INTERNATIONAL MEDIA, KAMIS 26 SEPTEMBER 2019

MUI dan Komnas HAM Tak Gunakan Kekerasan saat Bubarkan Massa PendemoPresiden Jokowi menginstruksikan Polri untuk mengamankan jalannya demons-trasi mahasiswa secara proporsional dan profersional. Ditegaskan bahwa negara harus menghargai ekspresi dan aspirasi para demonstran karena merek a bukan musuh.

JAKARTA (IM) – Sek-retaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyesalkan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam membubarkan demon-strasi mahasiswa yang menolak RUU kontroversial di sejumlah daerah. Anwar mengimbau polisi dapat menggunakan cara-cara yang lebih elegan untuk mer-espons gerakan massa.

“Kita sangat menyesalkan dan menyayangkan hal itu ter-jadi. Kita mengimbau kepada pihak kepolisian agar lebih soft dan lebih memilih cara-cara yang lebih baik di dalam meng-hadapi tuntutan dari anak-anak muda bangsa ini,” ujarnya, Rabu (25/9).

Anwar menegaskan tugas utama polisi adalah menjaga dan memelihara keamanan sekaligus memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Karena itu, sebagai aparatur negara, kepolisian diimbau tak melakukan hal yang bertentangan dengan tugas dan misi negara.

Apalagi yang melakukan demo itu adalah mahasiswa dan anak-anak kita yang juga memi-liki hak untuk dilindungi, bukan ditembaki, digebuki, ditendang, dan diinjak-injak,” tutur Ketua PP Muhammadiyah itu.

“Kita tidak bisa menerima cara-cara demikian apalagi kita lihat akibat dari cara-cara keras yang dilakukan beberapa oknum dari pihak kepolisian tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban,” katanya.

Sebagai orang tua, semes-tinya elite politik sadar bahwa negeri ini bukan hanya milik mereka saja, tetapi juga milik kaum muda. Mahasiswa yang merupakan kaum muda memiliki hak untuk bicara dan menentu-kan arah perjalanan bangsa ini ke depan.

“Dan menempuh cara-cara kekerasan dan tindak yang melampaui batas dalam mengh-adapi mereka hanya akan mela-hirkan dendam di antara kita dan itu tidak baik bagi perkembangan bangsa ini ke depannya,” tutur Anwar.

Senada dengan Anwar, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab, juga mengimbau aparat penegak hukum tidak menggunakan kek-erasan dalam menangani aksi demonstrasi. Sebaiknya, lebih mengedepankan cara-cara per-suasif kepada massa yang sedang menyampaikan aspirasi.

“Kepada polisi, kita memang tentu berharap tentu lebih baik

kedepannya dalam menghadapi pengumpulan aksi massa sep-erti ini. Sehingga, kita tidak terus menerus berhadapan dengan kekerasan nah itu yang saya harapkan,” ujarnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Rabu (25/9).

Komnas HAM mendatangi RSPP Jakarta untuk melihat langsung tiga mahasiswa korban kericuhan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Kedatangannya ingin memastikan kondisi korban.

“Kami dari Komnas HAM untuk hari ini langsung datang ke RSPP untuk memastikan kondisi mereka yang menjadi korban dan hari ini sudah kita lihat langsung,” katanya.

Kepada mahasiswa, pihaknya turut memberikan catatan agar dalam menggelar aksi tidak me-langgar batas hukum yang sudah ditentukan.

“Tapi penting juga maha-siswanya harus kasih tahu sikap dalam menyampaikan pendapat jangan melakukan ha-hal yang vandal, karena itu melanggar hukum. Disinilah butuh saling respect,” ujarnya.

Amiruddin mendatangi Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta untuk melihat langsung tiga mahasiswa korban kericuhan saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, yang dirawat di rumah sakit tersebut. Diharap-kan, ketiganya ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit.

“Kami dari Komnas HAM

untuk hari ini langsung datang ke RSPP untuk memastikan kondisi mereka yang menjadi korban dan hari ini sudah kita lihat langsung,” kata Amiruddin.

Amiruddin pun berharap ke depannya dalam menghadapi aksi demonstrasi pihak kepolisian agar lebih mengedepankan sikap per-suasif dalam menghadapi massa yang menyampaikan aspirasinya.

Diinformasikan hingga pu-kul 00.00 WIB dini hari tadi, korban demonstrasi bertambah menjadi 88 orang yang dilarikan ke RSPP. Korban dibagi 3 klas-ifi kasi pasien. Pasien yang masuk ketogori hijau atau adalah pasien yang hitungannya datang ke RS dalam kondisi sadar dan tidak harus ada tindakan emergency.

Pasien kategori kuning itu masuk tahap observasi harus dilakukan perawatan medis sece-patnya. Sementara pasien kategori merah, adalah pasien yang sangat gawat sehingga harus ditangani secepatnya oleh dokter.

Kondusi statusnya identifi ka-si hijau 72 pasien mereka datang dalam keadaan sadar, kemu-dian penanangannya tidak harus emergency. Masuk kekategori kuning, tahap observasi segera dilakukan ada 14 orang.

