Disampaikan Oleh:

Infrastructure Connect! Digital Series

PERAN INVESTASI DAN PEMBIAYAAN DALAM LANSKAP JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Disampaikan Oleh:

Ir. Trisasongko Widianto, Dipl. HE (Direktur Jenderal Bina Konstruksi)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Pemotongan Anggaran

PERUBAHAN PERILAKU DI LINGKUNGAN KERJA▪ Pelaksanaan protokol kesehatan merubah

perilaku dan kultur penyelenggaraan Jakon

KAPASITAS RANTAI PASOK▪ Suplai material terbatas▪ Mobilisasi TKK dan peralatan terkendala

OUTPUT DAN PRODUKTIVITAS▪ Output dan produktivitas TKK menurun karena

beradaptasi dengan perubahan kultur lingkungankerja

▪ Penjaminan mutu hasil pekerjaan terkendala

WAKTU▪ Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan▪ Perpanjangan waktu pelaksanaan

BIAYA ▪ Penurunan cashflow di BUJK dan rantai pasok▪ Realokasi anggaran proyek (pengguna jasa)▪ Penambahan biaya pekerjaan

DAMPAK COVID-19 PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

2,90

-5,39

Tw-I Tw-II

PDB SEKTOR KONSTRUKSI 2020

Walaupuntergolong rendah, Covid-19 tetap

berdampak pada sektor konstruksi

"

Pemotongan Anggaran

Anjuran Physical

Distancing

Kebijakan PSBB

2

PERUBAHAN adalah KEHARUSAN. SAATNYA kita melakukan REFORMASI

FUNDAMENTAL DALAM cara kita BEKERJA

- Joko Widodo -

Walaupun saat ini kita tengah menghadapi

PANDEMI, tapi AGENDA-AGENDA

STRATEGIS yang sangat penting bagi bangsa

dan negara kita yang menjadi prioritas bagi

kepentingan nasional TIDAK BOLEH

BERHENTI dan tetap harus kita lanjutkan!

"

KesehatanPendidikan

TeknologiInformasi & Komunikasi

KetahananPangan

PerlindunganSosial

Pariwisata

INFRASTRUKTUR

Sumber: “RAPBN 2021”Kementerian Keuangan 2020

Pembangunan Infrastruktur dalam rangka

mendukung Program Pemulihan EkonomiNasional (PEN) tahun 2021 diarahkan untukpenyediaan layanan dasar, peningkatankonektivitas, serta dukungan pemulihanekonomi dengan rincian belanja untuk:

Penguatan infrastruktur digital

Mendorong efisiensi logistik dan konektivitas

Infrastruktur padat karya yang mendukungkawasan industri dan pariwisata

Pembangunan sarana kesehatan masyarakat

Penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021

Tugas

Kementerian PUPR 4

120,2trilliun

Program dan Anggaran

KEMENTERIAN PUPR

Tahun Anggaran 2020

REFOCUSSING & REALOKASI ANGGARAN

75,6trilliun

✓ Realokasi anggaran ditujukan untukmendukung kegiatan pengendalian & pencegahan Covid-19

✓ TIDAK ADA paket pekerjaan Kementerian PUPR YANG DIBATALKAN ➔ Ditunda

dan akan menjadi prioritas di TA 2021

Tahun Anggaran 2021

149,8 trilliun

✓ Digunakan untuk mendukungpercepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi

✓ Untuk penyelesaian kegiatanprioritas PUPR 2020 yang tertunda

5

PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS

PENINGKATAN KESEHATAN

LINGKUNGAN & MASYARAKAT

PENINGKATAN INVESTASI

PENGUATAN JARING

PENGAMAN NASIONAL

PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA & PERUBAHAN

IKLIM

▪ Meningkatkanproduktivitas lahanpertanian (rehab irigasi/ intensifikasi)

▪ Meningkatkan perluasanlahan pertanian(pembangunan baruirigasi/ekstensifikasi

Melanjutkan pembangunandan preservas ijalan & jembatan untuk efisiensilogistic & daya saingnasional.

