penyelenggaraan suscatin oleh kantor urusan...
TRANSCRIPT
PENYELENGGARAAN SUSCATIN OLEH KANTORURUSAN AGAMA (KUA) DI KOTA TANGERANG
SELATAN
Skripsi
Skripsi ini diajukan untuk Memenuhi Salah SatuSyarat Memperoleh Gelar Sarjana
Syariah (S.Sy)
OLEH:
DEVI CHAIRUNNISA
NIM: 1111044200018
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
( A H W A L S Y A K H S I Y Y A H )
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1437 H/2015
ABSTRAK
DEVI CHAIRUNNISA. NIM 1111044200018. PENYELENGGARAANSUSCATIN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KOTATANGERANG SELATAN.Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam. ProgramStudi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri SyarifHidayatullah Jakarta, 1436 H/2015 M.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan suscatin diKUA wilayah Kota Tangerang Selatan dan untuk mengetahui kendala yang ada diKUA Wilayah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan suscatin. Jenispenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metodeyag digunakan adalah metode yuridis empiris sumber data yag dipakai adalah selaindengan mempelajari data-data dari KUA Tagerang Selatan penulis juga melakukanpenelitian dengan mewawacarai secara lagsung ke berapa kepala KUA di WilayahKota Tangerang Selatan, KUA yang dimaksud aladal KUA Ciputat, KUA Pamulang,KUA Pondok Aren dan KUA Serpong. Adapun metode analisis yang digunakanadalah metode analisis deskriptif.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan suscatin diKUA Wilayah Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan Peraturan DirekturJenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun2009. Artinya pelaksanaan kursus calon pengantindi KUA Wilayah Kota TangerangSelatan itu tidak baik dari segi materi, durasi waktu, narasumber, modul dansertifikasi itu tidak sesuai di Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam Departemen Agama Nomor DJ. II/491Tahun 2009.
Adapun yang menjadi kendala kenapa pelaksanaan suscatin di KUA WilayahKota Tangerang Selatan tidak sama dengan Peraturan Direktur Jendral BimbinganMasyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ II/491 Tahun 2009 di sebabkanoleh beberapa faktor,setidaknya ada dua faktor yang perlu digaris bawahi yaitukurangnya minat calon pengantin di KUA Wilayah Kota Tangerang Selatan karenaterkait dengan kurang minatnya calon pengantin faktor utama calon pengantin tidakdapat menghadiri kursus calon pengantin, selain itu juga faktor kurangnya dana daripemerintah terkait dengan kegiatan suscatin sehingga tidak berjalan sesuai denganPeraturan pemerintah.
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Mesraini, M. Ag.Kata kunci : Suscatin, pelaksaan, penerapan, kendala.Bahan Pustaka : 1990 sampai dengan 2015
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEMBAR PERNYATAAN
ABSTRAK ............................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii
DAFTAR ISI.......................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah................................................................ 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah............................................ 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 4
D. Metodelogi Penelitian ................................................................... 5
E. Review Studi Terdahulu................................................................ 9
F. Sistematika Penulisan ................................................................... 10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KUA DAN SUSCATIN
A. Sejarah KUA
1. Sejarah KUA.......................................................................... 11
2. Tugas dan Fungsi KUA.......................................................... 14
3. KUA dan BP4 ........................................................................ 14
B. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Menurut Perundang-undangan
di Indonesia ...................................................................................
1. Pengertian Suscatin ................................................................ 17
2. Tujuan Suscatin...................................................................... 18
3. Dasar Hukum Suscatin........................................................... 20
vi
BAB III PROFIL KUA DI WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN
A. KUA Ciputat ................................................................................. 28
B. KUA Pamulang .......................................................................... 34
C. KUA Pondok Aren........................................................................ 41
BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA
NOMOR DJ.II/491 TAHUN 2009 TENTANG KURSUS CALON
PENGATIN DI KUA WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN
A. Pelaksanaan Suscatin di KUA Wilayah Tangerang selatan
1. KUA Ciputat .......................................................................... 47
2. KUA Pamulang ...................................................................... 50
3. KUA Pondok Aren ................................................................. 51
4. KUA Serpong......................................................................... 53
B. Analisis Terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009
Tentang kursus calon pengantin.................................................... 54
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan...................................................................................... 63
B. Saran-saran ...................................................................................... 64
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta
keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.
Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa rintangan
dan hambatan yang terus menerus datang silih berganti. Berkat bantuan dan motivasi
dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi dan
tentunya dengan izin Allah SWT, serta dengan wujud yang berbeda-beda dapat
diminimalisir dengan adanya nasihat dan dukungan yang diberikan oleh keluarga dan
teman-teman penulis.
Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada
terhingga untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun
materil sehingga terselesaikannya skripsi ini. Tentunya kepada:
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta pembantu
Dekan I, II , III Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. Ketua program Studi Hukum Keluarga
serta bapak Arip purqon, M.A selaku sekretaris Program Studi Hukum
Keluarga yang telah bekerja dengan maksimal.
3. Ibu Dr. Hj. Mesraini, M.Ag. Sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak
membimbing, memberikan pencerahan, motivasi semangat ilmunya kepada
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan sangat penyabar.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmu
yang tak ternilai harganya, seluruh staff dan karyawan perpustakaan Fakultas
Syariah dan Hukum, perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan
bagian tata usaha Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang
terbaik.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Herry dan ibunda
Aminah yang telah memberikan motivasi serta arahan yang tak pernah jenuh
serta tiada henti mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan. Juga
kapada kakak-kakak penulis Hadi dan Rifki Khairi, adik tercinta Dede Abizar,
kaka ipar Desy Agusy dan Syukron Na’im S.Sy yang selalu memberikan doa,
dukungan dan semangat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran yang tiada
tara.
6. Sahabat-sahabatku yang terbaik Nabila Al Halabi, Khusnul Khotimah, Kicki
Mayanti, Nur Azizah, Intan Pratiwi S.Sy, Juniarti Harahap S.Sy, Burhanatud
Diana S.Sy dan Lia Yulianti yang telah memberikan masukan, saran, motivasi
dan menghibur penulis.
7. Teman-teman Administrasi Keperdataan Islam angkatan 2011 yang telah
memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak yang
perlu diperbaiki lebih dalam. Oleh karena itu, saran dan kritik penulis harapkan demi
kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis
khususnya dan setiap pembaca dan umumnya serta menjadi amal baik di sisi Allah
SWT. Semoga setiap bantuan, do’a, motivasi yang telah diberikan kepada penulis
mendapatkan balasan dari Allah SWT.
Jakarta, 30 september 2015
Devi Chairunnisa
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal tersebut senada
dengan penjelasan Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 :
).٢١: الروم(
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakanuntukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung danmerasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasihdan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benarterdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum:21)
Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal
tersebut adalah dengan dilaksanakannya Kursus Pra Nikah atau Kursus Calon
Pengantin (Suscatin). Kursus Pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin)
itu merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977
tentang Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4). Satu-
satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang
Penasehatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian. Ini tetap
1 UU Perkawianan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1
2
berlanjut sampai sekarang. Berdasarkan MUNAS BP4 Jakarta 14-17 Agustus
2004 dalam Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi
mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam,
salah satunya melalui program Kursus Pra Nikah. Kurus Pra Nikah ini
mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang
kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah,
mawaddah, warrahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan
kekerasan dalam rumah tangga”.2
Selanjutnya dalam Peraturan Direkur Jendral Bimbingan Masyarakat
Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 diinstruksikan bahwa
setiap calon pengantin harus mengikuti Kursus Pra Nikah atau Kursus Calon
Pengantin. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin adalah Badan Penasehatan,
Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang
telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.3
Materi Kusus Calon Pengantin meliputi:
a). Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
b). Pengetahuan agama (5 jam)
c). Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
d). Hak dan kewajiaban suami istri (5 jam)
e). Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)
2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/372Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah, h. 4
3 Pasal 4 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
3
f). Manajemen Keluarga (3 jam)
g). Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
Materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.
Kursus Calon Pengantin tersebut dilakukan dengan metode ceramah, dialog,
simulasi dan studi kasus. Sedangkan Narasumber terdiri dari konsultan
perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. 4
Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya tujuan dari
suscatin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang
kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah,
mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan
kekerasan rumah tangga.5
Persoalannya adalah apakah diterapkan atau tidak peraturan yang sudah
ada oleh pemerintah di KUA tingkat Kecamatan Kota Tangerang Selatan, karena
program suscatin sangat penting untuk diketahui oleh kalangan public khususnya
para calon pasangan pengantin, karena program suscatin memiliki manfaat yang
sangat besar.
Penelitian ini akan dijabarkan dalam sebuah skripsi dengan judul:
“Penyelenggaraan Suscatin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota
Tangerang Selatan”.
4 Pasal 3 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
5 Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
4
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Untuk mempersempit dan mempermudah penelitian serta memperjelas
pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan diuraikan dalam skripsi ini,
maka penulis membatasi masalah tersebut pada penyelenggaraan suscatin di
KUA Wilayah Tangerang Selatan pada tahun 2014 yaitu meliputi KUA
Ciputat, KUA Pamulang, KUA Pondok Aren dan KUA serpong .
2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah ini dapat dirinci dalam beberapa
pertanyaan sebagai berikut:
a). Bagaimanakah pelaksanaan suscatin yang dilakukan di KUA Wilayah
Kota Tangerang Selatan dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat
Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 ?
b). Apakah kendala yang dihadapi KUA Wilayah Kota Tangerang Selatan
dalam menerapkan peraturan tentang suscatin dan bagaimanakah
solusinya?
C. Tujuan dan Manfaat
Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan suscatin di KUA Wilayah
Kota Tangerang Selatan.
5
b. Untuk mengetahui kendala yang ada di KUA Wilayah Tanggerang
Selatan dalam menerapkan peraturan tentang suscatin dan solusinya.
2. Manfaat Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan beberapa manfaat
atau kegunaan yang dapat diperoleh, diantaranya:
a. Untuk petugas KUA penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan lebih banyak tentang pelaksanaan suscatin yang efektif.
b. Untuk Kementerian Agama RI, khususnya Direktur Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009.
c. Untuk membuka wawasan masyarakat mengenai pentingnya suscatin
bagi para calon pengantin.
D. Metologi Penelitian
1. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah KUA Wilayah Kota Tangerang Selatan. di
KUA Wilayah Kota Tangerang Selatan ada 6 KUA, 2 diantaranya Ciputat
Timur dan Serpong Utara, baru berdiri yaitu pada bulan April sedangkan
yang saya teliti hanya 4 KUA aja karena meneliti suscatin di tahun 2014.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris.
Penelitian ini bertitik tolak pada data primer dan pada umumnya mencari
6
jawaban terhadap kesenjangan antara hukum yang seharusnya (das sollen)
dengan hukum kenyataanya (das sein).6
3. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan penulis yaitu:
a). Data Primer
Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek
penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, kemudian
data-data pelaksanaan suscatin yang diperoleh dari KUA serta survey
yang penulis lakukan terhadap KUA Ciputat, KUA Pamulang, KUA
Pondok Aren, dan KUA Serpong. Selain itu Peraturan Direktur Jendral
Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491
Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin juga di jadikan data primer
dalam penelitian ini.
b). Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan jalan
mengadakan studi kepustakaan atas pembahasan yang berhubungan
dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang
bahan data primer.7 Data ini bersifat pelengkap diperoleh dari tulisan-
6 Yayan Sopyan, Buku Ajar: Pengantar Metodologi Penelitian, (t.t, 2010), h.327 Ipah Farihah, Buku Panduan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , (Jakarta :Lembaga
Penelitian UIN akarta dengan UIN Jakarta Press,2006) h. 45
7
tulisan berbagai referensi pada saat kuliah serta sumber tertulis lainnya
yang relevan dengan penelitian ini seperti jurnal,website dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, karena
tujuan dari penelitian mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya,
maka pengumpulan data menggunakan:
a). Studi Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan
atau peristiwa pada waktu lalu,seperti jurnal dan leteratur-leteratur.8
Disini penulis melakukan studi dokumentasi terhadap objek yaitu
lembaga KUA Wilayah Kota Tangerang untuk data jumlah pernikahan
yang terjadi dan data jumlah pengantin yang mengikuti kursus calon
pengantin (suscatin) pada tahun 2014. Serta dokumentasi tentang
pelaksanaan suscatin pada masing-masing KUA tersebut.
b). Wawancara
Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai
pelaksanaan suscatin, pada masing-masing wilayah Kecamatan maka
penulis melakukan wawancara langsung secara mendalam dengan para
narasumber yang ada di Wilayah Kota Tangerang Selatan yaitu Kepala
KUA Ciputat, Penghulu KUA Pamulang, Kepala KUA Pondok Aren
dan Kepala KUA Serpong. Sedianya untuk KUA Pamulang pun penulis
8 W.Gub. Metode Penelitian. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.2002.h 123
8
berencana mewawancarai kepala KUA nya langsung, hanya saja karena
acara lain diluar kantor sehingga dialihkan ke penghulu KUA Pamulang
saja. Adapun metode wawancara yang di pakai adalah wawancara
secara struktural, yaitu wawancara yang dilakukan oleh dua pihak,
antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan beberapa
pertanyaan yang telah disiapkan melalui catatan yang disiapkan oleh
pewawancara.9
5. Alat Analisis Data
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengggunakan teknik analisis data
dengan cara menganalisis dan mengambil kesimpulan dari seluruh data yang
diperoleh penulis dari wawancara dan keperpustakaan yang diseleksi dan
disusun, kemudian penulis melakukan klasifikasi data bertujuan untuk
menyusun data berdasarkan bagian-bagian kategori tertentu karena data ini
bersifat kualitatif maka teknik yang digunakan ialah metode analisis
deskriptip maksudnya data-data tersebut akan tersaji dalam bentuk uraian.
