peran bank tabungan negara (btn) kantor cabang...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG
SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh :
Murti Prasetyo
NIM E0006023
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG
SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK
Oleh
Murti Prasetyo
NIM. E0006023
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta,
Pembimbing I
Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.
NIP. 196005251987021002
Pembimbing II
Budi Setyanto, S.H., M.H.
NIP. 195706101986011001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG
SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK
Oleh
Murti Prasetyo
NIM. E0006023
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 26 Januari 2011
DEWAN PENGUJI
1. Ismunarno, S.H., M.H. :…………………………. Ketua
2. Winarno Budyatmojo, S.H, M.S. :………………………….
Sekretaris
3. Budi Setyanto, S.H, M.H. :………………………….. Anggota
Mengetahui
Dekan,
Mohammad Jamin, S.H., M.Hum NIP.19610930 198601 1001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
PERNYATAAN
Nama : Murti Prasetyo
NIM : E0006023
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG
SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta,
Yang membuat pernyataan
Murti Prasetyo
NIM E0006023
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
MOTTO
Maka, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
(Al-Insyirah : 5-6)
Cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan.
The way to get started is to quit talking and begin doing.
~ Walt Disney~
Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar. Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar.
In this life we cannot always do great things. But we can do small things with great love
~Mother Teresa~
Bijaklah dalam menyikapi hidup, jangan pernah ada penyesalan.
~Penulis~
Berusaha, Berdo`a dan selalu Tawakal, Insya Allah, Allah akan memberikan jalan.
~Penulis~
Sedikit bicara, banyak berkarya
~Teater DeLiK~
Diantara kelelahan itu, terdapat sebuah kebersamaan
~Teater DeLiK~
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
PERSEMBAHAN
Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :
§ Allah SWT, Pemilik Semesta Raya, yang
senantiasa memberikan yang terbaik dalam
setiap detik episode kehidupan;
§ Ayah dan Ibu atas segala cinta dan kasih
sayang yang tak terkira serta dukungan
tiada henti;
§ Kakakku tersayang yang selalu membantu
dan menyemangati;
§ Teater DeLik terima kasih atas segala
pelajaran yang engkau berikan;
§ Oryza Sativa yang tidak lelah memberikan
dukungan dan semangat;
§ Sahabat-sahabatku dan teman-teman
seperjuanganku;
§ Almamaterku, Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
ABSTRAK
Murti Prasetyo, E 0006023. 2011. PERAN BANK TABUNGAN NEGARA
(BTN) KANTOR CABANG SURAKARTA DALAM IKUT SERTA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI
BANK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bank Tabungan Negara dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui bank serta kendala-kendala yang dihadapi Bank Tabungan Negara dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui bank.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini menyangkut realitas, Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surakarta dan data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa peran Bank Tabungan Negara kantor Cabang Surakarta dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP/2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dalam hal ini, pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal penerapan program APU dan PPT pada BTN telah dilaksanakan oleh Kepala Cabang BTN Surakarta. Permintaan informasi dan dokumen tentang data-data calon Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan bank telah sesuai dengan PBI. Pada BTN cabang Surakarta, pemeriksaan terhadap efektifitas pelaksanaan program APU dan PPT dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern, dalam BTN disebut BRCO. Untuk mencegah tindakan pencucian uang, yang uangnya dicurigai berasal dari tindak kejahatan, BTN telah menjalankan identifikasi, analisa dan pemantauan transaksi yang dilakukan Nasabah yang ingin mengambil atau menyetorkan uang. Dalam usaha meningkatkan mutu sumber daya manusia, telah diselenggarakan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan. Kata kunci : Bank, Pencucian Uang, Tindak Pidana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
ABSTRACT
Murti Prasetyo, E 0006023. 2011. ROLE OF BANK TABUNGAN NEGARA
(BTN) BRANCH OFFICE OF SURAKARTA IN PARTICIPATING TO
OVERCOME THE CRIME OF MONEY LAUNDERING THROUGH
BANK. Law Faculty of Sebelas Maret University.
The purpose of this research is to know the role of the Bank Tabungan Negara in participating to overcome money laundering through banks, and the constraints faced by the Bank Tabungan Negara in participating to overcome money laundering through the bank.
This study uses qualitative research methods which the research was related to reality, data obtained from primary and secondary data. The primary data obtained from Bank Tabungan Negara Branch office of Surakarta and secondary data obtained from the data obtained from library materials, documents, and reports that have anything to do with the problem being investigated. For data collection technique using three techniques of interviews, questionnaires and literature study. Furthermore, to analyze existing data using qualitative analysis with an interactive model.
Based on the results of research conducted authors, it is concluded that the role of the Bank Tabungan Negara Branch Office of Surakarta in tackling money laundering are in accordance with regulations issued by Bank Indonesia Regulation No. 11/28/PBI/2009 on the Application of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention and Circular Letter of Bank Indonesia. 11/31/DPNP/2009 of Standard Guidelines for Anti-Money Laundering Program and Prevention of Financing of Terrorism for Commercial Banks. In this case, the active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners in terms of program implementation APU and PPT on BTN has been implemented by the Branch Manager BTN Surakarta. Requests for information and documents about the prospective customer data that will make the business relationship with the bank in accordance with the PBI. In BTN Branch of Surakarta, examination of the effectiveness of the program implemented by the APU and PPT internal audit unit, in the BTN is called BRCO. To prevent money laundering, the money derived from criminal suspects, BTN has run identification, analysis and monitoring of transactions conducted by customers who want to retrieve or deposit the money. In an effort to improve the quality of human resources, has held continuous training.
Keywords: Banks, Money Laundering, Crime
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena
berkat rahmat dan hidayahNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang
berjudul PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG
SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK dengan baik dan lancar.
Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga,
para sahabat, dan seluruh pengikutnya terkasih hingga suatu hari yang telah Allah
SWT janjikan.
Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat
guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang
dari sempurna, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, oleh karena
itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran demi
kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat
bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil, oleh karena itu
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada :
1. Moh. Jamin, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Winarno Budyatmojo, S.H, M.S., dan Bapak Budi Setyanto, S.H.,M.H.
selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang
dengan sabar memberikan saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya
skripsi ini.
3. Bapak Ismunarno, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah
memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik
yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa studi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis
menempuh studi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik kepada
penulis selama masa studi.
7. Bapak Arif Budiman, selaku Branch Manager Bank Tabungan Negara Kantor
Cabang Surakarta.
8. Ibu Dyah Respati Woro H , selaku Kepala Seksi Retail Bank Tabungan
Negara Kantor Cabang Surakarta, terima kasih untuk semua informasi dan
bantuannya.
9. Mbak Sri Mulyani dan Mbak Isna, selaku Customer Service Bank Tabungan
Negara Kantor Cabang Surakarta, terima kasih atas waktunya menyempatkan
diri untuk diwawancarai.
10. Semua Staff dan karyawan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang
Surakarta.
11. Kedua orang tua penulis Bapak Totok Dwinur Haryanto, S.H., M.Hum. dan
Ibu Dra. Sri Murtyasning yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang
dan doa yang selalu mengiringi penulis.
12. Buat Kakakku Suryo Atmojo terima kasih buat doa, semangat dan kritikannya.
13. Buat Om Adi dan Bulik Ismi terima kasih atas saran dan bimbingan sehingga
terselesaikannya skripsi ini.
14. Buat Oryza Sativa terima kasih atas dukungan dan perhatian yang tak pernah
lelah memberikan semangat hingga dapat terselesainya skripsi ini.
15. Buat temen-temenku kuliah Aditya Firiana, Wisnu, Indy, dan Lucky, terima
kasih buat semangat dan bantuannya selama ini.
16. Buat seseorang yang telah memberikan semangat dan perhatiannya kepada
penulis.
17. Buat sedulur-sedulur Laboratorium Seni Teater DeLik Fendi, Setyawan, Ali,
Slamet, dan Lukmanu terima kasih buat semuanya selama ada di DeLik empat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
tahun ini, walaupun banyak hal yang terjadi baik suka maupun duka tetapi
saya telah mendapatkan banyak pelajaran yang berharga.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu disini yang telah
membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
Penulis berharap semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat dan
dapat berguna untuk melengkapi pengetahuan kita khususnya pengetahuan
hukum.
Surakarta, 11 Januari 2011
Penulis,
Murti Prasetyo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN ..................................................................... v
MOTTO........................................................................................................ vi
PERSEMBAHAN....................................................................................... vii
ABSTRAK ................................................................................................... viii
ABSTRACT ................................................................................................. ix
KATA PENGANTAR ................................................................................. x
DAFTAR ISI ................................................................................................ xiii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................. 4
C. Tujuan Penelitian .................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian .................................................................. 5
E. Metode Penelitian ................................................................... 6
F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................ 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 12
A. Kerangka Teori ....................................................................... 12
1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencucian
Uang………..........................................………………… 12
a. Pengertian Tindak Pidana ........................................... 12
b. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang ………… 12
c. Sejarah Pencucian Uang .............................................. 14
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
d. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang…………... 14
e. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang…... 16
2. Tinjauan Tentang Undang-undang No. 25 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ........................... 17
3. Tinjauan Umum Tentang Bank ........................................ 20
a. Pengertian Bank .......................................................... 20
b. Macam-Macam Bank .. ............................................... 20
c. Fungsi dan Tujuan Bank ............................................. 22
4. Tinjauan Umum Bank Tabungan Negara (BTN) ............. 23
a. Sejarah Singkat Mengenai BTN ................................. 23
b. Visi Misi Bank BTN.................................................... 25
c. Struktur Organisasi BTN……………………………. 25
B. Kerangka Pemikiran ................................................................ 27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 30
A. Peran BTN Cabang Surakarta Dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Bank. ...................... 30
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BTN Cabang Surakarta
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang
Melalui Bank…. ...................................................................... 53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 56
A. Kesimpulan ............................................................................ 56
B. Saran....................................................................................... 58
DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 60
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Model Analisis Interaktif …..………………………………… 10
Gambar 2. Sruktur Organisasi BTN………………………………………. 26
Gambar 3. Kerangka Pemikiran…………………………………………… 27
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan kemajuan zaman dimana peradaban manusia telah tumbuh
dan berkembang dengan pesat, perilaku manusia juga menjadi semakin beragam
dan inovatif dalam melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan sumber
penghasilan dilakukan manusia dengan berbagai macam cara. Terlepas dari cara-
cara yang dibenarkan, terjadi pula aktifitas untuk meningkatkan harta kekayaan
yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar norma atau peraturan
masyarakat. Aktifitas ini sering disebut dengan tindakan kejahatan untuk
menghasilkan dan meningkatkan harta kekayaan.
