pengumuman hasil kegiatan - equalityindonesia.com · 17 maret 2017 tentang perubahan direksi dan...
TRANSCRIPT
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 176/EQ.SHPK/III/2019
LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Ketiga Penilaian
Kinerja PHPL terhadap:
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat
disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:
Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 13 Maret 2019
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
Nama Auditee : PT Essa Indah Timber
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK Bupati Pelalawan No. 641 tanggal 14 September
2016
Luas : ±9.625 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 15 s.d. 21 Februari 2019
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,
sehingga PT Essa Indah Timber berhak
mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 18
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit : a. Ir. Tita Murlina (Auditor Prsyarat)
b. Rifan Sudiyono, S. Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
c. Arifin Heri Prasetyo, S. Hut (Auditor Ekologi)
d. Taryadi, S.P (Auditor Sosial)
e. Juni Adi Wiguna, S. Hut (Auditor VLK)
g. Tim Pengambilan Keputusan :
a. Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
b. Amin Muchakim, S. Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi, dan VLK)
c. Hermansyah Putra, S. Hut. M.Si (Peninjau Bidang Ekologi)
d. Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Essa Indah Timber (PT EIT)
b. Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Bupati Pelalawan
No. 641 tahun 2016, tanggal 14
September 2016
c. Luas dan Lokasi : + 9.625 Ha di Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau
d. Alamat kantor : JL. Dr. Sutomo Nomor: 72, Pekanbaru
e. Pengurus :
Komisaris Utama : Roy Chandra
Direktur : Ir. Egyanti
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI
KINERJA PHPL
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 2 dari 18
f. Nomor S-PHPL/S-LK : 036.1/EQC-PHPL/II/2017
g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 15 Maret 2016 sampai dengan
14 Maret 2021, tanggal revisi
18 Februari 2017
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 15 dan 21 Februari
2019
Koordinasi dengan Dinas
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Riau yang
diwakili oleh Bapak Danang KS
(Kasie PNBB) dan Bapak Beni
Masfar Kasubag Umum.
Koordinasi dengan BPHP Wilayah
III Pekanbaru yang diwakili oleh
Bapak Hanosoan Daulay (Kasi
PEPHP).
Koordinasi bertujuan untuk
menyampaikan rencana
Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja
PHPL di PT Rimba Peranap Indah
(Auditee) dan meminta masukan
terkait dengan kinerja Auditee
selama ini.
Pertemuan Pembukaan 16 Februari 2019
bertempat di Camp,
Estate Serapung
Perkenalan anggota Tim Audit,
menyampaikan tujuan dan ruang
lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/ rencana
kerja penilaian, menyampaikan
metodologi dan prosedur
penilaian, serta
mengkonfirmasikan kepada
Auditee tentang tanggal, waktu,
tempat, dan peserta pertemuan
penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri
dengan pembuatan BAP yang
dilampiri dengan notulensi
kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 16 – 19 Februari
2019
Tim Audit menghimpun,
mempelajari data dan dokumen
Auditee dan menganalisis
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.2 dan
Lampiran 2.1 Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15
/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Untuk menguji kebenaran data,
Tim Audit melakukan
pengamatan, pencatatan, uji
petik, dan menganalisis
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.2 dan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 3 dari 18
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan 20 Februari 2019 di
Kantor PT Essa Indah
Timber, Pekanbaru
Menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Auditee atas
bantuan dan kerjasamanya
selama penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa
PHPL.
Memberitahukan temuan
observasi dan ketidaksesuaian.
Membacakan atau
memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian.
Pertemuan Penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP.
Pengambilan Keputusan 06 Maret 2019 Rapat Pengambilan Keputusan (PK)
menelaah hasil-hasil dan
kesimpulan penilaian yang telah
disampaikan Tim Auditor untuk
menjamin bahwa penilaian telah
dilaksanakan secara efektif dan
efisien sesuai dengan Prosedur PT
EQUALITY Indonesia serta
mengambil keputusan mengenai
predikat kinerja PHPL Auditee.
(4) Resume Hasil Penilaian:
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan
Pemegang IUPHHK-HT
BAIK
Ketersediaan dokumen legal perusahaan dan administrasi
tatabatas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi
pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, yaitu :
- Dokumen legal perusahaan berupa Akte Nomor 54 tanggal
23 Desember 1968 tentang Pendirian Perusahaan PT.
Triomas FDI yang diumumkan melalui Tambahan Berita
Negara R.I No. 86 Tanggal 28 Oktober 1969 tentang
Perseroan Terbatas PT. Triomas Forestry Development
Indonesia (PT. Triomas) atau PT. Triomas Development
Company Indonesia Limited, Akte terakhir No. 09 tanggal
17 Maret 2017 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris
yang dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-AH.01.03-0120437
tanggal 22 Maret 2017.
- Surat Keputusan Bupati Pelalawan No 641 tahun 2016
tanggal 14 September 2016, tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Pelalawan Nomor :
522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 Tanggal 29 Januari 2013
Tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada PT. Triomas FDI
seluas ± 9.625 H di Kabupaten Pelalawan yang
ditandatangani oleh Bupati Pelalawan (M. Harris) tanggal
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 4 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
14 September 2016.
- Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dalam Hutan Tanaman Industri PT. Essa Indah Timber
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Luas ± 9.625 Ha Skala
1 : 50.000.