Uraian-uraian tersebut berdasarkan data-data yang didapatkan selama
penelitian berlangsung di KUA Wilayah Tangerang Selatan.
9 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya) h. 233.
9
E. Review Studi Terdahulu
Untuk memudahkan dan meyakinkan pembaca bahwa penulis tidak
malakukan plagiasi atau duplikasi maka penulis menjabarkan review studi
terdahulu dalam bentuk table berikut ini:
No Identitas Metodelogi Penelitian Substansi1. Maulana Ramadhan,
(2012) KonsentrasiAdministrasiKeperdataan Islam,dengan skripsinya yangBerjudul “Peran BP4dalam MeminimalisirTerjadinya Perceraian
Menggunakan metodeKualitatif yaitu metodeberhubungan denganlapangan atau kenyataan
Peran BP4 dalammeminimalisir terjadinyaperceraian, lebih cenderunghanya membahas tugasdan wewenang BP4 itusendiri dan dari situ dapatdilihat peranan BP4 dalammeminimalisir terjadinyaperceraian.
2 Maman Faturokhman,(2011) KonsentrasiAdministrasiKeperdataan Islam,“Kursus Pra Nikah:Teori dan Prakteknya diKUA KecamatanPesawan,KabupatenKuningan Jawa Barat”
Menggunakan MetodeKualitatif atau lapangan
mengulas tentang teori danprakteknya di KUA tersebut,dan lebihmenitik beratkan padakorelasi KursusPra Nikah,terhadap Pembentukankeluarga Sakinah.
Sedangkan skripsi saya lebih melihat dari bagaimana penyelenggaraan
Kursus calon pengantin di KUA Wilayah Kota Tangerang Selatan yang meliputi
4 KUA yaitu : KUA Ciputat, KUA Pamulang, KUA Pondok Aren dan KUA
Serpong, sebagai salah satu program yang diberikan kepada para calon
pengantin, guna memberikan pemahaman tentang keluarga sakinah. Apakah
penyelenggaraan kursus calon pengantin itu sesuai dengan Peraturan Direktur
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491
10
Tahun 2009 atau tidak serta, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam
penerapan peraturan suscatin tersebut dan bagaimana solusinya.
F. Sistematika Penulisan
Untuk lebih mempermudah penambahan dan penulisan pada skripsi ini,
maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I : Berisi PENDAHULUAN yang memuat latar belakang masalah,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
metologi penelitian, riview studi terdahulu, sistematika penulisan.
Bab II : Tinjauan umum tentang KUA dan suscatin, yang menguraikan tugas dan
kewenangan KUA, sejarah KUA, tugas dan fungsi KUA, KUA dan BP4,
Kursus calon pengantin (suscatin) menurut Perundang-undangan di
Indonesia, pengertian suscatin, tujuan suscatin, dasar hukum penerapan
suscatin, dan pelaksanaan suscatin.
Bab III : Profil KUA di Wilayah Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari profil
KUA Ciputat, KUA Pamulang, KUA Pondok Aren, KUA Serpong.
Bab IV: Implementasi tentang kursus calon pengantin di KUA Wilayah Tangerang
Selatan, yang akan menganalisis bagaimana pelaksanaan suscatin di KUA
Wilayah Kota Tangerang Selatan, KUA Ciputat, KUA Pamulang, KUA
Pondok Aren, kendala dan solusinya.
Bab V: Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.
11
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KUA DAN SUSCATIN
A. Tugas dan Kewenangan KUA
1. Sejarah KUA
Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya
pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga
kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu
Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan
wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa Pemerintahan
Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang
diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonantie S. 1929 No. 348 jo
S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijk Ordonantie S. 1933 No. 98 dan
Huwelijs Ordonantie Buetengewesten S 1932 No. 482. Untuk Daerah
Vorstenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga
tersebut di bawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya
diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas
masjid.1
Kemudian pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang, tepatnya
pada tahun 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan
Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai
1 Melia Fitri, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, (Jakarta: 2014), h. 47
12
Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim
Asy’ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri
Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH.
Hasyim Asy’ari menyerahkan kepada putranya K. Wahid Hasyim sampai
akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.2
Sesudah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan
Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut
mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan ke dalam
Kementrian Agama.3
Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya
tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat
bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja
diproklamirkan, maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan
Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai
penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29
UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu
(Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.4
2 Melia Fitri, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, (Jakarta: 2014), h. 47
3 Melia Fitri, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, (Jakarta: 2014), h. 47
4 Melia Fitri, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, (Jakarta: 2014), h. 47
13
Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada
tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No.
1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementrian Agama, dengan tujuan
Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang
Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan
pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya
masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani
rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.5
Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu
Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951,
dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat
Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang
merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama Pusat bagian B,
yaitu : bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.
Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan
Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan
Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama
(KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh
5 Melia Fitri, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, (Jakarta: 2014), h. 47
14
Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan
Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya
melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di
bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian,
eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui
keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan
bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.6
2. Tugas dan Fungsi KUA
Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas
melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau
Kota di bidang urusan agama Islam.7
Fungsi KUA :
a. Pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah
dan rujuk.
b. Penyusunan sistismatik, dokumentasi dan pengelolaan sistem
informasi manajemen KUA
c. Pelaksaan Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA
d. Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah
6 Melia Fitri, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, (Jakarta: 2014), h. 47
7 Sumber data ini diperoleh dari poster yang berada di KUA Pondok Aren, dilihat pada tanggal4 September 2015
15
e. Pelayanan Bimbingan Kemasjidan
f. Pelayanan Bimbingan Pembinaan Syariah
g. Serta penyelenggaraan fungsi lain di bidang Agama Islam yang di
tugaskan oleh Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau
kota
3. KUA DAN BP4
Berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 571 tahun 2001
tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamataan
adalah melakukan sebagian tugas Kementerian Agama kantor kabupaten
dibidang urusan agama Islam dan wilayah Kecamatan. Kantor Urusan
Agama (KUA) .8
Sedangkan badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian
perkawinan (BP4) adalah merupakan organisasi profiseonal yang bersifat
sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam
mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, berdasarkan Islam
dan pancasila. Tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna
mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran agama Islam untuk
mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia,
sejahtera, material, dan spiritual.
8 Hasil MUNAS BP4 ke XIV/2009 Jakarta,1-3 Juni 2009
16
Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5
BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut :
1. Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah,
talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun
kelompok
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan keluarga
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekara di
Pengadilan Agama
4. Memberikan bantuan advokat dalam mengatasi masalah perkawinan,
keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama
5. Menunjukan terjadinya perselisihan serta perceraia, poligami yang
tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan
tidak tercatat
6. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki
kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga,
buku, brosur, dan media elektronik yang dianggap perlu
8. Menyebarkan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi,
seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan
perkawinan dan keluarga
17
9. Menyebarkan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan
dan pengenalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah
dalam rangka membina keluarga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina
keluarga sakinah
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan
organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.9
KUA dan BP4 memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena mereka
sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah,
mawadah dan warrahmah.
B. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Menurut Perundang-undangan di
Indonesia
1. Pengertian Suscatin
Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan
keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah
tangga atau keluarga.10Pasangan yang melakukan catin adalah laki-laki
Muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan
rumahtangga dalam suatu ikatan pernikahan.11
9 Hasil MUNAS BP4 ke XIV/2009 Jakarta, 1-3 Juni 200910 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.
II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyrlenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 ayat 2
11 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyrlenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 ayat 1
18
Suatu pasangan yang akan menikah pasti ingin menjadikan
keluarganya menjadi keluarga sakinah.Yang dimaksud dengan keluarga
sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu
memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi
suasana kasih sayang antara internal kelurga dan lingkungannya, mampu
memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan,
ketakwaan dan akhlaqul karimah.12
Sebagian orang masih banyak yang bingung antara kursus calon
pengantin dengan kursus pra nikah padahal dua hal itu berbeda. Kursus
calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan
keterampilan yang difokuskan kepada calon pengantin yang akan
melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat. Sedangkan kursus pra nikah
adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan
penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah
tangga dan keluarga.13 Tampak perbedaannya bahwa pra nikah tersebut
bukan hanya untuk calon pengantin saja melainkan untuk orang yang sudah
masuk usia nikah seperti anak sekolah SMA, mereka-mereka ini sudah perlu
untuk diberikan pemahaman tentang keluarga atau rumah tangga, bagaimana
12 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyrlenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 ayat 3
13 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyrlenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 3
19
dalam menjalani biduk rumah tangga yang baik sehingga dapat tercipta
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah di kemudian hari.
2. Tujuan Suscatin
Tujuan suscatin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam
mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi
angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.14
Tujuan suscatin ini sejalan dengan tujuan perkawinan seperti yang
dicantumkan dalam Undang-undang. Dalam Undang-undang perkawinan di
Indonesia disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.15
Begitu juga, tujuan tersebut sesuai dengan panduan ayat Al-Qur’an
Surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa:
).٢١: الروم(
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakanuntukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
14 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyrlenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 2
15 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1
20
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S.Ar-Ruum:21)
Agar tujuan itu tercapai maka dilakukan suscatin, yang diharapkan
dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon suami istri tentang
kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga
sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan,
perceraian, dan kerasan dalam rumah tangga.
3. Dasar Hukum Penetapan Suscatin
Dalam peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus
calon pengantin Nomor DJ.sII / 2009 tanggal 10 Desember 2009 yang
berwenang menyelenggarakan kursus calon pengantin adalah Badan
Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinaan (BP4) atau Badan
dan lembaga lain yang telah mendapat Akredritasi dari Kementerian Agama.
Merujuk kepada peraturan Direktur Jendral (Dirjen) tersebut maka
kegiatan suscatin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga
sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, mengurangi angka perselisihan,
perceraian.
Adapun dasar hukum yang menjadi dasar penetapan kursus calon
pengantin adalah :
1. UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
21
Pasal 1 bab 1 Undang-undang Tahun 1974 “ Pernikahan ialah ikatan
lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. UU Nomor 10 Tahun 1992.Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera.
Pasal 4 ayat (2) dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan kualitas
keluarga. Agar terciptanya keluarga yang bahagia.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999, tentang Pembinaan
Keluarga Sakinah.16 Poin ke dua program utama pembinaan gerakan
keluarga sakinah adalah menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan
dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama di lingkungan keluarga,
masyarakat dan pendidikan formal, pemberdayaan ekonomi umat,
pembinaan gizi, kesehatan, sanitasi lingkungan dan pencegahan
penularan HIV / AIDS serta penyakit berbahaya lainnya.
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 tahun 2004 , tentang
pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada
calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
16 Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadarzakat, Semarang ,2000, h. 2
22
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen
Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kurus calon
Pengantin.17
Kursus Catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi,
dan studi kasus. Sedangkan materi Kursus Catin diberikan sekurang-
kurangnya 24 jam pelajaran. Materi Kursus Catin ini meliputi:
1. Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus
dijalankan oleh calon pengantin meliputi persyaratan-persyaratan yang
bersifat administrasi.Yang menjadi narasumber ini adalah dari Kantor
Urusan Agama, dengan waktu 2 (jam) pelajaran.Adapun materi-
materinya antra lain:
Persyaratan Administrasi:
a. Meminta surat keterangan dari Desa/ Kelurahan masing-masing :
1) Keterangan untuk Nikah (Model N1)
2) Keterangan asal usul (Model N2)
3) Surat persetujuan mempelai (Model N3)
4) Surat Keterangan Orng Tua (Model N4)
5) Surat pemberitahuan untuk menikah (Model N7)
b. Menyerahkan foto 2X3, 3 lembar
c. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
17 BP4. Majalah Perkawinan dan Keluarga ,No .452/xxxv 111/2010, h.4
23
2. Pengetahuan agama (5 jam)
3. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
4. Hak dan kewajiban suami Istri (5 jam)
5. Kesehatan (Repruduksi sehat) (3 jam)
6. Manajemen keluarga (3 jam)
7. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam )18
Ada dua tujuan yang ingin di capai dalam pemberian materi dalam
peraturan di setiap sesi yang akan diberikan kepada suscatin diantaranya
adalah :19
Sesi I : Akad Nikah
Tujuan Umum :
Agar perseta memahami atau mengenal tentang tata cara pelaksanaan
akad nikah secara detail.
