pengelolaan sumber daya manusia (sdm) pemeriksa pada ......dasar hukum bpk ri uud 1945 bab viiia...
TRANSCRIPT
SELAYANG PANDANG
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
APA DAN SIAPA BPK?
Lembaga negara yang
memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangannegara secara bebas dan
mandiri
Berkedudukan di
ibukota negara
Memiliki
perwakilan di
setiap provinsi
9 Anggotadipilih oleh DPR
Setelah pertimbangan
DPD
Diresmikan oleh
Presiden
1 Ketua & 1 Wakildari dan oleh Anggota
ANGGOTA
BPK RI
ANGGOTA IHendra Susanto, ST.,
M.Eng., MH., CFrA.
WAKIL KETUADr.Agus Joko Pramono,
M.Acc., Ak., CA.
ANGGOTA IIDr. Pius Lustrilanang,
S.IP., M.Si.
ANGGOTA III
Dr. Achsanul Qosasi
ANGGOTA IV
Ir. Isma Yatun, M.T.
ANGGOTA VIProf. H. Harry
Azhar Azis, M.A.
ANGGOTA VProf. Dr. Bahrullah
Akbar, M.B.A.
ANGGOTA VIIIr. Daniel Lumban
Tobing
KETUADr. Agung Firman
Sampurna, S.E., M.Si.
DASAR HUKUM BPK RI
UUD 1945 Bab VIIIA Pasal 23E, 23F, dan 23G
UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara
T U G A S B P K
Memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangannegara yang dilakukan olehPemerintah Pusat, PemerintahDaerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, danlembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara
SISTEM KERJA BPK
Melakukan pemeriksaan keuangannegara
Hasil pemeriksaan diserahkankepada DPR, DPRD, dan DPD
Memantau Tindak LanjutPemeriksaan BPK
Kerjasama dengan Aparat PenegakHukum dalam PKN/PKD dan PKA
JENIS PEMERIKSAAN DI BPK
• Pemeriksaan atas LaporanKeuangan
• Menghasilkan OPINI
PEMERIKSAAN KEUANGAN
•Pemeriksaan atas pengelolaan keuangannegara yang terdiri atas pemeriksaan aspekekonomi dan efisiensi serta pemeriksaanaspek efektivitas
•Menghasilkan REKOMENDASI
PEMERIKSAAN KINERJA
•Pemeriksaan yang tidak termasuk dalampemeriksaan keuangan dan pemeriksaankinerja. PDTT dapat berbentukpemeriksaan kepatuhan danpemeriksaan investigatif
•Menghasilkan SIMPULAN
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)
PEMERIKSAAN KEUANGAN
OPINI
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaraninformasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
StandarAkuntansi
Pemerintah
Sesuai/tidak?
4 JENIS OPINI
• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikandengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material ataspos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhanlaporan keuangan telah menyajikan secara wajarsesuai dengan SAP;
• Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)diberikan dengan kriteria: sistem pengendalianinternal memadai, namun terdapat salah sajiyang material pada beberapa pos laporankeuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan;
4 JENIS OPINI
• Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditorkarena ada pembatasan lingkup pemeriksaanoleh manajemen sehingga auditor tidak cukupbukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan;
• Opini Tidak Wajar (TW) diberikan jika sistempengendalian internal tidak memadai danterdapat salah saji pada banyak pos laporankeuangan yang material. Dengan demikian secarakeseluruhan laporan keuangan tidak disajikansecara wajar sesuai dengan SAP.
KRITERIA PEMBERIAN OPINI
Kesesuaian denganStandar AkuntansiPemerintahan
Kecukupanpengungkapan (adequate disclosures)
Kepatuhan terhadapketentuan peraturanperundang-undangan
Efektivitas sistempengendalian intern (SPI)
Dasar pertimbangan
utama pemberian Opini
adalah kewajaranpenyajian pos-poslaporan keuangan
sesuai dengan SAP.
Kewajaran disini
bukan berarti
kebenaran atas suatu
transaksi. Opini ataslaporan keuangan tidakmendasarkan kepadaapakah pada entitastertentu terdapat
korupsi atau tidak.
