SEJARAH EKONOMI INDONESIA

PEMERINTAHAN ORDE LAMA, ORDE BARU, TRNSISI, DAN REFORMASI HINGGA KABINAT SBY

A. PEMERINTAHAN ORDE LAMA

• Pada awal kemerdekaan, Pemerintah Indonesia sulit melakukan pembangunan ekonomi karena hingga menjelang akhir 1940-an Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda yakni Aksi Polisi I dan II.

• Walau sudah sepenuhnya merdeka, namun sejak tahun 1950-an hingga 1965 keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk walau sempat mengalami pertumbuhan hingga 7 %. Hal tersebut disebabkan adanya gejolak politik dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah.

Orla…

• Dengan demikian keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk walau sempat mengalami pertumbuhan dengan laju hampir 6 % pada tahun 1950-1n. Dan setelah itu pertumbuhan ekonomi turun menjadi rata-rata 1,9 % per tahun, bahkan hampir terjadi stagflasi pada tahun 1965-1966 dengan pertumbuhan ekonomi 0,5 % dan 0,6 %.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1951-1965 (Sumber: Dumairy, 1996: data diambil dari Syahrir , 1986)

Tahun Indeks(1951=100)

Pertumbu-han (%)

Tahun Indeks (1951=100)

Pertumbu-han (%)

1951 100 - 1959 149,1 -1,9

1952 103,8 3,8 1960 146,8 -1,5

1953 126,8 22,1 1961 149,4 1,7

1954 128,6 1,4 1962 145,3 -2,7

1955 133,4 3,7 1963 141,4 -2,7

1956 136,4 2,2 1964 144,7 2,4

1957 144,4 5,8 1965 145,5 0.5

1958 152,0 5,3 1966 146,4 0.6

Saldo APBN Thn 1955-1965 (Juta rupiah)

Tahun Pendapatan Pengeluaran Saldo

1955 14 16 -2

1956 18 21 -3

1957 21 26 -5

1958 23 35 -12

1959 30 44 -14

1960 50 58 -8

1961 62 88 -26

1962 75 122 -47

1963 162 330 -168

1964 283 681 -398

1965 923 2526 -1603

Orde lama…

• Defisit APBN terjadi tiap tahun• Kegiatan produksi pertanian dan manufaktur

sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung.

• Rendah volume produksi dibanding permintaan dan tingginya jumlah uang beredar akibatnya inflasi > 300% menjelang akhir periode Orla.

• Indeks harga tahun 1955 = 135 (1954=100), dan jumlah uang beredar = Rp. 12.20 juta.

Orde Lama…

• Tahun 1966 indeks harga > 150.000 dan jumlah uang beredar > Rp. 5 Milyar.

• Faktor penyebab kegaduhan ekonomi jaman Soekarno:

a. Manajemen burukb. Pencetakan uang meningkat untuk membiayai

perang merebut Irian Barat dan Ganyang Malaysia, Inggris; serta biaya menumpas pemberontakan domestik.

Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar Thn 1955-1966 (Sumber: Arndt, 1994).

Tahun Indeks harga (1954=100)

Jumlah Uang Beredar (Juta RP)

1955 135 12.20

1956 133 13.40

1957 206 18.90

1958 243 29.40

1959 275 34.90

1960 330 47.90

1961 644 67.60

1962 1.648 135.90

1963 3.770 263.40

1964 8.870 675.10

1965 6.1400 2.582.00

1966 152.200 5.593.40

Orla…

Kesimpulan: Buruknya perekonomian Indonesia selama Orde Lama karena:

• Hancurnya Infrastruktur ekonomi (fisik dan non fisik) selama pendudukan Jepang.

• Perang Dunia II, dan Perang Revolusi serta gejolak politik di dalam negeri.

• Manajemen ekonomi sangat jelek akibat gejolak-gejolak tersebut.

Catatan Kebijakan Ekonomi Orde lama:

• Reformasi Moneter Kabinet Hatta: Devaluasi mata uang nasional (gulden) dan pemotongan uang beredar 50 % tahun 1950.

• Kabinet Natsir (kabinat Pertama di Indonesia): pertama kalinya perumusan perencanaan pembangunan ekonomi (Rancangan Urgensi Perekonomian = RUP). Dilanjutkan dalam kabinet berikutnya untuk Repelita.

• Kabinet Sukiman:

a. Nasionalisasi De Javasche bank menjadi Bank Indonesia (BI).

b. Penghapusan sistem kurs ganda.

• Kabinet Wilopo:a. pertama kali memperkenalkan konsep APBN berimabang.b. Memperkenalkan impor.c. Rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi

dan pengurangan jumlah personil.d. Pengiritan pengeluaran pemerintah.

• Kabinet Ali I:

a. Pembatasan imporb. Kebijakan uang ketat.

• Kabinet Burhanuddin:a. Liberalisasi imporb. Kebijakan uang ketatc. Penyempurnaan program benteng: memperbolehkan

modal (Investasi) asing masuk Indonesia.d. Pemberian bantuan khusus kepada pengusaha

pribumi.

