penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras

7/31/2019 Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras

1/65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi

pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di

Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan

berhadapan dengan masyarakat.

Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan

taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana

mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur

dan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi harapan-harapan,

yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

(1) Terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan

profesional.

(2) Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik,

benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian

hukum dan hak-hak azasi manusia.

1


2/65

(3) Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam

masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap

hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Hukum sebagai suatu bentuk peraturan yang bersifat mengikat setiap

tingkah laku masyarakat, memerlukan suatu kepedulian masyarakat agar

setiap tingkah laku dan perbuatan baik dalam suatu badan organisasi,

pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari hendaknya setiap

tingkah laku selalu dibatasi oleh suatu aturan agar tercipta suatu

keamanan dan ketertiban.

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban

dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta

memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi

perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan

warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.

Hasil observasi awal penulis menemukan bahwa di Polsek

Watubangga dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak

pidana minuman keras, banyak menemui permasalahan-permasalahan,

baik permasalahan dari segi personil penyidik yang ada di Polsek

Watubangga yang masih kurang, pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku

tindak pidana minuman keras yang sering menghilangkan barang bukti

penyidikan.

2


3/65

Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka sebagai suatu daerah

yang sedang membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

agar dapat menjadi suatu daerah kecamatan yang didambakan oleh setiap

warga masyarakat, memerlukan suatu bentuk penanganan yang serius

dari penegak hukum, agar kesadaran hukum masyarakat terhadap segala

bentuk kejahatan yang dapat menghambat pembangunan agar diatasi,

karena pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat

dan penegak hukum tidak berdampingan.

Oleh karena itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat,

hendaknya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan

yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas

kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu

menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada

diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis melakukan

pengkajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman

Keras ( Studi Kasus di Polsek Watubangga Kabupaten Kolaka ).

3


4/65

1.2. Rumusan Masalah.

Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana

minuman keras di Polsek Watubangga Kabupaten Kolaka ?

2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh Polsek Watubangga

dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana minuman keras?

3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Polsek Watubangga untuk

mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan

terhadap pelaku tindak pidana minuman keras ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku

tindak pidana minuman keras di Polsek Watubangga Kabupaten

Kolaka.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh

Polsek Watubangga dalam pelaksanaan penyidikan terhadap

pelaku tindak pidana minuman keras.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polsek

Watubangga untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam

pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman

keras.

4


5/65

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber informasi dalam pengembangan di bidang

pengetahuan hukum terutama menyangkut tugas dan wewenang

dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras

di Polsek Watubangga Kabupaten Kolaka.

2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya dalam

melakukan penelitian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap

pelaku tindak pidana di Polsek Watubangga Kabupaten Kolaka.

5


6/65

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan

kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan

mengayomi masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka

jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan

yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan

ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka dapat

diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya

dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan

pelayanan pada masyarakat secara optimal.

Sehubungan dengan itu, maka Rahman Rahim, (2000:16),

menyatakan bahwa tugas yang diembang oleh institusi Kepolisian sangat

berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua

tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara

dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah

6


7/65

pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi,

karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan

untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat

yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak

pidana.

Menurut G. Gewin (Djoko Prakoso,1987:136) Tugas Polisi adalah

sebagai berikut :

Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentramandan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian,ketaatan dan kepatuhan.

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah

ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1961, (1985 : 2) menyatakan sebagai berikut :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebutKepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yangterutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalumenjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974

dalam butir 31 butir a (Djoko Prakoso.1987:183) menyebutkan tugas dari

kepolisian adalah sebagai berikut :

Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas danbertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatansebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang

7


8/65

pembinaan keamanan da ketertiban masyarakat, sesuai denganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden

Nomor 52 Tahun 1969.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka

jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang

mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan

sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai

pengaman dan ketertiban masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban

masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha

pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban

masyarakat.

Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan

dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan

perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk

melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah

digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III,

bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya

harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik

Indonesia.

8


9/65

2.2. Wewenang Penyidik Polri

Sebelum peneliti menguraikan lebih jauh tentang wewenang seorang

penyidik, maka sangatlah penting untuk diketahui siapa dapat yang

menjadi penyidik. Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan batasan tentang

penyidik.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atauPegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus olehundang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat

kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik

dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang

Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat

tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi :

(1) Penyidik adalah :a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangberpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.

b. Pejabat pegawai negeri tertentu yang sekurang-kurangnyaberpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yangdisamakan dengan itu.

(2) Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai dimaksudpada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian bintaradibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalahpenyidik.

(3) Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjukanoleh kepala kepolisian negara republik indonesia sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara RepublikIndonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

9


10/65

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkatoleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai

negeri tersebut.(6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Dari wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah

pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini

berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal

2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 tidak mutlak diterapkan

dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan

dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang

memadai.

KUHAP memberikan ketegasan dan membedakan antara

penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP mengatur

tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan.

Sedangkan Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP dijelaskan mengenai pejabat yang

menjalankan kewajiban sebagai penyidik. Tugas penyelidikan yang

dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Hal ini

cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian

kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan,

kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyelidik oleh aparat

penegak hukum sehingga, tidak lagi terjadi tumpang tindih, juga

merupakan efisiensi tindakan penyelidikan.

10


11/65

Mengenai tugas dan wewenang penyelidik dapat dilihat dalam Pasal 5

KUHAP, yang berbunyi :

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Karena

kewajibannya mempunyai wewenang :

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang.2) Mencari keterangan dan barang bukti.3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakanserta memeriksa tanda pengenal diri.4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggungjawab.

Pasal ini membedakan antara laporan dan pengaduan padahal

kedua-duanya merupakan pemberitahuan kepada yang berwajib yakni

polri tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sering terjadi atau

telah selesai. Perbedaan dapat peneliti kemukakan sebagai

berikut :

Pada laporan pemberitahuan tersebut merupakan hak atau

kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang

berwajib, yaitu kepolisian negara. Dalam hal yang dilaporkan merupakan

tindak pidana umum. Pada pengaduan, pemberitahuan tersebut

merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan

kepada yang berwajib dengan permintaan agar yang berwajib melakukan

tindakan, hal yang diadukan merupakan tindak pidana umum.

Dari perbedaan tersebut yang terpenting adalah bagaimana sikap

dan kewajiban penyidik dalam menghadapi laporan atau pengaduan

11


12/65

untuk menjawab persoalan ini, Pasal 102 sampai dengan Pasal 105

sebagai berikut :

Pasal 102 KUHAP.

(1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan ataupengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut didugamerupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakanpenyelidikan yang diperlukan.(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintahpenyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yangdiperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf b.(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Pasal 5ayat (1), dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara danmelaporkan kepada penyidik daerah hukum.

Pasal 103 KUHAP.

(1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulisharus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.(2) Laporan atau pengadun yang diajukan secara lisan harusdicatat oleh penyelidik dan ditanda tangani oleh prlapor atau

pengadu dan penyelidik.

Pasal 104 KUHAP:

Dalam hal melaksanakan tugas penyidikan, penyelidik wajibmenunjukan tanda pengenalnya.

Pasal 105 KUHAP:

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyelidik dikoordinasi,diawasi dan diberi petunjuk oleh penyelidik tersebut dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a.

Melalui jawaban tersebut di atas maka perlu diperhatikan beberapa

faktor yang sangat menentukan sikap penyelidik dalam tugas menerima

laporan dan pengaduan. Bahwa laporan dapat diajukan sembarang waktu,

12


13/65

tetapi pengaduan dibatasi oleh undang-undang dalam arti bahwa

pengaduan tidak dapat diajukan sembarang waktu, yaitu waktu-waktu

tertentu. Bahwa laporan dapat dilakukan oleh setiap orang sedang

pengaduan hanya boleh orang tertentu saja. Bahwa pengaduan berisikan

bukan saja laporan akan tetapi juga diikuti, permintaan pengaduan agar

orang yang diadukan dituntut menurut hukum.

Dengan demikian jelaslah kiranya faktor-faktor tersebut pada

gilirannya menentukan pula kegiatan penyelidik dalam hal mencari

keterangan dan barang bukti. Dalam hal ini keterangan apa dan barang

bukti apa yang menjadi kewajiban penyelidik untuk diselidiki, tentu tidak

sembarangan.

