perkawinan endogami ditinjau dari hukum islam...
TRANSCRIPT
i
PERKAWINAN ENDOGAMI DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ANGGOTA KADER
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SALATIGA)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam
Oleh:
Muhamad Khafidzul Muhsin
NIM : 21113022
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA
2018
ii
NOTA PEMBIMBING
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga
Di Salatiga
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan
dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa:
Nama : M. Khafidzul Muhsin
NIM : 21113022
Judul :PERKAWINAN ENDOGAMI DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ANGGOTA KADER PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA SALATIGA)
dapat diajukan kepada Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga untuk diujikan
dalam sidang munaqasyah.
Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan
digunakan sebagimana mestinya.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salatiga, 21 Maret 2018
Pembimbing,
Dr. Ilyya Muhsin. S.H.I.,
M.Si
NIP. 197909302003121001
iii
PENGESAHAN
Skripsi Berjudul:
PERKAWINAN ENDOGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS ANGGOTA KADER PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA SALATIGA)
Oleh:
M. Khafidzul Muhsin
NIM : 21113022
telah dipertahankan di depan sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari‟ah,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari Rabu tanggal 28 Maret
2018 dan telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
sarjana dalam hukum Islam
Dewan Sidang Munaqasyah
Ketua Sidang : ……………………… ..........................................
Sekretaris Sidang : ………………………. ..........................................
Penguji I : ………………………. ..........................................
Penguji II : ………………………. ..........................................
Salatiga, 21 Maret 2018
Dekan Fakultas Syari‟ah
Dr. Siti Zumrotun, M.Ag.
NIP.19670115 199803 2 00
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
FAKULTAS SYARI’AH Jl. Nakula Sadewa V No.9 Telp.(0298) 3419400 Fax 323433 Salatiga 50722
Website : http://syariah.iainsalatiga.ac.id/ E-mail : [email protected]
iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : M. Khafidzul Muhsin
NIM : 21113022
Judul :PERKAWINAN ENDOGAMI DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS ANGGOTA KADER PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA SALATIGA)
menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri,
bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang
terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Salatiga, 21 Maret 2018
Yang menyatakan
M. Khafidzul Muhsin
NIM: 21113022
v
MOTTO
من خرج في طلب العلم
فهو في سبيل للا
“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia
berada di jalan Allah” (H.R Turmudzi)
vi
PERSEMBAHAN
Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat serta
karunian-Nya, shalawat salam semoga tetap tercurah kepada rasulullah
SAW, skripsi ini penulis persembahkan untuk:
Kedua orang tua saya tercinta, KH. Khomasi dan Ibu Siti Malikah yang
selalu memberi semangat, dukungan, doa dan kasih sayang tak terbatas.
Kakak dan Adik saya, Syoffan, Mayda, Ika yang selalu memberi semangat
dan dukungan serta tak henti mengingatkan agar saya menyelesaikan karya
ini secepatnya untuk meraih cita-cita.
Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Ilyya Muhsin, S.HI.,M.Si., yang
dengan ikhlas dan sabar membimbing, mengarahkan, serta mencurahkan
waktu dan tenaganya sehingga skripsi ini terselesaikan.
Orang spesial bagi saya, Bening Permata Damarsari yang senantiasa
memberikan motivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan
pantang menyerah serta selalu ada bagi saya saat sedang dalam kesulitan.
Sahabat terbaik saya, Anak-anak GGS : Rudy Darussalam, Diky Kurnia,
Ayis Rakasiwi, Machmut Fitriardi, Hajir Hikmawan, Susanto, Syamsul
Arifin dan Syaecu Abdul Basith yang selalu memberi semangat untuk
terus maju dan pantang menyerah.
Seluruh sahabat lainnya dan teman-teman jurusan Ahwal Al Syakhshiyyah
angkatan 2013 atas segala semangat dan hiburannya sehingga penulis
mampu menyelesaikan skripsi ini.
vii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirahim
Alhamdulillahhirobbil‟alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah
SWT, yang selalu memberikan rahmat serta hidayah dan taufiq-Nya kepada
penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul
“PERKAWINAN ENDOGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS ANGGOTA KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
SALATIGA)” tanpa halangan yang berarti.
Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada nabi Akhiruzaman, Nabi
Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa
setia dan menjadikannya suritauladan. Beliaulah visioner yang telah memberikan
spirit perjuangan kepada penulis dan semoga kita semua sebagai umatnya
mendapatkan Syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah, Aamiin Yaa
Robbal‟alamin.
Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan
dari berbagai pihak yang telah tulus ikhlas membantu penulis menyelesaikan
skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan bayak terima kasih kepada:
1. Dr. Rahmat Haryadi, M.Pd., selaku Rektor IAIN Salatiga.
2. Dr. Siti Zumrotun, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI.,M.Si., Selaku Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari‟ah yang juga selaku dosen
pembimbing yang dengan ikhlas membimbing, mengarahkan, serta
mencurahkan waktu dan tenaganya sehingga skripsi ini terselesaikan.
viii
4. Sukron Ma‟mun, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam.
5. Seluruh dosen IAIN Salatiga, yang telah memberikan ilmunya yang sangat
bermanfaat.
6. Orang tua dan kakak-adik penulis yang telah memberikan dan
mencurahkan segala kemampuannya untuk mendukung memenuhi
keinginan penulis hingga saat ini. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak
akan pernah ada.
7. Sahabat terbaik dan orang spesial yang selalu ada untuk memberi
dukungan, semangat serta doa kepada penulis sehingga penulisan skripsi
ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga Islam angkatan
2013 atas segala semangat dan hiburannya sehingga penulis mampu
menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dan
mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
Penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,
maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga
hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta pembaca
pada umumnya. Aamiin.
Salatiga, 18 Maret 2018
Muhamad Khafidzul Muhsin
NIM : 211 13 020
ix
ABSTRAK
Khafidzul Muhsin, Muhamad. “Perkawina Endogami Ditinjau dari Hukum Islam
(Studi Kasus Anggota Kader Partai Keadilan Sejahtera Salatiga)”.
Skripsi. Fakultas Syari‟ah. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing Dr. Ilyya Muhsin,
S.HI., M. Si.
Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Endogami, Tinjauan Hukum Islam.
Penelitian ini berusaha mengungkap problematika yang biasa terjadi dan
bahkan menjadi suatu kebiasaan yaitu perkawinan endogami. Dalam penelitian ini
peneliti berusaha mengungkap bagaimana mengenai keluarga pelaku perkawinan
endogami Pertayaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah
bagaimana proses perkawinan endogami kader PKS Salatiga? Apakah faktor-
faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesama kader PKS Salatiga?
Bagaimanakah dampak positif dan dampak negatif perkawinan endogami kader
PKS Salatiga? Bagaimanakah tinjauan hukum islam mengenai perkawinan
endogamy anggota kader PKS Salatiga?
Melalui penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk mengungkap fokus
permasalahan diatas. Dengan metode tersebut dilakukan wawancara kepada
beberapa narasumber sesuai dengan data yang dibutuhkan. Untuk mendukung
penelitian ini, peneliti juga mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan
permasalahan tersebut. Peneliti juga akan menggunakan data serta dokumentasi
yang ada. Dan untuk menguji hasil temuan data tersebut maka peneliti
menganalisis data dengan menggunakan kerangka teoritik yang peneliti susun.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaku Perkawinan Endogami
dalam PKS Salatiga memiliki proses perkawinan yang berbeda-beda. Diantara
proses tersebut adalah dengan melalui pengajuan proposal perkawinan kepada
murabbi/murabbiah dan tanpa melalui pengajuan proposal perkawinan kepada
murabbi/murabbiah. Pelaksanaan Perkawinan Endogami dalam PKS Salatiga
sebenarnya banyak terjadi karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara
lain ialah karena faktor kebijakan partai, faktor dorongan murabbi/murabbi‟ah,
faktor ketaatan anggota terhadap partai, serta faktor ajaran konsep kafaah. Selain
itu, perkawinan endogami dalam PKS juga memiliki beberapa dampak positif dan
dan dampak negatif di dalamnya. Apabila ditinjau dari hukum islam, perkawinan
endogami kader PKS Salatiga tidak relevan dengan beberapa ayat Al Quran dan
Hadits yang ada seperti menjadikan tujuan utama perkawinan ialah sebagai ajang
melebarkan sayap partai dan melahirkan generasi PKS yang lebih militant, lebih
mempercayakan jodoh mereka kepada murabbi/murabbi‟ah dan partai, serta
menjadikan kesetaraan dalam partai dan pendidikan sebagai kesetaraan utama.
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii
PENGESAHAN ............................................................................................... iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ....................................................... iv
MOTTO ............................................................................................................ v
PERSEMBAHAN ........................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ................................................................................... vii
ABSTRAK ...................................................................................................... ix
DAFTAR ISI .................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 6
D. Kegunaan Penelitian ................................................................. 6
E. Telaah Pustaka .......................................................................... 7
F. Metode Penelitian ................................................................... 14
1. Jenis Penelitian ................................................................ 14
2. Pendekatan........................................................................ 15
3. Kehadiran Peneliti ........................................................... 15
xi
4. Lokasi dan Subjek Penelitian .......................................... 16
5. Sumber Data ..................................................................... 16
6. Teknik Pengumpulan Data ............................................... 19
7. Analisa Data ..................................................................... 20
8. Pengecekan Keabsahan Data ............................................ 21
G. Sistematika Penulisan Penelitian ............................................. 22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ENDOGAMI,
DAMPAK PERKAWINAN ENDOGAMI, DAN TINJAUAN
HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN
ENDOGAMI.....................................................................................23
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Endogami ..................... 23
1. Pengertian Perkawinan ....................................................... 23
2. Pengertian Perkawinan Endogami ..................................... 27
B. Dampak Perkawinan Endogami .............................................. 28
1. Dampak Positif ................................................................... 28
2. Dampak Negatif .................................................................. 28
C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perkawinan Endogami ...... 29
1. Perkawinan Endogami Menurut Fiqh Islam ..................... 29
2. Perkawinan Endogami Menurut KHI ............................... 34
BAB III PERKAWINAN ENDOGAMI PADA KADER PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA SALATIGA........................................ 36
A. Gambaran Umum Organisasi PKS ............................................ 36
1. Profil Organisasi ............................................................... 36
xii
2. Visi Misi Organisasi ......................................................... 39
3. Perangkat Organisasi ........................................................ 40
4. Hak dan Kewajiban Anggota ........................................... 42
5. Program Kerja .................................................................. 43
B. Proses Perkawinan Endogami Anggota Kader PKS Salatiga .. 44
1. Perkawinan Melalui Pengajuan Proposal Kepada
Murabbi/Murabbiah .......................................................... 44
2. Perjodohan Melalui Murabbi/Murabbiah Tanpa Proposal 49
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Endogami
Anggota Kader PKS Salatiga ................................................... 50
1. Faktor Kebijakan Partai ...................................................... 50
2. Faktor Dorongan Murabbi/Murabbiah................................ 51
3. Faktor Ketaatan Anggota Terhadap Partai.......................... 52
4. Faktor Ajaran Konsep Kafaah ............................................ 52
D. Dampak Perkawinan Endogami bagi Anggota Kader PKS
Salatiga ..................................................................................... 53
1. Dampak Positif ................................................................... 53
2. Dampak Negatif .................................................................. 54
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERKAWINAN
ENDOGAMI KADER PKS .......................................................... 57
A. Tujuan Perkawinan .................................................................... 57
B. Perjodohan Sesama Kader dalam Perkawinan ........................ 59
C. Kesetaraan Personal ................................................................. 61
xiii
BAB V PENUTUP ....................................................................................... 63
A. Kesimpulan ............................................................................. 63
B. Saran ....................................................................................... 65
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................. 68
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Kartu Keluarga Pasangan EWR dan NK.................................... 44
Gambar 3.2 Proposal Perkawinan Kader PKS ............................................... 46
Gambar 3.3 Blangko Proposal Perkawinan Kader PKS ................................. 48
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran III Permohonan Izin Penelitian
Lampiran IV Daftar Nilai SKK
Lampiran V Lembar Konsultasi Skripsi
Lampiran VI Daftar Pertanyaan Wawancara
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan langkah awal pembentukan sebuah keluarga
dan memiliki keterpaduan dalam merangkai hubungan diantara mereka serta
segenap keluarga mereka. Jika kedua calon mempelai berasal dari kelas atau
golongan yang tidak setara, maka dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam
mewujudkan hubungan yang harmonis yang pada akhirnya berujung pada
bubarnya Perkawinan.
