dokumen Lampiran (Tabel)NPWP = 15 digit, Contoh:

01.234.567.8.054.000

5


Tabel Tempat Pendaftaran & Kewajiban Pajak

No WAJIB PAJAK K P P DASAR HUKUM KEWAJIBANPAJAK

1. Orang Pribadi Tempat Tinggal (DOMISILI) Psl 2 ayat 1 UU KUP a. PPh psl 25 OP

b. PPN & PPnBM c. PPh

psl 21/22/23/26 d. PPh

psl 4 (2)

2. Badan Tempat Kedudukan Usaha Psl 2 ayat 1 UU KUP a. PPh Badan

b. PPN & PPnBM c. PPh

psl 21/22/23/26 d. PPh

psl 4 (2)

e. PPh psl 15

3. Cabang, atau Tempat Kegiatan Usaha KEP-161/PJ/2001 a. PPN & PPnBM

Perwakilan b. PPh psl 21/22/23/26

4. Tempat Pendafta- KEP-515/PJ/2000 tentang Tempat Kedudukan Pendaftaran Bagi Wajib PajakTertentu sebagaimana telah diubah dengan KEP-397/PJ/2003.ran WP tertentu

6

Tabel Dokumen Lampiran

1. WP Orang Pribadi • Copi KTP atau Paspor ditambahyang tidak memiliki Surat Keterangan Lurah.usaha/pekerjaan bebas.

2. WP Orang Pribadi • Copi KTP atau Paspor ditambahMengisiyang menjalankan Surat Keterangan Lurah

FORMULIRusaha/pekerjaan bebas • Surat Keterangan Domisili UsahaPERMOHONANdari Lurah/Kepala Desa.

PENDAFTARAN3. WP Badan • Copi Akta Pendirian atau SuratWAJIB PAJAK

Penunjukan dari kantor pusatbagi BUT.

• Copi KTP Direksi & Komisaris

• Surat Keterangan DomisiliUsaha dari Lurah/Kepala Desa.

a. Pemusatan Pelaporan PPN di kantor pusat. 4. Cabang/Perwakilan b. Desentralisasi, yaitu mendaftarkan diri di KPP lokasi Cabang dengan kewajibanPPh psl 21/23/26 & PPN saja.

Materi: Irsan Lubis, SE.Ak 7


Pendaftaran & Pemberian NPWPbagi Orang Pribadi Status Karyawan

Wajib Daftar di -Karyawan Tetap 1. KPP Domisili (sesuai KTP),

Penghasilan di atas PTKP Atau2. KPP Lokasi (tempat

pemberi kerja)

Memperoleh NPWP (Wajib Lapor SPT Tahunan Nomor Pokok Wajib

PPh Orang Pribadi Pajak )

NPWP Direksi, Komisaris, & Pemegang Saham

Direksi, Komisaris, Wajib Memiliki NPWPPemegang Saham

Keperluan SPTTahunan PPh Badan

9


Penghapusan NPWP

1. Wajib Pajak meninggal dunia & tidak meninggalkan warisan.2. Warisan yang belum dibagi sudah selesai dibagi3. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta4. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak lagi memenuhi syarat

sebagai WP. 5. Wajib Pajak Badan dibubarkan secara resmi.6. WP BUT yang kehilangan status BUT.

PERMOHONANKEPUTUSAN DIRJEN PAJAKPaling lama 6 bulan untuk WPorang pribadi dan 12 bulan untukWP Badan

PEMERIKSAAN

11


PEMBAYARAN PAJAK

12


ALAT PEMBAYARAN

• Surat Setoran Pajak (SSP) Standar• Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus

• Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam RangkaImpor (SSPCP)

• Surat Setoran Cukai Atas Barang Kena Cukai & PPNHasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP)

TEMPAT PEMBAYARAN:

1. Bank Persepsi (Bank Pemerintah atau Swasta)2. Kantor Pos3. On line ( situs pajak.go.id )

13


20

TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK

PASAL 10 AYAT (1) UU KUP JO. 541/KMK.04/2000 JO

326/KMK.03/2003

TEMPATPEMBAYARAN/PENYETORAN

BANK BUMN/D ATAU BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN

ANGGARAN

KANTOR POS

BATAS WAKTU

A. JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK

Pembayaran pajak terutang atas

SKPKB, STP, SK Pembetulan, SKKeberatan & Putusan Banding

Paling lambat 1 bulan sejak tanggalditerbitkan surat

14


BATAS WAKTU

B. JATUH TEMPO PEMBAYARAN PPH PASAL 29 BADAN

Pelunasan Kurang Bayar PPh pasal 29 Badan

Paling lambat akhir bulan ke 4 sebelum SPT

disampaikan setelah tahun pajak

berakhir

Surat Dapat ditundaWP kesulitan

Permohonan paling lamalikuiditas

disetujui 12 bulan15


BATAS WAKTU

C. JATUH TEMPO PEMBAYARAN & PENYETORAN

Jenis BATAS PEMBAYARAN BATAS PELAPORANPembayaran (Selambat-lambatnya) (Selambat-lambatnya)

PPh Pasal 21 Tgl 10 bulan takwin berikutnya 20 hari setelah Masa Pajak

setelah masa pajak berakhir. berakhir.

PPh Pasal 23/26 Tgl 10 bulan takwin berikutnya 20 hari setelah Masa Pajak

setelah bulan saat terutang. berakhir.

PPh Pasal 25 ( OP / Tgl 15 bulan takwin berikutnya 20 hari setelah Masa Pajak

Badan ) setelah masa pajak berakhir. berakhir.

PPh Pasal 22, PPN / Disetor sehari setelah pemungutan Dilaporkan secara mingguan

PPnBM atas Impor paling lambat 7 hari

16


BATAS WAKTU


PPh Pasal 22, dari Dilunasi WP sebelum Delivery Dilakukan pihak yangpenyerahan oleh Order ditebus. melakukan penyerahan 20Pertamina atas hasil hari setelah Masa Pajakproduksi dan berakhir.penyerahan bahanbakar dan gas olehbadan usaha lain

PPh Pasal 22, Disetor pada hari yang sama Hasil pemungutan dilaporkanBendaharawan dengan pelaksanaan pembayaran paling lambat 14 hari setelah

atas penyerahan barang yang Masa Pajak berakhirdibiayai dari APBN/D.

PPh pasal 22 oleh Tanggal 10 bulan takwin 20 hari setelah Masa PajakBadan-badan berikutnya berakhirtertentu

17


BATAS WAKTU


PPN dan PPnBM Tanggal 15 bulan takwin 20 hari setelah Masa Pajakyang terutang dalam berikutnya berakhirsatu Masa Pajak

PPh Orang PribadiDibayar lunas sebelum SPT 3 bulan setelah TahunSPT Tahunan diserahkan (Psl 9 ayat 2) UU 28.Pajak berakhir.

PPh Pasal 29 Dibayar lunas sebelum SPT 4 bulan setelah TahunBadan SPT diserahkan (Psl 9 ayat 2) UU 28Pajak berakhirTahunan

Bila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan hari libur, makapelaporan dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Bila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan hari libur, makapembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (pasal 3PMK 184 thn 2007) Materi: Irsan Lubis, SE.Ak 18


26

PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PASAL 9 AYAT (4) UU KUP

STP

SKPKB

SKPKBT

PPh Pasal 29

SK PEMBETULANSK KEBERATANPUTUSAN BANDING

Yang mengakibatkanpajak yang harus dibayarditambah

ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANGATAS :

DIREKTUR JENDERAL PAJAKDAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN

DIKENAKAN SANKSI BUNGA SEBESAR 2% SEBULAN

27

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

541/KMK.04/2000 jo 326/KMK.03/2003

Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar;

Diajukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo pembayaranutang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaandiluar kekuasaannya;

Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohondiangsur/ditunda

PERMOHONANPENGANGSURAN/PENUNDAAN

PEMBAYARAN PAJAK

SYARAT

Keputusan menerima atau menolak diberikandalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan

diterima lengkap, lebih dari jangka waktu tersebuT dianggap diterima

28

KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAKPASAL 12 AYAT (1) UU KUP

WAJIB PAJAK

WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANGTERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN

PERUNDANG-UNDANGANPERPAJAKAN

TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA

SURAT KETETAPAN PAJAK

SUHIRMAN MADJID, SE.,MSi.,AK., CA

perpajakan i modul ke: 02... · pph psl21/22/23/26 d. pph psl4 (2) e.pphpsl15 3. cabang,atau...

Documents