Kewajiban penyelidik yang terdiri dari :

1) Mengenai laporan atau pengaduan, mencari keterangan danbarang bukti sebenarnya adalah masalah pembuktian apakah adabukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk mendukungpenuntutan.

2) Menyuruh seorang yang dicurigai berhenti dan menanyakan sertamemeriksa tanda pengenal diri.

Bila ditelaah kewenangan tersebut serta dihubungkan dengan

maksud dan tujuan penyelidikan berdasar ketentuan undang-undang,

perlulah kita menarik pelajaran dari praktek yaitu :

a) Pelaksanaan wewenang, sebagai kelanjutan hal menerimalaporan dan pengaduan.

b) Memergoki atau keadaan tertangkap tangan.

13


14/65

Bilamana penyidik menerima laporan mengenai terjadinya peristiwa

pidana yang serius.

Sebagai contoh peristiwa pembunuhan sedang pelakunya telah siap

untuk melarikan diri bila keadaan menghendaki, maka penyelidik memiliki

kewenangan untuk bertindak memeriksa dan menanyakan identitas

tersangka.

Seseorang yang tertangkap tangan karena melakukan kejahatan

memerlukan perhatian tertentu untuk kasus-kasus tertentu. Karena

tertangkap tangan atau kepergok pada satu pihak merupakan peristiwa

yang memperkuat pembuktian tentang siapa yang menjadi pelaku

kejahatan.

Kedua situasi di atas bila dibandingkan dengan dinamika masyarakat

adalah sedemikian rupa, sehingga polri tidak saja harus berhadapan

dengan peristiwa pidana tapi juga menjalankan tugas pencegahan dan

penertiban keamanan masyarakat. Disamping wewenang tersebut diatas,

penyelidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggungjawab. Maksudnya adalah tindakan dari penyelidik harus

memenuhi syarat-syarat seperti, tidak bertentangan dengan aturan hukum,

tindakan itu harus masuk akal, atas pertimbangan yang layak berdasarkan

keadaan memaksa dan menghormati, hak asasi manusia.

14


15/65

Selanjutnya akan dikemukakan kewajiban dan wewenang penyelidik

dalam melakukan penyelidikan. Adapun kewajiban wewenang penyelidik

diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu :

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf akarena kewajiban mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentangadanya tindak pidana.b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkejadian.c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa

tanda pengenal diri tersangka.d. Melakukan penagkapan, penahanan, pengeledahan danpenyitaan.e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaisaksi atau tersangka.h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalamhubungannya dengan pemeriksaan perkara.i. Mengadakan penghentian penyidikan.

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggungjawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf bmempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadidasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnyaberada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalamPasal 6 ayat (1) huruf a.(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yangberlaku.

Dalam hubungannya dengan kewajiban dan wewenang penyidik,

dapat kita lihat dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2),

(3) KUHAP. Didalam praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor

atau pengadu tidak selalu dapat langsung menemui pejabat polri yang

15


16/65

berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepada

Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat

itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan

penyelidikan atau penyidikan.

2.3. Tindak Pidana Minuman Keras

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak

pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 536 antara lain

bahwa :

Pasal 300 KUHP.

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau

denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 di hukum :

(a) Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruhminum minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang

yang telah kelihatan nyata mabuk.(b) Barang siapa dengan sengaja membuat mabukseseorang anak yang umurnya dibawah 16 tahun.

(c) Barang siapa dengan kekerasan atau ancamankekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minumanyang memabukkan.

(2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh,

sitersalah di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(3) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia

dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

Pasal 536 KUHP.

16


17/65

(1) Barang siapa yang nyata mabuk ada dijalan umumdihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalusatu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi sitersalahlantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yangditerangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat digantidengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

(3) Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karenaulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu

(4) Kalau pelanggaran itu diulang untukketiga kalinya atauselanjutnya didalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yangkemudian sekali lantara ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atauselanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tigabulan.

Yang dimaksud dengan nyata mabuk atau kentara mabuk atau

kelihatan mabuk yaitu mabuk demikian rupa sehingga terlihat dan dapat

diketahui oleh setiap orang dan mengganggu perasaan pada orang-orang

di sekitarnya. Syarat-syaratnya sebagai berikut :

(a) Tersangka menghembuskan nafas yang berbau minuman keras

(bau alkohol)

(b) Tersangka berjalan dengan sempoyongan atau dengan tidak

berdaya roboh di jalanan; dan

(c) Bicara tidak karuan (kacau) atau tidak mampu sama sekali untuk

bicara.

Yang dikenakan Pasal tersebut di atas, terdakwa berada di jalan

umum. Jika didalam rumah, tidak dikenakan Pasal tersebut dan tugas

17


18/65

polisi yaitu mempertahankan ketertiban dan keamanan serta ketentraman

umum, dalam tugas ini termasuk pula menyingkirkan orang-orang kentara

mabuk dari jalan umum untuk dilindungi, ditahan sementara sampai

mereka sembuh kembali dari mabuknya. Berdasarkan pendapat ini, maka

biasanya oleh polisi orang yang mabuk di jalan umum itu dibawa dan

ditahan di kantor polisi.

Berbeda halnya, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16

Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

menyatakan bahwa minuman alkohol adalah minuman yang mengandung

alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa

destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau

tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan

mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran

minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam tiga golongan yaitu :

(a) Golongan A :

Minuman kadar alkohol/ ethanol (C2H5OH) 1% sampai 5%

(b) Golongan B :


(c) Golongan C :


18


19/65

Tindak pidana minuman keras sebagaimana diatur dalam Perda

Nomor 16 Tahun 2004, yaitu apabila melanggar ketentuan dalam perda

tersebut, mulai dari jenis minuman keras yang dijual samapai kepada

peredarannya, sebagai berikut:

Jenis minuman beralkohol pada Pasal 10 jenis minuman beralkohol

yang boleh diedarkan di Kabupaten Kolaka yaitu Golongan A Minuman

kadar alkohol/ ethanol (C2H5OH) 1% sampai 5%

Pasal 11 Perda No.16 Tahun 2004.

(1) Pengedaran minuman beralkohol boleh dilakukan olehdistributor/sub distributor, yang telah mendapat izin dari BupatiKolaka.

(2) Pengedaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor/sub distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasangstiker pada setiap botol/kaleng atau sejenisnya.

(3) Pemasangan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh distributor/sub distributor sebelum disalurkan.

(4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan olehpejabat yang ditunjuk oleh bupati.

(5) Volume dan jumah minuman beralkohol Golongan A yang akandiedarkan, ditetapkan sesuai kebutuhan miniman yang ditetapkanoleh Bupati.

Pasal 12 Perda No. 16 Tahun 2004.

Minuman beralkohol yang hanya boleh dijual di Kota Kolaka

sebagai ibu kota Kabupaten atau ditempat lain yang ditetapkan oleh

Bupati.


19


20/65

(1) Minuman beralkohol tidak boleh dijual di tempat umum sepertirumah makan, wisma, gelanggang olah raga, gelanggang remaja,

kantin, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan tempat /lokasitertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh dekat dengantempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan perkantoran.

(3) Minuman alkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur,pelajar, dan anggota ABRI/Pegawai negeri.


(1) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk penjualan diminum ditempat penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 sampai jam00.00.

(2) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum diluartempat penjualan ditetapkan mulai jam 09.00 sampai dengan jam21.00.


(1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan, dalam botol/kemasan

dengan mencantumkan stiker, jenis minuman, kadar alkohol, volumeminuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

(2) Minuman beralkohol Golongan A adalah kolompok minumanberalkohol yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagaibarang dalam pengawasan.


(1) Bupati melakukan pengawasan dan penerbitan peredaranminuman beralkohol di daerah dan tidak boleh dilakukan/ diberikankepada perusahaan/swasta.

(2) Untuk mengawasi dan menerbitkan peredaran minumanberalkohol di daerah, Bupati dibantu oleh tim yang beranggotakanInstansi terkait di daerah.

20


21/65

(3) Tim memberikan pertimbangan kepada Bupati dalammemberikan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah

ini.(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dibentukdengan keputusan Bupati.