- Laporan tata batas No : LP.004/BPKH XIX-3/2016 Tahun
2016 perihal Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan
Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT.
Triomas FDI dengan PT. Peranap Timber, PT. Gemilang
Cipta Nusantara di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau,
Panjang 44.126,39 meter Luas 10.013,88 Ha.
- Peta Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal
Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Triomas FDI
dengan PT. Peranap Timber, PT. Gemilang Cipta Nusantara
di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Luas 10.013,88 Ha,
Panjang Batas 44.126,39 meter, Skala 1 : 25.000
- NPWP No. 01.200.523.7.211.000.
Auditee telah melaksanakan tata batas areal kerja sepanjang
44.126,39 meter dan telah temu gelang sesuai Laporan Tata
Batas No. LP.004/BPKH XIX-3/2016 Tahun 2016 dan telah
melakukan pemeliharaan batas areal konsesi.
Secara legal formal eksistensi areal kerja Auditee telah
diakui para pihak. Terdapat pengakuan para pihak
(pemerintah, pemegang izin dan masyarakat) terhadap
keberadaan areal Auditee yaitu Berita Acara Penataan Batas
Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Triomas
FDI dengan PT. Peranap Timber dan PT. Gemilang Cipta
Nusantara di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tanggal 16
Juli 2015. Tidak terdapat konflik lahan. Adapun status
potensi konflik lahan sesuai Laporan Pemetaan Potensi dan
Resolusi konflik PT. Essa Indah Timber adalah terkendali.
Hasil overlay peta SK Bupati Pelalawan No. 641 tanggal 14
September 2016 dengan Peta SK Menteri LHK No. SK.
MenLHK No 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang
Kawasan Hutan Provinsi Riau, menunjukan bahwa tidak
tedapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja IUPHHK-
HT PT. Essa Indah Timber sesuai dengan Peta Penyesuaian
RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan
2018-2019 Atas Nama PT. Essa Indah Timber Kabupaten
Pelalawan Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 yang merupakan
lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK.8508/MenLHK-
PHPL/UHP/PHL.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018
tentang Persetujuan Penyesuaian RKUPHHKI-HTI Periode
Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 Atas Nama
PT. Essa Indah Timber Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
(Not Applicable)
Hasil verifikasi dokumen dan peninjauan lapangan tidak
terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di
dalam areal kerja Auditee. (Not Applicable)
1.2. Komitmen
Pemegang Izin IUPHHK-
HT
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen visi dan misi yang
ditetapkan Direktur PT. Essa Indah Timber Nomor :
083/SK/EIT/PKU-IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Visi
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 5 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Dan Misi PT. Essa Indah Timber dan telah sesuai dengan
kerangka PHL.
Auditee telah melakukan visi misi kepada karyawan, Mitra
Kerja, dan Kontraktor. Auditee juga telah melakukan
sosialisasi visi misi kepada masyarakat Desa Serapung
tanggal 18 Desember 2018. Bukti sosialisasi tersedia di
lapangan berupa berita acara pelaksanaan sosialisasi, daftar
hadir, dokumentasi foto.
Implementasi PHL Auditee Tahun 2018 sebagian sesuai
dengan visi dan misi dan terdapat kelola prasyarat mengenai
kelengkapan ganis PHPL, kelola ekologi mengenai
penandaan kawasan lindung sebagian sesuai SOP dan
implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi
dan kelola sosial mengenai pemberdayaan tenaga kerja lokal
yang belum optimal.
1.3. Jumlah dan
kecukupan tenaga
profesional terlatih dan
tenaga teknis pada
seluruh tingkatan untuk
mendukung pemanfaatan
implementasi penelitian,
pendidikan dan Latihan
BAIK
Keberadaan Ganis PHPL Auditee tahun 2018 telah
memenuhi syarat kecukupan ganis sesuai Peraturan Dirjen
PHPL No P.16/PHPL-IPHH/2015 namun karena sebagian
pemenuhan ganis melalui peminjaman kepada perusahaan
lain maka nilai kecukupan menjadi tidak optimal.
Realisasi peningkatan kompetensi SDM Auditee pada Tahun
2018 adalah berdasarkan jumlah peserta pelatihan sebesar
96,55 % dan berdasarkan jenis pelatihan sebesar 94,74 %.
Peningkatan SDM telah memperhatikan pemenuhan Ganis
PHPL.
Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Auditee telah
tersedia lengkap yaitu peraturan perusahaan, kewajiban
pelaporan tenaga kerja kepada Dinaskertras, BPJS,
Pernyataan kebebasan berserikat dan SOP Ketenagakerjaan.
1.4. Kapasitas dan
mekanisme untuk
perencanaan
pelaksanaan
pemantauan periodik,
evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK-HTI
BAIK
Auditee memiliki struktur organisasi dan job description yang
telah disahkan oleh Direktur PT. Essa Indah Timber No
158/SK/EIT/PKU-X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 dan
struktur organisasi PT. CLJ berdasarkan penetapan tanggal 1
September 2018 yang direvisi tanggal 1 Desember 2018 dan
telah sesuai dengan kerangka PHPL.
