perlindungan konsumen terhadap produk pangan …
TRANSCRIPT
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999
(Studi Kasus Kelurahan Pandan Jaya Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung
Timur Provinsi Jambi)
SKRIPSI
Di Ajukan untuk melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (1) Hukum Ekonomi Syariah
Oleh:
KHAIRNURTY AZ-ZAMZAMI NIM. SHE 162055
PEMBIMBING:
Dr.Maryani, M.HI
Rasito, S.H.,M.HUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
TAHUN
2020
ii
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana stara 1 di Universita Islam
Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Universita Islam Negeri
Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan asli karya saya atau hasil
jiplakan dari karya orang lain, maka saya akan menerima kosekuensi yang
berlaku di Universita Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
Jambi, 25 Februari 2020
Khairnurty Az-Zamzami
NIM: SHE.162055
iii
Pembimbing I :Dr. Maryani, M.HI
Pembimbing II : Rasito, S.H.,M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021
Jambi,25 Maret 2020
Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi
NOTA DINAS
Assalamu’alaikum wr.wb.
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi
Saudara Khairnurty Az-Zamzami, NIM: SHE 162055 yang berjudul
“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah
Tangga menurut ,Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun
1999 Di Kelurahan Pandan Jaya Kec. Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur
Provinsi Jambi” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna
melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam
Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin
Jambi.
Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan
Agama, Nusa, dan Bangsa.
Wassalamu’alaikum wr.wb
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Maryani., M.HI Rasito, S.H.,M.H
NIP. 197609072005012004 NIP.196503211996021003
iv
v
PERSEMBAHAN
Skripsi ini dipersembahkan untuk yang utama dari segalanya, yaitu
sembah Sujud serta Syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-
Nya telah memberikanku suatu nikmat yang tidak akan bisa saya membalas
kepada-Nya sehingga engkau memberikanku kemudahan dalam menyelesaikan
skripsi yang sederhana ini.
Solawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasul junjungan alam yakni
Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju
alam terang menerang yang kita rasakan saat ini yakni dengan ilmu pengetahuan
yang kita rasakan saat ini, dan tidak lupa pula penulis ucapkan rasa terimakasih
dan bangga kepada kedua orang tua penulis yang telah mensupor penulis hingga
detik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.
serta ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing satu Ibu Maryani dan
pembimbing dua Bapak Rasito, Ibu Pidayan selaku sekjur jurusan Hukum
Ekonomi Syariah dan semua dosen di Fakultas Syariah serta kawan-kawanku
yang selalu membantuku dalam myelesaikan skripsi semoga ilmu yang engkau
ajarkan kepada penulis dapat penulis terapkan kelak dan dapat bermafaat bagi
orang lain khususnya pada diri penulis sendiri dan semoga Allah SWT membalas
semua kebaikan kepada bapak dan ibu dosen serta kawan-kawanku yang selalu
mensupor penulis, Amiin ya rabbal alamin.
vi
MOTTO
اٱلذين ي ل أ يه أ مو ا ت أكلو ل نوا ام بب ين كمء أ نت طلٱلب كم ع نإل ة ر تج كون
نكم اضم ت ر
Artinya: Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan)
harta-hartakamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan
sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara
suka sama suka di antara kamu (Q.S An-Nisa 4:29).1
11 Al-Qur’an danTerjemahDapartemen Agama RI (Jakarta: Wali, November 2012)
vii
ABSTRAK
Penjual makanan ringan produk pangan industri rumah tangga menurut
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan
pandangan hukum Islam (Studi kasus kelurahan Pandan Jaya, Kec.Geragai,
Kab.Tanjung Jabung Timur ). Adapun tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui
faktor penyebab mengapa produsen belum memasang label pada produknya,baik
itu label halal, label kadaluwarsa,serta label informasi pada produk (nama produk,
alamat,nomor hp,serta komposisi/bahan yang digunkan) dan untuk mengetahui
kedudukan hukum bagi para produsen, dan konsumen selaku yang mengkonsumsi
produk dari pelaku usaha, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta
pandangan hukum Islam, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang
dilaksanakan di kelurhan Pandan Jaya, kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur,
sedangkan pendekatan yang di gunkan adalah bersifat deskriptif kualitatif yakni
mengkaji data yang ada di masyarakat kelurahan Pandan Jaya kemudian di
analisis berdasarkan Undang-Undang dan norma-norma yang terkandung dalam
hukum Islam. Dan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi,
metode ini dilakukan untuk pengumpulan tanggapan dari informan. Adapun faktor
penyebab mengapa produsen tidak memasang label mereka takut rugi dan belum
mengatuahi bahwa telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pangan dan
dapat dikenakan sanksi, berupa pencabutan izin usaha serta dapat di pidana dan
denda.
Kata kunci: Perlindungan Konsumen, UUPK Nomor 8 Tahun 1999
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999. (Studi Kasus Kelurahan Pandan Jaya Kec Geragai Kab.Tanjung
Jabung Timur Prov. Jambi). Kemudian tak luput pula penulis mengirimkan
shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat
perjuangan beliau kita dapat merasakan ilmu, Iman dan Islam seperti saat ini.
Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini disusun dengan maksud untuk
memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar (S1) ilmu Hukum
Ekonomi Syar’iah fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha
Saifuddin Jambi.Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak
kekurangan sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehubungan dengan
keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.Walaupun demikian penulis telah
berusaha semaksimal mungkin agar inti dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi
penulis dan pembaca di kemudian hari.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan oleh
dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena
itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada yang terhormat :
1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidiAsy’ari, MA.,Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi
ix
2. Bapak DR. Sayuti Una, S.Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A, M.I.R, Ph.D selaku Wakil Dekan 1 bidang
Akademik Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II bidang
Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari’ah UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Dr.H. Ishaq, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
6. Bapak Rasito,S.H., M.Hum.,selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah
Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M. Sy, selaku sekertaris jurusan Hukum Ekonomi
Syariah fakultas syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Ibu MARYANI, S.Ag., M. HIselaku Pembimbing Skripsi 1 dan Pembimbing
Akademik Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang
selama ini telah membantu segala urusan yang ada dijurusan dan banyak
membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam
penyusunan skripsi.
9. Bapak Rasito, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi 2 Fakultas Syari’ah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang selama ini telah membantu segala
urusan yang ada dijurusan dan banyak membantu penulis dalam rangka
memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.
10. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan dan karyawati
Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
x
11. Produsen P-IRT dan Pegawai Desa Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan
Geragai, yang telah membantu dan menerima saya dengan baik untuk
memberikan data data informsi yang saya butuhkan.
12. Semua pihak yang ikut serta membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat
penulis skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih
sederhana dan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan data dan pengetahuan
yang dimiliki oleh penulis, untuk itu penulis menghargai kritik dan saran yang
membangun dari berbagai pihak terhadap skripsi ini.Semoga karya sederhana ini
berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ammin
Jambi, 25 Februari 2020
KhairnurtyAz-Zamzami
NIM: SHE. 162055
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................ ii
NOTA DINAS .............................................................................................. iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN............................................................ iv
PERSEMBAHAN ........................................................................................ v
MOTTO ....................................................................................................... vi
ABSTRAK ................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ................................................................................. viii
DAFTAR ISI ................................................................................................ xi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL ....................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................... 4
C. Batasan Masalah ......................................................................... 5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian................................................ 5
E. Kerangka Teori ........................................................................... 6
F. Tinjauan Pustaka ........................................................................ 19
BAB II METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian ................................................................ 21
B. Jenis Dan Sumber Data .............................................................. 21
C. Instrument Pengumpulan Data ................................................... 23
D. Tehnik Analisis Data .................................................................. 24
E. Sistematika Penulisan ................................................................. 25
F. Jadwal Penelitian ........................................................................ 26
xii
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Kelurahan Pandan jaya .................................................. 27
B. Aspek Geografis Kelurahan Pandan jaya ................................... 29
C. Struktur pemerintahan Kelurahan Pandan Jaya.......................... 30
D. Aspek Demografis Kelurahan Pandan jaya................................ 32
E. Aspek Ekonomi kelurahan Pandan Jaya..................................... 36
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Dampak produk Pangan Industri rumah tangga (P-IRT)
Yang Tidak Memasang Lebel Bagi Para Pelaku Ekonomi ......... 38
B. Upaya Perlindungan Konsumen Menurut UUPK Nomor 8
Tahun 1999 terhadap produk Pangan Industri rumah Tangga
yang tidak Berlebel................................................................... 44
C. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan
Konsumen ................................................................................ 48
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan................................................................................. 56
B. Saran-saran ................................................................................. 57
C. Kata Penutup.............................................................................. 57
DAFTAR PUSTAKA
CURICULUM VITAE
LAMPIRAN - LAMPIRAN
xiii
DAFTAR GAMBAR
1. Wawancara Bersama Lurah Desa Pandan Jaya, Kecamtan Geragai
2. Foto Bersama Staf Lurah Desa Pandan Jaya, Kecamatan Geragai
3. Foto Label Pada Produk Keripik Singkong Pak Sukirman
4. Foto Bersam Bapak Sukirman Dan Istrinya Selaku Produsen Keripik
Singkong
xiv
DAFTAR TABEL
1. Jadwal Penelitian
2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Pandan Jaya Berdasarkan Jabatan
3. Aset Desa /Kekayaan Desa
4. Jumlah Penduduk di Kelurahan Pandan Jaya
5. Jumlah Tempat Ibadah di Kelurahan Pandan Jaya
6. Sarana Pendidikan Yang ada di Kelurahan Pandan Jaya
7. Usaha Jasa Lainya
8. Berdasarkan Usaha Keterampilan
9. Distribusi Jawaban Konsumen Berdasarkan Indikator Hak- Hak
Konsumen
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perekonomian dan pembangunan khususnya di bidang perindustrian dan
perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang, terutama di sektor
makanan yang di konsumsi. Pada proses pemenuhan kebutuhan konsumsi,
manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dimana dalam interaksinya,disatu
sisi terdapat peran suatu usaha paran sebagai pelaku usaha pangan yang bertugas
untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan di sisi lain ada
pihak yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang menggunakan hasil
produksi dari pelaku usaha pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya.
