1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan disetiap daerah adalah bagian dari pelaksanaan

otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah adalah dalam rangka

perjuangan Negara Indonesia untuk mencapai: Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang sepenuhnya merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan, dapat

melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, menjadikan barang dan jasa yang

dihasilkan Indonesia dapat bersaing di pasar dunia dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan

keadilan sosial.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang

menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga memiliki ciri–ciri dari

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang bertujuan meningkatkan partisipasi

rakyat dalam proses pembangunan (BPS, 2007). Keberhasilan pembangunan

manusia dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui

tersedianya tenaga kerja yang berkualitas.

Pembangunan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan semua lapisan

masyarakat. Beberapa teori menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan salah

satunya dapat diukur dari pertumbuhan ekonominya. Menurut Todaro (2006)

bahwa ada 3 (tiga ) komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: 1)

2

Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk investasi baru dalam tanah,

peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan dibidang kesehatan,

pendidikan, dan keterampilan kerja; 2) Pertumbuhan jumlah penduduk yang pada

akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja dan yang ke 3) adalah

Kemajuan teknologi yang secara luas diterjemahkan sebagai cara baru untuk

menyelesaikan pekerjaan. Dinamika penanaman modal berpengaruh terhadap

tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, juga mencerminkan naik turunnya

pembangunan ekonomi. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap

negara/daerah senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan

investasi.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

telah diperbaharui dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua

Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah

Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas Otonomi. Pemberian otonomi dilaksanakan melalui

desentralisasi, dekonsentrasi, penugasan dan pembantuan yang secara rinci diatur

dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang pembagian urusan

pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Sesungguhnya pemberian otonomi kepada daerah adalah

sarana untuk memperlancar penyelenggaraan negara sebagai tugas Pemerintah

NKRI dengan tujuan yang jelas yaitu :1) meningkatkan dan memperlancar

pembangunan di Daerah, terutama dalam usaha meningkatkan kesejahteraan

masyarakat luas, baik dibidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan

3

maupun kesehatan; 2) memperlancar dan mempermudah pelayanan administrasi

pemerintahan; 3) meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah baik pengelolaan

sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia; 4)

meningkatkan keikutsertaan masyarakat daerah dalam penentuan kebijakan publik

baik yang bersifat nasional maupun bersifat terbatas; 5) memperkuat persatuan

dan keatuan bangsa serta memperkuat ketahanan dan pertahanan nasional disemua

bidang (LAN, 2008).

Titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II, dengan

dasar pertimbangan bahwa dari dimensi politik Dati II dianggap kurang

mempunyai fanatisme kedaerahan, dari dimensi administratif penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif, Dati II adalah

ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga dianggap lebih tahu kebutuhan

dan potensi daerahnya serta yang terakhir dapat meningkatkan local

accountability Pemda terhadap rakyatnya (Kuncoro, 2004) .

Peranan penduduk dalam pembangunan sangat penting, sesuai dengan

asumsi klasik bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi. Jumlah penduduk yang besar merupakan gambaran tersedianya pasar

yang luas dan jaminan tersedianya input faktor produksi. Pertambahan jumlah

penduduk yang besar mempunyai implikasi yang luas terhadap program

pembangunan, karena pertambahan penduduk yang besar dengan kualitas yang

rendah akan menjadi beban pembangunan (Arjoso, 2006).

Penduduk dapat merupakan faktor pendukung dan juga sebagai faktor

penghambat dalam pembangunan. Penduduk sebagai pendukung atau modal

4

pembangunan karena dengan jumlah penduduk besar dapat menyediakan tenaga

kerja yang besar yang dapat bertindak sebagai produsen dan juga sebagai

konsumen utama terhadap hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan

akan berkontribusi tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penduduk dikatakan sebagai faktor penghambat apabila jumlah penduduk

yang besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pemerintah dalam

pembangunan (Suparmoko, 2002). Disisi lain penduduk selaku obyek dan sasaran

dalam pembangunan memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah sebagai

dasar membuat perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang

berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan dan pengalokasian anggaran belanja

khususnya melalui belanja langsung untuk dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan

pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

diperlukan sumber-sumber pembiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-

undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah. Beranjak dari ketentuan tersebut memberikan konsekuensi

terhadap kewenangan yang jelas dan luas serta bertanggung jawab secara

proporsional di bidang Pendapatan Daerah yang diwujudkan dengan pembagian

dan pemanfaatan potensi sumber daya, guna membiayai otonomi daerah sesuai

dengan tigkatan Daerah Otonom. Mengacu pada Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 bahwa Pembiayaan Otonomi Daerah bersumber dari Pendapatan

5

Daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah.

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah

(PD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang

dialokasikan kepada daerah untuk mebiayai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro, 2004). Dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 33

Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah,dinyatakan bahwa Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi

kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar

Pemerintah Daerah yang pembagiannya telah diatur bedasarkan prosentase

tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewenangan untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi sesuai

yang diamanatkan dalam UU No. 33 tahun 2004, maka pemberian otonomi

diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi

yang berdampak terhadap terciptanya perluasan kesempatan kerja dan pada

akhirnya dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Instrumen fiskal dari dana perimbangan juga dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi melalui belanja pembangunan, karena belanja

pembangunan dapat menstimulus permintaan terhadap barang dan jasa, menarik

investor untuk berinvestasi di daerah yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi

daerah pada berbagai sektor, dan dapat memperluas lapangan usaha untuk

mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai

kajian (Bappenas, 2011), dinyatakan bahwa kebijakan investasi swasta dan

6

investasi pemerintah berdampak positif terhadap kinerja perekonomian wilayah,

menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, dengan kata lain bahwa

kebijakan investasi yang dilakukan baik oleh pihak swasta dan oleh pemerintah

berdampak positif terhadap kesejahteraan. Pendapat tersebut didukung dengan

hasil penelitian yang dilakukan (Yulian Rinawaty Taaha, Dkk. 2013) menunjukan

bahwa Dana Perimbangan yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Investasi swasta di Provinsi

Jawa Tengah.

Sama seperti sumber pendapatan daerah lainya PAD dan Lain-Lain

Pendapatan yang Sah), dana perimbangan dimaksud digunakan untuk membiayai

pembangunan daerah melalui belanja langsung dalam rangka mendorong

pertumbuhan ekonomi secara umum dan mewujudkan kesejahteraan seluruh

masyarakat. Pembangunan infrastruktur daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM)

perlu dilakukan dengan pendekatan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan,

kesehatan, dan pendekatan bidang sosial kemasyarakatan. Untuk meningkatkan

SDM, harus ada keterlibatan secara berkelanjutan dari pemerintah dalam

pendekatan pembangunan di berbagai bidang selain pendekatan politik yang

dilakukan selama ini, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan,

pengangguran, buta huruf, tingkat kematian ibu dan bayi, serta kesenjangan sosial

lainnya antar kabupaten/kota. Tujuan inti pembangunan dalam arti luas adalah

membangun manusia seutuhnya yang tidak saja mencakup aspek biologis, aspek

intelektualitas dan aspek kesejahteraan ekonomi semata, tetapi juga aspek iman

7

dan ketakwaan juga mendapat perhatian yang besar (Nehen, 2012). Pembangunan

manusia yang berhasil sebetulnya juga memberikan manfaat positif bagi

pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Dengan

kata lain terdapat hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan manusia (Ranis , 1998 dalam BPS, 2007).

Pengalaman pembangunan pada beberapa negara terdapat pembelajaran

bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia beberapa hal dapat dilakukan

antara lain melalui distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik

yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar

kelompok masyarakat, berbagai upaya dapat dilakukan pemerintah antara lain

dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik,

yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer” dan secara tidak lansgung

melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan

sebagainya (Todaro,2006).

Menurut Arsyad (2005) bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung

aspek pembangunan manusia dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah

untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Besarnya proporsi

anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kedua sektor tersebut

mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah digunakan untuk pembangunan

dan perbaikan infrastruktur dalam sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi

8

sehingga masyarakat dapat menikmati langsung manfaat dari pembangunan

daerah yang berdampak terhadap kesejahteraan.

Informasi tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat merupakan

suatu masukan yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Beberapa

indikator tingkat kesejahteraan telah dikembangkan sebagai dasar dalam

mengamati pola kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Saat ini

penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau (HDI) sebagai indikator

kesejahteraan memperoleh penerimaan secara luas di seluruh dunia, bahkan telah

memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Pembangunan manusia dapat

diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi pemenuhan

kebutuhan dasar manusia dari sisi ekonomi (daya beli), kesehatan maupun

pendidikan (Nehen, 2012). HDI merupakan manfaat yang sangat bermanfaat

untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah

(Todaro, 2003). Salah satu keuntungan HDI adalah index, ini mengungkapkan

bahwa sebuah negara /daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat

pendapatan yang rendah , dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya

berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia (Hadi Sasana, 2009).

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari IPM yang meningkat

yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Dalam penelitian ini digunakan

IPM sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk

rangking kesejahteraan suatu daerah. Nilai IPM Provinsi Bali cenderung

mengalami peningkatan dari 70,53 pada tahun 2007 menjadi 72,62 pada tahun

9

2012, namun angka ini masih berada dibawah nilai IPM yang ditargetkan

Pemerintah Provinsi Bali sebesar 72,64 pada tahun 2012, tetapi secara nasional

IPM Provinsi Bali pada tahun 2012 menduduki peringkat 16 (Biro Ekbang

Provinsi Bali, 2012). Peningkatan ini juga terjadi pada empat kabupaten dan

kota yang nilainya secara rata-rata berada di atas IPM Provinsi Bali dan bahkan

diatas IPM Nasional. Namun masih terdapat empat IPM kabupaten hampir

setiap tahun berada dibawah rata-rata Provinsi Bali, dan empat IPM kabupaten

yang berada dibawah IPM Provinsi Bali adalah Kabupaten Karangasem,

Klungkung, Bangli dan Buleleng .

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terjadi pada beberapa

kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung

dengan IPM sebesar 78,80 dan 75,69 pada tahun 2012 serta laju pertumbuhan

ekonomi sebesar 7,18 persen untuk Kota Denpasar dan 7,30 persen untuk

Kabupaten Badung pada tahun 2012 (BPS, 2013) tidak terlepas dari berbagai

kebijakan pemerintah untuk mendorong terciptanya iklim investasi serta

pengelolaan keuangan daerah melalui pengalokasian belanja langsung dalam

proses pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan mempengaruhi besar kecilnya

pengeluaran konsumsi masyarakat (C) dan pengeluaran investasi swasta (I),

selanjutnya berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan akhirnya dapat

berdampak terhadap pengeluaran pemerintah (G) dalam perekonomian.

Meningkatnya pengeluaran pemerintah tersebut akan mendorong naiknya

permintaan barang dan jasa dalam perekonomian sehingga produksi meningkat.

10

Peningkatan produksi diberbagai sektor tentu membutuhkan tambahan tenaga

kerja, disisi produksi adanya pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tambahan

pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan teori

pertumbuhan (Harrod-Domar dalam Todaro, 2006) dinyatakan bahwa untuk

memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru yang merupakan

tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal.

Beberapa hasil kajian berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah

penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Rizal Rachman (2010) dengan hasil

penelitian bahwa 1) dengan analisa IW di Kabupaten Gresik ternyata investasi

bermanfaat terhadap pendapatan perkapita tapi tidak bermanfaat bagi pertumbuhan

ekonomi, 2) Di Kabupaten Sidoarjo ternyata investasi bermanfaat terhadap

pendapatan per kapita tapi kurang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi,3) Di

Kabupaten Pasuruan ternyata investasi tidak bermanfaat terhadap kesejahteraan

masyarakat tapi mempunyai manfaat dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian

Hadi Sasana : 2009 hasilnya menunjukkan bahwa,1) pertumbuhan ekonomi

berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi

Jawa Tengah, 2) tenaga kerja berpengaruh positif dan signfikan terhadap

kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian Ihyaul

Ulum (2005) dinyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap

belanja daerah Provinsi di Indonesia. Demikian juga Penelitan yang telah

dilakukan oleh Lilis Setyowati (2012) hasilnya diperoleh bahwa DAU, DAK dan

PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian Belanja Modal,

dan Belanja Modal juga berpengaruh positif terhadap IPM sedangkan

11

Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui belanja

Modal.

Beberapa penelitian dilakukan berkaitan pelaksanaan desentralisasi dan

keberhasilan otonomi daerah yang bermuara akhir pada terwujudnya

kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada uraian diatas, analisis pengaruh jumlah

penduduk, dana perimbangan dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat

melalui belanja langsung penting dilakukan, agar dapat dijadikan sebagai

tambahan acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan berkaitan dengan

pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut .

1) Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi

terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten /kota Provinsi Bali pada

tahun 2007-2012 ?

2) Adakah pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi secara

tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung di

kabupaten /kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut.

12

1) Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan

investasi terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali

pada tahun 2007-2012 .

2) Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan

investasi secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui

belanja langsung di kabupaten /kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012 .

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademik

Hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan diharapkan

dapat digunakan sebagai wahana untuk mengimplementasikan konsep-konsep

teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan serta meningkatkan wawasan

ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian tentang pengaruh jumlah penduduk,

dana perimbangan dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat di

kabupaten/kota Provinsi Bali. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat

mendukung hasil penelitian sebelumnya.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam mengambil kebijakan

pembangunan khususnya berkaitan dengan perencanaan anggaran /pengalokasian

belanja langsung dan menciptakan iklim investasi dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

13

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep-Konsep dan Definisi

2.1.1 Otonomi daerah

Pemberian otonomi dilaksanakan melalui desentralisasi, dekonsentrasi,

penugasan dan pembantuan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan

Undang-undang No.8 tahun 2005. Ketentuan pelaksanaan otonomi daerah diatur

dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Ada berbagai pengertian desentralisasi menurut Maddick

(1983) dalam Kuncoro (2004) mendefinisikan desentralisasi sebagai proses dan

devolusi. Devolusi adalah penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-

fungsi tertentu kepada daerah, sedang dekonsentrasi merupakan pendelegasian

wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal

di luar kantor pusat.

Tipe pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah telah menjadi

kewenangan pemerintah setempat. Suwandi (2001) menyatakan bahwa

pelimpahan yang diberikan dititik beratkan pada pilihan desentralisasi/devolusi,

dekonsentrasi, delegasi ataupun privatisasi, hal ini ditentukan oleh para pengambil

keputusan politik pada negara bersangkutan. Dalam UU No. 5 Tahun 1974

14

Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah telah meletakkan dasar-dasar sistem

hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam 3 prinsip (Kuncoro,2004) yaitu :

1) Desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintah dari

pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah;

2) Dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala

wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di

daerah;

3) Tugas pembantuan (medebewind) yang berarti pengkoordinasian prinsip

desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi

ganda sebagai penguasa di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah.

Titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II, dengan

dasar pertimbangan adalah:

1) Dari dimensi politik Daerah tingakat II dipandang kurang memiliki panatisme

kedaerahan, sehingga resiko separatis dan peluang berkembangnya aspirasi

federalis relatif minim,

2) Dari dimensi administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

kepada masyarakat dapat lebih efektif;

3) Daerah tingkat II adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga

daerah tingkat II dianggap lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di

daerahnya;

4) Dapat meningkatkan local accountability pemerintah daerah terhadap

rakyatnya.

15

Tujuan kebijakan desentralisasi menurut Mardiasmo (2002) tujuan utama

penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik

dan memajukan perekonomian daerah. Terdapat tiga misi utama pelaksanaan

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah 1) meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, 2) menciptakan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan 3) memberdayakan

dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

pembangunan.

2.1.2 Desentralisasi fiskal

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan

Undang-undang No. 33 tahun 2004 di bagi menjadi tiga, yaitu desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian

kewenangan pemerintahan dari pusat ke daerah otonom adalah merupakan

penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya

manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk

mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan

banyaknya kewenangan dibidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut

(Kusaini: 2006 dalam Sasana: 2009 ) dinyatakan bahwa desentralisasi fiskal

merupakan pelimpahan kewenangan dibidang penerimaan anggaran atau

keuangan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun

pemanfaatannya diatur dan dilakukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan

16

perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan

otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan pusat ke

daerah, sehingga semakin banyak wewenang yang dilimpahkan maka semakin

besar biaya yang dibutuhkan.

Desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam

produksi dan penyediaan baranag-barang publik, dan pengambilan keputusan pada

level pemerintah lokal akan lebih didengarkan karena pemerintah lokal dianggap

lebih tahu kebutuhan masyarakatnya dan dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi

(Oates dalam Sasana: 2009). Menurutnya juga dinyatakan bahwa pembelanjaan

infrastruktur dan sektor sosial pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan

ekonomi dari pada kebijakan pemerintah pusat, dinyatakan daerah memiliki

kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dan

memenuhi kebutuhan masyarakat karena pemerintah daerah dianggap lebih tahu

kondisi daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

2.1.3 Definisi penduduk

BPS SP. 2010, mendefinisikan bahwa yang termasuk penduduk suatu

wilayah adalah ketika dilakukan pencacahan memiliki karakteristik : tinggal

diwilayah itu secara menetap atau sudah enam bulan atau lebih; tinggal di wilayah

kurang dari enam bulan tetapi bermaksud untuk menetap; sedang bepergian ke

wilayah lain kurang dari enam bulan dan tidak bermaksud menetap di wilayah

tujuan; serta mereka yang yang bertempat tinggal di wilayah itu dengan

mengontrak/kos/sewa untuk bekerja atau sekolah yang kemungkinan pindah lagi

17

karena berbagai alasan. Simanjuntak (2012) menyatakan penduduk adalah mereka

yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara.

Pengertian penduduk pada penelitian ini memakai konsep Badan Pusat Statistik.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia

selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam

bulan tetapi bertujuan menetap. Berdasarkan penelitiannya, pertumbuhan

penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi.

a) Fertilitas ( Kelahiran)

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang

nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini

menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup.

b) Mortalitas (Kematian)

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen

demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang

kematian, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang

terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Data kematian

sangat diperlukan untuk proyeksi penduduk guna perancangan pembangunan.

Misalnya, perencanaan fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa – jasa

lainnya untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan evaluasi terhadap

program – program kebijakan penduduk.

c) Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari

suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas

18

administratif/batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan

sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Migrasi merupakan salah satu faktor dasar yang mempengaruhi

pertumbuhan penduduk. Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk

ditelaah secara khusus mengingat terjadinya kepadatan dan distribusi penduduk

yang tidak merata, adanya faktor – faktor pendorong dan penarik bagi orang –

orang untuk melakukan migrasi, seperti komunikasi dan transportasi yang

semakin lancar. Pada umumnya orang yang datang dan pergi antarnegara boleh

dikatakan berimbang saja jumlahnya. Peraturan – peraturan atau undang – undang

yang dibuat oleh banyak negara umumnya sangat sulit dan ketat bagi seseorang

untuk bisa menjadi warga negara atau menetap secara permanen di suatu negara

lain.

2.1.4 Konsep penduduk yang bekerja.

Definisi penduduk usia kerja ( BPS SP. 2010) adalah penduduk yang

berumur 15 tahun dan lebih. Dan penduduk yang temasuk angkatan kerja adalah

penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan

namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Bekerja yang dimaksudkan

disini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud

memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling

sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut

termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu

usaha/kegiatan ekonomi.

19

2.1.5 Pengertian investasi

Secara umum investasi adalah meliputi pertambahan barang- barang dan

jasa dalam masyarakat, seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan

baru, pembukaan tanah baru dan sebagainya. Investasi juga di artikan sebagai

pengeluaran yang di lakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang

modal dan membina industri-industri. Sukirno (1998), investasi diartikan sebagai

pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk

membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk

menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam

perekonomian.

Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau

perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan

produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia

dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan

perekonomian untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang

akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan

barang-barang modal lama yang harus didepresiasikan (Sukirno, 2008).

Dalam model Keynesian dimana diasumsikan bahwa semua pendapatan

harus dikeluarkan untuk di konsumsi atau di tabung, dan jumlah prekonomian

dapat di bagi dua yaitu antara pengeluaran untuk barang-barang konsumsi dan

barang modal, dan posisi keseimbangan dalam perekonomian ditentukan pada saat

jumlah penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran sehingga investasi sama

nilainya dengan tabungan. Dalam kaitannya dengan perusahaan melakukan

20

investasi guna mendapatkan profit yang sebesar-besarnya, di mana dana investasi

tersebut salah satunya bersumber dari dana masyarakat yang ditabung pada

lembaga-lembaga keuangan, maka dapat di kemukakan bahwa : Investasi

merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup

pengeluaran untuk membeli bahan baku/material, mesin-mesin dan peralatan

pabrik serta semua modal lain yang di perlukan dalam proses produksi.

Menurut Arsyad (2010) dan Nehen (2010), bahwa Pertumbuhan ekonomi

dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut :

a. Akumulasi modal, termasuk investasi baru yang berwujud tanah (lahan),

peralatan fiskal dan sumberdaya manusia (human resources), akan terjadi jika

ada bagian dari pendapatan sekarang yang akan ditabung dan diinvestasikan

untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Akumulasi modal

akan menambah sumberdaya-sumberdaya yang baru dan meningkatkan

sumberdaya-sumberdaya yang ada.

b. Pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan

jumlah angkatan kerja dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang

pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan merangsang tergantung kepada

kemampuan sistem ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan

memperkerjakan tenaga kerja secara produktif.

c. Kemajuan teknologi menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan

faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang

paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-

cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional.

21

2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan

suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika

perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif

terhadap peningkatan PAD, khususnya penerimaan pajak-pajak daerah (Saragih,

2003). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan

dengan peraturan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah

dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD memiliki beberapa

fungsi yaitu.

a) Fungsi otorisasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

b) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa angggaran daerah, menjadi

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan;

c) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

d) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan

untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan

22

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi, efektifitas

perekonomian;

e) Fungsi distribusi yang mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah

harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

f) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan

fundamental perekonomian daerah.

Penyusunan APBD sebagai rencana keuangan daerah sangat penting dalam

rangka penyelenggaran fungsi daerah otonom. APBD sebagai alat/wadah untuk

menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai

kegiatan dan program, dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar

dirasakan masyarakat umum. APBD harus memuat bagian pendapatan yang

digunakan untuk membiayai biaya administrasi umum, belanja operasi dan

pemeliharaan, dan belanja modal/investasi.

Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus diarahkan ada

peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut dilakukan upaya

intensifikasi dan eksestensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber

pendapatan yang telah ada ( PAD, Dana Peimbangan dan Pendapatan Lainnya

Yang Sah) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada maupun

menggali sumber-sumber baru.