Auditee memiliki perangkat SIM berupa Software, Hardware,
SOP SIM, dan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM
yang ditetapkan melalui Surat Direktur PT. Essa Indah
Timber.
Auditee telah memiliki SPI yang ditetapkan berdasarkan SK
Direktur PT. Essa Indah Timber No 158/SK/EIT/PKU-X/2018
tanggal 02 Oktober 2018 dan Struktur Organisasi SPI PT. CLJ
tanggal 1 Desember 2018. Auditee memiliki SOP Audit
Internal, dan laporan monitoring SPI, namun kegiatan
pelaksanaan audit internal kantor pusat PT. Essa Indah
Timber belum sesuai dengan SOP sehingga belum efektif
untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaporkan
dalam Laporan Hasil Penilaian Kinerja, namun baru sebagian
implementasi sesuai dengan rekomendasi SPI dan laporan
hasil penilaian belum sesuai SOP-SPI-001.
1.5. Persetujuan Atas
Dasar Informasi Awal
BAIK Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 6 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan
atas dasar informasi awal yang memadai, melalui sosialisasi
RKT 2018/2019 pada Desa Serapung tanggal 18 Desember
2018.
Auditee mendapatkan persetujuan dalam proses tata batas
dari para pihak yaitu Instansi Kehutanan, Pemerintah
Daerah, pemegang izin sampai Pemerintah Desa termasuk
masyarakat yang berbatasan dengan areal kerja Auditee dan
telah dilakukan sosialisasi batas-batas areal kerja kepada
masyarakat Desa Serapung.
Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD Auditee
telah dilaksanakan pada Desa Serapung sebesar 100 %.
Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
Auditee dari Desa Serapung sebesar 100 %.
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja
jangka panjang dalam
pengelolaan hutan lestari
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun
2011 s/d 2020 yang sudah disetujui oleh pejabat yang
berwenang melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.119/VI-BUHT/2011 ditetapkan di Jakarta tanggal
26 Agustus 2011.
Auditee telah memiliki dokumen RKU berbasis ekosistem
gambut periode 2017-2026 yang disahkan melalui Surat
Keputusan Nomor: SK.845/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018.
Auditee telah mendapat RKU Penyesuaian periode 2017-
2026 yang disahkan melalui keputusan MenLHK Nomor:
SK.8508/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 10
Desember 2018.
Dokumen perencanaan tersebut telah disusun dengan
mempertimbangkan deliniasi mikro dan tidak dikenai
peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Berdasarkan hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa
auditee telah melakukan kegiatan PAK. Rencana kegiatan
PAK pada dokumen RKT 2017/2018 telah sesuai dengan
rencana PAK pada dokumen RKU 2017-2026 atau dengan
presentase sebesar 100%.
Berdasarkan hasil uji petik lapangan bahwa tanda batas blok
dan kompartemen kerja seluruhnya dapat terlihat dengan
jelas di lapangan dan dibuar mengacu pada SOP PAK yang
dikembangkan oleh auditee.
2.2. Tingkat pemanenan
lestari untuk setiap jenis
hasil hutan kayu utama
dan nir kayu pada setiap
tipe ekosistem
BAIK
Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tipe
ekosistem hutan tanaman rawa gambut dari hasil
inventarisasi tegakan pada plot PMA 54 (PHI) selama 3
tahun terakhir yaitu 2016-2018 yang disertai dengan
kelengkapan peta pendukungnya (peta kerja, tally sheet dan
peta pohon skala 1:10.000).
Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PSP
Tahun 2018 untuk tipe ekosistem hutan tanaman rawa
gambut dan sudah dianalisis.
Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan beserta
analisisnya pada plot PSP Tahun 2018. Namun demikian
laporan pertumbuhan dan analisa riap tegakan tersebut
belum digunakan sebagai penentu jatah tebangan tahunan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 7 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dan dilaporkan kepada Balitbang Inovasi Kehutanan.
2.3. Pelaksanaan
penerapan tahapan
sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi
hutan
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen SOP untuk seluruh tahapan
kegiatan sistem silvikultur secara lengkap namun demikian
sebagian SOP masih belum sesuai dengan ketentuan teknis
tentang tebangan ramah lingkungan.
Auditee telah melakukan kegiatan tahapan system silvikultur
THPB sesuai dengan SOP yang dikembangkan yang meliputi
kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan,
pemanenan dan pengamanan serta perlindungan hutan.
Auditee telah memiliki rata-rata potensi tegakan per
hektarnya Tahun 2017 adalah sebesar 147,3 M3/Ha dan
Tahun 2018 sebesar 143,4 M3/Ha (> 120 M3/Ha). Dengan
demikian auditee telah memiliki potensi tegakan yang
mampu menjamin kelestarian hasil hutan.