Mereka memiliki peranan yang sama pentingnya karena keduanya bersifat saling
melengkapi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi
konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau dan/atau jasa yang di
inginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih
aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan
kemampuan konsumen. Kondisi yang universal tersebut membuat kedudukan
konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang.2
sehingga untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan
hukum. Oleh karena itu diperlukan campur tangan negara melalui penetapan
sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan itu telah
2 M. Ali Mansyur, Persoalan Hukum (Semarang: Persada, 2001),hlm. 24
2
disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.3
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat
kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Konsumen yang merupakan
objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui, promosi, cara penjualan serta
penerapan-penerapan perjanjian sepihak yang dapat merugikan konsumen.
Diantara kebutuhan sandang pangan yang harus terpenuhi manusia dalam
usahanya untuk mempertahankan hidup adalah kebutuhan pangan. Untuk
memenuhi kebutuhan makan dan minum masyarakat tidak sepenuhnya membuat
sendiri, sehingga terjadilah transaksi jual beli antara pembeli yang dalam hal ini
adalah konsumen dengan penjual. Sekarang ini semakin banyak pelaku usaha
pangan yang berskala usaha besar, sedang, ataupun kecil, salah satunya adalah
usaha yang berskala rumah tangga, yakni pangan industri rumah tangga (untuk
selanjutnya disebut P-IRT).
Menurut penjelasan Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Pangan,
P-IRT yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan
peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis, yang sudah menjadi rahasia
umum bahwa pelaku usaha memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan
konsumen, sehingga untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan
hukum. Oleh karena itu diperlukan campur tangan negara melalui penetapan
sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan itu telah
3Abdul R. Saliman, Hukum Bisnins Indonesia (Jakarta:2005) hlm.12
3
disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.4
Memproduksi pangan olahan tertentu. Dalam kelangsungan hidupnya
konsumen sekarang lebih suka produk makanan cepat saji khususnya produk
pangan industri rumah tangga karena harganya lebih terjangkau dipasaran. Seperti
halnya di Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan. Geragai Kabupaten Tanjung
Jabung Timur ada beberapa Industri Rumah Tangga Pangan atau pengusaha kecil
dan menengah yang bergerak dibidang makanan tradisional atau camilan seperti
keripik singkong, keripik pisang, keripik tempe dan sebagainya.
Berdasarkan observasi dilapangan dan sesuai data yang di dapat dari
kantor kelurahan ada 6 produsen industri berskala rumah tangga atau di sebut P-
IRT yang berada di Keluraham Pandan Jaya Kecamatan Geragai, dari beberapa
produsen makanan P-IRT hanya 2 sudah mencantumkan label dan sisanya belum
mencantukan label.5 seperti tanggal pembuatan dan tanggal kadaluwarsa serta
keterangan lainnya yang sesuai dan tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i)
Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disebut UUPK. Yaitu
tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain. Untuk
penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Hal ini juga
melanggar Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan, Pasal 3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label
4Abdul R. Saliman, Hukum Bisnins Indonesia (Jakarta: 2005) hlm.12
5 Dokumentasi, kantor Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, 5 Januari 2020
4
dan Iklan Pangan serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor HK. 00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan
Yang Baik Untuk Industri RumahTangga (CPPB-IRT) yang mewajibkan kepada
pelaku usaha untuk mencantumkan label yang sesuai pada produk makanannya.6
Berdasarkan hasil dari wawancara kepada beberapa konsumen Produk Pangan
Industri Rumah Tangga atau di singkat P-IRT di Kelurahan Pandan Jaya,
kebanyakan dari mereka belum mengetahui bahwasannya ada peraturan
pemerintah yang dapat melindungi konsumen dari pelaku usaha yang berbuat
curang atau yang dapat merugikan seorang konsumen, dan dari beberapa
produsen banyak yang belum mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur
tentang pangan yakni berkenaan dengan label dan keterangan pada produknya
serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut Penulis bermaksud mengkaji
hal yang lebih dalam mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Produk
Pangan Industri Rumah Tangga Menuru UUPK No. 8 Tahun 1999 Di
Kelurahan Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi
Jambi.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana dampak makanan ringan P-IRT tidak berlebel bagi para pelaku
ekonomi di Kelurahan Pandan Jaya kecamatan Geragai ?
6 Eni Suharti, Undang-Undang Pangngan 2012 (Jakarta: Sinar Grafika 2013) hlm.39
5
2. Bagaimana Upaya Perlindungan konsumen menurut UUPK Nomor 8 Tahun
1999 terhadap P-IRT yang tidak berlebel di Kelurahan Pandan Jaya
Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur ?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap perlindungan
konsumen pada produk pangan industri rumah tangga P-IRT yang tidak
berlebel di Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai?
C. Batasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar lebih
terfokus, dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis perlu untuk
membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah
mengenai bagai mana dampak ekonomi pada produk pelaku usaha dan bagai
mana perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga di
singkat P-IRT yang tidak berlebel di Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai,
P-IRT yang akan di teliti yaitu makanan ringannya berupa produk keripik
singkong, yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap
label sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan
Konsumen pada produk P-IRT di Kelurahan Pandan Jaya Kec. Geragai
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai upaya perlindungan konsumen.
D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui dampak ekonomi makanan ringanP-IRT yang tidak
berlebel bagi para pelaku ekonomi di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan
Geragai, kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
6
b. Untuk mengetahui Upaya perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen terhadap tidak adanya label
pada produk P-IRT.
c. Untuk mengetahui bagai mana pandangan hukum Islam terhadap
perlindungan konsumen pada produk P-IRT sebagai upaya perlindungan
konsumen.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara akademis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumber
pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum tentang
perlindungan konsumen pada umumnya dan khususnya perlindungan hukum
terhadap konsumen yang mengkongsumsi produk P-IRT yang tidak berlebel
di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
b. Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat serta penulis bahwa adanya
hukum yang melindungi konsumen, terhadap pelaku usaha.
c. Untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1
E. Kerangka Teori
1. Pengertian Produsen
Produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual
atau dipasarkan. 7
Menurut Agnes M. Toar mendefinisikan tanggung jawab produk ialah
tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawahnya kedalam
7https:// ekonurzhafar. wordpress.com
7
peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekan
pada produk.8
Menurut Roszkowski mengatakan bahwa tanggung jawab produk dan
perlindungan konsumen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi
hanya dapat dibedakan dimana tanggung jawab produk merupakan sebagian dari
cakupan perlindungan konsumen.9
2. Pengertian Konsumen
Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris), atau
consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consumen titu
tergantung dalam posisi mana ia berada.10Secara harfiah konsumen adalah
seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, seseorang atau perusahaan
yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.11 Di Amerika
Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan
hanya meliputi pembeli tetapi pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian
konsumen bersumber dari Product Liability Directve (pedoman kewajiban
produk) sebagai pedoman bagi Negara MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) dalam
menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen.
Dalam buku, Pengantar Hukum Bisnis, Munir Fuady mengemukakan
bahwa konsumen adalah pengguna akhir dari suatu produk, yakni setiap pemakai
8 Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk, Sejarah Perkembangan Di Beberapa Negara
(Bandung: BPHN- Bnicipta, 2014), hlm.105. 9 Mark E. Rowszkowski,HukumPrinsipBisnis,(Medan: Bina Media, 2000),hlm.436.
10Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), hlm.22.
11 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008),hlm.7.
8
barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk di
perdagangkan.
Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai
brang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
(Pasal 1 UU No. 8 tahun 1999). Sementara itu Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen, yang di maksud dengan perlindungan
konsumen adalah segala upayah yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
member perlindungan kepada konsumen.
Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakuan kegiatan dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi (pasal 1 UU No 8 Tahun 1999).12 Kegiatan bisnis terdapat hubungan
yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan
pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen,
sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui
pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Namun, kesenjangan
ekonomi merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.
Masyarakat yang tidak lain adalah konsumen yang paling sering dirugikan.
12Abdur Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh
Kasus,(Jakarta: kencana, 2005), hlm 220.
9
Hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidak setaraan antara
keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya
dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan
ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan kata lain, konsumen adalah pihak
yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
bisnisnya. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan
seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan campur tangan Negara
melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.13
3. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen
a. Al-Qur’an
Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam
Hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai
hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan public secara
luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Landasan
Hukum Perlindungan konsumen dalam Al-Qur’an.
Surah Ash-Shaf Ayat 10-11 yaitu :
ا أ يه ٱلذين ي ع ل ى أ دلكم ه ل نوا ام ر تء تج م ة نجيكم أ ليم ع ذ اب ١٠ن
بتؤمنون سولهٱلل ر فيس بۦو هدون تج ٱيلو بأ مو لل أ نفسكم يرذ لكمو لكمخ
لك ١١مإنكنتمت عل مون Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu
perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih (yaitu)
kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah
dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui.14
13Ibid.
14 Q.S Ash-Shaf (61) : 10-11
10
Dalam Ayat ini Allah mendorong kaum muslimin agar melakukan amal
soleh dengan menyatakan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan
Rasul yang diutus-Nya, apakah kamu sekalian mau aku tunjukan suatu pandangan
yang bermanfaat dan pasti mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda dan
keuntungan yang kekal atau melepaskan kamu dari api neraka. Uraian ayat Al-
Qur’an diatas memberikan pengertian kepada kaum muslimin agar mereka suka
memperhatikan dan melaksanakan perdagangan yang di maksud Allah SWT, jika
mereka menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Surat Al- Muthafifin ayat 1-6 :
يل و ف فين ل ٱكت الواإذ اٱلذين ١ل لمط إذ اك الوهمو ٢ون ي ست وفٱلناسىع
يخسرون نوهم ز ئك ٣أ ووأول ي ظن بعوثأ ل أ نهمم لي وم٤ون ٥ع ظيم
ي قوم ٱلناسي وم ب ل مين لر ٦ٱلع Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya
mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari
(ketika) manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam.
