kup penyidikan

11

RETNO KUSUMANDARIRETNO KUSUMANDARI

22

TINDAK PIDANA DIBIDANG TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKANPERPAJAKAN

TINDAK PIDANA DIBIDANG TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKANPERPAJAKAN

ALPAALPAALPAALPA

SENGAJASENGAJASENGAJASENGAJA

PENGULANGANPENGULANGAN

PENGULANGANPENGULANGAN

PERCOBAANPERCOBAANPERCOBAANPERCOBAAN

33

TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KARENA ALPAKARENA ALPA

TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KARENA ALPAKARENA ALPA

Tidak menyampaikan SPTTidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT tidak benar, tidak lengkap, lampiran yg Menyampaikan SPT tidak benar, tidak lengkap, lampiran yg

isinya tidak benarisinya tidak benar

BERAKIBATBERAKIBAT

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negaradapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Merupakan Perbuatan yg Kedua kali,Merupakan Perbuatan yg Kedua kali,DIPIDANADIPIDANA denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari jumlah denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari jumlah

pajak terutang yg tidak/kurang dibayar; atau pajak terutang yg tidak/kurang dibayar; atau kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

Pasal 38 UU KUPPasal 38 UU KUP

WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK

DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS

44

TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KARENA SENGAJAKARENA SENGAJATINDAK PIDANA TINDAK PIDANA

KARENA SENGAJAKARENA SENGAJA

Wajib Pajak :Wajib Pajak :

Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya;Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya;Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP;Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP;Tidak menyampaikan SPT;Tidak menyampaikan SPT;Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya

tidak benar/tidak lengkaptidak benar/tidak lengkapMenolak dilakukan pemeriksaanMenolak dilakukan pemeriksaanMemperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen palsu atau dipalsukanMemperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen palsu atau dipalsukanTidak menyelenggarakan pembukuan /pencatatan/ tidak memperlihatkan/meminjamkan Tidak menyelenggarakan pembukuan /pencatatan/ tidak memperlihatkan/meminjamkan

buku, catatan atau dokumenbuku, catatan atau dokumenTidak menyimpan buku, catatan atau dokumenTidak menyimpan buku, catatan atau dokumenTidak menyetorkan pajak yang dipotong/ dipungutTidak menyetorkan pajak yang dipotong/ dipungut

BERAKIBATBERAKIBATMenimbulkan kerugian pada pendapatan negaraMenimbulkan kerugian pada pendapatan negara

DIPIDANADIPIDANA Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama enam tahun, danenam tahun, dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kalidenda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yg tdk atau kurang dibayarjumlah pajak terutang yg tdk atau kurang dibayar

Pasal 39 ayat (1) UU KUPPasal 39 ayat (1) UU KUP

Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 43 ayat (1))menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 43 ayat (1))

55

TINDAK PIDANATINDAK PIDANAKARENA PENGULANGANKARENA PENGULANGAN

TINDAK PIDANATINDAK PIDANAKARENA PENGULANGANKARENA PENGULANGAN

PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI BID. PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI BID. PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT SATU TAHUN SEJAK PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT SATU TAHUN SEJAK

SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YG SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YG DIJATUHKANDIJATUHKAN

ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT (1) )(1) )

SANKSI DILIPATKAN DUASANKSI DILIPATKAN DUA



66

TINDAK PIDANATINDAK PIDANAKARENA PERCOBAANKARENA PERCOBAAN

TINDAK PIDANATINDAK PIDANAKARENA PERCOBAANKARENA PERCOBAAN

Menyalahgunakan atau menggunakan Menyalahgunakan atau menggunakan

tanpa hak NPWP atau NPPKPtanpa hak NPWP atau NPPKP Menyampaikan SPT dan atau Menyampaikan SPT dan atau

keterangan yg isinya tidak benar atau keterangan yg isinya tidak benar atau

tidak lengkaptidak lengkap

Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajakkompensasi pajak

SANKSISANKSI Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan palingPidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling

lama 2 tahun, danlama 2 tahun, dan Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yg dimohon dan/atau kali jumlah restitusi yg dimohon dan/atau kompensasi atau pengkriditan yg dilakukan oleh Wajib Pajakkompensasi atau pengkriditan yg dilakukan oleh Wajib Pajak



77


KARENA SENGAJAKARENA SENGAJA

Wajib PajakWajib PajakMenerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yg tidak berdasarkan transaksi yg sebenarnyapajak yg tidak berdasarkan transaksi yg sebenarnya

Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena PajakPengusaha Kena Pajak

SANKSISANKSI Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan palingPidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling

lama 6 tahun, danlama 6 tahun, dan Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti

pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Pasal 39A UU KUPPasal 39A UU KUP


Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 43 ayat (1))menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 43 ayat (1))

88

DALUWARSA TINDAK PIDANA DI DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANBIDANG PERPAJAKAN

DALUWARSA TINDAK PIDANA DI DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANBIDANG PERPAJAKAN

setelah lampau setelah lampau

10 Tahun10 Tahun


Sejak :Sejak : Saat terutangnya pajak;Saat terutangnya pajak; Berakhirnya masa Berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak ybspajak atau tahun pajak ybsDIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS

99

DELIK ADUANDELIK ADUANDELIK ADUANDELIK ADUAN

A L P AA L P ATidak memenuhi kewajiban Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau dalam rangka jabatan atau pekerjaannya (seperti tersebut pekerjaannya (seperti tersebut dlm Pasal 34 )dlm Pasal 34 )

S E N G A J AS E N G A J A

Tidak memenuhi kewajiban Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dalam Pasal 34 )tersebut dalam Pasal 34 )

SANKSISANKSI

Pidana penjara paling lama Pidana penjara paling lama

2 (dua) tahun , dan 2 (dua) tahun , dan

Denda paling banyak Denda paling banyak

Rp50.000.000,00Rp50.000.000,00

SANKSISANKSI

Pidana kurungan paling Pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun , dan lama 1 (satu) tahun , dan

Denda paling banyak Denda paling banyak

Rp25.000.000,00Rp25.000.000,00


KUP 118KUP 118

1010

Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan sengaja :sengaja :

Tidak memberikan keterangan / Tidak memberikan keterangan / bukti ataubukti atau

Memberikan keterangan / bukti yang Memberikan keterangan / bukti yang tidak benartidak benar

(Pasal 41 A)(Pasal 41 A)

Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak pidana perpajakanpidana perpajakan

Pasal 43 ayat ( 2 ) Pasal 43 ayat ( 2 )

Sanksi maksimal :Sanksi maksimal : Pidana kurungan paling lama 1 (satu) Pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun, dantahun, dan Denda paling banyak Rp25.000.000,00 Denda paling banyak Rp25.000.000,00

SANKSI PIDANA SANKSI PIDANA TERHADAP PIHAK KETIGATERHADAP PIHAK KETIGA

Pihak ke 3 yang dengan sengaja :Pihak ke 3 yang dengan sengaja :

Menghalangi Menghalangi Memper-sulitMemper-sulit

penyidikan tindak pidana di bidang penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanperpajakan

(Pasal 41 B)(Pasal 41 B)

Sanksi maksimal :Sanksi maksimal : Pidana penjara paling lama 3 (tiga) Pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun, dantahun, dan Denda paling banyak Rp75.000.000,00 Denda paling banyak Rp75.000.000,00

Pasal 41 A dan 41B UU KUPPasal 41 A dan 41B UU KUP


1111


KARENA SENGAJAKARENA SENGAJAPasal 41C UU KUPPasal 41C UU KUP


INSTANSI PEMERINTAH/LEMBAGA/ASOSIASI/PIHAK LAININSTANSI PEMERINTAH/LEMBAGA/ASOSIASI/PIHAK LAIN

Sanksi maksimal :Sanksi maksimal : Pidana kurungan paling Pidana kurungan paling

lama 1 tahun, ataulama 1 tahun, atau Denda paling banyak Rp Denda paling banyak Rp

1 miliar 1 miliar


lama 10 bulan, ataulama 10 bulan, atau Denda paling banyak Denda paling banyak

Rp 800 juta Rp 800 juta


lama 10 bulan, ataulama 10 bulan, atau Denda paling banyak Denda paling banyak

Rp 800 juta Rp 800 juta


lama 1 tahun, ataulama 1 tahun, atau Denda paling banyak Denda paling banyak

Rp500 jutaRp500 juta

TIDAK TIDAK MEMENUHI MEMENUHI KEWAJIBANKEWAJIBAN

PASAL 35A AYAT PASAL 35A AYAT (1)(1)

