pernyataan keaslianrepository.uinjambi.ac.id/297/1/spi141863... · pernyataan keaslian dengan ini...
TRANSCRIPT
-
1
-
2
PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 (S1) di fakultas syariah UIN STS
Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.
-
3
Pembimbing I : SayutiUna,S.Ag., MH
Pembimbing II : SitiMarlina, S.Ag., M.HI
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741)
582021
Jambi, 2018
Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
JAMBI
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Assalamu‟alaikum wr. wb.
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi
Saudara RiskaKhairunnisa yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM
PERIZINAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA
JAMBI” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna
melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam
Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi
kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.
Wassalamu‟alaikum wr. wb.
-
4
-
5
-
6
PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirobbil‟alamindengan Rahmat Allah SWT skripsi ini saya
persembahankan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, kasih,
perhatian, serta motivasi dalam menuntut ilmu. Kedua orang tua tercinta :
Ayahanda Wihernanto danIbundaSrisulastri tercinta yang telah
mendidikku dengan penuh kegigihan dan kesabaran, yang tak henti-hentinya
menyelipkan namuku dalam setiap do‟a nya, berkat do‟a dan dorongan motivasi
beliau berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk semua
yang ayah ibu berikan selama ini, harapan besarku semoga skripsi ini menjadi
hadiah indah bagi ayah mamak.KakakdanAdik-adik tersayang :
IntanNur Indah Sari, Baharuddinrasiqdan Imam Ahmad asroriuntuk orang
yang selalu ada memberikan semangat dan mendo‟akan keberhasilanku, dan
keluargakeduanurafni, widiindah sari, defithariati.
Bapak danibukdosen bembimbing yang telah memberikan arahan,
masukan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta dosen-dosen
lainnya yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.Sahabat seperjuangan jurusan
hukum tatanegara, fakultas syariah UIN STS jambi
Almamater tercintaUniversitasIslam Negeri SulthanThahaSaifuddin jambi, tempat
penulis menimba ilmu.
-
7
MOTTO
ٍَْي َِّئَذا َحَكْوُحْن َب َِا ُِْل ََ ٌَْأُهُرُكْن َأْى ُجَإدُّّا األَهاًَاِت ِئَلى َأ الَّاِس َأْىِئىَّ اللَّ
ََ َكاَى َسِوًٍعا َبِصًٍرا َِ ِئىَّ اللَّ ََ ًِِعوَّا ٌَِعُظُكْن ِب َجْحُكُوْا ِباْلَعْدِل ِئىَّ اللَّ
Artinya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat”.1
1Q.S. An-Nissa, Ayat 28
-
8
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang mengenai
penegakan hukum perizinan terhadap izin mendirikan bangunan reklame dikota
Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Jenis
penelitian adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan
implemetasi dari penegakan hukum perizinan reklame dikotajambi telah
terlaksana sesuai dengan aturan, berjalan dengan baiknya dapat dilihat dari
praktek dilapangan yang telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, namun
demikian adapun kendala yang dihadapi yaitu dari para pengusaha tersendiri
sehingga menghambat pelaksanaannya. Kendala-Kendala yang dihadapi Dalam
Penegakan Hukum Perizinan TerhadapIzin Mendirikan Bangunan Reklame di
Kota Jambi yaitu dalam penegakan seperti tidak semua dalam perizinan yang
terdaftar tidak semua lolos dan data yang sudah lolos kemudian diterbitkan. Dari
pengusaha IMBR ada tidak melaporkan mendirikan bangunan yang sifatnya
illegal, kemudian ada kegiatan pengawasan yang kedapatan biasanya akan
mendapat tindakan penegakan yang akan dilakukan oleh dinas perkim, dari dinas
perkim, dari dinas penananman modal dan pelayanan, dinas pengolahan pajak dan
retribusi daerah dan dinas satpolpp (satuanpolisipamongpraja) pemilik dari
bangunan reklame tersebut tidak ada ditempat sehingga Karena tidak tahu siapa
pemilik nya sehingga harus terlebih dahulu dilihat dan di cek keberkas dan titik
koordinatnya di lihat baru diketahui pemiliknya siapa, kemudian juga pengusaha
yang melakukan perizinan seringkali berusaha untuk tidak patuh terhadap
peraturan yang telah diberikan oleh dinas. Kendala lainnya juga terdapat pada
perpanjangan izin mendirikan reklame karena serirgkali dari pihak pengusaha jika
sudah membangun bangunan reklame sering lupa memperbarui izin karena batas
waktu yang diberikan untuk pemasangan reklame adalah selama 3 (tiga) tahun
sehingga jika sudah melewati batas tesebut seharusnya di perbaiki namun banyak
dari sebagian oknum pengusaha mangkir dari pemanggilan, izin mendirikan
reklame sendiri terkadang juga masih banyak yang melanggar aturan yaitu seperti
reklame illegal karena mendirikan tanpa melakukan perizinan terlebihdahulu di
kantor penanaman modal dan dinas perizinan tataruang, banyak dari pengusaha
mengatasnamakan dari pihak-pihak yang memberikan izin mendirikan reklame
tanpa melalu isyarat dari dinas terkait.
Kata kunci: Penegakan hokum,Izin mendirikan Reklame
-
9
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam
penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula
iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi
Muhammad saw.
Skripsi ini diberi judul “PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN
TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN REKLAME DIKOTA
JAMBI” merupakan suatu kajian mengenai
penegakanhukumperizinanmendirikanbangunanreklamesesuaidenganketetapanun
dang-undang yang adadanjugabagaimanahukumitubekerja di masyarakat.
Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit
hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data
maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak,
terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas
penulis ucapkan adalah terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu
penyelesain skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:
1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, Ph. D, selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS
Jambi.
3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc, M.HI., Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI,
dan Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI, Selaku Wakil Dekan I bidang Akademik
,Wakil Dekan II bidang Keuangan, dan Wakil Dekan III bidang
Kemahasiswaaan, di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Abdul Razak, S.HI.,M.IS dan ibu Ulya Fuhaidah, S.Hum, MSI, selaku
Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN STS
Jambi.
-
10
5. Bapak SayutiUna,S.Ag.,MH danibuSitiMarlina,S.Ag.,M.HI, selaku
Pembimbing I dan II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas
Syariah UIN STS Jambi.
Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat
memberikan konstribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah
swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon
kemaafanya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.
-
11
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... i
NOTA DINAS ................................................................................................. ii
PERSEMBAHAN……………………………………………………………iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN ............................................................... iv
MOTTO .......................................................................................................... v
ABSTRAK ...................................................................................................... vi
KATA PENGANGTAR ................................................................................. vii
DAFTAR ISI ................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL………………………………………………………….. xi
PEDOMAN TRANSLITERASI................................................................. ... x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ............................................................................... 9 C. Batasan Maslah………………………………………………………. 9 D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ....................................... 9 E. Kerangka Teori .................................................................................... 10 F. Tinjauan Pustaka ................................................................................. 21
BAB II METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian .................................................................................. 23 B. PendekatanPenelitian……………………………………………….... 23 C. JenisdanSumber Data………………………………………………. 23 D. IntrumenPengumpulan Data…………..…………………………….. 24 E. SistematikaPenulisan………………………………………………… 25 F. Jadwal Penelitian .................................................................................. 26
BAB IIIGAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Kota Jambi .............................................................................. 28 B. LetakGeografis………………...…………………………………….. 33 C. Pemerintahan…………………………………………………………. 34 D. Penduduk Kota Jambi………………………………………………… 34 E. Sosial…………………………………………………………………. 35 F. Pertanian……………………………………………………………… 37 G. Perindustrian…………………………………………………………. 38
-
12
H. Perdagangan…………………………………………………………. 39 I. KeuangandanHarga-harga……………………………………………40 J. GambaranUmum Kantor……………………………………………...41
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Sistem Perizinan Pendirikan Bangunan Reklame di Kota Jambi......... 44
B. ImplementasiPenegakanHukumTerhadapIzinMendirikanBangunanReklame
di Kota Jamb…………………………………………………64
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ......................................................................................... 77 B. Saran .................................................................................................... 78
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
-
13
DAFTAR TABEL
Tabel 1 :Jumlahkecamatandanluaswilayahsetiapkecamatan di Kota
Jambi
Table 2 :Kepadatanpenduduksetiapkecamatan di Kota Jambi
Table 3 :JumlahSekolahkeseluruhan di Kota Jambi
Table 4 :Jumlahpusatkesehatanmasyarakatdansejenisnya
Table 5 :JenisdanJumlahTempatIbadah
-
14
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman
transliterasi berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama Rid An
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor:
u543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya
sebagai berikut:
ARAB LATIN
Konsonan Nama Konsonan Keterangan
(Tidak dilambangkan (half madd ا
B B Be ب
T Th Te ت
Ts Th Te dan Ha خ
J J Je ج
(Ch ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
Kh Kh Ka dan Ha خ
D D De د
Dz Dh De dan Ha ذ
R R Er ر
Z Z Zet ز
S Sh Es س
Sy Sh Es dan Ha ش
(Sh ṣ Es (dengan titik di bawah ص
(Dl ḍ De (dengan titik di bawah ض
(Th ṭ Te (dengan titik di bawah ط
(Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ
Koma terbalik di atas „ „ ع
Gh Gh Ge dan Ha غ
-
15
F F Ef ف
Q Q Qi ق
K K Ka ك
L L El ل
M M Em م
N N En ى
ّ W W We
ٍ H H Ha
A ʼ ء Apostrof
Y Y Ye ي
2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin
dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
a. Vocal rangkap ( ْْ :dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya ( َسal-yawm.
b. Vocal rangkap ( ًْ -dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: al (َسbayt.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan
tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( اْلَفا ِجَحْة = al-fātiḥah ), ْْم ) ٍْوٌة ) al-‘ulūm), dan = اْلُعُل .(qīmah = ِق
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( = ḥaddun), ( = saddun),
( = ṭayyib).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam,
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( ٍْث ,(al-bayt = اْلَب= السوأء ) al-samā’).