Ayat diatas menjelaskan bahwa ancaman bagi mereka yang suka menipu
dan mengambil hak orang lain. Orang-orang yang mendapatkan kerugian dan
kesengsaraan diakhirat adalah mereka yang memanipulasi timbangan dan takaran
dalam berdagang.15
b. Hadist
Hadits yang berkaitan dengan hal ini yaitu :
15 Syamsul Hilal, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi,(Raden Intan, Lampung, 2007),hlm.21
11
Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (HR. Ibnu Majah,
daaqauthi dan yang lain dan yang dari abusa’id al-khudir).16
c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
(disebut Undang-undang perlindungan konsumen/UUPK) pasal 1 angka 1 yang
berbunyi: “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”Rumusan
perlindungan tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum”, tentu sangat diharapkan dan dapat di
jadikan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang
merugikan konsumen hanya untuk kepentingan pelaku usaha.17
Artinya, Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen
dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Hal ini tentu saja
dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen,
dimana kedudukan pelaku usaha lebih tinggi dan kedudukan konsumen lebih
rendah yang sering menyebabkan eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku
usaha yang tidak bertanggung jawab. Meskipun Undang-undang perlindugan
konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti
mengabaikan kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan yang penting
dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.18
16 https://almanhaj.or.id
17Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),
hlm 1
18 Ice trisnawati, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjajian Jual Beli
dengan menggunakan klausula Baku. Diakses melalui http://repository.usu.ac.id/ bitstreamhandle,
tanggal 8 desember 2019 pukul 10.25.
12
Dengan diterapkan perlindungan konsumen di Indonesia, maka kedudukan
konsumen yang tadinya cendrung menjadi sasaran pelaku usaha untuk mencari
keuntungan sebesar-besarnya, misalnya dengan cara memperdaya konsumen
melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian dengan klausula
baku yang akhirnya merugikan pihak konsumen, kini menjadi subyek yang sejajar
dengan pelaku usaha.19
1. Hak-hak Konsumen dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999
(UUPK) dan Persepektif Islam.
Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Pasal 4, berikut ini adalah hak-hak konsumen:
a. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
penggunaan barang maupun jasa.
b. Konsumen berhak untuk memilih barang/ jasa serta mendapatkan barang/ jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur
tentang kondisi dan jaminan barang/ jasa yang dibeli.
d. Konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya terkait barang/
jasa yang dipakai.
e. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan
konsumen.
19 Endang Sari Wahyuni Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan
Perlindungan Konsumen, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003),hlm.90.
13
g. Konsumen berhak untuk mendapatkan perlakukan dan pelayanan yang benar
dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau
penggantian, jika barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan semestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.20
Hak konsumen dalam persepektif Islam, seluruh ajaran Islam yang terkait
dengan perdagangan dan perekonomian beorientasi pada perlindungan hak-hak
pelaku usaha atau produsen dan konsumen, karena Islam menghendaki adanya
unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang di landasi dengan nilai keimanan
dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen,
Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan
hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan
beragam jenisnya sebagai berikut :
a. Khiyar Majelis
As-sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual beli
memiliki khiyar (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan jual-beli
selama keduanya masih dalam satu majelis (belum berpisah). Khiyar merupakan
hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen, dan akad telah sempurna,
maka masing-masing pihak memiliki hak untuk memertahankan atau
membatalkan akad selama masih dalam satu majelis.
b. Khiyar Syarat
20 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,
(Jakarta: Gremedia , 2001),hlm.25.
14
Khiyar sayat adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu
dengan ketentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas. Selama waktu
tersebut, jika pembeli menginginkan ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau
membatalkan. Syarat ini boleh kedua pihak yang berakat secara bersama-sama,
juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkan.
c. Khiyar aibi
Haram bagi seseorang yang menjual yang memiliki cacat (cacat produk)
tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen). Uqabah bin Amir pernah
menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :
منخيهالمسلماخوالمسلمللمسلميحلباعبلينهالعيبفيهوبيعاا
Artinya : seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang
muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, sementar didalamnya
terdapat cacat, kcuali ia telah menjelaskanya. (HR. Ahamad, Ibnu
Majah dan Tabrani).
d. Khiyar tadlis
Khiyar tadlis, jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikan harga
barang, maka hal ini haram baginya. Dalam hal ini pembeli memiliki Khiyar
selama tiga hari, adanya Khiyar untuk mengembalikan barang tersebut.
e. Khiyar ta’yin
Khiyar ini memberikan hak kepada pebeli untuk memilih barang yang
diinginkan dari sejumlah atau sekumpulan barang yang di jual kendati barang
tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang
dia kehendaki Misalnya, seseorang memiliki empat kambing dari sekumpulan,
15
kambing maka pembeli diberihak Khiyar ta’yin sehingga dia dapat menentukan
emapat ekor kambing yang ia inginkan di antara sekumpulan kambing itu.21
Sekilas memang istilah dari perlindungan hak-hak konsumen dalam Islam
berbeda dengan Istilah-Istilah Perlindungan hak-hak konsumen pada saat ini,
namun jika di kaji secara mendalam dari sisi pengaturan, nilai dan tujuan memiliki
peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen.22
1. Hak Komsumen
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di
janjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang
digunakan.
e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif , hak untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah,
pendidikan, kaya, miskin, dan status sosisal lainnya.23
21 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta,PT Charisma Putra Utama,
2013),hlm.59
22 Ibid,hlm. s62
23 Prof Drs.C.S.T Kansil, S.H, Pokok-pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004),hlm 217.
16
2. Kewajiban Konsumen
Hak selalu disertai dengan adanya kewajiban. Berdasarkan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5, berikut ini adalah kewajiban konsumen:
a. Konsumen wajib membaca dan mengikuti petunjuk informasi maupun
prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang/jasa, demi keamanan dan
keselamatan.
b. Konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang/ jasa.
c. Konsumen wajib membayar pembelian barang/jasa sesuai dengan nilai tukar
yang disepakati.
d. Konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.
Undang-Undang perlindungan konsumen ini bertujuan untuk melindungi
hak konsumen karena pada dasarnya konsumen lebih lemah dibanding posisi
pelaku usaha. Namun, tentu saja tidak jarang konsumen mengalami kerugian
karena tidak mengikuti petunjuk prosedur penggunaan barang/jasa yang telah
disediakan pelaku usaha.24
3. Hak pelaku usaha
Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak
pelaku usaha sebagai mana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
24 Abdur Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus,
(Jakarta: kencana, 2005),hlm 222.
17
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;
c. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak di akibatkan oleh barang dan/atau jasa yang di
perdagangkan; hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.25
4. Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan
dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
25Ibid,hlm.223.
18
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
5. Tata Cara Penyelesaian Senketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha
Terkait dengan ini Pasal 45 ayat (1), (2), dan (4) Undang–Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:
a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di
luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
c. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang
bersengketa.
Di Undang-undang Perlindungan Kosumen ini memberikan ruang bagi
konsumen yang dirugikan menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum tetapi
jika konsumen ingin penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha melalui di luar
pengadilan maka UU Perlindungan Konsumen menyediakan badan yang dibentuk
19
pemerintah secara khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan
pelaku usaha.26
Badan yang dibentuk pemerintah adalah Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) dan atau ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat (LPKSM) yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai
kegiatan menangani perlindungan konsumen untuk penyelesaian sengketa
tersebut. Tata caranya adalah membuat pengaduan atas kerugian yang dilakukan
pelaku usaha ke BPSK atau LPKSM, Lembaga ini diberi Tugas dan wewenang
oleh Negara untuk sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Adapun tugas dan
wewenangnya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melaksanakan
penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi
atau arbitrase atau konsiliasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen,
menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang
terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, memanggil pelaku
usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap konsumen, memutuskan
atau menetapkan ada atau tidak adanya kerugian konsumen dan memberikan
sanksi administrative.
F. Tinjauan Pustaka
Pertama, skripsi ini di buat oleh Setyawan Adhi Pratama mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi yang berjudul
“Penegakan hukum terhadap pelaku usaha makana sarden dalam kaleng yang
mengandung cacing sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen pangan”.
26 www.gresnews.com
20
Kesimpulan skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum
terahadap makanan yang membahayakan bagi konsumen,dan memberikan
sanksi terhadap produsen yang melanggar.27
Kedua, skripsi yang disusun oleh Mey Minanda Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “perlindungan
konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal
Kadaluwarsa berdasarkan hukum Islam dan hukum Positof ”Skripsi ini
membahas tentang bagai mana perlindungan konsumen dalam islam terkait
kehalalan dan keharaman dalam mengkomsumsi produk pangan, serta hukum
positif untuk melindungi suatu konsumen.28
Skripsi ketiga, disusun oleh Dea asrika Fakultas Hukum Universitas
ahmad Dahlan Yogyakarta “Perlindungan Hukum konsumen terhadap
makanan dan minuman yang tidak bersertifikat Halal ”skripsi ini membahas
tentang bagaimana pengawasan LP POM MUI dalam melindungi suatu
konsumen, dan menbuat lebel halal untuk pelaku usaha.29
27 Setyawan Adhi Pratama, Penegakan hukum terhadap pelaku usaha makana sarden
dalam kaleng yang mengandung cacing sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen
pangan,Tahun 2019. 28 Mey Minanda, perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah
tangga tanpa tanggal Kadaluwarsa berdasarkan hukum Islam dan hukum Positof,Tahun 2016 29 Dea asrika, Perlindungan Hukum konsumen terhadap makanan dan minuman yang
tidak bersertifikat Halal,Tahun 2017
21
BAB II
METODE PENILITIAN
A. PendekatanPenelitian
Penelitian yang penulis lakukan bersifat kualitatif deskriptif menjelaskan
tentang penelitian lapangan yaitu tentang implementasi Undang-Undang
Perlindungan Konsumen terhadap P-IRT yang tidak berlebel pada produk P-IRT
yang dilakukan oleh masyarakat Pandan Jaya Kec. Geragai Kabupaten Tanjung
Jabung Timur. Penelitian ini akan meneliti permasalahan mengenai bagaimana
implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap P-IRT yang tidak
berlebel pada produk P-IRT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
dan Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagai upaya perlindungan konsumen.
Pendekatan tersebut adalah bersifat kualitatif deskriptif sedangkan
kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat- sifat suatu
individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan
penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara
satu dengan gejala yang lain.30
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
30 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.
22
Data primer adalah data diproleh langsung dari sumber pertama.31Data
primer disini adalah merupakan data pokok yang di peroleh melalui hasil
wawancara dan observasi dilapangan. Seperti yang saya wawancarai orang
penduduk saya karena banyak penduduk kelurahan saya mengonsumsi produk
panganindustri rumah tangga seperti, Ibu Wati, Ibu Sajidah, dan Ibu sohwa,
mereka ibu-ibu rumah tangga yang mengonsumsi produk pangan industri rumah
tangga. Dataprimer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang
diperoleh data primer peneliti harus mendapatkan secara langsung atau tidak bisa
di peroleh sumber data perantara atau pihak kedua dan seterusnya
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi,buku- buku,
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data pendukung
yang di peroleh penulis dari sumber informasi yang dikumpulkan selama proses
penelitian yaitu berupa dokumentasi yang berkenaan dengan Data dan kajian
pustaka yang berkenaan dengan perlindungan konsumen.