“Menurut Pompe di antara faktor-faktor yang diperlukan untuk adanya
akibat yang merupakan sebab, adalah faktor yang di dalamnya terdapat kekuatan
untuk menimbulkan akibat. Jadi musabab asalah faktor yang mempunyai tendensi
untuk dalam keadaan tertentu menimbulkan akibat”. (Winarno Budyatmojo, 2009:
152). Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula
perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara semakin berkembang,
diantaranya illegal logging, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan
barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan
kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya
melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Harta kekayaan
yang berasal dari berbagai kejahatan, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan
atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena dikhawatirkan akan mudah
diketahui oleh aparat penegak hukum. Jenis kejahatan tersebut dapat
mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan
negara.
Kejahatan ekonomi mempunyai dimensi, ruang lingkup dan dampak yang
sangat luas dan dapat melampaui batas-batas territorial. Kejahatan ekonomi ini
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
seringkali diungkapkan dalam berbagai istilah, antara lain economic crime, crime
as business, business crime dan abuse economic power, juga socio economic
crime (Winarno Budyatmojo, 2008: 94). Terdapat berbagai modus yang dilakukan
oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan
asal-usul harta kekayaan, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak
kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke
dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal-usul harta kekayaan tersebut tidak
dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian
uang (Money Laundering).
Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Money Laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal (Adrian Sutedi, 2006: 78).
Indonesia perlu melakukan upaya-upaya di tingkat nasional untuk
memerangi praktek pencucian uang. Mengingat harta kekayaan yang akan
dicucikan begitu besar. Upaya-upaya kegiatan pencucian uang ini harus dicegah
dan diberantas sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara
tetap terjaga. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu undang-undang yang mengatur
tentang tindak pidana pencucian uang.
Di Indonesia masalah money laundering kini menjadi perhatian utama di
dalam hubungannya dengan lembaga perbankan, mengingat kejahatan pencucian uang lebih dari 2% dari Gross Domestic Product dunia, oleh karena itu pemerintah telah berupaya membentuk undang-undang pencucian uang yang merupakan langkah antisipasi terhadap tekanan masyarakat yang melihat Indonesia sebagai lahan luas yang subur untuk kejahatan pencucian uang (Adrian Sutedi, 2006: 60).
Indonesia telah mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang sebagai
suatu tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun
2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia kriminalisasi dapat diartikan sebagai ” berkaitan dengan kejahatan
(pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang pidana”.
Sementara masih menurut Kamus yang sama, kata kriminalisasi diartikan sebagai
”proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai
peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh
masyarakat”. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa “tidak akan ada kejahatan
apabila tidak ada hukum (undang-undang) pidana dan kita akan dapat
menghilangkan seluruh kejahatan hanya dengan menghapuskan semua hukum
(undang-undang) pidana” (Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987: 11).
Kriminalisasi pencucian uang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang
No. 25 Tahun 2003 tentang TPPU. Rumusan Pasal 3 berkaitan dengan rumusan
Pasal 1 angka 1. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan
maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
Pemerintah Indonesia mempunyai tujuan mengkriminalisasikan tindak
pidana pencucian uang dengan dibentuknya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang
TPPU ini yaitu untuk melakukan tindakan pencegahan (preventif) agar masyarakat
takut untuk melakukan kejahatan pencucian uang ini, dikarenakan akan mendapat
sanksi atau hukuman yang tegas dari aparat penegak hukum yaitu berupa
hukuman penjara.
Seperti yang telah disebutkan diatas, kegiatan pencucian uang ini salah
satunya dapat dilakukan melalui lembaga keuangan bank, dikarenakan sektor
inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dalam lalu-lintas keuangan yang dapat
digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul dana/uang. Melalui
bank dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak dengan memanfaatkan kode etik
kerahasiaan bank. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
satu bank ke bank lain dalam suatu negara yang belum mempunyai sistem hukum
yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang. Dengan kata
lain, disini bank digunakan sebagai sarana untuk mencucikan uangnya.
Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk menyusun penulisan
hukum dengan judul “PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)
KANTOR CABANG SURAKARTA DALAM IKUT SERTA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI
BANK”.
B. Perumusan Masalah
Penyusunan rencana penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan sasaran
dan tujuan, maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran BTN kantor cabang Surakarta dalam menanggulangi tindak
pidana pencucian uang melalui bank?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi BTN kantor cabang Surakarta dalam
ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui bank?
C. Tujuan Penelitian
Setiap kegiatan yang hendak dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan agar
sesuai dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini
meliputi dua hal, yaitu:
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui peran BTN kantor cabang Surakarta dalam
menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui bank.
b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh BTN kantor
cabang Surakarta dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana
pencucian uang melalui bank.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang peran BTN kantor
cabang Surakarta menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui
bank pada umumnya untuk menambah literature bagian hukum pidana
dan pada khususnya bagi penulis.
b. Untuk mengembangkan dan memperluas aspek hukum antara teori
dengan prakteknya.
c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 dalam
bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis
maupun bagi masayarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini
adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya
dan Hukum Pidana pada khususnya.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan
dan referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang
berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang
diteliti.
b. Hasil Penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran pada
masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran BTN kantor
cabang Surakarta dalam dalam menanggulangi tindak pidana pencucian
uang melalui bank.
c. Untuk mempraktekkan teori penelitian (hukum) yang telah Penulis
dapatkan di bangku kuliah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
E. Metodologi Penelitian
Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun
dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau
tata kerja untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran dari ilmu
pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara
seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang
dihadapi (Soerjono Soekanto, 2007: 6). Maka metode penelitian merupakan suatu
cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan suatu penelitian dapat
tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum
ini adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Pada
penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder,
untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau
terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007: 52). Dalam penelitian ini
penulis menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dengan
pihak-pihak dari Bank Tabungan Negara (BTN) kantor cabang Surakarta
mengenai kenyataan yang terjadi di masyarakat, yaitu mengenai
penanggulangan tindak pidana pencucian uang melalui bank. Penelitian ini
dilakukan dengan cara meneliti data primer atau data dasar yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan-bahan tersebut disusun seara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu
kesimpulan dalam hubungannya tentang masalah yang diteliti
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau
gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat
teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono
Soekanto, 2007: 10).
Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini termasuk dalam
penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena
penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan tentang peran BTN kantor
cabang Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang
melalui bank.
3. Pendekatan Penelitian
Menurut Peter Mahmud, dalam penelitian hukum terdapat beberapa
pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan
kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual
approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-
undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan
cara melakukan telaah terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan perbankan.
4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis bertujuan untuk
memperjelas ruang lingkup, sehingga penelitiannya menjadi terarah dan dapat
dibatasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Bank
Tabungan Negara (BTN) kantor cabang Surakarta. Hal ini berkaitan dengan
masalah yang akan diteliti, yaitu penanggulangan tindak pidana pencucian
uang melalui bank.
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi
penelitian, yaitu wawancara dengan pihak-pihak dari BTN kantor cabang
Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data
primer, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku,
literatur, tulisan ilmiah, koran, majalah, peraturan perundang-undangan,
dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah pihak yang terkait langsung dengan
permasalahan yang diteliti yaitu wawancara dengan petugas pengawas
program anti pencucian uang di BTN kantor cabang Surakarta dilakukan
oleh Ibu Dyah Respati Woro H. dan pelaksana program anti pencucian
uang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani.
b. Sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat
dan mencakup peraturan-peraturan yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti yaitu:
a) Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
b) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
c) Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang.
2) Bahan hukum Sekunder
Bahan hukum Sekunder merupakan keterangan atau fakta yang
diperoleh melalui buku-buku, undang-undang, hasil-hasil penelitian,
dan karya-karya ahli hukum berupa tulisan dan seterusnya yang
relevan dengan penelitian ini.
3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti internet, koran, kamus dan ensiklopedia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan yang diambil oleh penulis dalam
penulisan hukum ini adalah:
a. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya
atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan
alat yang dinamakan panduan wawancara (Interview Guide).
Dalam hal wawancara ini, penulis menggunakan metode
wawancara bebas terpimpin, dimana wawancara dilakukan dengan
mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang
kemudian dikembangkan dalam wawancara dan responden akan menjawab
sesuai dengan permasalahan yang diajukan.
b. Studi kepustakan
Studi kepustakaan diperoleh data dengan cara membaca dan
mempelajari bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-
buku, dokumen, surat kabar, majalah dan sebagainya. Berbagai dokumen
yang menjadi sumber data sekunder dikaji substansinya sesuai dengan
tujuan dan permasalahan penelitian.
7. Teknik Analisis Data
Dalam tahap analisis data ada tiga komponen pokok yang harus
disadari oleh setiap peneliti. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana
dikutip H.B. Sutopo tiga komponen pokok tersebut adalah “reduksi data ,
sajian data, dan penarikan kesimpulan ” (H.B. Sutopo, 2006 : 113) .
Ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Reduksi data
Suatu bentuk analisis yang mempertegas, membuang hal yang
tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan
akhir dapat dilakukan.
b. Sajian data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang
memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu
penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan
memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis berdasarkan
penelitian tersebut.
c. Penarikan kesimpulan
Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan
data berakhir. Penarikan kesimpulan ini dilakukan sendiri oleh si penulis
guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Model analisis interaktif
(interactive model) dapat digambarkan sebagai berikut:
(HB.Sutopo. 2006 : 120)
Gambar 1 : Model Analisis Interaktif
Pengumpulan
Data
Sajian Data Reduksi Data
Penarikan
Kesimpulan/verivikasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
F. Sistematika Penulisan Hukum
Dalam sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-
tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan
hukum tersebut adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika
penulisan hukum.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini menerangkan kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang tindak
pidana pencucian uang, tinjauan tentang Undang-Undang No. 25 Tahun 2003,
tinjauan tentang bank dan tinjauan tentang Bank Tabungan Negara (BTN).
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian, selanjutnya menjawab
perrmasalahan mengenai peran BTN cabang Surakarta dalam menanggulangi
tindak pidana pencucian uang melalui bank dan Kendala-kendala apa saja yang
dihadapi BTN cabang Surakarta dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana
pencucian uang melalui bank.
BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang
dilakukan oleh penulis.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang
a. Pengertian Tindak Pidana
Para ahli hukum mempunyai pandangan sendiri dalam memberikan
pengertian mengenai tindak pidana. Beberapa ahli hukum yang memberikan
definisi diantaranya yaitu:
1) Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2) Menurur Pompe strafbaar feit sebenarnya tidak lain dari suatu tindakan
yang menurut rumusan undang-undang dinyatakan sebgai tindakan yang dapat dihukum.