Tujuan Khusus :
a. Peserta mampu menjabarkan rangkaian tata cara pelaksanaan akadnikah.
b. Peserta mampu melakukan koordinasi yang baik dengan instansiterkait untuk pelaksanaan program agar sukses di masyarakat.
Sesi II : Hukum Perkawinan
Tujuan Umum :
18 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyrlenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 3
19 Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama RI ,Modul TOT Kursus CalonPengantin (Jakarta Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah DirjenBimas Islam, 2000), h. 3
24
Agar peserta dapat mengetahui atau mengenal hukum perkawinan dan
mengamalkan kepada orang lain.
Tujuan khusus :
a. Peserta mampu menjabarkan hukum perkawinan secara rinci danmenyampaikan tujuan dari perkawinan yang dimaksud (menurutajaran Islam).
b. Peserta mampu mengidentifikasi masalah yang timbul dari perkawinandan mengantisipasi upaya pemecahan masalah.20
Sesi III : Reproduksi Sehat
Tujuan Umum :
Peserta mengetahui dan memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi
serta penyakit-penyakit yang penularannya terutama melalui hubungan
kelamin atau seksual seksual serta kaitannya dengan HIV atau Aids.
Tujuan khusus :
a. Peserta mampu menjelaskan anatomi dan fungsi alat repoduksimanusia.
b. Peserta mampu menjelaskan perubahan-perubahan biologis yangterjadi pada masa akil baliqh atau remaja.
c. Peserta mampu menjelaskan mengenai proses kehamilan.d. Perta mampu menjelaskan perilaku seksual yang sehat dan benar.e. Peserta mampu menjelaskan perilaku yang berisiko dan akibat yang
akan di timbulkannya.f. Peserta mampu menjelaskan penyebab dan gejala penyakit-penyakit
yang ditularkan melalui hubungan kelamin atau seksual yang banyakterjadi di masyarakat.
g. Peserta mampu menjelaskan kaitan erat antara PMS dengan HIV atauAIDS.
h. Peserta mampu menjelaskan upaya pencegahan atau menghindariPMS.
Sesi IV : Psikologi Perkawinan
20 Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama RI, Modul TOT Kursus CalonPengantin, h. 22
25
Agar peserta memahami arti dari psikologi sebagai ilmu sehubungan
dengan tingkah laku manusia pada umumnya maupun yang
bersangkutan dengan perkawinan pada khususnya.
Tujuan khusus :
a. Peserta mampu menjabarkan arti psikologi kaitannyan denganpsikologi perkawinan.
b. Peserta mampu menjelaskan faktor-faktor esensial antara lain :kesiapan secara fisik, kematangan secara mental, dan kematangansecara social.
c. Mampu melakukan kordinasi yang baik dengan kerjasama dalampelaksanaan program bersama instansi terkait.
Sesi V : Problematika yang muncul dalam keluarga
Tinjauan umum :
Agar peserta dapat memahami sekaligus menjabarkan hal-hal yang
memungkinkan akan menimbulkan problematika dalam keluarga.
Tujuan khusus :
a. Peserta dapat menjelaskan dengan rinci faktor-faktor problematikayaitu : cemburu yang berlebihan, ekonomi yang kurang memadai,perselingkuhan, dan akhlak yang buruk.
b. Mampu mengidentifikasi masalah sekaligus memberi solusi yangterbaik.
c. Mampu melakukan kordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansiterkait pelaksanaan program.
Sesi VI : Penanaman nilai-nilai keamanaan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah.
Tinjauan umum :
Menanamkan, mengamalkan, dan menghayati nilai-nilai keimanan
ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, masyarakat,
26
berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dan pendidikan
formal.
Tujuan khusus:
a. Agar peserta bias menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia pada dirinya dankeluarga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Agar peserta menjadi tauladan dalam keluarga dan masyarakat.
Sesi VII : Tuntutan Ibadah
Tujuan umum :
Agar peserta memahami atau menghayati tuntutan ibadah dalam Islam
beserta manfaat dari segala aturan yang terkandung pada ajaran Islam.
Tujuan khusus :
a. Peserta mampu menerima dan melaksanakan tuntutan ibadah yangmenjadi aturan dalam agama Islam.
b. Peserta mampu meningkatkan ilmu dan mencari aturan-aturan yangterkandung dalam al-Qur’an serta mengamalkan dan mampumenjelaskan kepada masyarakat.
c. Peserta mampu menjelaskan tentang rukun Islam secara rinci dan jelasserta mengamalkannya.
Sesi VIII : Pendidikan agama dalam keluarga
Tujuan umum :
Agar peserta memahami atau menghayati tentang pengembangan dan
pengenalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah
dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya.
Tujuan khusus :
a. Mampu menciptakan kesejukan dalam berkeluarga.b. Peserta mampu meningkatkan ukhuwah Islamiyah.c. Mampu menurunkan angka kriminalitas.d. Menurunkan angka perkelahian atau tauran pelajar.
27
Butiran-butiran yang diberikan dengan mudah dapat diterima oleh
masing-masing calon pengantin karena mereka dalam keadaan senang,
suka sama suka. Namun, ada pula yang menjadi sulit menerima
nasehat bila perkawinan itu ada unsur keterpaksaan atau harus
dilakukan sebagai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang
terlanjur dilakukan sebelumnya. Bahkan mereka sama sekali tidak mau
menerima atau tidak ingin sama sekali menerima nasehat.21
21 Departemen Agama, Pedoman konseling perkawinan, ( Jakarta: Depag RI, Direktur JendralBimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004),h.41
28
BAB III
PROFIL KUA DI WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN
A. KUA Ciputat
1. Kondisi Umum KUA Ciputat
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat adalah salah satu unit
kerja Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang Selatan yang bertugas
melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan di
bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Ciputat, dan
Kecamatan Ciputat Timur yang berada pada wilayah Pemerintah Kota
Tangerang Selatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat
beralamat di jalan H.Usman Nomor 2 Ciputat Kota Tangerang Selatan. 1
2. Geografis KUA Kecamatan Ciputat
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat terletak dibagian tengah Kota
Tangerang Selatan tepatnya di Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat, yang
mana Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dalam melaksanakan
pelayanan masyarakat, melayani masyarakat Kecamatan Ciputat dan
Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan yang terletak dibagian
Timur Propinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106,40° sampai dengan
106’46° Bujur Timur dan 06,16° sampai dengan 06’20 Lintang Selatan dan
1 Profil KUA Kecamatan Ciputat, h.1
29
secara administratif melayani 2 kecamatan dengan 13 kelurahan, dengan luas
wilayah ± 3381 Ha.
Batas wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat adalah
meliputi wilayah Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Ciputat Timur dengan
batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta di kecamatan
Pesangrahan dan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta di Kecamatan
Cilandak dan Provinsi Jawa Barat di Kota Depok, Kecamatan Limo.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pamulang Kota
Tangerang Selatan.
Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Serpong dan Kecamatan
Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
Wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur berbatasan dengan
Provinsi DKI Jakarta dan Propinsi Jawa barat di kota Depok dibatasi dengan
batas alam yaitu kali Pesangrahan. Jadi Kecamatan Ciputat dan Kecamatan
Ciputat Timur merupakan kawasan penyangga ibukota.
Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur adalah merupakan dataran rendah
dengan topografi yang relative datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-3 %
sedangkan ketinggian wilayah antara 0-25m dari permukaan laut.
30
3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Ciputat
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001
tentang Penataan organisasi Kantor Urusan agama Kecamatan, adapun tugas
pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat adalah
melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang
Selatan di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Ciputat dan
Kecamatan Ciputat Timur. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat
dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana
termaktub dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang
Pencatatan nikah pasal 2 ayat 1 sebagai berikut :
Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi
Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, dan
rumah tangga KUA
Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial,
pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji, dan kesejahteraan
keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Mengatur pola kerja para penghulu yang berada di lingkungan wilayah
kerjanya.
31
Kepala KUA Kecamatan Ciputat dalam pelaksanaan tugasnya
memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan kantor dalam bentuk
bimbingan serta petunjuk pelaksanaan (juklak) masing-masing staff, dengan
mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung
jawab kepada Kepala kementerian Agama Kantor Kota Tangerang Selatan.
4. Visi & Misi KUA Kecamatan Ciputat
Untuk melaksanakan tugas di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan
mengacu pada visi dan misi Direktorat Urusan Agama Islam. Visi Direktorat
Urusan Agama Islam adalah “Seluruh keluarga muslim Indonesia bahagia
dan sejahtera baik material maupun spiritual yang mampu memahami,
mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul
karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.
Sedangkan misi yang dirumuskan Direktorat Urusan Agama Islam adalah
“Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan,
pengembangan keluarga sakinah, pembinaan jaminan produk halal,
pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat Islam”.2
Adapun visi KUA kecamatan Ciputat adalah: “Terwujudnya
Pelayanan Prima Dalam Bidang Urusan Agama Islam”.
2 Profil KUA Kecamatan Ciputat, h.5
32
Untuk mewujudkan visi tersebut, KUA Kecamatan Ciputat
merumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk.
2. Meningkatkan profesionalisme personil KUA.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana KUA.
4. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.
5. Meningkatkan pelayanan konsultasi BP-4.
6. Meningkatkan pembinaan jaminan produk halal.
7. Memberdayakan pelayanan zakat dan wakaf.
8. Memberdayakan kemitraan dan kerukunan umat beragama.
9. Meningkatkan pelayanan konsultasi dan bimbingan haji.
10. Meningkatkan akurasi data kearsipan statistik dan dokumentasi.
5. Struktur Organisasi KUA Ciputat
33
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN CIPUTAT – TANGERANG SELATAN
KMA NO. 517 TAHUN 2001 jo KMA NO. 42 TAHUN 2004
PENGAWAS RA, MI, SD
1. H.M. IDRIS, S.Ag (Ciputat)2. TEPURI ALI, MPd
(Cpt. Tmr)
PELAYANAN, PENGAWASAN,PENCATATAN DAN PELAPORAN NIKAH
RUJUK
1. Drs. AL AMIN2. SOLEHCHUDIN S.Ag3. ABUNG HANIFAH, S.HI4. Drs. SYAMSUDIN5. H. MUHAMMAD SIDDIQ, S.HI, MH6. SAMANHUDI, S.HI
PENYULUH AGAMA ISLAM
1. Hj. ASTARIATI, S.Ag (Ciputat)2. SITI MASITHOH, S.Ag (Ciputat)3. AHMAD SOLEH, S.Ag (Cpt. Tmr)
STATISTIK, DOKUMENTASI DANPENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KUA
1. HERZUDDIN, SE2. A. DAMYATI3. VIVI MASRYANTI, SE4. TRI WAHYUNING BUDIARTI5. SRI WAHYU RAHAYU, SH
PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGASAKINAH
1. Drs. SYAMSUDIN2. ABUNG HANIFAH, S.HI
3.
TATA USAHA DAN RUMAH TANGGAKUA
1. IDAI, SE2. ROJAH3. N. KOMARIYAH, Sm.Hk
PRAMU KANTOR1. ADE DERMAWAN, S.HI2. M. CHAIRUL FAHMI3. MULYADI ALEN
PELAYANAN BIMBINGANKEMASJIDAN/ZAKAT WAKAF
1. Drs. AL AMIN2. SAMANHUDI, S.HI
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
1. Drs. AL AMIN2. SOLEHCHUDIN S.Ag3. ABUNG HANIFAH, S.HI4. Drs. SYAMSUDIN5. H. MUHAMMAD SIDDIQ, S.HI, MH6. SAMANHUDI, S.HI
K E P A L A
Drs. H.A. YAZID BUSTHAMI MR.
Drs. H.A. YAZID BUSTHAMIMR.
PELAYANAN BIMBINGANPEMBINAAN SYARI’AH/HAJI
1. SOLEHCHUDIN, S.Ag2. H. MUHAMMAD SIDDIQ, S.HI, MH
34
B. Profil KUA Pamulang
1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pamulang
KUA Kecamatan Pamulang adalah salah satu dari 6 KUA yang ada
dalam naungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.