Untuk kategori merah itu harus butuh penanganan cepat kalau tidak dikhawatirkan bisa fatal, mengingat ada dua orang yang kena benturan di bagian kepala.

Bukan MusuhKepala Staf Presiden (KSP)

Moeldoko mengatakan, Presiden

Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Polri untuk mengamankan jalannya demon-strasi mahasiswa secara propor-sional dan profersional Jokowi menegaskan bahwa negara harus menghargai ekpresi dan aspirasi para demonstran.

“Penanganan terhadap demo, demo itu buka musuh. Demo itu anak-anak kita yang ingin mengekspresikan, kita sangat menghargai ekspresi dari anak-anak yang mensuarakan suara rakyat,” ujar Moeldoko saat ditanyai perintah Presiden Jokowi soal pengamanan demo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9).

Moeldoko juga mengin-gatkan agar mahasiswa bisa mengontrol emosinya saat me-nyampaikan aspirasi ke Gedung Parlemen. Sehingga, tak ada masalah saat menyampaikan aspirasinya.

“Tapi jangan sampai demo itu memunculkan, satu tindakan anarkis yang merugikan semuan-ya, yang kedua memunculkan rasa takut bagi semuanya yang ketiga mengganggu publik, ini ruang publik ini kan hak semua orang menikmati,” terangnya.

Mantan Panglia TNI itu memastikan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi yang ber-tindak represif dengan memukul para demonstran mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota.

“Oh pasti (diberi sanksi te-gas),” kata Moeldoko. han

JAKARTA (IM) – Penyi dik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kementerian Pertanian (Ke-mentan) untuk dimintai keteran-gannya terkait kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019.

Kedua pejabat Kementan yang dipanggil itu yakni Spud-nik Sujono selaku Anggota Dewan Pengawas Kementan, dan Sri Wijayanti Yusuf selaku Direktur Perlindungan Horti-kultura Kementan.

“Keduanya dipanggil seba-gai saksi untuk tersangka IYD (I Nyoman Dhamantra, Ang-gota Komisi VI DPR Fraksi PDIP),” ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfi r-masi, Rabu (25/9).

KPK sendiri telah men-etapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Keenamnya yakni, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, I Nyo-man Dhamantra, orang keper-cayaan I Nyoman, Mirawati Basri, serta empat pihak swasta, Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, Zulfi kar, dan Elviyanto.

I Nyoman diduga telah menerima suap Rp2 miliar dari

total komitmen fee sebesar Rp39,6 miliar untuk pengu-rusan izin impor 20.000 ton bawang putih yang akan masuk ke Indonesia. Suap tersebut berasal dari pengusaha Chan-dry Suanda.

Pemulusan suap untuk pen-gurusan bawang putih tersebut dibantu oleh Doddy Wahyudi, Zulfi kar, Elviyanto, dan Mira-wati. Keempatnya mempunyai peran masing-masing dalam memuluskan izin impor bawang putih ke Indonesia.

Atas perbuatannya, para penyuap disangkakan melang-gar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seba-gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor seba-gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. han

KPK Panggil Pejabat Kementan Terkait Suap Impor Bawang Putih

PT. LISNA ABDI PRIMA, berkedudukan di Kota Depok (“Perseroan) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melakukan konversi sisa hutang Perseroan kepada Ir. DJITENG MARSUDI menjadi setoran saham dalam Perseroan.

Pengkonversian Utang menjadi saham Perseroan tersebut telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. LISNA ABDI PRIMA tanggal 13 September 2019 dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai setoran Saham.

Depok, 26 september 2019

PANGGILANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. MULTI BINTANG INDONESIA TBK(“Perseroan”)

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada:Hari/Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2019Tempat : Nusantara Room, Hotel Dharmawangsa Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru Jakarta 12160Waktu : 09:30 Waktu Indonesia Barat – selesaiAgenda : Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. CATATAN:1. Mata acara ini perlu dibahas dan diputuskan sehubungan dengan rencana pengangkatan Presiden

pada tanggal 8 Agustus 2019 yang lalu dan rencana pengangkatan satu orang Komisaris Independen yang baru.

pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.

3. Materi yang akan dibicarakan dalam RUPSLB serta dokumen yang terkait dengan pelaksanaan

Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB.4. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang

2019 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.

kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan

karyawan Perseroan sebagai kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja dan hari kerja di Kantor Pusat Perseroan,

Jakarta 10340.

16.00 Waktu Indonesia Barat.7. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”)

dapat diwakili dalam RUPSLB oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan

sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.Dimohon agar:

diadakan, dan (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan

pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum

pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,

yakni tanggal 22 Oktober 2019.

dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPSLB paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 26 September 2019Direksi Perseroan

TIMIKA (IM) - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi empat jenazah korban pesawat DHC-6 Twin Otter series 400 reg-ister PK-CDC jatuh di pedalaman Kampung Mamontoga, Distrik Hoeya, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu (25/9). Keempat jenazah terdiri dari pilot, co pilot, teknisi dan seorang anggota Brimob.