2. Sumber Data
Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Adapun yang
menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah orang lain atau dokumen. Data
ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat
autentik karena memperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Data
sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil dari
penelitian yang berjudul laporan.
31Ibid, hlm. 30.
23
C. Instrumen Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang betul- betul akurat dan lengkap, maka
dalam penulisan ini menulis menggunakan beberapa metode penelitian dalam
pengumpulan data antara lain :
1. Observasi
Observasi adalah data untuk menjawab masalah, mengamati gejala yang
diteliti dalam hal ini pancaindra manusia (penglihatan, dan pendengaran) di
perlakukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang di tangkap tadi di
catat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.32
Penulis menggunakan metode observasi untuk melihat bagiamana
mekanisme. Observasi juga dilakukan untuk melihat bagaimana praktik tersebut
berlangsung dengan pengamatan selama penelitian.
2. Wawancara
Wawancara adalah situasi peranantara peribadi bertatap muka (face- to-
face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang di rancang untuk memperoleh jawaban- jawaban yang relevan dengan
masalah penilitian kepada seseorang responden.33
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal- hal atau variabel
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
32 Rianto Adi. Metode Penelitian dan Hukum, ( Jakarta : Granit, 2005), hlm .70. 33 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2008),hlm,72.
24
lengger, agenda dan sebagainya.34 Dokumentasi penulis gunukan untuk
memperoleh semua data - data yang berhubungan dengan jual beli dalam hukum
Islam, yang penulis kumpulkan dengan menggunakan kajian pustaka dan penelaah
buku yang membahas tentang perlindungan konsumen dan terutama tentang
perlindungan konsumen dalam UU yang telah mengatur yang sesuai degan
hukum bisnis Islam.
D. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit- unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga muda di pahami oleh
diri sendiri dan orang lain.35
Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan
menyeluruh tentang situasi sosial yang di teliti atau objek penelitian.36 Analisis ini
untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan penelitian secara garis
besarnya.
Analisis Taksonomi adalah analisis yang di gunakan terhadap keseluruhan
data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah diciptkan. Setelah
34 Ibid,hlm 75
35 Sugiono, Metode Penelitian kombinasi ( Mixid Methods), ( Bandung: ALFABETA,
2012),hlm.333.
25
mengumpulkan data-data dilapangan mengemukakan permasalahan yang lebih
mendalam yang mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai.
E. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam
penulisan skripsi ini akan di sistematisasi sebagai berikut :
Bab I : Bab ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi, baik yang
mencakup background, pemikiran tentang tema yang di bahas, dengan
sub bab Latar Belakang Maslah, masalah, tujuan, dan kegunaan
penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.
Bab II : Di paparkan mengenai persoalan teknik atau metode dan landasan pijakan
teori penulisan diulas dalam Bab II Metode Penelitian. Bab ini lebih
banyak terkait dengan permasalahan metodelogi, yang menjadi pijakan
dan pendekatan yang di tempuh penulis.
Bab III : Bab tiga membahas gambaran umum lokasi penelitian, dan menjelaskan
tentang sejarah Kelurahan Kelurahan Pandan Jaya.
Bab IV : Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada dalam
penelitian ini, yaitu mengenai Bagaimana Perlindungan Konsumen
Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal
Kadaluwarsa, UU No. 8 tahun 1999 Di Kelurahan Pandan Jaya kec.
Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur.
Bab V : Penutup mengenai yang terdiri dari kesimpulan dan Saran-Saran serta di
lanjutkan dengan kata penutup penulis.
26
F. Jadwal Penelitian
Tabel 1
A. N
o
Kegiatan
Januari
2019
April
2019
September
2019
Desember
2019
Februari
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan
Judul
x
2 Pembuatan
Proposal
x
3 Bimbingan
Proposal
x
4 Seminar
Proposal
x
5 Perbaikan
Proposal
x
6 Surat Izin
Riset
x
7 Penelitian
x x
8 Analisis
Data
x x x
9
Bimbingan
Skripsi
x
1
0
Agenda
Skripsi
1
1
Perbaikan
dan
Penyerahan
27
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Kelurahan Pandan Jaya
Pandan Jaya merupakan kelurahan di kecamatan Geragai, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Kelurahan Pandan Jaya merupakan kelurahan
transmigrasi yang masyarakatnya berasal dari berbagai provinsi di Indonesia
terlihat dari masyarakatnya, yang 95% memeluk agama Islam dan 5% non
Muslim yang terdiri Protestan, Katolik, danHindu, hal tersebut dapat dilihat dari
situasi dan kehidupan masyarakatnya tersebut menjalankan agamanya.
Masyarakat kelurahan Pandan Jaya pada umumnya memeluk agama Islam, dan
terbentuknya desa Pandan Jaya pada tahun 1982 penduduk desa ini berasal dari
penduduk lokal, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan dan Bugis Makasar. 37
Sehingga didesa ini sangat banyak ragam budaya.Penduduk tinggal dengan
harmonis. Dulu dan sebelum seperti sekarang penduduk tinggal didaerah Lagan
Ulu kemudian Lagan Ulu jauh dari pusat Kabupaten/Kota masyarakat mulai
membangun rumah menuju kearah kabupaten. Lagan Ulu adalahnama yang
diambil dari nama rotan yang bisa di makan yang masyarakat menyebutnya
Lagan. Kemudian karena lagan tersebut terletak di Ulu sungai maka diberi nama
Lagan Ulu. Lagan/rotan yang dapat dimakan ini di jual ke kota, karena diambil
terus-menerus maka lagan/rotan tersebut pun habis masyarakat pun memikirkan
untuk mencari sumber daya alam yang baru, kemudian bertemulah mereka dengan
suatu daerah yang banyak sekali daun pandan.
37 Bapak Muklis, ketua adat Kelurahan Pandan Jaya, wawancara, tanggal 6 Januari 2020
28
Nama Kelurahan Pandan Jaya sendiri muncul karena didaerah ini banyak
sekali daun pandan. Yang sekarang sulit ditemukan. Masyarakat sering
berkunjung kedaerah ini untuk mengambil pandan dan kemudian dijual ke kota.
Karena jarak antara Lagan Ulu dan tempat mengambil pandan jauh maka mereka
memutuskan untuk menetap didaerah kelurahan Pandan Jaya ini. Kemudian lama
kelamaan masyarakat yang lain juga mengikuti sehingga terbentuknya
perkampungan yaitu desa Pandan Sari yang sekarang adalah wilayah komplek
pasar. Karena lama kelamaan pandan juga habis makamasyarakat mulai berganti
dengan perkebunan kelapa sawit serta perkebunan pinang hingga sekarang.
Kelurahan Pandan Jaya dulunya adalah Kelurahan yang dijadikan pusat
kegiatan oleh desa lain karena kelurahan ini memiliki penduduk lebih banyak dan
memiliki sarana yang lebih lengkap seperti lapangan. Kemudian seiring
perkembangan zaman ternyata desa ini menyimpan sumber daya alam berupa
minyak bumi dan gas alam sehingga sekarang terdapat pertambangan berskala
Internasional yang dikelolah oleh swasta. Petrochina pun menjadi ikon di desa ini
pertumbuhan ekonomi pun tumbuh dengan baik seiring dengan meningkatnya
sarana dan prasarana.
Sehingga sesuai dengan keputusan pemerintah No 12 tahun 2004 Pandan
Jaya ditetapkan sebagai kelurahan dengan meliputi wilayah Pandan Jaya dan
Lagan Ulu. Oleh Bupati bapak Abdullah Hich. Setelah ditetapkan menjadi
kelurahan Pandan Jaya menunjukan kualitasnya sebagai kelurahan yang paling
taat pajak yaitu pada tahun 2016 yang dipimpin oleh bapak asnawi sebagai lurah,
dan wilayah ini pertumbuhan penduduknya juga cepat.
29
B. Aspek Geografis Kelurahan Pandan Jaya
Kelurahan Pandan Jaya adalah desa yang terletak didataran tinggi dan
secara administratif, dan Kelurahan Pandan Jaya berada dekat dengan kantor
Bupati Tanjung Jabung Timur.
Kelurahan Pandan Jaya telah Mengalami Pergantian kepala desa sebanyak
4 kali yaitu :
1. Asnawi
2. Heriyanto, SH
3. AgusPranoto, SH
4. Iduar Aidi, SKM (memerintah sekarang )38
Adapun wilayah Kelurahan Pandan Jaya terbagi menjadi 32 Rukun
Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk sebanyak 6.059 jiwa dengan memiliki
3156 KK. Jumlah penduduk yang besar bias menjadi modal dasar pembangunan
sekaligus bias menjadi beban pembangunan. Agar dapat menjadi dasar
pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai dengan kualitas
SDM yang tinggi. Penanganan penduduk sangat penting sehingga potensi yang
dimiliki menjadi pendorong dalam pembangunan.39
Keadaan topografi Kelurahan Pandan Jaya dilihat secara umum keadaan
merupakan daerah yang ditanami dengan tumbuhan pinang, dan dialirin dengan
beberapa sungai/parit kecil, sebagaimana Desa-desa lain di Kabupten Tanjung
Jabung Timur mempunyai iklim kemarau, pancaroba dan peghujan, hal tersebut
mempunyai pengaruh terhadap pola tanam pertanian yang ada di kelurahan .
38 Dokumen Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, 5 Januari 2020
39 Ibid
30
C. Struktur Pemerintahan
Struktur pemerintahan Kelurahan merupakan gambaran dari susunan dari
organisasi kelurahan dalam pemerintah dan susunan para aparat kelurahan, untuk
lebih jelasnya tentang tugas pemerintah kelurahan Pandan Jaya, berikut ini
dijelaskan tentang tugas-tugas pemerintah desa :
1. Kepala lurah berfungsi yaitu bertanggung jawab atas jalannya kegiatan roda
pemerintah di tingkat Kelurahan dengan sering melakukan koordinasi atau
melalui kerjasama dengan aparat Kelurahan.
2. Sekertaris yaitu bertanggung jawab disemua kegiatan dibidang administrasi
atau surat menyurat dan pengarsipan surat masuk atau surat keluar
3. Kasi keuanganya itu melakukan pembayaran baik itu dibidang pendanaan
perlengkapan kantor dan juga berfungsi merincikan semua kegiatan yang ada
dalam Kelurahan tersebut
4. Kasi umum yaitu berfungsi melakukan pengetahuan dan perlengkapan
perkantoran yang di anggap perlu.