Beriringan dengan dibentuknya atau berdirinya Kecamatan Pamulang, KUA
pun senantiasa mengiringi pertumbuhan yang terjadi. Namun kapan tanggal
pastinya KUA didirikan tidak ditemukan referensi ataupun sumber yang dapat
menunjukkan bukti otentik terhadap berdirinya KUA. Hanya saja pernah
ditemukan berkas nikah pada tahun 1955 yang pada saat itu dipimpin oleh
seorang Kepala yang bernama Marsa’at. Hal inilah yang menandakan bahwa
KUA Kecamatan Pamulang telah ada saat itu. Sumber lain yang otentik
adalah gedung KUA yang saat ini ditempati menurut sumber yang dapat
dipercaya telah dibangun pada tahun 1979 dan telah mengalami puluhan
pergantian kepala KUA bahkan staf-staf nya.
Sebelum tahun 1979, KUA Kecamatan Pamulang masih berpindah-
pindah dari rumah satu ke rumah lainnya. Begitu juga dengan keberadaan
kantor Kecamatan Pamulang yang pada awalnya kantor Kecamatan
Pamulang berada dalam wilayah desa, namun seiring pertumbuhan zaman
kantor Kecamatan Pamulang dipindah ke wilayah Kota Tangerang Selatan
yang dianggap sebagai daerah strategis untuk sebuah ibu Kota Kecamatan
Pamulang. Adapun gedung yang ditempati oleh KUA saat ini juga masih
35
berstatus tanah pemerintah dengan luas 350 m2 dan memiliki luas bangunan
200 m2.
Di bawah kepemimpinan Muslim Suganda, S.Ag, Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pamulang telah mengalami banyak perubahan yang
cukup signifikan, baik itu fisik bangunannya, maupun juga secara
keadministrasian kantor. Tentunya hal itu didukung juga dengan SDM-SDM
handal yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Pamulang, sehingga perubahan
demi perubahan yang bersifat positif terus mewarnai perjalanan panjang
sejarah KUA Kecamatan Pamulang ini. Semoga hal positif seperti ini
senantiasa dilanjutkan dan terus ditingkatkan, agar kain putih yang dimiliki
oleh KUA sebagai stakeholder Kementerian Agama, tidak dapat dirusak oleh
setitik tinta hitam yang akan menodai kain yang sudah putih dan bersih.3
2. Tugas pokok dan fungsi dari KUA Pamulang :
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pamulang,Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama
Kota, dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Pamulang
(pasal 2 KMA No. 517 Tahun 2001).
3 Profil KUA Kecamatan Pamulang, h.1
36
Dalam menjalankan tugas tersebut diatas, KUA Kecamatan Pamulang
juga mempunyai aktivitas antara lain:
1. Pendaftaran pernikahan
2. Pendaftaran wakaf
3. Pencatatan pernikahan
4. Jum’at sore baca Al-Qur’an
5. Pengajian amil sebulan sekali pada minggu kedua
6. MTQ setahun sekali4
3. Visi dan Misi
Untuk melaksanakan tugas di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pamulang mengacu pada visi dan misi Direktorat Urusan Agama Islam. Visi
Direktorat Urusan Agama Islam adalah “Seluruh keluarga muslim Indonesia
bahagia dan sejahtera baik material maupun spiritual yang mampu
memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan
dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara”. Sedangkan misi yang dirumuskan Direktorat Urusan Agama
Islam adalah “Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan,
pengembangan keluarga sakinah, pembinaan jaminan produk halal,
pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat Islam”
4 Profil KUA Kecamatan Pamulang, h.2
37
Adapun visi KUA Kecamatan Pamulang adalah : “Mewujudkan
Masyarakat Pamulang sebagai Masyarakat yang bermoral dan
Bermartabat”. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, KUA Kecamatan
Pamulang merumuskan misi sebagai berikut :
1. Menjadikan pelayanan prima sebagai etos kerja
2. Mengembangkan gerakan keluarga sakinah
3. Peka dan respek terhadap kebutuhan rohani masyarakat
4. Membangun semangat kekeluargaan dalam setiap segi kehidupan.5
4. Struktur Organisasi
Mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama
Kecamatan, junto Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 42
tahun 2004 tentang Bagan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan,
maka KUA Kecamatan Pamulang dengan kekuatan pegawai sebanyak 12
Orang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
1. Drs. H.A Yazid Busthami, MR sebagai Kepala;
2. H. Ahmad Syarif Hidayat, SKI,MH sebagai Penghulu Muda
3. H. Abdul Aziz,S.Ag sebagai Penghulu Muda
4. Di’in Syafe’I, S.Ag sebagai Penghulu Muda
5. Sholehchuddin, S.Ag sebagai Penghulu Muda
6. Hj. N. Komariyah, Sm.Hk sebagai Pengadministrasian
7. Hj. Idai, SE sebagai Pengadministrasian
5 Profil KUA Kecamatan Pamulang, h. 10
38
8. A. Rahmat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu
9. ST. Aminah sebagai Penyaji bahan
10. Nurjanah sebagai Penyaji Bahan
11. Pajar Sidik Abdilah sebagai Pramu Bakti
12. Nurfajriah Rahmadhani sebagai Pramu Bakti
Batas-batas wilayah kecamatan Pamulang terdiri dari :
1. Sebelah utara : Wilayah Kecamatan Ciputat
2. Sebelah selatan : Wilayah Kecamatan Gunung Sindur (Kabupaten
Bogor) dan Kecamatan Sawangan (Kota Depok)
3. Sebelah barat : Wilayah Kecamatan Serpong
4. Sebelah timur : Wilayah Limo (Kota Depok)6
Wilayah Kecamatan Pamulang terdiri dari 22 Desa meliputi:
1. Desa Benda Baru
2. Desa Cibinong
3. Desa Kali Ayu
4. Desa Pamulang Timur
5. Desa Pondok Cabe Udik
6. Sebagian Desa Pondok Petir
7. Sebagian Desa Kedaung
8. Desa Pondok Benda
9. Desa Bambu Apus
10. sebagian Desa Pakulonan
11. sebagian Desa Gentong
12. sebagian Desa Gandukan
13. sebagian Desa Serpong
14. Desa Bedahan
6 Profil KUA Kecamatan Pamulang, h.5
39
15. Desa Serua
16. Desa Pondok Cabe Udik
17. Desa Pamulang Timur
18. Desa Pamulang Barat
19. Desa Jampang Ilir
20. Desa Jampang Udik
21. Desa Pondok Benda
22. Desa Benda Baru
5. Sosial Ekonomi dan Pendidikan
Secara umum pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat belum
menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini dikarenakan tingkat
pergaulan dan pendidikan masyarakatnya yang terasa stagnan dan tidak
mengalami kemajuan yang pesat. Rata-rata pencarian masyarakat adalah
buruh dengan prosentase tertinggi setelah pertanian. dan untuk lebih jelasnya
dapat dilihat dari tabel berikut ini:7
NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pertanian
Nelayan
Perkebunan
Pertambangan
Pertokoan
Peternakan
5.409 orang
2.297 orang
1348 orang
741 orang
623 orang
8 orang
7 Profil KUA Kecamatan Pamulang, h.9
40
Mengenai pendidikan, masyarakat Kecamatan Pamulang umumnya
belum memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pendidikan. Banyak diantara
mereka yang belum mengenyam bangku sekolah, apalagi bengku kuliah. Hal
ini menyebabkan pola pendewasaan berfikir masyarakat masih kurang,
sehingga belum bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Ini terlihat dari
jumlah penduduk yang kebanyakannya hanya mengenyam bangku sekolah
tingkat SD.
Persoalan pendidikan ini bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab
terhambatnya perkembangan Kecamatan Pamulang di berbagai sektor, karena
antara sumber daya manusia yang ada dengan sumber daya alamnya tidak
seimbang. Untuk melihat lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini:8
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sarjana Lengkap
D1/D2/D3
SMU / Aliyah
SMP / Tsanawiyah
SD / Ibtidaiyah
Tidak Tamat SD
220 orang
480 orang
2631 orang
6.119 orang
18.287 orang
7.256 orang
Jumlah 34.993 orang
Dari tabel diatas, terlihat dengan jelas ada ketidakseimbangan antara jumlah
penduduk secara keseluruhan dengan jumlah penduduk yang telah terdidik. Hal
inilah yang secara nyata telah menghambat laju pertumbuhan pembangunan
8 Profil KUA Kecamatan Pamulang, h.12
41
Kecamatan Pamulang agak tersendat. Semoga pada tahun-tahun yang akan datang
kesadaran masyarakat terhadap pendidikan akan terus meningkat seiring perubahan
zaman.
C. Profil KUA Pondok Aren
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdiri
Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Aren semula berada di
kelurahan Pondok Jaya, dengan adanya ruislah (tukar tempat) maka KUA
Pondok Aren kini berlokasi di Jl. Komplek Perkantoran Kecamatan Pondok
Aren No. 2 Tangerang Selatan, Banten berdekatan dengan Masjid Bani
Umar.
KUA Pondok Aren merupakan pecahan dari KUA Ciledug dengan
adanya pemekaran wilayah pada tahun 1984.9
Pada Tahun 1950 ke atas, angka perceraian di Negara kita sangat
tinggi berkisar 60%-80%, banyak pula pernikahan di bawah umur dan
poligami yang tidak sehat. Dengan alasan tersebut maka terbentuklah berbagai
lembaga yang membantu menangani hal tersebut diantaranya yaitu BP4 yang
berada di Jawa Barat, P5 yang ada di DKI, dan BKRT yang ada di
Yogyakarta.10
Dengan banyaknya lembaga tersebut, tokoh masyarakat dan tokoh
agama menyetujui BP4 untuk membantu KUA di bidang penasehat. Tujuan
9 Profil KUA Kecamatan Pondok Aren, h.610 Profil KUA Kecamatan Pondok Aren, h.6
42
BP4 yaitu memberi nasehat kepada masyarakat yang membutuhkan baik yang
baru akan melangsungkan pernikahan ataupun pasangan suami istri yang ada
masalah dalam rumah tangga. BP4 berperan untuk meningkatkan mutu
perkawinan.
BP4 sudah dibentuk cukup lama namun seiring berjalannya waktu
karena lembaga ini berdiri independent tidak di bawah pemerintah maka
fungsinya lambat laun kurang efektif sehingga KUA Pondok Aren berinisiatif
untuk mengambil alih fungsi BP4 untuk membantu masyarakat memberikan
nasehat dan bimbingan mengenai pernikahan. BP4 KUA Pondok Aren kini
sudah mulai membentuk kepengurusan baru, dan fungsinya mulai berjalan
yakni memberikan undangan bagi calon pengantin, menyiapkan nara sumber,
dan lain-lain.11
Ketua BP4 diambil dari tokoh masyarakat dan tokoh agama yang
kompeten dibidangnya, tidak boleh diketuai oleh pengurus KUA tetapi untuk
kepengurusan dalam BP4 tersebut bisa diambil dari pengurus KUA yang
stand by di Kantor KUA setiap hari. KUA menyiapkan tempat untuk BP4
dalam menerima kedatangan masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai
masalah dalam keluarga dan lain-lain.12
11 Profil KUA Kecamatan Pondok Aren, h.712 Profil KUA Kecamatan Pondok Aren, h.8
43
2. Visi, Misi, dan Motto
Kantor Urusan Agama Pondok Aren adalah Lembaga pemerintah yang
mengurusi tentang urusan Agama di kecamatan Pondok Aren. Adapun Visi
KUA Pondok Aren yaitu “Terwujudnya masyarakat pondok aren yang taat
beragama, tolerans, cerdas dan modern”. Sedangkan Misi KUA Pondok Aren
yaitu :13
1. Meningkatkan pelayanan prima
2. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor
4. Meningkatkan profesionalisme pegawai KUA
5. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah
6. Meningkatkan penyelenggaraan BP4
7. Meningkatkan jaminan produk halal
8. Meningkatkan manajemen pengelolaan masjid
9. Meningkatkan pengelolaan zakat dan wakaf
10. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan haji
11. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan agama Islam
12. Meningkatkan kemitraan lintas sektoral
13. Meningkatkan akurasi data kearsipan, statistic, dan dokumentasi
13 Profil KUA Kecamatan Pondok Aren, h.3
44
Motto KUA Pondok Aren yaitu Melayani dengan “SMART” yaitu :14
S = Service : Melayani dengan senang dan santun
M = Modern : professional dan berorientasi pada kemajuan
A = Akuntable : amanah dan tanggung jawab
R = Religious : taat beragama dan bekerja adalah ibadah
T = Trust : jujur dan terpercaya
3. Struktur Organisasi dan pengelolaannya
Setiap lembaga Negara, lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga
yang lain memiliki struktur organisasi yang jelas. Agar masing-masing
mengetahui fungsi jabatan masing-masing dan hasilnya lembaga yang
didirikan akan terarah dalam melaksanakan program kerja lembaga. Dibawah
ini adalah struktur lembaga dari KUA Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
(PMA Nomor 39 Tahun 2012) yaitu:15
1. Kepala KUA Pondok Aren : H. Suganda, S.Ag
2. Partner Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh : Sopian Sori M.Ag
3. Partner Kerja Jabatan Fungsional Pengawas : Drs. H. Hasanuddin, MM
4. Jabatan Fungsional Penghulu : a. H. Abdul Aziz S.Ag
a. Drs. H. Khaerudin
b. Aliudin S.Ag
c. Akhmad Khaotib, SHI
d. Ahmad Gozali, SHI, MH
14 Profil KUA Kecamatan Pondok Aren, h.1015 Profil KUA Kecamatan Pondok Aren, h.10
45
5. Jabatan Fungsional Umum/Pelayan : a. Ahmad Rahmat
Administrasi dan KerumahTanggaan KUA : b. Drs. H. Khaerudin
: c. Nur Alie
6. Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan : a. Ahmad Khotib, SHI
Dan Pelaporan Nikah Rujuk : b. Nurjanah
7. Penyusunan Statistik, Dokumentasi, : a. Hj. Nurjannah, S.Pd.I,
MM Administrasi Keuangan dan : b. Siti Khodijah, SE
Pengelolaan SIMKAH
8. Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah : a. H. Abdul Aziz, S.ag
: b. Ety Rosmiyati, S.Pd
9. Pelayanan Bimbingan Pembinaan Syariah : a. Ahmad Gozali, SHI,MH
dan Produk Halal : b. ST. Aminah
10. Pelayanan Bimbingan Kemasjidan/Wakaf/ : a. Mastur
Zakat : b. Ahmad Baihaqi
11. Penyelenggara Fungsi Lain di Bidang Agama : a. Aliudin S.Ag Islam
Dan Bimbingan Haji : b. Drs. Taty Huryati
4. Sarana Dan Prasarana
1. Ruang Arsip dan TU
2. Ruang Pernikahan dan Penataran calon pengantin
46
3. Ruang Arsip (formulir pendaftaran) dan Penghulu
4. Ruang Kepala KUA
5. Ruang Staff
6. Dapur
7. Ruang Sholat
47
BAB IV
IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA NOMOR DJ.II/491
TAHUN 2009 TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN di WILAYAH
TANGERANG SELATAN
A. Pelaksanaan Suscatin di KUA Wilayah Tangerang Selatan
1. KUA Ciputat
Berdasarkan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 diinstruksikan bahwa setiap calon pasangan
harus mengikuti Kursus Calon Pengantin. Penyelenggara Kursus Calon
Pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari
Departemen Agama.1 Bagi pasanagan calon pengantin yang mencatatkna
pernikahannya di KUA Ciputat, pelaksanaan kursus calon pengantinnya
dilaksanakan oleh penghulu atau BP4.
Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ciputat dilaksanakan
setiap satu minggu sekali pada hari kerja yaitu setiap hari Kamis, selama
kurang lebih antara 3 sampai 4 jam, dimulai dari pukul 08.00 WIB dan selesai
1 Pasal 4 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departeme Agama
48
12.00 WIB, yang bertempat di ruangan yang disediakan KUA untuk acra
kursus calon pengantin yang biasa diadakan.2
Metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin yaitu dengan
menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan disertai dengan latihan
seperti latihan ijab qabul perkawinan.Narasumber dalam kursus calon
pengantin di KUA Ciputat ini adalah penghulu KUA Ciputat. Sedangkan
Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin ini meliputi fikih
munakahat, mengenai keluarga sakinah, mengenai hukum Islam dan Negara,
serta mengenai kesehatan. Namun dikarenakan faktor waktu yang sangat
singkat maka pemberian materi belum dapat dilakukan secara maksimal
sehingga pemateri belum menjelaskan secara menyeluruh. 3
Pelaksanaan suscatin di KUA Ciputat belum sesuai dengan silabus
yang disiapkan Kementerian Agama karena minimnya waktu salah satu
faktor utama pelaksanaan suscatin di KUA Ciputat belum berjalan dengan
sempurna, Setelah mengikuti kursus calon pengantin yang nantinya
sertifikat tersebut digunakan untuk mendaftarkan kehendak nikahnya di
KUA setempat. Setelah mengikuti suscatin para peserta akan diberikan
sertifikat bukti telah mengikuti kegiatan tersebut akan tetapi, sangat
disayangkan karena sertifikat tersebut belum merupakan syarat sah dalam
2 Wawancara dengan bapak Drs.Al-Amin, Kepala KUA Ciputat, pada hari senin, pada tangggal04 September 2015, pukul 10.30, di KUA Ciputat
3 Wawancara dengan bapak Drs.Al-Amin, Kepala KUA Ciputat, pada hari senin, pada tangggal04 September 2015, pukul 10.30, di KUA Ciputat
49
melakukan perkawinan sehingga tanpa sertifikat (tidak mengikuti suscatin)
para calon pengantin akan tetap dapat melangsungkan perkawinan. 4
Kendala sucatin di KUA Ciputat belum sesuai dengan peraturan Dirjen
Bimbingan Masyarakat Islam, baik tentang waktu yang semestinya 24 jam
pelajaran yang diterapkan di KUA Ciputat hanya 4 jam pelajaran saja. solusi
yang di KUA Ciputat ambil jika pasangan tida dapat mengikuti suscatin solusi
yang diambil yaitu dengan cara setelah ijab kabul selesai penghulu
memberikan materi sedikit tentang suscatin agar kiranya pasangan pengantin
itu memahami sedikit kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah dan
warahmah.5
Pelaksanaan kursus calon pengantin yang berbarengan dengan hari
aktif untuk bekerja dan sifat dalam aturan tersebut yang berupa anjuran dan
tidak adanya hukuman jika tidak melaksanakannya membuat calon
pengantin belum keseluruhan mengikuti kursus calon pengantin tersebut.6
Dari 1043 pasangan yang menikah tahun 2014 ditemukan data 884
pasangan yang mengikuti Kursus Calon Pengantin (suscatin) dan 159
pasangan yang tidak mengikuti kursus calon pengantin di KUA Ciputat. Data
ini menunjukan bahwa program kursus calon pengantin yang sejatinya
4 Wawancara dengan bapak Drs.Al-Amin, Kepala KUA Ciputat, pada hari senin, pada tangggal04 September 2015, pukul 10.30, di KUA Ciputat
5 Wawancara dengan bapak Drs.Al-Amin, Kepala KUA Ciputat, pada hari senin, pada tangggal04 September 2015, pukul 10.30, di KUA Ciputat
6 Wawancara dengan bapak Drs.Al-Amin, Kepala KUA Ciputat, pada hari senin, pada tangggal04 September 2015, pukul 10.30, di KUA Ciputat
50
sangat penting tidak sejalan dengan yang diharapkan karena masih banyak
hambatan yang dijumpai. 7
2. KUA Pamulang
Dari 1585 pasangan yang menikah tahun 2014 di KUA Pamulang
ditemukan data 169 pasangan yang mengikuti kursus calon pengantin
(suscatin) dan 1416 pasangan yang tidak mengikuti Kursus calon pengantin.
Data ini menunjukan masih banyaknya pasangan yang tidak mengikuti Kursus
calon pengantin di KUA Pamulang , sifat peraturan yang kurang mengikat dan
kesadaran pada calon pengantin (suscatin) merupakan problem utama kurang
mulusnya pelaksanaan suscatin.8
Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pamulang
dilaksanakan oleh penghulu, pada hari kerja yaitu tiap hari kamis, selama
kurang lebih antara 3 sampai 4 jam, dimulai dari pukul 08.00 WIB dan selesai
pukul 12.00 WIB, metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin
adalah metode ceramah, Tanya jawab dan disertai dengan latihan seperti
latihan ijab qabul perkawinan.9
7 Wawancara dengan bapak Drs.Al-Amin, Kepala KUA Ciputat, pada hari senin, pada tangggal04 September 2015, pukul 10.30, di KUA Ciputat
8 Wawancara dengan bapak Soleh Chudin, S. Ag, penghulu di KUA Pamulang, pada harijum’at 12 Juni 2015, pukul 11.00, pada tanggal 12 Juni 2015, di KUA Pamulang
9 Wawancara dengan bapak Soleh Chudin, S. Ag, penghulu di KUA Pamulang, pada harijum’at 12 Juni 2015, pukul 11.00, pada tanggal 12 Juni 2015, di KUA Pamulang
51
Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin (suscatin)
masih sebatas fikih munakahat, kewajiban suami istri, serta Undang-undang
perkawinan. Seharusnya peserta kursus lebih banyak mendapatkan bekal
pengetahuan seputar psikologi keluarga, kesehatan keluarga serta keluarga
berencana, karena faktor waktu sangat singkat itu maka pemberian materi
belum bisa maksimal, jadi pemateri atau nara sumber menerangkan belum
mendetail dan menyeluruh.10
Adapun nara sumber dalam pemberian materi yaitu unsur dari KUA
Kecamatan Pamulang (Penghulu), unsur DIMKES yaitu kepala puskesmas
dan unsur BP4 Kecamatan Pamulang yakni ketua BP4, Sekretaris, bendahara,
anggota dari BP4 Kecamatan Pamulang.
Bagi para calon pasangan pengantin yang tidak dapat hadir dalam
mengikuti kursus calon pengantin pihak penghulu memberikan penasehatan
di waktu setelah ijab qabul dalam waktu antara 15 menit atau 20 menit .
3. KUA Pondok Aren
Dari pasangan pengantin yang menikah tahun 2014 ada sejumlah 1711
ditemukan data 256 yang mengikuti kursus calon pengantin (suscatin),
sedangkan pasangan yang tidak mengikuti suscatin sejumlah 1455 yang tidak
10 Wawancara dengan bapak Soleh Chudin, S. Ag, penghulu di KUA Pamulang, pada harijum’at 12 Juni 2015, pukul 11.00, pada tanggal 12 Juni 2015, di KUA Pamulang
52
mengikuti suscatin di KUA Pondok Aren.11 Data ini masih menunjukan
banyaknya yang tidak mengikuti kursus calon pengantin ( suscatin), padahal
sejatinya sangat penting bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.
Kursus calon pengantin di KUA Pondok Aren diselenggarakan oleh
penghulu Pondok Aren, MUI, dan Puskesmas, Ada pun materi-materi yang
diberikan pada pasangan suscatin di KUA Pondok Aren yaitu meliputi
:Undang-undang Perkawinan, Fiqih dan Hukum Munakahat, dan
Kesehatan. Sedangkan narasumber yaitu dari KUA dan Puskesmas. Bagi
pasangan yang melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk mengikuti
kursus calon pengantin (suscatin), bertujuan untuk meningkatkan moto
perkawinan yaitu untuk memperkecil perceraian dan memberikan bekal
untuk pengantin.12
Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin(suscatin) pada hari Rabu dari
jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00. Model pelaksanaan kursus calon
pengantin di KUA Pondok Aren seperti pembukaan, Tanya jawab kepada
calon pengantin, ceramah atau seminar. Kendala KUA dalam menghadapi
pasangan yang tidak mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) yaitu
Kendalanya bagi pasangan yaitu kurang minatnya para calon pasangan yang
akan melangsungkan pernikahan, alasan kesibukan menjadi alasan utama
11 Data dari hasil penelitian di KUA Pondok Aren, pada tanggal 04 September 2015, pada harisenin, pukul 11.30, di KUA Pondok Aren
12 Wawancara dengan bapak H.Suganda, pada tanggal 04 September 2015, pada hari senin,pukul 11.30, di KUA Pondok Aren
53
catin. Solusi yang diambil oleh KUA Pondok Aren agar syarat pernikahan
terlaksana pada calon pengantin yang tidak mengikuti suscatin pihak KUA
memberikan penasehatan setelah ijab qabul selam 10 menit ke pada
pengantin. 13
4. KUA Serpong
Dari 1441 pasangan yang menikah pada tahun 2014 Di KUA Serpong
ditemukan data 184 yang mengikuti Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan
1257 yang tidak mengikuti kursus calon pengantin di KUA Serpong.14 Data
ini menunjukan bahwa program kursus calon pengantin yang sebenarnya
sangat penting ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena
masih banyak hambatan. Sifat peraturan yang kurang mengikat dan
kurangnya kesadaran para calon pengantin yang menjadi tidak mulusnya
pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Serpong.15
Pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Serpong
dilaksanakan oleh penghulu KUA Serpong, pada setiap hari Kamis dimulai
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Ada pun materi-materi
yang diberikan yang pertama mengenai peraturan perundang-undangan,
13 Wawancara dengan bapak H.Suganda, pada tanggal 04 September 2015, pada hari senin,pukul 11.30, di KUA Pondok Aren
14 Data dari hasil penelitian di KUA Serpong, pada tanggal 07 September 2015, pada harisenin, pukul 01.30 WIB, di KUA Serpong
15 Wawancara dengan bapak Ahmad Jayadih, S.Ag, kepala KUA Serpong pada hari senin,tanggal 07 September 2015, pukul 01.30 WIB, di KUA Serpong
54
mengenai keluarga sakinah, fiqih munakahat, dan kesehatan. Durasi waktu
untuk masing-masing materi-materi suscatin seperti diatas sekitar kurang
lebih 4 jam pelajaran. Narasumber di KUA Serpong yaitu hanya dari
penghulu. 16
Model pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA
Serpong seperti ceramah yang meliputi seputar kursus calon pengantin
(suscatin). Kendala pasangan yang tidak mengikuti suscatin adalah karena
kebanyakan pasangan calon pengantin itu bekerja, sehingga tidak dapat
datang ke KUA untuk mengikuti kursus calon pengantin, padahal sudah ada
anjuran dari Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun
2009, bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan
kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya
pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan berumah
tangga/ keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah,
mawadah warrahmah, perlu dilakukan kursus calon pengantin. 17
B. Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Nomor DJ.