Pribadi atau Badan Usaha yang menjual minuman beralkohol

berkewajiban untuk :

a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan

tempat penjualan

b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan

untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di

tempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri

c. Izin harus ditempelkan di tempat penjualan

sehingga mudah dilihat oleh umum

d. Harus ditempelkan peringatan ditempat penjualan

bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh

berlebihan atau sampai mabuk


(1) Pengawasan dan penerbitan tempat penjualan minumanberalkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dilakukan olehbupati.

(2) Untuk mengawasi dan menertibkan tempat penjualan minumanberalkohol di daerah, Bupati dibantu oleh tim yang beranggotakaninstansi terkait di daerah.

21


22/65

(3) Tim memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberianizin sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini.

(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibentuk dengankeputusan Bupati.


Bupati berwewenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol

yang telah doberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang

diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum

Bupati berwenang mencabut izin tempat penjualan minuman

beralkohol karena :

a. Bertentangan dengan kepentingan umum

b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum

c. Bertentangan dengan peraturan perudangan yang berlaku.


Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena

pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan

mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.4. Alasan Pelaksanaan Penahanan Pelaku Tindak Pidana

Seorang yang di sangka atau diduga melakukan tindak pidana, untuk

sementara waktu dapat di batasi kebebasannya. Pembatasan itu dapat

dilakukan bilamana telah menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa orang

itulah yang melakukan perbuatan tindak pidana.

22


23/65

Penahanan pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh

penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim, kewenangan pejabat-pejabat

tersebut harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan yang diancam

hukum 5 tahun atau lebih. Walaupun Undang-undang menentukan

demikian namun adakalanya penahanan dapat ditangguhkan pada setiap

tingkat pemeriksaan.

Menurut Nanda Agung Dewantara (1987:24) Ada 2 yang menjadi

dasar diadakannya penahanan yaitu :

(1) Dasar menurut hukum, yaitu harus adanya dugaan kerasberdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindakpidana lima tahun, keatas atau tindak pidana tertentu yangditentukan oleh Undang-Undang, meskipun ancaman pidananyakurang dari lima tahun.

(2) Dasar menurut keperluan yaitu adanya kekhawatiran bahwatersangka atau tersangka atau terdakwa akan melarikan diri ataumerusak/ menghilangkan barang bukti atau akan mengulangitindak pidana.

Pernyataan tersebut diatas, merupakan salah satu ketentuan yang

telah diatur Pasal 2 ayat 1 KUHAP.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP, penahanan didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam (Het

Herzieneindslands Reglemen) Staatblat Tahun 1941 Nomor 44. Pada

azasnya HIR, mengenal dua (2) macam tahanan sementara yaitu :

(a) Tahanan yang tidak memakai surat perintah.

23


24/65

(b) Tahanan yang memakai surat perintah.

Menurut Moelyatno (Nanda Agung Dewantara.1987:26) tahanan

sementara tanpa surat permintaan didasarkan pada Pasal 83 f ayat (5) jo.

Pasal 83k ayat (3) HIR. Berikut ini peneliti mengutip kedua isi Pasal itu :

Pasal 83 f ayat (5) HIR.

Pun dalam hal tidak ditahan buat sementara sitertuduh itu boleh juga

ditahan dan tidak bertangguh lagi ia dikirim bersama-sama dengan

rencana itu kepada magistraatatau disuruh bawa kehadapan pegawai

itu, yaitu kalau dengan hal yang demikian itu dapat dicapai, perkara

itu diperiksa pengadilan pada hari itu juga dikirim bersama-sama atau

disuruh bawa kehadapan magistraat.

Pasal 83 k ayat (3) HIR.

Kalau sitertuduh ada dalam tahanan dan perkara itu dibawah

kehadapan hakim sebelum lewat waktu yang tersebut dalam Pasal 73

ayat (1), atau tidak dapat dibawah kehadapannya selambat-

lambatnya dalam 8 hari. Sesudah tertuduh didengar oleh Jaksa

Penuntut Umum yaitu dalam hal yang disebut dalam Pasal 83 f ayat

(5), maka dengan mengingat peraturan dalam Pasal 83c ayat (2),

sitertuduh itu dalam penjara atau tidakkah.

Ketentuan Pasal 83 f ayat (2) Pasal 83 k HIR, dapat disimpulkan

bahwa penahanan sementara tanpa surat perintah maksimum 2 + 8 = 10

hari, mengenai apa yang disebut tahanan sementara pakai surat perintah,

Moelyatno menyatakan :

24


25/65

Tahanan sementara dipakai surat perintah, berdasarkan Pasal 62ayat (1) jo. Ayat (2) HIR dalam hal tertangkap tangan, atau kalau tidak

berdasarkan Pasal 75 HIR. Disitu HIR mengisyaratkan atau jaksadapat mengeluarkan perintah untuk menahan sementara yanglamanya 20 hari.Penahanan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 62 ayat (1) HIR

hanya dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan. Mengenai hal

tertangkap tangan, Pasal 75 HIR memberikan pembatasan mengenal arti

kejahatan :

(a) Tengah dilakukan orang.(b) Segera setelah dilakukan orang diketahui.

(c) Seorang diserukan oleh khalayak ramai sebagai yang melakukan.

(d) Pada orang kedapatan barang-barang, senjata-senjata, alat

perkakas, atau surat yang menunjukkan, bahwa orang tersebut

adalah pelaku atau pembuatan perbuatan termaksud.

Pada umumnya orang beranggapan bahwa, syarat-syarat yang

ditentukkan harus dipenuhi bagi dilakukannya penahanan sementara

dalam Pasal 62 HIR, disebut sebagai alasan obyektif. Selain alasan

obyektif dalam hal menahan seseorang penahanan sementara harus

memenuhi alasan subyektif. Moelyatno, dalam kuliah hukum acara pidana

tahun 1965-1966 (Achmad Soema Di Pradja;1974:42) menyatakan syarat-

syarat subyektif itu adalah :

(1) Pasal 75 HIR menyebutkan adanya cukup keterangan bahwaterdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

(2) Penahanan dianggap perlu sekali untuk kepentingan pemeriksaan.(3) Penahanan perlu sekali untuk tidak diulanginya perbuatan.(4) Penahanan perlu sekali untuk mencegah kalau terdakwa

melarikan diri.

25


26/65

Pejabat yang diberi wewenang melakukan penahanan sementara

pada waktu berlakunya HIR, adalah jaksa dan juga jaksa pembantu (Polisi

Republik Indonesia). Dari apa yang dikemukakan di atas jelas belum ada

kesepakatan yang bulat mengenai istilah penangkapan, penahanan

sementara, tahanan sementara. Dalam lampiran Surat Keputusan Bersama

Ketua Mahkamah Agung Kepolisian Negeri, dan Menteri Kehakiman

Nomor: 02/ K.M.A/ 70: Kep. 034/D/A/7/1970; Pol 86/SK/ Kapolri /

190;JA.7/7/13 dikemukakan tentang istilah penahanan sebagai berikut :

Undang-Undang tidak mengenal tahanan kepolisian, kejaksaan danpengadilan. Undang-undang hanya mengenal istilah penangkapansementara dan penahanan sementara dimana kepolisian dapatmenahan seseorang selama 20 hari, kejaksaan 30 hari, danperpanjangan atas perintah jaksa oleh hakim setiap kali 30 hari (Pasal75) jo. 83c jo. 62 ayat (2).

Dasar hukum penahanan bagi jaksa terdapat dalam Pasal 83c dan

83j HIR yang berbunyi :

Bila ada hal yang sangat penting memberatkan sitertuduh dan cukupnyata salah perbuatan itu masuk ha-hal yang diterangkan dalamPasal 62 ayat (2) HIR, dan perkara itu rasanya tidak dapat diperiksapengadilan dalam waktu yang ditetapkan dalam Pasal 72, maka untukkepentingan pemeriksa atau untuk menjaga perbuatan itu jangandiulangi oleh sitertuduh atau untuk menjaga supaya ia jangan lariopsir justiti atau magistraat dapat memerintahkan supaya ia terusditahan.

Perintah tersebut dalam 83c ayat (4) hanya berlaku untuk masa 30

hari, dan setelah masa penahanan tersebut habis dapat diperpanjang untuk

masa 30 hari. Dan selanjutnya oleh keta pengadilan negeri (Pasal 83c ayat

(4) HIR). Apabila terdakwa tidak berada dalam tahanan, jaksa dapat

26


27/65

menuntut agar terdakwa setelah masa untuk ditahan sambil penyerahan

perkara kepengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan (Pasal 83 (1)

HIR).

