J ' 1

PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR '6' TAHUN 2011

TEN-TANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTATUAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, Retribusi PelayananPersampahanjKeberslhan merupakan salah satu jenisRetribusi Jasa Umum yang dapat dipungut olehPemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan denganPeraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dtbentuk danditetapkan Peraturan Daerah tentang RetribusiPelayananPersampahanjKebersihan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentangPenetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat11 dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undanq-Undanq nomor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LembaranNegara Nomor 3209);

, -2

4. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Neqara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undanq-Undanq Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahtm 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentangPembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);

3

12. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan daerah (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor4587);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerjasekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor02, Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun2008 Nomor 02, Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008tentanq Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

•

4

Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008Nomor 03, seri D);

22. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04, SeriD);

23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahTahun 2009 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

OEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KOTATUAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENtANGRETRIBUSI PELAYANA PERSAMPAHANI KEBERSIHAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kota Tual;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Kota Tual;

4. Dewan PerwakUanRakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan KotaTual;

6. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran adalah DinasKebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Tual;

7. KasDaerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tual;

8. Pejabat adalah pegawai negeri sipit yang diberi tugas tertentu di bidangperRetribusian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

•

5

perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atauorganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badanlainnya;

10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasaatau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayananyang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yangdapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh PemerintahDaerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturanperundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakanbatas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinantertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,adalahbukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kasdaerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah:

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlahpokok retribusi yang terutang;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkatSKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardaripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalahsurat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratifberupa bunga dan/ atau denda;

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolahdata, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif danprofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan laindalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanganretribusi daerah;

20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.

•

6

BAB 11NAMA, OBlEK DAN SUBlEK RETRIBUSI

Pasal2Dengan nama Retribusi Pelayanan PersampahanjKebersihan dipungutretribusi atas PelayananPersampahanjKebersihan.

Pasal3(1) Objek Retribusi Pelayanan PersampahanjKebersihan adalah pelayanan

persampahanjkebersihan Yang diselenggarakan oieh PemerintahDaerah meliputi:a. Pengambilanjpengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi

pembuangan sementara;b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi

pembuangan/pembuangan akhir sampah; danc. Penyediaan lokasi pembuanganjpemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah peiayanan kebersihan jaian umum, taman kota, tempat ibadah,sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal4(1) Subjek Retribusi Pelayanan PersampahanjKebersihan adalah orang

pribadi atau Badan yang menggunakanjmenikmati PelayananPersampahanfkebersihan;

(2) Wajib Retribusi Pelayanan PersampahanjKebersihan adalah orang pribadiatau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undanganRetribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasukpemungut atau pemotong Retribusi PelayananPersampahanjKebersihan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSIPasalS

Retribusi Pelayanan PersampahanjKebersihan digolongkan kedalam GolonganRetribusi Jasa Umum.

BABIVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN lASA

Pasal6(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis

peiayanan dan jenis sampah.

•

7

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakanberdasarkan pengambilan, pengangkutan, pengolahan danpemusnahan sampah, serta berdasarkan penggunaan sendiri TPA.

(3) Jenis sampah yang dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkansampah rumah tangga, sampah perdagangan, sampah industri dansampah kapal.

BABV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPANSTRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETR~BUSI

Pasal7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PelayananPersampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biayapenyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspekkeadilan, dan efektiv itas pengendalian atas pelayanan tersebut;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya danpemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;

BABVI

sTRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenissampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan, sebagai berikut :a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah

rumah tangga Rp. SOOO/blnb. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah

perdagangan :1. PasarGrosir2. Pertokoan3. Rumah Makan4. Rumah KopiS. Bar/DiskotikjClub Malam/Karaoke6. Bioskop7. Gudang8. Kantor/Badan/Perusahaan non pabrik9. Tempat Praktek dokter10.PasarTradsional/sederhana11.Klos/Los12.Bioskop dengan Restoran/Kafetaria13.Toko dengan Gudang

Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.

10.000/bln10.000/bln10.000/blnS.OOO/blnlS.OOO/bln10.000/bln20.000/blnlS.OOO/bln10.000/bln10.000/blnS.OOO/bln20.000/bln20.000/bln

•

14.Kantor Perusahaandengan Gudahg1S.Kantor Perusahaandengan Gudang dan rumah tinggal16.Gudang Pemerintah17.Kantor Perusahaandan rumah tinggal.

c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan danindustri :1. Rumah Sakit2. Puskesmas3. Hotel4. Hotel dan RestoranS. Pabrik6. Apotik7. Pertukangandan Penggergajian Kayu8. Perkantoran Pemerintah/BUMN/BUMD9. Bengkel dan Reparasi mobil10.BengkelTambal Ban

d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dansarnpah kapal1. Kapal Perikanan2. Kapal Niaga3. Kapal Penumpang kurang dari 10 ton4. Kapal Penumpang lebih dari 10 ton

e. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan danpedagang gerobak

(3) Penggunaan sendiri TPA oleh :a. Orang pribadi sebagai pengusaha dan atau badanb. Orang pribadi bukan pengusaha

Pasal9

8

Rp. 30.000/blnRp. 3S.000/blnRp. 20.000/blnRp. 1S.000/bln

pemusnahan sampah

Rp. 20.000/blnRp. S.OOO/blnRp. 10.000/blnRp. 1S.000/blnRp. 1S.000/blnRp. 10.000/blnRp. 10.000/blnRp. 10.000/blnRp. 1S.000/blnRp. S.OOO/bln

pemusnahan sampah

Rp. 20.000/blnRp. 10.000/blnRp. S.OOO/blnRp. 10.000/bln

pemusnahan sampahRp. 9.000/bln

Rp. 3.500/blnRp. 2.S00/bln

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), (2) dan ayat (3)ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasall0

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat Retribusi PelayananPersampahan/Kebersihandiberikan.