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
•Memuat OpiniBUKU 1
• LHP atas pemeriksaan SPIBUKU 2
• LHP atas pemeriksaankepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan
BUKU 3
B P K B P K Patau
Uraian BPK BPKP
Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 23E, F, G Perpres No. 192 Tahun 2014
Hubungan
KelembagaanDPR, DPD, DPRD Ditunjuk & Bertanggungjawab kepada Presiden
Jenis Audit
Audit keuangan
Audit Kinerja
Audit dengan tujuan tertentu
Audit kinerja
Audit dengan tujuan tertentu
ObjekMemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara (termasuk keuangan daerah)
Mengawasi kegiatan kebendaharaan umum
negara yang bersumber dari APBN dan
penugasan khusus dari Presiden
Sifat Eksternal pemerintah Internal pemerintah
Wewenang
dan Fungsi
Melaksanakan pemeriksaan dan meminta
keterangan dan/atau dokumen mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara;
Menetapkan standar pemeriksaan keuangan
negara;
Membina Jabatan Fungsional Pemeriksa;
Memberi pertimbangan atas standar
akuntansi pemerintahan dan rancangan
sistem pengendalian intern pemerintah
pusat/pemerintah daerah;
Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian
negara;
Memantau penyelesaian ganti kerugian
negara/daerah;
Memberikan keterangan ahli dalam proses
peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
Memberikan peringatan dini dan
meningkatkan efektivitas manajemen
resiko;
Memeliharan dan meningkatkan kualitas
tata kelola instansi pemerintah;
Memberikan keyakinan yang memadai atas
ketaatan, efisiensi, dan efektivitas.
SELAYANG PANDANG
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPRI
• BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berada dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara Vdan bertanggung jawab kepada Anggota V BPKmelalui Auditor Utama Keuangan Negara V.
• BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riaudipimpin oleh seorang kepala.
• BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riaumempunyai tugas memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan daerah padaPemerintah Provinsi Kepulauan Riau,kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMDdan lembaga terkait di lingkungan entitas,termasuk melaksanakan pemeriksaan yangditugaskan oleh AKN.
STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN
Sekilas Entitas
Jumlah entitas pemeriksaan
pemerintahan daerah di Provinsi
Kepulauan Riau terdiri dari 8
(delapan) entitas:
1.Provinsi Kepulauan Riau
2.Kota Tanjungpinang
3.Kota Batam
4.Kabupaten Bintan
5.Kabupaten Karimun
6.Kabupaten Natuna
7.Kabupaten Lingga
8.Kabupaten Kep. Anambas
WILAYAH PEMERIKSAAN
KEGIATAN PEMERIKSAAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEMESTER IPemeriksaan atas LKPD 8
Entitas
Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Pemantauan KerugianSemester I
Pembahasan TLHP Semester I
Pembahasan Penghitungan Kerugian Negara, Pemberian Keterangan Ahli Semester I
SEMESTER IIPemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu (PDTT)
Pemeriksaan Kinerja
Pemantauan KerugianSemester II
Pembahasan TLHP Semester II
Pembahasan Penghitungan Kerugian Negara, Pemberian Keterangan Ahli Semester II
Tren Opini Pemeriksaan Keuangan
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (1)(5 Tahun Terakhir)
No. Entitas TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018
1 Provinsi Kepulauan Riau WTP WTP WTP WTP WTP
2 Kota Tanjungpinang WTP WTP WTP WTP WTP
3 Kota Batam WTP WTP WTP WTP WTP
4 Kab. Bintan WTP WTP WTP WTP WTP
5 Kab. Karimun WTP WTP WTP WTP WTP
6 Kab. Natuna WTP WDP WDP WTP WTP
7 Kab. Lingga WDP WDP WDP WTP WTP
8 Kab. Kepulauan Anambas WDP WTP WDP WTP WTP
Tren Opini Pemeriksaan Keuangan
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (2)(5 Tahun Terakhir)
27
13
40 LHP LKPD
WTP
WDP
TMP
TW
2014 2015 2016 2017 2018
WTP 75% 75% 63% 100% 100%
WDP 25% 25% 38% 0% 0%
TMP 0% 0% 0% 0% 0%
TW 0% 0% 0% 0% 0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Per
sen
tase
STATISTIK PEGAWAI BPK PERWAKILAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
72 Pegawai*
--------------8 Pejabat Struktural
39 Staf Fungsional
25 Staf Penunjang
--------------33 Perempuan 39 Laki-laki
*Periode s.d. 31 Oktober 2019
SUMBER DAYA MANUSIA
54%
46%
Jenis Kelamin
Pegawai BPK Kepri
Laki-laki
Perempuan
11%
54%
35%
Komposisi Pegawai
BPK Kepri
Pejabat Struktural
Staf Fungsional
Staf Penunjang
FASILITAS KANTOR
STRUKTUR ANGGARAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2019
TOTAL ANGGARAN
TA 2019
Rp19.964.432.000,0021%
74%
5%
Struktur Anggaran TA 2019
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
HUBUNGI KAMI
SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN TATA USAHA KEPALA PERWAKILAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Telepon : (0778) 468575 Ext. 101