MENYEBABKAN MENYEBABKAN TIDAK TIDAK

TERPENUHINYA TERPENUHINYA KEWAJIBANKEWAJIBAN

PASAL 35A AYAT (1)PASAL 35A AYAT (1)

TIDAK TIDAK MEMBERIKAN MEMBERIKAN

DATA & INFORMASI DATA & INFORMASI YG DIMINTA DJPYG DIMINTA DJP

PASAL 35A AYAT (2)PASAL 35A AYAT (2)

MENYALAH-GUNAKAN MENYALAH-GUNAKAN DATA & INFORMASI DATA & INFORMASI

PERPAJAKAN PERPAJAKAN SEHINGGA SEHINGGA

MENIMBULKAN MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA KERUGIAN NEGARA

1212

PELAKU TINDAK PIDANA DI PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANBIDANG PERPAJAKAN

PELAKU TINDAK PIDANA DI PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANBIDANG PERPAJAKAN

WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK

Pasal 38,Pasal 38,

Pasal 39Pasal 39

Wakil, kuasa atau Wakil, kuasa atau pegawai WPpegawai WP

PIHAK KETIGAPIHAK KETIGAPEJABATPEJABAT

Pasal 41Pasal 41

Pasal 43 ayat (1)Pasal 43 ayat (1) Pasal 43 ayat (2)Pasal 43 ayat (2)

Yang menyuruhYang menyuruh Yang menganjurkanYang menganjurkan Yang membantu melakukanYang membantu melakukan


1313

PEMERIKSAANPEMERIKSAAN

BUKTI PERMULAANBUKTI PERMULAAN


BUKTI PERMULAANBUKTI PERMULAANPasal 43A ayat (1), (2) dan (3) UU KUPPasal 43A ayat (1), (2) dan (3) UU KUP

INFORMASI, DATA, LAPORANINFORMASI, DATA, LAPORANDAN PENGADUAN DAN PENGADUAN

DIREKTURDIREKTURJENDERAL PAJAKJENDERAL PAJAK


MELAKUKAN PEMERIKSAAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAANBUKTI PERMULAAN

PETUGASPETUGASPAJAKPAJAK

BERWENANGBERWENANG

APABILAAPABILATERDAPATTERDAPATINDIKASIINDIKASITINDAKTINDAK

PIDANA YG PIDANA YG MENYANGKUTMENYANGKUT

UNIT PEMERIKSA UNIT PEMERIKSA INTERNAL DEPKEUINTERNAL DEPKEU

APABILAAPABILADITEMUKANDITEMUKAN

UNSUR TINDAKUNSUR TINDAKPIDANAPIDANA

KORUPSIKORUPSI

DIPROSES MENURUT DIPROSES MENURUT KETENTUAN KETENTUAN

HUKUM TINDAK PIDANAHUKUM TINDAK PIDANA

TATA CARA PEMERIKSASAN TATA CARA PEMERIKSASAN BUKTI PERMULAANBUKTI PERMULAAN

DI ATUR PERATURAN MENKEUDI ATUR PERATURAN MENKEU

DILAKUKANDILAKUKANPEMERIKSAANPEMERIKSAAN

BUKTI PERMULAANBUKTI PERMULAANOLEHOLEH

1414

PPNS DJPPPNS DJPPPNS DJPPPNS DJPPasal 44 ayat (1) dan (4) UU KUPPasal 44 ayat (1) dan (4) UU KUP

Diangkat oleh Pejabat Diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai yang berwenang sebagai

penyidikpenyidik

Mempunyai wewenang khusus Mempunyai wewenang khusus melakukan penyidikan tindak melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanpidana di bidang perpajakan

Dilaksanakan sesuai dengan Dilaksanakan sesuai dengan KUHAPKUHAP

Mempunyai wewenang khusus Mempunyai wewenang khusus melakukan penyidikan tindak melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanpidana di bidang perpajakan

