Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR l~ TAHUN 2011

TENTANG

RETRlBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNlKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWAUKOTATUAL,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf n Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakansalah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut olehPemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkanPeraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi.

: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang PenetapanUndang-Undang Nomor 23 TahtJn 1957 tentang PembentukanDaerah-Daerah Swatantra Tingkat I dalam Wilayah DaerahSwatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2104);

3. Undc;mg-Undangnomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

•

2

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanNegara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pernbanqunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang PembentukanKota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4747);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara IndonesiaTahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Namor 3258);

•

3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranDaerah Nomor 01 Tahun 2008, Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2008, Seri D);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran DaerahNomor 04 Tahun 2008, Seri D);

22. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009Nomor 03).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRlBUSIPENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BABIKETENTUAN UMUM

PasallDalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

4

1. Daerah adalah Kota Tual;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Kota Tual;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah KotaTual;

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tual;6. Dinas Perhubungan dan Informatika adalah Dinas Perhubungan dan Informatika

KotaTual;

7. KasDaerah adalah KasDaerah Pemerintah Kota Tual;

8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidangperRetribusian daerah sesuai dengan peraturao perundang-undangan;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuanbaik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNeqara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usahatetap dan bentuk badan lainnya;

10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan olehPemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yangmenyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmatioleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerahuntuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati olehorang pribadi atau Badan;

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturanperundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi, termasuk pernunqut atau pemotong retribusi tertentu;

14. MasaRetribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktubagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dariPemerintah Daerah yang bersangkutan;

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,adalah buktipembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerahmelalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusiyang terutang;

•

5

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkatSKRDLB,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripadaretribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah suratuntuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bungadan/ atau denda;

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidlk untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yangterjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi ataspemanfaatan ruanq untuk menara telekomunikasl dengan memperhatikan aspektata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal3

Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi denganmemperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayananpemanfaatan ruang untuk menara.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuanperaturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukanpembayaran Retribusi, terrnasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum

•

6

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

PasalSRetribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan kedalam Retribusi JasaUmum.

BABIV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal6Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemanfaatan ruang dikaitkan denganfrekwensi pengawasan, pengamanan dan pengendalian menara telekomunikasi olehPemerintah Daerah.

BABV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

STRUKl'UR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal7(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif Retribusi ditetapkan dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa penegendalian menara telekomunikasi,kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan evektifitas pengendalian ataspelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagamana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi danpemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BABVI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal8Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) per Tahun.

Pasal9(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ditinjau kembali setiap 3 (tiga)Tahun sekali untuk disesuaikan.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

•

7

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasall0

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat Pengendalian Menara Telekomunikasidimiliki danj atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berada.

BAB VIII

PEMUNGUTAN

Pasalll(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan yang diterbitkan oleh Walikota.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Bentuk, isl, tata cara pengisian dan penyampaian SKRDatau dokumen lain yangdipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABIX

TATACARAPEMBAYARAN

Pasal12(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 21 (dua puluh satu) harisejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yangmerupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalarn hal Wajib Retnbusl tertentu tidak membayar tepat pada waktunya ataukurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurangdibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yangditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untukmengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bungasebesar 2% (dua persen) sebulan.

(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaanpembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal13

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainyang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmenggunakan SSRD.

• =

8

(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan denganPeraturan Walikota.

BABXTATACARA PENAGIHAN

Pasal14

(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jikaWajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat padawaktunya atau kurang membayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahuluidengan Surat Teguran.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRDsebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditambah denqan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurangdibayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABXIKE BE RATA N

Pasal15

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yangditunjuk atas SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertaialasan-alasanyang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejaktanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalahsuatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaanWajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal16

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SuratKeberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukandengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat danWalikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebutdianggap dikabulkan.

• =

9

Pasal17(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Walikota

menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusidengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk palinglama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal18(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Walikota.(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui danWalikota tidak mernbenkan suatu keputusan, permohonan pengembalianpembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLBharus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2(dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BABXIII

KEDALUWARSAPasal19

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelahmelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,kecuaUjika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; atau

•

10

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupuntidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tegurantersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masihmempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal20(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih Jagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

Peraturan Walikota.