5. Kasi pemerintahan bertanggung jawab atas kegiatan yang ada dan melakukan
koordinasi dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah.
6. Kasi pembagunanya itu melakukan koordinasi dan pendataan tentang
pembangunan Kelurahan.
7. Kasi Kesra yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat baik itu di
bidang agama, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya.
8. Kasi trantib yaitu melakukan ketenraman ketertiban dan perlindungan
masyarakat.
31
Struktur Pemerintahan Kelurahan Pandan Jaya berdasarkan jabatan40
Tabel 2
NAMA JABATAN
IDUAR AIDI, SKM KEPALA LURAH
SALBIYAH WATI, S.E SEKRETARIS LURAH
HAMIDAH KASI KESRA DAN
PELAYANAN UMUM
M. SARI KASI PEMBANGUNAN
SUTRISNO KASI PEMERINTAHAN
ISTIKOMAH KASI TRANTIB
Dengan adanya struktur pemerintahan kelurahan di atas, maka di harapkan
jalannya pemerintah kelurahan Pandan Jaya dapat berjalan dengan baik, semoga
melalui struktur di atas dari masing-masing pihak dapat melaksanakan kegiatan
dan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
Aset Desa/kekayaan kelurahan41
Tabel 3
JENIS ASET KONDISI
Tanah perkebunansawit dan pinang Produktif
Tanah Sawah Produktif
Tanah lokasi pasar Dimanfaatkan
40Dokumen Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, 5 Januari 2020
41Dokumen Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, 5 Januari 2020
32
Tanah lokasilapangansepak bola Dimanfaatkan
Tanah lokasisekolah Dimanfaatkan
Tanah lokasiperkantoran Dimanfaatkan
Tanah lokasipuskesmas Dimanfaatkan
Tanah lokasitempatIbadah Dimanfaatkan
Tanah lokasiperminyakan/ptrochina Dimanfaatkan
D. Aspek Demografis Kelurahan Pandan Jaya
1. Jumlah penduduk
Kelurahan Pandan Jaya Sebanyak 6059 jiwa dengan pembagian menurut
jenis kelamin laki-laki sebanyak 3159 jiwa dan perempuan sebanyak 2903 jiwa.
Semua penduduk di Kelurahan Pandan Jaya mayoritasnya berbagai suku dari
Bugis, Banjar, Batak, Jawa dan Melayu hidup rukun, damai dan berdampingan
dengan 95% agamanya menganut agama Islam dan 5% non Muslim.42
Jumlah penduduk di Kelurahan Pandan Jaya43
Tabel 4
NO
Rukun
Tetangga
Jumlahpenduduk (Jiwa)
2018 2019
1 RT 01 109 105
2 RT 02 119 130
3 RT 03 105 104
42Dokumentasi Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, 5 januari 2020
43Data Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, 5 Januari 2020
33
4 RT 04 115 154
5 RT 05 103 132
6 RT 05 101 111
7 RT 07 100 112
8 RT 08 110 123
9 RT 09 108 102
10 RT 10 100 111
11 RT 11 118 124
12 RT 12 102 100
13 RT 13 105 105
14 RT 14 105 104
15 RT 15 100 100
16 RT 16 104 122
17 RT 17 115 108
18 RT 18 115 100
19 RT 19 118 126
20 RT 20 111 110
21 RT 21 97 109
22 RT 22 99 106
23 RT 23 108 114
24 RT 24 100 113
25 RT 25 107 103
34
26 RT 26 98 102
27 RT 27 102 100
28 RT 28 101 102
29 RT 29 100 166
Jumlah
2,893
3.165
2. Agama
Agama merupakan suatu kepercayaan dan keyakinan serta petunjuk dan
pedoman bagi setiap manusia. Melalui pemahaman agamanya masing-masing
manusia dapat mengetahui kebesaran dan ke Esaan sang Khalik Pencinpta alam
semesta, agama merupakan sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem,
budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan
tatanan/perintah dari kehidupan dari keyakinan mereka tentang sifat, orang
memperoleh moralitas, etika, hukum agama atau gaya hidup yang di sukai.
Jumlah Tempat Ibadah Di Kelurahan Pandan Jaya44
Tabel 5
TempatIbadah Jumlah
Mesjid 6
Musholah/Langgar 10
Gereja 1
44 Dokumentasi, kantor kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, 5 Januari 2020
35
Keadaan sarana-sarana ibadah diatas menunjukan bahwa kegiatan
peribadatan lancar karena fasilitas untuk beribadah kepada sang khalik sangat
banyak sehingga untuk melakukan ibadah tidak jauh-jauh lagi terutama bagi
mayoritas umat muslim yang banyak di Kelurahan Pandan Jaya.
3. Pendidikan
Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat,
dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), karena tanpa
pendidikan manusia bias dikatakan sulit untuk maju dan berkembang dan bias jadi
tanpa adanya pendidikan manusia bias mengalami seperti hal kebodohan dan
keterbelakangan. Untuk menunjang proses itu maka sangat dibutuhkan sarana
pendidikan dalam suatu kelurahan sebagai bentuk perang terhadap yang namanya
kebodohan.45
Berikut ini merupakan fasilitas yang ada di Kelurahan Pandan Jaya
Kecamtan Geragai :
Sarana Pendidikan yang ada di KelurahanPandan Jaya46
Table 6
Sarana Pendidikan Jumlah
PAUD 1
TK 2
SD 4
45 Wawancara dengan Bapak Iduar Aidi, Kepala lurah Pandan Jaya Kec.Geragai, 5
Januari 2020 46 Dokumentasi, kantor lurah Pandan Jaya Kecamatan Geragai, 5 Januari 2020
36
SMP 2
MTS 2
SMA 2
MA 1
SMK -
Dari sarana yang ada tersebut, maka kiranya Kelurahan Pandan Jaya dalam
menunjang pendidikan sudah cukup baik.
E. Aspek Ekonomi Kelurahan Pandan Jaya
Kelurahan Pandan Jaya mayoritas masyarakatnya bermata penceharian
dengan cara bertani, dengan berkebun kelapa sawit dan pinang serta pekrjaan
lainnya seperti kerja di perusahaan petrochina dan lain-lain .
Kegiatan sehari-hari mayarakat Kelurahan Pandan Jaya kecamatan
Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini merupakan kegiatan rutin untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan mata penceharian ini merupakan kegiatan dan
aktivitas masyarakat sesuai dengan bidangnya atau pekerjaan yang diamiliki, yang
tidak hanya sebagai petani kebun kelapa sawit dan pinang serta perusahaan
petrochina saja, tetapi ada juga pekerjaan lain yang digeluti oleh masyarakat desa
Pandan Jaya ini. Untuk melihat keadaan mata penceharian Kelurahan Pandan Jaya
dan dapat dilihat dari tabel berikut ini :
37
Usaha Jasa Lainnya47
Tabel 7
USAHA JUMLAH
Toko/kiosswalayan 18 unit
Penjualsayuran 2 orang
Penjualgorengan 4 orang
Pasar minggu 1 unit
Cuci motor 2 orang
Rumahmakan 5 unit
Usaha Makanan P-IRT 6 orang
Berdasarkan Usaha Keterampilan48
Tabel 8
KETERAMPILAN JUMLAH
TukangKayu/Mebel 2 Orang
Tukangjahit 3 Orang
Tukang Service Elektronik 2 Orang
Bengkel 6 Orang
Tukangkulibangunan 17 Orang
TukangUrut/Pijat 5 Orang
TukangTerbasRumpu 8 Orang
47Dokumentasi, kantor Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, 5 Januari 2020
48Ibid
38
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Dampak Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)Yang Tidak
Memasang Lebel Bagi Para Pelaku Ekonomi
Dampak merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh produsen
sebagai pelaku ekonomi. Akibat dari produk pangan industry rumah tangga P-IRT
yang tidak memasang lebel akan mengakibatkan terjadinya keraguan yang
menyagkut kuliatas atau mutu barang tersebut sperti pemalsuan atau tidak
percayanya atas kualitas makanan tersebut.
Berbagai informasi tentang barang atau jasa yang diperlukan konsumen di
antaranya yang paling berpengaruh adalah informasi yang bersumber dari pelaku
usaha terutama dalam bentuk lebel. Berdasarkan Informasi pada lebel konsumen
secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi
produk pangan tersebut dan untuk memilih aneka jenis dan kualitas makanan yang
sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Karena mayoritas konsumen
memilih makanan yang dikonsumsi harus terjamin mutunya Hal ini sesuai dengan
apa yang di sampaikan oleh Ibu Tin sebagi konsumen yaitu:
“ketika saya berbelanja kepasar Blok.D saya mendengar ibu-ibu sedang
berbicara tentang kripik singkong khas Geragai yang rasanya berbeda dengan
yang pernah ada dijual di Jambi maupun di Sorolangun tempat saya tinggal
sehingga saya ingin mencicipin rasanya kayak mana sayapun membelinya dan
rasa keripik singkong tersebut sangat beda dengan keripik singkong yang
pernah saya makan. Akan tetapi dengan rasanya yang benar nikmat, saya
menjadi penasaran dengan apa yang menjadi bahan untuk pembuatan
bumbunya,takutnya ada bahan kimia, atau bahan yang berbahaya bagi
kesehatan. Karena tidak tercantum konmposisinya dan lebel halalnya.49
49Ibu Tin selaku konsumen, wawancara, pada tanggal 11 Januari 2020, pkl 09.35 WIB
39
Ibu Tin merupakan warga sorolangun yang sedang berlibur ke tempat saya
yang merupakan keluarganya, yang berada di Desa Pandan Jaya Kec. Geragai. Dari
wawancara yang saya lakukan dapat mengambil kesimpulan bahwa Ibu Tin
mengakui cita rasa keripik singkong itu sangat enak, akan tetapi timbul pertanyaan
akan cara pembuatan karena pada produk tersebut tidak di terangkannya komposisi
lebel halal dan tanggal kadaluwarsa sehingga ibu Tin merasa ragu atas pembuatan
produk keripik singkong tersebut. Dapat disimpulkan bahwasyannya suatu
keterangan yang ada pada produk berupa lebel mejadi Hal yang penting untuk
dicantumkan dalam suatu produk karena, menjadi informasi bagi konsumen, untuk
memilih suatu barang yang dibutukan atau menjadi keinginan konsumen tersebut.