Dilaksanakan sesuai dengan Dilaksanakan sesuai dengan KUHAPKUHAP


DAPAT DAPAT MEMINTAMEMINTABANTUANBANTUANKEPADA KEPADA PENEGAKPENEGAKHUKUM HUKUM LAINNYALAINNYA

1515

PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPENYIDIKAN TINDAK PIDANADI BIDANG PERPAJAKANDI BIDANG PERPAJAKAN

PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPENYIDIKAN TINDAK PIDANADI BIDANG PERPAJAKANDI BIDANG PERPAJAKAN

SERANGKAIAN TINDAKAN YANG SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIKDILAKUKAN PENYIDIK

MENEMUKANMENEMUKANTERSANGKANYATERSANGKANYA

UNTUK MENCARI DAN UNTUK MENCARI DAN

MENGUMPULKAN BUKTIMENGUMPULKAN BUKTI

MEMBUAT TERANGMEMBUAT TERANGTINDAK PIDANATINDAK PIDANA

DI BIDANG DI BIDANG PERPAJAKANPERPAJAKAN

Pasal 1 angka 31 UU KUPPasal 1 angka 31 UU KUP


1616

Pasal 44 Pasal 44 (2)(2)

WWeewweennaanngg

PPeennyyiiddiikk

a. a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelasagar menjadi lebih lengkap dan jelas

c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badanc. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

b. b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukanpribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktie. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen laind. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain

f. Meminta bantuan tenaga ahlif. Meminta bantuan tenaga ahli

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakanh. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan

i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksitersangka atau saksi

g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/ dokumen.orang/ dokumen.

j. Menghentikan penyidikanj. Menghentikan penyidikan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yg k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yg bertanggungjawabbertanggungjawab


1717

PELAKSANAAN PENYIDIKANPELAKSANAAN PENYIDIKANPELAKSANAAN PENYIDIKANPELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pemberitahuan saat Pemberitahuan saat dimulainya penyidikandimulainya penyidikan

Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut umumkepada Jaksa Penuntut umum

Penyampaian atas hasil Penyampaian atas hasil penyidikanpenyidikan

SESUAI KETENTUAN KUHAPSESUAI KETENTUAN KUHAP


PPNSPPNS


1818

PENGHENTIAN PENYIDIKANPENGHENTIAN PENYIDIKANPENGHENTIAN PENYIDIKANPENGHENTIAN PENYIDIKAN

PPNSPPNS Jaksa AgungJaksa Agung

DENGAN SYARAT:DENGAN SYARAT:

Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yg tidak atau kurang jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, atau yg tidak seharusnya dibayar, atau yg tidak seharusnya dikembalikandikembalikan

Pasal 44 BPasal 44 B

Tidak cukup buktiTidak cukup bukti Bukan tindak pidanaBukan tindak pidana

PerpajakanPerpajakan DaluwarsaDaluwarsa Tersangka meninggalTersangka meninggal

duniadunia

Pasal 44 APasal 44 A

atas permintaan Menteri atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan Keuangan untuk kepentingan

penerimaan negarapenerimaan negara


PALING LAMA DLM JANGKAPALING LAMA DLM JANGKAWAKTU 6 BLN SEJAK TGLWAKTU 6 BLN SEJAK TGL

SURAT PERMINTAANSURAT PERMINTAANDARI MENKEUDARI MENKEU

1919

KETENTUAN KETENTUAN PERALIHANPERALIHAN

KETENTUAN KETENTUAN PERALIHANPERALIHAN

Pasal II UU KUPPasal II UU KUP

1.1. Terhadap semua dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 Terhadap semua dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s.d Tahun Pajak 2007 yg belum selesai, diberlakukan ketentuan s.d Tahun Pajak 2007 yg belum selesai, diberlakukan ketentuan UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000;dengan UU No. 16 Tahun 2000;

2.2. Dikecualikan dari ketentuan sbgmn dimaksud pada angka 1. Dikecualikan dari ketentuan sbgmn dimaksud pada angka 1. daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sbgmn atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sbgmn dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.lama pada akhir Tahun Pajak 2013.


2020

PENYIDIKANPENYIDIKAN

serangkaian tindakanserangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikyang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan untuk mencari serta mengumpulkan

bukti bukti yang dengan bukti itu membuat terang yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana di bidang perpajakan yang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjaditerjadi

serta menemukan tersangkanya.serta menemukan tersangkanya.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.terjadi serta menemukan tersangkanya.

UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 31UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 31

2121

A. KUHAPA. KUHAP Penyidik adalah:Penyidik adalah:

1. Pejabat Polri; dan 1. Pejabat Polri; dan 2. PPNS2. PPNS(Ps 6)(Ps 6)

B. UU KUPB. UU KUPPenyidikan tindak pidana di bidang Penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan perpajakan hanya dapathanya dapat dilakukan oleh dilakukan oleh PPNS DJPPPNS DJP(Ps 44)(Ps 44)

PENYIDIKPENYIDIK

Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan Macan TutulMacan Tutul

2222

WEWENANG PPNS DJP (1)WEWENANG PPNS DJP (1)

a.a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pajak agar menjadi lebih lengkap dan jelaspajak agar menjadi lebih lengkap dan jelas

b.b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai OP / badan tentang kebenaran perbuatan yang mengenai OP / badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajakdilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak

c.c. meminta keterangan dan bahan bukti OP / badan meminta keterangan dan bahan bukti OP / badan sehubungan dengan tindak pidana pajak sehubungan dengan tindak pidana pajak

d.d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pajak dengan tindak pidana pajak

e.e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebutmelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

2323

WEWENANG PPNS DJP (2)WEWENANG PPNS DJP (2)

f.f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;bidang perpajakan;

g.g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; dokumen yang dibawa;

h.h. memotret seseorang yang berkaitan dengan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; tindak pidana di bidang perpajakan;

i.i. memanggil orang untuk didengar keterangannya memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.j. menghentikan penyidikan; dan/atau menghentikan penyidikan; dan/atau

k.k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.

AZAS-AZAS HUKUM AZAS-AZAS HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYIDIKANDALAM PENYIDIKAN

Azas legalitasAzas legalitas Azas keseimbanganAzas keseimbangan Azas praduga tak bersalahAzas praduga tak bersalah Prinsip pembatasan penahananPrinsip pembatasan penahanan Azas ganti rugi dan rehabilitasiAzas ganti rugi dan rehabilitasi Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugiPenggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi Azas unifikasiAzas unifikasi Prinsip diferensiasi fungsionalPrinsip diferensiasi fungsional Prinsip saling koordinasiPrinsip saling koordinasi Azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringanAzas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan Prinsip peradilan terbuka untuk umumPrinsip peradilan terbuka untuk umum

2424Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan

Macan TutulMacan Tutul

2525

PROSES PENYIDIKANPROSES PENYIDIKAN

PENINDAKANPENINDAKAN PEMBERKASAANPEMBERKASAAN PENYERAHANPENYERAHANBERKASBERKAS

PERKARAPERKARA

Rik TSKRik TSK

Rik AhliRik Ahli

Rik SaksiRik Saksi


PenangkapanPenangkapan

PenyitaanPenyitaan

PenggeledahanPenggeledahan

PencegahanPencegahan

PenahananPenahanan

Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan Macan TutulMacan Tutul

2626

PENGHENTIAN PENYIDIKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN (1)(1)

1.1. Tidak terdapat cukup bukti, Tidak terdapat cukup bukti, 2.2. Peristiwa tersebut bukan merupakan Peristiwa tersebut bukan merupakan

tindak pidana di bidang perpajakan,tindak pidana di bidang perpajakan,3.3. Daluwarsa,Daluwarsa,4.4. Tersangka meninggal dunia.Tersangka meninggal dunia.

SKP tetap dapat diterbitkan, kecuali daluwarsa SKP tetap dapat diterbitkan, kecuali daluwarsa ( pasal 13 ayat 1 KUP )( pasal 13 ayat 1 KUP )

2727

Di samping karena alasan di atas, Di samping karena alasan di atas, penyidikan juga mungkin dihentikan oleh penyidikan juga mungkin dihentikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Meteri Jaksa Agung atas permintaan Meteri Keuangan untuk Keuangan untuk kepentingan kepentingan penerimaan negarapenerimaan negara

Dengan syarat:Dengan syarat:

WP melunasi utang pajak + denda 400%WP melunasi utang pajak + denda 400%

PENGHENTIAN PENYIDIKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN (2)(2)

2828

SANKSI BAGI SANKSI BAGI

PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAKPasal 36A ayat (1) UU KUPPasal 36A ayat (1) UU KUP

PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAK

Lalai atau Sengaja dalam Lalai atau Sengaja dalam menghitung atau menetapkan pajakmenghitung atau menetapkan pajak

Tidak sesuai dengan UU perpajakan yang Tidak sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku yg berakibat merugikan negaraberlaku yg berakibat merugikan negara

Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakuundangan yang berlaku


2929




Sengaja bertindak diluar Sengaja bertindak diluar kewenangannya yg diatur dlm UU kewenangannya yg diatur dlm UU