•

9

BAB VIII

PEMUNGUTAN

Pasal11(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Walikota;(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebaqairnana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABIX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal12(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 21 (dua puluh satu)

hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakanyang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yangtidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratanyang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusiuntuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengandikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaanpembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat

lain yang ditetapkan oleh Walikota.(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan SSRD.(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.

•

10

BABX

TATACARA PENAGIHAN

Pasal14(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD

jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepatpada waktunya atau kurang membayar,

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didahului dengan Surat Teguran.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupabunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutangyang tidak atau kurang dibayar.

(4) Tatacara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABXI

KEBERATAN

Pasal15(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau

pejabat yang ditunjuk atas SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal SKRDditerbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karenakeadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaanWajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal16(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal

Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yangdiajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnyaatau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yangterutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewatdan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukahtersebut dianggap dikabulkan.

•

11

Pasal17(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Walikota

menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaranRetribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BABXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada walikota.(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telahdilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonanpengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulansejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelahlewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihanpembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan VValikcta.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 19(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

•

12

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidangRetribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanyaSurat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannyamenyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinyakepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonanangsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan olehWajib Retribusi.

Pasal20

(1) Piutang Retribusl yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untukmelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yangsudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diaturdengan Peraturan Walikota.

BABXIV

PEMERIKSAAN

Pasal21

(1) Walikota berwenang melakukan pemerlksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturanperundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan denganobjek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaranpemeriksaan; dan/ atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan .

•

13

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pernerlksaan Retribusi diaturdengan Peraturan Walikota.

BABXV

PEMANFAATAN

Pasal22

(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harusdisetorkan seluruhnya ke KasDaerah.

(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatanyang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayananpersampahanjkebersihan.

(3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

BABXVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal23

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentifatas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABXVII

PENYIDIKAN

Pasal24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawainegeri sipil tertentu di lingkungan Pernerlntah Daerah yang diangkat olehpejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundanq-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebaqalrnanadimaksud pada ayat (1) adalah:

•

14

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerahagar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteranqan mengenai orangpribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana'Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukanpenvitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung danmemeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana RetribusiDaerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Penyidik sebagainiana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlahRetribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebaqalrnana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaannegara.

•

15

BABXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal26Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota TualNomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihandicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal27Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di TualPada tanggal ~I Desember 2011

,A lvWALYW"''''

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di TualPada tanggal " Desember 2011

SE~RETARIS DAERAH KOTATUAL,

11LEMBARAN DAERAH KOTA AL TAHUN 2011 NOMOR ~l

•

16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR If TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUMUntuk mendorong percepatan perubahan dan kemajuan Daerahberdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberikan hak dan kewajibanuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan melaluikebijakan Daerah berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban untukmemberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa danpemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatankesejahteraan masyarakat. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dansesuai dengan harapan untuk memberikan daya ungkit terhadappenerimaan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu kewaktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agarperanan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.

Salah satu jenis Retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Sesuaiketentuan Pasal pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan denganPeraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan PeraturanDaerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kota Tualdapat memungut Retribusi Pelayanan Perampahan/Kebersihan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelasdan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif RetribusiPelayanan Persampahan/Kebersihan. Selain itu juga telah diatur hal -hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman padaperaturan perundangan dibidang Retribusi Daerah, jugamemperhatikan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan lainseperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

•

17

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1 5 j d Pasal2 : Cukup Jelas.Pasal3 Ayat (1) : Cukup Jelas,

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tempat umumlainnya" adalah tempat yang dapatdigunakan oleh masyarakat umum dandikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan adalahsuatu bentuk badan usaha yang meliputiPerseroan Terbatas, PerseroanKomanditer, Perseroan Lainnya, BadanUsaha Milik Negara atau Daerah dengannama dan dalam bentuk apapun,persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi,Koperasi, Yayasan atau organisasi yangsejenis, Lembaga, dana pensiun, bentukusaha tetap serta bentuk badan usahalainnya.

Ayat (2) : Cukup jelas.Pasal5 5/ d Pasal 18 : Cukup Jelas.Pasal19 Ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini

perlu ditetapkan untuk memberikankepastian hukum kapan utang Retribusitidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) huruf a Dalam hat diterbitkan Surat Teguran danSurat Paksa, kedaluwarsa penagihandihitung sejak tanggal penyampaian suratpaksa tersebut.

huruf b Yang dimaksutlkan dengan pengakuanutang Retribusi secara langsung adalahVJajib Retribusi dengan kesadarannyamenyatakan masih mempunyai utangRetribusi dan belum melunasinya kepadaPemerintah Daerah.

Ayat (3) : Yang dimaksudkan dengan pengakuansecara tidak langsung adalah WajibRetribusi tidak secara nyata langsungmenyatakan bahwa la mempunyai utangRetribusi kepada Pemerintah Daerah.Contoh:- Wajib Retribusi mengajukan

perrnohonan angsuranjpenundaanpembayaran;

- Wajib Retribusi mengajukanpermohonan keberatan.

Pasal20 5 j d Pasal22 : Cukup Jelas.Pasal23 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan instansi yang

melaksanakan pemungutan adalah

•

· '. 18

Ayat (2)

dinas/badan/lembaqa yang tugas pokokdan fungsinya melaksanakan pemungutanRetribusi.

: Pemberian besarnya insentif dilakukanmelalui pembahasan oleh pemerintahdaerah dengan alat kelengkapan DewanPerwakilan Rakyat Daerah yangmembidangi masalah keuangan.

: Cukup Jelas.: Cukup Jelas.

Ayat(3)Pasal 24 5 / d Pasal 27

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR L\OS'

•