6. Tā’marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transliterasinya
dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā’
-
16
marbūtahyang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (ِِالل = ُرْؤٌَُة اْلru’yat al- hilāl ).
7. Tanda apostrof („) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (ُرْؤٌَُة = ru’yah ), ( َِاء = ُفَقfuqahā’).
-
17
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
“Negara Indonesia adalah negara hukum”.2Hukum memiliki peranan yang
penting dalam mencapai tujuan Negara.Untuk mencapai tujuan Negara,
pemerintah dan aparatnya, harus menggunakan aturan main yang berlandaskan
kepada kebenarannya, kejujuran, keadilannya.Disinilah letak pentingnya hukum
bagi masyarakat atau suatu Negara. Maka dari itu sebagai Negara hukum, setiap
penyelenggara urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang
berlaku.
“Negara hukum yang dianut pemerintah adalah Negara hukum materil
yang disebut jga hukum modern atau Negara kesejahteraan”.3Hal ini yang sesuai
yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, berdamaian
dan keadilan sosial.
“Salah satu karakteristik konsep Negara kesejahteraan adalah kewajiban
pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau bestuurszorg.Menurut
E Utrecht, adanya bestuurszorg ini menjadi tanda menyatakan bahwa suatu
2UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) negara hukum 3Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 16
-
18
walfare state”.4Dalam Negara kesejahteraan (wafare state) pemerintah dibebani
untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayan kesejahteraan
sosial yang dalam menyelengarakan kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan
untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang di
perkenankan oleh hukum.
Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menguahakan
kesejahteraan bagi warganya.Oleh karena itu dibutuhkan sikap pemerintah
proaktif dan mengendalikan aktivitas masyarakat.Salah satu peran pemerintah
selaku penguasaterhadap masyarakatnya adalah melalui instrument yuridis yang
salah satu nya perizinan.“Dapat di sebutkan bahwa izin merupakan salah satu
perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerinah untuk mengendalikan
warganya”.5
Salah satu intrumen,izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hokum
sebagai pengaruh, perkayasa, dan perancang adil dan makmur itu di
jelmakan”.6Banyak aspek kehidupan masyarakat yang diatur melalui sitem
perizinan terutama yang berkaitan dengan orang banyak agar ketertiban dalam
masyarakat tetap terjaga.Demikian juga perizinan dengan dunia usaha.Ada
berbagai macam bentuk izin usaha perdagangan, izin trayek, izin tempat hiburan,
izin gangguan (HO), izin produksi makanan dan minuman izin.Mendirikan
bangunan (IMB), serta izin mendirikan bangunan reklame.Pengiklanan melalui
reklamemerupakan salah satu bentuk kegiatan yang erat dengan ketertiban
4Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 18 5Juniarso Ridwan dan Achmad Sodiq Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan kebijakan
pelayanan public.(Bandung: Nuansa 2010), hlm.93 6ibid, hlm. 208
-
19
masyarakat, karena pada umumnya bangunan reklame ditempatkan dibangunan
yang dapat dilihat oleh banyak orang seperti di jalan-jalan besar perkotaan.
Di era globalisasi ini reklame merupakan media informasi yang sangat
strategis bagi perusahaan maupun bagi seseorang atau kelompok yang ingin
mengenalkan dirinya atau memasarkan produknya kepada masyarakat luas secara
tidak langsung.Akhir-akhir ini pembangunan bangunan reklame semakin banyak
tidak beraturan terutama didaerah perkotaan.Hal ini di picu tingkat persaingan
dunia usaha dan ditambah lagi dengan keadaan politik Indonesia yang menyambut
Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden,sebelumnya juga diadakannya pemilihan
walikota dikota Jambi.Dampak yang diakibatkan makin semerawutnya
pembangunan bangunan reklame sangat dirasakan oleh masyarakat diperkotaan,
tidak terkecuali di Kota Jambi.7
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu disini adalah penyelenggaraan
perizinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap penerbitan dokumen
(penyerahan izin pada pemohon), dilakukan secara terpadu dalam satu
tempat.Penerapan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu
bentuk usaha dalam menjalankan aktifitas pemerintahan yang lebih efektif dan
efisien.Aplikasi teknologi ini merupakan bentuk nyata usaha pemerintah dalam
mempermudah dan mempercepat alur pelayanan perizinan. Dengan adanya kantor
tersebut maka pemerintah dapat melaksanakan pelayanan secara terpadu dengan
memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakatnya.
7https://id.wikipedia.org/wiki/Reklame , diakses 8 Oktober 2018
https://id.wikipedia.org/wiki/Reklame
-
20
Program tersebut didukung dengan adanya perkembangan teknologi
informasi secara global pada akhirnya mampu mengembangkan tingkat pelayanan
perizinan dengan menggunakan teknologi internet secara on-line untuk melayani
para pemohon IMB yang berhalangan mendatangi secara langsung. Dengan
adanya teknologi ini masyarakat dapat mengontrol kinerja aparatur pelayan publik
dalam memproses IMB atau perizinan lain yang telah diajukan. Baik itu mengenai
kelengkapan data, administrasi, hingga rincian retribusi semuanya sangat terbuka
dan transparan untuk diakses.Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dari
masyarakat.Khususnya bagi para pemohon IMB sektor industri pariwisata yang
notabene mempunyai skala besar dalam pengurusan IMB, yang tentunya rincian-
rincian yang sekecil mungkin sangat berpengaruh terhadap tujuan yang mereka
inginkan.
Tidak terkecuali di Kota Jambi yang belakangan ini mengalami
pertumbuhan yang pesat dalam pembangunan sektor industri. Pembangunan untuk
menarik wisatawan dan juga investor dalam sektor industri dan pariwisata gencar
dilakukan. Hal ini pasti membutuhkan pelayanan ekstra yang harus diberikan
pemerintah dalam bidang perizinan terhadap masyarakat demi terciptanya
pelayanan dan juga pengurusan perizinan yang efisien, efektif, dan tepat sasaran.
Kota Jambi merupakan salah satu kota yang sedang berkembang dengan
pesat di segala bidang terutama terutama dibidang dunia usaha. Perkembangan
pembangunan di Kota Jambi yang semakin meningkat diraskan sangat
menjanjikan untuk iklim dunia usha bagi pelaku usaha.Hal ini terlihat dari
banyaknya perusahaan yang berdiri dikota jambi.Dengan semakin banyaknya
-
21
perusahaan, maka tingkat persaingan semakin meningkat sehingga memicu
perusahaan untuk mempromosikan barang atau jasanya menggunakan media
reklame.8
Penyelenggaraan reklame diwilayah kota Jambi diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 sedangkan tata cara penyelenggaran izin mendirikan
bangunan reklame yaitu Peraturan walikota nomor 24 Tahun 2015 Tentang
bangunan reklame. Pembentukan Peraturan Walikota Jambi Nomor 40 Tahun
2009 tentang bangunan Reklame mengacu kepada ketentuan 100 Peraturan
Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2002 tentang bangunan yang menentukan:
“pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan penyelenggaraan bangunan reklame
ditetapkan dengan peraturan daerah”. Dalam peraturan walikota tersebut diatur
mengenai ketentuan perizinan bangunan reklame seperti ketentuan lokasi titik-
titik pemasangan reklame, persyaratan bangunan reklame, dan ketentuan
mekanisme perizinan reklame.9
Adanya ketentuan perizinan bangunan reklame tersebut untuk mencgah
bahaya yang timbul dari bangunan reklame, bangunan tertata dengan rapi, dan
keindahan kota tetep terjaga. Selain peraturan mengenai perizinan mempunyai
berbagai tujuan tertentu. Menurut Spelt dan ten Berg yang dikutip oleh Ridwan
HR, secara umum tujuan dari system izin dapat disebutkan sebagai berikut:
a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “struren”) aktivitas-aktivitas
tertentu (misalnya izin bangunan).
b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
8https://dpmptsp.jambikota.go.id/website/?halm=1&halmdi=19 , akses 23 september 2018
9Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Bangunan Reklame
https://dpmptsp.jambikota.go.id/website/?halm=1&halm%20di=19
-
22
c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin membongkar pada
monument-monumen).
d. Hendak membagi benda-benda yang sidikit izin penghuni didaerah
padat penduduk).10
c. Pengarah dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin
berdasarkan “drank en horecawel” dimana pengurus harus memenuhi
syarat-syarat tertentu.11
Dalam kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai yang diharapkan.Di
Kota Jambi banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bidang perizinan
khususnya izin bangunan reklame sehingga menimbulkan reaksi masyarakat.