II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin di KUA Wilayah Tangerang Selatan.
16 Wawancara dengan bapak Ahmad Jayadih, S.Ag, kepala KUA Serpong pada hari senin,tanggal 07 September 2015, pukul 01.30 WIB, di KUA Serpong
17 Wawancara dengan bapak Ahmad Jayadih, S.Ag, kepala KUA Serpong pada hari senin,tanggal 07 September 2015, pukul 01.30 WIB, di KUA Serpong
55
Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) sebagaimana diuraikan pada sub bab terdahulu bisa diambil
kesimpulan bahwa pelaksanaan suscatin pada masing-masing KUA di Wilayah
Tangsel masih belum sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang
mengatur tentang suscatin, yiatu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009.
Hal ini menunjukkan bahwa peraturan Direktur Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang
suscatin tidak diterapkan secara utuh di KUA-KUA tersebut.
Beberapa bukti dan analisis yang bisa dipaparkan adalah sebagai berikut:
1. Dilihat dari segi materi
Dari keempat KUA yang menjadi objek penelitian tampak bahwa materi
suscatin yang diberikan tidak sama persis dengan Peraturan Direktur Jendral
Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009
sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (1) yaitu materi Kursus Catin meliputi:
a. Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
b. Pengetahuan agama ( 5 jam)
c. Peraturang perundangan di bidang perkawinan dan keluarga ( 4 jam)
d. Hak dan kewajiban suami istri ( 5 jam)
e. Kesehatan (reproduksi) (3jam)
f. Manajemen keluarga (3 jam)
g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
56
Untuk lebih jelasnya perbedaan berikut ditampilkan dalam bentuk tabel
berikut:
No Peraturan Direktur JendralBimbingan Masyarakat IslamDepartemen Agama NomorDJ.II/491 Tahun 2009
KUACiputat
KUAPamulang
KUAPondok
Aren
KUASerpong
1 Tatacara dan prosedurperkawinan
2 Pengetahuan Agama
3 Peraturan Perundangan dibidang perkawinan dan keluarga
4 Hak dan kewajiban suami istri
5 Kesehatan (reproduksi)
6 Manajemen keluarga x x X x
7 Psikologi perkawinan dankeluarga
x x X X
Dilihat dari segi materi yang disampaikan tampak bahwa memang ke
empat KUA di Wilayah Kota Tangerang Selatan diatas tidak menyampaikan materi
sebanyak tujuh materi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor DJ II/491 Tahun 2009. Meskipun tidak menyampaikan
sebanyak penuh tujuh materi ada kelebihan yang penulis temukan dimasing-masing
KUA tersbut untuk menutupi kekurangan yang materi yang disampaikan adalah KUA
menyerahkan panduan materi suscatin menuju keluarga sakinah ke setiap pasangan
calon pengantin yang mengikuti suscatin atau calon pengantin itu. Dengan
diberikanya buku panduan menuju keluarga sakinah agar menutupi kekurangan
materi bisa ditutupi.
57
` Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang
sudah diuraikan terdahulu ditemukan penyebab tata cara dan prosedur
perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan
dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan (repoduksi), manajemen
keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Dengan waktu yang singkat
tersebut tidak mungkin mencangkup semua materi yang disampaikan hanya 3
sampai 4 jam tersebut tidak mungkin waktu yang 3 sampai 4 jam itu bisa
mencangkup dan menutupi kekurangan tujuh materi tersebut.
2. Dari segi durasi waktu
Semua KUA di wilayah Tangerang Selatan ternyata tidak menerapkan
materi kursus calon pengantin yang diterapkan pada Peraturan Direktur Jendral
Bimbingan Mayarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009
pasal 3 ayat (4).
NO Materi Peraturan DirjenBimbinganMasyarakat IslamDepartemenAgama NomorDJ.II/491 Tahun2009
KUACiputa
t
KUAPamulang
KUAPondok
Aren
KUASerpong
1 Tatacara
dan
prosedur
perkawinan
2 jam 48menit
50 menit 48 menit 36 menit
58
2 Pengetahua
n agama
5 jam 48menit
46 menit 48 menit 36 menit
3 Peraturan
perundanga
n di bidang
perkawinan
dan
keluarga
4 jam 48menit
45 menit 48 menit 36 menit
4 Hak dan
kewajiban
suami istri
5 jam 48menit
51 menit 48 menit 36 menit
5 Kesehatan
(reproduksi
sehat)
3 jam 48menit
48 menit 48 menit 36 menit
6 Manajemen
keluarga
3 jam X X X X
7 Psikologi
perkawinan
dan
keluarga
2 jam X X X X
Total 4jam/24
4 jam/240menit
4 jam/240menit
3 jam/180menit
59
0 menit
Durasi untuk suscatin ini hanya bekisar 3 samapai 4 jam pada masing-
masing KUA ini lebih banyak disebabkan karean pasangan calon pengantin itu sudah
diundang tetapi tidak memiliki kesempatan waktu untuk mengikuti suscatin, untuk
menghadiri waktu 3 sampai 4 jam itu pun tidak semua pasangan suscatin yang bisa
hadir, ini terbukti dari minimnya pasangan yang menikah itu mengikuti calon
pengantin sebagaimana disebutkan pada bagian A diatas. Sebab dengan waktu yang
3 sampai 4 jam saja minat dari suscatin kurang apa lagi dengan materi suscatin yang
24 jam tersbuut.
3. Dari segi metode
Dari 4 KUA yang diteliti, ternyata hanya 2 KUA, yaitu KUA Ciputat dan
Pondok Aren saja yang mengikuti persis dengan Peraturan Dirjen Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 pasal 3 ayat
(2) yang berbunyi “kursus catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog,
simulasi dan studi kasus” tentang metode suscatin, sedangkan KUA yang lain
hanya mengikuti Metode Ceramah dan Tanya jawab aja.
Untuk membandingkannya bisa dilihat dari tabel berikut :
No Model KUACiputat
KUAPamulang
KUAPondok
Aren
KUASerpong
1 Ceramah
2 Dialog
60
3 Simulasi X
4 Studi kasus X x x X
Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa tidak semua KUA menggunakan
metode yang tercantum dalam Peraturan Direjen Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009.
4. Narasumber
Terkait dengan narasumber yang akan disampaikan materi dalam
program suscatin ini dapat dipahami bahwasanya dari 4 KUA yang diteliti
hanya KUA Pondok Aren yang mendekati isi Peraturan Dirjen Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 pasal 3
ayat (3) dari MUI dan penghulu. Sedangkan 3 KUA lainnya hanya
mendatangkan dari pihak KUA saja hal iini terkait dengan dana menurut
pengakuan dari 3 kepala KUA yang pewawancarai teliti wawancarai
terungkap bahwa dana yang diperuntuja untuk pelaksanaan suscatin ini
sangat minim.
5. Silabus/ Modul
Dari hasil penelitian penulis dengan 4 KUA dapat diambil kesimpulan
bahwasanya hanya KUA Ciputat dan KUA Pondok Aren yang memiliki
Silabus/Modul sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Dirjen Bimbingan
61
Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009.
Sedangakan dua KUA lainnya tidak memiliki modul.
6. Sertifikat
Berdasarkan pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Dirjen Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009.
Disebutkan bahwa dari empat KUA yang diteliti semua memiliki sertifikat
suscatin. Dengan demikian tampak bahwa ke empat KUA Ciputat, KUA
Pamulang, KUA Pondok Aren dan KUA Serpong.
Setelah penulis melakukan wawancara dengan kepala KUA di wilayah
Tangerang Selatan tersebut di ketahui bahwa penyebab tidak diterapkan
peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/491
Tahun 2009 tentang suscatin itu adalah karena adanya kendala dana dan
kurang minatnya calon pengantin terhadap program suscatin. Ternyata
penyebab utama pada semua KUA tersebut adalah sama yaitu masalah dana
dan kurang minatnya calon pengantin.
Meskipun penyebabnya sama pada semua KUA, tampaknya solusi
yang mereka ambil cukup berbeda. KUA Pondok Aren menyediakan waktu
10 menit setelah ijab qabul untuk memberikan kursus calon pengantin,
sedangkan KUA Ciputat, Pamulang dan serpong tidak melakukan
penambahan waktu. Ke tiga KUA ini membiarkan saja calon pengantin tidak
memperoleh kursus sama sekali.
62
Teakhir satu hal yang perlu dicatat bahwa ke empat KUA di Wilayah
Tangerang Selatan tesebut menyebutkan alasan diterapkan peraturan Dirjen
secara utuh di empat KUA tersebut, adalah menurut mereka peraturan Dirjen
itu hanya sekedar formalitas tertulis saja, belum ada sanksi yang tegas yang
mengatur perihal suscatin tersebut.
63
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pelaksanaan suscatin pada masing-masing KUA di Wilayah Tangsel
masih belum sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang mengatur
tentang suscatin, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009.
Dilihat dari segi materi, dari keempat KUA yang menjadi objek penelitian
tampak bahwa materi suscatin yang diberikan tidak sama persis dengan Peraturan
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor
DJ.II/491 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (1).
Semua KUA di wilayah Tangerang Selatan ternyata tidak melaksanakan
materi kursus calon pengantin selama 24 jam sesuai dengan Peraturan Direktur
Jendral Bimbingan Mayarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun
2009 pasal 3 ayat (4). Rata-rata semua KUA hanya melaksanakan kursus calon
pengantin sekitar 3-4 jam saja.
Sedangkan dari segi metode, ternyata hanya 2 KUA, yaitu KUA Ciputat
dan Pondok Aren saja yang mengikuti persis dengan pasal 3 ayat (2), yang
semestinya metode suscatin meliputi metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi
kasus. Sedangkan KUA yang lain hanya mengikuti Metode Ceramah dan Tanya
jawab saja.
64
Sedangkan terkait sertifikat untuk suscatin, semua KUA memberikan
sertifikat suscatin kepada pasangan yang mengikuti suscatin. Sertifikat tersebut
digunakan sebagai persyaratan mencatatkan perkawinan mereka di KUA
setempat.
Kendala yang dihadapi oleh KUA di Wilayah Tangerang Selatan dalam
pelaksanaan suscatin tersebut, lantaran waktu untuk pelaksanaan suscatin itu
diselenggarakan pada hari kerja. Hal ini membuat calon pengantin kesulitan
menghadirinya karena terkait izin dari tempat kerjanya.
Selain itu, kendala dana juga menjadi salah satu faktor tidak
terlaksananya penyelenggaraan suscatin sesuai dengan Peraturan Dirjen. Teakhir
satu hal yang perlu dicatat bahwa ke empat KUA di Wilayah Tangerang Selatan
tesebut menyebutkan alasan tidak diterapkan peraturan Dirjen secara utuh di
empat KUA tersebut, adalah menurut mereka peraturan Dirjen itu hanya sekedar
formalitas tertulis saja, belum ada sanksi yang tegas yang mengatur perihal
suscatin tersebut.
B. SARAN-SARAN
1. Saran untuk KUA Wilayah Tangerang Selatan , diharapkan supaya lebih tegas
dalam melaksanakan program suscatin terhadap para calon pengantin dan agar
peraturan Direkur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama
Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
65
2. Untuk Kementerian Agama, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama , diharapkan agar lebih tegas lagi
dalam menerapkan peraturan yang ada di dalam peraturan tersebut, agar
peraturan dimaksud tidak hanya menjadi anjuran semata. Selain itu,
diharapkan Kementerian Agama meningkatkan lagi pengawasannya dalam
program tersebut, sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Untuk pasangan calon pengantin, disarankan untuk mengikuti program
suscatin karena sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 bahwa
program suscatin memang diwajibkan kepada para pasangan calon pengantin
yang akan melangsungkan pernikahan.Selain itu mengikuti program suscatin
memiliki manfaat yang sangat besar sesuai dengan pasal 2 Peraturan Direktur
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang Kursus
Calon Pengantin yang berbunyi program suscatin untuk meningkatkan
pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga atau
keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawwadah dan warrahmah
serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah
tangga.