Setelah penulis melakukan penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan P-IRT pada skripsi ini, Dari 5 produsen makanan ringan produk pangan
industr P-IRT hanya satu yang mencantumkan lebel pada produknya. Berikut ini
hasil wawancara kepada produsen makanan ringan P-IRT:
Yang sudah mencantumkan lebel Menurut hasil wawancara dengan bapak
Sukirman produsen keripik singkong, yang sudah mencantumkan lebel, ia
mengatakan:
“Ada keuntungan tersendiri dengan adanya lebel. Produknya lebih diingat
oleh para pembeli serta pembeli itu mudah untuk memesan keripik singkong
sama saya karena pada produk saya telah saya cantumkan lebel nomor
handphone dan alamat sebelum saya cantumkan lebel memang sudah ada
pembelinya tapi hanya dilingkungan sekitar saja setelah saya beri lebel
pembelinya samangkin banyak dan dari berbagai daerah di Tanjung Jabung
Timur ini seperti dearah kampung laut, sabak dan daerah lainnya, dan saya
juga telah menanyakan untuk pemasangan lebel halal dan itu membutuhkan
biaya lagi setiap 6 bulan sekali harus bayar Rp 2.000.000 (duajuta rupiah),
sedangkan saya membuat keripik ini bahannya saya beli juga seperti bahan
pokoknya singkong jadi kalo dihitung hitung hasilnya tidak seberapa maka
40
Dari itu saya belum memasang lebel halal pada produk saya”.50
Peneliti juga melakukan wawancara bersama ibu harti produsen keripik tempe,
yaitu :
“saya belum membuat lebeb pada produk saya karena saya memproduksinya
tidak banyak, dan kalo ada yang mesan baru saya buat lagi, dan saya juga
pasarkan keripik tempe ini di warung-warung bakso mie ayam saja, biasa nya
juga ada yang datatang ke rumah langsung untuk membelinya sebagai
cemilan”.51
Tanpa mereka ketahui bahwasanya dengan mencantumkan merek atau
lebel tersebut akan menambah daya tarik konsumen untuk mencari produk dan
memesannya serta dapat meningkatkan pendapatan produsen. Meskipun produsen
mengatakan bahwasanya tidak memperoleh dampak dari pencantuman lebel
tersebut, terdapat perbedaan antara produsen yang sudah mencantumkan lebel
pada produknnya, dimana pendapatan produsen yang sudah mencantumkan lebel
lebih tinggi di bandingkan yang belum mencantumkan lebel pada produknya.
Wawancara juga penulis lakukan bersama dengan ibu Sri penjual keripik
singkong pedas, yaitu:
“saya tidak merasakan dampak dari tidak mencantumkan merek pada produk
saya, jika harus mencantumkan merek pada produk saya maka akan
menambah biaya produksi lagi, sedangkan usaha saya masih belum cukup
besar dan saya takut mengalami kerugian sedangkan usaha saya hanya
mendapatkan keuntungan masih kecil, dan kalau ada dari produk saya yang
lempam atau tidak renyah lagi biasanya saya cuman ganti dengan kripik yang
baru lagi, kalau untuk yang merasakan efek sakit dari mengkonsumsi produk
saya tidak ada”.52
50 Bapak Sukirman, Produsen keripik singkong, wawancara, pada tanggal 15Januari
2020, pkl 08.30 WIB 51Ibu Harti, Produsen keripik tempe, wawancara, pada tanggal16 Januari 2020, pkl 10.15
WIB 52Ibu Sri, Penjual keripik singkong pedas, wawancara, pada tanggal 16 Januari 2020, Pkl
14.05 WIB
41
Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa mereka tau lebel merupakan sebuah nama, lambang, tanda,
desain atau kombinasi dari semua ini, yang menunjukan suatu identitas
pembuatan penjualan suatu produk, konsumen memandang merek merupan
sebagian dari produk merek bisa membatu konsumen untuk mengenali produk
yang dapat menguntungkan bagi mereka. Merek yang terbaik akan menjadi
jaminan dan mutu bagi produsen untuk bisa meningkatkan penjualan dan
keuntungan yang dihasilkan dari produknya, oleh karena itu pentingnya merek
atau lebel dalam suatu produk.
Untuk para produsen yang belum mencantumkan lebel dan yang sudah
mencantumkan lebel sangat jelas dampaknya bagi pelaku ekonomi atau produsen
yakni hasil penjualan produsen yang telah mencantumkan lebel lebih meningkat
dibandingkan produsen yang belum mencantumkan lebel sedangkan untuk produk
yang cacat, produsen hanya mengganti rugi dengan menggati produk yang baru
dan untuk dampak seperti sakit pada konsumen dalam mengkonsumsi produk
tidak ada, dan jikalau ada produsen mengatakan akan bertanggung jawab
sewajarnya. Berdasarkan wawancara dengan ibu yati selaku konsumen P-IRT ia
mengatakan:
“Saya pernah mengkonsumsi makanan produk rumah tangga dan dari
beberapakali saya membeli cuman sekali saya dapatkan keripik yang lempam
saya juga tidak tau apakah lempem karna sudah memang lama atau memamng
lempem karna masuk angin jadi dak renyah lagi, karna di kemasan kripik dak
ade keterangan apa apa , tapi pas saya beli lagi sama penjualnye saya bilang
lah kalo keripik yang kemaren saya beli lempam, langsunglah di ganti same
penjualnye ,orang penjual keripik tu pun juge bilang same saya kalo ade yang
lempam cepat bawak sini bae kagek diganti dengan yang baru”.53
53 Ibu Yati selaku konsumen, wawancara, pada tanggal 15 April 2020, pkl 09.35 WIB
42
Berdasarakan hasil dari wawancara dengan ibu yati penulis dapat
menagambil kesimpulan bahwa produsen bertanggung jawab atau mengganti rugi
apabila konsumen merasa di rugikan. Dan penulis juga melakukan wawancara
dengan Pak Agus selaku penjual bakso yang memasarkan kembali Produk Industri
Rumah Tangga keripik singkong ia mengtakan:
“banyak orang yang bilang sama saya kalau makan bakso enaknya campur
keripik, jadi saya pertama mesan sama pak sukirman kebetulan beliau
menjual keripik singkong, dan setelah habis di warung saya biasanya saya
langsung telpon pak sukirman, dan pak sukirman langsung mengantar
keripiknya, dan pak sukirman juga bilang sama saya kalo ada yang dak
renyah lagi atau lempem di pisahkan bae nantik tak ganti dengan yang
baru”.54
Pak sukirman merupan salah satu produsen yang bertanggung jawab atas
produknya apabila konsumen menagalami kerugian atas produknya, maka pak
sukirman bersedia menggati rugi atas produknya.
Berikut ini adalah distribusi jawaban konsumen terhadap pertanggung
jawaban produsen terhadap konsumen.
Distribusi Jawaban Konsumen Berdasarkan Indikator Hak-Hak
Konsumen
Tabel 9
No Hak-Hak
Konsumen Item Pertanyaan
Jawaban Responden Jumlah
Ya Tidak N %
1 Hak Untuk
Memperoleh
Informasi
Apkaha produsen
telah memberikan
Informasi tentang
produk makanan
ringan
10% 90% 13 100
54 Bapak Agus pemasar keripik singkong,wawancara, pada tanggal 18 April 2020,pkl
16.20 WIB
43
(label,identitas
produk)
2 Hak Untuk
memilih
Apakah produsen
memberi
kebebasan
terhadap
konsumen untuk
memilih makanan
yang
diinginkanan
100%
0%
11
100
3 Hak Untuk
Didengar
Apakah produsen
mendengankan
complain dari
konsumen
terhadap produk
makanan yang
cacat atau
lempam
100% 0% 10 100
Berdasarkan jawaban konsumen tentang indikator hak-hak konsumen dapat
dilihat dan disimpulkan bahwa produsen industri rumah tangga dominan produsen
memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk sesuai dengan
selera dan produsen juga mendengarkan complain yang dikatakan oleh konsumen
berkenaan dengan produk seperti cacat atau lempam pada produk presentasi
jawaban dari konsumen iya 100%, tetapi tidak di dominasi dengan produsen yang
memberikan informasi tentang bahan baku dan Infomasi lain pada kemasan
makanan ringan P-IRT.
44
B. Upaya Perlindungan Konsumen Menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999
Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Tidak
berlebel.
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf I UUPK sudah jelas bahwa pelaku usaha
dilarang memproduksi dan/memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak
memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,
ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,
akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk
penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
Produk yang termasuk dalam katagori makanan ringan menurut surat
keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.
HK.00.05.52.4040 Tanggal 9 Oktober 2006 tentang katagori pangan adalah semua
makanan ringan yang berbahan dasar kentang, ubi, serealia, tepung atau pati (dari
umbi dan kacang) dalam bentuk keripik, kerupuk, jipang. Selain itu pangan olahan
yang berbasi ikan (dalam bentu kerupuk atau keripik) juga masuk dalam katogori
makanan ringan.55 Berdasarkan katagori makanan ringan tersebut, maka produk
makanan ringan dapat dikosumsi oleh sumua umur. Pelanggaran yang dilakukan
oleh para pelaku usaha makanan ringan tentu dapat merugikan seluruh golongan
lapisan masyarakat yang mengkonsumsi makanan ringan tersebut.