Secara Sosiologi, keluarga merupakan hubungan antar individu yang
sangat kuat dan mendalam bahkan dapat disebut juga dengan hubungan lahir
batin yang disatukan melalui ikatan darah yang menunjukan kuatnya
hubungan tersebut. Sebagaimana pendapat Suhendi (2001 : 43) yang
mengatakan bahwa keluarga adalah hubungan antar individu tersebut yang
bersatu dan tidak hanya berlangsung selama mereka masih hidup akan tetapi
setelah mereka meninggal dunia pun masing-masing individu masih memiliki
keterkaitan satu sama lainnya.
Setiap keluarga yang dibentuk tentu akan diawali dengan perkawinan,
karena hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam suatu
norma yang disebut sebagai norma perkawinan. Dalam perundang-undangan
di Indonesia, perkawinan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok
Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan
2
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No 1 Tahun 1974).
Jika kedua calon mempelai berasal dari kelas atau golongan yang tidak
setara, dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan dan mengakibatkan
perpecahan dalam rumah tangga ke depannya. Maka dari itu banyak terjadi
perkawinan endogami, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh calon
mempelai yang memiliki etnis, klan, suku, kekerabatan, serta lingkungan
yang sama. Perkawinan yang dilakukan dalam lingkungan yang sama disebut
juga setara atau sekufu atau dalam istilah islam dikenal dengan kafaah.
Menurut Ghazali (2006 : 97) sekufu merupakan salah satu pertimbangan yang
dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan. Sekufu
sendiri dalam perkawinan merupakan faktor lain yang tidak digolongkan
sebagai rukun nikah, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan
suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga.
Kesetaraan yang dikandung dalam beberapa literatur diasumsikan
sebagai pertimbangan ideal dalam kelangsungan perkawinan. Ketimpangan
yang terjadi dalam perkawinan akan menimbulkan masalah yang
berkelanjutan dan besar kemungkinan menjadi sebuah awal sebuah
perceraian.
Pada praktiknya, dalam suatu komunitas tertentu, sekufu sering kali
diidentikkan dengan penggolongan atau pengelompokan atas suatu komunitas
eksklusif. Dalam penulisan ini, peneliti mendapati sebuah fenomena bahwa
3
kader inti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan perhatian secara
penuh terhadap kader-kader mereka dalam memilih jodoh dengan sesama
kader partai mereka, sehingga bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
sebagian besar dari mereka melakukan perkawinan endogami, dimana mereka
tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki maupun perempuan di luar
anggotanya. Bahkan dalam mencari pasangan bagi kader-kadernya, Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai biro jodoh yang terstruktur dengan
rapi, dimana biro ini berfungsi menjodohkan antara ikhwan dan akhwat PKS.
Lembaga ini bernama BKKBS atau Biro Kordinasi Keluarga Bahagia
Sejahtera.
Terdapat fakta bahwa kader inti Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
memberikan perhatian secara penuh terhadap kader-kader mereka dalam
memilih jodoh dengan sesama kader partai mereka, sehingga bagi kader
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hampir sebagian besar tidak melakukan
Perkawinan kecuali diantara mereka ada kesatuan fikrah (ideologi). Allah
SWT. Berfirman :
أا ٱىاط إا قثائو ىرعاسف شعتا ن جعي أصى رمش ن إا خيق
عذ ن أمش ٱلل إ ن أذقى خثش ٱلل ٣١عي
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.” (QS. Al Hujurat : 13)
Peran murabbi/murabbi‟ah (pembina) dalam proses mencarikan
pasangan bagi kader PKS sangat besar, para murabbi/murabbi‟ah akan
4
merekomendasikan atau ikut campur seperti halnya orang tua dari kader PKS
yang akan menikah. Jika kemudian seorang kader memilih menikah dengan
orang non kader PKS, kader tersebut tetap dapat menikah namun dengan
syarat-syarat tertentu.
Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
guna memperoleh keturunan yang sah seperti diatur dalam ayat-ayat Al Quran
maupun As Sunnah, membentuk rumah tangga yang berbasis pada kasih
sayang dan cinta sehingga mampu memberikan spirit dalam menumbuhkan
semangat untuk meningkatkan pendapatan berupa rezeki yang halal dan
memperbesar rasa tanggung jawab. Dalam mencapai tujuan tersebut, suami
istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadian dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan
material.
Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan
keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam
pelaksanaannya diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan
norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam
mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota
keluarga guna membenuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
Dalam ketentuan hukum, menurut Idris Ramulyo (2006 : 201)
perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang
calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan setidaknya harus
mengenal dulu bagaimana bibit, bebet, bobot, dan sifat pasangannya agar
5
tercapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan harmonis.
Perkawinan endogami sendiri sebenarnya tidak diatur secara khusus dalam
hukum islam. Islam membebaskan seseorang untuk menikah baik secara
endogami maupun eksogami. Dalam islam hanya dibatasi seseorang yang
menikah hendaknya seiman dan seagama.
Dari latar belakang yang telah ditulis diatas, penulis tertarik untuk
mencoba meneliti dan menganalisis lebih dalam mengenai perspektif hukum
islam mengenai perkawinan endogami yang terjadi dalam perkawinan kader
PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Oleh karena itu, maka peneliti mencoba
melakukan penelitian pada kader PKS dengan judul “PERKAWINAN
ENDOGAMI DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ANGGOTA KADER PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA SALATIGA)”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses perkawinan endogami kader PKS Salatiga?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesama kader PKS
Salatiga?
3. Bagaimana dampak positif dan negatif perkawinan endogami kader PKS
Salatiga?
4. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai perkawinan endogami anggota
kader PKS Salatiga?
6
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana proses perkawinan endogami kader PKS
Salatiga.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan endogami kader
PKS Salatiga.
3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif perkawinan endogami kader
PKS Salatiga.
4. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam mengenai perkawinan
endogami anggota kader PKS Salatiga.
D. Kegunaan Penelitian
Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna serta diharapkan
mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi
pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya
dapat bermanfaat, diantaranya:
1. Kegunaan Teoritis
a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap fiqh munakahat
dan penerapan hukum islam dalam praktek perkawinan endogami.
b. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengembangan pola pikir
yang kritis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ilmu
fiqh.
7
c. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
d. Guna menjadi tambahan informasi dan referensi dalam ilmu hukum
islam, khususnya mengenai perkawinan endogami dan keharmonisan
keluarga.
2. Kegunaan Praktis
a. Menambah pengetahuan dan wacana pembaca mengenai perkawinan
endogami serta memberi pemahaman mengenai tinjauan hukum islam
mengenai perkawinan endogami.
b. Dapat memberikan manfaat tersendiri khususnya pada kader Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) dan simpatisan PKS.
E. Telaah Pustaka
Skripsi karya Nuril Farida Maratus (2013) berjudul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Praktik Kafaah dalam Perkawinan pada Masyarakat Desa
Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar”. Skripsi ini memiliki
dua rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana praktik dan pemahaman
kafaah dalam perkawinan pada masyarakat Desa Sukosewu, Kecamatan
Gandusari, Kabupaten Blitar; dan kedua, bagaimana tinjauan hukum islam
terhadap praktik kafaah dalam perkawinan pada masyarakat Desa Sukosewu,
Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Dalam penelitian tersebut, Peneliti
menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari,
Kabupaten Blitar tidak seluruhnya mengetahui tentang kafaah dalam
perkawinan, hal tersebut dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan,
8
organisasi, pekerjaan, dll. Namun ada beberapa masyarakat yang mengetahui
kafaah dengan baik. Menurut mereka kafaah adalah adanya keseimbangan
dan kesepadanan antara suami istri. Dalam tradisi adat jawa, masyarakat lebih
akrab dengan adanya istilah bibit, bebet, dan bobot. Bibit yang berarti berasal
dari keluarga, seperti apa calon pasangan. Bebet berarti kesiapan seseorang
dalam memberi nafkah keluarga daan dititik beratkan pada aspek ekonomi.
Bobot berarti kualitas seseorang, biasanya meliputi aspek pendidikan, akhlak,
dan agama. Penulis juga menimpulkan bahwa tinjauan hukum islam terhadap
praktik kafaah dalam perkawinan pada masyarakat Desa Sukosewu,
Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar yakni adanya konsep bibit, bebet,
dan bobot seperti yang dikenal ditengah masyarakat haruslah didasarkan pada
ajaran islam, bukan pada tradisi masyarakat.
Skripsi karya Yesi Yuliana (2010) berjudul “Proses Ta‟aruf Dalam
Membentuk Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Partai Keadilan
Sejahtera (Pks) Di Kelurahan Gedung Meneng)”. Skiripsi ini memiliki dua
rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimanakah proses ta‟aruf dalam
membentuk keluarga; dan kedua, apakah kelebihan dan kekurangan yang
terdapat dalam proses ta‟aruf. Dalam penelitian tersebut, peneliti
menyimpulkan bahwa proses ta‟aruf adalah proses menukar biodata yang
dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang
diperantarai oleh seorang murobbi dengan tujuan untuk melangsungkan
perkawinan. Proses ta‟aruf diawali dengan perkenalan via kertas (biodata) dan
dilanjutkan dengan via lisan (pertemuan). Proses ta‟aruf dilakukan dengan
9
penuh pertimbangan. Banyak hal yang dipertimbangkan dalam proses ta‟aruf
mulai dari kondisi keimanan, psikologi pasangan, pekerjaan, penghasilan,
aktivitas keseharian, keterampilan, pemahaman bahasa yang dikuasai,
kesehatan, keluarga besar dan lain-lainnya. Keterkaitan proses ta‟aruf dengan
teori AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) bahwa proses
ta‟aruf terdapat adaptasi (adaptation) yaitu menyesuaikan dan belajar
mengenali kharakter pasangan seperti yang tertulis dalam biodata dan
dibuktikan dalam perkenalan secara langsung. Adaptasi ini tidak hanya
berlangsung pada waktu pra nikah akan tetapi setelah menikah pun masih
harus dilakukan. Berkaitan dengan tujuan (goal attainment) yaitu dari segi
eksternal bahwa perkawinan melalui proses ta‟aruf yang diprogramkan oleh
Partai Keadilan Sejahtera ini bertujuan untuk menyelesaikan dan
meminimalisir masalah yang terjadi dalam keluarga kader dan dari segi
internalnya bahwa perkawinan bertujuan untuk menyempurnakan ibadah
kader sebagai faktor yang utama dan yang kedua, menciptakan keluarga yang
sakinah, mawadah, wa rahmah. Berkaitan dengan integrasi (integration) yaitu
cara meminimalisir hambatan yang terdapat dalam proses ta‟aruf berasal dari
faktor eksternal (keluarga) dan faktor internal (pihak yang berta‟aruf) dan yait
cara-cara yang ditempuh kader untuk memberikan pengarahan kepada
keluarga mengenai mekanisme Ta‟aruf dan yang dilakukan oleh Biro
Samarada yang selalu memberikan pengawasan dan memantau secara tidak
langsung melalui berbagai program kegiatan keluarga samarada yang
ditujukan untuk keluarga yang menikah melalui proses ta‟aruf. Kaitannya
10
dengan fungsi laten (latency) dari proses ta‟aruf yaitu proses ta‟aruf
mempunyai tujuan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan keluarga kader dan
sebagai basis rekruitmen kader Partai Keadilan Sejahtera. Dalam penelitian
ini juga dikatakan bahwa Kelebihan dari proses ta‟aruf dalam PKS adalah
proses ta‟aruf sangat menjaga privacy masing-masing pihak yang berta‟aruf
sehingga jika terjadi kegagalan dalam proses ta‟aruf, tidak banyak diketahui
banyak orang sehingga pihak-pihak yang berta‟aruf tidak malu; Kriteria calon
suami/istri yang diinginkan bisa tercapai melalui proses ta‟aruf secara umum,
serta proses ta‟aruf merupakan proses yang istimewa dan tidak membosankan
karena pacaran dilakukan setelah menikah. Kekurangan dari proses ta‟aruf ini
adalah berkaitan dengan waktu yang digunakan kader akhwat untuk
menunggu biodata ikhwan lebih lama; Proses perkenalan yang dilakukan
secara malu dan kurang terbuka menyebabkan kesulitan mengenali watak dan
karakter pasangan; dan Kesulitan dalam proses adaptasi dan komunikasi
dengan pasangan setelah melangsungkan perkawinan.
Skripsi karya Ahmad Nuh (2014) berjudul “Implementasi kafaah di
kalangan kader inti di DPW PKS Sulawesi Selatan”. Skripsi ini memiliki dua
rumusan masalah, yaitu pertama, apa makna kafā`ah bagi kader Inti Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan; dan kedua, bagaimana penerapan
kafā`ah bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan. Dalam
penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan sekufu tidaknya
seseorang selain dilihat dari aspek agamanya juga mengacu pada latar
belakang keluarga dan pemahamannya terhadap tarbiyah. Penulis juga
11
menjelaskan bahwa perkawinan sesama kader membawa dampak positif
berupa kesolidan khususnya di level kekuatan mesin politik PKS sehingga
membantu pemenangan-pemenangan dalam pilkada, sedangkan dengan non
kader membuat binaannya menjelaskan kepada pasangannya informasi-
informasi yang tidak benar yang menyangkut PKS.