Penahanan terdakwa pada tingkat pemeriksaan pengadilan negeri

tidak diperlukan lagi surat perintah perpanjangan penahan sampai

perkaranya diputus. Pelaksanaan dan penahanan yang diatur dalam HIR

sudah tidak berlaku lagi.

Oleh karena aturan-aturan yang terdapat didalamnya tidak

memberikan kepastian kepada pencari keadilan. Misalnya saja dalam hal

penahanan, tidak memberikan batasan waktu sebagaimana yang diatur

dalam KUHAP. Kemudian HIR memberikan hak kepada tiap-tiap orang

untuk melakukan penahanan Pasal 60 ayat (1). Setelah kita mengetahui

dasar hukum penahanan dasar HIR, berikut ini dikemukakan dasar hukum

penahanan yang diatur dalam hukum acara pidana yang diatur dalam kitab

undang-undang hukum acara pidana. Masalah penahanan yang diatur

dalam KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 30

KUHAP. Sedangkan pengertian penahanan dijelaskan dalam Pasal 1 butir

21 KUHAP sebagaimana dijelaskan dimuka. Jadi untuk keperluan

penyidikan, penututan dan peradilan, Penyidikan penuntut umum dan

hakim dapat melakukan penahanan apabila atas diri tersangka atau

terdakwa diperoleh dugaan keras dan bukti yang cukup bahwa ia telah

27


28/65

melakukan tindak pidana. Pelaksanaan dilakukan secara cermat dan

berhati-hati, juga harus dipenuhi persyaratan :

(a) Tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5tahun, kecuali terhadap pelanggaran khusus yang diatur secaralimitatif didalam undang-undang ini.

(b) Penahanan tidak dilakukan secara otomatis, walaupunmemenuhi syarat pada sub diatas, melainkan harus dalamkeadaan terpaksa karena kekhawatiran bahwa tersangka atauterdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkanbarang bukti atau akan mengulangi tindak pidana lain.

Dalam hal pelaksanaan penahanan mengenal 3 jenis penahanan

yaitu, penahanan dalam rumah tahanan negara, penahanan rumah dan

penahanan kota. Penahanan dalam rumah tahanan negara merupakan

tahanan biasa dimana tersangka atau terdakwa ditempatkan dalam gedung

tahanan sendiri memenuhi syarat pengamanan dan pelayanan sejalan

dengan martabat mereka sebagai warga yang belum tentu bersalah.

Penyidik penuntut umum dan hakim sesuai tahapan pemeriksaannya

masing-masing, berwenang mengalihkan jenis penahanan kejenis yang lain

dengan pemberian syarat-syarat tertentu dapat pula memberikan

penaguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang.

Didalam Pasal 20 KUHAP disebut tentang pejabat yang berwenang

melakukan penahanan untuk lebih jelasnya penelitian mengutip isi pasal

tersebut.

Pasal 20 KUHAP.

28


29/65

Ayat(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidikpembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 berwenang menahan.

Ayat(2) Untuk Kepentingan penuntut umum berwenang melakukanpanahanan atau penahanan lanjutan.

Ayat(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilandengan penetapan berwenang melakukan penahanan.

Ketentuan untuk sahnya penahanan dapat kita temukan dalam Pasal

21 KUHAP yang berbunyi :

ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadapseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukantindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanyakeadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atauterdakwa akan melarikan diri, merupakan alat bukti dan ataumengulangi tindak pidana.

ayat (2) Penahanan atau penahanan kelanjutan dilakukan penyidik ataupenuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa denganmemberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim

yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa danmenyebut alasan penahanan serta uraian singkat perkarakejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat iaditahan.

ayat (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutanatau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harusdiberikan kepada keluarganya.

ayat (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangkaatau terdakwa yang melakukan tidak pidana dan atau percobaanmaupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalamhal :

(a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahunatau lebih.(b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282tentang Kesopanan ayat (3), Pasal 296 tentang PerbuatanCabul, Pasal 335 tentang Melawan Hak / Memaksa OrangLain ayat (1), Pasal 351 (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372,

29


30/65

Pasal 378 dan Pasal 379 tentang Penipuan, Pasal 453, Pasal454, Pasal 455, Pasal 480, dan Pasal 506 kitab undang hukum

pidana Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie(pelanggaran terhadap bea dan cukai, terakhir diubah denganstaatblatTahun 1931 Nomor 471), Pasal 1 Pasal 2 dan Pasal 4Undang-Undang tindak pidana imigrasi (Undang-UndangNomor 8 Drt tahun 1955. Lembaran negara tahun 1955 nomor8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47,Pasal 48, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentangNarkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37Tambahan Lembaran Negara 306).

Dari bunyi Pasal diatas dapatlah dikatakan bahwa, pembuat Undang-

Undang yang sudah memperkirakan seseorang yang di duga atau di

sangka melakukan perbuatan pidana akan berusaha menyulitkan

pemeriksaan perkara. Hal itu dapat dilakukan dengan meniadakan

kemungkinan akan di dengar baik dari dirinya sendiri maupun bagi orang

lain, untuk dirinya seorang terdakwa semacam ini akan berusaha untuk

sama sekali terhindari dari hukuman pidana dengan cara melarikan diri

atau menyembunyikan diri selama-lamanya. Apabila ada kekhawatiran

bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi

perbuatannya, maka satu-satunya jalan untuk menghindarkan kesulitan

dalam menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa untuk tidak

pergi kemana-mana, atau memerintahkan kepadanya supaya tetap tinggal

disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Pasal 22 KUHAP.

Kitab undang-undang hukum acara pidana telah mengatur secara

tegas mengenai pejabat-pejabat yang berhak melakukan penahanan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, pejabat yang dimaksud

30


31/65

adalah penyidik, penuntut umum dan hakim dapat melkukan penahanan

untuk kepentingan pemeriksaan (Pasal 20 KUHAP).

Setelah diketahui pejabat yang berhak melakukan penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan didepan sidang pengadilan maka peneliti

akan memberikan mengenai wewenang masing-masing pejabat tersebut

dalam melakukan penahanan.

Penyelesaian perkara pidana merupakan tugas dan tanggungjawab

penyidik, penuntut umum dan hakim. Dalam proses pemeriksaan perkara

pidana diperlukan tindakan-tindakan dari penguasa untuk mengungkap

secara tuntas mengenai perkara yang disangkakan. Tindakan-tindakan

seperti penangkapan, penahanan dan pengeledahan tidak dilakukan

secara sewenang-wenang tetapi harus dengan alasan-alasan seperti yang

diinginkan undang-undang.

Penahanan yang dilakukan penyelidik, penuntut umum, dan hakim

benar-benar memperhatikan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 21

KUHAP. Hal ini di maksud supaya yang di tahan tidak dilanggar hak

asasinya. Dalam menetukan seorang tersangka, atau terdakwa telah

bersalah nanti setelah ada putusan pengadilan. Karena itu dalam Pasal 8

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan

Hakim secara tegas menyatakan :

Bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan ataudihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

31


32/65

sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannyadan memperoleh kekuasaan hukum yang tetap.

Dari bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dapat

dikatakan bahwa tersangka ataupun terdakwa tetap di jamin hak-haknya

selama dalam pemeriksaan.

Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-undang

tahun 1970 biasanya dinamakan dengan asas presmption of innocent

yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang wajib dianggap

tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan kekuatan hukum yang

tetap tentang kesalahan tersebut.

Sebagaimana konsekuensi dari asas hukum tersebut terhadap

seorang, disangka atau dituntut telah melakukan tindak pidana sekalipun

terhadap mereka diadakan penangkapan, penahanan, dan guna

pemeriksaan ataukah telah dihadapkan didepan sidang, tidak boleh

diperlukan sebagai seorang yang bersalah sebelum kesalahannya

dibuktikan dan melalui putusan hakim.

Dalam pelaksanaan panahanan oleh penyidik penuntut umum dan

hakim didasarkan pada syarat-syarat dalam Pasal 21 KUHAP. Adapun isi

syarat-syarat itu adalah :

b) Harus adanya barang bukti yang cukup dugaan keras bahwa

tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana.

32


33/65

c) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa

tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau

menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi perbuatannya.

d) Melakukan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 21 ayat (4)

sub a dan b.

