peran dinas kesehatan - depkes.go.id. komisi 7.… · membuat sop dalam rangka pengendalian...
TRANSCRIPT
Peran Dinas Kesehatan dalam
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/
KIS di Daerah
Ketua : Kadinkes Prov. DI. Yogyakarta
Sekretaris : Direktur RS Jiwa Menur – Jawa Timur
Komisi VII
Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
Denpasar, 17 Februari 2015
Arah
kebijakan No. Uraian kegiatan Kab/kota Prov Pusat
Aspek
kepesertaan
pelaksanaan
JKN di Daerah
1.
2.
Membentuk/mengopti
malisasikan TKPKD
Forum kemitraan
yang dipimpin Sekda
akan ditingkatkan
melibatkan pihak-
pihak terkait
1. Mendorong
dalam
membentuk/m
engoptimalisa
sikan TKPKD
untuk
verifikasi dan
validasi PBI
2. Berperan aktif
dalam Forum
kemitraan
1. Mendorong
dalam
membentuk/m
engoptimalisa
sikan TKPKD
untuk
verifikasi dan
validasi PBI
2. Berperan
aktif dalam
Forum
kemitraan
1. Mendoron
g Kemsos
untuk
membuat
juknis
verifikasi
dan
validasi
PBI
2. Mendoron
g Kemsos
untuk
mensosial
isasikan
Juknis Ke
Prov dan
Kab/kota
Arah
kebijakan No.
Uraian
kegiatan Kab/kota Prov Pusat
2. Pemetaan
peserta di FKTP
berbasis standar,
rasio, dan akses
1. Membuat SOP
dalam rangka
pengendalian
standar, rasio,
dan akses
peserta JKN di
FKTP (PBI dan
non PBI)
berdasarkan
Perpres
No.12/2013
1. Melakukan
koordinasi,
fasilitasi,
sosialisasi,
monev
1. Revisi
pedoma
n
pelaksan
aan JKN
dengan
memasu
kkan
peran
daerah
dalam
pemetaa
n
peserta
di FKTP
Arah kebijakan No. Uraian kegiatan Kab/kota Prov Pusat
3. Peningkatan
kepesertaan non
PBI dalam JKN
a. Mendorong
kewajiban
BPJS untuk
melaksanaka
n sosialisasi
kpd
kelompok
masy PBPU
dan BP
untuk
menjadi
peserta JKN
a. Monev
pelaksanaan
sosialisasi
kpd
kelompok
masy PBPU
dan BP
untuk
menjadi
peserta JKN
a. Monev
Arah
kebijakan No.
Uraian
kegiatan Kab/kota Prov Pusat
Aspek
Pelayanan
Kesehatan
1. Pemetaan
dan
kredensialing
FKTP & FKTL
JKN
Pemetaan dan
kredensialing
FKTP dan FKTL
s/d Type C oleh
BPJS Kesehatan
bersama Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
Kredentialing
FKTL Type B
oleh BPJS
Kesehatan
bersama
Dinas
Kesehatan
Provinsi
dengan
melibatkan
Dinkes
Kab/Kota
Monev
Menyusun
regulasi
dan NSPK
pemetaan
dan
kredensiali
ng JKN
Arah
kebijakan No. Uraian kegiatan Kab/kota Prov Pusat
2. Penataan Sistem
Rujukan
berjenjang
Koordinasi
dengan BPJS
dalam penataan
sistem rujukan
berjenjang
Menetapkan
rumah sakit
rujukan regional
dengan SK
Gubernur
Melakukan
Monev
Monev
3. Akreditasi FKTP
dan FKTL
Melakukan
akreditasi FKTP
dan FKTL
Membentuk/men
goptimalkan Tim
Akreditasi
FKTP/FKTL
Pendampingan
dalam akreditasi
FKTP/FKTL
Segera
menerbitkan
pedoman
akreditasi
FKTP
Pendamping
an dalam
akreditasi
FKTP/FKTL
Arah
kebijakan No. Uraian kegiatan Kab/kota Prov Pusat
4. Penguatan
kompetensi SDM
FKTP
Melaksanakan
upaya
peningkatan
kompetensi
SDM FKTP
Ikut membantu
melaksanakan
peningkatan
kompetensi
SDM FKTP
serta
melakukan
Binwasdal
Menyusun
Regulasi
yg
mengatur
BPJS turut
menyediak
an
anggaran
peningkata
n
kompetens
i SDM
FKTP
5. Sinkronisasi
sistem informasi
BPJS-SIK
Kemkes/Daerah
Sosialisasi &
implementasi
Sosialisasi &
implementasi
Regulasi
Arah
kebijakan
No
.