Auditee telah memiliki potensi permudaan hasil PMA 6 Tahun
2018 adalah sebesar 94,2% dan potensi pada PMA 18
adalah sebesar 83,3% sehingga rata-rata pada 2 (dua) PMA
tersebut adalah sebesar 88,75% atau berada range > 75 –
89%.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi
tepat guna untuk
pemanfaatan hutan
SEDANG
Auditee telah memiliki SOP tentang tebangan ramah
lingkungan meliputi tahapan perencanaan, pemanenan, K3
dan penilaian pasca pemanenan yang disusun sesuai dengan
tipe ekosistem. Namun demikian pada tahapan pasca panen
belum mengakomodir tentang kegiatan pengutipan kayu
dikanal.
Auditee telah melakukan 4 tahapan kegiatan tebangan
ramah lingkungan sesuai dengan SOP yang dikembangkan.
Namun demikian masih terdapat dampak pada lingkungan
yaitu BOD dan COD diatas baku mutu yang mengindikasikan
bahwa penerapan RIL belum berjalan secara efektif.
Auditee telah melakukan tebangan ramah lingkungan dan
melakukan pemanfataan kayu secara optimal dengan nilai
factor eksploitasi sebesar 0,98. Hasil wawancara dan
observasi lapangan diketahui bahwa kayu tertinggal umumya
adalah berupa ranting, tunggak kayu dan potongan kayu yang
kurang dari 1 meter.
2.5. Realisasi
penebangan sesuai
dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/
pemanfaatan pada areal
kerjanya
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama
periode waktu penilaian) yaitu RKT 2017/2018 dan
2018/2019 yang disahkan secara self approval oleh Direktur
serta telah disusun berdasarkan RKU PT Essa Indah Timber
Periode Tahun 2011 s/d 2020 dan RKU periode 2017-2026.
Auditee telah memiliki peta areal kerja 2017/2018 dan RKT
2018/2019 skala 1:50.000 dan telah disusun peta kerja
yang menggambarkan areal dipanen, dipelihara dan
dilindungi yang ditandai dengan pewarnaan yang berbeda
sesuai dengan fungsi alokasi areal (bloking warna).
Terdapat implementasi peta kerja PT. Essa Indah Timber
berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok
tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta
areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu realisasi
penandaan batas tanaman pokok 100%, tanaman kehidupan
98,99% dan tanaman unggulan 78,75% serta kawasan
lindung (sempadan sungai) 99,92%.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 8 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Selama Tahun 2018 Auditee telah melakukan kegiatan
penebangan dengan rata-rata realisasi volume tebangan
untuk jenis akasia selama Tahun 2018 mencapai 86,36%
dan realisasi luas tebangan adalah sebesar 91,36% serta
berdasarkan hasil uji petik lokasi tebangan telah sesuai
dengan posisi yang diizinkan serta tidak melebihi dari jatah
yang ditentukan.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang
memadai dan memenuhi
kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian
dan pengembangan,
serta peningkatan
kemampuan sumber
daya manusia
BAIK
Hasil analisa kesehatan finansial PT Essa Indah Timber tahun
2017 diperoleh bahwa Likuiditas yaitu 87%, Solvabilitas
100%, Rentabilitas : positif yaitu 87%, dan catatan Kantor
Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku
terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.
Auditee telah melakukan realisasi alokasi dana dalam
kegiatan pengelolaan hutan pada Tahun 2017 terealisasi
sebesar 101% dan realisasi alokasi dana Tahun 2018 adalah
sebesar 108,85%. Namun demikian Susunan laporan
keuangan akuntan publik PT Essa Indah Timber belum
mengacu pada Permenhut Nomor : P.32/Menhut-II/2014
tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan
Produksi (Dolapkeu-PHP).
Proporsi alokasi dana untuk seluruh tahapan pembangunan
HTI PT Essa Indah Timber dan PT CLJ Tahun 2017 adalah
sebesar 18,07% atau < 20% sehingga alokasi dana sudah
proporsional sedangkan untuk alokasi dana Tahun 2018
adalah sebesar 6,81%.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan
diperoleh informasi bahwa auditee telah mengalokasikan
dana pada setiap bidang kegiatan secara lancar dan sesuai
dengan tata waktu.
Pada Tahun 2018 Auditee telah melakukan kegiatan
penanaman di lokasi tanaman pokok dan kehidupan pada
areal bekas pemanenan dengan persentase penanaman
sebesar 8,02%. Kecilnya presentase penanaman disebabkan
karena areal bekas pemanenan masuk dalam kawasan
FLEG. Seluruh kawasan FBEG yang ditebang telah ditanami
oleh Auditee.
Auditee telah melakukan realisasi tanaman pokok dan
kehidupan pada RKT 2017/2018 telah mencapai 122,3 Ha
dari rencana 3693,2 ha atau persentase sebesar 3,31%,
sedangkan untuk kegiatan penanaman pada Revisi RKT
2017/2018 adalah seluas 147 ha dari rencana seluas 3624
ha atau presentase sebesar 4,06%. Kecilnya realisasi
penanaman karena adanya kebijakan pemulihan ekosistem
gambut. Seluruh kawasan FBEG yang direncanakan telah
ditanami oleh Auditee.