Ketentuan syahnya penahanan dalam Pasal 21 KUHAP merupakan

keharusan yang perlu diperhatikan oleh pejabat yang berwenang yang

melakukan penahanan, utamanya penahanan dirumah tahanan negara.

Hal ini untuk menjaga jangan sampai penahanan itu melanggar hal-hak

asasi manusia yang belum tentu bersalah.

Dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa alasan-alasan

penahanan selain dari ketentuan Pasal 21 KUHAP, penahanan itu

diperlukan karena :

1) Untuk memperlancar jalanya pemeriksaan tersangka atau

terdakwa.2) Untuk menjaga jangan sampai tersangka atau terdakwamempengaruhi orang lain melakukan tindak pidana.3) Untuk kepentingan keamanan tersangka atau terdakwaterhadap rasa dendam dari pihak yang dirugikan.

33


34/65

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris

yakni penelitian berdasarkan aturan-aturan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan kemudian mendiskripsikan secara factual

pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras di

Polsek Watubangga Kabupaten Kolaka.

3.2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Watubangga Kabupaten Kolaka.

Dengan pertimbangan bahwa di lokasi penelitian tersebut telah banyak

melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian di

Polsek Watubangga Kabupaten Kolaka . Sedangkan sampel di tetapkan

secara purpossive sampling, sebanyak 4 (empat) orang penyidik di Polsek

Watubangga.

3.4.Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung

melalui penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap

beberapa informan.

34


35/65

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh di lapangan, meliputi

aturan-aturan hukum, laporan-laporan, dokumen-dokumen serta data

tertulis lainnya yang dianggap berhubungan dan sangat mendukung

penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang teliti,

peneliti menggunakan instrumen sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung

dilapangan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak

pidana minuman keras di Polsek Watubangga Kabupaten Kolaka.

2. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan

informan untuk mengali dan mendalami hal-hal penting untuk

mendapatkan jawaban yang lebih detail yang berhubungan dengan

penelitian.

3. Dokumentasi yaitu penulusuran data melalui studi perpustakaan untuk

menggumpulkan data tertulis yang tidak didapatkan melalui

penggumpulan data lainnya.

3.6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah secara analisis deskriptif yaitu

dianalisa dengan uraian yang jelas dengan menggambarkan pelaksanaan

35


36/65

penyidikan tindak pidana minuman keras di Polsek Watubangga

Kabupaten Kolaka, guna dapat diambil kesimpulan dan saran.

3.7. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan penyidikan adalah proses penyidikan terhadap pelaku

tindak pidana minuman keras di Polsek Watubangga Kabupaten

Kolaka.

2. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang

diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat

dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi

baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak.

3. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia di Polsek

Watubangga Kabupaten Kolaka yang diberi wewenang untuk

melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras.

4. Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk berusaha mencari serta

mengumpulkan bukti telah terjadinya tindak pidana minuman keras di

Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka.

5. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau

bertentangan dengan undang-undang yang dapat

dipertanggungjawabkan.

6. Tindak pidana minuman keras adalah semua penjual minuman keras

yang menjual tanpa izin atau tidak sesuai dengan apa yang diatur di

36


37/65

dalam Perda Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Minuman Beralkohol di Kecamatan Watubangga

Kabupataen Kolaka.

7. Polsek Watubangga adalah Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) yang

berada di Polsek Watubangga Kabupaten Kolaka.

37


38/65

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Kolaka terletak di jazirah tenggara pulau

Sulawesi dan berada pada bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara atau

tepat nya di tepi pantai Teluk Bone bagian timur. Secara geografis Kota

Kolaka terletak antara 2

o

00 5

o

00 LS dan 120

o

45

o

BT, karena letaknya

berbatasan langsung dan dihubungkan oleh Teluk Bone dengan

Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan maka Kota Kolaka merupakan

salah satu kota transit dari dan menuju ke Provinsi Sulawesi Tenggara

(Kolaka Dalam Angka, 2005).

Secara administratif Kabupaten Kolaka memiliki batas-batas wilayah

sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka

Utara, Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone, Sebelah Selatan

berbatasan dengan Kabupaten Buton, dan Sebelah Timur berbatasan

dengan Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keadaan topografi yang digambarkan sebagai berikut : Kawasan ber

gunung dengan kemiringan lereng lebih dari 40% meliputi 50,76% dari

keseluruhan luas daratan, kawasan berbukit dengan kemiringan 15 s/d 40

% seluas 31,19% dari keseluruhan wilayah daratan termasuk daerah yang

landai meliputi kurang lebih 18,05% dari keseluruhan wilayah daratan.

38


39/65

Keadaan iklim bulan basah berlangsung antara 5 9 bulan dalam

setahun yg terjadi pada Kecamatan Kolaka, Wolo, dan Mowewe, bulan

kering antara 3 4 bulan dalam setahun yang terjadi pada Kecamatan

Watubangga, Pomalaa, Wundulako, Ladongi dan Tirawuta (Kolaka Dalam

Angka,2005)

Fasilitas Transportasi Kota Kolaka berfungsi sebagai pintu Provinsi

Sulawesi Tenggara di bagian barat yang menghubungkan Provinsi

Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Untuk mendukung fungsi

tersebut, maka di Kecamatan Kolaka terdapat pelabuhan laut yaitu (1)

Pelabuhan penyeberangan ferry, (2) Pelabuhan laut/samudera, (3)

Pelabuhan nelayan (4) Pelabuhan pertamina.

Pada pengembangan sistem transportasi regional jalan raya

Kecamatan Kolaka dapat dihubungkan dengan kota-kota kecamatan dari

ujung utara (Kecamatan Wolo) sampai ujung selatan (Kecamatan

Watubangga) melalui jalan negara dengan kondisi serta intensitas lalu

lintas yang cukup baik.

Wilayah Hukum Polisi Sektor Kecamatan Watubangga ada 2 (dua)

Kecamatan Watubangga dan Kecamatan Tenggetada Ibu Kotanya Anaiwoi

terletak di jazirah tenggara pulau Sulawesi dan berada pada bagian

Selatan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis

Kecamatan Watubangga terletak antara 3o52 4o06 LS dan 121o26

39


40/65

121o43 BT, karena letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten

Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keadaan topografi yang digambarkan yaitu kawasan bergunung

dengan kemiringan lereng lebih dari 40% meliputi 50,76% dari keseluruhan

luas daratan, kawasan berbukit dengan kemiringan 15 s/d 40 % seluas

31,19% dari keseluruhan wilayah daratan termasuk daerah yang landai

meliputi kurang lebih 18,05% dari keseluruhan wilayah daratan.

Kecamatan Watubangga dengan luas 507,68 Km2, jumlah

penduduknya 22.872 jiwa. Laki-laki sebanyak 11.871 jiwa dan perempuan

sebanyak 11.001 jiwa dan Kecamatan Tanggetada dengan luas 409,91

Km2, jumlah penduduknya 8.919 jiwa Laki-laki sebanyak 4.603 jiwa dan

perempuan sebanyak 4.316 jiwa total luas Wilayah Hukum Polisi Sektor

Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka . 917,59 Km

2

Dari luas

wilayah tersebut Kecamatan Watubangga terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan

dan sebanyak 17 (Tujuh Belas) Desa sedangkan Kecamatan Tanggetada

terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan sebanyak 9 (sembilan) Desa. (Kabupaten

Kolaka dalam Angka, 2004).

Polsek Watubangga yang dipimpin oleh IPDA Oscar Samsuddin dan

membawahi 27 orang anggota dengan perincian 1 orang Kapospol,

membawahi 7 orang anggota, 1 orang Kanit Rekrim membawahi 4 orang

penyidik pembantu, 1 orang Kanit Patroli membawahi 9 orang anggota, 1

40


41/65

orang Kanit Pulbaket membawahi 2 orang anggota, 1 orang Bataut

membawahi 2 orang anggota.

4.2. Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras diPolsek Watubangga Kabupaten Kolaka

Hasil observasi penulis (tanggal, 20 Juni 2006) selama melakukan

penelitian dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman

beralkohol di Kecamatan Watubangga menemukan beberapa pelanggaran

tentang penjualan minuman keras, seperti terdapatnya kois-kios kecil yang

tidak memiliki izin dalam penjualan minuman keras, minuman keras yang

dijual tidak berstiker izin dari pemerintah setempat dalam hal ini izin Bupati

Kolaka, ditemukan minuman keras yang dijual melewati batas kadar

alkohol yang telah ditetapkan yaitu diatas 5 % dan waktu penjualan

minuman keras tersebut di atas jam 00,00. Hal demikian inilah yang

merupakan salah satu alasan dilaksanakannya penyidikan terhadap pelaku

tindak pidana minuman keras.