3) Vos memberikan definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia
yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
4) R. Tresna memberi definisi peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Adami Chazawi, 2002: 72).
b. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian uang didefinisikan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25
Tahun 2003 tentang TPPU bahwa:
Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,
menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil
tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sehingga seolah-olah menjadi
harta kekayaan yang sah.
Pengertian pencucian uang menurut beberapa ahli hukum yaitu:
1) M. Giovanoli
Pencucian Uang merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan, pen.) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah bersal dari sumber yang sah (legal).
2) Mr. J. Koers
Pencucian Uang merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut (M. Arief Amrullah, 2004; 10).
Sedangkan Fraser, Pencucian Uang secara sederhana adalah suatu proses
dimana “uang kotor” (yang diperoleh melalui kejahatan) dicuci melalui
sumber-sumber atau perusahaan-perusahaan yang “bersih” dan sah agar
si penjahat dapat lebih menikmati hasil kejahatannya (Adrian Sutedi,
2006: 76).
One of the biggest obstacles to maintaining an effective operating
international financial system is money laundering. A global
phenomenon and international challenge, money laundering is a
financial crime that often involves a complex series of transactions and
numerous financial institutions across many foreign jurisdictions (Salah
satu kendala terbesar untuk mempertahankan sebuah sistem operasi
keuangan internasional yang efektif adalah pencucian uang. Sebuah
fenomena global dan tantangan internasional, pencucian uang adalah
kejahatan keuangan yang sering melibatkan serangkaian transaksi yang
kompleks dan banyak lembaga keuangan di seluruh wilayah hukum asing
(Bonnie Buchanan, 2004, Vol 18, Issues 1: 115).
Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang
dimaksud dengan pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian
uang adalah suatu proses kegiatan dimana uang yang berasal dari tindak
kejahatan, yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari
pemerintah atau otoritas yang berwenang, dengan cara memasukkan uang
tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga uang haram tersebut apabila
dikeluarkan dari sistem keuangan akhirnya telah berubah menjadi uang
yang sah.
c. Sejarah Pencucian Uang
Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau Laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti ini dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian dan hasil pelacuran.
Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah. Sehingga kemudian muncul istilah narco dollar, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika (Adrian Sutedi, 2006: 73).
Perkembangan selanjutnya metode pencucian uang ini dilakukan
dengan menggunakan institusi perbankan atau pihak perantara finansial
lainnya. Hingga pada saat ini institusi perbankan menjadi tempat yang
paling jitu bagi para pelaku kejahatan pencucian uang untuk mencuci
uangnya.
d. Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang
Proses terjadinya pencucian uang dapat dijelaskan bahwa terdapat
berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya
proses pencucian uang dapat dikelompokkan kedalam tiga tahap kegiatan
yaitu:
1) Placement Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial sistem). Karena uang itu sudah masuk sistem ke dalam sistem keuangan perbankan, maka berarti uang itu telah juga masuk ke dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik di negara yang bersangkutan tetapi juga telah masuk sistem keuangan global atau intenasional.
2) Layering
Pekerjaan dari pihak pencuci uang (laundereer) belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan placement sepeti diterangkan diatas. Jumlah uang haram yang besar, yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu. Hal ini akan sangat menarik perhatian otoritas moneter Negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu setelah dilakukan placement, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank yang lain dan dari negara satu ke negara yang lain sampai beberapa kali yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara memecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali asal-usul uang tersebut tidak dapat lagi dilacak oleh otoritas moneter aatu para penegak hukum.
3) Integration
adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah atau uang halal (clean money), baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipercayakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (Adrian Sutedi, 2006: 81-82).
Menurut Anwar Nasution, ada empat faktor yang dilakukan
dalam proses pencucian uang yaitu:
1) Merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu.
2) Mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa kemana-mana. 3) Merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan
pelacakannya oleh petugas hukum. 4) Mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya (Adrian
Sutedi, 2006: 82).
Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu
mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang
harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan
atau menghilangkan asal-usul uang. Sehingga hasil akhirnya dapat
dinikmati atau digunakan secara aman. Kegiatan tersebut dapat terjadi
secara terpisah, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
e. Modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang
Adapun modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu
semakin komplek dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan
yang cukup rumit seperti halnya modus operandi pencucian uang melalui
jasa transfer dana elektronik pada bank. Hal itu terjadi baik pada tahap
placement, layering, maupun integration, sehingga penggunaannyapun
menjadi secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus
operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.
Ada beberapa modus operandi yang sering digunakan dalam
melakukan kejahatan pencucian uang, yaitu:
1) Kerja sama Penanaman Modal Dalam modus operandi seperti ini, maka uang hasil kejahatan tersebut dibawa keluar negeri. Kemudian, uang tersebut dimasukkan kembali kedalam negeri lewat proyek-proyek penanaman modal asing (joint venture). Selanjutnya, keuntungan dari perusahaan joint venture tersebut diinvestasikan lagi kedalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah merupakan uang yang bersih bahkan sudah terkena potongan pajak.
2) Agunan Kredit Bank Swiss Dalam hal ini uang hasil kejahatan diselundupkan lebih dahulu ke luar negeri, dimana diluar negeri tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian, deposito tersebut dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain (misalnya salah satu bank di Eropa). Uang dari pinjaman tersebut kemudian ditanamkan kembali ke negara asal dimana kejahatan yang menghasilkan uang tersebut dilakukan dan uang yang demikian sudah menjadi uang yang bersih.
3) Transfer ke Luar Negeri. Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal kejahatan. Selanjutnya, dari luar negeri uang tersebut dibawa kembali kedalam negeri oleh orang tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.
4) Usaha Tersamar di Dalam Negeri. Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan tersebut. Perusahaan tersebut kemudian berbisnis dan tidak menjadi soal apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Akan tetapi, seolah-olah yang terjadi adalah perusahaan yang bersangkutan telah menghasilkan uang bersih.
5) Tersamar dalam Perjudian. Dalam hal ini dengan uang hasil kejahatan tersebut didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga seolah-olah uang tersebut sebagai hasil dari usaha judi tersebut. Atau dibeli nomor undian berhadiah dengan nomor
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
menang yang dipesan dengan harga yang tinggi, sehingga seolah-olah uang tersebut adalah hasil dari menangnya undian tersebut.
6) Penyamaran Dokumen. Dalam metode ini uang tersebut tidak kemana-mana, tetapi tetap didalam negeri. Namun demikian, keberadaan uang tersebut didukung oleh berbagai dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan uang tersebut berasal dari bisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa tersebut misalnya dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor-impor,sehingga uang tersebut seolah-olah merupakan hasil dari bisnis ekspor-impor tersebut.
7) Pinjaman Luar Negeri. Uang hasil kejahatan dalam hal ini dibawa ke luar negeri. Kemudian, uang tersebut dimasukkan kembali ke negara asalnya dalam bentuk pinjaman luar negeri. Jadi seolah-olah uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.
8) Rekayasa Pinjaman Luar Negeri. Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut tidak dibawa kemana-mana, tetapi tetap di negeri asal kejahatan. Namun demikian, dibuat suatu rekayasa dokumen seakan-akan ada bantuan pinjaman dari luar negeri, padahal sama sekali tidak ada pihak yang memberikan pinjaman tersebut (Adrian Sutedi, 2006: 85-87).
Diluar modus operandi tersebut masih banyak modus lain dari yang
paling sederhana sampai yang paling rumit dan kompleks, dan akan terus
berkembang serta semakin canggih, apalagi ditunjang dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang melahirkan cabang-cabang baru dari modus
dasar pencucian uang. Untuk menunjang modus operandi tersebut
diperlukan instrumen pendukung yang beragam yang sering disesuaikan
dengan bidang yang dikuasai oleh pelaku kejahatan atau bidang yang
dianggap potensial untuk pencucian uang yang sistem pengaturan dan
pengawasannya tidak ketat sehingga dinilai aman bagi pelaku.
2. Tinjauan Tentang Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang
Diundangkannya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang No. 15 Tahun 2002 merupakan suatu langkah besar dalam upaya
membangun rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
laundering) di Indonesia, karena dalam Undang-undang tersebut mengatur
hal-hal penting seperti :
a. Kegiatan money laundering dinyatakan sebagai tindak pidana (diatur
dalam pasal 12);
b. Pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan atas tindak pidana money
laundering dikecualikan dari ketentuan rahasia bank (diatur dalam pasal
14);
c. Pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
yang dikenal sebagai Indonesian Financial Intelligence Unit yang
merupakan lembaga independen dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana
pencucian uang (diatur dalam pasal 1 angka 8);
d. Landasan hukum yang lebih jelas bagi pembekuan dan penyitaan aset yang
merupakan hasil tindak pidana (proceeds of crime) (diatur dalam pasal 32
dan 34).
UU No.15 Tahun 2002 telah diperbaiki dengan UU No.25 Tahun 2003
tentang perubahan UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang, dengan materi pengaturan tambahan antara lain sebagai berikut :
a. Pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas cakupannya, tidak hanya
meliputi setiap orang yang menyediakan jasa keuangan tetapi juga
meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan (diatur dalam pasal 1
angka 5).
b. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan
mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan
dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana (diatur dalam pasal 1 angka 7).
c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara yang diperoleh dari
tindak pidana, dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak
tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh
(diatur dalam pasal 2).
d. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan
laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan penyampaiannya oleh
Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK atau penyidik (anti-tipping off).
Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahnya hasil
tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga
mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang (diatur dalam pasal 10 A).
e. Jangka waktu kewajiban penyampaian pelaporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja
menjadi tidak lebih 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan
mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini
dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak
(diatur dalam pasal 13 ayat 2).
Dilihat dari sistematika, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003
tentang TPPU, maka ruang lingkup yang akan diberantas terdiri dari 2 (dua)
kelompok tindak pidana yaitu:
Pertama : Kelompok Tindak Pidana dalam Bab II yang berjudul
“Tindak Pidana Pencuciang Uang”, yaitu delik-delik yang
langsung berhubungan dengan perbuatan tindak pidana pencucian
uang (diatur dalam Pasal 2, 3, 6, UU No. 25 tahun 2003);
Kedua : Kelompok Tindak Pidana dalam Bab III yang berjudul “Tindak
Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian
Uang”, yaitu delik-delik yang berhubungan dengan proses
pelaporan, penyidikan, penuntutan Tindak Pidana Pencucian
Uang (diatur dalam Pasal 9, 10 A, 13, 33 UU No. 25 tahun 2003).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
3. Tinjauan Umum tentang Bank
a. Pengertian Bank
Menurut Abdurrachman, secara terminology, istilah “bank” berasal dari bahasa Italia “banca” yang bearti “bence” yaitu suatu bangku atau tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar (Munir Fuady, 2001: 13).