“Hari kedelapan ini, tim SAR gabungan telah berhasil menge-vakuasi empat korban dari kecela-kaan pesawat Twin Otter,” kata Direktur Operasi Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, Brigjen (Marinir) Budi Purwanto, dalam konferensi pers di Posko Utama Operasi SAR gabungan di area Bandara Mozes Kilangin, Timika.

Keempat jenazah dievakuasi

oleh dua tim SAR yang diterjunkan ke lokasi jatuhnya pesawat kargo itu. Lokasi jatuhnya pesawat itu bertebing dan medannya agak sulit. Pesawat jatuh diduga usai menabrak tebing.

Keempat jenazah korban diba-wa menuju Pos Ilaga, Kabupaten Puncak dan dijemput lagi meng-gunakan Twin Otter PK-CDJ untuk di evakuasi menuju Timika. Setelah tiba, jenazah yang sudah dimasukkan dalam empat kantong tersebut kemudian dibawa menuju RSUD Mimika untuk diidentifi kasi oleh Tim DVI Polri.

Budi mengatakan pihaknya baru menemukan lokasi pasti ke-celakaan pesawat Twin Otter pada hari keempat pencarian. Selanjut-nya, hari kelima dilanjutkan untuk menentukan landing zona atau area pendaratan unutk proses evakuasi. Lalu dikerahkan empat personel SAR terlatih ke area tersebut.

“Dari empat (personel) tim SAR gabungan, dapat didaratkan di landing zone satu. Tim satu ini terdiri dari dua Basarnas tim special group, kemudian (tim) dua dari rescuer SAR gabungan, melak-sanakan evakuasi yang pertama jam 06.19 (WIT), yang kedua jam 07.00 (WIT),” ujarnya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, evakuasi dilakukan tim SAR menggunakan helikopter milik PT Intan Angkasa Airservice

dari Bandara Aminggaru, Ilaga menuju lokasi penemuan puing pesawat.

Dalam evakuasi ini tim SAR berhasil mengevakuasi empat kan-tung jenazah dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika, Papua untuk diidentifikasi. “Empat kantung jenazah berhasil dievakuasi,” kata Dedi saat dikonfi rmasi wartawan.

Dedi mengatakan, dari ke-empat kantung jenazah tersebut pihaknya berhasil mengidentifi kasi satu jenazah atas nama Bharada Hadi Purnomo yang merupakan anggota Brimob Resimen II.

“Salah satu korban teridenti-fi kasi adalah Bharada Hadi Purn-omo, dikenali dari pakaian dan per-lengkapan yang digunakan senjata, helm dan bodyvest,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Pe-sawat Twin Otter DHC6-400 PK-CDC milik PT Carpediem Aviasi Mandiri rute Timika-Ilaga dinyatakan hilang kontak pada Rabu 18 September 2019 sekira pukul 11.00 WIT.

Pesawat diketahui memuat kargo logistik berupa beras seberat 1.700 kilogram dan seorang pen-umpang yang merupakan anggota Brimob dari Resimen II, Bharada Hadi Utomo.

Sementara itu, pesawat sendiri dipiloti Dasep Sobirin dan Co Pilot Yudra Tutuko, serta seorang teknisi bernama Ujang. mei

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHANUntuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi PT Pelita Bara Samudera (“Perseroan”) dan PT Karya Pilar Sukses (“PT KPS”), dengan ini mengumumkan bahwa para pemegang saham Perseroan berencana mengalihkan seluruh hak kepemilikan saham atas Perseroan yang akan menyebabkan PT KPS menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan yang baru. Pengambilalihan atas seluruh saham diatas merupakan pengambilalihan langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (8) UUPT.Setiap keberatan dari para pihak yang berkepentingan maupun kreditor atas rencana pengambilalihan saham-saham Perseroan tersebut diatas, harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini, kepada Direksi Perseroan di alamat berikut ini:Sudirman Plaza – Plaza Marein Lantai 21Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Kelurahan Setia BudiKecamatan Setia Budi, Jakarta SelatanApabila tidak terdapat keberatan yang diterima oleh Perseroan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender tersebut diatas, rencana pengambilalihan akan dianggap telah disetujui.

Jakarta, 26 September 2019Direksi PT Pelita Bara Samudera

Direksi PT Karya Pilar Sukses

Empat Jenazah Korban Pesawat Twin Otter Berhasil Dievakuasi

VOTING PEMILIHAN CAPIM BPKAnggota komisi XI DPR melakukan voting saat proses pemilihan calon Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di ruang rapat Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Voting menghasilkan Capim BPK yaitu Pius Lustrilanang dengan 43 suara, Daniel Lumban Tobing dengan 41 suara, Hendra Susanto dengan 41 Suara, Achsanul Qosasi dengan 31 suara dan Harry Azhar Aziz dengan 29 suara.

IDN/ANTARA

Hal 2 Polhukam BARU.indd 1 9/25/2019 7:27:12 PM