3. Ekologi
3.1. Keberadaan,
kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada
setiap tipe hutan
BAIK
Luas kawasan lindung telah sesuai antara dokumen AMDAL
dan dokumen RKUPHHK-HT (penyesuaian dari hasil sutdi
kedalama gambut) periode 2017-2026 PT Essa Indah Timer
U/p PT. TRIOMAS FDI dengan mengalokasikan luas kawasan
lindung sebesar 13,04%, dan sesuai dengan kondisi
biofisiknya.
Kawasan lindung yang telah ditata dilapangan sebesar
99,97% (36.392 Km), namun tidak ditemukan penandaan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 9 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
cat di pohon untuk setiap interval 20 meter disetiap batas
kawasan dilindungi, Penulisan informasi di PAL Batas tidak
konsisten dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini
tidak sesuai dengan SOP-CAN-006 Revisi 4 tanggal 22
Januari 2018 tentang Penetapan Kawasan Lindung.
Kondisi kawasan lindung yang berhutan sebesar 99,20 %
berupa areal bekas penebangan (LOA). Auditee telah
melakukan kegiatan rehabilitasi dengan menggunakan
metode regenerasi alami di areal KPPN yang terkena dampak
akibat ilegal logging tahun 2017 dengan jenis semai
sebanyak 1.648 Batang dan Jenis Pancang 503 Batang.
Maka hasil monitoring data citralandsat baik 99,20%
berhutan.
PT EIT telah mendapatkan pengakuan parapihak terhadap
kawasan lindung secara de jure (legal formal) terdapat
bukti sosialisasi dan kesepakatan antara PT EIT dengan
Masyarakat Desa Serapung, sedangkan secara de fakto
(fakta lapangan) selama periode Januari s.d Desember
2018 tidak ada kejadian illegal logging dan perambahan
Kawasan Lindung oleh masyarakat Desa Serapung.
Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan
untuk seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land
scaping/sesuai RKL/RPL PT RM PT Essa Indah Timber (d/h
PT TRIOMAS FDI).
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
BAIK
Prosedur telah tersedia sesuai dengan jenis dan potensi
gangguan hutan yang ada di PT EIT yaitu Kebakaran hutan,
Pembalakan Liar, Perambahan dan atau claim kawasan
hutan, serta Hama Penyakit Tanaman.
PT Essa Indah Timber (d/h PT TRIOMAS FDI) telah berupaya
menyediakan sarana dan prasarana untuk Perlindungan
Hutan dengan jenis dan jumlah sesuai dengan ketentuan,
kondisi sapras berfungsi baik.
Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan
kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan
yang ada.
Auditee telah melakukan kegiatan perlindungan melalui
tindakan tertentu preemptif, preventif, dan represif dengan
mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan
hutan
BAIK
Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup
pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan.
PT. Essa Indah Timber (d/h PT TRIOMAS FDI) memiliki sarana
pengelolaan dan pemantauan jumlah yang sesuai dengan
ketentuan AMDAL, tetapi dalam gudang TPS LB3 masa
penyimpanan Limbah B3 melebihi 360 hari, sehingga tidak
sesuai dengan ijin penyimpanan yang di miliki.
Tersedia Personil pengelolaan dan pematauan dalam jumlah
dan kualifikasi personil yang memadai sesuai ketentuan.
Terdapat dokumen dan tidak ada implementasi kegiatan
pengelolaan dampak terhadap tanah dan air.
Tersedia dokumen pemantauan dampak terhadap tanah dan
air (RPL PT Essa Indah Timber (d/h PT TRIOMAS FDI) tahun
2003) dan implementasikan kegiatan pemantauan dampak
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 10 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
terhadap tanah dan air sesuai ketentuan.
Kegiatan operasional PT Essa Indah Timber terindikasi
munculnya dampak yang besar dan penting terhadap
kualitas air, tetapi ada upya pengelolaan dampak sesuaoi
dengan ketentuan, sedangkan terhadap kualias tanah tidak
berdampak.
3.4. Identifikasi spesies
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau
langka (endangered),
jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan
endemik
BAIK
Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
danendemik yang terdapat diareal pemegang izin.
Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi
belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin.
3.5. Pengelolaan flora
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
flora dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemic
BAIK
Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin.
Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak
mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin.
Selama kurun waktu Januari s.d Desember 2018 Tidak ada
gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi
dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik
yang terdapat diareal pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
fauna dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemik
SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak
mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin.
Periode Januari s.d Desember 2018 tidak ditemukan ada
gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
yang terdapat di areal pemegang izin.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/ pemegang
izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat
setempat
SEDANG
Auditee telah memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai
pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,
identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh
pemegang izin.
Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/
rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan
penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.
Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam
perencanaan SDH yang legal, lengkap dan jelas.
Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 11 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum
adat/setempat.
Auditee telah memperoleh persetujuan dari sebagian para
pihak atas luas dan batas areal kerja dan masih terjadi
konflik.
4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku.
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan
peraturan perundangan yang relevan.
Auditee telah memiliki sebagian mekanisme tentang
pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap
masyarakat.