Dalam rangka optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) disektor
pajak bumi dan bangunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)
Kota Jambi mengumumkan bahwa batas akhir pembayaran pajak bumi dan
bangunan pada tanggal 30 september 2018. Warga atau badan pelaku usaha yang
menjadi wajib pajak diminta untuk segera membayarkan kewajibannya. Jika lewat
tanggal jatuh tempo, wajib pajak akan dikenakan sanksi denda berupa bunga 2
persen per bulan.
Berbagai inovasi terus dilakukan BPPRD kota jambi untuk menggugah
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, komunikasi secara persuasif,
sosialisasi serta pengenaan denda dengan harapan masyarakat akan taat dalam
membayar pajak. Bagaimana tidak kota jambi yang notabenenya daerah yang
hanya mengandalkan Pendapatan melalui Pajak dan Retribusi daerah untuk
10
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 198 11
http://bpprd.kotajambi.web.id/? diakses senin 3 september 2018
http://bpprd.kotajambi.web.id/?%20%20diakses
-
23
mendorong percepatan pembangunan kota jambi.Kepala BPPRD Kota jambi
mengatakan “Kami himbau untuk wajib pajak bumi dan bangunan Kota Jambi
untuk segera melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh
tempo untuk menghindari sanksi denda, karena pajak yang dibayarkan untuk
membangun kota Jambi.
BPPRD terus berinovasi melakukan penertiban dan penindakan terhadap
media-media reklame yang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dengan optimalnya pendapatan,kota jambi
akan terus maju yang sekarang sudah baik akan lebih baik lagi kedepannya namun
dalam perjalanannya tidaklah mulus masih banyak ditemui wajib pajak yang
membandel.12
Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi
telah menerbitkan sebanyak 4.485 izin mendirikan bangunan di daerah ini selama
tahun 2017."Penerbitan IMB pada tahun 2017 mengalami peningkatan, karena
setiap tahun masyarakat sudah semakin sadar dalam pengurusan perizinan
mendirikan bangunan,"kata Kepala DMPTSP Kota Jambi, Fahmi Sabki di Jambi,
Jumat.Dari jumlah izin yang telah diterbitkan itu, kata dia, yang paling
mendominasi untuk kategori perizinan rencana tata gedung lingkungan dan
perumahan sebanyak 3.660 izin, izin mendirikan ruko, rumah ibadah, indekos, dan
rumah sakit 552 izin.Selain itu izin mendirikan bangunan untuk reklame sebanyak
253 izin dan izin mendirikan bangunan tower BTS sebanyak 20 izin.
"Paling banyak IMB yang telah diterbitkan adalah untuk perumahan, karena
12
http://bpprd.kotajambi.web.id/?diakses senin 3 september 2018
http://bpprd.kotajambi.web.id/?diakses
-
24
memang saat ini banyak pengembang perumahan yang melakukan pembangunan
rumah," kata dia.Pihaknya menyatakan akan terus berinovasi agar masyarakat
dalam pengurusan semakin mudah sehingga dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam pengurusan perizinan.13
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim)
Kota Jambi, Masrizal mengatakan target pendapatan asli daerah (PAD) dari IMB
pada tahun 2017 hanya tercapai sekitar 80 persen atau sebesar Rp12,5 miliar dari
target yang ditetapkan sebesar Rp15 miliar.Pihaknya tidak menampik bahwa saat
ini masih banyak bangunan yang tersebar di Kota Jambi belum mengurus dan
memiliki perizinan mendirikan bangunan."Kita akan mengkaji dan mengevaluasi
mana saja gedung yang belum mengurus IMB dengan menurunkan petugas untuk
melakukan pengecekan," katanya.14
Dari banyak nya persoalan bangunan reklame yg disebutkan diatas maka
perlu adanya penegakan administrasi yang tegas kepada penyelenggara bangunan
reklame terutama bangunan reklame terutama bangunan reklame yg tidak
memiliki izin menyalahi aturan kawasan penyenggaraan bangunan
reklame.Berdasarkan kenyataan yang terjadiinilah penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan ini kedalam sesuai karya
ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap
Izin mendirikan Bangunan Reklame Di Kota Jambi”.
13
Wawancara Fahmi Subki kepala kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu 14
https://fokusjambi.com/post/detail/pemkot-jambi-menerbitkan-4-485-izin-mendirikan-
bangunan.html diakses 3 september 2018
https://fokusjambi.com/post/detail/pemkot-jambi-menerbitkan-4-485-izin-mendirikan-bangunan.htmlhttps://fokusjambi.com/post/detail/pemkot-jambi-menerbitkan-4-485-izin-mendirikan-bangunan.html
-
25
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas
untuk menghindari pembahasan yang teralalu luas, penulis membatasi
permasalahn sebagai berikut:
1. Bagaimana Harmonisasi sistem peraturan Perizinan Mendirikan
Bangunan Reklame di kota Jambi?
2. Bagaimana Implementasi penegakan hukum perizinan terhadap izin
mendirikan bangunan reklame di kota Jambi?
C. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang di bahas menyebabkan
pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah
penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya
membahas mengenai penegakan hukum perizinan terhadap izin mendirikan
bangunan reklame dikota Jambi pada tahun 2017.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya
suatu kejelasan yang di jelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi
ini. Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Ingin mengetahui dan menjabarkan bagaimana harmonisasi sistem
perizinan mendirikan bangunan reklame di kota Jambi.
-
26
b. Ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi
penegakan hukum administrasi terhadap izin mendirikan bangunan
reklame di Kota Jambi
2. Kegunaan penelitian
a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat di jadikan suatu
pengalaman tentangsistem, implementasi dan penegakan hukum
Perizinan terhadap izin mendirikan bangunan reklame di Kota Jambi .
b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana
Setrata satu (S1) di Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.
c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari‟ah
khususnya jurusan Hukum Tata Negara dan dosen-dosen Fakultas
Syari‟ah yang lainnya.
d. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan
akademisi dan praktisis masyarakat di dalam menunjang penelitian
selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi
penelitian yang lain.
E. Kerangka Teori
Ingin memahami dan mengetahui maksud serta mempermudah membahas
permasalahan, menghindari penafsiran yang berbeda maka dijelaskan beberapa
pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu:
-
27
1. Teori Perizinan
Adapun secara spesifik pengklarifikasian ke tiga bentuk perizinan tersebut.
Menurut Adrian Sutedi perbedaan antara lisensi, konsesi, dan dispensasi adalah
sebagai berikut:
a. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan
sutau perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan
tersebut,WF prince mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan
pemerintahan yang meyebabkan suatu peraturan perundang-undangan
menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa.
b. lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarkan
suatu perusahaan,lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang
memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan
dengan izin khusus atau istimewa.
c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang
besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga
sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah,tetapi oleh
pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris
(pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.
d. Izin menurut Sjahran Basahadalah perbuatan hukum administrasi
Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit
-
28
berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan.15
2. Hukum perizinan
Perizinan atau izin merupakan salah satu instrument hukum administrasi
Negara yang dapat digunakan bagi pelaksana undang-undang untuk melakukan
tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.16
Meskipun
Syahran Basah mengakui betapa sulitnya memberikan defenisi perihalperizinan
karena terlalu beragamnya defenisi tersebut, tetapi kata kunci yang dapat menjadi
pegangan dari pada izin menurut hemat penulis, bahwa pada dasarnya perbuatan
itu berangkat memang pada dasarnya dibolehkan oleh sesutau ketentuan hukum.
Di bawah ini dikutip beberapa defenisi perizinan dari beberapa ahli
diantaranya:
1. Prins, Perizinan adalah pada izin memuat uraian yang limitatif tentang
alasan-alasan penolakannya, sedangkan syarat atau bebas dispensasi
memuat uraian yang limitatif tentang hal-hal yang untuknya dapat
diberikan dispensasi itu, tetapi perbedaan ini tidak selamanya jelas.