Pada sisi belanja, kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk

meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dengan mengupayakan

peningkatan porsi belanja pembangunan dan melakukan efisiensi pada belanja

23

aparatur. Dalam kaitannya dengan pembiayaan agar terus diupayakan peningkatan

penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik daerah agar dapat

meningkatkan PAD. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah disiplin dan

efisiensi anggaran secara konsisten dipertahankan dan dilaksanakan tanpa

mempengaruhi penurunan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kebijakan pembiayaan defisit penanggulangannya diarahkan melalui pinjaman

daerah.

2.1.7 Pendapatan daerah

Yang dimaksud dengan pendapatan menurut Poerwadarminta (1986)

adalah : 1) Hasil pencarian (usaha dan sebagainya); 2) Suatuyang didapatkan

(dibuat dan sebagainya yang sedianya belum ada). Dari pengertian tersebut maka

yang dimaksud dengan pendapatan adalah hasil atau merupakan penerimaan yang

bermanfaat yang didapatkan dari suatu usaha yang dilakukan. Pendapatan Daerah

menurut Fauzi (1995) adalah komponen APBD untuk membiayai pembangunan

dan melancarkan roda pemerintahan. Karena itu tiap-tiap pendapatan daerah dapat

dipungut seintensif mungkin. Sumber pendapatan daerah tidak saja bersumber

dari PAD akan tetapi termasuk pula pendapatan daerah yang berasal dari

penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi

hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan)

untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

pasal 23, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam

24

satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan

daerah dapat dikelompokan sebagai berikut.

1) PAD terdiri dari.

a) Pajak daerah;

b) Retribusi daerah;

c) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

(1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/Badan Umum Milik Daerah (BUMD);

(2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

pemerintah/Badan Umum Milik Negara (BUMN);

(3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok masyarakat;

d) Lain-lain PAD yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan

daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan .

2) Dana Perimbangan.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan

pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan

sumber-sumber pembiayaan sebagaimana diatur dalam UU No. 33 tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beranjak

dari ketentuan tersebut memberikan konsekuensi terhadap kewenangan yang jelas

dan luas serta bertanggung jawab secara proporsional di bidang Pendapatan

Daerah yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan potensi sumber

25

daya, guna membiayai otonomi daerah sesuai dengan tingkatan Daerah Otonom.

Mengacu pada UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa Pembiayaan Otonomi Daerah

bersumber dari Pendapatan Daerah yang bersumber PAD, Dana Perimbangan dan

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah

(PD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro, 2004). Dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 33

Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, dinyatakan bahwa Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi

kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar

Pemerintah Daerah yang pembagiannya telah diatur bedasarkan prosentase

tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewenangan untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi sesuai

yang diamanatkan dalam UU No. 33 tahun 2004, maka pemberian otonomi

diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi

yang berdampak terhadap terciptanya perluasan kesempatan kerja dan pada

akhirnya dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 10, dinyatakan, Dana Perimbangan terdiri

dari:

1) Dana Bagi Hasil

(a) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari : a) Pajak bumi dan

bangunan (PBB); b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

26

(BPHTB), c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak

orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21;

(b) Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari: a)

kehutanan, b) pertambangan umum, c) perikanan, d) pertambangan

minyak bumi, e) pertambangan gas bumi dan f) pertambangan panas

bumi.

2) DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi

dasar, jumlah DAU keseluruhan sekurang-kurangnya 26 persen dari

pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN, jumlah tersebut

adalah untuk seluruh provinsi dan seluruh kabupaten/kota;

3) DAK, dialokasikan pada kepala Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan

khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang telah

ditetapkan APBN.

4) Lain-lain pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan hibah dan

pendapatan dana darurat.

2.1.8 Belanja daerah.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum

daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu

tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya

perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

27

tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja

langsung dan belanja tidak langsung .

1) Belanja Langsung.

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan program dan kegiatan yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, dan belanja modal.

2) Belanja Tidak Langsung.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan, yang terdiri dari: belanja

pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial

dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa

2.1.9 Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan adalah merupakan harapan dan tujuan utama pelaksanaan

pembangunan. UUD 1945 merupakan suatu landasan konstitusi NKRI yang telah

meletakkan dasar-dasar tata kelola dan kehidupan bernegara, berawal dari bentuk

negara sampai kepada kesejahteraan sosial, sesuai diatur dalam pasal 28 ayat (1)

UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh layanan kesehatan. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi

kehidupan yang baik, terpenuhi kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan

spiritual, kebutuhan sosial seperti terjadinya suatu tatanan yang teratur, dapat

mengelola konflik dalam kehidupan keseharian, terjamin dari segi keamanan, dan

28

setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum ( keadilan terjamin)

terjaganya kesenjangan sosial ekonomi .

Tiga kategori tentang pencapaian kesejahteraan menurut (Midgley : 2005

dalam Suryaningsih : 2014) pertama adalah sejauh mana masalah sosial dapat

diatur, kedua adalah sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi dan yang ketiga

adalah sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh.

Semuanya akan dapat tercipta dalam kehidupan bersama, baik pada tingkat

keluarga, komunitas maupun masyarakat secara luas. Untuk memudahkan

pencapaian meningkatnya kesejahteraan masyarakat telah ditentukan indikator

kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur

kesejahteraan masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi karena dapat

meningkatkan pendapatan perkapita dan dapat meningkatkan daya beli

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pemahaman terhadap konsep kesejahteraan menuntut

tidak hanya representasi intensitas agregat, tetapi juga representasi distribusi

kesejahteraan antar kelompok masyarakat atau antar daerah. Representasi

distribusi merupakan muara dari persoalan mendasar, yaitu keadilan ( BPS, 2011)

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak saja dapat dilihat dari

pertumbuhannya tetapi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan akan mengakibatkan

kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. IPM yang merupakan

indeks komposit dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga

diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang

29

tercermin dari penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan

berketrampilan serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk hidup

layak. Pengukuran kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan HDI telah

dilakukan di Indonesia sejak tahun 1993, yang disebut IPM (BPS, 2011).

Terdapat tiga nilai menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi

yaitu kecukupan, harga diri dan kebebasan yang merupakan tujuan pokok dan

harus digapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan (Nehen :

2012). Program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) united nations

development plant (UNDP) telah berusaha menyusun alat pengukuran holistik

atas tingkat kehidupan manusia yang disebut IPM. IPM mencoba memeringkat

semua negara dari skala nol (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah),

hingga satu (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan tiga

tujuan atau produk akhir pembangunan : masa hidup, yang diukur dengan usua

harapan hidup, pengetahuan , yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang

dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata –rata tahun bersekolah

(sepertiga), serta standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil

perkapita, disesuaikan dengan paritas daya beli dari mata uang setiap negara

untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas marjinal

yang semakin menurun dari pendapatan.

IPM mengingatkan kita bahwa pembangunan yang kita maksudkan adalah

pembangunan dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih

tinggi. Kesehatan dan pendidikan bukan hanya input produksi dalam perannya

sebagai komponen sumber daya manusia, tetapi merupakan tujuan pembangunan

30

yang fundamental Nehen (2012) menyatakan bahwa kita tidak berpendapat bila

suatu negara yang mempunyai penduduk berpendapatan tinggi, tetapi tidak

berpendidikan, kesehatannya tidak terpelihara dengan baik sehingga harapan

hidupnya lebih singkat dari pada penduduk suatu negara yang lain di dunia telah

mencapai tingkatan pembangunan yang lebih tinggi dari pada negara yang

berpendapatan rendah tetapi usia harapan hidup dan kemampuan baca tulisnya

lebih tinggi.

Pendapat tersebut hampir sama yang dinyatakan Ranis dan Stewart (2001)

dalam Dedy Rustiono (2008) bahwa pembangunan manusia secara luas

didefinisikan sebagai orang-orang yang mengusahakan orang-orang untuk

menjalani hidup lebih lama, lebih sehat dan berkecukupan. Dinyatakan pula

bahwa pembangunan manusia yang berhasil dapat memberikan manfaat positif

bagi pertumbuhan melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas (terdidik) dan

memiliki kompetensi. Variabel yang diperlukan dalam perhitungan IPM sama

seperti yang dilakukan UNDP, yaitu angka harapan hidup untuk bidang kesehatan,

angka melek huruf, rata-rata lama sekolah untuk bidang pendidikan dan

pendapatan riil perkapita untuk bidang ekonomi.

2.2 Teori- teori yang Relevan.

2.2.1 Teori kependudukan.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian di dunia ini

menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Di beberapa bagian di

dunia ini telah terjadi kemiskinan dan kekurangan pangan. Fenomena ini

menggelisahkan para ahli, dan masing – masing dari mereka berusaha mencari

31

faktor – faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut. Umumnya para ahli

dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama terdiri dari penganut

aliran Malthusian. Aliran Malthusian dipelopori oleh Thomas Robert Malthus,

dan aliran Neo Malthusian dipelopori oleh Garreth Hardin dan Paul Ehrlich.

Kelompok kedua terdiri dari penganut aliran Marxist yang dipelopori oleh Karl

Marx dan Friedrich Engels. Kelompok ketiga terdiri dari pakar-pakar teori

kependudukan mutakhir yang merupakan reformulasi teori – teori kependudukan

yang ada.

a) Aliran Malthusian

Aliran ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta

Inggris, hidup pada tahun 1766 hingga tahun 1834. Pada permulaan tahun 1798

lewat karangannya yang berjudul: “Essai on Principle of Populations as it Affect

the Future Improvement of Society, with Remarks on the Specculations of Mr.

Godwin, M.Condorcet, and Other Writers”, menyatakan bahwa penduduk (seperti

juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang

biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan

bumi ini. Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan

kelamin antar laki – laki dan perempuan tidak bisa dihentikan. Disamping itu

Malthus berpendapat bahwa untuk hidup manusia memerlukan bahan makanan,

sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan

dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap

pertumbuhan penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan

makanan. Inilah sumber dari kemelaratan dan kemiskinan manusia. Untuk dapat

32

keluar dari permasalahan kekurangan pangan tersebut, pertumbuhan penduduk

harus dibatasi. Menurut Malthus pembatasan tersebut dapat dilaksanakan dengan

dua cara yaitu Preventive Checks, dan Positive Checks. Preventive Checks adalah

pengurangan penduduk melalui kelahiran. Positive Checks adalah pengurangan

penduduk melalui proses kematian. Apabila di suatu wilayah jumlah penduduk

melebihi jumlah persediaan bahan pangan, maka tingkat kematian akan meningkat

mengakibatkan terjadinya kelaparan, wabah penyakit dan lain sebagainya. Proses

ini akan terus berlangsung sampai jumlah penduduk seimbang dengan persediaan

bahan pangan.

b) Aliran Neo-Malthusians

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, teori Malthus mulai

diperdebatkan lagi. Kelompok yang menyokong aliran Malthus tetapi lebih

radikal disebut dengan kelompok Neo-Malthusianism. Menurut kelompok ini

(yang dipelopori oleh Garrett Hardin dan Paul Ehrlich), pada abad ke-20 (pada

tahun 1950-an), dunia baru yang pada jamannya Malthus masih kosong kini sudah

mulai penuh dengan manusia. Dunia baru sudah tidak mampu untuk menampung

jumlah penduduk yang selalu bertambah. Paul Ehrlich dalam bukunya “The

Population Bomb” pada tahun 1971, menggambarkan penduduk dan lingkungan

yang ada di dunia dewasa ini sebagai berikut. Pertama, dunia ini sudah terlalu

banyak manusia; kedua, keadaan bahan makanan sangat terbatas; ketiga, karena

terlalu banyak manusia di dunia ini lingkungan sudah banyak yang tercemar dan

rusak.

c) Aliran Marxist

33

Aliran ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Tatkala

Thomas Robert Malthus meninggal di Inggris pada tahun 1834, mereka berusia

belasan tahun. Kedua – duanya lahir di Jerman kemudian secara sendiri – sendiri

hijrah ke Inggris. Pada waktu itu teori Malthus sangat berpengaruh di Inggris

maupun di Jerman. Marx dan Engels tidak sependapat dengan Malthus yang

menyatakan bahwa apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan

penduduk, maka manusia akan kekurangan bahan pangan.

Menurut Marx tekanan penduduk yang terdapat di suatu negara bukanlah

tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan penduduk terhadap

kesempatan kerja. Kemelaratan terjadi bukan disebabkan karena pertumbuhan

penduduk yang terlalu cepat, tetapi kesalahan masyarakat itu sendiri seperti yang

terdapat pada negara-negara kapitalis. Kaum kapitalis akan mengambil sebagaian

pendapatan dari buruh sehingga menyebabkan kemelaratan buruh tersebut.

Selanjutnya Marx berkata, kaum kapitalis membeli mesin – mesin untuk

menggantikan pekerjaan – pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Jadi penduduk

yang melarat bukan disebabkan oleh kekurangan bahan pangan, tetapi karena

kaum kapitalis mengambil sebagian dari pendapatan mereka. Jadi menurut Marx

dan Engels sistem kapitalisasi yang menyebabkan kemelaratan tersebut. Untuk

mengatasi hal – hal tersebut maka struktur masyarakat harus diubah dari sistem

kapitalis ke sistem sosialis.

d) Teori John Stuart Mill

John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan

Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk

34

melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun

demikian ia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat

mempengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila

produktifitas seseorang tinggi ia cenderung ingin mempunyai keluarga yang kecil.

Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Tidaklah benar bahwa kemiskinan

tidak dapat dihindarkan atau kemiskinan itu disebabkan karena sistem kapitalis.

Kalau pada suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan,

maka keadaan ini hanya bersifat sementara saja. Pemecahannya ada dua

kemungkinan yaitu: mengimport bahan makanan, atau memindahkan sebagaian

penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain.

Memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahiran ditentukan oleh

manusia itu sendiri, maka Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat

golongan yang tidak mampu. Dengan meningkatnya pendidikan penduduk maka

secara rasional mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah

anak sesuai dengan karir dan usaha yang ada. Di samping itu Mill berpendapat

bahwa umumnya perempuan tidak menghendaki anak yang banyak, dan apabila

kehendak mereka diperhatikan maka tingkat kelahiran akan rendah.

Model Pertumbuhan Solow menekankan interaksi antara pertumbuhan

populasi dan akumulasi modal, dinyatakan bahwa pertumbuhan yang tinggi

mengurangi output perpekerja, karena pertumbuhan jumlah pekerja yang sangat

cepat akan membuat persediaan modal dibagi lebih banyak, sehingga dalam

kondisi mapan setiap pekerja akan dilengkapi dengan modal sedikit (Mankiw,

2006). Sedangkan menurut Robert Malthus dalam bukunya (An Essay on the

35

Princile of Population as it 1834) dalam (Mankiw,2006) dinyatakan Malthus

kemampuan masyarakat untuk memperkirakan bahwa semakin meningkatnya

populasi akan secara terus menerus membebani kemampuan masyarakat untuk

memenuhi kebutuhannya sendiri, dan menurut prediksinya manusia akan

selamanya hidup dalam kemiskinan. Sedangkan dalam model Kremerian

memberikan pendapat bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci dalam

memajukan kesejahteraan ekonomi, karena menurut Kremerian semakin banyak

penduduk maka akan semakin banyak pula ilmuwan, penemu dan ahli mesin yang

akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi

(Mankiw,2006).

Pertumbuhan Penduduk dihubungkan dengan kenaikan angkatan kerja secara

tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan

ekonomi (Todaro, 2002). Karena dengan jumlah penduduk yang besar akan

meningkatkan persediaan angkatan kerja yang produktif, meningkatnya jumlah

penduduk akan meningkatkan ukuran pasar potensial. Kegiatan-kegiatan ekonomi

produktif berlangsung karena adanya orang yang mengkonsumsi output yang

dihasilkan. Pengkonsumsi tersebut menyebabkan terjadinya kemajuan industri dan

meningkatkan permintaan akan bahan dan mesin yang pada akhirnya

menyumbang pada produksi barang konsumsi. Dengan demikian permintaan

ekonomi ditentukan oleh permintaan yang timbul dari penduduk.

2.2.2 Teori investasi

Menurut teori pertumbuhan Harrod-Domar (Todaro, 2006) bahwa pada

setiap perekonomian harus mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari

36

pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang

modal (gedung, alat-alat dan bahan baku) yang telah susut atau rusak. Model

pertumbuhan Harrod – Domar dibangun berdasarkan pengalaman negara maju,

yang memberikan peranan kunci kepada investasi didalam proses pertumbuhan

ekonomi serta watak ganda yang dimiliki oleh investasi. Pertama ia menciptakan

pendapatan, kedua ia memperbesar kapasitas produksi pertanian dengan cara

menaikkan stok modal. Karena itu selama investasi netto tetap berjalan,

pendapatan nyata dan output akan senantiasa tambah besar.

Hampir sama yang dinyatakan (Arsyad, 2010) bahwa pembentukan modal

merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan

modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan.

Teori Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi yaitu: 1) Perekonomian dalam

keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal dalam

masyarakat digunakan secara penuh 2) Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu

sektor rumah tangga daan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan

luar negeri tidak ada dan yang ke 3) Besarnya tabungan masyarakat adalah

proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan di

mulai dengan titik nol. 4) Kecendrungan untuk menabung (Marginal Propensity

to Save = MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (Capital

Output Ratio=COR) (Arsyad, 2010).

Minsky adalah salah satu akademisi (1950-1960) dalam Prasetyantoko

(2010) memberi perhatian besar pada persoalan siklus ekonomi. Minsky

menekankan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian, struktur regulasi,

37

sistem hukum, peran institusi bisnis dan secara lebih spesifik peran institusi

keuangan. Karena dinamika perekonomian pada dasarnya adalah keterkaitan

antar faktor tersebut. Pemikiran Minsky adalah respon dominan dari pemikiran

Keynes, yang dipresentasikan dalam odel IS-LM, yaitu merupakan dinamikan

hubungan I (investasi), S (saving), L (liquidity) dan M ( Money suplply) sehingga

Minsky dapat dikatakan yang mengembangkan lebih jauh pemikiran Keynes atau

disebut “Post Keynesian”. Dikatakan secara sederhana Keynes menekankan

adanya keselarasan antara permintaan agregat, investasi dan peran pemerintah

dalam memberikan jaring pengaman dalam perekonomian.

Beberapa kritik terhadap Keynes dari Minsky. Pertama tidak mungkin

akan terjadi keselarasan antara peran negara lebih luas untuk mempengaruhi sisi

permintaan (welfare-state), karena dimana semua orang memiliki pekerjaan (full

employment) tidak akan pernah tercapai. Kedua terkait dengan prinsip bahwa

investasi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada

kenaikan standar hidup mayarakat, dan akhirnya akan tercipta bibit-bibit

instabilitas seperti inflasi yang menyertai investasi dan pertumbuhan ekonomi

yang tinggi. Dan ketiga dengan penigkatan kesejahteraan yang terjadi akan diikuti

resiko inflasi, dan akhirnya pengangguran pasti akan tercipta kembali.

Minsky menyumbangkan dua pemikiran penting yaitu “ teori Finansial

dan Investasi “ dan “teori Invesatasi “dari Siklus ekonomi. Merujuk pemikiran

Keynes dinyatakan bahwa nilai aset investasi sangat ditentukan oleh subjektivitas

para individu, karena tergantung pada konsep preferensi pada likuiditas yang

bersifat psikologis. Misalnya jika para individu memegang surat hutang berharga

38

yang akan jatuh tempo beberapa saat kedepan, dan jika terjadi gejolak dipasar

yang dapat mempengaruhi nilai investasinya maka respon antara individu yang

satu akan berbeda dengan individu yang lainnya.

Teori ekonomi memaknai investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran

untuk membeli barang modal dan peralatan-peralatan produksi yang bertujuan

untuk mengganti dan atau menambah barang-barang modal dalam perekonomian

yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang depan

(Sukirno, 1994). Dinyatakan juga bahwa secara garis besarnya investasi dapat

digolongkan menjadi dua yaitu :

1) Investasi otonom

Investasi otonom (Outonomous invesment) yakni investasi yang tidak

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, artinya investasi yang di adakan bukan

karena pertambahan permintaan efektif, tetapi justru untuk menciptakan atau

menaikkan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom tidak tergantung

kepada besar kecilnya pendapatan nasional atau daerah. Investasi otonom adalah

pembentukan modal yang tidak di pengaruhi oleh pendapatan naasional. Dengan

kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah

investasi yang di lakukan oleh perusahaan-perusahaan (Sukirno, 2004). Misalnya

investasi pada rehabilitasi sarana prasarana jalan, jembatan, irigasi, rumah sakit

dan fasilitas umum lainnya. Walaupun investasi ini tidak mempunyai kaitan

dengan tingkat pendapatan secara langsung tetapi dengan sendirinya investasi

tersebut dilakukan untuk memperlancar roda perekonomian, memberikan fasilitas

pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan

39

bidang sosial, dan investasi ini pada umumnya lebih banyak dilakukan oleh

pemerintah.

2) Investasi terpacu

Investasi terpacu (induced investment) yang mempunyai kaitan dengan

tingkat pendapatan, misalnya dengan adanya kenaikan pendaatan yang terjadi

dimasyarakat pada suatu wilayah atau negara tertentu akan menyebabkan

kenaikan kebutuhan terhadap barang tertentu. Kenaikan atau peningkatan

permintaan terhadap barang dan jasa akan mendorong untuk melakukan investasi.

Berdasarkan sumbernya investasi hanya di lihat melalui investasi oleh

masyarakat swasta nasional dan investasi oleh pihak asing, dimana investasi oleh

masyarakat lebih banyak dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau

motif bisnis, begitu juga dengan investasi asing atau penanaman modal luar negeri

dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau motif bisnis di lain sisi kita

mendapatkan dampak positifnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi investasi

(Deliarnov, 1995) adalah :

1) Inovasi dan teknologi : adanya temuan-temuan baru menyebabkan cara-cara

berproduksi lama menjadi tidak efisien. Sehingga perusahaan-perusahaan

perlu menemukan investasi untuk membeli peralatan mesin-mesin dengan

teknologi tinggi.

2) Tingkat perekonomian : makin banyak aktivitas perekonomian suatu negara

maka semakin besar pendapatan nasional dan semakin besar pendapatan yang

ditabung, dan akhirnya akan diinvestasikan pada kegiatan usaha lainnya yang

menguntungkan.

40

3) Tingkat keuntungan perusahaan: semakin besar tingkat keuntungan suatu

perusahaan, maka makin besar bagian laba yang dapat yang ditahan dan akan

digunakan untuk tujuan investasi yang lain dengan harapan mendapat

keuntungan yang lebih besar.

4) Situasi politik : bila situasi politik dalam keadaan aman dan damai,

pemerintah banyak memberikan kemudahan bagi para pengusaha, maka para

investor akan terdorong untuk melakukan investasi. Investasi yang bersumber

dari sebagian pendapatan nasional yang disisihkan untuk tabungan, yang

kemudian disalurkan melalui kredit perbankan serta instrumen-instrumen

lainnya seperti saham, dan surat-surat berharga, serta dana dari luar negeri

yang bersifat pinjaman maupun yang bersifat investasi langsung dari luar

negeri.

Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau

mempertahankan stok barang modal. Stock barang modal (capital stock) terdiri

dari pabrik, mesin, kantor dan tempat tinggal karyawan dan bangunan kontruksi

lainnya. Perubahan nilai stok atau barang cadangan sebagai akibat dari perubahan

jumlah dan harga” (Deliarnov, 1995 ).

2.2.3 Teori pendapatan

Sofyan Syafri Harahap (2001) mengemukakan bahwa “Pendapatan adalah

hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada langganan/mereka yang

menerima”. Eldon Hendriksen mengemukakan definisi mengenai pendapatan

sebagai berikut: Konsep dasar pendapatan adalah pendapatan merupakan proses

arus, yaitu penciptaan barang dan jasa selama jarak waktu tertentu”. Definisi-

41

definisi diatas memperlihatkan bahwa ada dua konsep tentang pendapatan yaitu

sebagai berikut:

1. Konsep Pendapatan yang memusatkan pada arus masuk (inflow) aktiva sebagai

hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Pendekatan ini menganggap pendapatan

sebagai inflow of net asset.

2. Konsep Pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan

jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya, jadi pendekatan ini

menganggap pendapatan sebagai outflow of good and services.

2.2.4 Teori perkembangan pengeluaran pemerintah (Teori makro).

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator

besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin

besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah

yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari

tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono,1985) :

(1) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.

(2) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai

pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan

mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

(3) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan

pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat

pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya

pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan

masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman

42

pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai

status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara

administrasi keduanya berbeda.

a) Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang

diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave. Menurut

Mugrave dalam Prasetya (2012) dinyatakan bahwa perkembangan pengeluaran

pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi dapat dibedakan antara

tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya

perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi

besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti

pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya

pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada

tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Pada tahap tingkat

ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih

dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial

seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan pendidikan.

b) Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan

pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut

dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Teori perkembangan

pengeluaran pemerintah Wagner dalam Dumairy, 1997, dikemukakan bahwa

perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase

43

terhadap PDB. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu

perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif

pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner dikenal dengan “The Law of Expanding State

Expenditure”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-

negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Wagner

menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama

disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam

masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak

didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner

mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis

mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah

sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab

semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi

pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan,

meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

c) Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu analisis penerimaan

pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar

pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak,

padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk

membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya

44

penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa

masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana

masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh

pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari

bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah

sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar

pajak.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian

(displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas

swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya

cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam

dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang

dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan

hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut.

Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula

meskipun gangguan telah berakhir. Jika pada saat terjadi gangguan sosial dalam

perekonomian timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir maka

timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek inspeksi (inspection effect).

Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan

ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta.

45

2.2.5 Teori kesejahteraan

Di negara-negara yang menerapkan kebijakan sosial (social policy) atau

Kebijakan kesejahteraan (welfare policy) yang menjamin warganya dengan

berbagai pelayanan dan skema jaminan sosial yang merata, dikarenakan manfaat

pajak sering tidak sampai kepada masyarakat. Pada konsep negara kesejahteraan

ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya pada masalah-masalah

sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Negara harus melakukan investasi dalam

berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan

bersama dalam masyarakat. Di samping itu timbulnya konsep kesejahteraan

(Welfare State) yang memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan

tetapi juga sebagai anggota atau warga dari kolektiva dan bahwa manusia

bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektiva akan tetapi juga

untuk kepentingan dirinya sendiri.

Konsep atau teori mengenai negara kesejahteraan dikemukakan oleh R.

Kranenburg dalam Jejen Hendar (2013) bahwa negara harus secara aktif

mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh

masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan

tertentu tapi seluruh rakyat. Ciri pokok dari Welfare State adalah sebagai berikut:

a) Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika dipandang tidak prinsipil lagi.

Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting dari pada

pertimbangan-pertimbangan dari sudut politik, sehingga peranan eksekutif

lebih penting dari sudut politis.

46

b) Peran negara tidak terbatas pada menjaga pada menjaga keamanan dan

ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan

kepentingan rakyat di bidang sosial, ekonomi dan budaya sehingga

perencanaan merupakan alat penting dalam Welfare State.

c) Welfare State merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan

sosial dan bukan persamaan formil.

d) Pada Welfare State, hak memiliki tidak lagi dianggat sebagi hak yang mutlak,

tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial yang berarti adanya batasan-batasan

dalam kebebasan penggunaannya.

e) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan

semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan semakin

luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

2.2.6 Hubungan jumlah penduduk dengan belanja langsung

Penduduk selain merupakan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi juga

dapat dikatakan sebagai subjek dan objek pembangunan. Dalam pelaksanaan

pembangunan pemerintah perlu mengetahui perkembangan jumlah penduduknya,

baik menurut angkatan kerja, menurut lapangan kerja, berdasarkan kelompok

umur serta berdasarkan pendidikan, berdasarkan kabupaten/kota dan lainnya agar

dapat dijadikan referensi dalam membuat suatu kebijakan untuk perncanaan

pembangunan, sehingga tujuan pembangunan untuk dapat mensejahterakan

masyarakat dapat terwujud sesuai rencana. Kebijakan yang dimaksudkan disini

adalah berkaitan dengan perencanaan pengeluaran pemerintah yang merupakan

keonsekuensi utama dari pembangunan itu sendiri.

47

Adam Smith: menyatakan prinsip pokok dalam pengeluaran pemerintah

yang disebut dengan Canon or Government Expenditure, terdiri dari:

1) Asas moralita, yaitu pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai

Yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa yaitu agama.

2) Asas nasionalita, dimana pengeluaran pemerintah harus memperhatikan

kepentingan rakyat banyak dan bersifat nasional.

3) Asas kerakyatan, yaitu pengeluaran pemerintah harus memperhatikan

kepentingan rakyat banyak dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

4) Asas fungsionalita, yaitu pengeluaran pemerintah harus berdasarkan pada

fungsi yang telah ditentukan.

5) Asas rasionalita, yaitu pengeluaran pemerintah harus bersifat rasional dengan

memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengeluaran.

6) Asas perkembangan dimana pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan

perkembangan negara dan dunia.

7) Asas keseimbangan dan keadilan, yaitu harus ada keseimbangan antara

pengeluaran pemerintah antara kegiatan fisik dengan non fisik agar tercipta

keselarasan dan keserasian.

Peran alokatif pemerintah dalam pembangunan menurut Dumairy (1999)

adalah sangat besar, dinyatakan bahwa dalam kehidupan ekonomi setiap

orang/individu memiliki preferensi tertentu terhadap barang dan jasa yang ingin

dikonsumsi dan hendak diproduksi . Barang dan jasa dalam peruntukannya dapat

dibedakan menjadi barang pribadi dan barang sosial. Untuk barang pribadi dapat

diperoleh melalui proses transaksi jual beli, tetapi untuk barang sosial atau barang

48

publik seperti jalan umum, jembatan, pertahanan dan keamanan tidak tertarik bagi

kalangan swasta untuk memproduksinya karena tidak dapat diperjual belikan

secara pribadi dan memerlukan investasi yang sangat besar. Untuk barang sosial

pemerintah harus turun tangan untuk dapat menyediakan dan memulainya yang

dalam proses pelaksanaan teknisnya sudah tentu akan melibatkan masyarakat

pribadi dan swasta dari yang berpendidikan tinggi sampai pada yang

berpendidikan terendah misalnya sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek

padat karya.

2.2.7 Hubungan jumlah penduduk dengan kesejahteraan

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Haror-Domar dalam Todaro (2006)

menyatakan bahwa ada 3 (tiga ) komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi

yaitu: 1) Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk investasi baru dalam

tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan dibidang

kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja; 2) Pertumbuhan jumlah penduduk

yang akhirnya menyebabkan petumbuhan angkatan kerja dan yang ke 3) adalah

Kemajuan teknologi yang secara luas diterjemahkan sebagai cara baru untuk

menyelesaikan pekerjaan. Jumlah penduduk memiliki hubungan yang kuat dengan

kesejahteraan, karena penduduk adalah merupakan subjek dan objek dari

pembangunan. Penduduk selaku input dalam proses produksi dan sekaligus

merupakan tujuan pembangunan itu sendiri yaitu untuk ditingkatkan

kesejehteraannya. Semakin bertambahnya penduduk maka semakin banyak orang-

orang yang terlibat dalam pembangunan. Terutama yang memiliki jiwa inovatif

49

dan kompetensi pada berbagai bidang serta diiringi dengan penguasaan teknologi

akan dapat lebih meningkatkan produtivitas dalam perekonomian dan akhirnya

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya kalau dipandang dari segi

positifnya, bahwa dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi yang berkualitas

dapat memperlancar memajukan pembangunan.

2.2.8 Hubungan dana perimbangan dengan belanja langsung

Implementasi pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat ditinjau dari alokasi

realisasi alokasi dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah kabupaten/kota. Dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU

dan DAK) erat kaitannya dengan besarnya pengeluaran pemerintah terlebih bagi

daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang rendah

dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan publik. Fransisca

Roossiana Kurniawati (2010) juga menyatakan DAU dan PAD berpengaruh

positif terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten di

Indonesia.

2.2.9 Hubungan dana perimbangan dengan kesejahteraan

Salah satu sasaran pokok dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk

mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam rangka memberikan

pelayanan publik. Konskuensi dari desentralisasi tersebut berdasarkan titik tolak

desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II, salah satu dasar

pertimbangannya bahwa Dati II adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan

sehingga dianggap lebih tahu kebutuhan dan potensi daerahnya (Kuncoro: 2004).

Konsekuensinya, pemerintah pusat berkewajiban memberikan alokasi belanja

50

pembangunan sektor publik yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang nantinya berdampak terhadap kesejahteraan. Penelitian hubungan

antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia sudah pernah

dilakukan oleh Christy dan Adi (2009) dalam Sulistiyowati (2012) hasilnya

menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal dan terhadap

Indek Pembangunan Manusia. Desentralisasi fiskal mampu meningkatkan

efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.10 Hubungan investasi dengan belanja langsung

Dengan majunya teknologi maka peranan faktor produksi “modal”

menjadi penting. Karena untuk produksi modern diperlukan pabrik, mesin-mesin,

dan alat-alat modern yang disebut barang modal. Sebagian pengeluaran rumah

tangga perusahaan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan rumah tangga

keluarga dan untuk membeli barang hang hasil produksi disebut barang investasi.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi investasi penting

dilakukan (Gilarso, 2006), karena tidak hanya dipakai untuk mengganti alat

produksi yang sudah rusak (penyusutan) tetapi untuk memperbesar kapasitas

produksi. Dalam melakukan investasi perlu biaya, sumber pembiayaan sebagian

diambil dari penerimaan rumah tangga perusaha yang disisihkan melalui

penyusutan dan cadangan laba yang didak dibagikan, sebagian lagi diambil dari

tabungan masyarakat yang disalurkan kerumah tangga perusahaan melalui kredit

perbankan, pasar modal, dari anggaran pemerintah dan dari penanaman modal

asing.

51

Adanya hubungan positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan

ekonomi sesuai pernyataan Wagner dalam Dumairy (1997), bila dalam

perekonomian suatu negara terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat

adanya investasi maka akan diikuti dengan pengeluaran pemerintah yang relatif

besar pula, sebagai akibat dari campur tangan pemerintah dalam mengatur

dampak kegiatan ekonomi itu sendiri yang muncul dalam bentuk eksternalitas

negatif.

2.2.11 Hubungan investasi dengan kesejahteraan

Berdasarkan teori Pertumbuhan Ekonomi dari Harrod-Domar Dalam

Todaro (2006) dinyatakan bahwa adanya hubungan positip antara tingkat

investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya rendahnya Investasi disuatu

wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat

perkapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi

yang produktif. Investasi adalah motor suatu perekonomian, banyak investasi

yang direalisasikan di dalam suatu negara akan menunjukkan lajunya

pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan, sedangkan sedikitnya investasi

yang direalisasikan akan menunjukkan lambannya laju pertumbuhan (Rosyidi

dalam Suwarno, 2008).

Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat.

Kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan

nasional. Peningkatan yang terjadi sudah tentu selalu dibarengi oleh penanaman

modal dan peningkatan produktivitas serta pendapatan per kapita yang pada

akhirnya akan meningkatkan PDRB dan kesejahteraan (Sukirno,2000). Hasil

52

penelitian Deddy Rustiono (2008) juga menunjukkan bahwa angkatan kerja,

investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi

dampak positif terhadap perkembangan PDRB di Propinsi Jawa Tengah. Jurnal

kajian ekonomi yang berjudul ketimpangan ekonomi antar provinsi di Sumatera

Utara oleh Yeniwati (2013) dengan menggunakan metode analisis indeks

ketimpangan Williamson, regresi OLS hasilnya menunjukkan bahwa dari 10

provinsi yang ada di Sumatera memiliki indeks ketimpangan yang lebih besar dari

rata-rata Sumatera ada lima provinsi, dan terdapat pengaruh yang signifikan

antara investasi dengan ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera.

2.2.12 Hubungan belanja langsung dengan kesejahteraan

Dampak pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang terhadap kinerja

agregat ekonomi tergantung pada kinerja pemerintah. Dalam jangka pendek

belanja pemerintah akan memperluas permintaan agregat tetapi peningkatan

belanja pemerintah atas biaya dana pinjaman, akan menyempitkan beberapa

investasi swasta dan menghambat pertumbuhan permintaan agregat. Pengeluaran

pemerintah dapat menstimulus perimtaan dan penaearan terhadap barang dan jasa

sehingga akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan

investasi baik swasta, pemerintah maupun penanam modal asing. Aktivitas

ekonomi yang meningkat sebagai dampak dari investasi dapat menciptakan

kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut diatas didukung oleh hasil penelitian Dedy Rustiono

(2008) dengan hasil penlitian bahwa temuan dari penelitian ini menunjukkan

53

bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja

pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB

Propinsi Jawa Tengah. Steven A.Y.Lin (1994) juga mengatakan bahwa

pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan laju

yang semakin mengecil.

Sasana : 2009 juga menyatakan bahwa pembelanjaan infrastruktur dan

sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih dapat memacu pertumbuhan ekonomi

dari pada kebijakan pemerintah pusat, karena daerah dianggap lebih tahu

kebutuhan masyarakatnya sehingga akan terwujud efisiensi ekonomi dan memacu

pertumbuhan ekonomi. Nazar Dahmardeh (2008) dalam jurnalnya yang berjudul

(Government Expenditures and its Impact on Poverty Reduction ( Empirical From

Sistan and Baluchestan Province of Iran) bertujuan untuk menemukan hubungan

antar pengeluaran pemerintah dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sistan dan

Baluchestan Irandengan memeriksa efek dari pengeluaran anggaran pada tahun

1978-2008 terhadap pengurangan kemiskinan. Selanjutnya penelitian ini memiliki

distribusi pendapatan 420 rumah tangga di Sistan Baluchestan dan daerah pada

tahun 2010 dan diperkirakan dampak pengeluaran pemerintah dalam pengentasan

kemiskinan dengan menggunakan teknik Autoregressive DistributededLag (ARD).

Seperti terlihat pada hasil, pengeluaran konstruktif memiliki efek positif pada

pengurangan kemiskinan.

Studi yang menunjukkan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah

dan pertumbuhan diantaranya: Ram (1986) menemukan hubungan positif antara

pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Diamond (1989) dalam

54

Sodik ( 2007) menyatakan bahwa pengeluaran sosial mempunyai hubungan

positif yang signifikan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian Arthur Goldsmith (2008) dalam Syeh Assery (2009),

menyatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat memperluas permintaan

agregat dalam jangka pendek tetapi juga dapat meningkatkan tingkat suku bunga

sehingga akan menurunkan investasi swasta dalam jangka panjang. Belanja

pemerintah dibagi menjadi dua komponen yaitu konsumsi masyarakat dan

investasi publik. Efek jangka pendek dari peningkatan belanja pemerintah adalah

sama untuk kedua komponen tetapi berbeda untuk efek jangka panjang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai bahan

perbandingan, demi mencegah adanya plagiarisme dalam penelitian ini adalah :

Suindyah D (2009) menganalisis pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, dinyatakan

bahwa dengan semakin meningkatnya investasi yang masuk ke Jawa Timur

khususnya investasi asing akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

jumlah tenaga kerja yang bekerja memupunyai pengaruh yang signifikan terhadap

peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pengeluaran pemerintah akan

memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya di Jawa

Timur, karena dengan semakin bertambahnya pengeluaran pemerintah

menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

55

Jurnal Ali Sulieman Al-Shatti (2014) menguji dampak dari pengeluaran

publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Yordania selama jangka waktu (1993-

2013), dengan menentukan kontribusi pengeluaran saat ini dan modal Pendidikan,

Kesehatan, Perekonomian, dan Perumahan dan masyarakat Utilitas sebagai persen

dari total pengeluaran publik, dan kemudian memeriksa dampak dari masing-

masing dari pada pertumbuhan ekonomi di Yordania. Dua model matematika

telah dirancang untuk mengukur dampak ini, yang pertama mengukur dampak

pengeluaran fungsional saat ini, dan model kedua mengukur dampak pengeluaran

fungsional modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Yordania. Hasil empiris

menunjukkan bahwa dampak dari pengeluaran saat ini dan modal pada pendidikan

telah gagal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan itu adalah karena

tingginya biaya pendidikan, terutama pendidikan tinggi di sektor swasta di

Yordania, serta tingkat pengangguran yang semakin meningkat, dan pengeluaran

untuk urusan kesehatan dan ekonomi harus didorong karena berdampak positif

terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kajian pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan oleh Yulian Rinawati Tahaa,DKK

(2010) dengan hasil yang diperoleh bahwa DBH, DAU, DAK, berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kesejahteraan melalui investasi swasta. Karena

dana perimbangan tersebut dialokasikan pada pembiayaan infrastruktur ekonomi

yang pada akhirnya menunjang kegiatan investasi swasta. Ketertarikan investor

untuk melakukan investasi di daerah adalah karena tersedianya sarana dan

prasarana yang menunjang kegiatan produksi barang dan jasa. Hal ini

56

mengindikasikan bila sebuah daerah ingin menumbuhkan investasi swasta, maka

dana perimbangan yang terdiridari DBH, DAU, DAK tersebut seyogyanya juga

tumbuh secara positif. DBH, DAU dan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dana perimbangan dialokasikan

pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini

mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi berdasarkan

kebutuhan dapat mendorong kegiatan produksi barang atau jasa sehingga ekonomi

daerah akan tumbuh.

DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta. Besar dan kecilnya dana

perimbangan yang dialokasikan pada pembangunan sarana dan prasarana

penunjang kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada investasi swasta. Dengan

adanya kegiatan investasi swasta akan menciptakan kesempatan kerja, dan

menciptakan multiple effect sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi. Artinya dana perimbangan tersebut dialokasikan pada pembiayaan

infrastruktur ekonomi yang pada akhirnya menunjang kegiatan investasi swasta.

Ketertarikan investor untuk melakukan investasi di daerah adalah karena

tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi barang dan

jasa.

Hasil penelitian Andaiyani (2012) dengan menggunakan analisis regresi

berganda diperoleh hasil bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan belanja operasional tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal. Pengaruh

57

Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi, Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita

Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali adalah penelitian yang

dilakukan oleh Pramana (2008) dengan menggunakan data panel yang diolah

dengan teknik analisis regresi linier berganda hasilnya menunjukkan pengeluaran

pemerintah (bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan) berpengaruh secara

signifikan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap tingkat kesejahteraan

masyarakat provinsi bali.

Penelitian Kami Artana (2009) hasilnya menunjukkan bahwa investasi

dan tenaga kerja baik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, dan secara parsial dengan menggunakan metode linier dan

log linier ternyata investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

tetapi tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada

periode 1990-2007.Sinta Regina Trisnu (2014) dengan menggunakan data time

series 1990-2012 yang dianalisis dengan regresi liner berganda diperoleh hasil

bahwa penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri secara

simultan dan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk

domestik bruto.

Fransisca Roosiana Kurniawati (2010) dengan menggunakan sampel

penelitian laporan keuangan dari 28 provinsi yang telah diaudit oleh BPK RI

dengan pendapat wajar dan wajar tanpa pengecualian, diperoleh hasil bahwa DAU

berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. Hasilnya juga

menyatakan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada

pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak

58

daerah masih tergantung dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan

pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam

mengatur rumah tangga daerah. Dinyatakan bahwa selama kurang lebih sembilan

tahun pelaksanaan otonomi daerah, ternyata belum ada perkembangan yang

signifikan atas usaha pemerintah daerah untuk membangun kemandirian keuangan

daerah. Porsi PAD yang merupakan salah satu komponen kemandirian daerah

ternyata belum mampu ditingkatkan oleh pemerintah daerah, apalagi untuk

menutup pembelanjaan pemerintah daerah. Hasil penelitian Muhamad Rizal Mubaroq

(2013) dinyatakan bahwa investasi pemerintah, jumlah tenaga kerja dan desentralisasi

fiskal kabupaten kota di Indonesia pada tahun 2007-1010 memiliki pengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sama dengan Bambang Prakosa (2004) menyatakan

bahwa secara empiris besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang

diterima dari pemerintah pusat.

Mosayeb Pahlavani (2011) dalam jurnalnya yang berjudul Government

Revenue And Government Expenditure Nexus In Asian Countries:Panel

Cointegration And Causality Mohsen Mehrara Faculty of Economics, ditemukan

hubungan kointegrasi antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah

dengan menerapkan uji panel kointegrasi. Implikasi kebijakan dari hasil

menunjukkan bahwa ada saling ketergantungan antara pengeluaran pemerintah

dan pendapatan. Pemerintah membuat keputusan pengeluaran dan pendapatan

secara bersamaan. Dalam skenario ini otoritas fiskal negara-negara ini dengan

defisit anggaran harus meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran

secara bersamaan dalam rangka untuk mengendalikan anggaran defisit mereka.

59

Ranis (2004) dalam artikelnya yang berjudul Human Development And

Economic Growth, digambarkan bahwa tujuan akhir dari proses pembangunan,

dengan pertumbuhan ekonomi, yang digambarkan sebagai proxy yang tidak

sempurna lebih kesejahteraan umum, atau sebagai sarana menuju pembangunan

manusia ditingkatkan. Perdebatan ini telah memperluas definisi dan tujuan

pembangunan, tetapi masih perlu untuk menentukan keterkaitan penting antara

pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Sampai-sampai yang lebih

besar kebebasan dan kemampuan meningkatkan kinerja ekonomi, pembangunan

manusia akan memiliki dampak penting pada pertumbuhan. Demikian pula,

sejauh bahwa peningkatan pendapatan akan meningkatkan berbagai pilihan dan

kemampuan dinikmati oleh rumah tangga dan pemerintah , pertumbuhan ekonomi

akan meningkatkan pembangunan manusia.