PerpajakanPerpajakan

Dapat diadukan ke unit internal Depkeu yg Dapat diadukan ke unit internal Depkeu yg berwenang melakukan pemeriksaan dan berwenang melakukan pemeriksaan dan

investigasiinvestigasi

APABILA TERBUKTIAPABILA TERBUKTI

Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakuundangan yang berlaku


3030




MELAKUKAN PEMERASAN DAN MELAKUKAN PEMERASAN DAN ANCAMAN KEPADA WP UTK ANCAMAN KEPADA WP UTK

MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRIMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRISECARA SECARA

MELAWAN HUKUMMELAWAN HUKUM

DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 368 KUHPDIMAKSUD DLM PASAL 368 KUHP


3131




MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SCR MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SCR MELAWAN HUKUM DGN MELAWAN HUKUM DGN

MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYAMENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA

UNTUKUNTUK

DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 12 UU DIMAKSUD DLM PASAL 12 UU PEMBERANTASAN TIPIKORPEMBERANTASAN TIPIKOR


MEMBERIKAN SESUATU ATAU MEMBAYAR MEMBERIKAN SESUATU ATAU MEMBAYAR ATAU MENERIMA PEMBAYARAN ATAU ATAU MENERIMA PEMBAYARAN ATAU

MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA SENDIRISENDIRI

3232




TIDAK DAPAT DITUNTUT TIDAK DAPAT DITUNTUT BAIK SECARA PERDATA MAUPUN BAIK SECARA PERDATA MAUPUN

PIDANAPIDANAAPABILAAPABILA


MELAKSANAKAN TUGASNYA DGN MELAKSANAKAN TUGASNYA DGN ITIKAD BAIK DAN SESUAI UU ITIKAD BAIK DAN SESUAI UU

PERPAJAKANPERPAJAKAN

3333

KODE ETIK KODE ETIK

PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAKPasal 36B UU KUPPasal 36B UU KUP

MENTERI KEUANGANMENTERI KEUANGAN

MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI PAJAK DAN WAJIB DIPATUHIPAJAK DAN WAJIB DIPATUHI

PENGAWASANPENGAWASANPELAKSANAANPELAKSANAAN

& PENAMPUNGAN& PENAMPUNGANPENGADUANPENGADUAN


KOMITE KODE ETIK YG DIATUR DLM KOMITE KODE ETIK YG DIATUR DLM PERATUARN MENTERI KEUANGANPERATUARN MENTERI KEUANGAN

3434

KODE ETIK KODE ETIK

PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAKPasal 36C dan Pasal 36D UU KUPPasal 36C dan Pasal 36D UU KUP

MENTERI KEUANGANMENTERI KEUANGAN

MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI PAJAK DAN WAJIB DIPATUHIPAJAK DAN WAJIB DIPATUHI

PENGAWASANPENGAWASANPELAKSANAANPELAKSANAAN

& PENAMPUNGAN& PENAMPUNGANPENGADUANPENGADUAN


KOMITE KODE ETIKKOMITE KODE ETIK

MEMBENTUKMEMBENTUK

3535

INSENTIF INSENTIF

PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAKPasal 36D dan Penjelasan UU KUPPasal 36D dan Penjelasan UU KUP

PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA TERTENTUTERTENTU



INSENTIFINSENTIF

DIBERIKANDIBERIKAN

BESARANNYA DIATUR MELALUI BESARANNYA DIATUR MELALUI PEMBAHASAN PEMERINTAH DGN DPRPEMBAHASAN PEMERINTAH DGN DPR

TATA CARA PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF DIATUR DGN PEMANFAATAN INSENTIF DIATUR DGN

PMKPMK

3636

PERUBAHAN BESARNYA SANKSI PERPAJAKANPERUBAHAN BESARNYA SANKSI PERPAJAKAN

Pasal 37 dan Penjelasan UU KUPPasal 37 dan Penjelasan UU KUP

MENGUBAHAN BESARNYA IMBALAN BUNGA MENGUBAHAN BESARNYA IMBALAN BUNGA DAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA,

DENDA DAN KENAIKAN DENDA DAN KENAIKAN


PEMERINTAHPEMERINTAHDAPATDAPAT

DISESUAIKAN DGN KEADAAN DISESUAIKAN DGN KEADAAN EKONOMI KEUANGANEKONOMI KEUANGAN

TERIMA KASIH

3737

kup penyidikan

Education