BABXIV

PEMERIKSAAN

Pasal21(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturanperundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:a. memperJihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yangmenjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objekRetribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap perJudan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan

Peraturan Walikota.

• =

11

BABXV

PEMANFAATAN

Pasal22(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus

disetorkan seluruhnya ke KasDaerah.(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang

berkaitan langsung dengan pengendalian menara telekomunikasi.(3) Pengalokasiansebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah.

BABXVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal23(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atasdasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABXVII

PENYIDlKAN

Pasal24(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberiwewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidanadi bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negerisipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keteranganatau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiatau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang. pribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

•

12

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidanadi bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruanganatau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/ atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umummelalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai denganketentuan yanq diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BABXVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal25(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataupidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidakatau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BABXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 53 Tahun2009 tentang Retribusi Izin Jasa dan Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlakulagi.

•

13

Pasal27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di TualPada tanggal ~ Desember 2011Lvw

"'i. MAHMUD MU AMMAD TAMHERDiundangkan di TualPada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

Hi. ALl WAFIE RAHAY N

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR ~J.

•

14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR ,6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaanyang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan OtonomiDaerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untukmemberikan daa ungkit terhadap penerimaan daerah yang berasal dart RetribusiDaerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkanagar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hatpenyediaan pe/ayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Sa/ah satu jenis retribusi yang dipungut o/eh daerah sesuai Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada/ahPengendalian Menara Telekomunikasi. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerahharus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan ha/ tersebut,penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah DaerahKota Tual dapat memungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegasmengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif pengendalian menaratelekomunikasi. Selain itu juga telah diatur hat - hat yang berkaitan denganadministrasi pemungutan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada peraturanperundangan dibidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkandengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) .

•

15

11. PENJELASANPASALDEMI PASAL

Pasal1 5 / d Pasal2Pasal 3

Pasal 4 Ayat (1)

Ayat (2)Pasal5 5 / d Pasal 18Pasal19 Ayat (1)

Ayat (2) huruf a

huruf b

Ayat (3)

: Cukup Jelas.Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayananyang bersifat pengawasan dan pengendaliansulit ditentukan serta untuk kemudahanpenghitungan, tariff retribusi ditetapkan palingtinggi 2 % (dua persen) dari nilai jual objekpajak yang digunakan sebagai dasarpenghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menaratelekomunikasi, yang besarnya retribusidikaitkan dengan frekuensi pengawasan danpengendalian menara telekomunikasi tersebut.: Yang dimaksud dengan Badan adalah suatubentuk badan usaha yang meliputi PerseroanTerbatas, Perseroan Komanditer, PerseroanLainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerahdengan nama dan dalam bentuk apapun,persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi,Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis,Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetapserta bentuk badan usaha lainnya.: Cukup jelas.: Cukup Jelas.: Saat kedaJuwarsa penagihan Retribusi ini perluditetapkan untuk memberikan kepastian hukumkapan utang Retribusi tidak dapat ditagih Jagi.Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan SuratPaksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejaktanggal penyampaian surat paksa tersebut.Yang dimaksudkan dengan pengakuan utangRetribusi secara langsung adalah Wajib Retribusidengan kesadarannya menyatakan masihmempunyai utang Retribusi dan belummelunasinya kepada Pemerintah Daerah.Yang dimaksudkan dengan pengakuan secaratidak Jangsung adaJah Wajib Retribusi tidaksecara nyata langsung menyatakan bahwa iamempunyai utang Retribusi kepada PemerintahDaerah.Contoh:

•

16

Ayat (2)Ayat (3)

Pasal24 5 f d Pasal27

- Wajib Retribusi mengajukan permohonanangsuranfpenundaan pembayaran;

- Wajib Retribusi mengajukan permohonankeberatan.

: Cukup Jelas: Pemberian besarnya insentif dilakukan melaluipernbahasan oleh pemerintah daerah denganalat kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang membidangi masalah keuangan.: Cukup Jelas.: Cukup Jelas.: Cukup Jelas.

Pasal20 5 f d Pasal22Pasal23 Ayat (1)

TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTATUAL NOMOR '105.1

•