Skripsi karya Sukma Fenilia (2012) berjudul “Proses Ta‟aruf Pasca
Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Pada
Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera Di Kelurahan Gedong Air,
Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini
memiliki satu rumusan masalah yaitu bagaimanakah proses ta‟aruf pasca
menikah pada pasangan kader. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan
bahwa proses ta‟aruf pasca menikah adalah proses untuk saling mengenali diri
masing-masing pasangan, keluarga besar kedua belah pihak dan juga
lingkungan sekitar. Proses ta‟aruf pasca menikah pada pasangan kader Partai
Keadilan Sejahtera lebih berorientasi untuk memberikan perawatan terhadap
kasih sayang antara suami dan istri yang melalui serangkaian usaha dalam
menyatukan keduanya menjadi satu kepaduan yang saling melengkapi dan
menerima serta menghargai satu sama lainnya. Dalam hal ini, ditentukan oleh
adanya proses ta‟aruf antara suami dan istri dimana terdapat tahapan-tahapan
yang harus dilalui yaitu kemampuan menyesuaikan karakter pasangan,
kualitas interaksi yang baik, dan menciptakan kunci keharmonisan dalam
menjaga keutuhan keluarga. Dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang
hambatan dan strategi dalam proses ta‟aruf pasca menikah yang meliputi
12
hambatan dalam menyesuaikan karakter masing-masing pasangan yang
berbeda, dimana sebagian informan mengalami kesulitan dalam beradaptasi
dengan karakter pasangan, Mengenai pola interaksi/komunikasi dengan
pasangan yang berbeda, dan Kesulitan dalam membangun hubungan dengan
keluarga besar kedua belah pihak, dimana tingkat keleluasaan bersosialisasi
informan berbeda-beda. Ada informan yang mudah masuk kelingkungan yang
lebih besar, namun ada juga yang tidak bisa dengan cepat untuk masuk
kelingkungan tersebut. Strategi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi
dalam proses ta‟aruf pasca menikah yaitu dengan menyesuaikan dan
menyatukan perbedaan karakter dengan pasangan, saling mengenal serta
memahami pola komunikasi masing-masing pasangan dan memberikan
pemahaman serta pengertian dalam membangun hubungan dengan keluarga
besar kedua belah pihak.
Skripsi karya Rahma Hayati Harahap (2017) berjudul “Praktek Sosial
Seleksi Jodoh Menggunakan Ta‟aruf” skripsi ini memiliki satu rumusan
masalah yaitu, Bagaimana praktik sosial seleksi jodoh (mate selection)
menggunakan metode ta‟aruf pada perkawinan kader partai keadilan sejahtera
(PKS) di kota padang. Penelitian ini memberikan kesimpulan persepsi kader
PKS tentang proses ta‟aruf adalah sebagai cara yang diajarkan Islam, ta‟aruf
sebagai cara untuk mengenal pasangan dan ta‟aruf sebagai cara untuk
mendapatkan pasangan se-fikrah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kader
PKS menggunakan metode ta‟aruf untuk membentuk keluarga Islami yang
menerapkan aturan-aturan Islam salah satunya aturan Islam dalam memilih
13
jodoh menggunakan metode ta‟aruf. Aturan-aturan yang diberlakukan dalam
ta‟aruf untuk kader PKS yang akan menikah adalah ta‟aruf harus diperantai
oleh murabbi‟ah kader, adanya batasan berinteraksi yang diawasi oleh
murabbi‟ah masing-masing kader, dan mengutamakan perkawinan dengan
kader se-fikrah dalam hal ini yaitu kader yang juga tarbiyah dilihat dari
kegiatan pengajian rutinnya atau yang disebut dengan liqa‟. Aturan ini seperti
yang dijelaskan oleh teori Giddens merupakan struktur yang mengekang
(constraining) pelaku. Struktur ini berasal dari norma agama yang
diberlakukan oleh PKS kepada kadernya.
Penelitian Ilyya Muhsin (2017) berjudul “Endogamous Marriage Of
Jamaah Tarbiyah A Sociological Study Of The Jamaah Tarbiyah Salatiga”.
Pada dasarnya penelitian ini berupaya untuk meneliti pernikahan endogami
dalam perspektif sosiologis dan objeknya adalah Jamaah Tarbiyah di Salatiga.
Peneliti melakukan investigasi secara mendalam terhadap para pelaku baik itu
secara formal maupun informal. Penelitian ini menggunakan analisis
sosiologis dan teori yang digunakan yaitu teori modal dan habitusnya Pierre
Bourdieu. Kesimpulannya, Jamaah Tarbiyah adalah satu kelompok eksklusif
yang memiliki anggota yang dibina secara berstruktur, bersistem, dan
berjenjang, sehingga memunculkan militansi dari para kadernya. Dengan
adanya militansi tersebut, Jamaah Tarbiyah memiliki kuasa untuk bisa
bertindak koersif dalam mengeluarkan kebijakan, termasuk dalam hal ini
adalah pernikahan endogamis, pernikahan diantara sesama anggota Jamaah
14
Tarbiyah. Hal ini dilakukan untuk menjaga manhaj, martabat dan perjuangan
Tarbiyah.
Dari beberapa penelitian yang telah penulis pelajari, pada hakikatnya
pembahasan tentang perkawinan endogami sudah ada, pembahasan yang
membahas mengenai perkawinan kader PKS juga telah banyak. Tetapi sejauh
yang penulis ketahui belum ada sebuah penelitian yang membahas secara
detail tentang tinjauan hukum islam mengenai perkawinan endogami, dimana
perkawinan itu dilakukan oleh anggota kader PKS Salatiga. Oleh karena itu,
menurut penulis akan sangat menarik jika perkawinan endogami yang ada
didalam organisasi PKS Salatiga diteliti, ditelaah, dan diangkat untuk
dijadikan sebuah karya ilmiah. Dalam penelitian ini penulis akan lebih
menekankan pada tinjauan hukum islam mengenai perkawinan sesama kader
organisasi PKS atau perkawinan endogami pada anggota kader PKS.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah
yang bersifat sosial. Oleh karena itu, peneliti memilih jenis penelitian
kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan
menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat
digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara
mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.
15
Menurut soerjono soekanto (1986 : 43) penelitian kualitatif adalah
penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh
alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat
mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku seseorang
atau hubungan-hubungan interaksional.
2. Pendekatan
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan
sosiologis-normatif. Pendekatan sosiologis yaitu dengan menggambarkan
keadaan organisasi secara utuh, lengkap dengan struktur lapisan serta
gejala sosial lainnya yang saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan
pendekatan normatif yaitu menggambarkan peraturan dan tinjauan hukum
yang mengikat mengenai perkawinan endogami. Sehingga secara
sosiologis akan dapat diketahui bagaimana praktik dan alasan terjadinya
perkawinan endogami serta dampak dari perkawinan endogami, dan
secara normatif akan dapat diketahui bagaimana tinjauan hukum islam
mengenai perkawinan endogami.
3. Kehadiran Peneliti
Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting
dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument
kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai dan
mengobservasi subyek yang diteliti.
16
Dalam penelitian ini, peneliti merupakan pengamat penuh, yaitu
mengamati praktik dan alasan terjadinya perkawinan endogami anggota
kader PKS Salatiga. Selain itu, kehadiran peneliti juga diketahui subyek
penelitian.
4. Lokasi dan Subjek penelitian
Lokasi penelitian ini adalah pada organisasi PKS Salatiga dengan
fokus penelitian anggota kader PKS Salatiga, khususnya yang melakukan
perkawinan endogami.
Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi pada organisasi PKS
karena pada organisasi ini sebagian besar pasangan suami istri telah
melakukan perkawinan sesama anggota kader PKS. Dalam hal ini, peneliti
memiliki 3 narasumber yang melakukan perkawinan endogami sesama
kader PKS Salatiga, yaitu pasangan EWR dan NK , pasangan IW dan
TLN, serta pasangan HG dan DW.
5. Sumber Data
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber
primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut
(Amirin, 2002: 132) macam-macam data primer sebagai berikut:
1) Hasil Observasi
Hasil observasi adalah hasil yang menjelaskan suatu
informasi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang akan
diobservasi berdasarkan dengan fakta yang ada secara sistematik
17
dan objektif (Moeloeng, 2002 : 172). Dari observasi ditemukan
pasangan suami istri anggota organisasi PKS telah melakukan
perkawinan endogami.
Dari hasil observasi yang diperoleh, sebagian besar kader
PKS melangsungkan perkawinan endogami karena menjunjung
tinggi kesetiaan pada organisasi. Bagi mereka, organisasi ialah di
atas segalanya, sehingga mereka bersedia menikah dengan sesama
anggota kader meskipun dengan jalan dijodohkan atau kedua pihak
belum mengenal lebih dekat satu sama lain.
2) Informan
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk
memberikan informasinya tentang situasi dan kondisi latar
belakang penelitian. Jadi seorang informan harus mempunyai
banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian. Seorang
informan berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim
penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim
dengan kebaikannya dan dengan kesuka relaannya ia dapat
memberi pandangan dari segi orang dalam, tentang nilai-nilai,
sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar
penelitian setempat (Moeloeng, 2002: 90). Informan sebagai
sumber data dalam penelitian ini adalah anggota kader PKS yang
terdiri dari: para pelaku perkawinan endogami, para murabbiah,
juga para tokoh yang dianggap paham dan mengetahui
18
permasalahan tersebut. Selain sumber tersebut, ada juga sumber
berupa keterangan dari perangkat organisasi PKS.
3) Dokumen
Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film
(Moeloeng, 2002:161). Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber
buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan
dokumen resmi (Moeloeng, 2002:113). Dalam penelitian ini ialah
berupa setiap bahan tertulis berupa data-data mengenai perkawinan
endogami anggota kader PKS.
Dalam penelitian ini, bentuk dokumen yang akan
dikumpulkan peneliti adalah berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu
Anggota dan Foto Keluarga.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang
bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut (Amirin, 2002:
132). Dalam penelitian ini dapat berupa keterangan dari berbagai
sumber, seperti buku, artikel, dan lain sebagainya.
6. Teknik Pengumpulan data
a. Observasi
Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif
adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan
sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang
19
kejadian dan tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto,
2006: 229).
Observasi adalah sebuah pengumpulan data dengan jalan
pengamatan secara langsung mengenai obyek penelitian. Dalam
metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui
kondisi subyek penelitian.
Dalam penelitian ini, Penulis melakukan pengamatan baik
dengan melihat, memperhatikan, mendengar atau sebagainya tentang
hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam
observasi ini peneliti menggunakan metode observasi terkendali
dimana peneliti tidak perlu berbaur dengan obyek penelitian dan
mengikuti aktifitas yang mereka lakukan, peneliti cukup menempatkan
objek yang akan diteliti dalam satu lingkup.
b. Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara
(Arikunto, 2006: 145).
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan anggota
kader PKS serta orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan
informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan rumusan masalah.
20
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006 : 236).
Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah
pengambilan beberapa data tentang berbagai dokumen terkait dengan
perkawinan endogami, seperti proposal perkawinan, dan Kartu
Keluarga pasangan pelaku perkawinan endogami.
7. Analisa Data
Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis
seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Dalam
penganalisaan data tersebut penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu:
analisis untuk meneliti kasus setelah terkumpul kemudian disajikan dalam
bentuk uraian (Moeloeng, 2002: 288).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data
model Miles dan Huberman (1984) atau yang sering disebut dengan
analisis alur (Flow) dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan
tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru (Emzir, 2011 : 128).
21
Aktivitas dalam analisis ini meliputi tiga tahap yaitu tahap reduksi
data (data reduction), tahap penyajian data (data display) serta tahap
Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verification).
8. Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting dalam
penelitian, karena dari data itulah nantinya akan muncul beberapa fakta.
Fakta-fakta ini nanti digunakan penulis sebagai bahan pembahasan. Untuk
memperoleh keabsahan data, penulis akan menggunakan teknik
triangulasi untuk memperoleh keabsahan data.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan
atau pembanding data itu sendiri (Wiersma, 2007 : 372). Untuk mengecek
keabsahan data yang telah diperoleh dari lapangan, maka penulis
membandingkan data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain
(informan, key informan atau dokumen) yang dilakukan secara bersamaan
dari sisi peneliti. Tak jarang peneliti akan menemukan informasi yang
berbeda yang mulanya terkesan valid tapi setelah dikonfirmasikan dengan
data yang ada (key informan) terjadi kekaburan data, sehingga hal ini
memerlukan sebuah pemikiran yang serius dari peneliti, dan segera
melakukan sebuah upaya pengecekkan data (ulang) agar data yang
dihasilkan nantinya terjamin kevalidannya.