Terdapat beberapa persamaan penelitian ini bila dibandingkan dengan

penelitian sebelumnya terdapat beberapa kemiripan antara lain : permasalahan,

variabel, metodeloginya dan beberapa alat analisis yang digunakan, tetapi yang

membedakan adalah pada lokasi, periode waktu penelitian, dan objek penelitian.

60

BAB III

KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN

HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Berpikir

Kesejahteraan dan keadilan merupakan cita-cita Bangsa Indonesia sesuai

yang tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945, dinyatakan bahwa setiap orang

berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, terpenuhi kebutuhan rohaninya,

kebebasan berkeyakinan, memperoleh pendidikan atau psikologinya. Dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia

dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat

maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah adalah bagian dari pelaksanaan otonomi

daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan telah

menempatkan manusia sebagai titik sentral yaitu bertujuan meningkatkan

partisipasi rakyat dalam proses pembangunan serta meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan semua lapisan masyarakat (BPS,2007).

Salah satu konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya sumber

keuangan daerah yang memadai guna membiayai penyelenggaraan

pemerintahannya, sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran

61

daerah terdiri dari : PAD, dana perinbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang

sah.

Keberhasilan pembangunan secara umum dapat dilihat dari pertumbuhan

ekonominya dan capaian IPM dalam suatu daerah. IPM merupakan salah satu

indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang menggambarkan

kombinasi antara tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar hidup layak

(dengan ukuran ketimpangan antar wilayah), seperti yang terjadi pada

kabupaten/kota di Provinsi Bali tampak terjadi ketimpangan terutama pada empat

kabupaten pada periode 2007-2012 yaitu pada Kabupaten (Karangasem,

Klungkung, Bangli dan Buleleng).

Jumlah penduduk dan investasi merupakan komponen utama yang

mendorong pertumbuhan ekonomi (Harror-Dommar dalam Todaro, 2006). Watak

ganda yang dimiliki oleh investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi menurut

Arsyad (2010) adalah pertama ia menciptakan pendapatan, kedua ia memperbesar

kapasitas produksi pertanian dengan cara menaikkan stok modal. Karena itu

selama investasi netto tetap berjalan, pendapatan nyata dan output akan senantiasa

tambah besar. Dengan majunya teknologi maka peranan faktor produksi “modal”

melalui investasi menjadi penting dalam pembangunan guna menciptakan

kesempatan kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan terciptanya kesempatan kerja yang diakibatkan oleh

investasi akan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, yang selanjutnya dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya dapat meningkatkan

62

pengeluaran pemerintah khususnya belanja langsung. Berkaitan dengan hukum

Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran

pemerintah karena meningkatnya aktivitas ekonomi dapat menimbulkan

eksternalitas negatif sehingga memerlukan intervensi pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, diperlukan anggaran belanja yang disebut belanja langsung oleh

pemerintah yang salah satunya bersumber dari dana perimbangan, adanya

peningkatan investsi baik oleh masyarakat, swasta dan maupun pemerintah yang

bersumber dari penanam modal dalam negeri (PMDN) dan luar negeri serta

keterlibatan sumber daya manusia (penduduk) baik selaku subyek dan obyek

pembangunan. Untuk memperjelas gambaran kerangka berpikir dapat dilihat pada

Gambar 3.1

63

Gambar 3.1

Kerangka Berpikir :Penelitian Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan

dan Investasi Terhadap kesejahteraan Melalui Belanja Langsung

Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

3.2 Kerangka Konsep

Kesejahteraan adalah merupakan harapan setiap individu dan tujuan utama

pembangunan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (IPM)

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Kurang Merata

Pemerataan Pembangunan Dapat terwujud melalui

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan :

1) UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

2) UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

( Belanja Langsung)

Jumlah Penduduk Investasi Dana Perimbangan

Cita-cita Bangsa Indonesia Berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan

Keadilan Sosial Bagi Seluh Rakyat Indonesia

Keberhasilan Pembangunan Daerah

Tingkat Kesejahteraan (IPM )

64

1945 sebagai suatu landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia,

yang telah meletakkan dasar-dasar tata kelola dan kehidupan bernegara, berawal

dari bentuk negara sampai kepada kesejahteraan sosial. Setiap orang berhak untuk

hidup sejahtera, lahir batin, memperoleh layanan kesehatan, pendidikan atau

psikologinya. Landasan itulah yang seharusnya dijadikan pedoman bagi

pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan

pembangunan.

Pemberian otonomi melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan sesuai UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah

memberikan kesempatan dan peluang bagi seluruh pemerintah daerah khususnya

pemerintah kabupaten/kota untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi

yang ada dalam pembangunan, guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Selanjutnya

mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan salah satu sumber

penyelenggaran pembangunan daerah adalah melalui dana perimbangan.

Penduduk memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan,

sesuai dengan asumsi klasik bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi. John Stuart Mill dapat menerima pendapat Malthus

mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan

makanan sebagai suatu aksioma, namun pada situasi tertentu manusia dapat

mempengaruhi perilaku demografinya, tidak benar bahwa kemiskinan tidak dapat

dihindarkan atau kemiskinan itu disebabkan karena sistem kapitalis. Kalau pada

65

suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan

ini hanya bersifat sementara saja. Pemecahannya ada dua kemungkinan yaitu:

mengimport bahan makanan, atau memindahkan sebagian penduduk wilayah

tersebut ke wilayah lain. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan tingkat

golongan yang tidak mampu melalui peningkatan pendidikan, kesehatan sehingga

mereka mampu berpikir secara rasional untuk mempertimbangkan perlu tidaknya

menambah jumlah anak sesuai dengan karir dan usaha yang ada.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk adalah indikator kependudukan

yang menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi. Tingginya laju

pertumbuhan penduduk akan berimplikasi terhadap perencanaan pembangunan

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutahan dasar, pendidikan dan kesehatan

yang berdampak terhadap besarnya pengeluaran pemerintah (belanja langsung)

untuk membiayai pembangunan guna dapat meningkatkan kesejahteraan

penduduk. Pertumbuhan penduduk dihubungkan dengan kenaikan angkatan kerja

secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan

ekonomi (Todaro, 2002).

Dalam jurnalnya Suyekti Suindyah D (2009) dinyatakan bahwa semakin

meningkatnya investasi yang masuk ke Jawa Timur khususnya investasi asing

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang bekerja

memupunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan

ekonomi, serta pengeluaran pemerintah akan memberikan dukungan terhadap

pelaksanaan pembangunan khususnya di Jawa Timur, karena dengan semakin

bertambahnya pengeluaran pemerintah menyebabkan meningkatnya pertumbuhan

66

ekonomi. Hasil penelitian Deddy Rustiono (2008) juga menunjukkan bahwa

angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah

daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB di Propinsi Jawa

Tengah.

Adanya hubungan positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan

ekonomi (Wagner dalam Dumairy, 1997), bila dalam perekonomian suatu negara

terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat adanya investasi maka akan

diikuti dengan pengeluaran pmerintah yang relatif besar pula, sebagai akibat dari

campur tangan pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan ekonomi itu sendiri

yang muncul dalam bentuk eksternalitas negatif. Seiring dengan pernyataan

tersebut bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan

kesejahteraan masayarakat, diperlukan sumber-sumber pembiayaan sebagaimana

diatur dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan bahwa Pembiayaan Otonomi

Daerah bersumber dari Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD, Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Jurnal berjudul Official development assistance (ODA), public spending and

economic growth in Ethiopia oleh Tofik Siraj (2012) dengan hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi fisik dan

pengembangan sumber daya manusia memiliki kontribusi positif terhadap

pertumbuhan ekonomi sementara belanja konsumsi mempengaruhi pertumbuhan

negatif. Selain itu, dibandingkan dengan mereka yang berpendapat bahwa ODA

merugikan pertumbuhan negara penerima, studi ini menemukan kontribusi positif

67

dalam pertumbuhan Ethiopia, terutama selama delapan tahun terakhir ketika

negara mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Namun, negara sangat

tergantung pada bantuan dan pinjaman, yang membuatnya rentan terhadap

perubahan aliran bantuan.

Pentingnya peranan dana perimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan

otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat didukung hasil kajian Yulian Rinawati Tahaa,DKK (2010), bahwa

DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan

melalui investasi swasta. Artinya dana perimbangan tersebut dialokasikan pada

pembiayaan infrastruktur ekonomi yang pada akhirnya menunjang kegiatan

investasi swasta. Ketertarikan investor untuk melakukan investasi di daerah

adalah karena tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan

produksi barang dan jasa. Hal ini mengindikasikan bila sebuah daerah ingin

menumbuhkan investasi swasta, maka dana perimbangan yang terdiri dari DBH,

DAU, DAK tersebut seharusnya juga tumbuh secara positif. DBH, DAU

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Chude (2012) dalam jurnalnya yang berjudul Impact Of Government

ExpenditureOn Economic Growth In Nigeria, hasil penelitian menunjukkan

bahwa total Pengeluaran Pendidikan sangat dan signifikan secara statistik dan

memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria dalam

jangka panjang. Hasilnya memiliki implikasi penting dalam hal kebijakan dan

pelaksanaan anggaran di Nigeria.

68

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan pada Gambar 3.1 dan

beberapa teori serta kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, maka

dapat digambarkan kerangka konsep seperti Gambar. 3.2

Gambar 3.2.

Kerangka Konsep: Pengaruh Jumlah Penduduk,Dana Perimbangan Dan Investasi

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Langsung Pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

3.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan ilmiah yang dilandasi oleh kajian teoritik

dan empiris yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang

dihadapi untuk diuji kebenarannya berdasarkan data empiris yang akan

dikumpulkan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Jumlah

Penduduk

(X1)

Investasi

(X3)

Dana

Perimbangan

(x2)

Kesejahteraan

Masyarakat

(Y2)

Belanja Langsung

(Y1)

e1 e1

69

1. Jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kesejahteraan di kabupaten /kota Provinsi Bali pada tahun

2007-2012.

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan jumlah penduduk, dana

perimbangan dan investasi secara tidak langsung terhadap kesejahteraan

masyarakat melalui belanja langsung di kabupaten /kota Provinsi Bali pada

tahun 2007-2012.

70

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ini metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kuantitatif yang merupakan analisis angka-angka sehingga dapat dihitung dan

menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan hasil penelitian. Rancangan

penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (path analisys) dengan

menggunakan tiga variabel bebas yaitu jumlah penduduk, dana perimbangan dan

investasi, satu variabel terikat yaitu kesejahteraan masyarakat dan variabel

belanja langsung sebagai variabel mediator. Menurut Baron dan Keny (1986)

dalam Ghozali :2012 dinyatakan suatu variabel disebut mediator jika variabel

tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel predictor (independen) dan

variabel dependen.

4.2 Lokasi , Ruang Lingkup dan Waktu Penelitan

Lokasi penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali,

karena tampak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap nilai IPM pada empat

kabupaten (Karangasem, Klungkung, Bangli dan Buleleng) dibandingkan dengan

empat kabupaten (Badung, Badung, Tabanan, Gianyar, Jembrana) dan Kota

Denpasar.

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas bahwa ruang lingkup

penelitian ini adalah variabel Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, Jumlah

Investasi pemerintah melalui belanja modal, Belanja Langsung, serta

71

kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali dengan data yang

digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2007-2012.

4.3 Identifikasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis variabel yaitu variabel exogeneous,

variabel endogenous dan variabel intervening. Ketiga variabel tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut.

(a) Variabel jumlah penduduk (X1), dana perimbangan (X2) dan investasi (X3)

merupakan variabel exogenieu atau disebut pula sebagai variabel

independen.

(b) Variabel belanja langsung (Y1) merupakan variabel intervening yang

mempengaruhi hubungan variabel jumlah penduduk (X1), dana

perimbangan (X2), investasi (X3) terhadap variabel kesejahteraan

masyarakat (Y2)

(c) Variabel kesejahteraan masyarakat adalah variabel endogenieus atau

disebut pula sebagai variabel dependen.

4.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

1) Variabel jumlah penduduk dalam penelitian ini adalah penduduk Bali

berumur 15 tahun keatas yang bekerja di wilayah kabupaten/kota di

Provinsi Bali periode tahun 2007-2012 yang dinyatakan dalam satuan

orang.

2) Variabel dana perimbangan adalah jumlah realisasi dana perimbangan

(DBH, DAU dan DAK) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode

tahun 2007-2012 yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah (Rp).

72

3) Variabel Investasi dalam penelitian ini adalah realisasi investasi yang

dilakukan pemerintah yaitu jumlah belanja modal pada kabupaten/kota di

Provinsi Bali yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah (Rp.)

4) Variabel belanja langsung dalam penelitian ini adalah jumlah belanja

daerah yang terealisasi yang terkait secara langsung dengan program dan

kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta

belanja modal yang terealisasi periode tahun 2007-2012 pada

kabupaten/kota di Bali yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah (Rp.)

5) Variabel kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini adalah nilai IPM

pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dari Tahun 2007 – 2012 yang

dinyatakan dalam satuan point.

4.5 Jenis dan Sumber Data

4.5.1 Jenis data

1) Data kuantitatif adalah data yang mempunyai satuan hitung (Sugiyono,

2010:13), Contohnya: data jumlah penduduk, data dana perimbangan,

data investasi, data belanja langsung dan data kesejahteraan di

kabupaten/kota Provinsi Bali.

2) Data kualitatif adalah data-data yang berupa keterangan-keterangan yang

tidak mempunyai satuan hitung, yang digunakan untuk memberikan

penjelasan yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2010:14). Contohnya

gambaran umum kabupaten/kota di Provinsi Bali.

4.5.2 Sumber Data

1) Data primer adalah data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti

dan dipublikasikan oleh peneliti yang bersangkutan. Data tersebut

73

meliputi informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara

dengan para pejabat yang menangani data investasi, di Badan Penanaman

Modal dan Perijinan (BPMP) Provinsi Bali dan Pejabat Perpustakaan di

Badan Statistik Provinsi Bali..

2) Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan telah

dipublikasikan oleh pihak-pihak lain: seperti data jumlah penduduk di

kabupaten/kota Provinsi Bali, data dana perimbangan di kabupaten/kota

Provinsi Bali, data investasi di kabupaten/kota Provinsi Bali, data jumlah

belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Bali dan data kesejahteraan

masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012.

4.6 Metode Pengumpulan Data

Seluruh data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan

metode observasi nonpartisipan dan melalui wawancara.

1) Metode observasi nonpartisipan dilakukan dengan mengamati secara langsung

dokumen yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, yaitu: BPMP Provinsi

Bali, Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan Badan Pusat

Statistik Provinsi Bali.

2) Wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Bagian Anggaran Setda

Provinsi Bali dan Pejabat/staf perpustakaan di Badan Pusat Statistik ( BPS)

Provinsi Bali.

4.7 Teknik Analisis Data

4.7.1 Analisis deskriptif

74

Penerapan analisis deskriptif dalam studi ini dengan menerapkan statistik

deskriptif untuk menghitung rata-rata, tabel-tabel, gambar-gambar dan sebagainya

yang dibuat atau dihitung dengan program SPSS dan excel.

4.7.2 Analisisjalur ( Path analysis)

Analisis jalur (Path analysis) merupakan perluasan dari analisis regresi

berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal), jika

variabel eksogenous mempengaruhi variabel endogenous tidak hanya secara

langsung tetapi juga secara tidak langsung. Dalam path analysis terdapat suatu

variabel yang memiliki peran ganda yaitu sebagai variabel independen pada suatu

hubungan namun menjadi variabel dependen pada suatu hubungan yang lain

(Ghozali, 2012). Dan dengan menggunakan analisis jalur memungkinkan untuk

mengakses perluasan sejauh mana data yang berhasil dikumpulkan konsisten

dengan hypothezed caucal structure (J. Supranto, 2004).

Koefisien jalur adalah standardized koefisien regresi (Gozali:2012).

Standarisasi merupakan suatu upaya untuk meletakan semua variabel pada basis

yang sama, agar dapat membandingkan kontribusi masing-masing variabel bebas

untuk menerangkan variabel terikat (Nachrowi, 2006). Dinyatakan pula bahwa

jika koefisien beta suatu variabel bebas lebih besar dibanding yang lain, maka

dapat dikatakan bahwa kontribusi variabel bebas tersebut untuk menerangkan

variabel terikat, lebih besar dibanding variabel bebas lainnya.

Langkah-langkah Analisis Jalur dapat dilihat pada uraian berikut (Suyana

Utama, 2007), yaitu sebagai berikut:

75

Langkah pertama dalam analisis jalur adalah merancang model

berdasarkan konsep dan teori. Model tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk

persamaan sehingga membentuk sistem persamaan struktural, karena model

tersebut dikembangkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang berbasis

teori dan konsep, maka dinamakan model hipotetik.

Langkah kedua dari analisis jalur adalah pemeriksaan terhadap asumsi

yang melandasi. Menurut Sarwono (2007) prinsip-prinsip dasar yang sebaiknya

dipenuhi dalam analisis jalur diantaranya adalah.

1) Dalam model analisis jalur, hubungan antar variabel adalah linier dan aditif.

2) Hanya model rekrusif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kausal

ke satu arah, sedangkan pada model yang mengandung kausal resiprokal tidak

dapat dilakukan analisis jalur.

3) Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval.

4) Pengamatan diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan

reliabel).

5) Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

6) Uji linieritas menggunakan curve fit dan menerapkan prinsip parsiomony,

yaitu bilamana seluruh model nonsignifikan berarti dapat dikatakan model

berbentuk linier.

Langkah ketiga di dalam analisis jalur adalah pendugaan parameter atau

koefisien path. Perhitungan koefisien pada gambar diagram jalur pada uraian

sebelumnya dijelaskan.

76

(1) Untuk anak panah bolak-balik ←→ koefisennya adalah koefisien korelasi, r

(2) Untuk anak panah satu arah → digunakan perhitungan regresi variabel yang

distandarkan, secara parsial pada tiap-tiap persamaan. Metode yang digunakan

adalah Ordinary Least Square (OLS), yaitu metode kuadrat terkecil biasa. Hal

ini dapat dilakukan mengingat modelnya rekrusif (satu arah). Dari perhitungan

ini diperoleh koefisien jalur pengaruh langsung.

(3) Didalam analisis jalur disamping ada pengaruh langsung juga terdapat

pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Koefisien beta dinamakan

koefisien jalur merupakan pengaruh langsung, sedangkan pengaruh tidak

langsung dilakukan dengan mengalikan koefisien beta dari variabel yang

dilalalui. Pengaruh total dihitung dengan menjumlahkan pengaruh langsung

dan pengaruh tak langsung (Gozhali, 2012).

Langkah keempat di dalam analisis jalur adalah pemeriksaan validitas atau

kesahihan model. Sahih tidaknya suatu hasil analisis tergantung dari terpenuhi

atau tidaknya asumsi yang melandasinya. Terdapat dua indikator validitas model

di dalam analisis jalur, yaitu koefisien determinasi total dan theory trimming.

(a) Koefisien determinasi total

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan :

Rm2

= 1 – P2

eiP2

e2 …P2

ep ….…………………………………… (4.1)

Dalam hal ini interprestasi terhadap Rm sama dengan interprestasi koefisien

determinasi (R2) pada analisis regresi. Pei yang merupakan standar error of

estimate dari model regresi dihitung dengan rumus :

Pei = √1 – R2 ..

……………………………………………...... (4.2)

77

(b). Theory Trimming

Uji validasi koefisien jalur pada setiap jalur untuk pengaruh langsung

adalah sama dengan pada analisis regresi, menggunakan nilai p (p-value) dari uji t

yaitu pengujian koefisien regresi variabel yang dibakukan secara parsial.

Berdasarkan theory trimming, maka jalur yang non signifikan dibuang sehingga

diperoleh model yang didukung oleh data empiris kecuali model tertentu yang

didukung oleh teori atau penelitian sebelumnya (bukti empiris).

Langkah kelima dalam analisis jalur adalah melakukan interprestasi hasil

analisis, yaitu menentukan jalur-ljalur pengaruh yang signifikan dan

mengidentifikasi jalur yang pengaruhnya lebih kuat, yaitu dengan

membandingkan besarnya koefisien jalur yang terstandar.

Langkah keenam adalah menghitung penngaruh tidak langsung jumlah

penduduk, dana perimbangan dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat

(IPM) melalui belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Bali. Baron dan

Kenny dalam Ghozali ( 2012) dinyatakan bahwa suatu variabel disebut variabel

intervening jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel

independen dngan variabel dependen.

Karakteristik analisis jalur adalah metode analisis data multivariate

dependensi yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan asimetris yang

dibangun atas dasar kajian teori tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui

pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel penyebab terhadap

variabel akibat ( Kusnendi:2008 dalam Pande Ariasih: 2013). Kerlinger (2002)

78

menyebutkan bahwa dengan menggunakan analisis jalur akan dapat dihitung

pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel.

Pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi terhadap

kesejahteraan melalui belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali

tahun 2007-2012 diilustrasikan seperti pada Gambar 4.1, dengan penjelasan

bahwa jumlah penduduk (X1) dapat berpengaruh langsung terhadap belanja

langsung (Y1) dan dapat juga berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan

masyarakat (Y2) melalui belanja langsung (X1). Dana perimbangan (X2) dapat

berpengaruh langsung terhadap belanja langsung (Y1) dan dapat juga berpengaruh

tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui belanja langsung

(X1). Serta Investasi (X3) dapat berpengaruh langsung terhadap belanja langsung

(Y1) dan dapat juga berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan

masyarakat (Y2) melalui belanja langsung (X1).

Pengaruh langsung jumlah penduduk (X1) terhadap belanja langsung (Y1)

ditunjukkan koefisien jalur β1 dan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2)

ditunjukan oleh koefisien β4. Pengaruh langsung dana Perimbangan (X2) belanja

langsung (X1) ditunjukkan oleh koefisien jalur β2 dan terhadap kesejahteraan

masyarakat (Y2) ditunjukkan oleh koefisien jalur β5. Dan pengaruh langsung

investasi (X3) terhadap belanja langsung (Y1) ditunjukkan koefisien jalur β3 dan

terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) ditunjukan oleh koefisien β6. Serta

pengaruh langsung belanja langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2)

ditunjukkan oleh koefisien β7. Total pengaruh jumlah penduduk (X1) terhadap

belanja langsung (Y1) dengan menjumlahkan pengaruh langsung dan pengaruh

79

tidak langsung. Total pengaruh dana Perimbangan (X2) terhadap kesejahteraan

masyarakat (Y2) dengan menjumlahkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak

langsung. Total pengaruh invesatsi (X3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2)

dengan menjumlahkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

Asumsi analisis jalur.

1) Variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja langsung (β1)

2) Variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap kesekahteraan masyarakat

(β4)

3) Variabel dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja langsung (β2)

4) Variabel dana perimbangan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

(β5)

5) Variabel investasi berpengaruh terhadap belanja langsung (β3)

6) Variabel investasi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (β6)

7) Variabel belanja langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (β7)

Model tersebut dikembangkan untuk menjawab permasalahan penelitian

serta berbasis teori dan konsep, yang dapat diilustrasikan seperti Gambar (4.1)

Pengaruh Jumlah Penduduk, dana perimbangan dan investasi terhadap

kesejahteraan melalui belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

80

Gambar 4.1

Diagram Jalur Variabel Penelitian

Pada Gambar 4.1 tampak pada setiap variabel endogenous terdapat anak panah

yang menuju variabel tersebut yang berfungsi menjelaskan jumlah varian yang

tidak dapat dijelaskan. Jadi anak panah e1 ke variabel belanja langsung (Y1)

menunjukkan jumlah varian variabel belanja langsung (Y1) yang tidak dijelaskan

jumlah penduduk (X1), variabel dana perimbangan (X2)dan variabel investasi (X3).

Anak panah e2 menuju ke variabel kesejahteraan masyarakat (Y2) menunjukkan

jumlah varian variabel kesejahteraan masyarakat (Y2) yang tidak dapat dijelaskan

variabel jumlah penduduk (X1), variabel dana perimbangan (X2) dan variabel

investasi (X3) dan variabel belanja langsung (Y1).

Nilai kekeliruan taksiran standar ( standard error of estimate), yaitu:

ei = √1 – R2 ..

……………………………………………...... (4.3)

Jumlah

Penduduk (X1)

Investasi

(X3)

Dana

Perimbangan

(X2)

Kesejahteraan

Masyarakat

(Y2)

Belanja

langsung (Y1)

e1

e2 β4

β7 β2

β1

β3

Β5

Β6

81

Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar atau disebut “beta” yang

menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel

terikat dalam suatu model jalur tertentu. Bila suatu model memiliki 2 atau

lebih variabel penyebab, maka koefisien-koefisien jalurnya merupakan

koefisen regresi parsial yang mengukur besarnya pengaruh satu variabel

terhadap variabel lain dalam satu model jalur teretentu yang mengontrol dua

atau lebih variabel lain sebelumnya dengan menggunakan data yang sudah

distandarkan atau matriks korelasi sebagai masukan ( Kusnendi :2008 dalam

Pande Ariasih :2013).

Dari uraian diatas koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan

struktural yaitu persamaan regresi yang menujukkan hubungan yang

dihipotesiskan, dengan dua persamaan adalah:

Y1= β1 X1 + β2 X2+ β3 X3 +ε1 ………………………………………….……………… (4.4)

Y2= β4X1 + β6 X2 + β5 X3+ β7Y1+ ε2 ….…………………………………….………. (4.5)

Keterangan:

Y1 = Belanja Langsung

Y2 = Kesejahteraan masyarakat

X1 = Jumlah Penduduk

X2 = Dana Perimbangan

X3 = Investasi

e1 e2 = variabel penggangu

X3 = Investasi

β1,β2, β3 β4,β5, β6 β7 = Koefisien dari masing-masing variabel

Uji validitas koefisien jalur pada setiap jalur untuk pengaruh langsung

adalah sama dengan analisis regresi, menggunakan nilai p. value dari uji t, yaitu

82

pengujian koefesien regresi variabel yang dilakukan secara parsial. Berdasarkan

theory triming, maka jalur – jalur yang non signifiikan dibuang sehingga

diperoleh model yang didukung oleh data emperis, kecuali untuk model yang

didukung oleh konsep dan teori.

Langkah terakhir di dalam analisis jalur adalah melakukan interpretasi

hasil analisis yaitu menentukan jalur pengaruh yang signifikan dan

mengidentifikasi jalur yang pengaruhnya lebih kuat yaitu dengan membandingkan

besarnya koefisien jalur yang terstandar.

83

BAB V

DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Provinsi Bali terdiri dari satu pulau utama, yaitu Pulau Bali dan beberapa

pulau kecil lainnya, seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa

Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan. Secara administrasi, Provinsi

Bali terbagi menjadi 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan,

1.480 desa pakraman (desa adat), dan 1.604 subak sawah serta 1.107 subak abian.

Provinsi Bali berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah barat, Laut Bali

di sebelah utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah timur dan Samudera

Indonesia di sebelah selatan.Secara rinci luas wilayah, jumlah kecamatan dan

jumlah desa pekraman masing-masing kabupaten/kota tampak seperti Tabel 5.1.

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan adalah 5.636,66 km2pada

tahun 2012 dengan jumlah penduduk 4.007.200 Orang dan kalau dirinci

perkabupaten adalah: .Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar yaitu 1.365,88

km2 jumlah penduduknya 634.300 orang lebih rendah dari jumlah penduduk Kota

Denpasar,diikuti Kabupaten Jembrana 841,80 km2 jumlah penduduknya 266.200

0rang, Kabupaten Karangasem 839,54 km2 julah penduduknya 402.200 Orang,

Tabanan 839,33 km2 jumlah penduduknya 427.800 orang , Bangli 520,81 km2

jumlah penduduknya 218.700 orang, Badung 418,52 km2 jumlah penduduknya

575,000 orang, Gianyar 368,00 km2dengan penduduk 481,200 orang , Klungkung

315,00 km2 penduduknya terendah yaitu sejumlah 172,900orang dan terkecil

84

adalah Kota Denpasar dengan luas wilayah terkecil yaitu seluas 127,78 km2

dengan jumlah penduduknya tertinggi yaitu sejumlah 828,900 orang.

Tabel 5.1

Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah

DesaPakramanMenurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012

No Kabupaten/Kota

Luas

Wilayah

(km2)

Jumlah

Kecamatan

Jumlah Desa/

Kelurahan

Jumlah

Desa

Pakraman

1 Jembrana 841,80 5 51 64

2 Tabanan 839,33 10 133 346

3 Badung 418,52 6 62 122

4 Gianyar 368,00 7 70 272

5 Klungkung 315,00 4 59 113

6 Bangli 520,81 4 72 168

7 Karangasem 839,54 8 78 190

8 Buleleng 1.365,88 9 148 170

9 Denpasar 127,78 4 43 35

Jumlah 5.636,66 57 716 1.480

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2014.

Provinsi Bali merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia yang

memiliki luas wilayah hanya 0,29% dari luas wilayah Indonesia. Secara

geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi 08o-03

’ 40

” - 08

o 50

’ 48

” Lintang

Selatandan 114o

25’23” – 115o

42’ 40

” Bujur Timur. Batas-batas wilayah Provinsi

Bali adalah

85

sebelah utara Laut Bali, sebelah timur Selat Lombok, sebelah selatan Samudera

Indonesia dan sebelah barat Selat Bali seperti (Gambar 5.1).

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2014

Gambar 5.1

Peta Letak Geografis Provinsi Bali

5.2. Deskripsi Data Hasil Penelitian

5.2.1 Penduduk.

Bila dilihat per kabupaten/kota seperti disajikan pada Tabel 5.2 laju

pertumbuhan penduduk (2000-2010) tampak tertinggi di Kabupaten Badung

sebesar 4,62 persen dan Kota Denpasar 4,02 persen sedangkan di kabupaten lain

hanya sekitar 1-1,5 persen pertahun. Bila laju pertumbuhan penduduk per

kabupaten/kota di Bali masih tetap sama dengan laju pertumbuhan penduduk

tahun 2000-2010 maka perkiraan jumlah penduduk Bali pada tahun 2020 akan

P. N usa Penida

P. Lem bongan

P. C eningan

P. M enjangan

P. Serangan

S A M U D E R A I N D O N E S I A

S E L A

T B A L I

L A U T B A L I

S E

L A

T

L O

M B

O K

S E L A T B A D U N G

KABUPATEN BULELENG

KABUPATEN TABANAN

KABUPATEN JEMBRANA

KABUPATEN KARANGASEM

KABUPATEN

BANGLI

KABUPATEN

BADUNG

KABUPATEN

GIANYAR

KABUPATEN KLUNGKUNG

KOTA

DENPASAR

N

EW

S

10 0 10 KM

114

°30'

114

°50'

115

°10'

115

°30'

8°50'

8°30'

8°10'

BALI

86

mencapai 4.727.270 jiwa, dimana penduduk Kota Denpasar akan melampaui

jumlah 1 juta jiwa (Tabel 5.2 ).

Tabel 5.2

Perkiraan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2020, Provinsi Bali (orang)

Kabupaten/

kota

Pertumbuhan

Penduduk thn

1990-2000

Pertumbuhan

Penduduk

Tahun 2000-

2010

Jumlah

Penduduk

Tahun

2012

Perkiraan Jumlah

Penduduk Tahun 2020

Bila Pertumbuhan

Penduduk Tahun 2010-

2020

Sama Dengan Thn

2000-2010

Jembrana 0,64 1,22 266.200 293.558

Tabanan 0,73 1,14 427.800 468.897

Badung 2,33 4,64 575.000 795.438

Denpasar 3,20 4,02 828.900 1.105.602

Gianyar 1,56 1,80 481.200 554.337

Klungkung 0,31 0,95 172.900 186.745

Bangli 0,94 1,07 218.700 238.396

Karangasem 0,49 0,96 402.200 434.550

Buleleng 0,34 1,13 634.300 694.651

Provinsi

Bali 1,26 2,15 4.007.200 4.727.270

Sumber: Hasil SP 1990, 2000, dan 2010

Pada Tabel 5.2 tampak jumlah pada tahun 2012 tertinggi di Kota

Denpasar sejumlah 828.900 orang dan terendah di Kabupaten Klungkung

sejumlah 172.900 orang. Dan data perkembangan jumlah penduduk Provinsi

Bali berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama

tahun 2007-2012 tampak pada Tabel 5.3.

87

Tabel.5.3

Jumlah Penduduk Bali Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama,

Tahun 2007-2012. (orang)

Lapang

an

Kerja

Utama

TAHUN

Rata-rata

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1

100.476

726,287

704,282 672,204 556,615 572,685

657,694

2 13.901

12,180

8,156 7,042 12,635 7,637

56,126

3

126.260

263,331

293,853 303,589 290,132 311,225

320,775

4

324.317

7,760

6,838 3,952 6,859 6,347

46,122

5

136.024

140,102

142,370 144,041 185,705 185,764

178,237

6

709.155

481,818

488,976 571,274 596,527 625,302

460,650

7

129.875

92,742

85,991 95,202 81,744 85,711

73,565

8 61.670 45,454

46,185 58,832

83,281 83,876

52,938

9

367.522

260,058

279,035 321,222

391,376 390,161

273,642

10

-

-

1,432 - -

239

Jml 1,982,134 2,029,730 2,057,118 2,177,358 2,204,874 2,268,708 2,119,987

Sumber : BPS. Provinsi Bali Tahun 2014

catatan :

1

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan perikanan /Agrisculture , Forest, Hunting and

Fishery

2 Pertabangan dan penggalian /Mining and Quarrying

3 Industri Pengolahan /manufacturing Industry

4 Listrik, Gas dan Air Minum /Electricity, Gas dan Water

5 Kunstruksi/Construction

6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi / Trade, Retaurants, Acomudation Cervices

7 Trasportasi, perdagudangan /trasportation , Storage Service and Communication.

8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha persewaan dan Jasa Perusahaan /Financing, Real Estate,

Rental Service and Business Services.

9 Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services.

10 Lainnya /Others

Berdasarkan Tabel 5.3 tampak jumlah penduduk Provinsi Bali menurut

angkatan kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama dari tahun 2007 – 2012,

secara rata-rata tiga urutan terbesar bekerja pada sektor Pertanian,

Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan perikanan /Agrisculture , Forest,

88

Hunting and Fishery (no.1), selanjutnya pada sektor Perdagangan, Rumah

makan dan Jasa Akomodasi / Trade, Restaurants, Acomudation Cervices

(no.6) dan yang ketiga pada sektor Industri Pengolahan /manufacturing

Industry (no.3).

Pada Tabel 5.4 tampak jumlah penduduk Bali yang bekerja berdasarkan

lapangan kerja utama pada tahun 2012 secara rata-rata dominan bekerja pada

sektor sektor perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi / Trade,

Retaurants, Acomudation Cervices (no.6), yang tertinggi terjadi di Kota

Denpasar sebanyak 163.262 orang, di Kabupaten Badung sebanyak 94.520

orang dan di Kabupaten Gianyar sebanyak 90.118 orang. Dan jumlah

penduduk yang berkerja pada sektor pertanian (no.1) tertinggi terdapat di

Kabupaten Buleleng sebanyak 123.753 orang, di Kabupaten Karangasem

sebanyak 116.100 orang dan di Kabupaten Tabanan sebanyak 106.349 Orang.

Berdasarkan data pada Tabel 5.3 dan 5.4 tampak tejadi pergeseran yang

signifikan dari lapangan kerja utama yaitu sektor Pertanian, Perkebunan,

Kehutanan, Perburuan dan perikanan /Agrisculture, Forest, Hunting and

Fishery (no.1), ke lapangan kerja utama yaitu sektor perdagangan, Rumah

Makan dan Jasa Akomodasi / Trade, Retaurants, Acomudation Cervices (no.6).

Berikut pada Tabel 5.4 disajikan data jumlah penduduk yang bekerja menurut

kabupaten/kota dan lapangan pekerjaan utama pada Tahun 2012 .

89

Tabel 5.4.

Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota

dan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2012 (Orang)

Kabupaten/

Kota

Lapangan Kerja Utama Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jembrana 50,408 419

25,971

240

9,891 37,491

2,712

4,934 22,419

- 154,979

Tabanan

106,349 191

22,057

527

30,783 55,167

3,404

7,307 41,834

- 267,428

Badung

41,485 919

55,276

782

32,122 94,520

10,656

15,907 60,533

- 313,338

Gianyar

39,451 149

53,918

552

21,487 90,118

12,058

10,383 41,880

- 269,947

Klungkung

25,702

1,626

14,484

232

8,637 24,615

3,355

2,747 17,668

- 98,834

Bangli

66,627

2.132

33,128

150

10,395 21,125

2,029

1,731 7,560

- 144,827

Karangase

m

116,100

859

20,090

103

23,028 49,641

2,258

4,049 29,745

- 245,770

Buleleng

123,753

914

30,880

398

25,722 89,363

11,299

9,932 63,399

- 354,746

Denpasar

2,810 428

55,421

3,363

23,699 163,262

37,940

26,886 105.123

- 418,839

Prov Bali

572,685

7,637

311,225

6,347

185,764 625,302

85,711

83,876 390,161

- 2,268,708

Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2014.

1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan perikanan /Agrisculture , Forest, Hunting and Fishery

2 Pertabangan dan penggalian /Mining and Quarrying

3 Industri Pengolahan /manufacturing Industry

4 Listrik, Gas dan Air Minum /Electricity, Gas dan Water

5 Kunstruksi/Construction

6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi / Trade, Retaurants, Acomudation Cervices

7 Trasportasi, perdagudangan /trasportation , Storage Service and Communication.

8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha persewaan dan Jasa Perusahaan /Financing, Real Estate, Rental

Service and Business Services.

9 Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services.

10 Lainnya /Others

5.2.2 Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah merupakan salah satu sumber PD selain PAD

dan pendapatan Lain-lain Yang Sah, yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro,2004). Dana perimbangan merupakan salah

90

satu penerimaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi

DBH, DAU dan DAK dan oleh pemerintah kabupaten/kota dialokasikan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan

sesuai dengan urusan pemerintahan. Pada Tabel 5.4 disajikan realisasi dana

perimbangan di kabupaten/kota Provinsi Bali pada Tahun 2007-2012. Tampak

dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota Provinsi Bali cukup

bervariasi .

Dana perimbangan tertinggi diterima oleh Kabupaten Buleleng pada

tahun 2012 sejumlah Rp. 793.542.000.000,- yang terdiri dari DBH

Rp. 43.255.000.000,-, DAU sejumlah Rp. 687.698.000.000,- dan DAK

sebesar Rp. 62.589.000.000,- serta nilai terendah diterima Kabupaten Badung

pada tahun 2011 sejumlah Rp. 280.706.000.000,- dengan rincian sejumlah Rp.

123.435.000,- untuk DBH, sejumlah Rp. 157.052.000.000,- DAU dan DAK

sebesar Rp. 218.000.000,-. Secara rata-rata dana perimbangan yang diterima

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada periode tahun 2007-2012

porsi tertinggi adalah DAU kedua adalah dana DAK dan yang ketiga adalah

DBH dan yang terendah adalah dana Infrastruktur sarana dan prasarana yang

diterima oleh dua kabupaten yaitu Kabupaten Jembrana pada tahun 2008, 2010,

2011 dan Kabupaten Klungkung pada tahun 2008 seperti tampak pada Tabel

5.5 berikut.

91

Tabel 5.5

Realisasi Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provisni Bali

Tahun 2007-2012 (000.000)

Sumber data : Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, 2014 (data diolah)

Thn.

Dana

Perimbang

an

Kabupaten/Kota

Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karang

asem

Bule

leng

Denpasar

2007

BHP/BHPB 19.148 22.847 100.379 23.990 31.128 18.042 22.074 29.999 81.740

DAU 278.583 371.722 263.808 347.800 247.320 233.791 313.076 468.732 331.448

DAK 42.697 46.229 35.795 43.147 39.172 36.465 46.776 49.861 7.857

Dana infr,

Sarpras

- - - - - - - - -

Jml 340.429 440.798 399.982 414.937 317.620 288.299 381.886 548.592 421.045

2008 BHP/BHPB 23.768 28.334 124.475 26.630 17.340 20.875 24.739 31.781 101.907

DAU 304.078 416.172 265.917 385.188 276.183 262.885 349.815 504.734 342.073

DAK 50.121 55.364 35.795 50.927 47.704 42.595 55.832 59.691 14.251

Dana infr,

Sarpras

4.429 - - - 1.987 - - - -

Jml 382.398 499.870 426.187 462.745 343.214 326.356 430.385 596.205 458.231

2009 BHP/BHPB 26.594 32.361 135.219 28.590 17.297 20.817 25.131 35.614 127.567

DAU 306.362 424.281 280.988 405.118 278.553 276.000 356.682 506.293 360.011

DAK 51.898 56.388 41.648 59.614 51.216 45.611 56.708 50.231 34.918

Dana infr,

Sarpras

- - - - - - - - -

Jml 384.854 513.030 457.855 493.322 347.066 342.429 438.521 592.138 522.496

2010 BHP/BHPB 28.610 36.121 186.560 37.010 19.309 23.796 29.540 44.660 148.634

DAU 308.567 429.919 131.920 387.493 282.662 292.695 374.537 512.748 336.126

DAK 34.721 47.643 3.616 43.762 29.499 29.437 56.335 65.768 14.436

Dana infr,

Sarpras

28.413 - - - - - - - -

Jml 400.311 154.334 322.096 468.266 334.470 345.930 460.441 623.176 499.195

2011 BHP/BHPB 21.668 29.815 123.435 29.202 16.879 21.634 26.743 37.735 106.085

DAU 339.502 463.074 157.052 434.900 319.611 321.381 409.813 568.132 381.372

DAK 35.448 41.517 218 41.070 22.410 29.345 41.729 54.719 3.557

Dana infr,

Sarpras

29.914 - - - - - - - -

Jml 426.572 531.471 280.705 505.172 358.900 372.360 478.285 660.586 491.014

2012 BHP/BHPB 27.392 34.788 160.748 35.585 19.971 24.222 28.662 43.255 134.193

DAU 396.762 574.346 353.068 532.883 387.340 396.943 503.029 687.698 512.666

DAK 40.170 47.366 1.838 35.930 24.821 38.259 46.765 62.589 8.489

Dana infr,

Sarpras

- - - - - - - - -

Jml 464.325 656.500 515.654 604.398 432.132 459.414 578.456 793.542 655.349

92

5.2.3 Investasi

Jumlah investasi yang terealisasi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali

pada tahun 2007-2012 yang bersumber dari PMDN maupun dari PMA secara

umum tampak kurang merata dan tampak berfluktuasi seperti pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6

Jumlah Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Bersumber dari PMDN dan PMA Tahun 2007 - 2012 (Rp. 000.000)

Kabupaten/

Kota

Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jembrana 12.605 1.820 22.092 67.183 250.819 105.491

Tabanan 5.733 - 36.400 906.873 1.166.902 788.758

Badung 244.004 653.813 1.996.757 2.629.196 3.173.815 4.391.811

Gianyar 20.202 184,836 28.392 46.012 1.161,030 330.942

Klung kung 19.476 - 1.365 260.037 179.343 55.341

Bangli - - 2.275 33.375 28.151 31.619

Karangsem 4.550 1,011 6.734 1.299.505 635.54 124.699

Buleleng 2.048 - 70.000 283.735 2.168.484 1.301.404

Denpasar 199.796 87.112 81.376 1.335.609 2,937.362 3,342.304

Sumber : BPMD Provinsi Bali, Th. 2013

Pada Tabel 5.6 investasi yang terealisasi di Kabupaten Gianyar,

Karangasem dan Jembrana tampak berfluktuasi selama tahun 2007-2012, dan

investasi terendah terjadi di Kabupaten Bangli bahkan tampak cukup ekstrim

tidak ada realisasi investasi pada tahun 2007 dan 2008, demikian juga di

Kabupaten Tabanan, Klungkung dan Kabupaten Buleleng pada tahun 2008 juga

tidak ada realisasi investasi. Namun realisasi terbesar dan secara konsisten

93

mengalami peningkatan dari tahun 2008-2012 terjadi di Kabupaten Badung

dan Kodya Denpasar. Kondisi ini dapat diindikasikan sebagai salah satu sebab

terjadinya pergeseran jumlah penduduk yang bekerja pada sektor tertentu dan

sebagai penyebab pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Kabupaten

Badung dan Kota Denpasar.

5.2.4 Belanja langsung.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, pemerintah kabupaten /kota di Provinsi Bali

melaksanakan pembangunan melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran

pemerintah dilakukan dalam bentuk belanja aparatur dan belanja langsung.

Belanja langsung yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Bali

pada tahun 2007-2012 terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang /jasa dan

belanja pegawai. Pada Tabel 5.7 disajikan realisasi belanja langsung di

kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012. Tampak proporsi

jumlah belanja langsung terhadap total belanja daerah di kabupaten/kota

Provinsi Bali pada tahun 2007-2012 rata-rata sebesar 36 persen dan sisanya

64 persen untuk belanja tidak langsung. Sedangkan proporsi belanja

pegawai dan belanja barang /jasa terhadap belanja langsung rata-rata sebesar

58 persen dan sisanya proporsi belanja modal terhadap belanja langsung

rata-rata hanya sebesar 42 persen, dan proporsi belanja modal terhadap

belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali secara rata-rata pada tahun

2007-2012 hanya sebesar 15 persen, seperti tampak pada Tabel 5.7 berikut.