2. Ateng Syarifuddin,Perizinan adalah bahwa izin bertujuan dan berarti
menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau
15Bachan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2001) 16
Sadjijono, Bab-bab Pokok Hukum Administrasi, (Yogjakarta: LanksBang PRESSindo
2011), hlm. 16
http://www.negarahukum.com/hukum/Perizinan
-
29
alsopheffing van een algemen verbodsregel in het concrete geval (sebagai
peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).17
3. Utrecht, Perizinan adalah bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya
tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya
asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal
konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan
tersebut bersifat suatu izin.18
4. Bagir Manan mengatakan Perizinan adalah bahwa izin dalam arti luas,
suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan
tertentu secara umum dilarang.
5. N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Perizinan adalah suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan-larangan peraturan
perundang-perundangan.
Jenis perizinan dapat dibagi berdasarkan sifanya diantaranya terbagai
dalam beberapa bagian:Izin yang bersifat bebas adalah izin yang sebagai KTUN
yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang
berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan
pemberian izin.Izin bersifat terikat adalah izin sebagai KTUN yang penerbitannya
terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang
17
Adrian Suteji, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), hlm. 194 18
Adrian Suteji, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), hlm. 195
-
30
dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh
mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
Misalnya IMB, izin HO, izin usaha industri.Perizinan yang bersifat
menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan
pada yang bersangkutan, misalnya SIM. SIUP, SITU.Izin yang bersifat
memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur yang
memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan
kepadanya.Misalnya Perizinan pendirian perusahaan.Izin yang segera berakhir,
merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir
atau izin yang masa berlakunya bersifat pendek, misalnya izin mendirikan
bangunan yng hanya berlaku pada saat bangunan didirikan dan berakhir pada saat
bangunan selesai didirikan.
Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-
tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha
industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.Perizinan yang bersifat
pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kulitas pribadi dan
pemohon izin, misalnya izin mengemudi.Izin yang bersifat kebendaan adalah izin
yang tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU.Pembedaan
antara izin yang bersifat pribadi dan kebendaan adalah penting karena hal itu
menyangkut kemungkinan mengalihkannya kepada pihak lain, izin yang bersifat
pribadi jelas tidak dapat dialihkan kepada lain mislanya SIM. Sedangkan yang
dapat dialihkan kepada pihak lain misalnya jika terjadi penjualan perusahaaan
http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html
-
31
maka izin HO-nya dapat saja secara otomatis beralih pada pihak lain dengan
syarat nama perusahaan tidak berubah.19
3. Penegakan Hukum
Penegakan Hukum,Penegakan dalam bahasa Inggris dikenaldengan istilah
enforcement. Menurut Black law dictionary diartikan the act of puttingsomething
such as a law into effect, theexecution of a law.
Sedangkan penegak hokum(law enforcement officer) artinya adalah
thosewhose duty it is to preserve the peace.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(1998 : 912), penegak adalah yang
mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yangmenegakkan hukum,
dalam arti sempit hanyaberarti polisi dan jaksa yang kemudiandiperluas sehingga
mencakup pula hakim,pengacara dan lembaga pemasyarakatan.20
Sudarto (1986 :
32), memberi artipenegakan hukum adalah perhatian danpenggarapan, baik
perbuatan-perbuatan yangmelawan hukum yang sungguh-sungguhterjadi (onrecht
in actu)maupun perbuatanmelawan hukum yang mungkin akan terjadi(onrecht in
potentie).
Penegakan hukum merupakan rangkaianproses penjabaran ide dan cita
hukum yangmemuat nilai-nilai moral seperti keadilan dankebenaran kedalam
bentuk-bentuk konkrit,dalam mewujudkannya membutuhkan suatuorganisasi
seperti kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan lembaga pemasyarakatansebagai
unsur klasik penegakan hukum yangdibentuk oleh negara, dengan kata lain
19
http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html diakses 23 september 2018 20
https://kbbi.kata.web.id/penegakan/ diakses 8 Oktober 2018
http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.htmlhttps://kbbi.kata.web.id/penegakan/
-
32
bahwapenegakan hukum pada hakikatnyamengandung supremasi nilai substansial
yaitukeadilan.
Secara konsepsional, maka inti daripenegakan hukum terletak pada
kegiatanmenyerasikan hubungan nilai-nilai yangterjabarkan di dalam kaidah-
kaidah yangmantap dan mengeja, bantah dan sikap tindaksebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir,untuk menciptakan, memelihara, danmempertahankan
kedamaian pergaulan hidup.Oleh karena itu dapat dikatakan bahwapenegakan
hukum bukanlah semata-mataberarti pelaksanaan perundang-undangan.
Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali,
karenamencakup hal-hal yang langsung dan tidaklangsung terhadap orang yang
terjun dalam bidang penegakkan hukum.21
Penegakkanhukum yang tidak hanya
mencakup lawenforcement,juga meliputi peace maintenance.Adapun orang-orang
yang terlibat dalammasalah penegakkan hukum di Indonesia iniadalah diantaranya
polisi, hakim, kejaksaan,pengacara dan pemasyarakatan atau penjaraJosep
Golstein,membedakan penegakan hukum pidanamenjadi tiga bagian, yaitu :1)
Total enforcement, yakni ruang lingkuppenegakan hukum pidana
sebagaimanayang dirumuskan oleh hukum pidanasubstantif (substantive law
ofcrime). Penegakan hukum pidana secaratotal ini tidak mungkin dilakukan
sebabpara penegak hukum dibatasi secara ketatoleh hukum acara pidana yang
antara lainmencakup aturan-aturan penangkapan,penahanan, penggeledahan,
penyitaan danpemeriksaan pendahuluan.
21
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, (Jakarta:
Grafindo Persada, 2012), hlm. 8
-
33
Disamping itu,mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri
memberikan batasan-batasan,misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulusebagai
syarat penuntutan pada delik-delikaduan (klacht delicten).Ruang lingkupyang
dibatasi ini disebut sebagai area of noenforcement;2) Full enforcement, setelah
ruang lingkuppenegakan hukum pidana yang bersifattotal tersebut dikurangi area
of noenforcement dalam penegakan hukum inipara penegak hukum
diharapkanpenegakan hukum secara maksimal;3) Actual enforcement, dianggap
not arealistic expectation, sebab adanyaketerbatasan-keterbatasan dalam
bentukwaktu, personil, alat-alat investigasi, danadannya sebagainya, yang
kesemuanyamengakibatkan keharusandilakukannya discretion dan sisanya
inilahyang disebut dengan actual enforcement.22
Menurut Muladi, sebagaisuatu proses yang bersifat sistemik,
makapenegakan hukum pidana menampakkan dirisebagai penerapan hukum
pidana (criminallaw application)Penerapan hukum haruslahdipandang dari 3
dimensi, yaitu :
1) Penerapan hukum dipandang sebagi system normatif (normative
system) yaitupenerapan keseluruhan aturan hukum
yangmenggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi
pidana
22
M.Husein Maruapey, “Penegak Hukum dan Perlindungan Negara (Analisys Kritis
Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta ) “,Jurnal Ilmu Politik
dan Komunikasi, Volume VII No. 1 / Juni 2017. hlm. 23.
-
34
2) Penerapan hukum dipandang sebagaisistem administratif
(administrativesystem) yang mencakup interaksi antaraaparatur
penegak hukum yangmerupakan sub-sistem peradilan di atas.
3) Penerapan hukum pidana merupan kansistem sosial (social
system), dalam artibahwa dalam mendefinisikan tindak pidana
harus pula diperhitungkan perspektif pemikiran yang ada
dalamlapisan masyarakat.
Sehubungan denganpelbagai dimensi di atas dapat dikatakanbahwa
sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan
keseluruhanhasil interaksi antara hukum, praktekadministratif dan pelaku social
Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor yangmempengaruhi
penegakan hukum adalahsebagai berikut :
1. Faktor hukumnya sendiri,yakni undang-undang.
2. Faktor penegakhukum, yakni pihak-pihak yang
membentukmaupun menerapkan hukum,
3. Faktor saranaatau fasilitas yang mendukung penegakanhukum.
4. Faktor masyarakat, yaknilingkungan di mana hukum tersebut
berlakuatau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaknisebagai hasil karya, cipta, dan rasa
yangdidasarkan pada karsa manusia di dalampergaulan hidup.23
23
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, (Jakarta:
Grafindo Persada, 2012), hlm. 11
-
35
4. Izin Mendirikan Bangunan
Perizinan menurut Adrian sutedi yaitu: perizinan merupakan instrument
kebijakan pemerintahan/pemda untuk melakukan pengendalian atas ekternalitas
negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas social maupun ekonomi, izin
juga merupakan instrument untuk perlindungan hokum atas kepemilikan atau
penyenggaaraan kegiatan.
Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang
berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan
tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan,
sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan
mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada
Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.24
IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan
Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa
rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan
maksud untuk kepentingan bersama.Dasar hukum IMBPeraturan dan perundang-
undangan yang memuat IMB adalah sebagai berikut:
24Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia
-
36
1. Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no.