22
G. Sistematika Penulisan Penelitian
Untuk memberikan kejelasan dan ketetapan pembahasan dalam
menyusun proposal ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan
penelitian yang terdiri atas 5 bab sebagai berikut :
Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.
Bab dua berisi tinjauan umum tentang perkawinan endogami, dampak-
dampak perkawinan endogami dan tinjauan hukum islam mengenai
perkawinan endogami.
Bab tiga berisi tentang perkawinan endogami pada organisasi PKS
Salatiga yang terdiri dari gambaran umum organisasi PKS Salatiga, praktik
pasangan suami istri pelaku perkawinan endogami pada kader PKS Salatiga,
faktor-faktor penyebab perkawinan endogami pada kader PKS Salatiga, dan
dampak perkawinan endogami bagi kader PKS Salatiga.
Bab empat berisi tentang tinjauan hukum islam mengenai perkawinan
endogami anggota kader PKS Salatiga.
Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran
yang diperoleh dari hasil penelitian untuk kemajuan obyek penelitian.
23
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ENDOGAMI, DAMPAK
PERKAWINAN ENDOGAMI DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PERKAWINAN ENDOGAMI
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Endogami
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan bagi manusia adalah sesuatu yang sakral serta
memiliki tujuan yangsakral juga, dan tidak terlepas dari ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Orang yang melangsungkan
sebuah perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi
saja, melainkan sebagai wujud ibadah serta untuk mencapai ketenangan,
ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan
dilandasi cinta dan kasih sayang (Asnawi, 2004 : 4).
Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974). Disamping itu, perkawinan juga
untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami
dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang
bernuansa ukhuwah islamiyah.
24
Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
guna memperoleh keturunan yang sah seperti diatur dalam ayat-ayat Al
Quran maupun As Sunnah, membentuk rumah tangga yang berbasis pada
kasih sayang dan cinta sehingga mampu memberikan spirit dalam
menumbuhkan semangat untuk meningkatkan pendapatan berupa rezeki
yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Dalam mencapai tujuan
tersebut, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadian dalam mencapai kesejahteraan
spiritual dan material.
Banyak kalangan masyarakat menilai dan menempatkan
perkawinan hanya sebagai simbol agar tidak dipandang kotor secara
sosiologis, sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak dapat
terwujud pada haqiqinya. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok
dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih,
maka dalam pelaksanaannya diperlukan norma hukum yang mengaturnya.
Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama
diperlukan dalam mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-
masing anggota keluarga guna membenuk rumah tangga yang bahagia dan
sejahtera.
Menurut Bachtiar (2004), Definisi Perkawinan adalah pintu bagi
bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung
dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak
dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk
25
mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat
keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh
perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk
hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.
Menurut Kartono (1992), Pengertian perkawinan merupakan suatu
institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat.
Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya
perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan
menunujukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri
dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan
sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara
dan ritual-ritual tertentu.
Allah SWT. berfirman :
إ أل ذقسطا ف ى ى ٱخفر نحا ٱف ر ا طاب ىن صى ىساء ٱ
ىل ر ن يند أ ا حذج أ أل ذعذىا ف خفر ع فئ ست س شي
أل ذعىا ١أدى
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S An Nisa : 3)
Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu
untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini
26
adalah adil di dalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat,
giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah.
Pernikahan dalam islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang
harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama.
Diantara syarat-syarat akad nikah dan rukun yang harus dipenuhi dalam
sebuah pernikahan ialah :
a. Rukun Nikah
1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2) Wali dari pihak mempelai perempuan
3) Dua orang saksi
4) Ijab kabul
b. Syarat Nikah
1) Calon suami
2) Calon istri
3) Wali nikah
4) Saksi nikah dalam perkawinan
5) Ijab qobul
Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi
petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,
sejahtera dan bahagia serta menciptakan generasi yang senantiasa beriman
kepada Allah SWT. Menurut Ghazali (2003 : 24), tujuan pernikahan itu
sendiri dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:
a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan manusia.
27
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan
menumpahkan kasih sayangnya.
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan
kerusakan.
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak
serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta
kekayaan yang halal.
2. Pengertian Perkawinan Endogami
Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut
selektivitas. Artinya, seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinan
terlebih dahulu harus menyeleksi dengan seseorang yang boleh ia menikah
dan dengan seseorang yang ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk
menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-
aturan yang ada.
Perkawinan endogami adalah suatu sistem perkawinan yang
mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang etnis, klan, suku,
kekerabatan dalam lingkungan yang sama dengannya atau melarang
seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari
etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang bebeda
(Hadikusuma, 1990 : 90).
Goode (2007 : 134) menyatakan bahwa perkawinan endogami
adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang
hanya memperbolehkan anggota masyarakat melakukan perkawinan
28
dengan anggota lain dari golongan sendiri. Sunarto (2004 : 104)
menyatakan pekawinan endogami adalah perkawinan dengan anggota
dalam kelompok yang sama. Ada bermacam-macam jenis endogami
seperti endogami ras agama maupun suku. Adapun maksud dari
perkawinan endogami adalah untuk menjaga laki-laki sebagai suami tetap
diam dalam ras atau sukunya. Mungkin juga untuk menjaga kemurnian
darah dari golongan itu sendiri.
B. Dampak Perkawinan Endogami
Keesing (1981 : 15) menyatakan ada beberapa dampak setelah adanya
perkawinan endogami sebagai berikut :
1. Dampak Positif
a. Mempertebalnya solidaritas suatu kelompok
b. Harta keluarga terjaga
c. Menambah populasi kelompok atau organisasi
2. Dampak Negatif
a. Retaknya hubungan keluarga jika terjadi konflik
b. Tidak menambah saudara
c. Keluarga terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga
d. Kecacatan fisik atau mental pada keturunan
C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perkawinan Endogami
1. Perkawinan Endogami menurut Fiqh Islam
29
Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga
perlu dijelaskan batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut tergantung
pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan
berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.
Batasan tersebut dapat berupa agama, desa, suku, ekonomi, kasta, maupun
organisasi. Perkawinan endogami yang berbatasan dengan agama, dalam
hal ini ialah islam disebut juga perkawinan sekufu atau kafaah yang
berarti setara atau sebanding.
Secara etimologi, kafaah adalah sama, sesuai dan setara. Sehingga
yang dimaksud dengan kafaah dalam perkawinan adalah kesamaan antara
calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam
tingkat social dan sama dalam akhlak dan kekayaan (Sabiq, 2000 : 93).
Menurut Al-jaziri (1999 : 56) kafa‟ah merupakan salah satu kajian
yang disyari‟atkan atau diatur dalam perkawinan islam, akan tetapi tidak
ditemukan dalil yang jelas dan spesifik tentang kafa‟ah. Para ulama‟ imam
mazhab berbeda pendapat dalam memberikan pengertian kafa‟ah dalam
perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran kafa‟ah yang
mereka gunakan. Menurut ulama‟ hanafiyah, kafa‟ah adalah persamaan
laki-laki dengan perempuan dalam nasab, islam, pekerjan, merdeka, nilai
ketaqwaan dan harta. Dan menurut ulama malikiyah, kafa‟ah adalah
persamaan laki-laki dan perempuan dalam agama dan terbebas dari cacat
fisik. Sedangkan menurut ulama syafi‟iyah, persamaan laki-laki dan
perempuan dalam agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan bebas dari cacat
30
fisik. Dan menurut ulama‟ hanabilah, kafa‟ah adalah persamaan laki-laki
dan perempuan dalam ketaqwaan, pekerjaan, harta, merdeka dan nasab.
Meskipun masalah keseimbangan tidak diatur dalam undang-
undang perkawinan atau dalam Al-Qur‟an, akan tetapi masalah terebut
sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan
tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih
sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu di
perhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan (Sabiq, 2000 : 90). Kufu
dalam perkawinan memang diperlukan, yaitu laki-laki sebanding dengan
calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan
sederajat dalam tingkat kekayaan (Sabiq, 2000 : 94).
Para ulama Imam Mazhab berbeda pendapat dalam memberi
pengertian kesetaraan dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan
perbedaan ukuran kafaah yang mereka gunakan. Menurut ulama
Hanafiyah, kafaah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam
nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta (Al Jaziri,
1999 : 56). Dan menurut ulama Malikiyah, kafaah adalah persamaan laki-
laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang
memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.
memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap
suami.dan menurut ulama Hanabillah, kafaah adalah persamaan suami
31
dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab
(Sabiq, 2000 : 4).
Dari definisi yang telah diterangkan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa kafa‟ah„ merupakan keseimbangan atau kesepadanan
antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab,
pekerjaan, merdeka dan harta. Sedangkan Nabi Muhammad SAW.
memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran kufu‟ dalam perkawinan
agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan hadits
Nabi SAW. :
ا فاظ فش تزاخ ىذ اىا ىج ىحسثا اىا تع ى أج لس ش نح اى ذ
ذشتد ذاك )سا اىثخاسي سي ع أت ششج( اىذ
“Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya,
keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka
pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung”. (Dikutip
dari kitab mukhtar al-hadits an-nabawi hal 63 no 21)
Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan
menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat
perkara yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan
agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan faktor agama untuk
dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Segolongan ulama ada
yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena
didasarkan pada penekanan sabdanya ذشتد ذاك فاظ فش تزاخ اىذ
segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama
32
kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan
(Rusyd, 2000 : 34).
Para Ulama‟ Madzhab juga sepakat tentang agama menjadi
standarisasi dalam kafa‟ah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
ص. ارا جاءم قاه سسه للا ض اى أت حاذ ع
نح ال ذف عي خيق فا د ض فر ح فذش ا ذن ض الس
ض ذش قاه إرا جاءم ف ما إ فساد قاىا ا سسه للا اخ )سا اىرشزي أحذ( ش نح شالز خيق فا د
“Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk
meminang)orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya,
maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan
menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka
bertanya, “apakah meskipun....”Rasulullah SAW menjawab,
“Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan
budi pekertinya, maka nikahkanlah dia”. (Beliau mengucapkannya
sabdanya sampai tiga kali). (H.R At-Tirmidzi dan Ahmad).
Dalam hadits disebutkan secara jelas tentang konsep kafa‟ah dalam
perkawinan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah
ini, apakah kafa‟ah penting dalam sebuah perkawinan atau tidak (Muslim,
1998 : 623)
Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafa‟ah tidak penting dalam
sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan
orang Islam yang lainnya adalah sama (sekufu‟). Semua orang Islam
asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua
33
wanita muslimah yang tidak pernah berzina (Sabiq, 2000 : 37)
Berdasarkan firman Allah SWT :
ا إ ؤ ٱى ن أخ ج فأصيحا ت ٱذقا إخ ٱلل ذشح ىعين
٣١
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah
terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (Q.S. Al Hujurat : 10)
Begitu juga dengan al-Hasan al-Basri, as-Sauri, dan al-Karkhi
berpendapat bahwa kafa‟ah bukanlah faktor penting dalam perkawinan
dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut
mereka, ketidakkufu‟an calon suami dan calon isteri tidak menjadikan
penghalang kelangsungan perkawinan tersebut (Al Zuhaily, 2000 :673).
Alasan-alasan mereka berdasarkan firman Allah SWT. :
ا أ ٱىاط ا قثائو ىرعاسف شعتا ن جعي أصى رمش ن إا خيق
عذ ن أمش إ ٱلل إ ن أذقى خثش ٱلل ٣١عي
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal” (Q.S. Al Hujurat : 13)
Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa semua manusia
sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu
dengan lainnya kecuali dengan takwa. Dan mereka juga menyatakan
bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah seseorang dalam
34
hukum pidana ialah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang yang
terhormat dan yang dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman qishash
tetap dijalankan. Jika kekufu‟an diterapkan dalam hukum pidana Islam,
maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan seharusnya tidak
diterapkan.
2. Perkawinan Endogami Menurut KHI
Tidak diatur secara detail mengenai perkawinan endogami dalam
KHI, namun KHI sempat menyinggung mengenai kesamaan dalam
perkawinan, dimana dalam pasal 61 KHI membicarakan pencegahan
perkawinan dan diakui sebagai kriteriah kafaah itu adalah apa yang telah
menjadi kesepakatan ulama‟ yaitu kualitas keberagaman. Pasal 61
berbunyi: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah
perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama” (KHI Pasal
61).
Tujuan disyari'atkannya kesamaan adalah untuk menghindari
celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang
pengantin yang tidak sekufu (sama/sederajat) dan juga demi kelanggengan
kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri
sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling
menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah
tangga.