94

Tabel 5.7

Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota

di Provinsi Bali Tahun 2007-2012 (000.000)

Sumber data : Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, 2014 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5.7 belanja langsung yang terealisasi di kabupaten/kota

Provinsi Bali terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja

modal. Belanja modal yang dilakukan pemerintah di kabupaten/kota Provinsi

Bali merupakan pengeluaran pemerintah yang dapat dikatagorikan pengeluaran

Thn.

Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar

2007

Belanja Tdk Langsung 215.186 357.570 435.208 338.148 172.176 185.637 270.407 388.930 288.317

Belanja

Langsung

Blj.Pegawai 12.284 25.034 64.716 42.138 18.447 27.701 36.702 33.764 44.686

Blj.

Barang/Jasa

5.465 90.059 151.887 89.993 89.876 88.183 79.477 147.840 161.478

Blj. Modal 81.878 57.983 209.542 89.843 80.331 86.270 95.295 85.635 73.353

Jumlah 189.627 173.076 426.145 221.974 188.654 202.154 211.574 267.239 279.517

2008

Belanja Tdk Langsung 268.785 458.075 595.616 393.974 2.555.836 245.421 338.938 460.870 388.379

Belanja Langsung

Blj.Pegawai 8.630 16.903 60.899 41.886 11.490 23.603 33.598 24.142 41.111

Blj.

Barang/Jasa

76.342 105.448 159.766 95.841 73.530 85.904 70.025 144.957 163.669

Blj. Modal 91.514 64.751 258.402 98.584 63.514 80.327 160.442 85.198 66.106

Jumlah 176.486 187.102 479.067 236.311 148.534 189.834 264.065 254.297 270.886

2009

Belanja Tdk Langsung 443.795 506.736 769.329 455.417 272.520 313.041 405.371 524.673 470.567

Belanja

Langsung

Blj.Pegawai 6.349 16.766 35.695 27.734 9.166 21.160 20.303 21.310 29.637

Blj.

Barang/Jasa

74.648 99.919 179.370 66.400 85.070 77.366 91.185 124.999 201.150

Blj. Modal 92.897 77.335 445.015 158.564 82.507 52.095 141.783 102.442 88.378

Jumlah 173.894 194.020 660.080 252.698 176.743 150.621 253.271 248.751 319.65

2010

Belanja Tdk Langsung 347.243 585.610 903.208 535.792 324.360 334.731 504.260 641.017 605.616

Belanja Langsung

Blj.Pegawai 4.285 12.302 36.538 24.905 6.885 15.306 7.075 19.385 26.507

Blj. Barang/Jasa

86.616 101.150 203.008 83.419 68.199 52.055 69.086 129.932 240.646

Blj. Modal 58.164 74.639 176.304 109.959 42.555 68.608 77.508 47.207 65.757

Jumlah 149.065 188.091 415.850 218.283 117.639 135.969 153.669 196.524 332.910

2011

Belanja Tdk Langsung 358.144 639.160 983.995 578.569 360.838 385.015 552.894 736.067 680.575

Belanja

Langsung

Blj Pegawai 7.688 12.058 54.989 28.061 10.992 19.691 14.993 21.050 35.505

Blj

Barang/Jasa

113.521 160.798 206.507 127.133 73.812 75.512 129.598 157.337 295.276

Blj Modal 67.494 70.443 199.716 104.131 49.010 94.687 103.836 123.598 88.773

Jumlah 188.703 243.299 461.212 259.325 133.814 189.890 248.427 301.985 419.554

2013 Belanja Tdk Langsung 394.837 728.164 1.268.529 697.912 406.736 395.736 599.322 830.820 700.414

Belanja Langsung

Blj Barang/Jasa

107.264 185.317 374.396 158.158 100.317 94.598 157.132 193.664 352.967

Belanja

Modal

134.615 138.723 627.706 120.628 81.224 82.341 171.631 79.435 206.143

Jumlah 269.885 337.372 1.065.550 308.588 192.162 196.495 343.564 292.690 609.115

95

untuk investasi karena output dari kegiatan tersebut memiliki nilai guna lebih dari

satu tahun anggaran dan selanjutnya memerlukan biaya pemliharaan.

5.2.5 Kesejahteraan masyarakat

Keberhasilan pembangunan secara umum dapat dilihat dari pertumbuhan

ekonominya, pertumbuhan ekonomi adalah suatu sebagai proses perubahan

kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju

keadaan lebih baik. Dalam dasa warsa terakhir pertumbuhan ekonomi

kabupaten/kota di Provinsi Bali cenderung mengalami kemajuan yang cukup

berarti walaupun tampak relatif berpluktuasi seperti tampak pada Tabel 5.8

Tabel 5.8

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Tahun 2007-2012 (%)

Sumber data : BPS Provinsi Bali, Tahun 2012.

Pada Tabel 5.8 tampak bahwa secara rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 2007-2012 terendah terjadi di Kabupaten Bangli sebesar 5,17 persen,

Jembrana sebesar 5,18 persendan Kabupetan Karangasem sebesar 5,22 persen

sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi tampak di Kabupaten Badung sebesar

6,78 persen, Kodya Denpasar sebasar 6,75 persen, dan Kabupaten Gianyar

Kabupaten

Kota

Tahun

Rata-

rata 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jembrana 5,11 5,05 4,82 4,57 5,61 5,90 5,18

Tabanan 5,76 5,22 5,44 5,68 5,82 5,91 5,64

Badung 6,85 6,91 6,39 6,48 6,69 7,30 6,78

Gianyar 5,89 5,90 5,93 6,04 6,76 6,79 6,24

Klungkung 5,54 5,07 4,92 5,43 5,81 6,03 5,48

Bangli 4,48 4,02 5,71 4,97 5,84 5,99 5,17

Karangasem 5,20 5,07 5,01 5,09 5,19 5,73 5,22

Buleleng 5,82 5,84 6,10 5,85 6,11 6,52 6,04

Denpasar 6,60 6,83 6,53 6,57 6,77 7,18 6,75

Provinsi Bali 5,92 5,97 5,33 5,83 6,49 6,65 6,03

96

sebesar 6,24 persen dan ini lebih besar dari rata pertumbuhan ekonomi Provinsi

Bali. Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2012

juga tampak bahwa Kabupaten Badung sebesar 7,30 persen, Kodya Denpasar

sebesar 7,18 persen dan Kabupaten Gianyar sebesar 6,79 persen dan angka ini

juga berada diatas laju pertumbuhan Provinsi Bali.

5.2.6 Indek pembangunan manusia

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi seiring dengan nilai

IPM yang juga meningkat setiap tahun tampak dari 70,53 point pada tahun 2007

meningkat menjadi 73,49 point pada tahun 2012, angka ini berada diatas IPM

tingkat nasional yaitu sebesar 73,29 point pada tahun yang sama, yang tersaji

pada Tabel 5.9

Tabel 5.9

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Tahun 2007-2012 (point)

Sumber data : BPS Provinsi Bali, Tahun 2014.

Kabupaten

Kota

Provinsi

IPM

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jembrana 71,40 72,02 72,45 72,69 73,18 73,62

Tabanan 73,11 73,73 74,26 74,57 75,24 75,55

Badung 73,64 74,12 74,49 75,02 75,35 75,69

Gianyar 71,66 72,00 72,43 72,73 73,43 74,49

Klungkung 69,01 69,66 70,19 70,54 71,02 71,76

Bangli 69,46 69,72 70,21 70,71 71,42 71,80

Karangasem 65,11 65,46 66,06 66,42 67,07 67,83

Buleleng 69,15 69,67 70,26 70,69 71,12 71,93

Denpasar 76,59 77,18 77,56 77,94 78,31 78,80

Provinsi Bali 70,53 70,92 71,52 72,28 72,84 73,49

97

Pada tabel 5.9 tampak terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang nilai

IPM-nya diatas nilai Provinsi Bali. Namun masih terdapat empat kabupaten

/kota hampir setiap tahun nilai IPM-nya berada dibawah rata-rata Provinsi Bali,

dan yang paling rendah adalah Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli dan

Buleleng.

Dari data dan uraian tersebut tampak suatu pola yang jelas bahwa daerah

yang kondisi sosial-ekonominya relatif maju dibanding daerah lainnya

mempunyai nilai IPM relatif lebih tinggi (BPS:2011). Kota Denpasar sebagai

pusat ibukota Provinsi Bali juga merupakan sentra ekonomi yang memiliki

peranan penting, peran strategis tersebut tentunya didukung dengan berbagai

infrastruktur yang relatif lebih maju yang mampu mendukung kinerja

pembangunan manusia secara lebih baik, sehingga bisa dipahami bahwa nilai

IPM-nya menempati renking tertinggi.

5.2.7 Pendidikan masyarakat

Indek pembangunan manusia memberikan gambaran operasional suatu

daerah yang kadang relatif sulit untuk diukur, sedangkan untuk mendapatkan

deskripsi lebih dalam perlu diketahui komponen-komponen IPM dan

keterkaitannya dengan sosial ekonomi suatu daerah misalnya dari aspek

pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonominya. Pada Tabel 5.10 disajikan

rata-rata lama sekolah menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2012.

Tampak bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat di kabupaten/kota

Provinsi Bali selama tahun 2007-2012 cenderung mengalami peningkatan dari

7,4 tahun pada tahun 2007 menjadi 7,9 tahun pada tahun 2012. Namun angka ini

98

menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan masih kurang dari lama Sekolah

Menengah Pertama (SMP) selama 9 tahun. Rata-rata lama sekolah yang tertinggi

10,41 tahun terdapat di Kota Denpasar dan rata-rata 5,5 tahun atau terendah

terdapat di Kabupaten Karangasem, itu artinya masih banyak terdapat masyarakat

yang tidak tamat sekolah dasar (SD)

Tabel 5.10

Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Tahun 2007-2012 (Tahun)

Sumber data : BPS Provinsi Bali, Tahun 2014.

Melalui pendidikan manusia akan memiliki pengetahuan, selanjutnya

melalui pengetahuan manusia dapat memperbaiki kualitas hidupnya. Pendidikan

yang memadai akan berdampak terhadap peningkatan kemampuan dasar manusia

untuk memiliki dan mengasah ketrampilan agar dapat digunakan untuk

Kabupaten

Kota

Provinsi

Rata-rata Lama Sekolah Rata

-rata

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jembrana 7,50 7,48 7,60 7,65 7,80 7,81 7.64

Tabanan 7,40 7,49 7,78 7,84 8,00 8,37 7.81

Badung 8,70 9,11 9,11 9,18 9,98 9,45 9.26

Gianyar 7,90 7,94 7,94 8,03 8,07 8,37 8.04

Klungkung 6,90 6,90 7,02 7,03 7,11 7,35 7.05

Bangli 6,50 6,50 6,50 6,52 6,63 6,66 6.55

Karangasem 5,40 5,37 5,37 5,41 5,81 5,82 5.53

Buleleng 6,60 6,73 6,89 7,09 7,29 7,36 6.99

Denpasar 9,90 10,25 10,47 10,49 10,65 10,70 10.41

Rata-rata 7,42 7,53 7,63 7,69 7,93 7,99 7.70

Provinsi Bali 7,55 7,60 7,81 7,83 8,21 8,35 8.89

99

mempertinggi partisipasi dalam kegiatan pembangunansehingga mampu

meningkatkan kualitas hidupnya.

Pendidikan merupakan pondasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap

manusia sehingga dapat mengoptimalkan kecerdasannya agar dapat

memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan

masyarakat dibidang pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari rata-rata lama

sekolah, yang mencerminkan jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15

tahun untuk menempuh pendidikan formal. Hal ini mencerminkan bahwa masih

banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat

oleh pemerintah kabupaten/kota khususnya dikabupaten karangasem, Bangli dan

kabupaten Buleleng.

5.2.8 Angka harapan hidup

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan secara khusus

digunakan angka harapan hidup (AHH), harapan hidup adalah perkiraan jumlah

tahun yang ditempuh seseorang selama hidup (secara rata-rata), yang

menunjukkan tingkat pencapaian derajat kesehatan pada suatu wilayah.Semakin

tinggi derajat kesehatan tersebut, hasil akhirnya adalah angka harapan hidup

yang lebih tinggi. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada bidang kesehatan.

Secara umum angka harapan hidup kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun

2007-2012 cenderung mengalami peningkatan seperti tampak pada Tabel. 5.11.

100

Tabel 5.11

Angka Harapan Hidup Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Tahun 2007-2012 (Tahun)

Sumber data : BPS Provinsi Bali, Tahun 2014

.Pada Tabel 5.11 tampak angka harapan hidup masyarakat

kabupaten/kota di Provinsi Bali rata-rata 71 tahun selama tahun 2007-2012,

tampak pula angka harapan hidup tertinggi secara rata-rata terjadi di Kabupaten

Tabanan yaitu 74 tahun dan yang paling rendah adalah Kabupaten Karangasem

yaitu 68 tahun, kabupaten Buleleng sama dengan Kabupaten Klungkung yaitu

69 tahun.

5.2.9 Tingkat konsumsi masyarakat

Pengeluaran konsumsi masyarakat secara makro berbanding lurus dengan

pendapatannya, dimana semakin besar pendapatannya maka semakin bertambah

Kabupaten

Kota

Provinsi

Angka harapan Hidup Rata

-rata

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jembrana 71.60 71.65 71.73 71.81 71.88 71.95 71.77

Tabanan 74.30 74.27 74.38 74.44 74.49 74.55 74.41

Badung 71.60 71.70 71.75 71.80 71.85 71.91 71.77

Gianyar 72.00 72.01 72.06 72.12 72.17 72.22 72.10

Klungkung 69.00 69.00 69.05 69.10 69.15 69.20 69.08

Bangli 71.40 71.47 71.56 71.65 71.73 71.81 71.60

Karangasem 67.80 67.80 67.85 67.90 67.95 68.00 67.88

Buleleng 68.70 68.78 68.96 69.15 69.34 69.53 69.08

Denpasar 72.90 72.91 72.96 73.01 73.06 73.12 72.99

Rata-rata 71.03 71.07 71.14 71.22 71.29 71.37 71.10

Provinsi Bali 70.60 70.61 70.67 70.72 70.78 70.84 70.45

101

pengeleluaran untuk dikonsumsi. Pengeluaran masyarakat akan mendorong sktor

riil tumbuh dan berkembang, dengan adanya permintaan maka akan ada niat

untuk memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat.Berikut pada Tabel

5.12 disajikan data rata-rata konsumsi perkapita masyarakat menurut

kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2007-2012

Tabel 5.12

Rata-rata Konsumsi Perkapita Masyarakat Menurut

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2012 (Rupiah)

Sumber data : BPS Provinsi Bali, Tahun 2014.

Kabupaten

Kota

Provinsi

Rata-rata Konsumsi Perkapita (Rp) Rata-rata

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jembrana 334.540 364.256 505.509 486.098 492.839 649.306

472,091

Tabanan 380.683 396.274 467.420 488.864 532.721 755.181

503,521

Badung 426.897 444.374 654.851 706.732 810.416 1.016.723

676,666

Gianyar 405.700 356.290 475.109 515.897. 487.873 645.168

481,006

Klungkung 306.255 330.998 441.177 479.552 438.858 669.522

444,394

Bangli 296.826 326.686 333.898 414.497 408.101 462.073

373,680

Karangasem 270.646 296.313 340.396 362.805 378.149 457.908

351,036

Buleleng 282.687 326.537 407.855 481.535 469.135 553.456

420,201

Denpasar 626.597 671.529 849.953 868.609 899.599 1.109.439

837,621

Rata-rata 370.092 390.362 497.352 533.843 546.410 702.086

506,691

Provinsi Bali

389.330 410.631 524.518 562.743 601.222 760.456

441,380

102

Dari Tabel 5.12 dapat dijelaskan bahwa rata –rata pengeluaran

konsumsi masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2007-2012 Rp.

506.323 ,- per kapita per bulan, dan tampak meninhkat setiap tahun dari tahun

2007-2012.

Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka beragam jenis dan

kebutuhan yang ingin dipenuhi sehingga pihak penyedia barang dan jasa juga

harus mampu meningbanginya sesuai perkembangan kebutuhannya. Beberapa

faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masrakata aantara lain tingkat

pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarganya, tingkat pendidikan,

status pekerjaan. Berikut pada Tabel 5.12 disajikan rata–rata konsumsi

perkapita masyarakat kabupaten kota di Provinsi Bali disajikan pada pada

tahun 2007-2012.

5.3 Hasil Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui

pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi terhadap

kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung pada tahun 2007-2012. Dari

hasil perhitungan regresi dengan metode regresi sederhana (ordinary Least

Square) dengan menggunakan program SPSS versi 21 terhadap model

perasamaan struktural 4.4 dan 4.5 yang disajikan pada teknik analisis data.

5.3.1 Analisis jalur

1) Evaluasi terhadap terpenuhinya asumsi analisis jalur

Perlu dilakukan koreksi terhadap asumsi yang melandasi analisis jalur

agar hasilnya memuaskan, adalah sebagai berikut :

103

(1) Hubungan antar variabel pada analisis jalur adalah linier dan aditif, setelah

dilakukan uji linieritas dengan curve fit yang menggunakan prinsip

parsimony, yaitu bilamana seluruh model signifikan atau non signifikan,

berarti model dapat dikatakan berbentuk liner. Setelah dilakukan analisis

yang tersaji pada Tabel 5.13 diketahui bahwa terdapat hubungan linier.

Oleh karena itu, model analisis jalur layak untuk diterapkan.

Tabel 5.13

Ringkasan Model Liner

Hubungan R2 F Hitung Df1 Df2 P.value Keterangan

X1 Y1 0,251 17.416 1 52 0,000 Signifikan

X2 Y1 0,287 20.888 1 52 0,000 Signifikan

X3 Y1 0,225 15.094 1 52 0,000 Signifikan

X1 Y2 0,302 22.549 1 52 0,000 Signifikan

X2 Y2 0,358 28.935 1 52 0,000 Signifikan

X3 Y2 0,251 17.416 1 52 0,000 Signifikan

Y1 Y2 0,883 393.869 1 52 0,000 Signifikan

Sumber : Lampiran 2 s/d 8

Keterangan :

X1 = Jumlah penduduk yang bekerja

X2 = Dana perimbangan

X3 = Investasi

Y1 = Belanja langsung

Y2 = Kesejahteraan masyarakat

(2) Hanya model rekusif dapat dipertimbangkan, bahwa model yang dibuat hanya

sistem aliran kausal ke satu arah, tidak bolak balik sehingga analisis jalur

layak diterapkan dalam penelitian ini.

(3) Variabel endogen minimal dalam skala ukuran interval, dalam penelitian ini

variabel jumlah penduduk, dana perimbangan, investasi, belanja langsung dan

kesejahteraan masyarakat berskala rasio. Sehingga analisis jalur layak

digunakan dalam penelitian ini.

104

(4) Observed variabel tidak menggunakan instrumen berupa angket/daftar

pertanyaan sehingga tidak perlu dilakukan pengujian valitidas dan reabilitas

instrumen penelitian .

2) Pendugaan Parameter

(1) Evaluasi terhadap validitas model

Koefisien jalur dalam penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan

regresi sederhana dengan menggunakan program spss versi 21 model persamaan

struktural mengenai pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan, dan investasi

terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung adalah sebagai

berikut:

1) Model 1: Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk (X1), Dana Perimbangan (X2)

dan Investasi (X3) terhadap Belanja Langsung ( Y1)

2) Model 2: Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk (X1), Dana Perimbangan (X2)

dan Investasi (X3) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( Y2) melalui

Belanja Langsung (Y1).

Kedua model tersebut , klasifikasi variabel dan persamaan model

disajikan pada Tabel 5.14 berikut.

Tabel 5.14

Klasifikasi Variabel dan Persamaan Model Jalur

Model Variabel Indevenden Variabel Devenden Persamaan

1 a.Jumlah Penduduk

b.Dana Perimbangan

c.Investasi

Belanja Langsung Y1= β1X1 + β2 X2+ β3 X3 +ε1

2 a.Jumlah Penduduk

b.Dana Perimbangan

c.Investasi

d. Belanja Langsung

Kesejahteraan

Masyarakat

Y2= β4X1 + β6 X2 + β5 X3+ β7Y1+ ε2

Sumber : Gambar 4.1

105

Berdasarkan persamaann-persamaan pada model tersebut selanjutnya

dilakukan penaksiran parameter regresi. Pengujian validitas model regresi

dilakukan dengan memperhatikan analisa varians.

5.3.2 Pengaruh jumlah penduduk,dana perimbangan dan investasi

terhadap belanja langsung.

Berdasarkan hasil olahan data pada Lampiran 10 tentang pengaruh jumlah

penduduk, dana perimbangan, dan investasi, terhadap belanja langsung dapat

diringkas seperti tampak padaTabel 5.15

Tabel 5.15

Persamaan Regresi Linear Model 1: Pengaruh Jumlah penduduk, Dana

Perimbangan dan Investasi terhadap Belanja Langsung

Coefficients

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

B Std.Error Beta t Sig

Constant -2,264 20,654 -.110 0.913

Jumlah penduduk

yang bekerja 0,159 0,057 0,349 2,804 0, 007

Dana Perimbangan 0,123 0,057 0,269 2,151 0,036

Investasi 0,196 0,043 0, 441 4,538 0,000 a. Dependent Variable: Belanja Langsung Sumber : Lampiran 9

Pada Tabel 5.15 dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk berpengaruh

positif dan signifikan terhadap belanja langsung dengan koefisien sebesar 0,349

dengan p value 0,007 < 0,05 persen, ini artinya bahwa jumlah penduduk

berpengaruh terhadap belanja langsung.Selanjutnya tampak investasi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung dengan koefisien

0,269 dan p value sebesar 0,036<0,05persen. Dana perimbangan juga berpengaruh

positif dan signifikan terhadap belanja langsung sebesar 0,441 dan p value

0,000 < 0,05 ini berarti bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan

106

signifikan terhadap belanja langsung, maka dapat disusun persamaan regresi

sebagai berikut:

Y1=0,349 X1 + 0,269 X2 + 0,441 X3..........................................................(5.1)

Keterangan :

X1 = Jumlah Penduduk

X2 = Dana Perimbangan

X3 = Investasi

Y1 = Belanja Langsung

5.3.3 Pengujian hipotesis 1 : jumlah penduduk, dana perimbangan dan

investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat di kabupaten /kota Provinsi Bali pada ahun 2007-2012.

.

Berdasarkan olahan data pada Lampiran 11 dapat diringkas seperti

tampak pada Tabel 5.16 hasil olahan data pengaruh jumlah penduduk, dana

perimbangan, investasi dan belanja langsung terhadap kesejahteraan masyarakat

sebagai berikut.