28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
1. .Bagian Pertama: Umum.
Pasal 7ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi
bangunan gedung."
Pasal 7ayat (2): "Persyaratan administratif bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas
tanah, status kepemilikan bangunangedung, dan izin mendirikan
bangunan."
2. Bagian Kedua: Persyaratan Administratif Bangunan Gedung.
Pasal 8ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi
persyaratan administratif yang meliputi:
a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari
pemegang hak atas tanah;
b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
c. izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Pasal 8, ayat (4): "Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan
gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana
-
37
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah."
3. Bangunan Reklame
Pasal 1 angka 8 peraturan walikota nomor 24 tahun 2015 tentang
bangunan reklame menetukan: “bangunan reklame adalah konstruksi tertentu
yang di pergunakan sebagai media yang menurut bentuk susunan dan corak
ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan
menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk
menarik perhatian umum”25
F. Tinjuan Pustaka
Terdapat peneliatian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian
yang peneliti lakukan, yaitu:
Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Miko Apriadi dengan judul
Penegakan Hukum Administrasi terhadap izin mendirikan bangunan reklame di
kota Jambi fakultas hukum Universitas Jambi, dalam pennelitian ini membahas
bagaimana sanksi-sanksi yang di berikan atas pelanggaran administrasi dalm
pelaksanaaan perizinan bangunan reklame dikota jambi.Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatife dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif pada norma hukum dan
perundang-undangan yang menjelaskan peraturan walikota tentang reklame yaitu
Peraturan walikota nomor 40 Tahun 2009 tetang bangunan reklame.26
25
Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2015, pasal 1 26
Miko Apriadi, “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Mendirikan Bangunan
Reklame di kota Jambi”, Skripsi Universitas Jambi, (2014)
-
38
Kedua,penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak
reklame dari tahun ke tahun dan seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode kuantitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif
antara kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota
Jambi.27
Ketiga, penataan reklame di sepanjang kota Medan masih kurang baik,
seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota Medan. Dalam hal ini
pemerintah kota harus memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik untuk
izin pemasangan reklame. Adapun permasalahan dalam penelitian bagaimana
pengaturan pemberian izin pemasangan reklame di Kota Medan. Bagaimana
prosedur pemberian izin pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 di Kota Medan dan bagaimana akibat hukum yang timbul
bagi pemegang izin reklame. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum
normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian
ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari
sisi normatifnya.28
27
Lilies Saftri, “Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi” STIE MDP (2009)
28
Arif Rizkillah Saragih, “Prosedur Pemberian Izin Pemasangan Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011” Skripsi Universitas Sumatera Utara 2017
-
39
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dikantor Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota Jambi.
B. Pendekatan Peneliti
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.Penelitian ini
mengunakan pendekatan yuridis empiris, bertujuan mengetahui bagaimana
bekerjanya hukum dimasyarakat. Secara yuridis melihat aturan yang mengatur
tentang penegakan hukum administrasi melalui mekanisme perizinan reklame dan
sanksi administrasi izin bangunan reklame tersebut secara empiris dengan melihat
apa ketentuan tersebut penegakan hukum administrasi ditegakkan dalam
kenyataan oleh pemerintahan kota jambi.29
C. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer di peroleh melalui:
1. Data yang di peroleh dari perundan-undangan yaitu Peraturan
Walikota Nomor 24 Tahun 2015.
2. Data yang di peroleh dari informan langsung yaitu dari Kantor
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu.
29
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (edisi skripsi), (Jambi: Syariah Press dan
Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), Hlm.31
-
40
b. Data skunder di peroleh melalui studi pustaka (library research)
Data yang di peroleh dari buku-buku karangan ahli, dan bahan-bahan
lain yang di ambil dari internet yang berkaitan dengan pokok
pembahasan skripsi dan diambil intisarinya.
D. Intrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulan data dan fakta penelitianuntuk penelitian kualitatif alat utama yang
digunakan adalah peneliti itu sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain.
Dalam penelitian, penelitian dapat digantikan oleh angket.Peneliti dapat
menggunakan studi dokumentasi sebagai alat memperkaya alat-alat pengumpulan
data yang digunakan. Dalam penelitian ini dapat instrument yang dapat
mendukung yaitu:
1. Observasi
Observasi dalam ini yaitu mendapatkan data utama, dengan cara
datang langsung kekantor tempat yang dituju dan mencatat untuk
keperluan analisis dan pengecekan data.
2. Wawancara
Data yang di peroleh berasal dari data mentah hasil wawancara
dengan informan dilokasi tempat penelitian.
-
41
3. Dokumentasi Dalam penelitian ini dokumentasi yang di peroleh
yaitu berupa foto dan dan juga hasil dari bahan yang telah di
peroleh.30
E. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam
penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:
BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakiatnya menjadi pijakan bagi
penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang
dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan
Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka.
BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Tempat dan waktu
Penelitian, pendekatan penelitian, Jenis dan Sumber Data, Intrumen pengumpulan
data dan sistematika penelitian.
BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah
Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi.
BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang
pembahasan dan hasil penelitian.
BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu bab lima penutup
yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi
dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.
30
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (edisi skripsi), (Jambi: Syariah Press dan
Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), Hlm.35
-
42
F. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka penulis menyusun
agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal sebagai berikut:
No
Kegiatan
Tahun 2017-2018
Oktober
November Desember Januari Februari
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan
Judul
x
2 Pembuatan
Proposal
X
No Kegiatan
Tahun 2017-2018
Maret
April Mei Juni Juli
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3 Perbaikan
Proposal dan
Seminar
x
x
x x x X
No Kegiatan
Tahun 2017-2018
Agustus
September Oktober November Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4 Surat Izin x
-
43
Riset
5 Pengumpula
nData
x
6 Pengolehan
Dan Analisis
Data
x
7 Pembuatan
Laporan
x
8 Bimbingan
Dan
Perbaikan
x
9 Agenda dan
Ujian Skripsi
10 Perbaikan
dan
Penjilidan
-
44
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Kota Jambi
Jambi sebagai daerah pemukiman atau pemusatan penduduk bahkan
sebagai pusat kedudukan pemerintahan telah berjalan dari masa ke masa.Sejarah
Dinasti Sung menguraikan bahwa Maharaja San-fo-tsi (Swarnabhumi)
bersemayam di Chan-pi.Utusan dari Chan-pi datang untuk pertama kalinya di
istana Kaisar China pada tahun 853M.Utusan ke dua kalinya datang pula pada
tahun 871M.Informasi ini menorehkan bahwa Chan-pi (yang diidentifikasikan
Prof. Selamat Mulyana sebagai Jambi) sudah muncul diberita China pada tahun –
tahun tersebut.Dengan demikian Chan-pi atau Jambi sudah ada dan dikenal pada
abad ke 9M.Berita China Ling Pio Lui (890-905M) juga menyebut Chan-pi
(Jambi) mengirim misi dagang ke China.
Silsilah Raja-raja Jambi tulisan Ngebih Suto Dilago Priayi Rajo Sari
pembesar dari kerajaan Jambi yang berbangsa 12, menulis Putri Selaro Pinang
Masak anak rajo turun dari Pagaruyung di rajakan di Jambi. Dari sebutan Pinang
dalam bahasa Jawa (Sunda) dilapas sebagai Jambe sehingga ditenggarai banyak
orang sebagai asal kata Jambi.Jadi ada perubahan bunyi dan huruf dari Jambe ke
Jambi.Identifikasi ini menginformasikan kata Jambe-Jambi terbuhul pada abad ke
15 yaitu di masa Puteri Selaro Pinang Masak memerintah dikerajaan Jambi Tahun
1460-1480.31
31
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi di akses 8 Oktober 2018
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi
-
45
Raden Syarif (yang kemudian diungkapkan kembali oleh Datuk Sulaiman
Hasan) dari “Riwayat Tanjung Jabung Negeri Lamo” mencatat bahwa Puteri
Selaro Pinang Masak mengilir dari Mangun Jayo ke Tanjung Jabung di pandu
oleh sepasang itik besar (Angso Duo) yang mupur ditanah pilih pada tanggal 28
Mei 1401. Legenda Tanah Pilih ini berbeda versi dengan Ngebi Suto
Dilago.Silsilah Raja-raja Jambi menyebut Orang Kayo Hitam (salah seorang
putera dari pasangan puteri Selaro Pinang Masak dengan Ahmad Barus II/Paduko
Berhalo) yang mengilir mengikuti sepasang itik besak (Angso Duo) atas saran
petuah mertuanya Temenggung Merah Mato Raja Air Hitam Pauh.