Pengertian bank dalam kamus perbankan diartikan sebagai badan
usaha dibidang keuangan, yang menarik uang dari dan menyalurkannya ke
dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa dalam
lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.
Menurut Hermansyah, Bank adalah badan usaha yang menjalankan
kegiatan menghimpunkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hermansyah, 2005 : 8).
Di Indonesia, pengertian bank diatur dalam Undang-undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
Pada hakekatnya pengertian bank dari berbagai pendapat para ahli
hampir sama. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau
penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di
dalam lalu-lintas pembayaran.
b. Macam-macam Bank
1) Dilihat dari segi fungsinya
a) Bank Sentral (Central Bank)
b) Bank Umum (Commercial Bank)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
c) Bank Tabungan (Saving Bank)
d) Bank Pembangunan (Development Bank)
e) Bank Desa (Rural Bank)
2) Dilihat dari segi kepemilikannya, bank terbagi dalam:
a) Bank Milik Pemerintah Dalam akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pula oleh pemerintah. Contohnya adalah Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI).
b) Bank Milik Swasta Nasional Seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta pula. Contohnya ialah Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga, Bank Bali dan sebagainya.
c) Bank Milik Koperasi Kepemilikan saham-saham bank untuk kategori ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh Bank Umum Kopersi Indonesia.
d) Bank Milik Asing Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Dengan demikian, jelas kepemilikan sahamnya dimiliki pihak asing. Contohnya antara lain: ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America dan sebagainya.
e) Bank Milik Campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya tergantung dari posisi tawar dari para pihak yang mendirikan bank tersebut, bias pihak asing atau pihak swasta nasional. Contonya adalah Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Sanwa Indonesia Bank, Mitsubishi Buana Bank (Johannes Ibrahim, 2004: 39-40).
Bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan Pasal 5:
a) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensonal dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lau-lintas pembayaran;
b) Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas
pembayaran.
3) Bank dilihat dari segi atau cara menentukan harga baik harga jual
maupun harga beli:
a) Bank berdasarkan prinsip konvensional, yaitu bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
b) Bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang menerapkan aturan syariah atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Bank berdasarkan prinsip ini dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan dan lain sebagainya (Johannes Ibrahim, 2004: 41-42).
4) Bank dilihat dari kedudukan atau status:
a) Bank devisa
b) Bank non devisa
c. Fungsi dan tujuan Bank
Mengenai fungsi perbankan Indonesia, secara umum diatur dalam
Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu: sebagai penghimpun dan penyalur
dana masyarakat.
Adapun fungsi perbankan Indonesia secara luas adalah:
1) Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau
penerima kredit.
2) Bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga
pemberi kredit.
3) Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan
pembayaran.
Tujuan Perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 UU No. 7
Tahun 1992. "Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".
4. Tinjauan Umum Bank Tabungan Negara (BTN)
a. Sejarah Singkat Mengenai BTN
Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung,
pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No.27 tanggal 16
Oktober 1897 mendirikan POSTSPAARBANK yang kemudian terus
hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memilki 4
(empat) cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Pada tahun
1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas
Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam
waktu yang relative singkat (rush). Namun demikian keadaan keuangan
POSTSPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941.
Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada
Pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTSPAARBANK
dan mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan untuk
menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha Pemerintah Jepang ini
tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN KYOKU hanya
mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta.
Proklamasi kemerdekaan R.I 17 Agustus 1945 telah memberikan
inspirasi kepada Bp. Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan
TYOKIN KYOKU dari Pemerintah Jepang ke Pemerintahan R.I dan
terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS. Bp.
Darmosoesanto ditetapkan oleh Pemerintah R.I menjadi Direktur yang
pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan
penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi
kegiatan KANTOR TABUNGAN POS adalah tidak berumur panjang,
karena agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
semua kantor, termasuk kantor cabang dari KANTOR TABUNGAN POS
hingga tahun 1949. Saat KANTOR TABUNGAN POS dibuka kembali
(1949), nama KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi BANK
TABUNGAN RI. Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama BANK
TABUNGAN POS RI, lembaga ini bernaung di bawah Kementrian
Perhubungan.
Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang
substansif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU Darurat No.9
tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama
POSTSPAARBANK IN INDONESIA berdasarkan staatblant No. 295
tahun 1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk
kementrian dari Kementrian Perhubungan ke Kementrian Keuangan di
bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU Darurat
tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS, tetapi tanggal 09
Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir BANK
TABUNGAN NEGARA. Nama BANK TABUNGAN NEGARA
didasarkan pada PERPU No. 4 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang
kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964.
Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank
milik Negara ditetapkan dengan UU No. 20 tahun 1968 tanggal 19
Desember 1968 yang sebelumnya BANK TABUNGAN NEGARA
menjadi BNI unit V. Jika tugas utama saat pendirian POSTSPAARBANK
(1897) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA (1968) adalah
bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui
tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA
ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama
kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976. karena
itulah tanggal 10 Desember diperingati sebgai hari KPR bagi BTN.
Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992,
yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992
yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 tahun 1992 bentuk hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
BTN berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) dengan call name Bank
BTN. Berdasarkan kajian konsultan independent. Price Waterhouse
Coopers, Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor S-
544/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan Bank BTN
sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa
subsidi (http://www.btn.co.id/Tentang-Kami/Sejarah-Bank-BTN.aspx
Surakarta, 11 Desember 2010)
b. Visi Misi Bank BTN
Visi dari bank BTN adalah menjadi Bank yang terkemuka dalam
pembiayaan perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah.
Sedangkan Misi dari Bank BTN adalah :
1) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan
industri yang terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan
lainnya.
2) Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan professional dan memiliki integritas yang tinggi.
3) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi berkelanjutan
sesuai dengan kebutuhan nasabah.
4) Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan
prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Government untuk
meningkatkan Shareholder Value.
5) Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
c. Struktur Organisasi BTN
Dalam struktur organisasi Bank BTN terdapat pemisahan fungsi
front office dan back office. Perbedaannya ialah:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
1) Setiap unit kerja akan mempunyai tanggung jawab, wewenang dan alur
laporan yang jelas.
2) Fungsi-fungsi umum hanya dikerjakan oleh satu unit.
Bank BTN Kantor Cabang Solo mempunyai sruktur organisasi inti
yaitu Branch Manager (Manajer Cabang) yang membawahi para kepala
seksi yaitu Retail Service Head, Operation Head, serta Collection Work
Out Head. Selain itu, Branch Manager mempunyai peran sebagai induk
dari kepala-kepala kantor cabang pembantu sehingga memilki kewenangan
untuk memberikan instruksi dalam pelaksanaan organisasi di Bank BTN.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi sebagai
berikut:
Struktur Organisasi Bank BTN Kantor Cabang Solo
Gambar 2.
Branch Manager
Kanit Ritel
Trans Processing Kliring :
Back Office FAO DEO
Loan Admin Dokumen
Pokok LPA
GBA Logistik/Prot
okol Personalia
Operation SH
Customer Service
Teller Service.
Head Teller Cash Room
Teller
Loan Service
Wawancara
Ritel Service
Selling Officer
Kanit OPS
KA-KCP : Ø Palur Ø UNS Ø Mojosongo Ø Sukoharjo Ø Klaten
Legal Kolektif
LAO
Supervisor CWO
Reporting Bookeping
Accounting SH
Teller
Customer Service
Loan Service
BRCO
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
B. Kerangka Pemikiran
Bank Indonesia UU No. 23 th. 1999
Bank UU No. 10 th 1998
Fungsi, Kedudukan Bank
Transfer dana melalui media Elektronik pada bank
Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 25 tahun 2003
Bagaimana peran BTN cabang Surakarta dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui bank
Gambar 3.
Keterangan:
Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan
maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang
dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan
tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan,
penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika,
perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap,
penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai
kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau
menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.
Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana
tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh
para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah
dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta
kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu
mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut
masuk ke dalam sistem keuangan terutama ke dalam sistem perbankan.
Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak
dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dikenal sebagai
Pencucian Uang (Money Laundering).
Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat,
juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak
stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan
meningkatnya berbagai kejahatan. Upaya untuk mencegah dan
memberantas praktek pencucian uang telah menjadi perhatian
internasional. It has been estimated that some £500 billion of hot money is
laundered through the world's financial markets each year. Such huge
amounts of money cannot be successfully laundered without the
involvement of accountants (and other professionals) who use their
expertise to create the complex webs of transactions whose purpose it is to
conceal and obscure illegal activity (Diperkirakan bahwa kira-kira lima
ratus juta uang panas dicuci melalui pasar keuangan dunia setiap tahun.
Jumlah uang yang besar itu tidak berhasil dicuci tanpa keterlibatan akuntan
(dan professional lainnya) yang menggunakan keahlian mereka untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
menciptakan sistem transaksi yang rumit tujuannya adalah untuk
menyembunyikan dan mengaburkan aktivitas illegal (A. MitchellP.
SikkaH. Willmott, 1998, Vol 23, Issues 5-6 : 58).
Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk
dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum
secara bilateral maupun multilateral.
Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan
penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian
dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor
ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Indonesia juga memberi perhatian
besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir seperti
pencucian uang.
Kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang ini adalah
dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25
Tahun 2003. Dengan undang-undang ini pencucian uang secara resmi
dinyatakan sebagai tindak pidana dan harus dicegah serta diberantas. Oleh
karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan (preventif) dengan cara
membentuk suatu peraturan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang
melalui bank.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran BTN Cabang Surakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pencucian Uang Melalui Bank
Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Surakarta merupakan sebuah
intansi yang bergerak di bidang perbankan yang menawarkan jasa-jasa dalam lalu-
lintas pembayaran keuangan. Saat ini, bank menjadi sasaran empuk dijadikan
tempat oleh para penjahat untuk mencucikan uangnya dengan tujuan untuk
menyembunyikan/menyamarkan asal-usul dana/uang. Kejahatan ini perlu dicegah,
karena dapat mengganggu sistem perekonomian nasional. Sehingga dibutuhkan
suatu tindakan pencegahan (preventif) untuk menghindari tindak pidana pencucian
uang.
Pembahasan sub bab ini adalah berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu
Dyah Respati Woro H yang menjabat sebagai Kasie Retail BTN dan Ibu Sri
Mulyani yang menjabat sebagai petugas Costumer Service BTN.