Uraian
kegiatan Kab/kota Prov Pusat
6. Kebutuhan
obat/Alkes
FKTP dan
FKTRL
Menyediakan
obat/Alkes di
FKTP dan
FKRTL milik
pemerintah
daerah
Turut
Menyediakan
obat/Alkes di
FKTP dan
FKRTL milik
pemerintah
daerah
Menjamin
menu semua
obat/Alkes
dasar dalam e
–catalogue dan
menjamin
ketersediaanny
a di pasaran
7. Penyediaan dr.
spesialis di
FKRTL
Menyediakan
Insentif sesuai
kemampuan
Menyediakan
tambahan
Insentif sesuai
kemampuan
Regulasi
pemerataan
distribusi
dokter
spesialis dasar
8. Pelayanan di
DTPK
Melaksanakan
pelayanan di
DTPK
Binwasdal Pelayanan di
DTPK menjadi
tanggung
jawab Pusat
9
C. Aspek Pembiayaan
KEBIJAKAN URAIAN KEGIATAN KAB/KOTA PROVINSI PUSAT
PENDAPATAN
1. INA CBGs
1. Update Besaran INA CBGs per 6 bln
1. Update Besaran INA CBGs per 6 bln
1. Update Besaran INA CBGs per 6 bln
2. Menganalisis Cost INA CBGs utk diusulkan
2. Menganalisis & Mengevaluasi hasil INA CBGs
2. Kapitasi
1. Menyusun Regulasi pembiayaan pelayanan antar Puskesmas
1. Menyusun Regulasi pembiayaan pelayanan antar Kab/Kota
1. Revisi PMK 59 Tahun 2015 ttg Tarif pada JKN
2. Menyusun Regulasi pembiayaan pelayanan antar Provinsi
3. Non-Kapitasi 1. Besaran tarif Non-Kapitasi mengikuti PERDA
KEBIJAKAN URAIAN KEGIATAN KAB/KOTA PROVINSI PUSAT
BELANJA 1. Penggunaan dana Kapitasi
1. Revisi tentang penggunaan dana kapitasi agar bs digunakan sesuai dgn kebutuhan Puskesmas
1. Revisi tentang penggunaan dana kapitasi agar bs digunakan sesuai dgn kebutuhan Puskesmas
1. Revisi tentang penggunaan dana kapitasi agar bs digunakan sesuai dgn kebutuhan Puskesmas
DUKUNGAN TATA KELOLA KEUANGAN
1. Mendorong Puskesmas menjadi BLUD
1. Dinkes Kab memfasilitasi SDM, Pembiayaan & Pendampingan BLUD
1. Pembinaan dan pengawasan
2. Pendidikan Staf BLUD
12
D. Aspek Organisasi dan Manajemen
ASPEK ORGANISASI
URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN KAB/KOTA KEG. PROVINSI DUKUNGAN PUSAT
PEMBENTUKAN FORUM KEMUNIKASI PROG. JKN
Membahas dan memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait keberlangsungan program JKN di Daerah, yang dikoordinir oleh Sekda kab/Kota, dgn anggota,Dinas kependudukan,Dinsos, BPJS,DPPKAD, Bapeda,BKBKS,RS,BKD,BPMPD
Membahas dan memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait keberlangsungan program JKN di Tk. Prov. yang dikoordinir oleh Sekda Prop dgn anggota,Dinas kependudukan,Dinsos, BPJS,DPPKAD, Bapeda,BKBKS,RS,BKD,BPMPD
Membahas dan memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait keberlangsungan program JKN di Pusat yang dikoordinir oleh Menkokesra dgn anggot kementerian terkait
ASPEK ORGANISASI
URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN KAB/KOTA KEG. PROVINSI DUKUNGAN PUSAT
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROG. JKN
Mengkoordinir dalam memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait kepesertaa, Budgetting, regulasi serta strategi dalam mencapai unniversal covegere 2019 di Daerah, yang dikoordinir oleh Bupati/walikota dgn anggota Dinas terkait
Mengkoordinir dalam memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait kepesertaa, Budgetting, regulasi serta strategi dalam mencapai unniversal covegere 2019 di Daerah, yang dikoordinir oleh Gubernur dgn anggota Dinas terkait
Mengkoordinir dalam memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait kepesertaa, Budgetting, regulasi serta strategi dalam mencapai unniversal covegere 2019 Secara Nasional yang dikoordinir oleh Presiden dgn anggota Kementerian terkait
ASPEK ORGANISASI
URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN KAB/KOTA KEG. PROVINSI DUKUNGAN PUSAT
PEMBENTUAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT
Membentuk Unit pengaduan masyarakat yang beranggotakan stakeholder, dimana Unit ini berdisi secara independen untuk menangani pengaduan masyarakat di semua unit pelayanan kesehatan.Unit ini juga melakukan sosialisasi tatacara penyampaian keluhan masyarakat dan penanganannya. Oleh tim Apabila pengaduan tdk diselesaiakn, maka dilanjutkan ke UPM prop.