Profesor Moh. Yamin mengidentifikasi Jambi berada disekitar Kantor
Gubernur Jambi di Telanaipura sekarang.Indikasi ini atas dasar mulai dari
kawasan Mesjid Agung Al-falah sampai ke Pematang pinggiran Danau Sipin
terdapat deretan struktur batuan bata candi yang diantaranya menunjukan sebagai
komplek percandian yang cukup besar dikawasan kampung Legok.32
Tidak tertutup kemungkinan penemuan tanah pilih oleh sepasang Angso
yang mupur tersebut adalah pembukaan kembali Kota Chan-pi yang ditinggal
karena kerajaan SwarnaBhumi (San-fo-tsi) diserang oleh Singosari dalam
peristiwa Pamalayu tahun 1275M dan pindah ke pedalaman Batang Hari yang
kemudian dikenal sebagai Darmasraya (Sumatera Barat). Dua Puteri
Melayu/Darmasraya yaitu Dara Petak dan Dara Jingga diboyong oleh Mahisa
Anabrang ke Singosari pada tahun 1292.Ternyata di saat itu Singosari telah runtuh
oleh pemberontak dan kemudian mendapat serbuan tentara Khu
32
https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Candi_Muaro_Jambi diakses 8 Oktober 2018
https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Candi_Muaro_Jambi
-
46
Bilaikhan.Singosari berganti menjadi Majapahit dengan Rajanya Raden
Wijaya.Salah seorang keturunan Puteri melayu itu yaitu dari pasangan Dara
Jingga yaitu Adityawarman kembali ke Darmasraya kemudian mendirikan dan
menjadi Raja di Pagaruyung (1347-1375M).Anaknya yang bernama
Ananggawarman meneruskan teratah kerajaan Pagaruyung. Keturunan
Ananggawarman salah satunya adalah Puteri Selaro Pinang Masak yang dirajakan
di Jambi.Setelah Orang Kayo Hitam dirajakan pusat kerajaan dipindahkan dari
Ujung Jabung ke Tanah Pilih Jambi disekitar awal abad ke 16. Jadilah Jambi
kembali sebagai tempat kedudukan Pemerintahan.33
Pangeran Depati Anom yang naik tahta dikerajaan Jambi bergelar Sultan
Agung Abdul Jalil (1643-1665M) pernah memberikan surat izin untuk mendirikan
pasar tempat berjual beli di Muaro Sungai Asam pada seorang Belanda bernama
Beschseven. Izin Sultan tersebut tertanggal 24 Juni 1657 dimana lokasi yang
diizinkan itu kemudian berpindah dari Muaro Sungai Asam ke sekitar Muaro
Sungai di bawah area WTC Batang Hari sekarang.Jambi sebagai pusat
pemukiman dan tempat kedudukan raja terus berlangsung.Istana yang dibangun di
Bukit Tanah Pilih disebut sebagai istana tanah pilih yang terakhir sebagai tempat
Sultan Thaha Saifuddin dilahirkan dan dilantik sebagai sultan tahun 1855. Istana
Tanah Pilih ini kemudian di bumi hanguskan sendiri oleh Sultan Thaha tahun
1858 menyusul serangan balik tentara Belanda karena Sultan dan Panglimanya
Raden Mattaher menyerang dan berhasilmenenggelamkan 1 kapal perang Belanda
Van Hauten di perairan Muaro Sungai Kumpeh.
33
https://budaya-indonesia.org/Puteri-pinang-masak diakses 8 oktober 2018
https://budaya-indonesia.org/Puteri-pinang-masak
-
47
Dari puing – puing Istana Tanah Pilih oleh Belanda dikuasai dan dijadikan
tempat markas serdadu Belanda.Praktis setelah Sultan Thaha Saifuddin gugur
tangga 27 April 1904 Belanda secara utuh menempatkan wilayah kerajaan Jambi
sebagai bagian wilayah kekuasaan Kolonial Hindia Belanda.Jambi kemudian
berstatus Under Afdeling di bawah Afdeling Palembang. Pada Tahun 1906 Under
Afdeling Jambi ditingkatkan sebagai Afdeling Jambi kemudian di tahun 1908
Afdeling Jambi menjadi Kerisidenan Jambi dengan residennya O.L. Helfrich
berkedudukan di Jambi.
Sampai masa Kemerdekaan pejabat Residen dari Keresidenan Jambi
berkedudukan di Jambi. Setelah Republik Indonesia di Proklamirkan pada tanggal
17 Agustus 1945, berdasarkan berita RI Tahun II No. 07 hal 18 tercatat untuk
sementara waktu daerah Negara Indonesia di bagi dalam 8 Provinsi yang masing –
masing dikepalai oleh seorang Gubernur diantaranya Provinsi Sumatera. Provinsi
Sumatera ini kemudian pada tahun 1946 dibagi lagi dalam 3 sub Provinsi yaitu
Sub Provinsi Sumatera Utara, Sub Provinsi Sumatera Tengah dan Sub Provinsi
Sumatera Selatan. Keresidenan Jambi dengan hasil voting dimasikan ke dalam
wilayah Sub Provinsi Sumatera Tengah.Residen Jambi yang pertama di masa
Republik adalah Dr. Asyagap sebagaimana tercantum dalam pengumuman
Pemerintah tentang pengangkatan residen, Walikota di Sumatera dengan
berdasarkan pada surat ketetapan Gubernur Sumatera tertanggal 03 Oktober
1945.34
34
https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/ di akses 23 september 2018
https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/
-
48
Pada tahun 1945 tersebut sesuai Undang-undang no.1 tahun 1945 wilayah
Indonesia terdiri dari Provinsi, Karesidenan, Kewedanaan dan Kota. Tempat
kedudukan Residen yang telah memenuhi syarat, disebut Kota tanpa terbentuk
struktur Pemerintahan Kota.Dengan demikian Kota Jambi sebagai tempat
kedudukan Residen Keresidenan Jambi belum berstatus dan memiliki
pemerintahan sendiri. Kota Jambi baru diakui berbentuk pemerintahan ditetapkan
dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946
dengan sebutan Kota Besar dan Walikota pertamanya adalah Makalam.
Mengacu pada Undang-undang No. 10 tahun 1948 Kota Besar menjadi
Kota Praja. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965 menjadi
Kota Madya dan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 Kota Madya
berubah menjadi Pemerintah Kota Jambi sampai sekarang.Dengan Undang-
undang No. 19 Tahun 1958 Keresidenan Jambi sebagai bagian dari Provinsi
Sumatera Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di
Jambi. Kota Jambi sendiri pada saat berdirinya Provinsi Jambi telah berstatus
Kota Praja dengan Walikotanya R. Soedarsono.
Tanggal penetapan Kota Jambi sebagai Kota Praja yang mempunyai
Pemerintahan sendiri sebagai Pemerintah Kota dengan ketetapan Gubernur
Sumatera No. 103 Tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dipilih dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 16 Tahun 1985 dan disahkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 156 Tahun 1986,
tanggal 17 Mei 1946 itu sebagai Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi.35
35
https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/ di akses 23 september 2018
https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/
-
49
B. Letak Geografis dan Iklim
I. Letak Geografis
Kota Jambi sebelahutara, barat,
selatandantimurberbatasandengankabupatenMuaro Jambi, dengan kata lain Kota
Jambi iniwilayahnyadikelilingiolehkabupatenMuaro Jambi.Kota Jambi
beradapadaketinggian rata-rata 10 sampai 60 meter di
ataspermukaanlaut.Secarageografisposisi Kota Jambi beradapada : 01030‟2,98” -
01040‟ 1,07”Lintang Selatan dan10340‟ 1,67”- 10340‟ 0,22” BujurTimurLuas
Kota Jambi 205,38 Km yang terdiridari :
Tabel 1
Jumlah kecamatan dan luas wilayah setiap kecamatan di KotaJambi
No Kecamanatan Luas
1 Kecamatan Kota Baru 36,11 Km (17,56 %)
2 KecamatanAlamBarajo 41,67 Km (20,27 %)
3 Kecamatan Jambi Selatan 11,41 Km (5,55 %)
4 KecamatanPaalMerah 27,13 Km (13,20 %)
5 KecamatanJelutung 7,92 Km ( 3,85 %)
6 KecamatanPasar Jambi 4,02 Km ( 1,96 %)
7 KecamatanTelanaipura 22,51 Km (10,95 %)
8 KecamatanDanauSipin 7,88 Km (3,83 %)
9 KecamtanDanauTeluk 15,70 Km (7,64 %)
10 KecamatanPelayangan 15,29 Km (7,44 %)
11 Kecamatan Jambi Timur 15,94 Km (7,75 %)
-
50
Table di atas menjelaskan Kota Jambi terdiridari 11
(sebelas)kecamatandan 62 (enampuluhdua)kelurahan.Ibu Kota Kabupaten yang
terdekatdari Kota Jambi adalahSengeti, yaituIbu Kota KabupatenMuaro Jambi
dengan jarak 29 km.36
II. Iklim
Selamatahun 2016 rata-rata suhu di Kota Jambi berkisar antara 26,8˚C
sampai27,8˚C. Dengansuhumaksimum
34,6˚CyangterjadipadabulanMaretdanAgustusdansuhu minimum
21,2˚Cterjadipadabulan Mei.Curahhujan di Kota Jambi selamatahun 2016
beragamantara 70,1 mmsampai 209 mm, denganjumlahhariHujanantara 6
harisampai 26 hari perbulannya.Kecepatanangin di tiapbulan hampir merataantara
11 knots hinggai 25 knots.Sedangkan rata-rata kelembabanudaraberkisar 98% -
100%.