Dari hasil wawancara dengan Oscar Samsuddin, Kapolsek

Watubangga menyatakan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak

pidana, khususnya pelaku tindak pidana minuman keras merupakan salah

satu tugas dari Polsek Watubangga. Penyidikan tindak pidana ini bertujuan

untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-

lengkapnya tentang telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh

seorang penjual minuman keras yang tidak sesuai dengan aturan yang

41


42/65

telah diatur dalam peraturan daerah tentang pengawasan dan

pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Kolaka yaitu Peraturan

Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2004 (wawancara tanggal 21 Juni 2006).

Selanjutnya Oscar Samsuddin menyatakan pula bahwa, penyidikan

yang dilaksanakan oleh penyidik di Polsek Watubangga merupakan mata

rantai terdepan dari seluruh proses pemeriksaan tindak pidana pelaku

minuman keras. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penyidikan tindak

pidana pelaku tindak pidana minuman keras diperlukan adanya

kemampuan teknis penyidikan dan profesionalisme yang dapat

mendukung pelaksanaan penyidikan untuk mendapatkan keterangan-

keterangan pembuktian dan atau pengakuan dari tersangka dalam upaya

mendapatkan titik terang telah terjadinya tindak pidana tersebut

(wawancara tanggal 21 Juni 2006).

Oscar Samsuddin, Kapolsek Watubangga (wawancara tanggal 21

Juni 2006), mengatakan bahwa salah satu tugas penyidik di Polsek

Watubangga adalah melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana

minuman keras yang melakukan pelanggaran dalam menjual minuman

beralkohol.

Lebih lanjut Oscar Samsuddin, Kapolsek Watubangga menyatakan

bahwa pelanggaran terhadap penjualan minuman keras yaitu seorang

penjual menjual minuman keras tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur

42


43/65

dalam Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol,

minuman beralkohol yang bisa dijual bebas hanya golongan A yang kadar

alkoholnya 1% sampai 5% (wawancara tanggal 21 Juni 2006).

Hasil wawancara dengan Oscar Samsuddin, Kapolsek Watubangga,

menyatakan bahwa salah satu kegiatan dalam pelaksanan penyidikan

terhadap pelaku tindak pidana minuman keras adalah melakukan

penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan

pemeriksaan tersangka berdasarkan hukum acara pidana, dengan tetap

berpegang pada asas praduga tak bersalah yang berarti bahwa setiap

orang yang disangka, sebagai pelaku tindak pidana maupun yang diadili

dimuka sidang wajib diduga tidak bersalah sebelum adanya putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (wawancara

tanggal 21 Juni 2006).

Hal senada dikemukakan oleh Ibrahim Lenna, Kanit Reskrim Polsek

Watubangga (wawancara tanggal 23 Juni 2006), menyatakan bahwa

dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman

keras dilakukan mulai dari penggeledahan, penyitaan barang bukti,

pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka.

Adapun pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana

minuman keras, diuraikan sebagai berikut:

1. Penggeledahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras

43


44/65

Untuk kepentingan penyidikan agar dapat dikumpulkan fakta dan

bukti yang menyangkut tindak pidana minuman keras, maka dilakukan

penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras.

Ibrahim Lenna, Kanit Reskrim Polsek Watubangga,

mengemukakan bahwa penggeledahan dimaksudkan adalah memasuki

rumah tempat tinggal dan atau tempat tertutup yang merupakan tempat

kediaman sesorang untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap

seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana (wawancara


Selanjutnya Ibrahim Lenna, menyatakan pula bahwa

penggeledahan dilakukan terhadap seorang yang diduga melakukan

tindak pidana minuman keras karena adanya laporan dari masyarakat

bahwa seorang melakukan tindak pidana, misalnya menjual minuman

keras tanpa izin dari pemerintah setempat (wawancara tanggal 23 Juni

2006).

Hasil wawancara dengan Oscar Samsuddin, Kapolsek

Watubangga menyatakan bahwa wewenang pengeledahan terhadap

pelaku tindak pidana minuman keras semata-mata hanya diberikan

kepada penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti

serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras

sebagai tersangka pelaku tindak pidana minuman keras.

44


45/65

Lebih lanjut Oscar Samsuddin menyatakan bahwa sebelum

melaksanakan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana minuman

keras, penyidik menyampaikan pemberitahuan penggeledahan kepada

ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan

penggeledahan, artinya pada setiap tindakan penggeledahan, penyidik

wajib memerlukan bantuan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri

(wawancara tanggal 24 Juni 2006).

Oscar Samsuddin, Kapolsek Watubangga menyatakan bahwa

kalau keadaan penggeledahan secara biasa atau dalam keadaan

normal, penggeledahan baru dapat dilakukan penyidik setelah dahulu

meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri, apabila penggeledahan itu

dilaksanakan dalam keadaan luar biasa atau mendesak, penyidik dapat

melakukan penggeledahan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari Ketua

Pengadilan Negeri, namun segera sesudah penggeledahan, penyidik

wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri (wawancara


Suparman, Banit Reskrim Polsek Watubangga, menambahkan

lagi bahwa guna lebih terjamin ketertiban dan kepastian hukum,

undang-undang menempatkan instansi penyidik untuk selalu bekerja

sama dengan instansi Pengadilan Negeri setempat sebagai pengawas

dan mengontrol wewenang penggeledahan yang diberikan undang-

45


46/65

undang. Disamping itu wewenang dan tindakan penggeledahan

mendapat pengawasan dan hubungan kerja sama pula dengan pemilik

tempat yang digeledah, dengan jalan mewajibkan penyidik memberikan

salinan berita acara penggeledahan kepada penghuni atau pemilik

tempat yang digeledah. Demikian juga pengawasan dan kerja sama

dengan pihak ketiga. Setiap penggeledahan harus disaksikan oleh dua

orang saksi, atau dalam keadaan penghuni atau pemilik menolak

tindakan penggeledahan, penggeledahan yang dijalankan tanpa

persetujuan penghuni/pemilik, harus disaksikan oleh kepala desa atau

kepala lingkungan, ditambah dua orang saksi yang harus ikut

menyaksikan jalannya penggeledahan (wawancara tanggal 25 Juni

2006).

Selanjutnya Suparman, menyatakan bahwa waktu penggeledahan

sedapat mungkin harus dilakukan pada siang hari dan diusahakan

mencari momen waktu yang dapat menghindari akibat sampingan yang

bisa merusak pertumbuhan kejiwaan dan mental anak-anak dan

keluarga tersangka yang digeledah (wawancara tanggal 25 Juni 2006).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP bahwa syarat-syarat

umum untuk melaksanakan penggeledahan harus mendapat izin Ketua

Pengadilan Negeri setempat, menunjukkan tanda pengenal kepada

tersangka, disaksikan oleh dua orang saksi apabila tersangka setuju,

46


47/65

dan apabila tersangkanya tidak setuju maka disaksikan oleh Kepala

Desa/Lingkungan dengan dua orang saksi. Dalam waktu selambat-

lambatnya dua hari penyidik membuat berita acara untuk itu dan

turunannya (salinannya) disampaikan kepada yang bersangkutan.

Kadangkala terjadi keadaan sangat mendesak bagi penyidik untuk

melaksanakan penyidikan dengan memasuki suatu tempat untuk

menggeledah dan tidak mungkin untuk meminta surat izin dari Ketua

Pengadilan Negeri. Penyidik dalam pelaksanaan penyidikan apabila

mendapat kesulitan karena tersangka melarikan diri, mengulangi

perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti.

Dalam hal menurut Pasal 34 ayat 1 KUHAP penyidik dapat

melakukan penggeledahan tanpa izin terlebih dahulu dalam hal

penyidik melakukan penyidikan pada halaman rumah atau tempat

tinggal tersangka berdiam atau berada, ataupun tempat lain tersangka

bertempat tinggal, tempat tindak pidana dilakukan, tempat penginapan

atau tempat umum. Setelah penggeledahan selesai, penyidik dalam hal

ini wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri

setempat.