Auditee telah memiliki bukti lengkap pelaksanaan kegiatan
sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan
kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam
mengelola SDH.
Auditee telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi
pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap seluruh
masyarakat.
Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk
ganti rugi.
4.3. Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi distribusi
manfaat yang adil antar
para pihak
BAIK
Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
namun tidak lengkap dan tidak jelas.
Auditee telah memiliki mekanisme yang legal mengenai
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
yang berbasis hutan, namun belum lengkap.
Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin
mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian besar (≥
50%) kegiatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang
izin.
Auditee telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang
lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan
mekanisme resolusi
konflik
BAIK
Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang
lengkap dan jelas.
Pada areal Auditee terdapat kasus konflik, dan tersedia peta
konflik yang lengkap dan jelas.
Auditee memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan
pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik
yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan
Peningkatan Kesejah-
teraan Tenaga Kerja
SEDANG
Auditeee telah merealisasikan sebagian besar hubungan
industrial dengan seluruh karyawan.
Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana
pengembangan kompetensi.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 12 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan
baru sebagian diimplementasikan.
Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
(5) Resume Hasil Verifikasi LK :
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan
izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
1.1.1.a.
Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK
IUPHHK).
MEMENUHI Auditee telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor :
641 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusam Bupati
Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/ 012 Tanggal
29 Januari 2003 Tentang Pemberian Hak Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada PT
Triomas FDI Seluas ± 9.625 Hektar di Kabupaten Pelalawan.
Hasil overlay antara Peta Tata Batas PT. Triomas FDI (PT. Essa
Indah Timber) dengan Peta Lampiran SK tidak terdapat
perubahan fungsi Kawasan pada areal kerja Auditee dan
seluruhnya termasuk dalam fungsi hutan Produksi Tetap (HP).
1.1.1.b.
Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK).
MEMENUHI Auditee telah melakukan pembayaran IUPHHK sesuai dengan
Surat Perintah Pembayaran (SPP)yang diterbitkan melalui Bank
BNI pada tanggal 06 Mei 2003 sebesar Rp. 25.025.000,00
yang ditujukan kepada Bendaharawan umum negara rekening
iuran HPH dan IHH via Bank Indonesia Thamrin Jakarta dengan
nomor rekening 508-000-014.
1.1.1.c. Penggunaan
kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika
ada).
NOT APPLICABLE
(NA)
Hasil verifikasi diketahui bahwa, dalam areal kerja Auditee
tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan
IUPHHK. Sehingga verifier tidak dapat diterapkan Not
Applicabel (NA).
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.1.1.a.
Dokumen
RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/RTT
beserta lampirannya yang
telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang,
meliputi :
1) Dokumen RKU
PHHK/RPKH &
MEMENUHI 1. Auditee telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun
2011 s/d 2020 telah mendapat persetujuan dan disahkan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan.
2. Auditee telah memiliki dokumen Penyesuaian Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan
Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017 –
2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 dan telah mendapat
persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 13 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
lampirannya yang disusun
berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis
PHPL Timber Cruising
dan/atau Canhut.
2) Dokumen RKT/ RTT
yang disusun
berdasarkan RKU/RPKH
dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang
atau yang disahkan
secara self approval.
3) Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL Canhut.
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :
SK.8508/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 10
Desember 2018 Tentang Persetujuan Penyesuaian Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan
Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017 –
2026 Tahun Kegiatan 2018-2019.
3. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 dan
2018/2019 PT Essa Indah Timber diterbitkan secara self
Approval Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama.
4. Peta lampiran RKTUPHHK-HTl PT Essa Indah Timber Skala
1 : 50.000 dibuat dan ditandatangani oleh GANIS PHPL-
CANHUT PT Essa Indah Timber An Rudy Hartono (No Reg.
01357-03/CANHUT/III/2017, disahkan dan ditandatangani
oleh Direktur PT Essa Indah Timber Ir. Egyanti.
2.1.1.b.
Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja dan
bukti implementasinya di
lapangan.
MEMENUHI Peruntukan Kawasan Lindung dilapangan sesuai dengan yang
telah digambarkan dalam Peta RKUPHHK,-HTI, Peta RKTUPHH-
HTI Tahun 2017/2018 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019
Hasil Verifikasi atau observasi dilapangan, tanda Kawasan
Lindung (Pelestarian Satwa Liar dan Pelestarian Plasma Nutfah)
berupa Papan Nama dan Patok Permanen, yang terletak pada
posisi koordinat N 00°36’ 44,4” dan E 102°57’13,31”
2.1.1.c
Penandaan lokasi blok
tebangan/blok RKT/petak
RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan
MEMENUHI 1. Peta lampiran RKTUPHHK-HTl Tahun 2017/2018 dan
2018/2019 PT Essa Indah Timber Skala 1 : 50.000 dibuat
dan ditandatangani oleh GANIS PHPL-CANHUT PT Essa Indah
Timber An Ir. Rudy Hartono Nomor Register 01357-
03/CANHUT/III/2014, disahkan dan ditandatangani oleh
Direktur Utama PT Essa Indah Timber.