35
BAB III
PERKAWINAN ENDOGAMI PADA KADER PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA SALATIGA
A. Gambaran Umum Organisasi Partai Keadilan Sejahtera
1. Profil Organisasi
Partai Keadilan berdiri sejak 20 juli 1998 di masjid Al-Azhar,
kebayoran, jakarta dan mengangkat Nurmahmudi Isma‟il sebagai persiden
pertamanya. Di pemilihan umum legislatif indonesia tahun 1999, PK
(partai keadilan) mendapat 1,436,565 suara, sekitar 1,36% dari total
perolehan suara nasiaonal dan mendapat tujuh kursi di DPR (dewan
perwakilan rakyat). Meskipun demikian, PK gagal memnuhi ambang
batas parlemen sebesar dua persen, sehingga memaksa partai ini
melakukan stembus accord (kesepakatan kotak suara) dengan delapan
partai politik berbasis islam lainnya pada mei 1999. Nurmahmudi Isma‟il
kemudian ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan
Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada oktober 1999.
Beliau menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden
partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas
Islam Madinah, sejak 21 mei 2000 (wawancara dengan Latif Nahari , 15
januari 2018).
Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di
pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus
36
mengganti nama. Pada 2 juli 2003, Partai Keadilan menyelesaikan seluruh
proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan
Pimpinan Wilayah (setingakat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah
(setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK resmi berubah nama
menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Dengan bergantinya PK menjadi PKS,
partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif indonesia
tahun 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7,34% dari total
perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR
dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah
Partai Demokrat. Presiden partai, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai
ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan
Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan jabatan
presiden partai kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis
kampus dan pendiri PKS. Perkembangan PKS di salatiga sangat signifikan
ditahun 1999 pks cuma 7 kursi di DPR RI dan 1 kursi di DPRD salatiga.
Tahun 2004 di DPR RI 49 kursi dan disalatiga menjadi 4 kursi dengan
perolehan suara 7 ribu. Kemudian di tahun 2009 Pks mengikuti pemilu
lagi, di pusat naik 57 kursi sedangkan di salatiga tetap 4 kursi. Ditahun
2014 di salatiga tetap 4 kursi tetapi perolehan suara 15 ribuan (wawancara
dengan Latif Nahari, 15 januari 2018).
Di dalam PKS terdapat beberapa tahap atau jenjang kaderisasi
yang di atur sebagai berikut :
37
a. Anggota pendukung, yang terdiri dari:
1) Anggota pemula, yaitu mereka yang mengajukan permohonan
untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan
partai yang dicatat oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) srtelah
lulus mengikuti training orientasi partai.
2) Anggota Muda, yaitu mereka yang terdaftar dalm keangotaan
partai yang di keluarkan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan
setelah lulus mengikuti pelatihan tingkat dasar satu.
b. Anggota inti, yang terdiri dari:
1) Anggota Madya, yaitu terdaftar partai dikeluarkan oleh DPD dan
setelah lulus pelatihan tingkat dasar dua.
2) Anggota Dewasa, yaitu terdaftar partai dikeluarkan oleh DPW dan
lulus mengikuti pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
3) Anggota Ahli, yaitu terdaftar partai dikeluarkan oleh DPP dan
setelah lulus mengikuti pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
4) Anggota Purna, yaitu terdaftar partai dikeluarkan oleh DPP dan
lulus mengikuti pelatihan tingkat ahli.
c. Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan
partai, yang dikukuhkan oleh DPP.
2. Visi Misi Organisasi
Seperti organisasi lainnya yang terstruktur, organisasi Partai
Keadilan Sejahtera juga memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi dari
Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut :
38
a. Visi umum yaitu, sebagai partai dakwah penegak keadilan dan
kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa.
b. Visi khusus yaitu, partai berpengaruh baik secara kekuatan politik,
partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat indonesia
yang madan. Visi ini akan mengarahkan PKS sebagai :
1) Partai dakwah yang memperjuangkan islam sebagai solusi dalam
kehidupan bangsa dan bernegara
2) Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran islam di dalam proses
pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang
3) Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan
berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan
sistem islam yang rahmatan lil „alamin
4) Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di indonesia.
c. Misi
1) Menyebarluaskan dakwah islam dan mencetak kader-kadernya
sebagai anashir taghyir
2) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang islami di
berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi
3) Membangun opini umum yang islami dan iklim yang mendukung
bagi penerapan ajaran islam yang solutif dan membawa rahmat
4) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan,
pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya
39
5) Menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara
konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika islam
6) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturrahim, kerjasama dan
ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat islam untuk
terwujudnya ukhuwah islamiyah dan wihdatul ummah, dan dengan
berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh
kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi
7) Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan
dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim
yang tertindas.
3. Perangkat Organisasi
a. Struktur Pengurus
1) Ketua Umum : Latif Nahari, ST
2) Sekretaris Umum : Titik Anggraini, S.Pd.
3) Bendahara Umum : Supardi
4) Bidang Kaderisasi : Nurhadi Susilo
5) Bidang Pemberdayaan SDM dan Profesi : Purwoko
6) Bidang Kepemudaan : Erfani
7) Bidang Seni dan Budaya : Solechan
8) Bidang Kepanduan dan Olah Raga : Abdul Rohim
9) Bidang Perempuan dan Olah Raga : Suminah
10) Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Sunarto
11) Bidang Hubungan Masyarakat : Nur Yulianto
40
12) Bidang Politik dan Keamanan : Agus Warsito
13) Bidang Kesejahteraan Rakyat : Muh Cahyono
14) Bidang Pekerja Petani : Siswanto
b. Tugas dan Fungsi
1) Melaksanakan kebijkan-kebijakan yang ditetapkan oleh
Musyawarah Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah
2) Menyusun progam dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan
Daerah dan lembaga-lembaga structural di bawahnya kemudian
mengajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah
3) Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga
structural di bawahnya
4) Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan
mengajukannya kepada musyawarah daerah
5) Menyusun sidang-sidang musyawarah daerah sesuai dengan
ketentuan yang terkait dengan hal tersebut
6) Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan
kepada Dewan Pimpinan Wilayah.
4. Hak dan Kewajiban Anggota
a. Hak Anggota :
1) Hak takaful (sepenanggungan) dan tadhamun (solidaritas) dari
partai dan dari sesama anggota sesuai dengan perintah Islam
2) Hak mengemukakan pendapat sesuai dengan adab Islam dan tertib
struktural
41
3) Hak mengajukan inisiatif dan kreasi dalam berbagai bentuk usulan
4) Hak menuntut hak, membela diri, mengajukan perkara dan naik
banding.
b. Kewajiban Anggota :
1) Dalam segala aktifitasnya senantiasa bertolak dari perspektif nilai-
nilai moral, keadilan dan keberanian universal
2) Berpegang teguh pada pemhaman partai terhadap Islam yang
berlandaskan Kitab dan Sunnah dan yang telah dijabarkan dalam
ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro.
3) Mengikuti progam pembinaan keislaman yang diselenggarakan
oleh partai
4) Melakukan pembelaan terhadap prinsip-prinsip partai dari segala
usaha yang mendeskreditkan dengan cara yang dibenarkan sejauh
kemampuannya
5) Menjadi contoh dalam berkorban demi membela kebenaran dan
menegakkan keadilan, melindungi dan membela tanah air dan
kemerdekaannya, menjaga kesatuan dan persatuan
6) Bekerja keras memperkokoh kedudukan partai, mewujudkan tujuan
dan cita-citanya
7) Komitmen dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
partai dalam sikap dan perilaku
8) Berusaha secara sungguh-sungguh merealisasikan progam-progam
partai
42
9) Komitmen dengan pertemuan-pertemuan partai
10) Berusaha secara sungguh-sungguh menyatukan unsur-unsur bangsa
dan memantapkan persaudaraan antar mereka.
5. Progam kerja
a. Mensejahterakan masyarakat di Salatiga lewat jalur Dakwah dan
Sosialisasi
b. Meningkatkan kualitas masyarakat yang islami
c. Membentuk kader yang militan
d. Menjadikan Partai Keadilan Sejahtera Salatiga yang amanah
e. Membangun pendidikan berkarakter Islam (wawancara dengan Latif
Nahari, 15 januari 2018).
B. Proses Perkawinan Endogami Anggota Kader PKS Salatiga
Proses perkawinan endogami di kalangan Partai Kedilan Sejahtera
terjadi karena adanya beberapa campur tangan para pendiri partai dan faham
yang sama antara anggota satu dan lainnya. Karena tidak ada undang-undang
yang mengatur tentang larangan perkawinan satu etnis atau satu kelompok
maka mereka melakukannya.
Perkawinan Endogami pada PKS ada beberapa cara yang ditempuh
yaitu, melalui proposal perkawinan kepada murabbi/murabbiahnya dan ada
yang dijodohkan oleh murabbi/murabbiahnya sebagaimana data yang
diperoleh peneliti dari narasumber dibawah ini :
1. Perkawinan Melalui Pengajuan Proposal Kepada Murabbi/Murabbiah
43
Gambar 3.1 Kartu Keluarga Pasangan EWR dan NK
Pasangan yang pertama yaitu EWR (laki-laki) dan NK
(perempuan) mereka menikah pada tanggal 13 juli 2012. EWR pada saat
menikah berusia 27 tahun dan NK berusia 22 tahun. Awalnya EWR pada
saat itu berusia 26 tahun dan seorang aktifis di partai PKS Salatiga, karena
usianya sudah matang untuk menikah EWR memutuskan untuk mencari
pasangan. Kebetulan di dalam partai PKS ada sebuah lembaga yang
memfasilitasi bagi anggotanya yang sudah waktunya menikah, lembaga
tersebut adalah Lajnah Munakahat. Setelah itu EWR mengajukan Proposal
ke murabbinya, dan murabbi mengajukan ke lembaga Lajnah munakahat
untuk dicarikan akhwat untuk EWR sebagai istri. EWR mengisi biodata
lengkap dengan pekerjaannya apa, pendidikan terkhir, penghasilan berapa,
sampai punya penyakitpun harus di tuliskan. EWR mengajukan proposal
kepada murabbinya sampai empat kali, pertama mengajukan EWR diberi
proposal dan biodata akhwat sesama anggota kader, tetapi akhwat tersebut
belum masuk pada kriteria EWR. Setelah dua bulan berikutnya EWR
mengajukan lagi yang kedua, EWR masih tidak menemukan akhwat yang
masuk pada kriteianya. Selang satu bulan EWR membuat proposal
44
ketiganya, EWR masih juga belum mendapatkan yang EWR kehendaki,
kemudian EWR menemui murabbinya. EWR mengutarakan apa saja
kriteria dan calon yang di cari ke murabbinya, dan pada saat itu murabbi
EWR menyarankan kepada EWR untuk membuat proposal sekali lagi.
Setelah proposal jadi murabbinya mengajukan ke Lembaga, tiga hari
kemudian Lembaga memberikan Proposal NK kepada murabbi EWR dan
dilanjutkan ke EWR.
Setelah itu EWR bertekad Menistikharahi NK, setelah mantap
dengan calon yang dipilih oleh Lembaga, EWR dipertemukan dengan NK
dan di damping oleh murabbi mupun murabbiah NK di Lajnah
Munakahat. Setelah pertemuan itu giliran NK yang ingin sholat istikharah
terlebih dahulu, tiga hari kemudian NK memberi jawaban yaitu mensetujui
proposal EWR. Setelah keduanya merasa cocok dan memutuskan untuk
menikah. EWR dan murabbinya berkunjung ke rumah NK untuk
silaturrahmi dan melamar NK. Orang tua NK akhirnya setuju dengan
maksud kedatangan EWR yang ingin melamar NK. Sebulan kemudian
EWR dan orang tuanya melamar NK secara resmi, kemudian mereka
menikah pada tanggal 13 juli 2012. Dan saat ini pasangan EWR dan NK
telah meniliki 2 anak yaitu sebut saja ERZ lahir pada tahun 2013 dan MIF
lahir pada tahun 2016. EWR sekarang bekerja sebagai tenaga pengajar di
SD swasta, penghasilan perbulan sekitar 2 juta lebih dan NK sebagai ibu
rumah tangga yang mengurusi anak mereka (wawancara dengan EWR dan
NK, pada tanggal 5 februari tahun 2018)
45
Gambar 3.2 Proposal perkawinan kader PKS
Pasangan IW (laki-laki) dan TLN (perempuan) mereka menikah
pada tanggal 8 mei 2005. Awal mula ketemu pada saat menjadi panitia di
sebuah seminar pada tahun 2004, dan saat itu hanya sebatas tau sebagai
rekan panitia pada acara seminar. Setelah seminar selesai mereka tidak
saling tahu lagi kabar satu sama lain. Saat itu usia IW 25 tahun sebagai
pembibing kepemudaan di PKS, dan TLN 27 tahun sebagai pembimbing
kewanitaan. IW berkeinginan untuk menikah dan ia membuat proposal
dengan biodata lengkap dan kriteria calonnya. Setelah itu proposal
diberikan kepada murabbinya IW dan dilanjutkan ke Lajnah munakahat.