Dalam hal penyidik melaksanakan penggeledahan tidak

diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan atau tulisan

lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak

47


48/65

pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan

tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan

untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan untuk itu wajib segera

melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna

memperoleh persetujuan. Apabila izin penggeledahan dari ketua

pengadilan negeri bersifat umum, maka tidak disebutkan dimana akan

dilakukan penggeledahan, tetapi kalau isinnya bersifat khusus harus

dicantumkan dimana penggeledahan dilakukan oleh penyidik. Dengan

sendirinya penyidik tidak dapat melakukan penggeledahan di tempat

yang tidak disebut dalam surat izin itu, walaupun kemudian ternyata

bahwa tempat itu perlu digeledah pula sesuai dengan petunjuk yang

diperoleh pada penggeledahan pertama.

2. Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil

alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya bendak bergerak

atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

(Pasal 1 butir ke-16 KUHAP). Tujuan penyitaan adalah untuk

kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di

muka sidang peradilan.

48


49/65

Demikian dikemukakan oleh Supardi, Anggota Penyidik Pembantu

Polsek Watubangga, bahwa penyitaan merupakan tindakan hukum yang

dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak

dapat lagi dilakukan penyitaan untuk atas nama penyidik. Itu sebabnya

Pasal 38 KUHAP tersebut telah ditentukan dengan pasti hanya penyidik

yang berwenang melakukan tindakan penyitaan (wawancara tanggal 30

Juni 2006).

Supardi menyatakan pula bahwa ada kemungkinan adanya

penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan,

namun demikian pelaksanaan penyitaan harus diminta kepada penyidik,

seandainya dalam pemeriksaan sidang pengadilan, hakim berpendapat

dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, untuk itu hakim

mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar

penyidik melaksanakan penyitaan barang dimaksud (wawancara tanggal

30 Juni 2006).

Demikian penyitaan dalam tindak pidana minuman keras, maka

tata cara penyitaan yang biasa dilakukan pada umumnya mengikuti

prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 46 KUHAP, yaitu harus ada

surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali

penyitaan itu harus dilakukan dalam keadaan mendesak, surat izin

penyitaan dari Ketua pengadilan negeri nanti menyusul tetapi hanya

49


50/65

penyitaan atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada Ketua

pengadilan negeri untuk mendapat persetujuan. Di samping itu penyidik

memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada

orang dari mana benda itu akan di sita agar ada kepastian bagi orang

yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas

penyidik, sebab tanpa menunjukkan lebih dahulu tanda pengenal, orang

yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

Selain itu penyidik yang melakukan penyitaan memperlihatkan benda

yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan di sita atau

kepada keluarganya. Penyitaan pula harus disaksikan oleh kepala desa

atau kelurahan dengan dua orang saksi. Membuat berita acara penyitaan

dan menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada orang dari

mana barang itu disita atau keluarganya dan kepala desa setempat.

2. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat

cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Tindakan penangkapan baru

dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu diduga keras

melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti

yang cukup dari penilaian penyidik sepenuhnya.

50


51/65

Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian

Negara Republik Indonesia, kecuali Jaksa Penuntut Umum dapat

melakukan penagkapan dalam kedudukannya sebagai penyidik. Penyidik

dalam melakukan penangkapan harus membawa surat tugas

penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang

disampaikan kepada tersangka atau keluarga tersangka untuk

mengetahui dengan pasti seorang tersangka ditangkap dan diperiksa.

Batas waktu penangkapan adalah 1 x 24 jam atau satu hari, dan

tidak boleh lebih dari satu hari, tetapi apabila jarak yang ditempuh antara

Polsek sebagai tempat penyidikan dengan lokasi penangkapan

membutuhkan jarak tempuh lebih dari satu hari, maka penyidik dapat

melakukan penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah untuk

membawa tersangka. Waktu penangkapan mulai terhitung sejak

tersangka tiba di Polsek untuk dilakukan pemeriksaan.

Penangkapan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran

seperti pelaku tindak pidana minuman keras tidak dapat dilakukan secara

langsung. Apabila pelaku tindak pidana minuman keras telah dilakukan

pemanggilan secara patut tetapi tidak mengindahkannya maka

penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran dapat

dilakukan.

3. Penahanan

51


52/65

Penahanan adalah menempatkan tersangka ditempat tertentu oleh

penyidik. Syarat-syarat untuk menahan seorang tersangka diperlukan

berbagai persyaratan. Syarat formal penahanan harus ada surat perintah

dari yang berwenang, dan syarat materialnya adalah adanya dugaan

keras tersangka yang melakukan tindak pidana, adanya kekhawatiran

bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana, adanya kekhawatiran

bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti.

Tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih dan menurut

sifat pelakunya perlu ditahan.

Hasil wawancara dengan Ibrahim Lenni, Kanit Reskrim Posek

Watubangga, menyatakan bahwa pelaku tindak pidana minuman keras

ditahan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti berupa

minuman keras yang dijualnya (wawancara tanggal 25 Juni 2006).

Hal senada dikemukakan pula oleh Mustamin, Kanit Pulbaket

Polsek Watubangga, menyatakan bahwa untuk menghindari pelaku

tindak pidana minuman keras mengulangi tindakannya, maka pihak

penyidik di Polsek Watubangga melakukan penahanan terhadap seorang

tersangka guna kepentingan penyidikan tindak pidana yang

bersangkutan. Seseorang yang disangka atau diduga melakukan tindak

pidana, untuk sementara waktu dapat di batasi kebebasannya.

Pembatasan itu dapat dilakukan bilamana telah menunjukkan bukti-bukti

52


53/65

yang kuat bahwa orang itulah yang melakukan perbuatan tindak pidana

minuman keras. Penahanan pelaku tindak pidana minuman keras atau

mereka yang di tuduk melakukan. Penangkapan dan penahanan

terhadap pelaku tindak pidana minuman keras ini tidak lain adalah untuk

memudahkan proses penyidikannya (wawancara tanggal 30 Juni 2006).

4.2. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Polsek Watubangga DalamPelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Minuman Keras

Penyebab orang melakukan tindak pidana Minuman keras Khususnya

pelaku penjual tindak pidana Minuman keras merasakan bahwa dengan

melakukan penjualan minuman Keras, sipelaku merasa mendapat

keuntungan yang lebih besar dari pada menjual selain minuman keras.

Dari hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan penyidikan terhadap

tindak pidana minuman keras di Polsek Watubangga, ada beberapa

hambatan yang dialami yaitu :

1. Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan

masyarakat.

Hambatan ini muncul dari pihak masyarakat karena masyarakat

beranggapan bahwa polisi merupakan institusi yang secara

kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi

masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan

informasi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana minuman keras

dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat

53


54/65

menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan

mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana minuman keras

(wawancara, Oscar Syamsuddin, Kapolsek Watubangga, tanggal 21

Juni 2006).

2. Pelaku tindak pidana minuman keras menghilangkan jejak terjadinya

tindak pidana

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Polsek

Watubangga tidak sedikit dari mereka pelaku tindak oidana minuman

keras yang menghilangkan jejak agar terbebas dari penagkapan dan

ancaman hukuman dengan cara menghilangkan barang bukti berupa

minuman keras pada waktu akan dilakukan penggeledahan,

memberikan keterangan yang berbelit-belit, dan pelaku meninggalkan

wilayah hukum Polsek Watubangga.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana.

Terbatasnya sarana dan prasarana ini termasuk didalamnya

fasilitas kendaraan yang dimiliki oleh Polsek Watubangga untuk

mengadakan patroli pada setiap wilayah yang dianggap rawan yang

memerlukan pengawasan setiap saat tidak dapat dijangkau sehingga

penyidikan terhadap tindak pidana minuman keras tidak optimal

Kondisi seperti ini menyebabkan para petugas kepolisian tidak dapat

bertindak secara tepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan

54


55/65

terhadap pelaku tindak pidana minuman keras (wawancara, Supardi,

Penyidik Pembantu Polsek Watubangga, tanggal 30 Juni 2006).

4. Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap tindak

pidana minuman keras.

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak

pidana minuman keras , maka polisi dituntut untuk lebih profesional

dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan

diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat akibat pada

umumnya tenaga penyidik pada Polsek Watubangga beluk memiliki

syarat untuk diangkat sebagai penyidik, tetapi mereka hanya sebatas

sebagai penyidik pembantu (wawancara, Oscar Samsuddin, Kapolsek

Watubangga, tanggal 21 Juni 2006).