Salah satu cara untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian
uang (Money Laudering) adalah dengan membentuk undang-undang yang
melarang dan menghukum pelaku pencucian uang. Untuk usaha tersebut diatas,
BTN mengacu pada peraturan bank indonesia, perundang-undangan yang menjadi
dasar bank indonesia membuat suatu peraturan antara lain:
1. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Tahun 1992 No. 31, Tambahan Lembaran Negara No. 3472) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Tahun 1998 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 3790);
2. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1999 No. 66, Tambahan Lembaran Negara No. 3843)
sebgaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
Indonesia Tahun 2009 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4962);
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
(Lembaran Negara Tahun 2002 No. 30, Tambahan Lembaran No. 4191)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 108, Tambahan
Lembaran Negara No. 4324);
4. Indonesia pada saat ini telah memiliki Undang-undang No. 15 Tahun
2003tentang Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-undang No. 11 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 45 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4284);
5. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94, Tambahan Negara Republik
Indonesia No. 4867).
Dengan landasan yang dimiliki oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia
menetapkan batasan-batasan sebagai acuan dan standar program anti pencucian
uang yang tertuang dalam produk-produk hukum Bank Indonesia antara lain :
1. Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Lembaran Negara Tahun 2001
No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4107) sebagaimana diubah terakhir
dengan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer);
2. Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 No. 106 DPNP);
3. Surat Edaran Bank Indonesia, SEBI No. 11/31/DPNP/2009 tentang Pedoman
Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Berdasarkan peraturan tersebut BTN menerapkan program anti pencucian
uang dan sebagai pedomannya adalah Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.
11/31/DPNP/2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian
Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Berikut ini
adalah hasil penelitian tentang penerapan program anti pencucian uang di BTN
cabang Surakarta.
Dalam Pasal 2 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU
dan PPT disebutkan bahwa bank wajib menerapkan program APU dan PPT.
Dalam penerapan program tersebut, bank wajib berpedoman pada ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia. Penerapan program ini paling kurang
mencakup:
1. Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris
Dalam Pasal 4 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan
PPT disebutkan, pengawasan aktif direksi bank paling kurang mencakup:
a. memastikan bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan
PPT;
b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis program APU dan PPT
kepada Dewan Komisaris;
c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai
dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
d. memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan
prosedur program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang
mengawasi penerapannya;
e. membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT
dan atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program
APU dan PPT di Kantor Pusat;
f. pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program
APU dan PPT;
g. memastikan bahwa kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank
memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau
pejabat yang melaksanakan program APU dan PPT;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program
APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan perkembangan produk, jasa,
dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian
uang atau pendanaan terorisme; dan
i. memastikan bahwa seluruh pegawai khususnya pegawai dari unit kerja
terkait dan pegawai baru. telah mengikuti pelatihan yang berkaitan
dengan program APU dan PPT secara berkala.
Dalam Pasal 5 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program
APU dan PPT disebutkan pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang
mencakup:
a. persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan
PPT;
b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan
program APU dan PPT.
Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab dilakukannya
penerapan program APU dan PPT pada BTN kantor cabang Surakarta
dilaksanakan oleh Bapak Arif Budiman, selaku Branch Manager BTN.
Dengan kata lain, Branch Manager merupakan pelaksanaan tugas dari dewan
komisaris dan direksi pada kantor cabang BTN. Tidak hanya itu, Branch
manager juga mempunyai tugas untuk memberikan persetujuan ataupun tidak
suatu transaksi diatas Rp. 500.000.000,-. Apabila terdapat kecurigaan
terhadap transaksi tersebut, maka beliau akan memberikan perintah kepada
petugas Unit kerja khusus untuk memberikan laporan kepada direktur
kepatuhan yang berada di pusat.
Pasal 6 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan
PPT disebutkan, bank wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk
pejabat bank yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU dan
PPT, dalam hal ini, unit kerja tersebut bertanggung jawab kepada direktur
kepatuhan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
2. Kebijakan dan Prosedur
Pasal 8 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT
disebutkan bahwa dalam menerapkan program APU dan PPT, bank wajib
memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
a. Permintaan Informasi Dan Dokumen
bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah ke
dalam kelompok perseorangan, perusahaan, atau beneficial owner.
Dalam Pasal 13 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program
APU dan PPT permintaan informasi dan dokumen bagi nasabah
perorangan paling kurang mencakup:
1) identitas nasabah yang memuat:
a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukan
dokumwn yang dimaksud;
c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila
ada;
e) tempat dan tanggal lahir;
f) kewarganegaraan;
g) pekerjaan;
h) jenis kelamin; dan
i) status perkawinan;
2) identitas Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial
Owner;
3) sumber dana;
4) rata-rata penghasilan;
5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan
dilakukan calon Nasabah dengan Bank; dan
6) informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui
profil calon Nasabah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Syarat utama pembukaan rekening di BTN adalah nasabah yang
bersangkutan harus datang langsung ke bank, tidak boleh diwakilkan
karena harus menandatangani formulir dan buku rekening didepan
petugas bank. Dengan membawa kartu identitas asli yang masih berlaku
baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Surat Izin Mengemudi
(SIM). Kalau penggunaan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) hanya
diberlakukan sebagai syarat untuk pengambilan kredit diatas Rp.
50.000.000,00 juta. Setelah formulir data nasabah perorangan tadi diisi
yang isinya nama, alamat rumah, nomer identitas, yang terpenting ialah
nama ibu kandung, nomer telepon, pekerjaan (dan lain-lain dapat dilihat
lampiran), terus diproses kemudian mendapat nomer Costumer
Informaion Files (CIF) atau nomer rekening dan mendapat buku
rekening. Selanjutnya harus langsung menyetor uang pada hari itu juga
diteller. Apabila rekening tersebut tidak diisi pada hari itu juga maka
keesokan harinya rekening tersebut otomatis langsung ditutup oleh
sistem. Kalau untuk calon nasabah perorangan berkewarganegaraan asing
persyaratan yang diminta adalah paspor yang masih berlaku dan kartu
izin tinggal. Nasabah asing tersebut dikatakan oleh petugas hanya bisa
menggunakan produk tabungan dan deposito saja.
Sedangkan bagi calon nasabah perusahaan selain bank, informasi
dan dokumen paling kurang mencakup:
1) nama perusahaan;
2) nomor izin usaha dari instansi berwenang;
3) alamat kedudukan perusahaan;
4) tempat dan tanggal pendirian perusahaan;
5) bentuk badan hukum perusahaan;
6) identitas Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial
Owner
7) sumber dana;
8) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan
dilakukan calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
9) informasi lain yang diperlukan.;
Pada BTN, apabila nasabah adalah suatu lembaga atau
perusahaan, maka persyaratannya mengisi formulir pembukaan rekening
untuk lembaga yang isinya antara lain nama lembaga, alamat, nomer
telepon, siup, TDP, akta pendirian lembaga, NPWP (dan lain-lain dapat
dilihat dilampiran).
Untuk transaksi dengan WIC, bank wajib meminta :
1) Seluruh informasi seperti pada ayat (1) bagi WIC perseorangan
maupun WIC perusahaan yang melakukan transaksi sebesar Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya
setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali
transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1)
huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi WIC perorangan yang
melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) atau nilai yang setara.
3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dan
angka 3) bagi WIC perusahaan yang melakukan transaksi kurang
dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.
Dalam hal yang akan melakukan transaksi dengan Bank adalah
Walk In Customer (WIC). WIC merupakan pengguna jasa Bank yang
tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang
mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan
transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut, maka persyaratan yang
diminta oleh Bank adalah kalau jenis transaksi cek maka bisa langsung
dicairkan, tetapi biasanya petugas bank menawarkan kepada nasabah
WIC tadi untuk membuka rekening di Bank dengan tujuan agar tidak
membawa uang dalam jumlah besar sehingga lebih aman. Kalau jenis
bilyet giro BTN maka persyaratannya ia harus membuat rekening di BTN
karena jenis ini tidak dapat dicairkan secara langsung
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
Dalam hal calon nasabah atau WIC mewakili Beneficial Owner,
bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan atau informasi lainnya
mengenai Beneficial Owner, antara lain berupa:
Bagi Beneficial Owner perorangan:
1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a:
2) hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan Beneficial
Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian,
surat kuasa atau bentuk lainnya; dan
3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran
identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.
bagi Beneficial Owner perusahaan, yayasan atau perkumpulan:
1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat
(2);
2) dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir
perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan
3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran
identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.
Apabila calon nasabah adalah beneficial owner. Beneficial owner
merupakan setiap orang yang memiliki dana di Bank, mengendalikan
transaksi Nasabah, memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi
Nasabah, mengendalikan badan hukum dan transaksi yang dilakukan
badan hukum tersebut dengan Bank dan/atau melakukan pengendalian
dengan cara mengendalikan transaksi yang dilakukan Nasabah dengan
Bank berdasarkan suatu perjanjian. Maka persyaratannya yang diminta
oleh petugas BTN kantor cabang Surakarta adalah sama seperti calon
nasabah perseorangan atau lembaga ditambah dengan menunjukkan surat
kuasa atau surat perjanjian.
Setelah semuanya tadi dilakukan kemudian petugas mulai melakukan
verifikasi kesesuaian data yang ditulis dengan kartu identitas nasabah tesebut.
Dokumen yang telah diisi tadi oleh nasabah (formulir) kemudian diinput ke
dalam sistem computer. Selanjutnya dokumen tadi disimpan ke dalam ruang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
penyimpanan data. Dokumen tersebut tidak disimpan secara sembarangan
tetapi telah diatur letaknya sesuai dengan nomor urut serta jenisnya sehingga
apabila sewaktu-waktu dibutuhkan mudah untuk mencarinya.
3. Pengendalian Intern
Pasal 40 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU
dan PPT Setiap bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.
Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan
dengan:
a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait
dengan penerapan program APU dan PPT;
Dalam struktur organisasi BTN kantor cabang Surakarta terdapat
pemisahan fungsi front office dan back office. Perbedannya ialah:
1) Setiap unit kerja akan mempunyai tanggung jawab, wewenang dan
alur laporan yang jelas.
2) Fungsi-fungsi umum hanya dikerjakan oleh satu unit.
Bank BTN Kantor Cabang Solo mempunyai sruktur organisasi
inti yaitu Branch Manager (Manajer Cabang) yang membawahi para
kepala seksi yaitu Retail Service Head, Operation Head, serta Collection
Work Out Head. Selain itu, Branch Manager mempunyai peran sebagai
induk dari kepala-kepala kantor cabang pembantu sehingga memilki
kewenangan untuk memberikan instruksi dalam pelaksanaan organisasi
di Bank BTN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan struktur
organisasi yang telah dijelaskan sebelumnya.