Kabinet Burhanuddin…

e. Pembatalan (sepihak) Persetujuan Konferensi Meja Bundar untuk menghilangkan sistem ekonomi kolonial atau menghapus dominasi perusahaan belanda dalam perekonomian Indonesia.

• Periode 1950-1959 : penerapan sistem ekonomi yang sangat demokratis (pasar), setelah itu diganti dengan sistem ekonomi terpimpin.

• Akhir September 1965:

a. Pristiwa PKIb. Peralihan sistem ekonomi terpimpin (Sosialis)

ke semikapitalis.

• UUD 1945 Pasal 33, sistem ekonomi dengan prinsip kebersamaan yang dikenal dengan sistem ekonomi pancasila.

B. PEMERINTAHAN ORDE BARU

• Bulan Maret 1966 Indonesia memasuki Pemerintahan Orde baru.

• Perhatian utama ditujukan pd pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

• Menjalin kembali hubungan dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh Idiologi Komunis.

• Indonesia masuk lagi menjadi anggota PBB dan lembaga dunia lainnya (Bank Dunia, IMF).

Orba…

• Langkah awalnya adalah: pemulihan stabilitas ekonomi, politik, rehabilitasi ekonomi domestik.

• Sasaran kebijakan tersebut adalah menekan laju inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, menghidupkan kembali kegiatan produksi, juga ekspor.

• Pemantapan kebijakan ekonomi melalui REPELITA.• Akhir tahun 1960-an atas kerja sama dengan Bank

Dunia, IMF, ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium disebut: IGGI (Inter-Government Group on Indonesia).

Tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi Indonesia masa orde baru adalah:

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar untuk menanggulangi kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran.

• REPELITA I April 1969 dilanjutkan dengan REPELITA berikutnya sampai dengan REPELITA VI tahun tahun 1997. Hasilnya nampak pada tabel berikut:

PDB dan Laju Pertumbuhan Per tahun 1969-1990Tahun PDB n

(Rp.T)PDB r(Rp. T)

Prtmbn nom.

Prtmbn riil

Tahun PDB n(Rp. T)

PDB r(Rp. T)

Pertbn nom.

Periilrtbn

1969 2.7 4.8 1980 45.5 11.2 41.9 9.9

1970 3.2 5.2 19.1 7.5 1981 54.0 12.1 18.9 7.9

1971 3.7 5.6 13.4 7.0 1982 59.6 12.3 10.4 2.2

1972 4.6 6.1 24.3 9.4 1983 77.6 12.8 30.2 4.2

1973 6.8 6.8 48.0 11.3 1984 89.9 83.0 15.8 7.0

1974 10.7 7.3 58.6 7.6 1985 97.0 85.1 7.9 2.5

1975 12.6 7.6 18.1 5.0 1986 102.7 90.1 5.9 5.9

1976 15.5 8.2 22.3 6.9 1987 124.8 94.5 21.6 4.9

1977 19.0 8.9 23.1 8.9 1988 142.0 99.9 13.8 5.8

1978 22.8 9.6 19.5 7.7 1989 162.6 104.5 14.5 7.5

1979 32.0 10.2 40.8 6.3 1990 188.5 112.4 15.9 7.2

Orba…

• Tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi.

• PELITA I (1969/1970-1973/1974): mempertahankan stabilitas nasional (ekonomi dan politik) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk itu titik beratnya adalah pembangunan sektor pertanian dan sektor lain penunjang sektor pertanian. Implementasinya dengan meningkatkan APBN dan mengundang modal asing.

• PELITA II (1974/75-1978/79):

• Pertumbuhan berwawasan keadilan.• Trilogi Pembangunan:a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju

terciptanya keadilan sosial bagi seluruh seluruh rakyat.b. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggic. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.• Harga minyak bumi yang sangat tinggi membawa dampak

positif dalam proses pembangunan (1974) dan harga naik lagi tahun 1978-1979. Pertumbuhan ekonomi 7,5 % per tahun.

• Hambatan: Resesi ekonomi dunia, hambatan produksi pangan (1974-1975).

• PELITA III (1979/80-1983/84):

• Akibat maslah ekonomi pada PELIA II, maka urutan trilogi pembangunan diubah menjadi: pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

• Titik berat pembangunan adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi.

• Tahun 1981 pertumbuhan ekonomi 7,9 % tapi tahun 1982 turun menjadi 2,2 %.

• PELITA IV (1984/85-1988/89):

• Titik berat pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan. Meningkatkan industri menghasilkan mesin-mesin industri sendiri (berat dan ringan).

• Trilogi pembangunan: pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional.

• Harga minyak bumi turun, sumber APBN dari minyak bumi turn.• Tahun 1984 Swasembada beras.• Deregulasi sektor keuangan mengurangi campur tangan

pemerintah di sektor bisnis.• Tahun 1987 ekspor non migas > ekspor migas.

