penyadapan tanpa izin pengadilan: kajian …
TRANSCRIPT
PENYADAPAN TANPA IZIN PENGADILAN: KAJIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DIKAITKAN DENGAN HAK PRIVASI
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana
Raynaldi Christoper Alexander
(312012019)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
Juli 2016
MOTTO
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina
hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan
hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan.
(Amsal 1:7 dan Amsal 15:33)
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala berkat dan
penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skrpsi ini dengan baik. Segala usaha
dan pengorbanan yang dicurahkan untuk proses penulisan skripsi ini, tidak lain
adalah berkat tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus.
Penulisan skripsi ini berjudul “Keabsahan Penyadapan Tanpa Izin
Pengadilan Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Hak Privasi”
dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian
akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di
Universitas Kristen Satya Wacana. Pembahasan di dalam skripsi ini menguraikan
mengenai keabsahan otoritas kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan
sebagai tindakan yang mengintervensi hak privasi setiap individu manusia,
terutama hak privasi dalam hubungan komunikasi pribadi.
Pokok pikiran penulis dalam membahas hal ini adalah kewenangan KPK
dalam melakukan penyadapan merupakan tindakan yang membatasi hak privasi
individu/ manusia terutama dalam hubungan komunikasi pribadi. Sebagai
tindakan yang membatasi maka penyadapan harus diatur di dalam suatu undang-
undang dan harus memperoleh izin pengadilan dalam melaksanakan penyadapan.
Karena hak privasi sebagai sesuatu yang mutlak dimiliki oleh individu manusia
sebagai tuntutan akan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan diri pribadi
terhadap informasi tentang dirinya serta pembatasan akses terhadap informasi
pribadi, sehingga hak privasi memberikan perlindungan terhadap ruang privat
(private sphere) manusia.
Tanpa didasari pengaturan yang komprehensif mengenai prosedur
penggunaan penyadapan dalam undang-undang, maka pengaturan penyadapan
yang saat ini ada serta implementasinya telah mengesampingkan penghormatan
terhadap HAM. Meskipun penyadapan dianggap efektif dalam memberantas
korupsi, tetap tidak dapat dibenarkan apabila diterapkan dengan
mengesampingkan HAM, yaitu tanpa didasari dengan dasar hukum (undang-
undang) atau tanpa prosedur yang jelas (izin pengadilan).
Walaupun hak privasi masuk ke dalam kategori hak yang dapat dibatasi
(derogable right), karena hak privasi bukan hak yang mendasar dan dapat
dibatasi, pembatasan terhadap hak privasi harus diatur dalam undang-undang dan
memiliki prosedur serta tata cara yang jelas dari pembatasan tersebut. Upaya
pemerintah dalam membatasi hak privasi kaitanya dengan kerahasiaan hubungan
komunikasi pribadi yang merupakan bagian dari hak privasi sebagai HAM, harus
memiliki alasan-alasan yang jelas atas pembatasan hak privasi setiap individu/
manusia.
Alasan-alasan dalam upaya pembatasan ini diperlukan untuk melindungi
individu/ manusia dari kesewenang-wenangan pemerintah dan merupakan
keharusan negara sebagai pemegang kewajiban (obligation holder). Salah satu
kewajiban negara yaitu untuk melindungi (to protect) hak-hak individu/ manusia
dari intervensi maupun pembatasan yang dapat dilakukan negara. Pembatasan
harus dinyatakan dengan membentuk perundang-undangan yang tepat
(estabilishing an appropriate legislative) untuk melindungi HAM serta membatasi
kewenangan negara.
Untuk mendukung hal tersebut, penulis meneliti putusan MK dan
pandangan para ahli hukum yang mendukung argumen penulis bahwa penyadapan
harus diatur di dalam suatu undang-undang dan harus melalui izin pengadilan.
Dari awal pembuatan skripsi ini hingga akhir, banyak tantangan dan rintangan
yang dihadapi. Baik itu berupa hilangnya semangat untuk menulis karena
minimnya literatur mengenai topik yang ditulis dalam skripsi ini, maupun hal-hal
lain yang membuat lambatnya proses penulisan. Dengan segala kerendahan hati,
penulis menyadari bahwa penelitian berupa skripsi ini masih jauh dari sempurna
mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa
mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya
membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.
Salatiga, 21 Juli 2016
Raynaldi Christoper Alexander
ABSTRAK
Hak privasi merupakan hak yang fundamental bagi setiap individu manusia untuk
bebas beraktivitas dalam ruang lingkup kehidupan pribadinya tanpa campur
tangan pemerintah atau orang lain. Hak privasi menjadi penting, karena hanya hak
ini saja yang tersisa yang dimiliki manusia untuk dapat leluasa dan bebas di dalam
ruang lingkup pribadinya secara aman dan nyaman tanpa ada intervensi dari
pemerintah atau orang lain, terutama dalam hubungan komunikasi pribadi. Pada
kenyataannya hak privasi tetap mendapat intervensi dari negara melalui
lembaganya yaitu KPK yang memiliki kewenangan untuk melakukan
penyadapan, sebagai bagian dalam proses pidana (penyelidikan dan penyidikan).
Upaya paksa yang dilakukan KPK melalui penyadapan, telah mengusik hak
privasi individu karena dalam pelaksanaanya tidak memiliki dasar hukum yang
jelas dan tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan.
Kata kunci: Hak privasi, KPK, Komunikasi Pribadi, Penyadapan, HAM, Izin
Pengadilan, Undang-Undang.
DAFTAR ISI
UCAPAN TERIMAKASIH............................................................................... i
KATA PENGANTAR........................................................................................ iii
DAFTAR PERATURAN................................................................................... vi
DAFTAR KASUS............................................................................................... vii
DAFTAR TABEL............................................................................................... viii
ABSTRAK.......................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1
A. Latar Belakang........................................................................ 1
B. Rumusan Masalah................................................................... 6
C. Tujuan..................................................................................... 7
D. Manfaat................................................................................... 7
E. Metode Penelitian................................................................... 8
F. Sistematika Penulisan............................................................. 9
BAB II RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN HAK PRIVASI....... 11
A. Pengertian Hak Privasi............................................................11
B. Ruang Lingkup Hak Privasi.................................................... 16
1. Ruang Lingkup Hak Privasi Secara Umum..................... 17
2. Kerahasiaan Hubungan Komunikasi Pribadi Sebagai
Hak Privasi....................................................................... 23
C. Hak Privasi Sebagai HAM..................................................... 29
1. Karakteristik Hak Privasi Sebagai HAM......................... 29
2. Pengecualian Kewajiban Negara Terhadap Hak
Privasi Sebagai HAM...................................................... 40
BAB III KEABSAHAN KEWENANGAN KPK MELAKUKAN
PENYADAPAN TANPA IZIN PENGADILAN....................... 50
A. Gambaran Umum Tentang Penyadapan Dalam Proses
Hukum.................................................................................... 50
B. Kewenangan KPK Dalam Melakukan Penyadapan............... 61
C. Efektifitas Penyadapan........................................................... 71
D. Penyadapan Harus Diatur Dalam Undang-Undang................ 76
E. Penyadapan Harus Izin Pengadilan........................................ 81
1. Penyadapan Sebagai Penyitaan Terhadap
Informasi.......................................................................... 82
2. Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili
Praperadilan..................................................................... 84
BAB IV PENUTUP.................................................................................... 86
A. Kesimpulan............................................................................. 86
B. Saran....................................................................................... 87
DAFTAR BACAAN............................................................................................ 88