Adapun pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing
bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
1) Branch Manager (Kepala Cabang)
Fungsi :
a) Pengembangan bisnis cabang
(1) Mengelola hubungan dengan nasabah
(2) Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
(3) Membimbing kampanye promosi dan upaya-upaya
pemasaran
b) Perencanaan dan penyusunan kebijakan
(1) Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat
(2) Menetapkan strategi kinerja untuk seluruh unit cabang
(3) Membuat perencanaan sumber daya manusia
c) Pengawasan dan persetujuan transaksi bisnis cabang
(1) Mengambil kepentingan bisnis
(2) Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang tidak
lazim
(3) Memotivasi bawahan dan pekerjaan
2) Operation Head (Kepala Operasional)
a) Bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang
menyangkut operasioanl bank baik ekstern maupun intern.
b) Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas operasional dan
administrasi.
c) Bertanggungjawab atas penerimaan pendelegasian
opening/closing Branch.
d) Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas operasioanl Bank
Office (operation).
e) Bertanggungjawab atas kesuksesan proses klirring di kantor
cabang pembantu.
f) Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas yang menyangkut di
Kancapem.
g) Bertanggungjawab terhadap pembinaan, pengimbangan, dan
penilaian pegawai di unit operation.
3) Retail Service Head (Kepala Layanan Retail), terbagi menjadi dua
fungsi yaitu:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
a) Teller service, melayani setoran tunai angsuran kredit
kepemilikan rumah cabang sendiri dan cabang lain, melayani
tabungan dan penarikan uang tunai, melayani setoran dan
pembayaran deposito, mengelola proses kas cabang, melayani
kebutuhan nasabah lainnya, menerima transaksi penyempitan
uang tunai, melakukan penjualan dana keluar, dan memelihara
rekening saldo.
b) Customer service, memberikan pelayanan tabungan loket
cabang, memberikan pelayanan tabungan kantor pos, melayani
proses pembukuan rekening rupiah dan valas, melayani nasabah
lainnya, administrasi transaksi loket cabang, dan melaksanakan
penjualan keluar.
4) Accounting and Control Head (Kepala Akuntansi dan Pengendalian)
a) Reporting staff
Bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan untuk
pihak ekstern, bertanggungjawab atas pemantauan laporan
keuangan baik pihak intern maupun ekstern, dan
bertanggungjawab atas proses dan analisa laporan kinerja kantor
cabang.
b) Internal Control
Bertanggungjawab atas pemerikasaan kebenaran atas alur
transaksi operasioanl bank telah sesuai dengan aturan yang
berlaku, bertanggungjawab dalam mengkoordinir tindak lanjut
hasil pemeriksaan ekstern maupun intern, dan bertanggungjawab
atas kebenaran data-data pada laporan keuangan.
5) Collection and Work Out Head (Kepala penagihan dan
Penyelematan Kredit)
a) Memastikan penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor
cabang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
b) Memastikan pencapaian sasaran dan rencana tindakan di unit
kerja loan collection and work out.
c) Melakukan perencanaan dan penetapan strategi serta kebijakan
pembinaan, penyelamatan serta penyelesaian kredit.
d) Melakukan pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian kredit
baik kredit retail maupun restruksurisasi kredit umum.
e) Melakukan perencanaan, bimbingan serta penilaian kinerja
secara objektif petugas penagihan dan penyelamatan kredit.
f) Membina hubungan dengan pihak luar, seperti pengadilan
negeri, KP2LN, notaris, developer, atau instansi yang lain
terkait dengan pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian
kredit.
g) Memastikan bahwa semua langkah penyelesaian kredit
bermasalah sesuai dengan ketentuan bank serta bebas dari
permasalahan hukum yang merugikan BTN.
h) Mengelola anggaran yang terkait dengan pembinaan dan
penyelamatan kredit secara efektif dan efisien.
i) Memastikan dan memeriksa akurasi laporan-laporan yang
terkait pembinaan dan penyelamatan kredit.
6) General Branch Administration Head (Kepala Umum dan
Administrasi)
Bertugas dalam administration kepegawaian, pengelolaan logistik,
menjaga keamanan, mengelola anggaran cabang, dan
kesekertariatan.
7) Loan Service Head (Kepala Layanan Kredit)
Bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah, memproses
pengajuan kredit, menganalisa permohonan kredit,
menyelenggarakan realisasi kredit, dan memproses pelunasan kredit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
8) Loan Administration Head (Kepala Administrasi Kredit)
Bertugas dalam hal antara lain yaitu On the Spot (OTS), appraise,
laporan pemeriksaan akhir, dokumentasi kredit, dan administrasi
kredit umum.
Di BTN kantor cabang Surakarta per unit kerja antara customer
servis, teller, head teller, dan kasie retail mempunyai satu sistem tetapi
tiap-tiap bagian tersebut mempuyai tugas yang berbeda-beda atau
mempunyai batas kewenangan masing-masing. Dibagian customer
service yang bisa dilakukan adalah menginput data nasabah, mengupdate
data nasabah, memantau transaksi, tetapi tidak bisa melakukan perintah
transaksi. Kalau dibagian teller hanya bisa melakukan perintah transaksi
tanpa bisa mengganti-ganti data nasabah. Tetapi kalau bagian kasie retail
hanya bisa melihat transaksi dan mempunyai kewenangan untuk
menyetujui atau tidak suatu transaksi. Untuk transaksi kurang dari Rp.
10.000.000,- perintah transaksi dapat dilakukan oleh petugas teller, untuk
transaksi sebesar Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,- perintah
transaksi kewengannya berada pada petugas head teller, kalau transaksi
antara Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- kewenangannya
berada pada kasie retail, dan transaksi diatas Rp. 100.000.000,00 yang
mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau tidak transaksi tersebut
adalah kepala kantor cabang BTN Surakarta.
Pelaporan transaksi sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rp.
500.000.000,- lebih dilakukan oleh petugas yang berbeda, hal ini
bertujuan untuk memudahkan pemantauan transaksi. Transaksi tersebut
kemudian dilaporkan dikantor pusat BTN yang berada di Jakarta untuk
dipantau apakah uang tersebut berasal dari tindak kejahatan atau tidak.
Apabila terdapat kecurigaan maka dapat dilaporkan ke Direktur
Kepatuhan yang berada di pusat.
b. Dilakukannya pemeriksaan terhadap efektifitas pelaksanaan program
APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Satuan kerja manajemen risiko bekerja sama dan atau
berkoordinasi dengan satuan audit internal dengan melakukan langkah-
langkah konkrit dalam upaya peningkatan internal control dalam
berbagai kegiatan operasional, diantaranya:
1) Dalam setiap pelaksanaan audit di lapangan oleh Divisi Audit
Internal telah dilaksanakan prosedur Audit Rating dan Control Self
Assesment berupa kuesioner yang diperuntukkan bagi seluruh jajaran
manajemen dimana salah satu variabel diantaranya adalah untuk
menilai manajemen Kantor Cabang secara umum serta gaya
kepemimpinan dan kontrol di Kantor Cabang sebagai cermin
penilaian tata kelola hubungan antara para pelaku Good Corporate
Governace (GCG) secara detil meliputi hubungan antara Kepala
Cabang dengan Para Manajer Lininya serta dengan para pegawai dan
sebaliknya.
2) Sejak tahun 2006/2007 Divisi Audit Internal (DAI) dan Divisi
Manajemen Resiko (DMR) telah menginstruksikan kepada seluruh
Kantor Cabang untuk melakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap
Standar Operasional Prosedur (SOP) di kantor Cabang yang
pelaksanaannya harus dan telah dibuat Berita Acara per masing-
masing karyawan/pejabat peserta sosialisasi.
3) Para pejabat Branch Risk Control Officer (BRCO) yang ditempatkan
di Kantor Cabang telah diberikan pelatihan Audit Command
Language (ACL) oleh Divisi Audit Intern sehingga agar dalam
pelaksanaan tugasnya sehari-hari dapat melakukan evaluasi dan
asessment terhadap risiko dan pengendalian rekening aplikasi
nasabah dan debitur. Dengan demikian day to day risk control dapat
di tingkatkan berdasarkan melalui masukan dari BRCO.
4. Sistem Informasi Manajemen
Dalam Pasal 41 ayat (1) PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan
Program APU dan PPT disebutkan, Bank wajib memiliki sistem informasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan
laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh
Nasabah Bank. Sedangkan ayat (2) disebutkan, Bank wajib memiliki dan
memelihara profil Nasabah secara terpadu (Single Customer Identification
File), yang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal
16, dan Pasal 17 ayat (1).
Selain itu juga, BTN kantor cabang Surakarta saat ini telah
mengembangkan dan memiliki sistem informasi yang memadai untuk dapat
mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan
mengenai transaksi pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak
otoritas.
Pemantauan yang dilakukan terhadap Penerapan Program APU dan
PPT di lapangan dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu :
a. Untuk Cash Transaction (CTR) dilakukan melalui sistem secara online
oleh Staf Khusus Penerapan Program APU dan PPT di Compliance Desk
berdasarkan data yang di-up date Petugas Khusus Penerapan Program
APU dan PPT pada H + 1 setelah proses End of Day.
b. Untuk Suspicious Transaction (STR) dilakukan berdasarkan Laporan
data yang dikirim oleh Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan
PPT di Kantor Cabang.
Penerapan Program APU dan PPT ini juga senantiasa merupakan
obyek pemeriksaan Internal Audit, Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
5. Sumber Daya Manusia Dan Pelatihan
Pasal 43 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU
dan PPT disebutkan bahwa, Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang
berkesinambungan tentang:
a. implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
program APU dan PPT;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
b. Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme;
dan
c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran
dan tanggungjawab pegawai dalam memberantas pencucian uang atau
pendanaan terorisme.
Setiap petugas di BTN cabang Surakarta mendapat pelatihan intern
maupun ekstern. Pelatihan intern adalah pelatihan yang diadakan oleh
BTN, contohnya berkaitan dengan produk bank atau sosialisasi peraturan
baru. Sedangkan pelatihan ekstern adalah pelatihan yang dilakukan oleh
petugas itu sendiri, contohnya adalah pelatihan computer atau pelatihan
bahasa inggris, yang awalnya menggunakan uang sendiri tetapi nantinya
mendapat uang ganti dari pihak bank. Dalam pelaksanaan wawancara
kepada petugas BTN cabang Surakarta tentang penerapan PBI No.
11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT pelatihan
terhadap ptugas bank terkesan seadanya saja, hal ini terbukti ketika penulis
mengajukan beberapa pertanyaan mengenai WIC dan BO narasumber
tidak mengerti mengenai arti atau maksud dari pertanyaan tersebut. baru
setelah penulis menjelaskan arti dari WIC dan BO baru narasumber
mengerti dan baru dapat menjelaskannya. Seakan pelatihan terhadap
petugas bank hanya seadanya saja hanya sebagai formalitas saja.