Dan TLN juga pada saat itu usianya sudah 27 tahun berkeinginan untuk
menikah, TLN juga mengajukan proposal ke murabbiahnya, dan
dilanjutkan ke Lajnah Munakahat. Selanjutnya IW mendapat tugas sebagai
relawan di aceh bertepatan dengan kejadian tsunami selama satu bulan,
46
setelah itu IW pulang dari aceh melanjutkan proposalnya. Setelah itu
murabbi IW memberikan proposal TLN kepada IW, sebenarnya IW tidak
tahu kalau ternyata yang diberikan adalah proposalnya TLN dan waktu itu
belum ada fotonya TLN cuma sebatas biodata lengkap. Setelah IW setuju
dengan proposal tersebut, baru proposal IW diberikan kepada TLN berupa
biodata lengkap dan fotonya. Awalnya TLN ragu diantara mau atau tidak
dengan IW karena perbedaan usia, yang mana lebih tua umur TLN dua
tahun. Pada saat itu TLN berfikir karena tidak ada alasan syar‟i yang
membutnya menolak maka TLN mau dengan IW yang terpaut usia 2 tahun
lebih muda IW.
Gambar 3.3 Blanko Proposal Perkawinan Kader PKS
47
Setelah TLN setuju kemudian murabbi IW mengabari IW,
selanjutnya IW dan TLN di pertemukan di lembaga. Setelah semuanya
sepakat dan merasa cocok, IW pergi ke rumah orang tua TLN dengan
murabbinya untuk sekedar sillaturrahmi. Murabbi IW menjelaskan semua
maksud kedatangan IW kerumah orang tua TLN. Dan orang tua TLN
menerima khitbah dari IW, dan 2 bulan kemudian IW dengan kedua orang
tua dan murabbinya melamar TLN secara resmi. Setelah itu acara
perkawinan berlangsung 2 bulan kemudian.
IW dan TLN setelah menikah memiliki 3 anak, yaitu DS (laki-laki)
lahir pada tahun 2006, FA (perempuan) lahir pada tahun 2009, dan MA
(laki-laki) lahir pada tahun 2012. IW bekerja sebagai guru di SDIT dengan
penghasilan 2,5 jutaan dan SW juga menjadi guru di SDIT yang sama
dengan penghasilan yang sama (wawancara dengan IW dan TLN, pada
tanggal 10 Maret 2018).
2. Perjodohan Melalui Murabbi dan Murabbiah Tanpa Proposal
Pasangan HG dan DW menikah pada tanggal 31 januari 2010.
Pada saat itu HG (laki-laki) berusia 26 tahun dan DW (perempuan) berusia
25 tahun. Awalnya HG dan DW bertemu di lembaga bimbingan belajar,
HG mengajar matematika dan DW mengajar bahasa inggris. Mereka
berdua juga tidak kenal dekat hanya sebatas rekan kerja. Pada suatu hari
setelah bimbingan belajar selesai HG dan DW di tanyai oleh murabbi dan
murabbiahnya, apakah sudah siap untuk menikah apa belum. Karena
menaruh rasa hormat kepada murabbi dan murabbiahnya dan sudah
48
waktunya menikah HG dan DW mengiyakan pertanyaan
murabbi/murabbiahnya, setelah itu murabbi dan murabbiahnya
menjodohkan HG dan DW. Setelah HG dan DW telah setuju, murabbi dan
murabbiah menemui kedua orang tua calon pasangan guna memberi tahu
dan memberi pengertian tentang perjodohan HG dan DW, dan orang tua
HG dan DW setuju dengan rencana murabbi dan murabbiah HG dan DW,
karena orang tua DW sudah tau bagaimana sifat dan akhlaq HG tersebut
sebelum adanya perjodohan ini, karena waktu itu HG pernah menjadi
imam tarawih di desa DW. Jadi orang tua DW sudah sepakat apabila DW
di persunting HG. Dua bulan kemudian HG dan orangtuanya beserta
murabbinya melamar DW secara resmi. Dan mereka melangsungkan akad
nikah pada tanggal 31 januari 2010.
Dari perkawinannya tersebut HG dan DW mempunyai 3 orang
anak yaitu FZ (perempuan) lahir pada tahun 2011, ML (laki-laki) lahir
pada tahun 2015 dan AMA (laki-laki) lahir pada tahun 2017. HG sebagai
kepala keluarga bekerja di sebuah SMP swasta dengan penghasilan
perbulan 2 juta lebih dan DW sebagai ibu rumah tangga bekerja di PAUD
dengan penghasilan kurang lebih 1,5 jutaan (wawancara dengan HG dan
DW, pada tanggal 15 februari tahun 2018).
49
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Endogami Anggota
Kader PKS Salatiga
Perkawinan endogami antar anggota kader PKS di Salatiga bisa terjadi
karena ada berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Faktor Kebijakan Partai
Faktor utama terjadinya perkawinan endogami di kalangan anggota
kader PKS adalah turut ikut andilnya Partai, yaitu dengan membuat sebuah
lembaga yang mana lembaga tersebut memfasilitasi bagi para anggota
kadernya yang mencari calon pasangan hidup suami maupun istri, nama
lembaga tersebut adalah Lajnah Munakahat. Lembaga ini memiliki tujuan,
yaitu supaya para anggota kader laki-laki (akhi) dan anggota kader
perempuan (akhwat) bisa bersatu dalam artian menjadi sepasang suami-
istri. Lembaga inilah yang nantinya mempunyai kuasa untuk memilihkan
calon pasangan bagi anggota kader, dengan melalui proposal yang dibuat
oleh para anggota kader laki-laki maupun perempuan.
2. Faktor Dorongan Murabbi/Mrabbiahnya
Penelitian yang dilakukan penulis pada anggota kader PKS
Salatiga menemukan beberapa faktor yang menjadi alasan informan
melakukan perkawinan endogami sesama anggota kader. Salah satu alasan
mereka melakukan perkawinan endogami diantara lain karena dorongan
dari para murabbi dan murabbiahnya. Murabbi/Murabbiahnya sangat
berperan dalam menentukan pasangan bagi kadernya karena mereka
50
menjadi pengurus di lembaga Lajnah Munakahat, dan para kader selalu
dibina setiap ada liqa‟ (pertemuan). Dan murabbi/murabbiah selalu
membimbing mereka berkenaan dengan masalah kekeluargaan.
Berdasarkan faktor ini, ketiga narasumber pasangan pelaku
perkawinan endogami melakukan perkawinanya tanpa merasa tabu atau
merasa bersalah karena menurut mereka akhi atau akhwat lain belum tentu
baik dari para anggota kader. Dan mereka menganggap bahwa
perkawinannya tidak melanggar syar‟i.
3. Faktor Ketaatan Anggota terhadap Partai
Faktor lain juga menjadi sebab terjadinya perkawinan endogami
anggota kader PKS, yaitu ketaatan anggota kader terhadap Partai. Anggota
kader di didik dari awal kaderisasi sampai menjadi kader yang militan
untuk taat kepada murabbi/murabbiahnya, mereka harus hormat dan taat
kepada murabbi/murabbiahnya sama halnya mereka hormat dan taat
kepada orangtuanya. Seperti pasangan HG dan DW mereka dijodohkan
oleh murabbi dan murabbiahnya dan mematuhi apa yang menjadi pilihan
dan kehendak murabbi dan murabbiahnya.
4. Faktor Ajaran Konsep Kafa‟ah
Ajaran konsep kafa‟ah juga menjadi faktor terjadinya perkawinan
endogami. Kafa‟ah sendiri menurut data yang diperoleh dari narasumber,
yaitu sekufu‟ atau setara. Di dalam lembaga Lajnah Munakahat, para
pengurus dan murabbi/murabbiah bekerja sama untuk menyeleksi proposal
perkawinan dari para anggota kadernya. Mereka menyeleksi proposal yang
51
masuk disesuaikan dengan dari kriteria kader, yaitu berdasarkan
pendidikan harus sama, dan termasuk anggota kader apa. Sebagaimana
contoh data dari narasumber, EWR dan NK sama-sama lulusan S1, HG
dan DW juga sama-sama S1, serta IW dan TLN sama-sama S1. Mereka
rata-rata juga dari anggota kader Madya yang tercatat di DPD.
D. Dampak Perkawinan Endogami bagi Anggota Kader PKS Salatiga
1. Dampak Positif
a. Lebih mampu memahami karakter masing-masing
Para kader yang menikah dengan sesama anggota kader lebih
mudah untuk saling memahami, karena para kader dalam anggota PKS
memiliki pemikiran dan visi-misi yang sama. Pemikiran dan visi-misi
yang sama ini membuat pasangan tersebut lebih mampu mengatur
kehidupan rumah tangga mereka sendiri, seperti pada ketiga pasangan
narasumber. Mereka mampu saling mengerti satu sama lain karena
mempunyai visi-misi yang sama.
b. Mempertebal solidaritas antar anggota PKS
Para kader yang melakukan perkawinan endogami, secara tidak
langsung membuat solidaritas antar anggota lebih erat dikarenakan
mereka menganggap bahwa PKS memiliki jasa yang sangat besar bagi
kehidupan mereka. Atas alasan tersebut ketiga narasumber
beranggapan untuk tetap selalu setia kepada PKS, sehingga solidaritas
52
mereka terhadap PKS semakin erat dan tebal, misalnya seperti ketika
mengadakan sosialisasi atau kegiatan partai.
c. Menambah populasi pada organisasi PKS
Para kader PKS yang melakukan perkawinan endogami dapat
berpengaruh pada populasi organisasi PKS itu sendiri, hal ini
dikarenekan apabila mereka menikah dan kelak memiliki keturunan,
maka keturunan tersebut juga akan masuk dalam organisasi PKS
mengikuti kedua orangtuanya. Kelak hal tersebut juga dapat berlanjut
seterusnya hingga pada keturunan selanjutnya. Hal ini jelas
menguntungkan bagi organisasi, karena mereka dapat melebarkan
sayap organisasi melalui generasi anggota-anggota setelahnya.
d. Melahirkan generasi PKS yang lebih militan
Setelah terjadi perkawinan sesama anggota kader, secara tidak
langsung mereka melahirkan anak mereka yang langsung menjadi
berfaham PKS. Anak-anak tersebut dari kecil sudah menjalani
pendidikan di yayasan atau sekolah-sekolah yang didirikan oleh PKS,
dengan alasan tersebutlah para anak-anak mereka menjadi kader yang
lebih militant. Seperti pada ketiga narasumber yang menyekolahkan
anak mereka di sekolah atau yayasan milik PKS.
2. Dampak Negatif
a. Retaknya hubungan dengan organisasi PKS jika terjadi konflik
Apabila terjadi konflik diantara pelaku perkawinan endogami
pada anggota kader PKS, maka hubungan antara organisasi dengan
53
pelaku perkawinan endogami akan renggang. Hal ini terbukti apabila
terjadi konflik maka pasangan tersebut cenderung menjadi tidak aktif
dalam organisasi.
b. Tidak menambah saudara dari luar organisasi PKS
Perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan endogami, yang
hanya dilakukan sesama anggota kader PKS, oleh sebab itu para
pelaku memiliki hubungan terbatas di luar anggota PKS. Kenyataan ini
membuat para pelaku tidak memiliki ikatan persaudaraan yang lebih
luas. Karena kehidupan mereka hanya sebatas dalam organiasi PKS
saja, bahkan hingga pada keturunan mereka.
c. Murabbi/murabbiah terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga
Akibat dari dampak retaknya hubungan dengan organisasi PKS
maka murabbi/murabbiah segera akan mencari tahu penyebab
terjadinya konflik tersebut. Murabbi dan murabbiah akan masuk dalam
kehidupan rumah tangga pelaku perkawinan endogami tersebut untuk
meredakan konflik. Bila konflik tidak berujung, maka
murabbi/murabbiah akan masuk lebih dalam lagi pada kehidupan
mereka bahkan melebihi orang tua mereka sendiri. Hal ini terkadang
membuat ketidak nyamanan pada para pelaku perkawinan endogami
karena menganggap hal tersebut adalah aib keluarga yang harus dijaga
dan tidak untuk publik.
54
d. Kurangnya waktu terhadap anak akibat terlalu fokus pada organisasi
PKS
Sering sekali apabila pelaku perkawinan endogami anggota
kader PKS menghadiri acara organisasi, perhatian tehadap anak
mereka menjadi kurang karena mereka selalu menitipkan anak mereka
kepada orang tua mereka. Hal ini lah yang menjadi kurangnya waktu
terhadap anak apabila mereka terlalu fokus terhadap organisasi.