2. Tanda batas blok dan petak terlihat jelas dipeta. Batas blok
RKT yang disetujui dengan menggunakan tanda garis
keliling warna ungu dan Blok RKT yang diusulkan kembali
pada RKT UPHHK-HTI berikutnya ditandai dengan garis
keliling warna biru, nomor kompartemen dan luas dengan
kode warna hitam mengelilingi petak tersebut.
3. Hasil pemeriksaan di lapangan dengan menggunakan alat
GPS, batas petak/compartement di lapangan terletak pada
posisi yang benar dan telah sesuai dengan posisi pada peta
RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 dan 2018/2019.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2.2.1.a.
Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya.
MEMENUHI Dokumen RKTUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh)
Tahun Periode Tahun 2011 s/d 2020 telah mendapat
persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.119/VI-BUHT/2011 ditetapkan
di Jakarta tanggal 26 Agustus 2011.
Terkait implementasi perbaikan tata kelola Gambut Auditee
telah menyusun dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 14 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-
HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017 –
2026, dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
: SK.845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19
Februari 2018.
Dokumen Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-
HTI) Periode Tahun 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018-2019
dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:
SK.8508/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 10
Desember 2018.
Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 dan Dokumen
Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017–2026 Tahun
Kegiatan 2018-2019 telah dilengkapi dengan lampiran peta
skala 1 : 50.000
2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
NOT APPLICABLE
(NA)
Seluruh areal hutan produksi Auditee tidak ada lagi kegiatan
penyiapan lahan dari hutan alam untuk pembangunan hutan
tanaman industri, sehingga verifier ini tidak diterapkan Not
Applicabel (NA).
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar
mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
MEMENUHI 1. Dokumen LHP Periode Bulan Februari 2018 s/d Januari
2019 dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang diangkat oleh
Direktur PT Essa Indah Timber.
2. Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur menunjukkan
adanya kesesuaian.
3. Uji petik antara volume yang tercantum di LHP dengan
fisik kayu tidak dapat dilakukan, karena sisa persediaan
kayu yang telah di LHP-kan sudah habis terangkut.
4. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu
di lapangan tidak dilakukan karena Auditee merupakan
Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada HTI
(IUPHHK-HTI) dengan sistem silvikultur tebang habis (THPB).
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan.
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan
lampirannya dari:
- TPK hutan ke TPK
MEMENUHI Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dan dari
TPK Antara ke Industri PT RAPP periode Bulan Februari 2018
s/d Januari 2019 menggunakan dokumen Surat Keterangan
Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Hasil uji petik menunjukkan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 15 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Antara,
- TPK hutan ke industri
primer dan/atau
penampung kayu
terdaftar,
- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan
dan/atau penampung
kayu terdaftar.
kesesuaian antara dokumen SKSHHK dengan persediaan kayu
di LMKB.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
Verifier 3.1.3.a. Tanda-
tanda PUHH/ barcode
pada kayu dari pemegang
IUPHHK-HA bisa
NOT APPLICABLE
(NA)
Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan
system tebang habis permudaan buatan (THPB) sehingga tidak
ada penandaan pada tunggak, dengan demikian verifier ini
masuk dalam kategori Not Applicabel (NA).
Verifier 3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan
secara konsisten oleh
pemegang izin.
NOT APPLICABLE
(NA)
Seperti uraian verifier 3.1.3.a diatas, Auditee merupakan
pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan system tebang habis
permudaan buatan (THPB) sehingga tidak ada penandaan pada
tunggak, dengan demikian verifier ini masuk dalam kategori
Not Applicabel (NA).
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.
Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman.
MEMENUHI Seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan Auditee periode
Bulan Februari 2018 s/d Januari 2019 tersedia lengkap,
diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas dari perusahaan
secara Self Assesment.
Auditee tidak menggunakan dokumen SKSKB sehingga tidak
terdapat dokumen berita acara pemeriksaan kayu (BAP
P2SKSKB).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH).
Verifier 3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
MEMENUHI Dokumen SPP PSDH periode Bulan Februari 2018 s/d Januari
2019 telah diterbitkan melalui Sistem Informasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak Online (SIPNBP-SIMPONI) sesuai dengan
LHP.
Verifier 3.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau
PSDH
MEMENUHI Auditee telah membayar PSDH sesuai dengan SPP PSDH.
Pembayaran PSDH periode Bulan Februari 2018 s/d Januari
2019 melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI)
dengan bukti penerimaan Negara oleh Direktorat Jenderal
Anggaran Kementerian Keuangan RI melalui Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dan pembayaran melalui Internet Banking Bank
Mandiri.
Verifier 3.2.1.c. MEMENUHI Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan telah dilakukan sesuai
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 16 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman.
dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif
yang ditentukan yaitu mengacu kepada :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14
Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Kehutanan no. P.68/Menhut-II/2014
tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk
perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan
dan penggantian nilai tegakan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:
P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19
Desember 2017.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Dokumen PKAPT NOT APPLICABLE
(NA)
Auditee bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT), karena seluruh kayu yang dipanen oleh
Auditee dikirim ke PT RAPP yang terletak di Pangkalan Kerinci,
Provinsi Riau, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan Not
Applicabel (NA).