▪ Mengembangkanperumahan yang layakhuni, berkualitas & terjangkau

▪ Mengembangkanpermukiman yang sehat & produktif

Memberikan dukunganinfrastruktu rterhadappeningkatan investasi pada Kawasan strategis nasional

▪ Mengurangi angkapengangguran

▪ Mempertahankan dayabeli

▪ Mengurangi risikobencana

▪ Mempercepat proses pemulihan pasca bencana(tanggap darurat & rehab

▪ PengembanganFood Estate di Kalteng (padi, singkong & hortikultura di Humbahas)

▪ Pengembangantambak (ikan, udang,dll)

Pembangunan sistemjaringan jalan & jembatan yang terkoneksi dengankawasan strategis/ produktif, baik yang bersumber dari APBN maupun investasi tol

▪ Pengembangan prasarana & sarana air bersih, sanitasi, persampahan, dll

▪ Pengembanganperumahankhususnya bagi MBR, termasuk skemapembiayaan FLPP

▪ PengembanganKawasan Industri

▪ Pengembangan 5 KSPN Super Prioritas

Melaksanakan program Padat Karya Tunai(PKT)

▪ Pembangunan prasarana & saranapengendali banjir, kekeringan, pengamanpantai (rob)

▪ Pembangunan rumah tahan gempa(RISHA)

KERANGKA PROGRAM KEMENTERIAN PUPR TA 2021

6

47Bendungan (on-going &

baru)

24Embung

25 HaLahan Irigasi Baru

dll

58,55Triliun

SUMBER DAYA AIR

53,96Triliun

BINA MARGA

25,56Triliun

CIPTA KARYA

8,09Triliun

PERUMAHAN

Kegiatan

KEMENTERIAN PUPR TA 2021PAGU TA 2021

149,81 triliun

831 KmJalan

19,88 KmJembatan

3,11 Kmflyover./underpass/terowo

ngan

dll

2.012Liter/Detik SPAM

367.380 KKPengolahan Air Limbah

Domestik

917 Sarpras Pendidikan

dll

9.210Rumah Susun

2.440Rumah Khusus

111.200Rumah Swadaya

dll

7

KEBIJAKAN PENGATURAN KEMENTERIAN PUPRTERKAIT PANDEMI COVID-19

27 MARET 2020 19 AGUSTUS 2020 21 OKTOBER 2020

Sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 dalam era

New Normal

SE MENTERI PUPR 18/2020

Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (NEW

NORMAL) dalamPenyelenggaraan Jasa Konstruksi

Sebagai upaya dalam mendukung percepatan program

Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN)

INMEN PUPR 2/2020Protokol Pencegahan

Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi

Sebagai upaya menjamin keberlanjutan pelaksanaan

pekerjaan konstruksi selama masa pandemi dapat berjalan dengan efektif, efisien & aman

SE MENTERI PUPR 22/2020

Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran

Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Permen PUPR 14/2020 tentang

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia

8

3

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR NASIONAL

9

SUMBER PENDANAAN ARAH PEMANFAATAN

InfrastrukturPelayanan Dasar

Infrastruktur Perkotaan

Energi Dan Kelistrikan

InfrastrukturMendukung Ekonomi

SWASTA

KPBU

BUMN/D

APBN/D

Infrastruktur TIK

Kebutuhan Investasi InfrastrukturTA 2020 – 2024

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2019

Total Investasi

InfrastrukturTahun 2020-

2024

Rp6.445 T

Swasta

Rp2.707 T(42%)

BUMN

Rp1.353 T(21%)

Pemerintah

Rp2.385 T(37%)

PARADIGMA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

3

VISI DAN MASALAH UTAMAD A L A M P E M B A N G U N A N I N F R A S T R U K T U R P U P R 2 0 2 0 - 2 0 2 4

Kebutuhan investasi Kementerian PUPR TA 2020 – 2024

Funding Gap70%

State Budget30%

Total Investasi Infrastruktur

Rp2.058 T

Sumber Daya Air

Rp577 TJalan dan Jembatan

Rp573 TPermukiman

Rp128 TPerumahan

Rp780 T

Rp623 T

State Budget(APBN)

Rp1.435 T

Funding Gapdalam mencapai Visium PUPR 2024

Bendungan multifungsi

untuk memenuhi

kapasitas tampung 120

m3/kapita/ tahun

100%

SMART LIVING

(HunianCerdas)

Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan

memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan

menggunakan teknologi recycle

Sumber: • Peraturan Menteri PUPR No.26/PRT/M/2017

tentang Panduan Pembangunan BudayaIntegritas di Kementerian PUPR

• Peraturan Menteri PUPRNo.13.1/PRT/M/2015 tentang RencanaStrategis Kementerian PUPR

Kapasitas Tampung 68,11 m3/c/th

Anggaran Rp.577 T

5 jt Backlog MBRPembangunan 3,9 juta

unitAnggaran Rp.780 T

20%-30% APBN/APBD70%-80%

Swasta/Masyarakat

88% Air Minum17.000 ha Kumuh

85% SanitasiAnggaran Rp.128 T

Kapasitas Tampung 120 m3/c/th

Anggaran Rp.1.423 T

3 jt Backlog MBRPembangunan 4,88 juta

unitAnggaran Rp.1.220 T

20%-30% APBN/APBD70%-80%

Swasta/Masyarakat

100% Air Minum0 ha Kumuh

100% SanitasiAnggaran Rp.170 T

Jalan Mantap 97%Jalan Tol 1.500 Km

Jalan Baru 2.500 KmJembatan Baru/FO 60.000 M

Anggaran Rp.330 TInvestasi Rp.243 T

Jalan Mantap 99%Jalan Tol 2.000 Km

Jalan Baru 3.000 KmJembatan Baru/FO 70.000

MAnggaran Rp.448 TInvestasi Rp.390 T

VISIUM2020 - 2024

VISIUM2030

10

70%

SumberDayaAir

Jalan & Jembatan

Permukiman

Perumahan

STRATEGI

✓ Bundling hulu dan hilir (1 kesatuan proses)✓ Melibatkan Badan Usaha melalui KPBU✓ Penugasan BUMN✓ Potensi revenue lain: pariwisata, energi, dll.

✓ Delivery proyek melalui KPBU dengan User Fee atau AP

✓ Integrasi dengan Land Value Capture (LVC) dan potensi pendanaan beneficiary

✓ Bundling sisi hulu dan hilir (1 kesatuan program)

(Proyek SPAM Djuanda)

✓ PDAM selaku offtaker

✓ Penugasan PJT sesuai UU 17/2019 tentang SDA

✓ Simplifikasi/Standardisasi tarif menjadi single tariff

policy

TARGET RENSTRA

• 58,5 m3/c/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung• 61 Unit Bendungan• 500 Unit Pembangunan Embung• 500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi 2.000.000 Ha

Rehabilitasi Jaringan Irigasi• 50 m3/s Ketersediaan Air Baku • 2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai

• 2.500 km pembangunan Jalan Tol• 3.000 km pembangunan Jalan Baru• 38.726 m pembangunan jembatan• 31.053 pembangunan flyover/underpass

• 100% akses air minum layak (30% jaringan perpipaan)• 90% akses sanitasi layak (15 % termasuk aman)• 10.000 ha penanganan permukiman kumuh• 100% hunian dengan akses sampah terkelola baik di

Perkotaan• 5.555 unit pembangunan dan rehabilitasi Sarana

Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar

• 51.340 unit Rumah Susun• 10.000 unit Rumah Khusus• 813.660 unit Rumah Swadaya• 262.345 unit PSU Perumahan

ALOKASI APBN*

48% 52%

68% 32%

5% 95%

TOTAL

35% 65%

FUNDING GAP

Rp609 T

Ket * = Asumsi Alokasi APBN yang digunakan adalah 70* dari Alokasi APBN tiapUnit organisasi (diluar belanja pegawai)

KEBUTUHAN

✓ Penugasan Perumnas di sisi supply✓ Melibatkan Badan Usaha melalui KPBU✓ Penerapan Public Private People Partnership✓ Penguatan peran SMF di sisi demand

Rp577 T

Rp573 T

Rp128 T

Rp780 T

Rp278 T Rp300 T

Rp203 T Rp370 T

Rp88 T Rp40 T

Rp40 T Rp740 T

30%

Rp609 Rp1448Rp2058

11

STRATEGI PELAKSANAAN KPBUBIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

11

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SEBAGAIUPAYA PERCEPATAN INVESTASI