Tabel 5.16

Persamaan Regresi Linear Model 2: Pengaruh Jumlah penduduk, Dana Perimbangan,

Investasi dan Belanja Langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Coefficients

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

B Std.Error Beta t Sig

Constant 7.679 4.027 1.907 .0.062

Jumlah penduduk

yang bekerja 0,011 0,012 0,055 0,896 0,374

Dana perimbangan 0,025 0,012 0,129 2,163 0,035

Investasi 0,021 0,010 0,112 2,125 0,039

Belanja Langsung 0,337 0,028 0,789 12,212 0,000

Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber : Lampiran 10

Pada Tabel 5.16 tampak bahwa koefisien jalur jumlah penduduk

terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,055 dan p value 0,374 ˃ 0,05 ini

107

artinya jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat. Selanjutnya tampak koefisien jalur dana perimbangan terhadap

kesejahteraan masyarakat sebesar 0,129 dengan p value 0,035 < 0,05 ini berarti

dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat, koefisien jalur investasi terhadap kesejahteraan masyarakat

sebesar 0,112 dengan p value 0,039 < 0,05 ini berarti investasi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan Koefisien jalur

belanja langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,789 dan p value

0,000 < 0,05 ini berarti belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari Tabel 5.16 diperoleh persamaan sebagai berikut:

Y2=0,055(X1) + 0,129(X2) + 0,112 (X3) + 0,789(Y1) …………………........(5.2)

Keterangan :

X1 = Jumlah Penduduk

X2 = Dana Perimbangan

X3 = Investasi

Y1 = Belanja Langsung

Y2 = Kesejahteraan Masyarakat

5.3.4 Koefisien Jalur.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi yang disajikan pada Tabel

5.15 dan 5.16 maka dapat dibuat ringkasan koefisien jalur seperti yang disajikan

pada Tabel 5. 17 .

108

Tabel 5.17

Ringkasan Koefisien Jalur Regresi Koef

Reg.

Standar

Koef

Unstandardi

zed

Standar

Error

t hitung P.value Keterangan

X1 Y1 0,349 0,159 0,057 2,804 0, 007 Signifikan

X2 Y1 0,269 0,123 0,057 2,151 0,036 Signifikan

X3 Y1 0,441 0,196 0,043 4,538 0,000 Signifikan

X1 Y2 0,.055 0,011 0,012 0,896 0,374 Tidak Signifikan

X2 Y2 0,129 0,025 0,012 2,163 0,035 Signifikan

X3 Y2 0,112 0,021 0,010 2,125 0,039 Signifikan

Y1 Y2 0,789 0,337 0,028 12,212 0,000 Signifikan

Sumber : Lampiran 9 dan 10

Keterangan :

Y2 = Kesejahteraan Masyarakat ( IPM)

Y1 = Belanja Langsung

X1 = Jumlah Penduduk

X2 = Dana Perimbangan

X3 = Investasi

Berdasarkan Tabel 5.17 dengan menggunakan koefisien regresi

terstandar dapat dibuat ringkasan koefisien jalur seperti disajikan pada Gambar

5.2 berikut:

0,129 (S)

0,682

0,308

0,349 (S) 0,055 (TS)

0,269 (S) 0,789(S)

0,112 (S)

0,169 (NS) 0,112 (S)

Gambar : 5.2 Pengaruh Jumlah Penduduk (X1), Dana Perimbangan (X2), Investasi (X3 )

dan Belanja Langsung (Y1) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y2)

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2012.

Jumlah

Penduduk

(X1)

Kesekahteraan

Masyarakat

(Y2)

Belanja

Langsung

(Y1)

Investasi

(X3)

Dana

Perimbangan

(X2)

e1

e2

109

Keterangan :

(S) = Signifikan

(TS) = Tidak signifikan

Berdasarkan Tabel 5.16 dan Gambar 5.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah

penduduk (X1) berpengaruh tidak signifikan secara langsung terhadap

kesejahteraan masyarakat (Y2), tetapi berpengaruh positif dan signifikan secara

tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui belanja langsung

(X1).

5.3.5 Evaluasi terhadap model

(1) Koefisien determinasi total

Berpedoman pada rumus 4.1 dan rumus 4.2 koefisien total dari

persamaan struktural pada model penelitian sesuai dengan perhitungan SPSS

maka diperoleh nilai R2m = 0,955. Koefisien determinasi total sebesar 0,955

memiliki arti bahwa sebesar 95,5 % informasi yang terkandung dapat dijelaskan

oleh model yang terbentuk, sedangkan sisanya sebesar 4,5 % dijelaskan oleh

variabel lain diluar model.

(2) Theory trimming.

Berdasarkan pengaruh langsung dan tidak langsung yang tampak pada

Tabel 5.17 dan Gambar 5.2, maka sesuai dengan theory trimming, pengaruh

yang tidak signifikan dihilangkan atau dibuang sehingga mendapatkan model

jalur yang lebih fit, sehingga diperoleh Gambar seperti disajikan pada Gambar

5.3

110

0,129 (S)

0,682 0,308

0,349 (S)

0,269 (S) 0,789(S)

0,112 (S)

0,169 (NS) 0,112 (S)

Gambar : 5.3

Diagram Hasil Penelitian.

Keterangan :

(S) = Signifikan

Berdasarkan Tabel 5.17 dan Gambar 5.3 dapat dijelaskan bahwa jumlah

penduduk tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan

masyarakat(Y2), tetapi berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung

terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui belanja langsung (X1). Dana

perimbangan (X2) berpengaruh positif dan signfikan secara langsung dan secara

tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui belanja langsung

(X1). Selanjutnya investasi (X3) juga berpengaruh posistif dan signifikan secara

langsung dan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2)

melalui belanja langsung (Y1) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun

2007-2012.

5.3.6 Pengujian hipotesis 2 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi secara tidak langsung

terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung di kabupaten

/kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012.

Analisis pengaruh langsung,tidak langsung maupun pengaruh total

dapat menjelaskan hubungan antar variabel penelitian yaitu:pengaruh jumlah

Jumlah

Penduduk (X1)

Kesekahteraan

Masyarakat

(Y2)

Belanja

Langsung

(Y1)

Investasi

(X3)

Dana

Perimbangan

(X2)

e1 e2

111

penduduk, dana perimbangan dan investasi terhadap belanja langsung dan

terhadap kesejahteraan masyarakat ditunjukan oleh koefisien semua anak panah

dengan satu ujung, dan pengaruh tidak langsung terjadi melalui peran variabel

antara, serta pengaruh total merupakan penjumlahan pengaruh langsung dan

pengaruh tak langsung.

Berdasarkan Tabel 5.17 dan Gambar 5.3 dapat diketahui pengaruh

langsung dan pengaruh tidak langsung serta pengaruh total antar variabel seperti

pada tabel 5.18 berikut.

Tabel 5. 18

Perhitungan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total

Varia

bel

X1 X2 X3 Y1 PL PTL PT PL PTL PT PL PTL PT PL PT

L PT

Y1

0,349 0,349 0,269 - 0,269 0,441 0,441 - - -

Y2

0,275 0,275 0,129 0,212 0,341 0,112 0,348 0,460 0,789 - 0,789

Sumber Lampiran : 9,10 dan 12

Keterangan :

X1 = Jumlah penduduk

X2 = Dana perimbangan

X3 = Investasi

Y1 = Belanja langsung

Y2 = Kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan Tabel 5.17 dan Gambar 5.3 dapat dijelaskan bahwa

Jumlah penduduk (X1) tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan

masyarakat (Y2) tetapi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan

(Y2) melalui belanja langsung (Y1) dengan koefisien jalur sebesar 0,349 x 0,789

= 0,275. Pengaruh langsung dana perimbangan (X2) terhadap kesejahteraan

masyarakat (Y2) adalah sebesar 0,129, dan pengaruh secara tidak langsung dana

perimbangan (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui belanja

112

langsung (X1) adalah sebesar 0,269 x 0,789 = 0,212. Sehingga pengaruh total dana

perimbangan (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui belanja

langsung (X1) adalah sebesar 0,129 + (0,269 x 0,789) = 0,341. Selanjutnya

pengaruh langsung investasi (X3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2)

sebesar 0,112 dan pengaruh secara tidak langsung investasi (X3) terhadap

kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui belanja langsung (X1) adalah sebesar 0,441

x 0,789 = 0,348, sehingga pengaruh total investasi (X3) terhadap kesejahteraan

masyarakat (Y2) melalui belanja langsung (X1) adalah sebesar 0,112 + (0,441 x

0,789) = 0,460.

5.3.7 Pengujian terhadap variabel mediasi.

a) Berdasarkan hasil olahan data yang disajikan pada Lampiran 10 dan

Lampiran 11, tampak jumlah penduduk berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kesejahteraan dengan koefisien sebesar 0,330

dengan p valuae 0,005, namun setelah memasukkan varaibel mediasi

yaitu belanja langsung, tampak pengaruh jumlah penduduk terhadap

kesejahteraan masyarakat menurun menjadi tidak signifikan dengan

koefisien regresi sebesar 0,055 dengan p value 0,374, maka variabel

belanja langsung diakatakan merupakan variabel mediasi sempurna

atau perfect mediator.

b) Berdasarkan hasil olahan data yang disajikan pada Lampiran 10 dan

Lampiran 11, tampak dana perimbangan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kesejahteraan dengan koefisien sebesar 0,341

dengan p valuae 0,004, dan setelah memasukkan variabel mediasi yaitu

113

belanja langsung, tampak pengaruh dana perimbangan terhadap

kesejahteraan masyarakat menurun menjadi 0,129 dengan p value

0,035 tetapi tetap signifikan maka variabel belanja langsung

merupakan variabel mediasi parsial atau partial mediator.

c) Selanjutnya hasil olahan data yang disajikan pada Lampiran 10 dan

Lampiran 11, tampak investasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kesejahteraan dengan koefisien sebesar 0,460 dengan p

valuae 0,000, dan setelah memasukkan variabel mediasi yaitu belanja

langsung, tampak pengaruh investai terhadap kesejahteraan

masyarakat menurun menjadi 0,112 dengan p value 0,039 tetapi tetap

signifikan maka variabel belanja langsung diakatakan sebagai variabel

mediasi parsial atau partial mediator.

5.4 Pembahasan

5.4.1 Pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi terhadap

kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali.

Peranan penduduk dalam pembangunan memiliki peran nyata dan sangat

penting baik bagi pelaku ekonomi maupun bagi pemerintah, sesuai asumsi klasik

dinyatakan jumlah penduduk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya jumlah penduduk bagi pelaku ekonomi karena dapat memberikan

informasi pasar yang luas dan tersedianya factor produksi dalam kegiatan

perekonomian. Bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan perlu

mengetahui perkembangan jumlah penduduknya agar dapat dijadikan referensi

dalam membuat suatu kebijakan untuk perencanaan pembangunan melalui

pengalokasian pengeluaran pemerintah melalui belanja langsung. Kegiatan-

114

kegiatan ekonomi produktif meningkat karena bertambahnya penduduk

melakukan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang dihasilkan,

dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa jumlah penduduk secara

langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja langsung, tetapi terdapat

pengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui

belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini memdukung

pernyataan Arjoso: 2006, bahwa jumlah penduduk yang besar berimplikasi yang

luas terhadap program pembangunan melalui jumlah belanja langsung yang

dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. penelitian ini sejalan

dengan penelitian Suyekti Suindyah D (2009) dinyatakan bahwa jumlah tenaga

kerja yang bekerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan

pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah memberikan dukungan

terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya di Jawa Timur. Penelitian ini juga

sejalan dengan penelitian Sasana : 2009 yang menyatakan bahwa,1) pertumbuhan

ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di

kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, 2) tenaga kerja berpengaruh positif dan

signfikan terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Manusia sebagai modal pembangunan dan juga merupakan tujuan pembangunan

adalah untuk meningkatkan kesejaheraan masyarkat yang dapat dinilai dari aspek

ekonomi dan aspek sosial. Melalui pembangunan dapat meningkatkan kegiatan

ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja serta menyerap angkatan kerja

115

sehingga dapat menurunkan pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II,

dengan dasar pertimbangan bahwa dari dimensi politik Dati II dianggap kurang

mempunyai fanatisme kedaerahan, dari dimensi administratif penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif, Dati II adalah

ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga dianggap lebih tahu kebutuhan

dan potensi daerahnya serta yang terakhir dapat meningkatkan local

accountability pemerintah terhadap rakyatnya (Kuncoro, 2004). Implementasi

pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat ditinjau dari realisasi dana perimbangan

yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dana perimbangan erat kaitannya dengan besarnya pengeluaran pemerintah

terlebih bagi daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber pendapatan asli daerah

yang rendah dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan publik.

Dari hasil analisis diperoleh bahwa dana perimbangan berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, hasil penelitian ini mendukung

hasil penelitian Yulian Rinawati Tahaa,DKK (2010) yang menyatakan bahwa

DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan

melalui investasi swasta. Karena dana perimbangan yang dialokasikan pada

pembiayaan infrastruktur ekonomi dapat menunjang kegiatan investasi swasta.

Bila daerah ingin menumbuhkan investasi swasta, maka dana perimbangan yang

terdiri dari DBH, DAU, DAK tersebut seyogyanya juga tumbuh secara positif.

DBH, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

116

Oleh karena itu, dana perimbangan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur

ekonomi berdasarkan kebutuhan dapat mendorong kegiatan produksi barang atau

jasa sehingga ekonomi daerah akan tumbuh.

Penelitian ini sejalan dengan Ihyaul Ulum (2005) dinyatakan bahwa dana

perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah Provinsi di

Indonesia.demikian juga dengan penelitian Lilis Setyowati (2012) hasilnya

diperoleh bahwa DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap IPM

melalui pengalokasian Belanja Modal, dan Belanja Modal juga berpengaruh

positif terhadap IPM sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dinyatakan tidak

berpengaruh positif terhadap IPM melalui belanja Modal.

Penelitian ini mendukung pernyataan Kuncoro :2006, bahwa dana

perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat ternyata terbukti bahwa dana perimbangan berpengaruh

positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian juga Lilis Setyowati (2012

menyatakan bahwa DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap IPM

melalui pengalokasian Belanja Modal, dan Belanja Modal juga berpengaruh

positif terhadap IPM sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif

terhadap IPM melalui belanja Modal. Mengacu pada penelitian sebelumnya dan

hasil analisis penelitian ini dapat dijelaskan bahwa dana perimbangan yang

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemanfaatannya dalam

pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Bali telah dapat meningkatkan

117

kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung yang digunakan untuk

membiayai program dan kegiatan.

Dalam model pertumbuhan Harrod – Domar dibangun berdasarkan

pengalaman negara maju, yang memberikan peranan kunci kepada investasi

didalam proses pertumbuhan ekonomi serta watak ganda yang dimiliki oleh

investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan kedua ia memperbesar kapasitas

produksi pertanian dengan cara menaikkan stok modal. Minsky adalah salah satu

akademisi (1950-1960) dalam Prasetyantoko (2010) memberi perhatian besar

pada persoalan siklus ekonomi. Minsky menekankan pentingnya peran pemerintah

dalam perekonomian, struktur regulasi, sistem hukum, peran institusi bisnis dan

secara lebih spesifik peran institusi keuangan. Karena dinamika perekonomian

pada dasarnya adalah keterkaitan antar faktor tersebut. Pemikiran Minsky adalah

respon dominan dari pemikiran Keynes, dikatakan secara sederhana Keynes

menekankan adanya keselarasan antara permintaan agregat, investasi dan peran

pemerintah dalam memberikan jaring pengaman dalam perekonomian.

Hasil analisis penelitian ini diperoleh bahwa investasi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Penelitian ini membuktikan

pernyataan Wagner dalam Dumairy (1997), bila dalam perekonomian suatu

negara terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat investasi maka akan

diikuti dengan pengeluaran pmerintah yang relative besar pula, sebagai akibat dari

campur tangan pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan ekonomi itu sendiri

yang muncul dalam bentuk eksternalitas positif maupun dalam bentuk

ekternalitas negative.

118

Hasil penelitian ini juga mendukung model pembangunan tentang

perkembangan pengeluaran pemerintah yang diperkenalkan dan dikembangkan

oleh Rostow dan Musgrave dalam Prasetya (2012) dinyatakan bahwa

perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan

ekonomi dapat dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi

pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan

fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian

pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah

masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin

meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar.

Pada tahap tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas

pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk

aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan

pendidikan.

Mengacu pada konsep teori kesejahteraan (welfare state), dinyatakan

bahwa negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya pada masalah-

masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Negara harus melakukan investasi

dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya

kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Di samping itu timbulnya konsep

kesejahteraan yang memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan

tetapi juga sebagai anggota atau warga dari kolektiva dan bahwa manusia

bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektiva akan tetapi juga

119

untuk kepentingan dirinya sendiri.Konsep atau teori mengenai negara

kesejahteraan dikemukakan oleh R. Kranenburg dalam Jejen Hendar (2013)

bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang

dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan

mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Suyekti Suindyah D

(2009) dinyatakan semakin meningkatnya investasi yang masuk ke Jawa Timur

khususnya investasi asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jumlah

tenaga kerja yang bekerja memupunyai pengaruh yang signifikan terhadap

peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pengeluaran pemerintah akan

memberikan dukukungan terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya di Jawa

Timur, karena dengan semakin bertambahnya pengeluaran pemerintah

menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Namun investasi yang

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah investasi pemerintah yaitu realisasi

belanja modal melalui belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Bali

sedangkan investasi dalam penelitian Suyekti Suindyah D (2009) adalah investasi

asing yang masuk ke Jawa Timur .

5.4.2 Pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi secara tidak

langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung di

kabupaten /kota Provinsi Bali

Mengacu teori (Haror-Domar dalam Todaro (2006), bahwa tujuan

pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat. Ada 3 (tiga ) komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:

1) Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk investasi baru, 2) Pertumbuhan

120

jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan petumbuhan angkatan kerja dan ke

3) adalah Kemajuan teknologi yang secara luas diterjemahkan sebagai cara baru

untuk menyelesaikan pekerjaan. Jumlah penduduk memiliki hubungan yang kuat

dengan kesejahteraan karena penduduk adalah merupakan subjek dan objek dari

pembangunan. Penduduk selaku input dalam proses produksi dan sekaligus

merupakan tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk ditingkatkan

kesejehteraannya. Semakin bertambahnya penduduk maka semakin banyak

orang-orang yang terlibat dalam pembangunan. Dengan pertumbuhan penduduk

yang tinggi dan berkualitas dapat memperlancar proses pembangunan. Pendirian

usaha baru akan menambah peluang bagi angkatan kerja, sehingga pendapatan

perkapita masyarakat akan cenderung meningkat dan kesejahteraan

masyarakatpun meningkat.

Berdasarkan Gambar 5.3 diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang

positif dan signifikan secara tidak langsung jumlah penduduk terhadap

kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung pada kabupaten/kota di

Provinsi Bali. Hasil penelitian ini telah membuktikan pernyataan Harror Domar

dalam Todaro (2006) bahwa penduduk adalah salah satu komponen pertumbuhan

ekonomi yang nantinya diharapkan berpengaruh pada meningkatnya

kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga mendukung oleh hasil penelitian

Deddy Rustiono (2008) yang menyatakan bahwa penduduk angkatan kerja,

investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi

dampak positif terhadap perkembangan PDRB di Propinsi Jawa Tengah, dan

hasil penelitian ini juga mendukung pernyataan Sasana (2009) bahwa tenaga

121

kerja yang bekerja berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di

Provinsi Jawa tengah. Penduduk erat kaitannya dengan kesejahteraan, mengingat

penduduk merupakan input dalam proses produksi dan sekaligus merupakan

tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk ditingkatkan kesejehteraannya.

Dapat diuraikan bahwa dengan penduduk yang bekerja dengan kualitas

yang dapat memperlancar proses pembangunan, dapat memberikan gambaran

pasar yang luas bagi pelaku ekonomi, dan bagi pemerintah dapat dijadikan dasar

dalam menyusun kebijakan berkaitan dengan perencanaan pembangunan melalui

pengeluaran daerah (belanja langsung). Pembangunan daerah merupakan bagian

dari pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai titik sentral,

diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui

tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, memiliki jiwa inovatif dan

kompetensi pada berbagai bidangserta diiringi dengan penguasaan teknologi

informasi, maka akan mampu bersaing di pasar kerja, meningkat pendapatannya

dan meningkat pula kesejahteraannya.

Indek pembangunan manusia (IPM) mengingatkan kita pada pembangunan

yang kita maksudkan adalah pembangunan dalam arti luas, bukan hanya dalam

bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Kesehatan dan pendidikan bukan hanya

input produksi dalam perannya sebagai komponen sumber daya manusia tetapi

merupakan tujuan pembangunan yang fundamental. Mengacu pendapat Nehen

(2012) dinyatakan bahwa kita tidak sependapat bila suatu negara yang mempunyai

penduduk berpendapatan tinggi, tetapi tidak berpendidikan, kesehatannya tidak

122

terpelihara dengan baik sehingga harapan hidupnya lebih singkat dari pada

penduduk suatu negara yang lain di dunia telah mencapai tingkatan pembangunan

yang lebih tinggi dari pada negara yang berpendapatan rendah tetapi usia harapan

hidup dan kemampuan baca tulisnya lebih tinggi.

Penelitian ini mendukung penelitian Ranis (2004) dalam artikelnya yang

berjudul Human Development And Economic Growth, digambarkan bahwa tujuan

akhir dari proses pembangunan, dengan pertumbuhan ekonomi yang digambarkan

adalah proxy yang tidak sempurna untuk mewujudkan kesejahteraan umum, atau

sebagai sarana menuju pembangunan manusia ditingkatkan. Perdebatan ini telah

memperluas definisi dan tujuan pembangunan, tetapi masih perlu untuk

menentukan keterkaitan penting antara pembangunan manusia ( HD ) dan

pertumbuhan ekonomi (EG). Sampai-sampai yang lebih besar kebebasan dan

kemampuan meningkatkan kinerja ekonomi, pembangunan manusia akan

memiliki dampak penting pada pertumbuhan. Demikian pula, sejauh bahwa

peningkatan pendapatan akan meningkatkan berbagai pilihan dan kemampuan

dinikmati oleh rumah tangga dan pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan

meningkatkan pembangunan manusia.

Salah satu sasaran pokok dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk

mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam rangka memberikan

pelayanan publik. Konsekuensi dari desentralisasi tersebut berdasarkan titik

tolak desentralisasi di Indonesia yaitu Daerah Tingkat II, dengan

pertimbangannya bahwa Daerah Tingkat II adalah ujung tombak pelaksanaan

pembangunan sehingga dianggap lebih tahu kebutuhan dan potensi daerahnya

123

(Kuncoro: 2004). Konsekuensinya pemerintah pusat berkewajiban memberikan

alokasi belanja pembangunan sektor publik yang lebih besar untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak terhadap kesejahteraan.