Selain peraturan PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program
APU dan PPT, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia
(SEBI) No. 11/31/DPNP/2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti
Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
Berikut ini hasil penelitian di BTN kantor cabang Surakarta.
1. Unit Kerja Khusus (UKK)
a. Pembentukan Unit Kerja Khusus
1) Unit Kerja Khusus (UKK) perlu dibentuk apabila dalam rangka
melaksanakan Program APU dan PPT, Bank membutuhkan suatu unit
kerja yang secara khusus menanganinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
2) Dalam hal berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan
kompleksitas usaha Bank tidak dapat memenuhi kewajiban
pembentukan UKK, maka Bank wajib menunjuk sekurang-kurangnya
seorang pejabat Bank yang bertanggungjawab dalam melaksanakan
Program APU dan PPT.
3) Jabatan tersebut dapat dirangkap oleh pejabat Bank yang mempunyai
tugas lain, dengan mempertimbangkan bahwa satuan kerja yang
melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT terpisah
dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya sehingga rangkap
jabatan diperkenankan sepanjang tugas lain tersebut tidak merupakan
bagian dari tugas operasional seperti unit kerja manajemen risiko.
b. Struktur Organisasi
1) Dalam menjalankan tugasnya, UKK melapor dan bertanggung jawab
kepada Direktur Kepatuhan.
2) Apabila Bank belum membentuk UKK dan hanya menunjuk seorang
pejabat Bank, maka khusus untuk penerapan Program APU dan PPT,
pejabat tersebut melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur
Kepatuhan.
3) Seluruh satuan kerja operasional Bank wajib menerapkan Program
APU dan PPTdibawah koordinasi UKK Kantor Pusat Bank. Hal ini
mengingat satuan kerja operasional yang berhadapan langsung dengan
Nasabah sebagai garda terdepan yang memagari Bank dari upaya
pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4) Satuan kerja operasional harus memastikan bahwa pengawasan
internal berfungsi dengan baik, tepat dan beroperasi secara efektif
serta memastikan bahwa seluruh pegawai di satuan kerja operasional
telah diberi pelatihan yang memadai.
5) Agar arahan dan ketentuan dari UKK dapat dilaksanakan dengan baik,
Bank harus memiliki mekanisme kerja yang memadai, dan mekanisme
kerja dimaksud didokumentasikan oleh setiap unit kerja terkait kepada
Pejabat UKK atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
penerapan Program APU dan PPT. Mekanisme kerja tersebut juga
dengan memperhatikan anti tipping off dan menjaga kerahasiaan
informasi.
c. Tugas dan Tanggung Jawab UKK
Tugas pokok UKK atau pejabat Bank yang bertanggung jawab
terhadap penerapan Program APU dan PPT adalah:
1) memantau adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT;
2) memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;
3) melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan
kebijakan Program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang
berhubungandengan Nasabah;
4) memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan
perkembangan Program APU dan PPT yang terkini, risiko produk
Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi
Bank;
5) menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan
(red flag) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah
dan melakukan analisis atas laporan tersebut;
6) mengidentifikasikan transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan;
7) menyusun LTKM dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan
kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur Kepatuhan;
8) memantau bahwa:
a) terdapat mekanisme kerja yang memadai dari setiap satuan kerja
terkait kepada UKK atau kepada pejabat yang bertanggungjawab
terhadap penerapan Program APU dan PPTdengan menjaga
kerahasiaan informasi;
b) satuan kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka
mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan
Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada UKK atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan Program APU
dan PPT; dan
c) area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan
mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang
memadai.
9) memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan
Program APU dan PPT bagi pegawai Bank; dan
10) berperan sebagai contact person bagi otoritas yang berwenang terkait
dengan penerapan AML dan PPT (antara lain Bank Indonesia,
PPATK, dan Penegak Hukum).
d. Persyaratan Pejabat UKK atau Pejabat yang Bertanggung Jawab terhadap
Penerapan Program APU dan PPTdi Kantor Pusat
Pejabat Bank yang bertanggung jawab dalam menerapkan Program
APU dan PPT wajib memenuhi ketentuan:
1) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai APU dan PPT dan
peraturan lainnya yang terkait dengan pendanaan dan produk
perbankan;
2) memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan
informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan.
e. Pegawai yang menjalankan Fungsi UKK atau Melaksanakan Program
APU dan PPT di Kantor Cabang
1) Setiap kantor cabang Bank wajib memiliki pegawai yang menjalankan
sebagian fungsi UKK atau yang melaksanakan Program APU dan
PPT. Untuk Kantor Cabang Bank Asing ketentuan ini berlaku juga
untuk Kantor Cabang Pembantu.
2) Pegawai yang menjalankan fungsi UKK tersebut bukan merupakan
pegawai dari satuan kerja operasional. Namun dalam hal kondisi Bank
tidak memungkinkan untuk memiliki pegawai yang berasal dari satuan
kerja bukan operasional, maka pegawai di Kantor Cabang Bank dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing yang menjalankan fungsi UKK
dapat berasal dari satuan kerja operasional.
3) Tugas dan tanggung jawab pegawai yang menjalankan fungsi UKK
sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas adalah sebagai berikut:
a) Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan peraturan lainnya
yang terkait pencrapan Program APU dan PPT telah dilaksanakan
secara efektif
b) Memantau dan meninjau setiap validitas proses, checklist/daftar
periksa dan dokumen pendukung pada saat pembukaan rekening.
c) Memastikan bahwa persetujuan penerimaan dan/atau penolakan
permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh calon
Nasabah/'WIC yang tergolong berisiko tinggi diberikan oleh
pejabat senior di satuan kerja terkait atau Kantor Cabang
setempat.
d) Mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data
Nasabah dan memastikan bahwa pengkinian data tersebut sejalan
dengan Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data yang telah
disampaikan kepada Bank Indonesia.
e) Menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari
satuan kerja terkait dan melakukan analisa terhadap laporan
tersebut untuk dilaporkan kepada UKK di Kantor Pusat.
f) Memberikan masukan yang terkait dengan penerapan APU dan
PPT kepada pegawai satuan kerja terkait atau Kantor Cabang
yang memerlukan.
g) Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan
pelatihan APU dan PPT Para pegawai di satuan kerja terkait atau
Kantor Cabang kepada UKK di Kantor Pusat.
Berdasarkan kewajiban tersebut BTN kantor cabang Surakarta
menunjuk seorang pejabat bank yang melaksanakan tugas tersebut yakni
Ibu Sri Mulyani yang merangkap jabatan sebagai petugas Costumer
Service dan sebagai pengawas penerapan program APU dan PPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
dilaksanakan oleh Ibu Dyah Respati Woro H yang juga merangkap jabatan
sebagai Kasie Retail. Rangkap jabatan ini diperbolehkan menurut SEBI
No. 11/31/DPNP/2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti
Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
disebutkan jabatan tersebut dapat dirangkap oleh pejabat Bank yang
mempunyai tugas lain, dengan mempertimbangkan bahwa satuan kerja
yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT
terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya sehingga rangkap
jabatan diperkenankan sepanjang tugas lain tersebut tidak merupakan
bagian dari tugas operasional seperti unit kerja manajemen risiko.
2. Pengelompokan Nasabah
a. Untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan penerapan Costumer Due
Dilligence (CDD) yang efektif, Bank perlu melakukan pendekatan
berdasarkan risiko.
b. Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib mengelompokkan
Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya
pencucian uang atau pendanaan terorisme.
c. Tingkat risiko Nasabah terdiri dari risiko rendah, menengah, dan tinggi.
1) Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko yang rendah maka terhadap
Nasabah tersebut dapat diberikan pengecualian beberapa persyaratan.
2) Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko menengah maka terhadap
yang bersangkutan diberlakukan persyaratan sebagaimana ketentuan
yang berlaku.
3) Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko tinggi maka terhadap yang
bersangkutan wajib diterapkan prosedur Enhanced Due Dilligence
(EDD).
d. Pengelompokkan Nasabah harus didokumentasikan dan dipantau secara
berkesinambungan.
e. Penilaian risiko (risk assessment) secara memadai perlu dilakukan
terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
waktu tertentu, dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil
Nasabah serta kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang
ditawarkan Bank.
f. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang
telah ditetapkan.
g. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan
tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka Bank hares menyesuaian tingkat
risiko dengan cara:
1) Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong
berisiko rendah berubah menjadi berisiko menengah yang sesuai
dengan penetapan tingkat risiko yang baru.
2) Menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong
berisiko rendah atau menengah berubah menjadi berisiko tinggi atau
Politically Exposed Person (PEP).
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan wawancara terhadap
narasumber didapatkan bahwa pengelompokkan nasabah di BTN kantor
cabang Surakarta hanya berdasarkan atas lembaga tersebut dimiliki oleh
pemerintah atau individu saja. Jika nasabah merupakan lembaga milik
pemerintah, maka pengawasan terhadap nasabah tersebut termasuk dalam
golongan tingkat rendah, misalnya sekolah-sekolah, universitas-universitas
maupun Badan Usaha Milik Negara. Hal ini disebabkan uang yang
didapatkan dari lembaga tersebut bisa diketahui dengan jelas, tidak ada unsur
dari tindak kejahatan. Apabila nasabah milik individu atau swasta maka
dilakukan pengawasan yang ketat, karena dikhawatirkan uangnya berasal dari
suatu tindak kejahatan sehingga perlu diketahui dengan jelas asal-usul
uangnya.
3. Penatausahaan Dokumen
a. Bank wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik sebagai
upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan
penyidikan terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
kejahatan atau membantu pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang.
Dengan demikian, dokumen yang dimiliki/disimpan Bank harus akurat
dan lengkap, sehingga mudah pencariannya jika diperlukan.
b. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:
1) dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka
waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
a) berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah atau
b) transaksi dilakukan dengan WIC; atau
c) ditemukannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis
dan/atau tujuan usaha.
2) dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan
dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Dokumen Perusahaan.
c. Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup:
1) identitas Nasabah atau WIC; dan
2) informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata
uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan
transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.