Dampak ini menjadikan anak mereka kurang dekat terhadap orang tua
sendiri, dan menjadikan anak mereka kurang dapat diatur oleh orang
tuanya sendiri.
55
BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERKAWINAN ENDOGAMI
KADER PKS
A. Tujuan Perkawinan
Seperti yang telah diketahui bahwa perkawinan endogami dalam islam
lebih dikenal dengan istilah kafaah atau sekufu dimana dianjurkan untuk
menikah dengan pasangan yang sama atau setara, dalam hal ini lebih
menekankan pada agama. Dalam Partai Keadilan Sejahtera, sebagian besar
kadernya lebih memilih untuk menikah dengan sesama kader karena dianggap
memiliki tujuan yang sama dan tradisi ini telah menjadi budaya yang telah
melekat sebagai ciri khusus dari perkawinan dalam kader PKS. Dari berbagai
informasi yang dikemukakan, narasumber memandang perkawinan sesama
kader mempunyai tujuan utama yang penting bagi PKS sendiri yakni misi
dakwah agar Partai Keadilan Sejahtera dapat terus berkembang. Dalam hal ini
ialah seperti pada ketiga pasangan narasumber yang merupakan kader PKS
dimana mereka membuktikan kesetiaan mereka pada partai dengan memilih
untuk menikah dengan sesama kader dengan tujuan agar Partai dapat selalu
berkembang. Hal ini sesuai dengan dampak dari perkawinan endogami sesama
anggota kader PKS yaitu untuk menambah populasi pada organisasi PKS serta
melahirkan generasi PKS yang lebih militan.
56
Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah
“untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan
warahmah: yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih saying, serta
bahagia lahir dan batin. Rumusan ini sesuai dengan firman Allah SWT :
ر ج ۦ ءا د ن جعو ت ا ا إى جا ىرسن أص أفسن خيق ىن أ
رفنش د ىق ىل ل ف ر إ
ح سح ١٣
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir” (Q.S. Ar Rum : 21)
Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat
biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak,
tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah
maupun batiniah. Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh
barakah. Allah SWT mensyari‟atkan untuk keselamatan hambanya dan
kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan
tujuan-tujuan yang mulia.
Allah Berfirman :
ٱىز ا ءا ٱذثعر ا أىر ر رس أىحقا ت ر تئ رس
ء مو ش ي ع شي ٱ ا مسة س ١٣ت
“Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti
mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka,
dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap
manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya” (Q.S At Thur : 21)
Dalam pesrpektif fiqh islam telah dibahas bahwa tujuan perkawinan
yang paling mendasar ialah sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. serta
57
sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. agar dapat membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa serta dapat
membangun generasi beriman kepada Allah SWT. Hal ini jelas kurang sinkron
dengan tujuan perkawinan dalam kader PKS karena tujuan utama Partai
Keadilan Sejahtera dalam melakukan pernikahan sesama kader adalah untuk
mengembangkan sayap Partai Keadilan Sejahtera dengan misi dakwah yang
mereka miliki agar dapat membangun generasi PKS yang lebih militan.
B. Perjodohan Sesama Kader dalam Perkawinan
Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang dilakukan di
luar perkawinan. Peminangan sendiri dilakukan dengan tujuan untuk lebih
menguatkan keinginan untuk melakukan perkawinan. Pada anggota kader PKS
dikenal adanya perjodohan dalam peminangan, baik itu melalui proposal
perkawinan maupun tanpa melalui proposal perkawinan dengan bantuan
Murabbi/Murabbiah. Perjodohan perkawinan ini merupakan sarana perkenalan
antara pihak laki-laki dan perempuan yang siap untuk menikah. Hal ini dapat
memunculkan pandangan anggota kader Partai Keadilan Sejahtera bahwa
masalah jodoh mereka ada di tangan Murabbi/Murabbiah sehingga mereka
tidak terlalu memusingkan masalah jodoh mereka.
Seperti pada ketiga narasumber yang melakukan perjodohan dalam
kader dimana pasangan HG dan DW melakukan perkawinan dengan
dijodohkan langsung oleh murabbi/murabbiah tanpa menggunakan proposal.
Serta pasangan EWR dan NK, juga pasangan IW dan TLN yang melakukan
58
perkawinan dengan menggunakan proposal perkawinan dan mengajukan
beberapa kriteria khusus di dalamnya dengan tujuan agar mendapat pasangan
yang sesuai dengan harapan masing-masing.
Allah berfirman :
ذزمش ىعين ج ء خيقا ص ٩٤مو ش
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah” (Q.S Adz Zariyat : 49)
Seperti yang telah diketahui bahwa Allah telah menciptakan manusia
berpasang-pasangan sebagai bentuk kekuasaan-Nya. Segala sesuatu telah
digariskan oleh Allah SWT., begitupun masalah jodoh. Karena Allah SWT.
lebih mengetahui hal-hal yang terbaik bagi hamba-Nya.
Dalam hukum islam telah diketahui bahwa jodoh adalah ketentuan dari
Allah SWT., dan ketika Allah SWT. telah menetapkan jodoh seseorang, maka
tak ada yang mampu menghalanginya. Begitupun dengan Murabbi/Murabbiah
yang tidak dapat memaksa ketentuan dari Allah SWT. apabila dikehendaki
bahwa jodoh salah satu kader anggota PKS ialah diluar kader itu sendiri.
Bentuk kesetiaan anggota kader terhadap partai ialah menjalani segala
ketentuan partai termasuk dalam urusan jodoh dengan menyerahkan
sepenuhnya pada murabbi/murabbiah.
C. Kesetaraan Personal
Dalam melakukan perkawinan endogami, kader Partai Keadilan
Sejahtera lebih memilih menikah dan menikahkan seseorang yang setara.
59
Kesetaraan dalam hal ini yang paling utama ialah kesetaraan dalam partai
yang sama, yakni Partai Keadilan Sejahtera. sebagian besar anggota Kader
Partai Keadilan Sejahtera melakukan perkawinan mereka dengan sesama
anggota yang juga merupakan anggota kader Partai Keadilan Sejahtera.
mereka tidak berniat untuk menikah dengan selain anggota kader Partai
Keadilan Sejahtera. kesetaraan dalam hal lain yang dianut anggota Partai
Keadila Sejahtera ialah mengenai pendidikan, dimana pasangan kader yang
ingin melakukan perkawinan harus memiliki pendidikan yang sama dan
setara. Hal ini terbukti dari narasumber yang memilik pendidikan yang sama
satu sama lain antara suami dan isteri, yaitu Sarjana S1.
Rasulullah SAW. Bersabda:
اىا ىج ىحسثا ـاىا تع: ى أج لس ش نح اى ا فاظ فش تزاخ ذ ىذ ذشتد ذاك اىذ
“Wanita dinikahkan karena empat perkara : Karena hartanya, keturunannya,
kecantikannya, dan agamanya ; maka pilihlah wanita yang taat beragama,
niscaya engkau akan beruntung”.
Dalam hukum islam kesetaraan lebih diutamakan dengan kesetaraan
dalam hal agama. Hadits ini menjelaskan bahwa pada umumnya seseorang
menikahi wanita karena empat hal ini. Dan Nabi Muhammad SAW
menganjurkan untuk memilih dan mengutamakan yang kuat agamanya, yakni
memilih yang shlihah karena wanita shalihah adalah sebaik-baiknya perhiasan
dunia, agar selamat dunia akhirat.
Betapapun juga, keharusan adanya kesepadanan dalam perkawinan
adalah tidak sesuai dengan nash Al Quran yang berbunyi :
60
ا أ ٱىاط ا قثائو ىرعاسف شعتا ن جعي أصى رمش ن إا خيق
عذ ن أمش إ ٱلل ن أذقى إ خثش ٱلل ٣١عي
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
(Q.S. Al Hujurat ; 13)
Sebagaimana diketahui bahwa dalam islam tidak membatasi
perkawinan hanya dalam satu kelompok saja, karena Allah telah menciptakan
manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia dapat mengenal
satu sama lain.
Sejalan dengan sunah Rasulullah SAW. Ketika beliau memerintahkan
fathimah bin Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan menyuruh
Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind dengan salah satu anak gadis
mereka, padahal Abu Hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda. Itu
sebabnya, maka banyak ulama yang tidak mensyaratkan kafa‟ah dalam
perkawinan (Turmudzi, 1998 : 239)
61
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab
sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini
yaitu sebagai berikut :
1. Pelaku Perkawinan Endogami dalam PKS Salatiga memiliki proses
perkawinan yang berbeda-beda. Diantara proses tersebut adalah dengan
melalui pengajuan proposal perkawinan kepada murabbi/murabbiah dan
tanpa melalui pengajuan proposal perkawinan kepada murabbi/murabbiah.
Mereka yang mengajukan proposal perkawinan mencantumkan kriteria
pasangan yang diharapkan sesuai apa yang diharapkan pengaju proposal.
Apabila yang dijodohkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka
pengaju dapat membatalkan proposal dan mengajukan kembali hingga
mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
2. Pelaksanaan Perkawinan Endogami dalam PKS sebenarnya banyak terjadi
karena berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain ialah
karena faktor kebijakan partai, faktor dorongan murabbi/murabbi‟ah,
faktor ketaatan anggota terhadap partai, serta faktor ajaran konsep kafaah.
Diantara faktor tersebut yang menjadi faktor utama ialah faktor kebijakan
partai, dimana mereka yang tergabung dalam partai merasa harus
62
mengikuti kebijakan partai yang ada. Faktor-faktor inilah yang membuat
Perkawinan Endogami dalam PKS semakin berkembang.
3. Perkawinan Endogami dalam PKS memiliki bebarapa dampak di
dalamnya. Diantara dampak tersebut meliputi dampak positif dan dampak
negatif. Dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan
endogami sesama anggota kader ialah pasangan lebih mampu memahami
karakter masing-masing karena memiliki visi misi yang sama,
mempertebal solidaritas antar anggota PKS, menambah populasi pada
organisasi PKS, serta melahirkan generasi PKS yang lebih militant.
Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan
endogami sesama anggota kader ialah retaknya hubungan dengan
organisasi PKS jika terjadi konflik keluarga, tidak menabah saudara dari
luar organisasi PKS, Murabbi/Murabbiah terlalu ikut campur dalam
masalah rumah tangga apabila terjadi konflik keluarga, serta kurangnya
waktu terhadap anak akibat terlalu fokus pada organisasi PKS.
4. Apabila ditinjau dari hukum islam, perkawinan endogami kader PKS
Salatiga tidak relevan dengan beberapa ayat Al Quran dan Hadits yang ada
seperti menjadikan tujuan utama perkawinan ialah sebagai ajang
melebarkan sayap partai dan melahirkan generasi PKS yang lebih militant.
Selain itu juga adanya anggapan bahwa jodoh anggota kader ialah ada
dalam partai dan apabila belum menemukan jodoh maka dapat
terselamatkan dengan adanya bantuan murabbi/murabbi‟ah. Sehingga
mereka lebih mempercayakan jodoh mereka kepada murabbi/murabbi‟ah
63
dan partai. Anggota Kader PKS juga lebih mendetal mengenai kesetaraan
personal, dimana mereka mengutamakan sesama anggota partai dan
menjadikan pendidikan juga sebagai kesetaraan yang sangat penting,
padahal dalam hukum islam jelas disebutkan bahwa kesetaraan yang
paling utama ialah dalam hal agama.
B. Saran
Untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif bagi kelangsungan
kehidupan sebuah keluarga pelaku perkawinan endogami, berdasarkan
penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Ketika mengalami konflik rumah tangga, sebaiknya diselesaikan dengan
tenang dan melalui musyawarah antar pelaku. Sebaiknya tidak melibatkan
pihak lain dulu untuk mencegah timbulnya konflik baru dalam rumah
tangga.
2. Para pelaku hendaknya dapat bersikap professional dan tidak membawa
masalah keluarga dalam partai agar hubungan dengan partai tidak menjadi
buruk.
3. Para pelaku hendaknya dapat membagi waktu mereka antara anak-anak
dan organisasi, sebab anak-anak sangat membutuhkan peran orang tua
dalam perkembangannya.
4. Partai PKS hendaknya memberi kebebasan bagi anggota kader untuk
menikah dengan anggota di luar kader PKS maupun didalam kader PKS
agar tidak berkesan eksklusif di mata orang awam.
64
DAFTAR PUSTAKA
Al-Jaziri, Abdur rahman. 1999. Kitab Al Fiqh. Jakarta : Pena Publishing.
Amirin, Tatang. 1990. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta : CV Rajawali.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta : PT Pineka Cipta.
Emzir. 2011. Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data. Jakarta : Rajawali
Pers.