Penulis melakukan wawancara bersama bapak Idris, SE selaku kepala
Dinas Instasi ketahanan pangan yaitu:
“kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk slalu berhati
hati dalam memilih dan mengkonsumsi makanan, karena banyak sekali
55 https:// Jdih. pom. go.id (7 Januari 2020)
45
pedagang-pedagang yang menjual makanan cepat saji seperti kue, dan
oleh-oleh khas daeranya masaing masing seperi keripik dan lain
sebagainya ya kita tidak tau apakah produsen itu membuat dengan cara
yang baik atau tidak barang yang halal atau tidak, dan untuk yang UMKM
kami juga sudah memberikan undangan untuk melakukan pelatihan,
pemeriksaan oleh dinas kesehatan gizi terhadap produknya, serta
menunjukan bagaimana cara membuat labeb atau setifikat untuk usahanya,
tetapi memang masih banyak UMKM atau yang kamu sebut P-IRT itu
yang tidak mau melapor dan mengikuti pelatiahan, padahal kalau meraka
mau mengikuti pelatiahan kami beriakan sertifikat izin usaha serta kami
tunjukan cara membuat label untuk produk nya .56
Berdasarakan hasil wawancara dengan bapak Idris bahwasyannya
pemerintah sudah melakukan upaya tindakan sosisalisasi berkenaan dengan P-
IRT akan tetapi tingkat kesadaran atau antusias para P-IRT memamng masih
minim sehingga kebanyakan dari P-IRT tidak mau mengikuti pelatihan yang di
adakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, khusunya di kecamatan Gearagai, termasuk di Keluhan Pandan Jaya,
sehingga banyak yang melanggar aturan pemerintah Undang-undang Nomor 8
Tahun 1998 tentang UUPK Bentuk dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
usaha makanan ringan tersebut kebanyakan adalah pelanggaran terhadap pasal 8
ayat (1) huruf I tentang pelindungan konsumen.57Pelaku usaha makanan ringan
tersebut memproduksi dan memperdagangkan produk makanan ringannya dengan
dibungkus plastik bening saja, tanpa diberi keterangan apa-apa.
Sejalan dengan pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK, pada pasal 97 ayat (1)
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (UUP) disebutkan bahwa
setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan
56 Bapak Idris, SE , selaku ketua Insatasi Dinas Ketahanan Pangan, wawancara, pada
tanggal 19 April 2020, pkl 10.05 WIB memlalui Whatsapp. 57 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen (UUPK),(Jakarta:
Visimedia, 2007).
46
wajib mencantumkan lebel di dalam dan/ atau pada kemasan pangan. Pada ayat
(2) disebutkan bahwa pencantuman lebel di dalam dan/atau pada kemasan pangan
ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling
sedikit keterangan mengenai : (1) namaproduk; (2) daftar bahan yang digunakan;
(3) berat bersih atau isi bersih; (4) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau
mengimpor; (5) halal bagi yang dipersyaratkan; (6) tanggal dan kodeproduksi; (7)
tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; (8) nomor izin edar bagi panganolahan; (9)
asal usul bahan pangan tertentu.
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf
(i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang label produk maka akan
dikenakan sanksi administratif yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 47ayat (2) yang
menerangkan bahwa tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis,
larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk
pangan dari peredaran, pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan
kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu.
pengenaandenda paling tinggisebesarRp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta
rupiah); dan/atau pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran
atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dan juga bisa dikenakan
sanksi pidana sebagai mana disebutkan dalam Pasal 62 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Adapun sanksi dari Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara
47
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00
(dua milyar rupiah).58
Ada beberapa penghambat yang penulis temui dalam penelitian ini yaitu:
a. Pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban berdasarkan Undang-undang
Perlindungan Konsumen.
b. Pelaku usaha yang menyalahi aturan dengan mengesampingkan hak
konsumen memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya
sehingga tidak mau mengikuti ketentuan yang berlaku karena para pelaku
usaha memandang akan menambah biaya apabila memasang lebel pada
kemasannya dan mereka menganggap sepele hal ini.
c. Selain itu pelaku usaha kurang mengetahui ketentuan yang mengatur pada
lebel pangan industri rumah tangga sebagai sumber informasi konsumen
untuk mengetahui kondisi barang, hal ini diakibatkan oleh sumber daya
manusia yang belum memadai dari pelaku usaha industri rumah tangga yang
diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dari pelaku usaha itu sendiri.
Disini jelas kurangnya pengetahuan atas pelaku usaha tentang undang-
undang perlindungan konsumen sehingga pelaku usaha tidak mencantumkan lebel
pada produknya dan mereka tidak mengetahui bahwasannya mereka dapat di
kenakan sanksi apabila melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), pelaku
usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen tentang label produk maka akan dikenakan
58 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, pasal 67 ayat (1)
48
sanksi administratif yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasa l47 ayat (2) yang menerangkan
bahwa tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis; larangan
mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan
dari peredaran; pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan
jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; pengenaan denda
paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat
produksi pangan industri rumah tangga.
C. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Konsumen
1. Perlindungan Konsumen
Perlindungan terhadap konsumen sangat berkaitan dengan kegiatan bisnis,
yakni perdagangan barang dan jasa dalam lingkup kegiatan ekonomi. Namun
demikian tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek lain, baik hukum, agama,
pendidikan, sosial dan budaya. Oleh karena itu berkaitan dengan perlindungan
konsumen, maka perlu ditelaah dari berbagai sudut pandang. Salah satu hal yang
penting yang perlu penelaahan adalah masalah perlindungan konsumen dalam
perspektif hukum Islam. Hal ini sangat penting karena penduduk Indonesia
mayoritasnya beragama Islam, dengan demikian seharusnya nilai-nilai ajaran
Islam mendasari peraturan perundangan-undangan yang mengatur kegiatan
perekonomian masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi prilaku
masyarakat dalam berbagai bidang.
49
Nilai-nilai Islam yang mendasari dalam kegiatan ekonomi terlihat dari
berbagai sudut pandang. Salah satunya yaitu memerlukan etika dalam kegiatan
bisnis. Namun ada juga pendapat para ahli bahwa dalam pelaku bisnis tidak
memerlukan etika salah satunya menurut Sony Keraf memberikan contoh tentang
pendapat para pelaku bisnis itu amoral, menurut pandangan tersebut bisnis adalah
bisnis. Bisnis tidak bisa dicampur aduk dengan etika.59
Sedangakan dalam pandangan Islam sejarah perlindungan konsumen
dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi
Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan
mendapatkan imabalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literature yang
berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip
perlindungan konsumen dapat di temukan dari praktik-praktik bisnis yang
dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan, dan integritas Rasulullah
tidak di ragukan lagi oleh penduduk mekkah, sehingga potensi tersebut
meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.
Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul konsumen
mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-
Qur’an Maupun Hadis. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur’an adalah
bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.
Konsep dan pandangan dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan
etika yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran bisnis Fakta yang
menunjukan bahwa Rasulullah telah memberikan contoh dalam melakukkan
59 Sony Keraf dan Robert Haryono Imam, Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagi
Profesi Luhur,(Yogyakarta : Pustaka Filasafat, 1995), hal.56.
50
perdagangan secara adil dan jujur. Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan
perdagangan dan perekonomian beorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku
usaha atau produsen dan konsumen, karena Islam mengkehendaki adanya unsur
keadilan, kejujuran dan transparasi yang dilandasi dengan nilai keimanan dalam
praktik perdagangan.60
Pandangan yang mendukung perlunya etika dalam melakukan kegiatan
bisnis beraggapan bahwa :
a. Bisnis mempertaruhkan segalanya
b. Bisnis menyagkut hubungan antar manusia
c. Bisnis harus mengikuti kemauan masyrakat
d. Bisnis disertai kewajiban moral
e. Bisnis harus menjaga lingkungan sosial dan tanggung jawab
Menurut Muhammad Al-Amin dalam bukunya etika dan perlindungan
konsumen dalam ekonomi Islam mendefinisikan bahwa pelaku usaha sebagai
pembisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produksi. Sedangkan
konsumen adalah objek yang dituju dalam proses produksi. Oleh karena itu
kegiatan bisnisn memerlukan etika, maka perlu disusun prinsip etika bisnis.
Untuk mengetahui bagaimana etika dalam bisnis untuk perlindungan
konsumen, maka penulis melakukan wawancara dengan bapak sukirman produsen
yang telah mencantumkan lebel, yaitu:
“ketika saya memproduksi keripik singkong saya membuatnya dengan
cara yang baik menurut syariat Islam yang jelas bahan bahannya Halal dan
tidak membahayakan orang lain sebab saya memproduksi makanan ini
60 Mustafa Edwin Nasution, M,Sc.,MAEP.,Ph.D, Pengenalan Eksklusif Ekonomi
Islam,(Jakarta: Prenada media, 2006),hlm.17.
51
keluarga sayapun juga mengkonsumsinya kalo saya memproduski dengan
cara yang tidak baik maka saya juga yang menangung akibatnya ,sudah
kena didunia di akhirat juga dihukum,oleh sebab itu saya tetap
mengutamakan kepentingan kesehatan dan bahan-bahan yang tidak
berbahaya tentunya halal menurut syariat Islam”.61
Hasil dari wawancara di atas bahwa bapak Sukirman adalah penjual
keripik singkong yang mempunyai rasa yang khas dimana ia membuat produknya
dengan bahan yang halal bapak sukirman juga menjelaskan bahwa ia tidak mau
membuat olahan makanannya dengan bahan yang tidak sesuai dengan syariat
Islam, hal ini adalah merupakan suatau keimanan yang ada pada diri pak sukirman
ia bersikap jujur dan adil sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW,
dalam melakukan perdagangan karena apabila kita melakukan suatu ketidak
adilan atau tidak jujur dalam berdangan sama dengan kita menzalimi orang lain,
dan Allah melarang hal tersebut dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279. sudah banyak
contohnya yang pernah kita lihat didalam kehidupan sehari hari seorang
pedangan yang curang dan menzalimi konsumen demi mendapatkan keuntungan
yang besar dan takut mengalami kerugian.
Dengan adanya ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW,
mengajarkan cara berdangan yang baik dengan mengutamkan nilai kejujuran dan
keadilan sebab dengan menerapkan kadilan dan kejujuran maka tidak ada
produsen dan konsumen yang merasa dirugikan (menzhalimi dan terzhalimi),
Jadi prinsip perlindungan konsumen dalamekonomi Islam adalah berlandaskan
dengan ajaran Rasulullah SAW yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam
61 Bapak Sukirman, Produsen keripik singkong ,wawancara, pada tanggal 15 Januari
2020, pkl 08.30 WIB
52
Al-Qur’annul karim yakni mengutamakan etika dan menjujung tinggi keadilan
dan kejujuran.
Perlindungan konsumen pada produk pangan industri rumah tangga sama
seperti transaksi pada umumnya, yaitu melindungi akan hak-haknya hak tanpa
paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga. Islam tidak mengenal
siapa yang berhati-hati, melainkan kehati-hatian adalah hal yang harus dimiliki
oleh setiap orang yang melakukan transaksi, bagi konsumen maupun pelaku usaha
harus menjauhi aktivitas jual beli yang dapat merugikan atau membahayakan
kedua belah pihak, karena dalam Islam mudharat itu harus di hilangkan.