Berdasarkan penelitian oleh penulis di BTN kantor cabang Surakarta
penatausahaan dokumen telah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dengan
telah dipunyainya sebuah ruangan khusus untuk menyimpan data-data
nasabah, baik berupa informasi mengenai data nasabah maupun seluruh
transaksi yang dilakukan oleh setiap nasabah. Selanjutnya dokumen tadi
disimpan ke dalam ruang penyimpanan data. Dokumen tersebut tidak
disimpan secara sembarangan tetapi telah diatur letaknya sesuai dengan
nomor urut serta jenisnya sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan mudah
untuk mencarinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BTN Cabang Surakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Bank
Dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai unit kerja khusus yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan program anti pencucian uang di BTN,
petugas sering kali dihadapkan oleh beberapa kendala baik yang bersifat
teknis maupun nonteknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri
Mulyani yang saat penelitian selaku pegawai unit kerja khusus yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan program anti pencucian uang di Bank
Tabungan Negara (BTN) dapat diperoleh informasi mengenai kendala-
kendala yang dialami petugas unit kerja khusus dalam pelaksanaan program
anti pencucian uang dalam menjalankan tugasnya, antara lain yaitu
1. Pemalsuan Identitas
Masih dimungkinkannya menggunakan nama samaran atau pemalsuan
nama oleh nasabah bank. Hal ini dapat dilihat dalam mudahnya
seseorang dalam mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga
Negara Indonesia (WNI), sehingga menyulitkan petugas dalam
mengidentifikasi profil calon nasabah yang sebenarnya. Contohnya
adalah pemilik dana/uang “A” membuat rekening di beberapa bank
dengan menggunakan nama yang berbeda-beda misalnya dengan nama
“X,Y,Z” hal ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan oleh petugas
bank dengan memecah uangnya dengan nama yang berbeda-beda
sehingga setiap nama jumlahnya tidak banyak. Jika calon nasabah adalah
perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya) maka akta
pendirian perusahaan dapat saja dipalsukan atau akta tersebut memang
asli tapi perusahaan tersebut hanya digunakan sebagai kedok saja. Pelaku
berkerja sama dengan pemilik perusahaan untuk menyimpan uangnya
untuk menghindari kecurigaan petugas bank. Agar petugas bank mengira
bahwa uang tersebut berasal dari usaha yang sah oleh perusahaan
tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
2. Sumber Daya Manusia
Sebagaimana dimaklumi bahwa di tengah situasi perekonomian dunia
yang semakin menyatu dan meningkatnya interdependensi global, sistem
perekonomian nasional kita menjadi semakin terbuka dan rentan terhadap
segala pengaruh ekstemal baik yang positif maupun yang berimplikasi
negatif. Fenomena globalisasi juga didorong oleh kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berdampak besar kepada berbagai
dimensi kehidupan. Di bidang perbankan, globalisasi telah melahirkan
produk-produk inovatif dan meningkatkan layanan jasa kepada nasabah.
Mekanisme lalu lintas uang antar negara dengan media wire transfer
misalnya, saat ini telah memungkinkan seseorang di Indonesia
melakukan transaksi bisnis dengan mitranya di luar negeri dalam
hitungan detik tanpa perlu bertemunya kedua belah pihak. Wire transfers
telah menjadi metode utama dalam pemutihan uang. Bahkan melalui
transfer ini pencuci uang dapat mengakses lembaga keuangan di negara
lain dan kemudian mentransfernya ke sistem perbankan domestik dan
internasional. Wire transfers juga disebut electronic funds transfers
(EFT), melibatkan serangkaian perintah untuk dan melalui satu atau lebih
bank yang dimaksudkan untuk pembayaran dana dari satu orang ke orang
lainnya. Hal tersebut dilakukan melalui telepon, magnetic tape,
computer, telex atau perintah tertulis. Semua itu dilakukan untuk
mempermudah dan mempercepat pemindahan uang dari satu tempat ke
tempat yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia
yang berkualitas guna mengimbangi kecanggihan teknologi yang
digunakan dalam sistem perbankan. Agar dapat mencegah tindakan
pencucian uang oleh pelaku dalam modus seperti ini.
3. Pemantauan Transaksi
Kendala yang lainnya yaitu meskipun bank mempunyai aturan yang ketat
dalam mencegah tindakan pencucian uang, tetapi tidak dibarengi dengan
pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang dilakukan para
nasabah. Hal ini disebabkan setiap bank mempunyai puluhan juta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
nasabah, walaupun sudah menggunakan sistem online tetapi untuk
mengawasi nasabah yang jumlahnya banyak, kenyatannya masih sulit
untuk dilakukan.
4. Takut Kehilangan Nasabah
Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti BTN merasa khawatir kehilangan
nasabah, baik nasabah yang sudah ada maupun yang akan menjadi
nasabah. Hal ini karena tidak serentaknya PJK dalam menerapkan prinsip
mengenal nasabah. Kondisi ini memberikan peluang bagi nasabah
menolak memberikan informasi dan memindahkan dananya ke PJK yang
belum menerapkan prinsip mengenal nasabah.
5. Kurangnya Sosialisasi
Kurangnya perhatian dari masyarakat, sehingga terlihat belum adanya
kerjasama yang baik dari masyarakat (nasabah) dalam menyampaikan
informasi sebagaimana yang diminta oleh bank. Hal ini disebabkan
masih belum tersosialisasinya secara meluas ketentuan tersebut terhadap
masyarakat umum.
6. Ketentuan Jumlah Transaksi
Sebagaimana ketentuan mengenai pemantauan transaksi yang dilakukan
oleh pihak BTN, jumlah transaksi yang dipantau oleh bank hanya yang
bernilai Rp.100.000.000,- atau lebih. Nasabah yang ingin mengambil
atau menyetor uang dengan jumlah tersebut wajib mengisi formulir. Hal
ini sangat disayangkan, karena jumlah uang/dana yang dipantau hanya
yang bernilai Rp.100.000.000,- atau lebih yang dianggap mempunyai
resiko dilakukannya tindak pencucian uang, sedangkan jumlah nominal
kurang dari itu hanya dibiarkan saja tanpa ada pengawasan yang lebih.
Hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku tindak kejahatan pencucian
uang untuk memecah jumlah uangnya menjadi lebih kecil atau kurang
dari Rp.100.000.000,- untuk menghindari kecurigaan petugas bank.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Bank Tabungan Negara kantor cabang Surakarta sebagai intansi yang bergerak
di bidang perbankan yang menawarkan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran
keuangan. Sering kali dijadikan tempat oleh para penjahat untuk mencucikan
uangnya dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul
dana/uang. Untuk mencegah kejahatan tersebut dibentuklah PBI No.
11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT antara lain
dilakukan sebagai berikut :
a. Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris (Pasal 4 PBI No.
11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT)
Tahap berupa Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab dilakukannya
penerapan program APU dan PPT pada BTN kantor cabang Surakarta
dilaksanakan oleh Kepala cabang BTN.
b. Tahap Kebijakan dan Prosedur (Pasal 8 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang
Penerapan Program APU dan PPT)
Tahap berupa permintaan informasi dan dokumen tentang data-data calon
nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan bank
c. Pengendalian Intern (Pasal 40 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan
Program APU dan PPT)
Tahap berupa adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja
terkait dengan penerapan program APU dan PPT dan Dilakukannya
pemeriksaan terhadap efektifitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh
satuan kerja audit intern
d. Tahap Sistem Informasi Manajemen (Pasal 41 ayat (1) PBI No.
11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT)
Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi,
menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai
karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. tahap berupa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
pemantauan transaksi yang dilakukan oleh setiap nasabah yang ingin
mengambil atau menyetor uang. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan
pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku, yang uangnya dicurigai berasal
dari tindak kejahatan.
e. Sumber Daya Manusia Dan Pelatihan (Pasal 43 PBI No. 11/28/PBI/2009
tentang Penerapan Program APU dan PPT)
Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan
Selanjutnya selain PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program
APU dan PPT, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia
(SEBI) No. 11/31/DPNP/2009 Tentang Pedoman Standar Penerapan Program
Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank
Umum. Antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut:
a. Unit Kerja Khusus (UKK)
Unit Kerja Khusus (UKK) perlu dibentuk apabila dalam rangka
melaksanakan Program APU dan PPT, Bank membutuhkan suatu unit kerja
yang secara khusus menanganinya
b. Pengelompokan Nasabah
Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib mengelompokkan
Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya
pencucian uang atau pendanaan terorisme.
c. Penatausahaan Dokumen
Bank wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik sebagai upaya
untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan
terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan atau
membantu pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang. Dengan demikian,
dokumen yang dimiliki/disimpan Bank harus akurat dan lengkap, sehingga
mudah pencariannya jika diperlukan.
2. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta dalam menjalankan tugasnya dalam
melakukan tindakan anti pencucian uang menemui kendala-kendala yang
menghambat pelaksanannya yaitu:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
a. Masih dimungkinkannya menggunakan nama palsu atau samaran oleh
calon nasabah bank. Mudahnya seseorang dalam membuat kartu identitas
dapat mempersulit pihak bank dalam mengidentifikasi profil calon nasabah
yang sebenarnya.
b. Seiring perkembangan jaman, teknologi di dunia perbankan juga
mengalami kemajuan. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia
yang baik, yaitu dengan cara memberikan pelatihan secara berkala kepada
setiap petugas, agar mampu mencegah tindakan pencucian uang dengan
memfaatkan kecanggihan teknologi.
c. Semakin banyaknya nasabah di BTN kantor cabang Surakarta, sehingga
sulit untuk melakukan pengawasan karena kurangnya sumber daya
manusia di BTN kantor cabang Surakarta.
d. Ketentuan pemantauan transaksi nasabah yang dilakukan oleh BTN hanya
yang bernilai Rp.100.000.000 juta atau lebih. Untuk nilai yang kurang dari
itu sama sekali tidak dilakukan pengawasan yang ketat.
B. SARAN
1. a). Hendaknya segera dilakukan pembenahan aturan dalam pengurusan
pembuatan kartu identitas. Agar dilakukan sebuah pemusatan data setiap
penduduk dengan menggunakan kartu elektronik, sehingga kartu identitas
penduduk tidak bisa ganda.
b). Hendaknya segera dilakukan peningkatan sumber daya manusia secara
berkala yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada setiap petugas
khususnya petugas unit kerja khusus yang bertugas mencegah tindakan
pencucian uang. Hal ini untuk mencegah pemanfaatan teknologi yang
dilakukan oleh pelaku untuk mencucikan uangnya.
2. a). Hendaknya segera dibuat suatu sistem yang lebih baik untuk dapat
memudahkan petugas dalam memantau setiap transaksi yang dilakukan
oleh nasabah.
b). Ketentuan pemantauan transaksi nasabah hendaknya tidak hanya yang
bernilai Rp.100.000.000 juta atau lebih, tetapi juga yang bernominal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
kurang dari itu perlu mendapatkan perhatian yang serius pula. Untuk
menghindari pelaku memecah jumlah uangnya untuk menghindari
kecurigaan petugas bank.