Fenilia, Sukma. 2012. Proses Ta’aruf Pasca Menikah pada Pasangan Kader
Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Pada Keluarga Partai Keadilan
Sejahtera di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat,
Kota Bandar Lampung). Skripsi tidak diterbitkan. Lampung : Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
Ghazali, Abdur rahman. 2006. Fiqh Munakahat. Jakarta : Kencana.
Goode, J. William. 2007. Sosiologi Keluarga. Jakarta : Bumi Aksara.
Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Kekerabatan Adat. Jakarta : Fajar Agung.
Harahap, Rahma Hayati. 2017. Praktik Sosial Seleksi Jodoh Menggunakan
Ta’aruf (Studi Kasus Pada Pernikahan Kader Partai Keadilan Sejahtera
di Kota Padang). Skripsi tidak diterbitkan. Padang : Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
Keesing, M. Roger. 1981. Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer.
Jakarta : Erlangga
Maratus, Nuril Farida. 2013. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafaah
dalam Perkawinan pada Masyarakat Desa Sukosewu, Kecamatan
Gandusari, Kabupaten Blitar. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta :
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Moloeng, leksi J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya Offset.
Muhsin, Ilyya. 2017. Endogamous Marriage of Jamaah Tarbiyah A sociological
Study of The Jamaah Tarbiyah Salatiga. Jurnal Ahkam Volume 17.
Salatiga : Fakultas Syariah IAIN Salatiga.
65
Ramulyo, Moh. Idris. 2006. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum
Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta : Sinar
Grafika.
Sabiq, Sayyid. 2000. Fiqh Sunnah. Jakarta : Pena Publishing.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta : Rajawali
Grafindo Persada.
Suhendi, Hendi. 2001. Pengantar Studi Sosiologi Keluarga. Bandung : CV
Pustaka Setia.
Tamang, Ahmad Nuh. 2014. Implementasi Kafa’ah pada Kalangan Kader Inti di
DPW PKS Sulawesi Selatan. Skripsi tidak diterbitkan. Malang : Fakultas
Syariah UIN Malang.
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2012. Bandung : Citra Umbara.
Wawancara dengan HG dan DW yang merupakan Anggota Kader PKS Salatiga,
Kamis 15 Februari 2018.
Wawancara dengan IW dan TLN yang merupakan Anggota Kader PKS Salatiga,
Sabtu 10 Maret 2018.
Wawancara dengan EWR dan NK yang merupakan Anggota Kader PKS Salatiga,
Senin 5 Februari 2018.
Wawancara dengan Lathif Nahari yang merupakan Ketua DPD PKS Salatiga,
Senin 15 Januari 2018.
Wiersma, William. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D.
Bandung : Elifabeta.
Yuliana, Yesi. 2010. Proses Ta’aruf dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus
pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan
Gedung Meneng). Skripsi tidak diterbitkan. Lampung : Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Muhammad Khafidzul Muhsin
Nim : 211-13-022
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyyah
Tempat Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 07 Oktober 1992
Alamat : Balongsari, Kel. Pringapus, Kec. Pringapus
Kab. Semarang
Nama Ayah : Khomasi
Nama Ibu : Siti Malikah
Agama : Islam
Pendidikan : TK Atma Bakti Lulus Tahun 1998
SDN Klepu 3 Lulus Tahun 2004
MTS Darul Ma‟arif Lulus Tahun 2007
MA Attarmasie Lulus Tahun 2012
Demikian daftar riwayat hidup ini, penulis buat dengan sebenar-benarnya.
Salatiga, 21 Maret 2018
Penulis
M. Khafidzul Muhsin
DAFTAR NILAI SKK
Nama : M. Khafidzul Muhsin Fakultas : Syariah
Nim : 211 13 022 Jurusan : Hukum Keluarga
Islam
Dosen PA : Luthfiana Zahriani, M.H
No
.
Nama Kegiatan Pelaksanaan Keterangan Poin
1. Sertifikat OPAK STAIN SALATIGA 2013
“Rekontruksi Paradigma Mahasiswa Yang
Cerdas, Peka dan Peduli” Oleh Dewan
Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAIN
Salatiga
Salatiga, 27
Agustus 2013
Peserta 3
2. Sertifikat OPAK SYARIAH 2013
“Revitalisasi Intelektualitas & Spiritualitas
Mahasiswa Menuju Kemajuan Indonesia”
Oleh HMJ Syariah STAIN Salatiga
Salatiga, 29
Agustus 2013
Peserta 3
3. Sertifikat Library User Education
(Pendidikan Pemakai Perpustakaan) UPT
Perpustakaan STAIN Salatiga
Salatiga, 16
September
2013
Peserta 2
4. Sertifikat What do you wanna be oleh
KSEI STAIN Salatiga
Salatiga, 21
September
2013
Peserta 2
5. Sertifikat Sosialisasi dan Silaturahim
Nasional “Sosialisasi UU No 1 Th 2013,
Peran Serta Fungsi OJK” “Peran
Pemerintah Dalam Pengawasan LKM”
oleh HMJ Tarbiyah dan Syariah STAIN
Salatiga
Salatiga, 30
September
2013
Peserta 6
6. Sertifikat Mapaba I PMII “Menemukan
Jati Diri Menuju Mahasiswa yang Peka
dan Peduli”
Salatiga, 04-06
Oktober 2013
Peserta 3
7. Sertifikat dialog interaktif dan edukatif
“Diaspora Politik Indonesia di Tahun 2014
Salatiga, 01
april 2014
Peserta 2
memilih untuk Salatiga Hati Beriman”
oleh SEMA STAIN Salatiga
8. Sertifikat Pelatihan Advokasi
“Membangun Mahasiswa Cerdas, Peduli
dan sadar sebagai Agent of Change” Oleh
HMJ Syariah dan Ekonomi Islam STAIN
Salatiga
Salatiga 23-24
Mei 2014
Peserta 3
9. Piagam “Workshop imsakiyah Ramadhan
1435 H” Oleh Fakultas Syariah IAIN
Salatiga
Salatiga, 26
Mei 2014
Peserta 2
10. Sertifikat Panitia Mapaba “Rekontruksi
Mental Mahasiswa dalam Kerangka
Pergerakan” Oleh PMII Komisariat
Salatiga
Salatiga, 18
Oktober 2014
Panitia 3
11. Sertifikat Training Personality Plus
Regional Plus oleh Karima Learning and
Training Center
Salatiga, 23
November
2014
Peserta 3
12. Sertifikat Seminar Nasional “Perlindungan
Hukum Terhadap Usaha Mikro
Menghadapi Pasar Bebas Asean” oleh
HMPS AS
Salatiga,
Desember
2014
Panitia 6
13. Sertifikat Panitia Mapaba “Menanamkan
Nilai-Nilai Aswaja melalui Pergerakan
Dalam PMII” Oleh PMII Komisariat
Salatiga
Salatiga, 08-10
Mei 2015
Panitia 3
14. Sertifikat Workshop “Pelatihan Naib
Dalam Mengawali Bahtera Mahligai
Rumah Tangga” oleh HMJ AS
Salatiga, Mei
2015
Peserta 3
15. Piagam “Workshop imsakiyah Ramadhan
1436 H” Oleh Fakultas Syariah IAIN
Salatiga
Salatiga, 13
Mei 2015
Peserta 2
16. Surat Keputusan Rektor IAIN Salatiga
tentang “Pengangkatan Pengurus Dewan
Mahasiswa Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negri Salatiga Masa Bakti
2015”
Salatiga, 01
Juni 2015
Pengurus 4
17. Sertifikat Seminar “Menelaah Praktek
HAM dan Kebebasan Beragama di
Indonesia” oleh Percik Salatiga
Salatiga, 25
Juni 2015
Peserta 2
18. Sertifikat & SK Seminar Nasional “Peran
Mahasiswa Syariah dan Hukum dalam
Pembangunan Bangsa” Oleh Dewan
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah
(DEMAF yariah)
Salatiga, 27
Juni 2015
Panitia 8
19. Sertifikat & SK OPAK Fakultas Syariah
“Aktualisasi Integritas Mahasiswa Fakultas
Syari‟ah melalui Analisa Sosial Ke-
Syariah-an” Oleh Dewan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMAF
Syariah)
Salatiga, 13-14
Agustus 2015
Panitia 3
20. SK Dekan Fakultas Syariah IAN Salatiga
tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Pelatihan Advokasi DEMA Fakultas
Syariah IAIN Salatiga 2015
Salatiga, 22
oktober 2015
Panitia 2
21. SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Salatiga
tentang penyelenggaraan kegiatan seminar
nasional DEMA Fakultas Syariah IAIN
Salatiga 2015 (Hakim dan KY)
Salatiga, 08
Desember
2015
Panitia 2
22. Sertifikat Seminar Nasional “Hak Gender
Kaum Difabel Dalam Perspektif Sosiologi
dan Hukum Islam Himpunan Mahasiswa
Jurusan Ahwal Al Syakhshiyyah
Salatiga, 24
Desember
2015
Peserta 8
23. Sertifikat Kuliah Umum Fakultas Syariah
IAIN Salatiga “Gerakan Revivalis Islam
Modern dan Perkembangan Hukum di
Indonesia”
Salatiga, 02
Juni 2016
Peserta 2
24. Sertifikat Kuliah Umum Fakultas Syariah
IAIN Salatiga “Peran Partai Politik Islam
dalam Pentas Politik Nasional untuk
Mewujudkan Indonesia Emas”
Salatiga 19
September
2016
Peserta 2
25. Sertifikat seminar Nasional “Rekontruksi
Ideal Sistem Peradilan di Indonesia” oleh
HMJ AS
Salatiga, 22
September
2016
Peserta 8
26. Sertifikat Seminar Nasional Kontribusi
Hukum Islam terhadap Pemberantasan
Korupsi di Indonesia “Bersama Merajut
Asa Memberantas Korupsi di Indonesia”
oleh DEMA Fakultas Syariah
Salatiga, 10
November
2016
Peserta 8
27. Sertifikat Seminar Quovadis Fakultas Salatiga, 03 Peserta 2
Syariah “Menindaklanjuti Keputusan PMA
No 33 Tahun 2016” oleh Himpunan
Mahasiswa Jurusan Syariah IAIN Salatiga
Desember
2016
28. Sertifikat Kementerian Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia
“Pemasyarakatan Kewirausahaan” oleh
kementerian Koperasi dan UKM
Salatiga, 27
April 2017
Peserta 2
29. Sertifikat seminar nasional ketarbiyahan
“Mendidik generasi islam yang kritis dan
anti hoax berbasis nilai islam” oleh BEM
Fakultas Agama Islam Unissula
Semarang, 29
April 2017
Peserta 6
30. Sertifikat kuliah umum “Kontribusi Fatwa-
Fatwa DSN MUI terhadap Perkembangan
Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”
Oleh Jurusan HES IAIN Salatiga
Salatiga, 08
Mei 2017
Peserta 2
31. Sertifikat seminar Technopreneurship
“membentuk generasi muda yang unggul
dalam menciptakan bisnis
syariah berbasis teknologi” oleh BEM
Fakultas Agama Islam Unissula
Semarang, 23
September
2017
Peserta 2
Jumlah Nilai SKK 109
Salatiga, 12 Maret 2018
Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga
Dr. Ilyya Muhsin. S.H.I., M.Si
NIP 197909302003121001
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
1. Bagaimana awal proses perkenalan waktu dulu sebelum menikah ?
2. Kapan anda memutuskan untuk menikah ? (tgl-bln-tahun)
3. Berapa penghasilan kedua pasangan ?
4. Apa alasan anda menikah dengan sesama kader ? di anjurkan oleh
murabbi‟ah atau keinginan sendiri ?
5. Siapakah yang berperan atau mempunyai wewenang dalam menentukan
pasangannya di dalam PKS ?
6. Bagaimana prosedur pernikahan sesama kader ? apakah mengajukan
proposal atau mengisi formulir ?
7. Syarat apa saja yang harus di penuhi apabila ingin menikah dengan sesama
kader ?
8. Bagaimana peran kedua orang tua wali dalam pernikahan endogami ?
9. Apa peran murabbi‟ah dalam pernikahan sesama kader ?
10. Adakah lembaga di dalam PKS yang memfasilitasi pernikahan sesama
kader ?
11. Apakah ada anjuran atau kewajiban menikah dengan sesama kader di PKS
?
12. Apa yang menjadi standarisasi terjadinya pernikahan sesama kader..
ataukah harus kafa‟ah (sekufu‟) atau ada hal lain ?
13. Adakah proses ta‟aruf setelah menikah dengan sesama kader ?
14. Bagaimana keharmonisan setelah menjalani pernikahan sesama kader ?
15. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif setelah pasca pernikahan
sesama kader ?(manfaat bagi PKS, bagi Pasangan)
16. Apa dasar landasan yang di pakai dalam pernikahan sesama kader PKS?