KPK VS POLRISaat ini Indonesia sedang dihebohkan dengan pertarungan antara KPK dengan POLRI yang saling serang-menyerang, sidik-menyidik, dan tangkap-menangkap, serta jatuh-menjatuhkan sehingga membuat bangsa ini menjadi sangat memalukan. Pada 10 Januari 2015 pertarungan ini dimulai dengan polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal kanidat penggganti Kapolri oleh Presiden Jokowi menggantikan Sutarman, dimana Budi Gunawan terlibat kasus rekening gendut pejabat polri dan diduga merupakan perpanjangan tangan dari Megawati sukarnoputri karena pernah menjadi ajudan Megawati saat masih menjadi Presiden. Pro dan kontra pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri semakin memanas. Pada tanggal 13 Januari 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka pada kasus korupsi saat ia menjabat masih sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan kasus korupsi pada jabatan lainnya di kepolisian. Sementara penyelidikan dilaksanakan, Komisi III DPR menyatakan Budi Gunawan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri. Dan pada tanggal 15 Januari 2015 Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) pada rapat paripurna menetapkan Komisaris Jenderal Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolrimenggantikan Jenderal Sutarman. Keputusan sidang paripurna itu didukung oleh delapan fraksi yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP. Akan tetapi Fraksi Demokrat dan PAN meminta DPR menunda persetujuan dengan sejumlah pertimbangan, diantaranya penetapan tersangka Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi terhambat dalam menyelesaikan kasus korupsi dikarenakan satu-persatu pimpinannya dipereteli. Diawali dengan tersebarnya foto-foto mesra yang diduga sebagai sebagai Ketua KPK Abraham Samad dan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira dimana keduanya menyatakan bahwa foto-foto tersebut palsu, serta pernyataan publik yang menggemparkan oleh PLT Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa Abraham Samad pernah mengutarakan ambisinya menjadi calon wakil presiden dan bahwa Abraham Samad menuduh Budi Gunawan menggagalkan ambisinya. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2015 Kuasa hukum Budi Gunawan melaporkan para komisioner KPK ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dengan tuduhan membocorkan rahasia negara berupa laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK ) terhadap rekening Budi Gunawan dan keluarganya. Kesokan harinya pada tanggal 23 januari 2015 Bareskrim Polri menangkap wakil ketua KPK Bambang Widjojantodengan tuduhan memerintahkan saksi sengketa pilkada Kotawaringin Barat agar bersumpah palsu di pengadilan.Sikap Presiden jokowi terhadap konflik KPK dengan POLRI membuat kecewa sebagian publik karena dianggap belum bisa menyelesaikan masalah. "Memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai aturan Undang-Undang yang ada. Saya meminta sebagai kepala negara agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,"pernyataan Presiden Jokowi kala Itu, kemudian pada tanggal 25 Januari 2015Jokowi membentuk tim 9 untuk membantu mencarikan solusi ketegangan KPK-Polri. Ketua tim 9 Syafii Maarif menilai kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan gesekan terhadap anak bangsa dan menurutnya polisi dan jaksa yang baik banyak sehingga layak di berikan posisi. Syafii dan tim 9 merekomendasikan agar presiden tidak memilih orang yang bermasalah sebagai calon Kapolri. Tony Kwok Man Way, mantan pimpinan Independent Commission Againt Corruption (ICAC) atau komisi pemberantasan korupsi hongkong menyarankan Presiden Jokowi Widodo mengeluarkan dekrit bahwa semua pimpinan KPK menyerahkan mandatnya, serta otoritas penyelidikan kepada tim 9.