Membentuk Unit pengaduan masyarakat yang beranggotakan stakeholder, dimana Unit ini berdisi secara independen untuk menangani permasalahan yang tidak dapat terselesaikan oleh UPM di Tkt Kab/Kota. Menyampaiakn tindak lanjut ke UPM Kab/Kota Prov juga haru menyediakan dana untuk Operasional UPM Prov dan Kab/Kota
Menyediakan Alokasi Dana Untuk Operasional UPM di Tingkat Pusat s/d Kab/Kota Melakukan tindak lanjut akan persoalan yang tidak dapat diselesaiakan oleh UPM Prov dan tindak lanjutnya.
ASPEK MANAJEMEN
URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN KAB/KOTA KEG. PROVINSI DUKUNGAN PUSAT
PERENCANAAN
- Menetapkan Target Peserta JKN secara bertahaP per tahun hingga mencapai unniversal coverage 2019
- Menetapkan strategi Up datting data PBI melalui proses SMD dan Forum MMD di Desa/kel
Rencana dukungan biaya pembinaan, pelatihan dan monev bagi Kab/Kota Mengkoordinir recana terpadu prog JKN di Tk Prov dengan melibatkan Kab/Kota
- Membuat regulasi dalam pemanfaatan dana JKN terutama untuk dukungan operasional manajemen di Dinkes Kab/Kota
ASPEK MANAJEMEN
URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN KAB/KOTA KEG. PROVINSI DUKUNGAN PUSAT
PERENCANAAN - Membuat regulasi yang sebagai tindak lanjut atas regulasi yang lebih tinggi
- Menyediakan rencana pendapatan dan belanja anggaran (Kapitasi dan non Kapitasi) dalam dokumen DPA
- Rencana anggaran daerah untuk integrasi ke prog. JKN bagi Maskin non kuota Pusat
ASPEK MANAJEMEN
URAIAN KEGIATAN KEGIATAN KAB/KOTA KEG. PROVINSI DUKUNGAN PUSAT
PENGGERAKAN PELAKSANAAN
Mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan di FKTP dan FKRTL
Dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan di di Kab/Kota baik di FKTP maupun FKRTL
Dukungan Anggaran dukungan, untuk peningkatan kapasitas tenaga teknis dan non teknis di FKTP dan FKRLT termasuk Pelatihan Bendahara, pengelola P-care, simpus JKN di FKTP dan FKRTL
Lanjutan......ASPEK MANAJEMEN
URAIAN KEGIATAN KEGIATAN KAB/KOTA KEG. PROVINSI DUKUNGAN PUSAT
PENILAIAN :
Monitoring ke FKTP dan FKRTL secara berjenjang dan berkala
Monitoring ke Dinkes Kab/Kota dan minimal 2 FKTP di setiap Kab/kota secara berjenjang dan berkala
Monitoring ke Dinke Prov dan minimal 2 Kab/Kota di setiap Prov secara berjenjang dan berkala
TERIMA KASIH
20