Berdasarkan hasil Tabel 5.18 dan Gambar 5.3, tampak terdapat

pengaruh secara tidak langsung dana perimbangan terhadap kesejahteraan

mayarakat melalui belanja langsung. Hasil penelitian ini mendukung hasil

penelitian Lilis Setyowati, dkk (2012) diperoleh hasil bahwa dana alokasi umum

(DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terbukti berpengaruh posistif terhadap

indek pembangunan manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja

Modal (PABM) pada Pemerintah kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah, Lilis

Setyowati menempatkan belanja modal sebagai varaibel intervening mengacu

pada PP No. 71 tahun 2010, bahwa belanja modal merupakan belanja

pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan

menambah asset atau kekayaan daerah, karena aset tetap merupakan prasyarat

utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Dinyatakan

pula bahwa alokasi belanja modal yang direalisasikan untuk pembangunan

infrastruktur dan pengadaan sarana dan prsarana akan berdampak positif

terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga sejalan hasil penelitian Yulian Rinawati Tahaa,

dkk (2010) diperoleh hasil bahwa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kesejahteraan melalui investasi swasta, dijelaskan karena

dana perimbangan yang larut dalam belanja daerah melalui belanja langsung

124

alokasinya diprioritaskan pada pembiayaan infrastruktur ekonomi, penyediaan

sarana dan prasarana yang dapat menarik investor untuk melakukan investasi di

daerah sehingga dapat memperlancar kegiatan ekonomi, sosial dan budaya

masyarakat.

Mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar dalam

Todaro (2006) dinyatakan bahwa adanya hubungan positif antara tingkat

investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya rendahnya investasi disuatu

wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat

perkapita di wilayah tersebut juga rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi dan

sebaliknya seperti yang dinyatakan (Rosyidi dalam Suwarno, 2008) bahwa

semakin banyak investasi yang direalisasikan di dalam suatu negara akan

mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Investasi

merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Kenaikan investasi

akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan

yang terjadi sudah tentu selalu dibarengi oleh penanaman modal dan

peningkatan produktivitas serta pendapatan per kapita yang pada akhirnya akan

meningkatkan PDRB dan kesejahteraan ( Sukirno,2000). Konsep atau teori

mengenai negara kesejahteraan (Walfare State) dikemukakan oleh R.

Kranenburg dalam Jejen Hendar (2013) bahwa negara harus secara aktif

mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh

masyarakat secara merata.

Negara harus melakukan investasi dalam berbagai masalah sosial dan

ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat. Di

125

negara-negara yang menerapkan kebijakan sosial (social policy) atau kebijakan

kesejahteraan (welfare policy) yang menjamin warganya dengan berbagai

pelayanan dan skema jaminan sosial yang merata, dikarenakan manfaat pajak

sering tidak sampai kepada masyarakat. Di samping itu timbulnya konsep

Welfare State yang memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan

tetapi juga sebagai anggota atau warga yang tidak semata-mata merupakan alat

kepentingan kolektiva akan tetapi juga untuk kepentingan dirinya sendiri.

Hasil analisis yang disajikan pada Tabel 5.18 dan Gambar 5.3 tampak

terdapat pengaruh secara tidak langsung investasi terhadap kesejahteraan

masyarakat melalui belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun

2007-2012. Hal ini menandakan investasi yang dilakukan pemerintah melalui

prngalokasian belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun

2007-2012 telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat

di kabupaten/kota Provinsi Bali Bali pada tahun 2007-2012.

Penelitian ini mendukung penelitian Kami Artana (2009) hasilnya

dinyatakan bahwa investasi dan tenaga kerja baik secara simultan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun secara parsial

dengan menggunakan metode linier dan log linier ternyata investasi tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tenaga kerja berpengaruh

posisif dan signifikan terhadap kemiskinan pada periode 1990-2007.

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang

diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dalam Prasetya

(2012) dinyatakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-

126

tahap pembangunan ekonomi dapat dibedakan antara tahap awal, tahap menengah,

dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase

investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus

menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi.

Pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah

masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar semakin

meningkat, dan pada tahap ini peran investasi swasta juga semakin besar. Pada

tingkat ekonomi selanjutnya, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan

prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan

hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

5.5 Keterbatasan penelitian

Hasil penelitian ini telah dapat menjelaskan atau mengkonfirmasi

beberapa teori dan beberapa kajian sebelumnya tentang pengaruh jumlah

penduduk, dana perimbangan dan investasi baik secara langsung maupun secara

tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali

pada Tanun 2007-2012, namun masih banyak terdapat keterbatasan dalam

penelitian ini terutama berkaitan dengan jangka waktu penelitian yang masih

relatif pendek yaitu periode enam tahun pada tahun 2007-2012 dan variabel

penelitian.

Bagi peneliti selanjutnya kedepan diharapkan jangka waktunya dapat

diperpanjang agar data pengamatannya lebih banyak sehingga hasilnya lebih

mendekati kebenaran atau mewakili keadaan sesungguhnya. Sedangkan variabel

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 varaibel bebas yaitu jumlah

penduduk (X1), dana perimbangan (X2) dan investasi (X3) dan belanja langsung

127

(Y1) sebagai variabel mediasi serta satu variabel terikat yaitu kesejahetaraan

masyarakat (Y2), diperoleh hasilnya bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh

secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, bagi peneliti selanjutnya

diharapkan dapat mengganti variabel mediasi dengan variabel lain yang berkaitan

dengan variabel kesejahteraan atau menambah variabel sebagai variabel

intervening yang berkaitan dengan kesejahteraan.

128

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka

dapat disusun beberapa simpulan, yaitu:

1) Jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012, namun

dana perimbangan dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali pada Tahun 2007-

2012. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan dana perimbangan yang

diterima dari pemerintah pusat oleh kabupaten/kota di Provinsi Bali

dialokasikan pada belanja langsung telah berdampak positif terhadap

kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali, dan Investasi yang

dilakukan pemerintah dengan pengalokasian belanja modal melalui belanja

langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap

tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

kabupaten/kota Provinsi Bali.

2) Teradapat pengaruh yang positif dan signifikan jumlah penduduk, dana

perimbangan dan investasi secara tidak langsung terhadap kesejahteraan

masyarakat melalui belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Bali pada

tahun 2007-2012. Artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

yang menempatkan manusia sebagai modal dan sasaran pembangunan harus

didukung dengan alokasi belanja langsung untuk membiayai

129

program/kegiatan sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Manfaat dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota

Provinsi Bali telah berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan melalui

pengalokasian belanja langsung yang digunakan untuk melaksanakan

program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. investasi yang

dilakukan pemerintah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai

belanja modal melalui belanja langsung telah dapat mendorong kegiatan

perekonomian, dan berdampak kesejahteraan masyarakat.

3) Variabel belanja langsung merupakan variabel mediasi sempurna atau perfect

mediator terhadap kesejahteraan masyarakat, dan variabel belanja langsung

merupakan variabel mediasi parsial atau partial mediator terhadap variabel

dana perimbangan dan variabel investasi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan beberapa saran dapat

disampaikan adalah sebagai berikut :

1) Berkaitan dengan pengalokasian belanja daerah, kepada pemerintah

kabupaten/kota Provinsi Bali diharapkan dapat melakukan efisiensi pada

belanja aparatur, agar proporsi belanja langsung lebih ditingkatkan, termasuk

pada alokasi belanja langsung kedepan lebih meningkatkan proporsi belanja

modal dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pengadaan

sarana prasana dibidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi sehingga

lebih berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung.

130

2) Dalam upaya peningkatan investasi, kepada pemerintah daerah

kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan dapat meningkatkan investasi

pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan

prasarana, agar dapat memperlacar aktifitas perekonomian sampai ke tingkat

pedesaan, dan dengan tersedianya infrastruktur yang memadai maka dapat

menarik para investor swasta untuk melalukan investasi, dan akhirnya tercipta

kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, disatu sisi

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan dapat menciptakan

iklim investasi yang kondusip, mendorong para investor untuk melakukan

investasi yang bersifat padat karya sehingga dapat menciptakan lapangan

kerja dan akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan. Bagi para investor

baik investor dalam negeri maupun investor asing dalam berinvestasi agar

dapat disesuaikan dengan potensi daerahnya, sehingga dengan adanya

kegiatan ekonomi masyarakat akan menurun minatnya untuk melalukan

urbanisasi ke kota khususnya ke Kota Denpasar dan Badung, dan

kemacetan dapat dikurangi.

3) Bagi pemerintah kabupaten yang memiliki nilai IPM dibawah rata-rata IPM

Provinsi Bali, dalam pengalokasian belanja daerah melaui belanja langsung

diharapkan dapat ditingkatkan melalui program dan kegiatan yang dapat

menyentuh langsung kepentingan masyarakat khususnya pada bidang

pendidikan dan kesehatan.

131

DAFTAR PUSTAKA

Andaiyani, 2012.Pengaruh Indek Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi,

Dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal pada

Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2007-2010.(Tesis) (Online) tesedia di http://ojs.ac.id/index.php/

Ali Sulaiman Al-Shatti, 2014. The Impact of Public Expenditures on Economic

Growth in Jordan. (Jurnal) tersediadi E-mail: Alialshati2008@

gmail.com oi:10.5539 /ijef. v6n10p157 URL: http:

//dx.doi.org/10.5539 /ijef.v6n 10p157

Arjoso,S.2006. Pemakaian Alat Kontrasepsi Non Hormonal Rendah,

http:www.suara pembaharuan. com/news/kesra

Ariasih, Pande. & Suyana Utama, I Made. 2012. Pengaruh Jumlah Penduduk dan

PDRB Perkapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta

Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. (Online)

tesedia dihttp://ojs.unud.ac.id/index.php/

Ari Yuniarti, 2009. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita , Tingkat

Investasi dan Tingkat Industrialisasi Terhadap Kemanidirian Daerah , di

Kabupaten dan Kota Wilayah Soloraya.(Tesis). Surakarta

:UniversitasSebelasMaret.

Tersediahttp://eprints.uns.ac.id/8135/1/72160707200903071.pdf

Azhari A Samudra, 1995. Perpajakan di Indonesia :Keuangan, Pajak dan Retribusi

Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Arsyad.Lincolin 1999.Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi

Daerah. Yogyakarta: BPFE.

Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: UPP STIE YKPN,

Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. Pendapatan Domestik Regional Domestik

Regional Bruto Provinsi Bali. Denpasar Padan Pusat Statistik.

Barro, Robert J 1990. Government Spending in a Simple Model of Enogeneus

Growth. The Jurnal Of Political Economy, ( Online) tersedia di

http://www1.worldbank.org/ publicsector / pe/pfma 06 /BarroEndog

Growth JPE88.pdf

Barro, Robert J and Xavier Sala-i-Martin, 1992.Conergence in the Neoclassical

Growth Model, Journal of Political Economy (Online) 100 (2)223-

251,tersedia di http://dash. harvard.edu/bitstream/hndle/1/3451299/Barro

Convergence.

132

Biro Ekbang, 2012.LAKIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2012.

Boediono,1985,Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta.BPFE.

Brotodiharjo, (1995).Pengantar Ilmu Hukum Pajak.Bandung PT. Eresco.

Chude, 2012.Impact Of Government Expenditure On Economic Growth In

Nigeria, (Jurnal).Tersedia di http://www.eajournals.org/wp-

content/uploads/Impact-of-Government-Expenditure-on-Economic-

Growth-in-Nigeria..pdf

David G. Davies, United States Taxes and Tax Policy, Cambridge University

Press.

Davey, K.J. 1988. PembiayaanPemerintah Daerah. Jakarta: UI Press.

DeddyRustiono (2008). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi

Jawa Tengah. (Tesis). Semarang: Universitas Diponogoro.Tersedia di

eprints. undip.ac.id/16937/1/Deddy_Rustiono .pdf

Deliarnov.1995. Perkembangan Pemikiran Ekonomi.Jakarta:Rajawali Press.

Departemen Dalam Negeri. 2000. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999,

Tentang Pemerintah Daerah.

________.2000.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Devarajan Santayanan and Vinaya Swaroop, 1993.The Composition of Public

Expenditure and Economic Grohth.Jurnal of Economics 37 (1996)

(Online) tersedia di http://www1. worldbank. org/public

sector/pe/pfma06/ Shanta Vinay Hengfu.pdf

Dinas Pendapatan Provinsi Bali. 2012. Data Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Dumairy, 1999.Perekonomian Indonesia, Jakarta:Erlangga.

Fauzi.1995, Kamus Akuntansi Praktis. Malang: Indah Surabaya

Fransisca Roossiana Kurniawati, 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)

Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah

Daerah Provinsi, Kota, Dan Kabupaten Di Indonesia.Jurnal.

Gerardo,1991.Economics.Tersedia di http://books.google.co.id/books?id=j

1A_OvW__p4C&sitesec = buy&hl=id &source=gbs_buy_r

Ghozali Imam,2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS,

Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

133

GilarsoSJ., 2006. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Yogyakarta: Kanisius

Gregory, Mankiw . 2006:Pengantar Ekonomi Makro, Jakarta Salemba Empat.

Halim Abdul, 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yokyakarta : UPP-YKPN

IhyaulUlum, 2005.Analisis Atas Dana Perimbangan dan Pengaruhnya Terhadap

Belanja Daerah Provinsi di Indonesia

J.F.J. Toye , 2007. Public Expenditure and India Development Policy 1960-70,

Canbridge University Press.Lessons from the Niger Delta. (Online)

http://books.google.co.id/books?id=Axz3t8GmWPwC&pg=PA130&dq=

ML+Jhingan+2004&hl=id&sa=X&ei=9J7bU4W-

EYKWuAT88oLgBw&ved=0CCkQ6wEwAg#v=onepage&q=ML%20J

hingan%202004&f=false

J. Supranto, 2004. Analasis Multivariat Arti dan Interpretasi. Jakarta: PT.

RinekaCipta.

JejenHendar, 2013, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan PT. Sari

Husada Cabang Yogyakarta Terhadap Lingkungan Sosial.

Kami Artana, I Nyoman.2009.” Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat

Kemiskinan di Provinsi Bali” (Tesis). Denpasar : Universitas Udayana

Kartomo (2012). Pengertian Penduduk. Dalam Pengertian dan Definisi Penduduk

Tersedia di

http://carapedia.com/pengertian_definisi_penduduk_info2150.html (diunduh

:tanggal 14 Oktober 2014)

Kesit Bambang Prakosa, 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah

(Study Emperik di Wlayah Jawa Tengah dan DIY) (Jurnal).

Kerlinger, Fred. N. 2002. Asas-asas Penelitian Beharioral. Edisi Ketiga

(Penerjemah: Landung R. Simatupang). Yogyakarta: GadjahMada

University Press.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomidan Pembangunan Daerah, Reformasi,

Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Airlangga

LAN- RI, 2008. (online) Jakarta: Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat III, tersedia di http…. JSQe5GnRWQ.

Landau,1983.Government Expenditure and Economic Growth. Tersedia di

www.cenet.org.cn/.../Xiangjie%20Wu-Governme.

134

Lilis Setyowati, 2012.Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD

terhadap Indek Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja

Modal sebagai Variabel Intervening. Jurnal

Mardiasmo, 2009.Perpajakan. Yogyakarta, CV. AndiOfset.

Muchamad Rizal Rachman, 2010. Analisis Investasi Terhadap Tingkat

Kesejahteraan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Gresik,

Sidoarjo Dan Pasuruan.

Mundiharno,1998.Pengertian, RuangLingkup Dan Bentuk-Bentuk Analisis

Ekonomi Kependudukan. Artikel Tersedia di

andriwijanarko.files.wordpress.com/.../pengertian-ruang-lingkup-dan-

be.

Mosayeb Pahlavani, YosefElyasi, 2011. Government Revenue and Government

Expenditure. (Jurnal) tersedia di

http://www.ijbssnet.com/journals/Vol._2_No._7%3B_Special_Issue

Nachrowi D Nachrowi, 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonomitrika

untuk Analaisi Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia.

Nazar Dahmardeh, 2008. Government Expenditures and its Impact on Poverty

Reduction ( Empirical From Sistan and Baluchestan Province of Iran ).

Artikel tersedia di www.hrmars.com/admin/pics/1574.pdf

Nehen,I.K2010. Perekonomian Indonesia. Denpasar : Fakultas Ekonomi

Universitas Udayana.

Nurcholis, Hanif (2007) Teori dan Praktik Pemerintahan dan OTDA : Jakarta: PT.

Gramedia Widiasana Indonesia tersedia di http://books.

google.co.id/books?id

=nrhktUy_3jgC&pg=PR3&dq=teori+dan+praktik+pemerintahan+otono

mi+daerah+Nurcholis+2007&hl=id&sa=X&ei=t2jbU52TNsafugSsx4Cg

Aw&ved=0CCEQ6wEwAQ#v=onepage&q=teori%20dan%20praktik%2

0pemerintahan%20otonomi%20daerah%20Nurcholis%202007&f=false

Parmana, Dewa Gede.2008. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi,

Kesehatan, dan Pendidikan Perkapita Terhadap Tingkat Kesejahteraan

Masyarakat Provinsi Bali” (Tesis) Denpasar: Universitas Udayana.

Prasetyantoko, 2010.Ponzi Ekonomi: Prospek Indonesia di tengah instabilitas

global. (Online) Jakarta : BukuKompas. Tersedia di http://

books.google. co.id/books?id=LSfTJEIfXwg C&printsec

=frontcover&dq =Prasetyantoko+2010&hl= d&sa=X&ei= OYnbU8Lg

135

MY6OuAT5j YHQBw&ved =0CBsQ6wEwAA#v=onepage&q =

Prasetyantoko %202010&f=false

Poerwadarminta, 1986, Kesejahteraan Dan Kemakmuran Kelima, Bina Aksara,

Jakarta.

Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan, 1996. Dampak Pungutan terhadap

Ekonomi Biaya Tinggi. Jakarta Indonesia, Pusat pengkajian Fiskal Dan

Moneter .Tersedia di

http://books.google.co.id/books?id=23YWAQAAMAAJ&q=Dampak+p

ungutan+terhadap+biaya+tinggi&dq=Dampak+pungutan+terhadap+biay

a+tinggi&hl=id&sa=X&ei=OKXbU4-

7NoS2uAT1yoDACA&ved=0CB4Q6wEwAA

Ram (1986) dan Grossman (1988)

Ranis, 2004.Human Development And Economic Growth. (Artikel) tersedia di

http://www.econ.yale.edu/growth_pdf/cdp887.pdf

Rahardjo, Dawam, 1996, Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa:

Risalah Cendekiawan Muslim, Bandung: Mizan, 1996 .

Republik Indonesia.Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan

Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No 12 Tahun 2008, Tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia.Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No 38 Tahun 2008, Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Rinawaty Taaha, Yulian, Dkk, 2013. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rizal Mubaroq, 2013. Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja, dan

Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Di

Indonesia Tahun 2007 – 2010. Jurnal tersedia di http:// pustaka.

unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-M-Rizal-M-MET-

NPAD.pdf

Sajkumar Tulsidharan,2006. . Government Expenditure and Economic Growth in

India (1960-2000). The Quarterky, Jurnal of Indian Institute of

Finance.Tersediadiwww.econbiz, de/smiliar/result.mlf

136

Samuelson, Paul A dan William D.Nordhaus.2001.Makro Ekonomi (terjemahan).,

Jakarta: Erlangga

Saragih.2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sarwono, Jonathan. 2007. Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis. Yogyakarta :Andi

Sasana Hadi.2009, Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar

Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di

Kapupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Globalisasi.

Simanjuntak.2012.Pengertian Penduduk. Dalam Pengertian dan Definisi

Penduduk Tersedia di http://carapedia. com/pengertian_ definisi_

penduduk_info2150. html (diunduh :tanggal 14 Oktober 2014)

Sinta Regina Trisnu, Cok & Purbadharmaja IB, 2014 .Pengaruh PMDN dan PMA

Terhadap PBRB di Provinsi Bali, (Online) E-Jurnal EP Unud, 3 [3] : 88 -

95 ISSN: 2303-0178, : Denpasar: Ekonomi Pembanguan Universitas

Udayana tersedia di ojs. unud. ac.id/index. Php / eep / article / download/

8137/6266

Suwarno, 2008.Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal

Asing Pada Industri Modal Asing di Jawa Timur. (Online) E Jurnal Riset

Ekonomi dan Bisnis Tersedia di

http://eprints.upnjatim.ac.id/104/1/812008-5-7.pdf

Suparmoko,M.2002.8. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi

Keempat, Yogyakarta. BPFE UGM.

Suwandi, Made. 2001, Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : IIP.

Sugiyono, 2012.Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Sukirno, Sadono 1998. PengantarTeoriMakroEkonomi ,EdisiKeDua, Yogyakarta.

PT. Raja GrafindoPersada

_______ 2001.PengantarTeoriMakroEkonomi,Jakarta RajaGrafindoPersada

_______2006.Ekonomi Pembangunan. Jakarta :Kencana Group

_______2008.Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia.

_______2010.Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan.

Bima Grafika, Jakarta.

Lilis Sulistiyowati, Dkk. 2012.Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian

Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi

Empirispada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah).(Jurnal).

137

Suyana Utama, Made. 2008. Aplikasi Analisis Kuantitatif. Buku Ajar,

SastraUtama, Denpasar.

Suyekti Suindyah D.2009. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran

Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur.

Jurnal tersedia di dyahsyam @yahoo.co.id.

Sodik, Jamzani. 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Regional .Jurnal Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPN “Veteran”

Tersedia di http://journal.

uii.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/516/428

Sofyan, Syafri Harahap.2001.Analisa Kritis Atasan Keuangan. Universitas

Michighan. Raja Grafindo Persada.tersedia di http:// books. google.co.id/

books?id=VosWAQAAMAAJ&q=analisis+kritis+atas+laporan+keuanga

n+sofyan+syafri+harahap&dq=analisis+kritis+atas+laporan+keuangan+s

ofyan+syafri+harahap&hl=id&sa=X&ei=D4zbU9CKIYKHuATJlYGoA

w&ved=0CBsQ6wEwAA

Srinadi,2008.“Pengaruh Tarif dan PDRB Perkapita Terhadap Jumlah Kendaraan

Bermotor Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor di Provinsi Bali” (Tesis) Denpasar: UniversitasUdayana.

Syeh Assery,2009. Global Management Tentang Pengeluaran

Pemerintah.(Online) tersedia di http://global

management.wordpress.com/2009/02/21/beberapa-penelitian-tentang-

pengeluaran-pemerintah

Tarigan, Robinson. 2004 ,Ekonomi Reginonal Teori dan Aplikasi.EdisiRevisi,

Jakarta Bumi Aksara.

Todaro, 2006.Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan Jilid 1. Jakarta: Penerbit

Erlangga.

TofikSiraj, 2012.Official development assistance (ODA), public spending and

economic growth in Ethiopia .(Jurnal). Tersedia di

http://www.academicjournals.org/article/article1380789821_Siraj.pdf

Yeniwati, 2013. Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera

138