1. Jaminan dan dukungan Pemerintah: Jaminan short fall berupa CDS & jaminanpemerintah untuk demand risk

2. Dukungan Kelayakan Investasi : Perubahan jangka waktu konsesi menjadi90 tahun (Perubahan PP BMN)

3. Pendanaan Pengadaan Tanah

PENYEDERHANAAN PROSEDUR TAHAPAN KPBU

1. Penggabungan penyiapan Outline Business Case (OBC) & Final Business Case (FBC)

2. Penyederhanaan Proses Pemberian IzinPrakarsa

3. Penggabungan proses pengadaan BadanUsaha Pelaksana (BUP)

4. Kombinasi Skema Pembayaran KetersediaanLayanan, Upfront Payment, dan DukunganKelayakan

5. Peningkatan Modal dalam Negeri

DUKUNGAN INVESTASI JALAN TOL

1212

UPAYA PERCEPATAN INVESTASI

PERCEPATAN KONSTRUKSI 8 PROYEK JALAN TOL SEPANJANG 339,39 KM

(RP93,37 TRILIUN)

PERCEPATAN LELANG SEBANYAK 20 PROYEK KPBU (RP275 TRILIUN)

PERCEPATAN JALAN TOL TRANS SUMATERA

INVESTASI DI SEKTOR PERUMAHAN

INVESTASI DI SEKTOR SUMBER DAYA AIR

INVESTASI DI SEKTOR PERMUKIMAN

• 3 Proyek KPBU SPAM Regional• 17 Proyek Jalan dan Jembatan

• Percepatan Penyediaan rumah bagi MBR• Peningkatan rasio KPR thd GDP dari 2,9% menjadi 4%

pada 2024 • Pembuatan credit micro perumahan untuk memfasilitasi

sektor informal

• Bundling sisi hulu dan hilir (1 kesatuan program) (ProyekSPAM Djuanda)

• PDAM selaku offtaker• Penugasan PJT sesuai UU 17/2019 tentang Sumber Daya

Air• Simplifikasi/Standardisasi tarif menjadi single tariff policy

• Bundling hulu dan hilir (1 kesatuan proses)• Melibatkan Badan Usaha melalui KPBU• Penugasan BUMN• Potensi revenue lain: pariwisata, energi, dll.

• Solusi Pendanaan & Pembiayaan Tanah (talangan, realokasi dana, penjaminan, dll)

• Meningkatkan porsi hutang melalui perpanjang tenor pinjaman, menurunkan bunga, dll

• Pemenuhan Porsi Ekuitas melalui PMN, stock sale project brownfield, & Viability Gap Funding (VGF)

• Meningkatkan Kelayakan Proyek• Menurunkan biaya Proyek (pengurangan lingkup,

penundaan pajak, dll)• Pengembangan Spill Over Financing

1313

Penghapusan IUJK

Pengajuan Perizinan Berusaha(Sertifikasi Badan Usaha

(SBU), Sertifikasi Kompetensi KerjaKonstruksi (SKK Konstruksi), dan Nomor Induk

Berusaha (NIB)) melalui satu pintu Online Single Subsmision (OSS)

Integrasi Data Jasa Konstruksi (NIK, Sertifkasi, Pengalaman Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pajak,dll)

Pemberdayaan LPPK Nasional

Perkuatan peran masyarakat Jasa Konstruksi dalammenyelenggarakan sistem SertifikasiKompetensi Kerja konstruksi (SKKKonstruksi) dan Sertifkasi BadanUsaha (SBU)

Konsolidasi Sertifikasi Kompentensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi)dan Surat Tanda RegistrasiArsitek (STRA)

OSS

INTEGRASI DATA

KONSOLIDASI SERTIFIKASI

PERKUATAN MASKON

PENGHAPUSAN

PEMBERDAYAAN

KEMUDAHAN LAYANAN PUBLIK SEKTOR JASA KONSTRUKSI DALAM UU CIPTA KERJA

14

15

T E R I M A K A S I HD I T J E N B I N A K O N S T R U K S I l TA 2 0 2 0

TARGET KITA BUKAN HANYA LEPAS DARI PANDEMI

KITA HARUS SEREMPAK MELAKUKAN LOMPATAN BESAR

UNTUK KEMAJUAN YANG SIGNIFIKAN