C. Pemerintah
Kota Jambi terdiri dari 11 kecamatan, 62 (enam puluh dua)kelurahan,
yaitu :Kota Baru ( 5 Kelurahan), Alam Barajo ( 5 Kelurahan), Jambi Selatan (5
Kelurahan), Paal Merah ( 5 Kelurahan), Jelutung (7 Kelurahan), Pasar Jambi : 4
Kelurahan, Telanaipura ( 6 Kelurahan), Danau Sipin (5 Kelurahan), DanauTeluk:
(5 Kelurahan), Pelayangan ( 6 Kelurahan), Jambi Timur( 9 Kelurahan).
D. Penduduk Kota Jambi
Data kependudukan yangdisajikan pada publikasi ini merupakanhasil
Proyeksi Penduduk Tahun 2016yang dilakukan oleh Badan PusatStatistik Kota
36
https://jambikota.bps.go.id di akses 23 september 2018
https://jambikota.bps.go.id/
-
51
Jambi yang didasarkanpada data hasil Sensus Penduduk2010.Jumlah hasil
Proyeksi PendudukTahun 2016 tercatat penduduk KotaJambi 583.487 jiwa.
Dilihat dari segikepadatan penduduk tahun 2016 maka kepadatan perKm2
menurutKecamatan adalah :
Tabel 2
Kepadatan penduduk setiap kecamatan
No Kecamatan jumlah penduduk/Km2
1 Kota Baru 2.036 jiwa/km2
2 Alam Barajo 2.274 jiwa/km2
3 JambiSelatan 5.357 jiwa/km2
4 Paal Merah 3.280 jiwa/km2
5 Jelutung 7.943 jiwa/km2
6 Pasar Jambi 3.124 jiwa/km2
7 Telanaipura 2.220 jiwa/km2
8 Danau Sipin 6.059 jiwa/km2
9 Danau Teluk 767 jiwa/km2
10 Pelayangan 881 jiwa/km2
11 Jambi Timur 4.166 jiwa/km
E. Sosial
1. Pendidikan
Dalam menunjang pembangunan diKota Jambi tentu tidak terlepas
darisektor pendidikan dari Sekolah Dasarsampai ke Perguruan Tinggi,
pendidikannon formal berupa pendidikan danpelatihan di berbagai
-
52
bidangpengetahuan berupa pendidikanketerampilan yang diperlukan
bagipembangunan.Berdasarkan laporan dari DinasPendidikan Kota Jambi, Jumlah
SekolahNegeri dan Swasta dalam Kota Jambipada tahun 2016/2017 adalah :
Tabel 3
Jumlah Sekolah keseluruhan di Kota Jambi
No Sekolah Jumlah
1 Taman kanak-kanak 390
2 Sekolah Dasar dan MI 262
3 SMP/Sederajat 98
4 SMA/Sederajat 94
Perguruan tinggi di Kota Jambidiantaranya, yaitu Universitas
NegeriJambi, IAIN sertaUniversitas/Perguruan Tinggi Swasta
diantaranyaUniversitas Batanghari, AkademiSekretariat dan Manajemen,
SekolahTinggi Manajemen InformatikaKomputer, STIKOM Dinamika
Bangsa,AKPER Baiturahim, serta AKPERDepkes dan Perguruan
TinggiMuhammadiyah.37
2. Kesehatan
Penyediaan sarana kesehatandalam Kota Jambi tahun 2015 tersebardi
beberapa kecamatan masing-masing,di antaranya: Rumah SakitUmum Jambi, RS.
Bratanata (DKT),RS. Budhi Graha, RS. Theresia, RS.Asia Medika, RS MMC,
37
https://jambikota.bps.go.id di akses 23 september 2018
https://jambikota.bps.go.id/
-
53
RSBhayangkara serta 1 rumah sakitkhusus. Di samping itu terdapat pulatenaga
medis/kesehatan. Jumlahpusat kesehatan masyarakat dan sejenisnya:
Tabel 4
Jumlah pusat kesehatan masyarakat dan sejenisnya
No Nama Rumah Sakit Jumlah
1 Puskesmas 20
2 Pusat Klinik 39
3. Statistik Agama
Tempat ibadah yang ada di KotaJambi tersebar di setiap Kecamatanyang
digunakan bagi setiap penduduksesuai dengan agama dankepercayaan masing-
masing.Adapun jenis tempat ibadahtersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 5
Jenis dan Jumlah Tempat Ibadah
No Jenis tempat Ibadah Jumlah
1 Masjid 370
2 Langgar dan Mushola 336
3 Kelenteng 24
4 Gereja 42
5 Wihara 6
F.Pertanian
1. Tanamaan Pangan
-
54
Tanaman PanganLuas padi sawah yang dipanendalam Kota Jambi pada
tahun 2016adalah sebesar 771 Ha dengan produksisebesar 4383 ton. Jika
dibandingkantahun 2015 yang luas panennya sebesar395 Ha produksi sebesar
2012 ton berartiterjadi penurunan luas panen danproduksi masing-masing sebesar
95%dan 117%.Untuk Palawija, produksi palawija seperti jagung sebesar 320 ton,
ubi kayusebesar 2560 ton, ubi jalar 105 ton, dankacang tanah sebesar 26 ton.Data
produksi tanaman buahbuahandi Kota Jambi seperti jeruk siam 19,5 ton, alpukat
130,95 ton, papaya 1051,39 ton, dan pisang 991,8 ton,mangga dan rambutan
masing-masingsebesar 223,8 ton dan 267,4 ton.
1. Peternakan
Peternakan Jumlah ternak dalam Kota Jambipada tahun 2016 diantaranya
adalahsebagai berikut: sapi 1178 ekor, kerbau1440 ekor, kambing 80 899 ekor,
domba1.710 ekor, babi 4034 ekor, itik 251.789ekor dan ayam broiler 1.655.400
ekor.
2. Perikanan
PerikananProduksi perikanan menurut subsektor perikanan daerah Kota
Jambidalam tahun 2016 untuk perairan umumsebesar 598,47 ton, sedangkan
tahun2015 sebesar 679,33 ton, berarti turunsebesar 11,90%. Untuk air tawar
padatahun 2016 sebesar 2.975,80 tonsedangkan tahun 2015 sebesar 2.829,22ton,
berarti naik sebesar 5,18%.
G. Perindustrian
1.Industri Pengolahan
-
55
Pada umumnya perusahaan Industridapat dikelompokkan menjadi 2
(dua)kelompok yaitu Industri Formal dan IndustriNon Formal. Dalam Kota Jambi
untuktahun 2016,
2. Listrik
Pembangunan perlistrikan di KotaJambi juga meningkat sesuai dengan
lajuperkembangan pembangunan pada tahunini, jenis pelanggan listrik
dapatdikelompokkan sebagai berikut :
a. Sosial
b. Rumah Tangga
c. Industri
d. Usaha/Hotel
e. Gedung/Perkantoran
f. Penerangan Lampu Jalan
H. Perdagangan
Jumlah barang yang dibongkar dandimuat antar pulau di Pelabuhan
Jambipada Tahun 2016 adalah sebesar 385.624ton dan 292.466 ton. Sedangkan
Jumlahekspor antar negara di Pelabuhan Jambiadalah sebesar 334.061 ton dan
imporsebesar 30.126 ton.
I.Perekonomian
1.Angkutan Darat
-
56
Jalan merupakan salah satuprasarana yang sangat penting untuk
melancarkan kegiatan perekonomian,karena dengan dibangunnya jalan,dapat
memperlancar perdaganganantar daerah. Panjang jalan di seluruhKota Jambi pada
tahun 2016 adalah506.670 Km terdiri dari jalan baik331.540 Km.
2. Angkutan Udara
Pada tahun 2016 jumlah pesawatyang datang sebanyak 7.382kedatangan.
Penumpang yang datang808.476 orang dan yang berangkat827.994
orang.Frekuensi pesawat yang datangpada tahun 2016 mengalami
kenaikansebesar 159% dan yang berangkatnaik sebesar 40.86% dari tahun
2015.Jika dibandingkan dengan tahun 2015penumpang yang datang danberangkat
naik masing-masingsebesar 39.43%.
3. Angkutan Laut
Jumlah kapal datang danberangkat di Pelabuhan Jambi tahun2016 masing-
masing sebanyak 4.676buah kapal.
4. Hotel
Jumlah hotel di Kota Jambi padatahun 2016 sebanyak 87 buah yangterdiri
dari 21 hotel bintang, dan 66hotel non-bintang.