DAFATAR PUSTAKA
Arifin Zainal, Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
BP4. Majalah Perkawinan dan Keluarga ,No .452/xxxv 111/2010
Data dari hasil penelitian dari KUA Ciputat
Data dari hasil penelitian di KUA Pondok Aren
Data dari hasil penelitian di KUA Serpong
Departemen Agama, Pedoman konseling perkawinan, Jakarta: Depag RI, DirekturJendral Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek PeningkatanKehidupan Keluarga Sakinah, 2004
Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama RI ,Modul TOT KursusCalon Pengantin, Jakarta Departemen Agama RI Proyek PeningkatanKehidupan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam, 2000
Farihah Ipah, Buku Panduan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , Jakarta:Lembaga Penelitian UIN akarta dengan UIN Jakarta Press,2006
Fitri Melia, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KantorUrusan Agama KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,Jakarta: 2014
Hasil MUNAS BP4 ke XIV/2009 Jakarta,1-3 Juni 2009
Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, Pembinaan Keluarga Sakinah dan GerakanSadar zakat, Semarang ,2000
Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.Pasal 3 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
Pasal 4 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departeme Agama
Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama NomorDJ.II/372 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus PraNikah, h. 4
Sopyan Yayan, Buku Ajar: Pengantar Metodologi Penelitian, 2010
Sumber data ini diperoleh dari poster yang berada di KUA Pondok Aren, dilihat padatanggal 4 September 2015
UU Perkawianan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1W.Gub. Metode Penelitian. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.2002
HASIL WAWANCARANama :Drs. Al Amin
Jabatan :Kepala penghulu Ciputat
Tempat :KUA Kecamatan Ciputat
Waktu :Senin 04 September 2015
1. Materi kursus calon pengantin itu apa saja ?Materi-materi yang mencangkup mengenai keluarga sakinah, mengenai muamalah,mengenai hukum Islam dan Negara, mengenai Kesehatan.
2. Durasi waktu untuk masing-masing materi tersebut sesuaikah dengan pasal 3peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009bahwa minimal harus 24 JAM?Kalau susdah terpenuhi 24 jam, bagaimana pembagiandurasi waktunya bukankah masing-masing materi ada durasi yang sudah ditentukan?Kalau belum terpenuhi 24 jam bagaimana solusi yang ditempuh oleh KUA ?Ya dalam undang-undang pada pasal 3 disebutkan bahwa pemberian materi kursuscalon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran tetapi padakenyataanya dilapangan materi kursus calon pengantin di adakan pada KUA Ciputatsekitar 4 jam pelajaran saja, dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 denganwaktu yang sedikit untuk penjelasan seluruh materi, dalam setiap pelajaran sekitar 1jam saja.
3. Metode suscatin secara rincinya seperti apa ?apakah suscatin dilakukanberkelompok? Apakah ada suscatin yang sepasang saja ?Metode suscatin di KUA Ciputat menggunakan metode ceramah dan dialog saja, padakenyataanya di KUA Ciputat tidak ada yang melakukan suscatin hanya sepasangmelainkan berkelompok.
4. Narasumber materinya siapa saja ?(sesuaikah dengan pasal 3 ayat 3 Peraturan DirjenBimbingan Masyarakat Islam)Narasumber suscatin di KUA Ciputat terdiri dari konsultan perkawinan dan parapenghulu saja
5. Apakah peserta suscatin diberikan sertifikat ?(sesuaikah dengan pasal 6 PeraturanDirjen Bimbingan Masyarakat Islam)
Iya pasti jika mengikuti para calon pengantin mendapatkan sertifikat.
6. Kalau iya diberikan sertifikat, apakah itu syarat bahwa nikah bisa dicatatkan ?Setelah mengikuti suscatin para pesrta akan diberikan sertifikat bukti telah mengikutikegiatan tersebut akan tetapi, sangat disayangkan karena sertifikat tersebut belummerupakan syarat sah dalam melakukan perkawinan sehingga tanpa sertifikat (tidakmengikuti suscatin) para calon pengantin akan tetap dapat melangsungkan perkawinan.
7. Lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak ikut suscatin, apakah pernikahan merekabisa dicatatkan, meskipun tidak ada sertifikat? Apa penilaian KUA terhadap PeraturanDirjen Bimbingan Masyarakat Islam ? mengapa mereka tidak patuhi ?Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suscatin serta tidak disertakan sanksiyang tegas dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DepartemenAgama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 bagi para calon pengantin yang tidak mengikutinya.
8. Dalam penyelenggaraan suscatin, apakah ada kendala ? apa kendalanya ? bagaimanasolusi yang sudah diambil agar Peraturan Direktur Jendral Bimbingan MasyarakatIslam itu di Impementasikan dengan benar ?Setiap pelaksanaan suatu kegiatan ada kalanya menghadapi suatu hambatan dantantangan seperti yang terjadi pada KUA Ciputat yakni dalam pelaksanaan programsuscatin penulis mendapati penjelasan dari narasumber bahwa dalam hal minimnyaanggaran dalam pelaksanaan padahal dalam Undang-undang seharusnya pembiyaandalam pelaksanaan program ini berasal dari APBN atau APBD sesuai dengan Undang-undang Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.
9. Berapa orang yang menikah dan mengikkuti suscatin ?Ditemukan data yang menikah tahun 2014 sejumlah 1043 dan yang mengikuti suscatin884
10. Bagi yang suscatin model pelaksanaanya seperti apa?Model pelaksanaanya suscatin di KUA Ciputat seperti seminar
Ciputat 04 September 2015
Pewawancara
DEVI CHAIRUNNISA
Iya pasti jika mengikuti para calon pengantin mendapatkan sertifikat.
6. Kalau iya diberikan sertifikat, apakah itu syarat bahwa nikah bisa dicatatkan ?Setelah mengikuti suscatin para pesrta akan diberikan sertifikat bukti telah mengikutikegiatan tersebut akan tetapi, sangat disayangkan karena sertifikat tersebut belummerupakan syarat sah dalam melakukan perkawinan sehingga tanpa sertifikat (tidakmengikuti suscatin) para calon pengantin akan tetap dapat melangsungkan perkawinan.
7. Lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak ikut suscatin, apakah pernikahan merekabisa dicatatkan, meskipun tidak ada sertifikat? Apa penilaian KUA terhadap PeraturanDirjen Bimbingan Masyarakat Islam ? mengapa mereka tidak patuhi ?Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suscatin serta tidak disertakan sanksiyang tegas dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DepartemenAgama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 bagi para calon pengantin yang tidak mengikutinya.
8. Dalam penyelenggaraan suscatin, apakah ada kendala ? apa kendalanya ? bagaimanasolusi yang sudah diambil agar Peraturan Direktur Jendral Bimbingan MasyarakatIslam itu di Impementasikan dengan benar ?Setiap pelaksanaan suatu kegiatan ada kalanya menghadapi suatu hambatan dantantangan seperti yang terjadi pada KUA Ciputat yakni dalam pelaksanaan programsuscatin penulis mendapati penjelasan dari narasumber bahwa dalam hal minimnyaanggaran dalam pelaksanaan padahal dalam Undang-undang seharusnya pembiyaandalam pelaksanaan program ini berasal dari APBN atau APBD sesuai dengan Undang-undang Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.
9. Berapa orang yang menikah dan mengikkuti suscatin ?Ditemukan data yang menikah tahun 2014 sejumlah 1043 dan yang mengikuti suscatin884
10. Bagi yang suscatin model pelaksanaanya seperti apa?Model pelaksanaanya suscatin di KUA Ciputat seperti seminar
Ciputat 04 September 2015
Pewawancara
DEVI CHAIRUNNISA
Iya pasti jika mengikuti para calon pengantin mendapatkan sertifikat.
6. Kalau iya diberikan sertifikat, apakah itu syarat bahwa nikah bisa dicatatkan ?Setelah mengikuti suscatin para pesrta akan diberikan sertifikat bukti telah mengikutikegiatan tersebut akan tetapi, sangat disayangkan karena sertifikat tersebut belummerupakan syarat sah dalam melakukan perkawinan sehingga tanpa sertifikat (tidakmengikuti suscatin) para calon pengantin akan tetap dapat melangsungkan perkawinan.
7. Lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak ikut suscatin, apakah pernikahan merekabisa dicatatkan, meskipun tidak ada sertifikat? Apa penilaian KUA terhadap PeraturanDirjen Bimbingan Masyarakat Islam ? mengapa mereka tidak patuhi ?Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suscatin serta tidak disertakan sanksiyang tegas dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DepartemenAgama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 bagi para calon pengantin yang tidak mengikutinya.
8. Dalam penyelenggaraan suscatin, apakah ada kendala ? apa kendalanya ? bagaimanasolusi yang sudah diambil agar Peraturan Direktur Jendral Bimbingan MasyarakatIslam itu di Impementasikan dengan benar ?Setiap pelaksanaan suatu kegiatan ada kalanya menghadapi suatu hambatan dantantangan seperti yang terjadi pada KUA Ciputat yakni dalam pelaksanaan programsuscatin penulis mendapati penjelasan dari narasumber bahwa dalam hal minimnyaanggaran dalam pelaksanaan padahal dalam Undang-undang seharusnya pembiyaandalam pelaksanaan program ini berasal dari APBN atau APBD sesuai dengan Undang-undang Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.
9. Berapa orang yang menikah dan mengikkuti suscatin ?Ditemukan data yang menikah tahun 2014 sejumlah 1043 dan yang mengikuti suscatin884
10. Bagi yang suscatin model pelaksanaanya seperti apa?Model pelaksanaanya suscatin di KUA Ciputat seperti seminar
Ciputat 04 September 2015
Pewawancara
DEVI CHAIRUNNISA
HASIL WAWANCARA
Nama :Soleh Chairudin, S.Ag
Jabatan :Penghulu Pamulang
Tempat :KUA Kecamatan Pamulang
Waktu :Jum’at 12 Juni 2015
1. Materi kursus calon pengantin itu apa saja ?a. Peraturan Perundang-undangan meliputi UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun
1975b. Pengetahuan tentang rumah tangga meliputi pengertian rumah tangga, hak dan
kewajiban suami istri, kewajiban orang tua terhadap anak dan lain sebagainyac. Munakahat, meliputi pengertian perkawinan, dasar perkawinan, tujuan perkawinan,
syarat dan rukun perkawinan serta larangan perkawinan.d. Kesehatan , meliputi perilaku hidup sehat, kebersihan rumah tangga dan lingkungan,
kegiatan olahraga dalam rumah tangga ,serta pola gizi atau pola makan didalamrumah tangga.
2. Durasi waktu untuk masing-masing materi tersebut sesuaikah dengan pasal 3peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009bahwa minimal harus 24 JAM?Kalau susdah terpenuhi 24 jam, bagaimana pembagiandurasi waktunya bukankah masing-masing materi ada durasi yang sudah ditentukan?Kalau belum terpenuhi 24 jam bagaimana solusi yang ditempuh oleh KUA ?Durasi waktu di KUA Pamulang hanya sekitar 4 Jam dari pukul 08.00 sampai denganpukul 12.00 WIB, masing-masing materi sekitar ½ jam atau 1 jam pelajaran.