4.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Polsek Watubangga Untuk MengatasiHambatan-Hambatan Dalam Peyidikan Terhadap Pelaku TindakPidana Minuman Keras.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik

Polsek Watubangga dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak

pidana minuman keras , maka beberapa upaya yang dilakukan adalah

sebagai berikut :

1. Secara institusi Polsek Watubangga senantiasa membenahi diri dengan

mensosialisasikan perubahan paradigma kepolisian untuk mengubah

persepsi yang selama ini polisi cenderung membuat masyarakat

55


56/65

menjadi takut dengan keberadaan polisi, maka masyarakat merasa

aman.

2. Polisi di Polsek Watubangga senantiasa membuka diri memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat

untuk memberikan masukan kepada pihak Polsek Watubangga dalam

rangka pembinaan personil. Langkah ini memberikan kesempatan

kepada berbagai pihak baik tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh

masyarakat.

3. Pembinaan personil yang mampu memberikan tindakan-tindakan

persuasif, pembinaan kesadaran hukum masyarakat dengan

melakukan penyuluhan hukum khususnya dampak negatif penggunaan

minuman keras di berbagai desa yang bertujuan untuk membantu

memberikan masukan dalam bentuk informasi kepada polisi baik

secara kelembagaan maupun secara individual.

4. Dalam kaitannya dengan usaha penciptaan sumber daya manusia

( polisi yang profesional ) Polsek Watubangga memberikan kesempatan

seluas-luasnya kepada setiap personil yang berminat untuk

melanjutkan pendidikan baik pada jenjang starata satu (S1) maupun

pada Dikjur Kepolisian secara reguler dalam berbagai bidang.

5. Berkaitan dengan usaha mengatasi hambatan aspek kurangnya sarana

yang dimiliki oleh Polsek Watubangga, beberapa langkah yang

ditempuh selain mengusulkan kepada Polres Kabupaten Kolaka

56


57/65

tentang pengadaan sarana penunjang operasional juga bekerjasama

dengan pemerintah daerah dengan pihak lain yang tidak mengikat

untuk mengatasi keterbatasan sarana (wawancara Oscar Samsuddin,

Kapolsek Watubangga tanggal 30 Juli 2006).

BAB V

P E N U T U P

5.1. Simpulan

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras

dilakukan mulai dari penggeledahan pelaku tindak minuman keras,

penyitaan barang bukti tindak pidana minuman keras, penangkapan

dan penahanan pelaku tindak pidana minuman keras untuk

memudahkan pemeriksaan pelaku tindak pidana minuman keras.

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik Polsek Watubangga

dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana minuman keras (1)

Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat; (2)

Pelaku tindak pidana minuman keras menghilangkan jejak terjadinya

tindak pidana; (3) Terbatasnya sarana dan prasarana.yang dimiliki oleh

Polsek Watubangga; (4).Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi)

untuk mengungkap tindak pidana minuman keras.

57


58/65

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Penyidik Polsek Watubangga Untuk

Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Peyidikan Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Minuman Keras sebagai berikut : (1) Membenahi diri

dengan mensosialisasikan perubahan paradigma kepolisian kepada

masyarakat.(2) Memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan

masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak Polsek

Watubangga.(3) Pembinaan personil yang mampu memberikan

tindakan-tindakan persuasif.(4) Memberikan kesempatan kepada setiap

personil yang berminat untuk melanjutkan pendidikan baik pada jenjang

starata satu (S1) maupun pada Dikjur Kepolisian. (5)

Mengusulkan kepada Polres Kolaka tentang pengadaan sarana

penunjang operasional.

5.2. Saran

1. Hendaknya penyidik Polisi Republik Indonesia khususnya Polisi Sektor

Watubangga ditingkatkan pengetahuannya tentang hukum dan kalau

perlu semua penyidik Polisi Republik Indonesia adalah sarjana hukum

yang lebih mengetahui secara mendalam tentang hukum serta

menjalankan tugasnya agar memperhatikan wewenang dan

kewajibannya yang telah digariskan dalam undang-undang.

2. Sebaiknya pihak kepolisian dibekali pengetahuan secara luas

mengenai kriminologi, hukum acara pidana serta penerapannya dalam

58


59/65

praktek, agar pihak kepolisian dapat mengetahui tugas-tugas yang

dilimpahkan kepadanya.

3. Hendaknya Kepala Daerah Kab.Kolaka dalam mengeluarkan izin

tentang penjualan minuman keras membuat lokasi khusus dalam

penempatan izin yang dikeluarkan agar mudah diawasi dalam

pelaksanaan pengawasan peredaran minuman keras di lapangan.

59


60/65

DAFTAR PUSTAKA

Andi Zainal Abidin Farid, 1993. Bunga Rampai Hukum Pidana. PradnyaParamitha, Jakarta.

Andi Hamzah, 1993. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, GhaliaIndonesia, Jakarta.

Abdurrahman,1990. Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum AcaraPidana Baru Indonesia, Alumni, Bandung.

M. Hanafi Asmawie, 1983. Ganti Kerugian dan Rehalibitasi menurut KUHAP,Pradnya Paramitha, Jakarta.

Alfiah Ratna Nurul, tt. Praperadilan Dalam Ruang Lingkupnya, AkademikaPressindo, Jakarta.

Arif Gosita ,1997. Viktimologi dan KUHAP Yang Mengatur Ganti KerugianPihak Korban, Akademika Pressindo, Jakarta.

A.T. Hamid, 1992. Praktek Peradilan Perkara Pidana, Al Ihsan,Surabaya.

Yahya Harahap, 1985. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,Pustaka Kartini, Jakarta.

Syahrial Syam,1999. Tujuan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan,Sihar Agung, Jakarta.

Ridwan Syahrani,1993. Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Alumni,Bandung.

Soerjono Soekanto,1999. Faktor-faktor yang mempengaruhi PenegakanHukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tafal, B. Bastian,1974. Kumpulan Kuliah Hukum Acara Pidana, Unhas

Tirtaadmidjaja,1953. Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pemeriksaan

Biasa Perkara-perkara Pidana dan Perdata, Fasco, Jakarta.

Tresna,R.1957. Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Amsterdam Jakarta,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RebuplikIndonesia, Mabes - Polri, Jakarta.

60


61/65

S K R I P S I

PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS

(Studi Kasus Di Polsek Watubangga Kabupaten Kolaka)

Oleh

NATAL FRIDS SITORUSNIM : 20209069NIRM : 914909069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH KENDARI

2006

61


62/65

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS

( Studi Kasus di Polsek Watubangga Kabupaten Kolaka )

OLEH

NATAL FRIDS. SITORUSNIM. 20209069

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk DiajukanPada Ujian Skripsi di HadapanTim Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu HukumFakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Kendari

Pembimbing I Pembimbing II

Deity Yuningsih, SH.MH Ali Rizky, SH

62ii


63/65

D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL ................................................................................ iPENGESAHAN PEMBIMBING .............................................................. iiKATA PENGANTAR............................................................................... iiiDAFTAR ISI............................................................................................. vABSTRAK................................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang ................................................................. 11.2. Rumusan Masalah............................................................ 41.3. Tujuan Penelitian ............................................................. 41.4. Manfaat Penelitian............................................................. 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA2.1.Tugas dan Fungsi Kepolisian.............................................. 62.2.Wewenang Penyidik Polri.................................................... 92.3.Tindak Pidana Minuman Keras............................................ 162.4. Alasan Pelaksanaan Penahanan

Pelaku Tindak Pidana..................................................... 22

BAB III METODE PENELITIAN3.1. Jenis Penelitian ................................................................ 34

3.2. Lokasi Penelitian............................................................... 343.3. Populasi dan Sampel........................................................ 343.4 Jenis dan Sumber Data..................................................... 343.5. Teknik Pengumpulan Data................................................

...........................................................................................353.6. Analisis Data.....................................................................

...........................................................................................353.7. Definisi Operasional..........................................................

...........................................................................................36

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.................................

384.2. Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana

Minuman Keras..................................................................40

63v


64/65

4.3. Hambatan-hambatan Yang Dialami Dalam PelaksanaanPenyidikan Pelaku Tindak Pidana M

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras

Documents