Islam juga menawarkan hak Khiyar dalam muamalah khususnya dalam
jual beli Khiyar ini sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak konsumen
dimana posisi konsumen sering kali dirugikan oleh pelaku usaha yang berlaku
curang dengan menjual barang yang cacat, perjanjian sepihak, atau barang tidak
sesuai dengan yang di inginkan sehingga konsumen bisa meminta ganti rugi atau
membatalkan akad tersebut.
Perbedaan antara perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum Islam
dengan perlindungan konsumen dalam hukum positif terletak pada pengertian
konsumen dan hak. Dalam Islam pihak yang dilindungi adalah kedua belah pihak
yaitu konsumen dan pelaku usaha serta tidak mengenal konsumen akhir atau
perantara seperti halnya dalam UUPK yang hanya melindungi konsumen akhir
saja. Konsep dalam ekonomi Islam juga lebih jelas dan terarah, sedangkan dalam
Undang-undang tidak dijelaskan sehingga terjadi percampuran antara hak
konsumen yang berhubungan dengan pelaku usaha dan pemerintah. Selain itu,
53
dalam UUPK perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak dibatasi
pertanggung jawabannya yaitu dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian,
sedangkan dalam Islam perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak tidak
dibatasi pertanggung jawabannya dengan adanya jangka waktu.
2. Landasan Hukum
a. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279
ف إن ن ربم لمت فع لواف أذ نوابح سو ٱلل إنت ۦولهر لكمبتمف ل كمرءوو سأ مو
تظل مون ل و ت ظلمون ٢٧٩ل
Artinya :Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok
hartamu,kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.62
Sepintas ayat ini memang berbicara tetang riba, tetapi secara implasit
mengadung pesan-pesan perlindungan konsumen. Diakhir ayat disebutkan tidak
menganiaya dan tidak dianiaya atau tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Dalam
konteks bisnis potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah
perlindungan konsumen bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk
saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya.
b. Hadist
:ا لب ي ع ان ق ال لم س ل يهو لىاللهع اللهص سول ر :أ ن ر ع نن افعع نابنعم
احبه ابالخي ارع ل ىص احدمنهم و ال مي ت ف كل الخي ارم ق اإلب يع رواهر
مسلم
62 Q.S Al-Baqarah (2): 279
54
“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang
yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih
atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali
jual beli dengan menggunakan akad khiyar.” (HR. Muslim)
Hadis ini menjelaskan bahwasannya konsumen juga memiliki suatu hak
untuk memilih suatu barang yang diinginkannya, atau pun membatlkannya.
c. Undang-undang tentang perlindungan konsumen di Indonesia
Yang menjadi sumber hukum perlindungan konsumen adalah Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang selanjutnya
disingkat dengan UUPK. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 20 April 1999
dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000. UUPK bukanlah satu-
satunya Undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur tentang
konsumen tetapi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umunya bahwa
sebelum UUPK disahkan sebagai Undang-undang perlindungan konsumen telah
ada 20 UU yang materinya memuat perlindungan konsumen sehingga UUPK
dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang
menyangkut konsumen dan sekaligus mengintregasikannya sehingga dapat
memperkuat penegak hukum dibidang perlindungan konsumen. UUPK bukan
meruapak awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan
konsumen, tetapi terbuka kemungkinan tebentuknya Undang-undang baru yang
pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.
55
3. Pelaksanaan Undang-undang di Indonesia Tentang Perlindungan
Konsumen
Undang-undang perlindungan konsumen memang sangat dibutuhkan
untuk menghindari konsumen dari kerugian akibat ulah pelaku usaha. Namun
penegakan hukum perlindungan konsumen, bukan berarti secara serta merta dapat
dikatakan bahwa konsumen telah terlindungi sepenuhnya, karena masih ada hal
lain yang perlu mendapat perhatian, khususnya konsumen Muslim, dimana
konsumen tidak hanya memerlukan kesehatan fisik tapi juga kesehatan atau
ketentraman rohani,yakni terbatas dari mengkonsumsi barang-barang yang haram,
baik karena zatnya maupun haram karena prosesnya. Untuk itu diperlukannya
lebel halal dan informasi yang lainnya. Agar masyarakat menjadi percaya dan
merasa aman saat mengkonsumsi makanan atau barang tersebut.
56
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari beberapa rangkaian uraian dalam pembahasan skripsi ini, maka
dapatlah di ambil suatu kesimpulan sebagai berikut:
1. Dampak yang mereka peroleh, seperti dengan adanya lebel konsumen
mempunyai kepercayaan tersendiri kepada produsen karena dengan adanya
lebel konsumen diberi informasi tentang produk tersebut dan mempunyai ciri
khas tersendiri dibandingkan dengan produk-produk lain, serta apabila
konsumen ingin memesan produk tidak sulit, karena pada lebel pruduk
terdapat alamat dan nomor handphone produsen. Sehingga dengan demikian
dapat meningkatkan pendapatan produsen makanan ringan P-IRT.
2. Upaya Perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 menetapkan bahwasanya bagi produsen yang melanggar peraturang
yang telah ditetapkan menurut Undang-undang perlindungan konsumen akan
dikenakan sanksi sesuai dengan UU yang telah tercantum dalam UUPK yakni
pencabutan izin usaha atau pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau pencabutan izin produksi,
izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri
rumah tangga. Dan juga bisa dikenakan sanksi pidana sebagai mana
disebutkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Adapun sanksi dari Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan
Konsumen bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
57
3. Perlindungan konsumen dalam Hukum Islam berlandaskan dengan Al-Qur’an
dan hadist Rasulullah SAW yang mana Konsep dan pandangan dalam Islam
harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi keadilan
dan kejujuran bisnis Fakta yang menunjukan bahwa Rasulullah telah
memberikan contoh dalam melakukkan perdagangan secara adil dan jujur.
B. Saran-saran
Saran-saran yang akan penulis berikan berkaitan dengan produsen,
konsumen, dan lembaga terkait adalah :
1. Bagi produsen makanan ringan untuk segera memberikan lebel pada produk
makanan ringannya, mecantumkan tanggal kadaluwarsa lebel halal dan
infomasi yang jelas atas produk.
2. Bagi konsumen makanan ringan Kelurahan Pandan Jaya agar lebih
memahami tentang perlindungan konsumen serta agar selektif untuk memilih
produk yang ingin dikonsumsi sehingga tidak lagi menomor duakan masalah
kesehatan.
3. Bagi BPOM dan Lembaga-lembaga terkait untuk lebih meningkatkan
pengawasan kembali terhadap makanan-makanan yang beredar di pasar
khususnya makanan ringan industry rumah tangga.
C. Kata Penutup
Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT,
berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai
dengan kemampuan yang penulis miliki. Kemudian dari pada itu, perkenankanlah
58
penulis mengucapakan rasa terimakasih kepada Bapak dan Ibu pembimbing serta
orang yang penulis sayangi sehingga penulis mampu menyeleasaikan skripsi ini.
Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan baik dari segi isi, bahan dan susunan nya. Hal ini dikarenakan
keterbatasan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kepada para pembaca
memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi
ini dan penulis akan menerima dengan lapang dada. Mudah-mudahan Allah SWT
memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang membantu sehingga
selesainya skripsi ini
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur:
Al-Qur’an dan Terjemah, Departemen Agama RI Jakarta: November 2012.
Al-Qur’an dan Terjemah, Departemen Agama RI Jakarta : 5 Juli 1989.
Abdul R. Saliman, Hukum Bisnins Indonesia Jakarta: kencana, 2005 .
Abdur Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh
Kasus, Jakarta: kencana, 2005.
Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk, Sejarah Perkembangan Di Beberapa
Negara Bandung: BPHN-Bni cipta, 2014.
Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2008.
Amiruddin dan Zainal Asikin.Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar
Grafika, 2009.
Endang Sari Wahyuni Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan
Perlindungan Konsumen, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,
Jakarta: Gremedia, 2001.
M. Ali Mansyur, Persoalan Hukum Semarang: Persada, 2001 .
Mark E. Rowszkowski, Hukum Prinsip Bisnis, Medan: Bina Media, 2000.
Mustafa Edwin Nasution, M,Sc.,MAEP.,Ph.D, Pengenalan Eksklusif Ekonomi
Islam, Jakarta: Prenada media, 2006.
Prof Drs.C.S.T Kansil,S.H, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang
Indonesia,Jakarta:Sinar Grafika,2004.
Rianto Adi. Metode Penelitian dan Hukum Jakarta: Granit, 2005.
Sugiono, Metode Penelitian kombinasi (Mixid Methods), Bandung: ALFABETA,
2012.
Sony Keraf dan Robert Haryono Imam, Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis
Sebagi Profesi Luhur,Yogyakarta: Pustaka Filasafat, 1995.
Syamsul Hilal, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Raden Intan, Lampung, 2007.
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen Jakarta: PT Charisma Putra Utama,
2013.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, Jakarta: Sinar Grafika,
2013
Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tantang Perlindungan Konsumen, (UUPK)
Jakarta: Visi media, 2007.
C. Lain - lainnya :
https://ekonurzhafar.wordpress.com
https://www.researchgate.net
https:// Jdih.pom.go.id
https:// almanhaj.or.id
Ice trisnawati, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjajian Jual Beli
dengan menggunakan klausula Baku. Diakses melalui http://repository.usu.ac.id/
bitstreamhandle, tanggal 8 desember 2019.
CURRICULUM VITAE
A. Identitas Diri
Nama : Khairnurty Az-Zamzami
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Pandan Jaya, 09Januari 1998
NIM : SHE. 162055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Golongan Darah : O
Alamat : RT 016 Kel Pandan Jaya Kec. Geragai Kab.
Tanjung Jabung Timur
No. Hp : 0895622028588
Nama Ayah : Hairul Saleh
Nama Ibu : Nurhayati
B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. SD, tahun lulus : SD Negeri 114 Pandan Jaya (2010).
b. SMP, tahun lulus : MTS Negeri 4 Pandan Jaya ( 2013)
c. MA, tahun lulus :MA Riyadhul Amien Danau Lamo ( 2016)
NO GAMBAR KETERANGAN
1
Wawancara Bersama Lurah Desa Pandan
Jaya,Kecamtan Geragai.
2
Foto Bersama Staf lurah Desa Pandan
Jaya, Kecamatan Geragai.
3
Foto label Pada Produk Keripik singkong
Pak Sukirman.
4
Foto bersam bapak Sukirman dan
Istrinya Selaku produsen keripik
singkong.