3. Metode suscatin secara rincinya seperti apa ?apakah suscatin dilakukanberkelompok? Apakah ada suscatin yang sepasang saja ?Metode yang dipakai di KUA Pamulang yaitu metode ceramah dan Tanya jawab paracalon pengantin
4. Narasumber materinya siapa saja ?(sesuaikah dengan pasal 3 ayat 3 Peraturan DirjenBimbingan Masyarakat Islam)
Narasumber di KUA Pamulang yaitu penghulu yang bekerja di KUA Pamulang danLembaga dari orang BP4
5. Apakah peserta suscatin diberikan sertifikat ?(sesuaikah dengan pasal 6 PeraturanDirjen Bimbingan Masyarakat Islam)Benar para calon pengantin di berikan sertifikat
6. Kalau iya diberikan sertifikat, apakah itu syarat bahwa nikah bisa dicatatkan ?iya sebagai syarat untuk mendaftarkan perkawinan
7. Lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak ikut suscatin, apakah pernikahan merekabisa dicatatkan, meskipun tidak ada sertifikat? Apa penilaian KUA terhadap PeraturanDirjen Bimbingan Masyarakat Islam ? mengapa mereka tidak patuhi ?Pernikahan mereka tetap dilangsungkan karena belum adanya Undang-undang hanyaada anjuran di Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491Tahun 2009
8. Dalam penyelenggaraan suscatin, apakah ada kendala ? apa kendalanya ? bagaimanasolusi yang sudah diambil agar Peraturan Direktur Jendral Bimbingan MasyarakatIslam itu di Impementasikan dengan benar ?=kendala yang menghambat yaitu kurang minatnya para pasangan calon pengantin akanpentingnya penyelenggaraan suscatin di KUA.= berbagai macam alasan yaitu seprti alasan pekerjaan yang tudak bisa calon pengantinmenghadiri suscatin
9. Berapa orang yang menikah dan mengikuti suscatin ?Pasangan yang menikah tahun 2014 1585 pasang yang mengikuti suscatin 169 pasangyang tidak mengikuti suscatin 1416 pasang
10. Bagi yang suscatin model pelaksanaanya seperti apa?Model pelaksanaan suscatin di KUA Pamulang seperti seminar, Tanya jawab seputarkehidupan berumah tangga dan ijab qabul perkawinan
Pamulang,12 Juni 2015
Pewawancara
DEVI CHAIRUNNISA
Narasumber
Drs. AL AMIN
HASIL WAWANCARA
Nama :Bapak H. Suganda Salim
Jabatan :Kepala KUA Pondok Aren
Tempat : KUA Pondok Aren
Waktu :Senin 04 September 2015
1. Materi kursus calon pengantin itu apa saja ?Materi-materi = UUD Perkawinan
= Hukum Munakahat= Kesehatan= KDRT
2. Durasi waktu untuk masing-masing materi tersebut sesuaikah dengan pasal 3peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009bahwa minimal harus 24 JAM?Kalau susdah terpenuhi 24 jam, bagaimana pembagiandurasi waktunya bukankah masing-masing materi ada durasi yang sudah ditentukan?Kalau belum terpenuhi 24 jam bagaimana solusi yang ditempuh oleh KUA ?Durasi yang dipakai KUA Pondok Aren yaitu UUD Perkawinan sekitar waktu 1 jam,hukum munakahat 1 jam ,Kesehatan 1 jam kurang lebihnya dan KDRT 1jam , KUAPondok aren tidak 24 jam .
3. Metode suscatin secara rincinya seperti apa ?apakah suscatin dilakukanberkelompok? Apakah ada suscatin yang sepasang saja ?Metode Ceramah, Tanya jawab,dialog dan simulasi, iya suscatin dilakukan secaraberkelompok
4. Narasumber materinya siapa saja ?(sesuaikah dengan pasal 3 ayat 3 Peraturan DirjenBimbingan Masyarakat Islam)Narasumber di KUA Pondok Aren yaitu dari penghulu Pondok Aren, MUI, dan Puskesmas
5. Apakah peserta suscatin diberikan sertifikat ?(sesuaikah dengan pasal 6 PeraturanDirjen Bimbingan Masyarakat Islam)iya diberikan.
6. Kalau iya diberikan sertifikat, apakah itu syarat bahwa nikah bisa dicatatkan ?
Tidak karena dalam kenyataanya calon pengantin yang tidak memiliki sertifikat banyakcalon pengantin yang tidak memiliki sertifikat tapi tetapi tetap bias melaksanakanpernikahan dan pernikahan ini dicatatakan dan tetap sah di mata hukum.
7. Lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak ikut suscatin, apakah pernikahan merekabisa dicatatkan, meskipun tidak ada sertifikat? Apa penilaian KUA terhadap PeraturanDirjen Bimbingan Masyarakat Islam ? mengapa mereka tidak patuhi ?Pasangan yang tidak mengikuti suscatin akan diberikan bimbingan setelah ijab qabulselam kurang lebih 10 menit, Bisa dicatatkan karena belum ada sanksi dan belum adaUndang-undang yang berlaku didalamnya hanya semacam anjuran di Peraturan DirjenBimbingan Masyarakat Islam
8. Dalam penyelenggaraan suscatin, apakah ada kendala ? apa kendalanya ? bagaimanasolusi yang sudah diambil agar Peraturan Direktur Jendral Bimbingan MasyarakatIslam itu di Impementasikan dengan benar ?Kendalanya bagi pasangan yaitu kurang minatnya para calon pasangan yang akanmelangsungkan pernikahan, alasan kesibukan menjadi alasan utama catin.
9. Berapa orang yang menikah dan mengikuti suscatin ?Pada tahun 2014 tercatat ada sejumlah 1711 yang menikah , ditemukan data ada sejumlah256 yang mengikuti suscatin di KUA Pondok Aren.
10. Bagi yang suscatin model pelaksanaanya seperti apa?Pembukaan, Tanya jawab kepada calon pengantin, ceramah dan seminar
Pondok Aren, 04 September 2015
Pewawancara
DEVI CHAIRUNNISA
Narasumber
Drs. AL AMIN
Tidak karena dalam kenyataanya calon pengantin yang tidak memiliki sertifikat banyakcalon pengantin yang tidak memiliki sertifikat tapi tetapi tetap bias melaksanakanpernikahan dan pernikahan ini dicatatakan dan tetap sah di mata hukum.
7. Lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak ikut suscatin, apakah pernikahan merekabisa dicatatkan, meskipun tidak ada sertifikat? Apa penilaian KUA terhadap PeraturanDirjen Bimbingan Masyarakat Islam ? mengapa mereka tidak patuhi ?Pasangan yang tidak mengikuti suscatin akan diberikan bimbingan setelah ijab qabulselam kurang lebih 10 menit, Bisa dicatatkan karena belum ada sanksi dan belum adaUndang-undang yang berlaku didalamnya hanya semacam anjuran di Peraturan DirjenBimbingan Masyarakat Islam
8. Dalam penyelenggaraan suscatin, apakah ada kendala ? apa kendalanya ? bagaimanasolusi yang sudah diambil agar Peraturan Direktur Jendral Bimbingan MasyarakatIslam itu di Impementasikan dengan benar ?Kendalanya bagi pasangan yaitu kurang minatnya para calon pasangan yang akanmelangsungkan pernikahan, alasan kesibukan menjadi alasan utama catin.
9. Berapa orang yang menikah dan mengikuti suscatin ?Pada tahun 2014 tercatat ada sejumlah 1711 yang menikah , ditemukan data ada sejumlah256 yang mengikuti suscatin di KUA Pondok Aren.
10. Bagi yang suscatin model pelaksanaanya seperti apa?Pembukaan, Tanya jawab kepada calon pengantin, ceramah dan seminar
Pondok Aren, 04 September 2015
Pewawancara
DEVI CHAIRUNNISA
Narasumber
Drs. AL AMIN
Tidak karena dalam kenyataanya calon pengantin yang tidak memiliki sertifikat banyakcalon pengantin yang tidak memiliki sertifikat tapi tetapi tetap bias melaksanakanpernikahan dan pernikahan ini dicatatakan dan tetap sah di mata hukum.
7. Lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak ikut suscatin, apakah pernikahan merekabisa dicatatkan, meskipun tidak ada sertifikat? Apa penilaian KUA terhadap PeraturanDirjen Bimbingan Masyarakat Islam ? mengapa mereka tidak patuhi ?Pasangan yang tidak mengikuti suscatin akan diberikan bimbingan setelah ijab qabulselam kurang lebih 10 menit, Bisa dicatatkan karena belum ada sanksi dan belum adaUndang-undang yang berlaku didalamnya hanya semacam anjuran di Peraturan DirjenBimbingan Masyarakat Islam
8. Dalam penyelenggaraan suscatin, apakah ada kendala ? apa kendalanya ? bagaimanasolusi yang sudah diambil agar Peraturan Direktur Jendral Bimbingan MasyarakatIslam itu di Impementasikan dengan benar ?Kendalanya bagi pasangan yaitu kurang minatnya para calon pasangan yang akanmelangsungkan pernikahan, alasan kesibukan menjadi alasan utama catin.
9. Berapa orang yang menikah dan mengikuti suscatin ?Pada tahun 2014 tercatat ada sejumlah 1711 yang menikah , ditemukan data ada sejumlah256 yang mengikuti suscatin di KUA Pondok Aren.
10. Bagi yang suscatin model pelaksanaanya seperti apa?Pembukaan, Tanya jawab kepada calon pengantin, ceramah dan seminar
Pondok Aren, 04 September 2015
Pewawancara
DEVI CHAIRUNNISA
Narasumber
Drs. AL AMIN
HASIL WAWANCARA
Nama :Ahmad Jayadih, S.Ag
Jabatan :Penghulu KUA Serpong
Tempat :KUA Serpong
Waktu :Senin 07 September 2015
1. Materi kursus calon pengantin itu apa saja ?Materi yang diberikan yang pertama diberikan meliputi peraturan perundang-undanganmengenai keluarga sakinah,munakahat,dan kesehatan.
2. Durasi waktu untuk masing-masing materi tersebut sesuaikah dengan pasal 3peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009bahwa minimal harus 24 JAM?Kalau susdah terpenuhi 24 jam, bagaimana pembagiandurasi waktunya bukankah masing-masing materi ada durasi yang sudah ditentukan?Kalau belum terpenuhi 24 jam bagaimana solusi yang ditempuh oleh KUA ?tidak sesuai karena dengan waktu yang sangat padat KUA di Serpong pelaksanaansuscatinya hanya kurang lebih 3 atau 4 jam saja, dari pukul 09.00 sampai pukul 12.00dengan waktu yang singkat pembelajaran pemateri hanya kurang lebih ½ jam atau 1 jampelajaran .
3. Metode suscatin secara rincinya seperti apa ?apakah suscatin dilakukanberkelompok? Apakah ada suscatin yang sepasang saja ?Metode semacam ceramah dan simulasi pernikahan, sekelompok pasangan barudilaksanakan suscatin, sekalipun ada satu pasangan waktunya tidak 3 atau 4 jammelainkan sekitar kurang lebih 1 jam saja.
4. Narasumber materinya siapa saja ?(sesuaikah dengan pasal 3 ayat 3 Peraturan DirjenBimbingan Masyarakat Islam)Narasumbernya dari penghulu seharusnya ada pihak BP4 atau dari puskesmas karenaada faktor kurangnya dana pihak KUA hanya mendatangkan nasumber dari penghuluserpong.
5. Apakah peserta suscatin diberikan sertifikat ?(sesuaikah dengan pasal 6 PeraturanDirjen Bimbingan Masyarakat Islam)Setiap pasangan yang mengikuti pasti mendapatkan sertifikat.
6. Kalau iya diberikan sertifikat, apakah itu syarat bahwa nikah bisa dicatatkan ?Tidak buktinya masih banyak yang melangsungkan pernikahan tanpa membawasertifikat
7. Lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak ikut suscatin, apakah pernikahan merekabisa dicatatkan, meskipun tidak ada sertifikat? Apa penilaian KUA terhadap PeraturanDirjen Bimbingan Masyarakat Islam ? mengapa mereka tidak patuhi ?iya tetap dicatatkan di kantor urusan agama serpong, karena belum ada sanksi yangtegas dalam pasangan yang tidak mengikuti suscatin hanya sekedar peraturan tertulissaja
8. Dalam penyelenggaraan suscatin, apakah ada kendala ? apa kendalanya ? bagaimanasolusi yang sudah diambil agar Peraturan Direktur Jendral Bimbingan MasyarakatIslam itu di Impementasikan dengan benar ?Kendala yang dihadapi KUA Serpong yaitu kurang minatnya pasangan yang inginmengikuti suscatin, padahal surat edaran sudah diberikan, alasan dari para pasangan akansibuknya pekerjaan, Solusi yang diambil KUA Serpong memberikan surat edaran jikatidak datang juga, KUA tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
9. Berapa orang yang menikah dan mengikuti suscatin ?Pada tahun 2014 yang menikah di KUA Serpong ada sejumlah 1608, sedangkan yangmengikuti suscatin ada sejumlah 184.
10. Bagi yang suscatin model pelaksanaanya seperti apa?Model pelaksanaanya semacam ceramah dan Tanya jawab
Serpong,07 September 2015
Pewawancara
DEVI CHAIRUNNISA
Narasumber
Drs. AL AMIN
DOKUMENTASI WAWANCARA
PADA HARI JUM’AT 12 JUNI 2015 PUKUL 11.00 WIB
SELAKU PENGHULU PAMULANG
DOKUMENTASI WAWANCARA
PADA HARI SENIN 04 SEPTEMBER 2015 PUKUL 11.30 WIB
SELAKU PENGHULU PONDOK AREN
DOKUMENTASI WAWANCARA
PADA HARI SENIN 04 SEPTEMBER 2015 PUKUL 10.30 WIB
SELAKU PENGHULU CIPUTAT
DOKUMENTASI WAWANCARA
PADA HARI SENIN 07 SEPTEMBER 2011 PUKUL 13.30 WIB
SELAKU PENGHULU SERPONG