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan
memiliki izin yang sah.
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal
NOT APPLICABLE
(NA)
Auditee melakukan penjualan atau pengangkutan kayu hasil
pemanenan jenis Acasia dari TPK Antara/Jeti Sei Lakar Desa
Serapung menuju mill PT RAPP di Pangkalan Kerinci
menggunakan ponton yang ditarik oleh Tug Boat.
Seluruh kapal pegangkut kayu, baik Tug Boat maupun Tongkang
telah memiliki izin berlayar/Persetujuan Berlayar/Port
Clearance yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan
Otoritas Pelauhan Selat Panjang dan seluruhnya berbendera
Indonesia, namun Auditee tidak melakukan pengangkutan dan
perdagangan antar pulau, sehingga verifier ini tidak dapat
diterapkan. Not Applicabel (NA).
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.4.1. Tanda V-
Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
MEMENUHI Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal yang
dicantumkan dalam dokumen angkutan kayu SKSHHK baik dari
TPK Hutan ke TPK Antara dan TPK Antara ke PT RAPP.
Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee telah
sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016, lampiran 6 tentang Pedoman
Penggunaan Tanda V-Legal.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 17 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah
memiliki dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan
sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh
areal kerjanya
MEMENUHI Dokumen AMDAL Essa Indah Timber/PT Triomas FDI disetujui
dan disahkan oleh BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan Nomor :
01/ ANDAL/2003 tanggal 24 Januari 2003 disetujui dan
disahkan serta ditandatangani oleh Kepala BAPEDLDA
(Bambang Pudji Suroto/NIP 710 000 864).
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
4.1.2.a. Dokumen RKL dan
RPL.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun
mengacu pada dokumen AMDAL PT Triomas FDI yang telah
disahkan oleh Bapedalda Kabupaten Pelalawan Nomor :
01/ANDAL/2003 tanggal 24 Januari 2003 disetujui dan
disahkan serta ditandatangani oleh Kepala BAPEDLDA
(Bambang Pudji Suroto/NIP 710 000 864).
4.1.2.b.
Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia,
biologi dan sosial.
MEMENUHI Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL.
Hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah
dilaporkan kepada intansi terkait.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 5.1.1.a.
Pedoman/prosedur K3.
MEMENUHI Auditee telah mempunyai SOP tentang K3 dan personel yang
ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam implementasi
pedoman K3 Atas Nama Andreas Simamora sebagai sekretaris
P2K3.
Verifier 5.1.1.b.
Ketersediaan Peralatan
K3.
MEMENUHI Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan
berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik.
Verifier 5.1.1.c.
Catatan kecelakaan kerja.
MEMENUHI Auditee telah memiliki Catatan Kecalakaan Kerja dalam bentuk
catatan kejadian kecelakaan kerja selama periode Februari
2018 sampai dengan Januari 2019.
Berdasarkan Resume Kejadian Kecelakaan Kerja selama
periode Februari 2018 sampai dengan Januari 2019 tidak
pernah terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
Verifier :
MEMENUHI Auditee sebagai pemegang IUPHHK-HTI belum memiliki Serikat
Pekerja, namun telah memiliki kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 18 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan nomor:
080/SP/EIT/PKU-III/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang
Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Bagi Karyawan PT Essa
Indah Timber yang ditanda tangani oleh Direktur Utama (Ir.
Egyanti) di atas materai cukup, Sedangkan untuk Mitra kerja,
PT Cahayamas Lestari terdapat Surat Pernyataan
Membubarkan diri Susunan Pengurus Serikat Pekerja
Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) PT Cahayamas Lestari Jaya
– Ranting Estate Serapung Periode 2014 – 2017.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-
hak pekerja.
Verifier:
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP.
MEMENUHI 1. PT Essa Indah Timber d/h PT Triomas FDI memiliki
Peraturan Perusahaan (PP) berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan (Ir.
Ibrahim/Pembina Tingkat I NIP. 19660325 199703 1 001)
Nomor : KPTS.560/DTKT-HS/PP/ 2018/05 Tanggal 12
Januari 2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan
PT Essa Indah Timber dengan Nomor Pengesahan :
05/DTK/PP/2018. Masa berlaku Peraturan Perusahaan PT
Essa Indah Timber adalah dari tanggal 03 Januari 2018 s/d
02 Januari 2020.
2. Mitra kerja PT Cahayamas Lestari Jaya (PT CLJ) juga
memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang
disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan Nomor:
KPTS.150/IV/2018 tanggal 02 April 2018 Tentang
Pengesahan Peraturan Perusahaan T Cahaya Mas Lestari
Jaya (Perpanjangan). Berlaku sampai dengan tanggal 31
Maret 2020.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verifier :
Pekerja yang masih di
bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan dokumen Laporan Tenaga Kerja, Auditee tidak
mempekerjakan karyawan di bawah umur, dan dalam sistem
rekruitmennya, Auditee telah mempersyaratkan bahwa batas
umur minimal calon karyawan adalah yang telah berumur lebih
dari 18 tahun.