5. Pos dan Telekomunikasi
Lalu lintas surat pos dan giro padatahun 2016, surat kilat dikirim
danditerima masing-masing 164.035 dan612.578 buah, surat kilat khususdikirim
sebanyak 299.203 dan diterima491.214 buah. Wesel pos dikirimdengan nilai
-
57
sebesar 317.516.110.497rupiah dandibayarkan dengan nilaisebesar
196.742.988.299 rupiah.
J. Keuangan Dan Harga-Harga
1. Keuangan Pembangunan Daerah
Retribusi dan pajak daerah,sebagai penyumbang penerimaandaerah,
mempunyai peran cukup pentingdalam menunjang pembangunandaerah.
2. Perbankan dan Koperasi
Posisi simpanan masyarakat yangberupa tabungan ditarik setiap
saat,tabungan berjangka dan tabunganlainnya di Kota Jambi.38
K. Gambaran Umum Kantor
a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, DPMPTSP
Kota Jambi memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
3. Pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasi
penanaman modal
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara
terpadu
38
https://jambikota.bps.go.id di akses 23 september 2018
https://jambikota.bps.go.id/
-
58
5. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan
perizinan secara terpadu
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
b.Visi dan Misi
Visi
Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang profesional
dan akuntabel berbasis teknologi informasi guna mendukung Kota Jambi sebagai
pusat perdagangan dan jasa
Misi
1. Meningkatakan kualitas SDM guna menciptakan aparatur yang profesional
2. Melakukan kajian peluang dan potensi penanaman modal
3. Melaksanakan promosi peluang dan penanaman modal
4. Meningkatkaj profesionalisme pelayanan perizinan penanaman modal
5. Meningkatkan sistim informasi pelayanan perizinan penanaman modal
6. Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penanaman modal
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.39
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu40
39
https://dpmptsp.jambikota.go.id/website/?halm=1&halm_di=19akses 23 september 2018
https://dpmptsp.jambikota.go.id/website/?halm=1&halm_di=19
-
59
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Harmonisasi sistem Perizinan Mendirikan Bangunan Reklame di Kota
Jambi
1. Dasar Hukum Kebijakan
Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan yang transparan, adil,
tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta
profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh
Pemerintah Daerah. Adapun aturan hukum dalam mendirikan bangunan reklame
dikota jambi yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan.
Terdapat pula dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 24 Tahun 2015 tentang
tata cara perizinan Reklame Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut
persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan Bangunan, agar masyarakat di
dalam mendirikan Bangunan mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan
teknis yang harus dipenuhi sehingga Bangunannya dapat menjamin keselamatan
pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan
aksesibel, sehinggga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya
Bangunan yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan
selaras dengan lingkungannya.
Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan sesuai fungsi dan
klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan
Bangunan dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang
40
Struktur organisasi Dinas Penanaman modal terpadu satu pintu
-
60
dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat
dan bernegara. Pengaturan Bangunan dilandasi oleh asas kemanfaatan,
keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan dan lingkungannya,
berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan
terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam
rangka pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan untuk kepentingan mereka
sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan dan
tertib penyelenggaraan Bangunan pada umumnya.
Pengaturan Peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya
tujuan penyelenggaraan Bangunan yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat
di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peran Masyarakat
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau
kelompok masyarakat melalui sarana yang disediakan atau melalui Gugatan
Perwakilan. Penyelenggaraan Bangunan oleh Penyedia Jasa Konstruksi baik
sebagai perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun jasa-jasa
pengembangannya, penyedia jasa Pengkaji Teknis Bangunan, dan pelaksanaannya
juga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
jasa konstruksi.
Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi
kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya
dalam penyelenggaraan Bangunan. Penegakan dan penerapan sanksi administratif
perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan
-
61
ekses di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan peraturan
perundang-undangan lain.
B. Implementasi Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Izin Mendirikan
Bangunan Reklame di Kota Jambi.
Setiap orang atau badan yang memperoleh izin harus mengajukan
permohonan kepada Walikota melalui Kantor Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. Dan peizinan yang diinginkan diproses oleh Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dibidang teknis dibantu oleh dinas yang
bersangkutan. Jenis perizinan yang harus diproses melalui kantor
Penyelengggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Jambi berjumlah
sebanyak 39 jenis perizinan. Dari 39 jenis perizinan hanya 4 jenis perizinan yang
dipungut retribusinya dan 35 jenis perizinan yang tidak dipungut reribusi. Hal ini
menandakan bahwa pemerintah daerah Kota Jambi memang berupaya melakukan
pelayana publik semaksimal mungkin. Dalam rangka penegakan hukum
administrasi negara pemerintah daerah sudah melakukan upaya preventif
(pencegahan) agar masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan yang harus punya
izin tidak melanggar peraturan peundang-undangan yang berlaku.41
1. Tata Cara Perizinan
Pendirian bangunan Reklame dikota jambi berdasarkan Peraturan
Walikota nomor 24 tahun 2015 bahwa dalamupaya lebih melindungi ketertiban
umum, menciptakan keindahan kota danmeningkatkan pelayanan kepada
masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruang yang sesuai
41
Latifah Amir, Kewenangan Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan dengan
Dilaksanakan nya Perda Kota Jambi Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu, Jurnal Hukum. Hlm,
47
-
62
dengan estetika, serasi dengan lingkungan dan perkembangan kota saat ini serta
memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, maka diperlukan penataan terhadap
bangunan reklame.
Izin mendirikan bangunan reklame yang telah dikeluarkan berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2009 tentang Bangunan Reklame masih
tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya izin.42
Pada saat peraturan
walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 40 Tahun 2009
tentang Bangunan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Agar setiap
orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam berita daerah.43
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumaidi:
Bahwa proses pengurusan izin mendirikan bangunan reklame tidak
begitu sulit karena mengajukan formulir yang telah disiapkan,
mengajukan, permohonan, yang dilengkapi data-data, sertifikat,
jika itu milik jalan provinsi harus meminta izin dari pemerintah
provinsi, bahwa ada pemakaian tempat, jika tempat tersebut tempat
perorangan harus meminta izin yang memiliki lahan, Kartu Tanda
Penduduk, rekomendasi (besar dan luas dilakukan oleh pihak
teknisi apakah sesuai tempat, kuat dan sebagainya terakhir di Dinas
pelayanan baru diterbitkan oleh kantor terkait.44
Sejalan dengan yang dijelaskan bahwasannya pengurusan perizinan sangat
mudah hal itu dibuktikan dalam pelaksanakan nya dan juga penerapannya di
masyarakat kota Jambi, dalam implementasinya sendiri izin mendirikan bangunan
nya sudah sesuai prosedur hal yang di perlukan untuk penerapannya di
42
Pasal 23 peraturan walikota nomor 24 tahun 2015 43
Pasal 24 dan 25 peraturan walikota nomor 24 tahun 2015 44
Wawancara dengan Sumaidi kepala kantor bidang monitoting dan evaluasi dan
pelaporan, dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, 25 september 2018
-
63
masyarakat, masyarakat sendri juga berusaha untuk mematuhi hal yang di
perlukan dalam pelaksanakaan perizinan sesuai peaturan walikota.
Hal serupa juga di jelaskan oleh Soeharto:
Proses awal harus tahu status tanah (izin tanah) jika tidak memiliki
izin maka tidak diizinkan sehingga harus diurus terlebih dahulu
kemudian juga syarat-syarat harus lengkap jika tidak lengkap maka
di kembalikan.45
Proses yang di lewati dalam pembangunan reklame dikota Jambi juga
memiliki proses yang dapat diproses sesuai dnegan baik, hal lain yang
menghambat juga banyak terjadi namun demikian dinas terkait sudah
mensosialisasikan untuk kelangsungan banguanan yang sesuai dengan peratuan,
apabila proses yang di anjurkan tidak sesuai maka akan di berikan kembali untuk
kelengkapannya baru di proses apabila sudah lengkap.
Berdasarkan hasil wawancara dari sumaidi:
Bahwa implemetasi dari penegakan hukum perizinan reklame
dikota jambi telah terlaksana sesuai dengan aturan, berjalan dengan
baik nya dapat dilihat dari praktek dilapangan yang telah sesuai
dengan aturan perundang-undangan, namun demikian adapun
kendala yang dihadapi yaitu dari para pengusaha tersendiri
sehingga menghambat pelaksanaan nya.46
45
Wawancara dengan Soeharto kepala staff pelayanan perizinan,dinas penanaman modal
dan pelayanan perizinan terpadu, 25 september 2018 46
Wawancara dengan Sumaidi kepala kantor bidang monitoting dan evaluasi dan
pelaporan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 25 september 2018
-
64
Implementasi dari penegakan hukum perizinan pembangunan reklame
telah sesuai hal ini sesuai dengan yang berlaku di masyarakat, hukum perizinan
selama ini dimasyarakat telah sesuai h