• PELITA V (1989/90-1993/94)

• Tahap akhir pembangunan jangka panjang tahap I yaitu memantapkan landasan pembangunan.

• Titk berat pembangunan: sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya.

• Pembangunan sektor industri menghasilkan produk industri untuk ekspor, padat karya, agro industri, mesin industri.

• Trilogi pembangunan: pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional.

• PELITA VI (1994/95-1998/99):

• Periode lima tahun I PJP II.• Rencana Lepas landas (take off) pada PELITA II

menuju negara maju mandiri PJP II (1919).• Prioritas pembangunan: pembangunan

ekonomi penekanan pada sektor industri dengan keterkaitan sektor pertanian dan sektor lainnya dan peningkatan kualitas SDM.

• Trilogi pemabgunan sama dengan PELITA V.• Masalah muncul krisis ekonomi 1997-1998.

Ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi agar pembangunan dapat berjalan dengan baik:

1. Kemauan politik yang kuat2. Stabilitas politik dan ekonomi3. Sumber daya manusia yang lebih baik4. Sistem politik dan ekonomi terbuka

berorientasi ke barat5. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih

baik.

C. PEMERINTAHAN TRANSISI:

• 14 dan 15 mei 1997 nilai tukar Baht Thailand /$ AS depresiasi.

• Juli 1997 kurs Rp/$ Asmulai merosot dari Rp. 2.500/$AS ke Rp. 2.650/$AS, sehingga BI melakukan 4 kali intervensi dengan rentang intervensi rupiah 8 % menjadi 12 %, tapi akhirnya rentang tersebut dilewati dengan RP anjlok ke Rp 2.755/$AS.

• Maret 1998 nilai rupiah Rp. 10.550/$AS walau bulan sebelumnya Januari-pebruari Rp. 11.000/$AS

Transisi…

• Oktober 1997, IMF umumkan bantuan 40 Milyar dollar AS. Sebagai paket reformasi pemerintah Indonesia mengumumkan pencabutan izin 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Walau demikian kurs Rp. 15.000/$AS akibat merosotnya kepercayaan domestik dan LN tentang ekonomi Indonesia.

• Butir kesepakatan Indonesia dan IMF dalam Letter of intent= LOI) ditandatangani bulan Januari 1998 yang isinya 50 butir mencakup: ekonomi makro (fiskal dan moneter, restrukturisasi sektor keuangan, reformasi struktural.

LOI…

• Butir-butir kebijakan Fiskal: penegasan anggaran bnerimbang, menghilangkan subsidi BBM dan listrik, membatalkan sejumlah proyek infrastruktur besar, peningkatan pendapatan pemerintah (menaikan cukai barang-barang tertentu, cabut fasilitas kemudahan pajak, pajak tambahan terhadap bensin, perbaiki audit PPN, perbanyak objek pajak.

Imlementasi LOI tersebut bermasalah sehingga dibuat kesepakatan baru:

1. Program stabilisasi pasar uang dan mencegah hiper inflasi

2. Restrukturisasi perbankan untuk penyehatan sistem perbankan nasional.

3. Penyelesaian ULN sweasta (Corporate debt).4. Reformasi struktural.5. Bantuan untuk rakyat kecil (ekonomi lemah).

D. PEMERINTAHAN REFORMASI HINGGA KABINET SBY

• Awal pemerintahan refofmasi dipimpin oleh Presiden Wahid (dipilih MPR ,20 ktober 1999):

a. Prestasi Wahid di bidang ekonomi: pertumbuhan ekonomi +, tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 5%, laju inflasi dan tingkat bunga rendah (kondisi moneter stabil).

b.Adanya ketidak stabilan politik dan sosial.c.Memburuknya hubungan dengan IMF sehingga

investasi menurun.

• Pemerintahan Megawati:

• Keterburukan ekonomi Wahid berlanjut ke Megawati yaitu, Suku bunga dan inflasi tinggi, saldo ekspor menurun.

• Kinerja ekonomi: Pertumbuhan ekonomi meningkat, PDB dan pendapatan perkapita meningkat, ekspor meningkat.

Indikator ekonomi Indonesia sejak krisis ekonomi 1998Indi kator

1998 1999 2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008

∆ PDB r (%)

-13.1 0.8 4.9 3.8 4.3 4.9 5.1 5.7 5.5 6.3 6.0

PDMn (M$)

96 140 166 164 200 239 258 287 364 433 497

PDB/kapita ($)

977 694 742 697 948 1117 1191 1308 1641 1925 2183

∆ X (%)

-8.6 -0.4 27.7 -9.3 5.0 8.4 12.0 19.7 17.7 13.2 7.0

∆ M (%)

-34.4 -12.2 39.6 -7.6 15.1 10.9 27.8 24.0 5.8 22.0 12.0

NX ($)

21.5 24.7 28.6 25.4 23.5 24.6 21.2 28.0 39.7 39.6 39.1

• Pemerintahan SBY: