pengadilan tinggi tata usaha negara medan 2017 file1 pengadilan tinggi tata usaha negara medan jl....
TRANSCRIPT
2.
HAKIM
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
2017
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDAN ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 Situs: www.pttun-medan.go.id , E-mail: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 Maret 2016 01 FORMUL-01/PROKSI-01/KIM
KALENDER PERSIDANGAN
Nomor Perkara : ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………… Susunan Majelis :
1. Ketua Majelis : ................................................................................. 2. Hakim 1 : ................................................................................. 3. Hakim Anggota : ................................................................................. 4. Panitera Pengganti : .................................................................................
No Uraian Kegiatan HK Tanggal
Penggugat Keterangan /kebijakan
Putusan Terima Selesai
1 Penerimaan Berkas dari KM
1 KM / PP Lengkap A dan B
2 Pembaca I 6 KM II / PP Lengkap A dan B
3 Pembaca II 6 KM I / PP
4 Pembaca III 6 KM / PP
5 Musyawarah 1 KM / pp
6 Draft Putusan 3 KM/Hakim 7 Koreksi Putusan 3 KM / PP
8 Pembaca Putusan 1 KM / PP
9 Minutasi 1 KM / PP
10 Publis 1 PP /Panmud Perkara
Catatan : Setiap mutasi dan tanggal penyelesaian perkara oleh PP (Panitera Pengganti)
HAKIM I KETUA MAJELIS
(......................................................) (..........................................................)
HAKIM II
(......................................................)
PANITERA PENGGANTI
(....................................................................)
1
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jl. Peratun Komplek Medan Estate,
Medan – 20371 Sumatera Utara – Indonesia
No. SOP PROKSI-01/KIM
Tanggal Pembuatan 1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KPTTUN MEDAN
PUTUSAN TINGKAT BANDING
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
1. Minimal Sarjana Hukum 2. Memahami Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan
Keterkaitan: Peralatan/Kelengkapan:
1. SOP Penetapan Ketua dan Penunjukan Panitera Perkara Banding
2. SOP Panitera Pengganti
1. Komputer, Tinta, Printer, Kertas dan Pulpen 2. Form Penetapan Hari Sidang 3. Form Berita Acara Persidangan 4. Form Kalender Persidangan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Penyelesaian Putusan Yang Tidak Tepat Waktu, Merugikan Para Pihak Dan Melanggar Kode Etik Hakim.
1. Pencatatan Buku Ekspedisi Serah Terima Berkas Perkara Banding
Prosedur:
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua Majelis Majelis Hakim Panitera
Pengganti Peralatan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berkas Perkara Banding dan menanda-tangani Buku Ekspedisi Serah Terima Berkas Perkara Banding
Surat Penetapan Ketua
Surat Penunjukan Panitera Pengganti
Berkas Perkara Banding
Buku Ekspedisi Serah Terima Berkas Perkara Banding
2 Jam
Diterimanya Berkas Perkara Banding
2. Mendistribusikan Berkas Perkara Banding untuk dipelajari oleh Majelis Hakim
Form Kalender Persidangan
Berkas Perkara Banding
2 Hari
Terdistribusinya Berkass Perkara Banding
3. Membaca dan mempelajari Berkas Perkara Banding
Draf Kalender Persidangan
Berkas Perkara Banding
18 Hari
Pemahaman terhadap Berkas Perkara Banding
4. Melakukan Musyawarah Draf Kalender Persidangan
Berkas Perkara Banding
1 Hari
Penyampaian Pendapat terhadap Sengketa Perkara Banding
5. Menyusun Draf Putusan Perkara Banding
Form Putusan Perkara Banding
Berkas Perkara Banding
Draf Kalender Persidangan
18 Hari
Draf Putusan Perkara Banding terkoreksi dengan baik
6. Membuat Draf Penetapan Hari Sidang
Form Penetapan Hari Sidang
Berkas Perkara Banding
1 Hari
Ketua Majelis siap untuk menentukan hari sidang
7. Menetapkan Hari Sidang Perkara Banding
Draf Penetapan Hari Sidang
1 Hari
Disepakatinya Hari Sidang
8. Membaca Draf Putusan Perkara Banding
Draf Putusan Berkara Banding
1 Hari
Disepakatinya Putusan Perkara Banding
2
9. Membuat Draf Berita Acara Persidangan
Form Berita Acara Persidangan
1 Hari
Dikoreskinya Draf Berita Acara Persidangan
10. Menanda-tangani Putusan Perkara Banding, Berita Acara Persidangan dan Kalender Persidangan
Putusan Perkara Banding
Berita Acara Persidangan
Kalender Persidangan
3 Hari
Ditanda-tanganinya Putusan dan Berita Acara Persidangan
11. Meminutasi Berkas Perkara Banding
Putusan Perkara Banding
Berita Acara Persidangan
Kalender Persidangan
Berkas Perkara Banding
1 Hari
Diserahkannya Berkas Perkara Banding kepada Panitera Pengganti
1
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jl. PeratunKomplek Medan Estate,
Medan – 20371 Sumatera Utara – Indonesia
No. SOP PROKSI-03/KIM
TanggalPembuatan 1 Maret 2016
TanggalRevisi 1 September 2017
TanggalEfektif 1 September 2017
DisahkanOleh KPTTUN MEDAN
PUTUSAN TINGKAT PERTAMA LELANG
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Pengadilan;
1. Minimal Sarjana Hukum 2. Memahami Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan
Keterkaitan: Peralatan/Kelengkapan:
1. SOP Penetapan dan Penunjukan Perkara Gugatan 2. SOP Panitera Pengganti
1. Komputer, Tinta, Printer, Kertas dan Pulpen 2. Form Kalender Persidangan 3. Form Putusan Perkara Gugatan Lelang
Peringatan: PencatatandanPendataan:
Penyelesaian Putusan Yang Tidak Tepat Waktu, Merugikan Para Pihak Dan Melanggar Kode Etik Hakim.
1. Pencatatan Buku Ekspedisi Serah Terima Berkas Perkara Gugatan
Prosedur:
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua Majelis Majelis Hakim Panitera
Pengganti Peralatan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berkas Perkara Gugatan dan menanda-tangani Buku Ekspedisi Serah Terima Berkas Perkara Gugatan
Surat Penetapan Ketua
Surat Penunjukan Panitera Pengganti
Berkas Perkara Gugatan
Buku Ekspedisi Serah Terima Berkas Perkara Gugatan
4 Bulan
Diterimanya Berkas Perkara Gugatan
Musyawarah menetapkan hari perbaikan gugatan
Berkas Perkara Gugatan
Ditetapkannya hari Musyawarah
Perbaikan Gugatan dan menetapakan hari sidang
Berkas Perkara Gugatan dan Form Kalender Persidangan
Pemeriksaan Persidangan 1. Pembacaan Gugatan 2. Jawaban 3. Pembuktian 4. Kesimpulan 5. Musyawarah
Berkas Perkara Gugatan
Form Putusan Gugatan
Minutasi Berkas Perkara ke Panitera Pengganti
Membacakan Putusan Gugatan
Menyerahkan Berkas kepada Panitera Pengganti untuk diminutasi
FORMUL-02/PROKSI-01/KIM
P U T U S A N
Nomor ......./B/20....../PT.TUN.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutuskan sengketa
tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mejatuhkan putusan sebagai berikut dalam
sengketa antara:
................... untuk selanjutnya disebut sebagai .........../ PEMBANDING;
MELAWAN
................... untuk selanjutnya disebut sebagai ........../ TERBANDING;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah
Membaca: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor
......../B/20..../PT.TUN.MDN tergugat...........20 ..... tentang Petunjuk Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa ini; ---------------------------------------------------
2. Salinan putusan Pengadialn Tata Usaha Negara ....... Nomor .........., tanggal...................
3. Berkas perkara Nomor ............., dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa
ini;-----------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK SENGKETA
Memperhatikan dan menerima keadaan –keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera
dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.........,Nomor ............, tertanggal .............. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Dst,............
Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara .......... Nomor.......Diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal.........dengan dihadiri oleh ......................... Kuasa
...................................,------------------------------------------------------------------------------
FORMUL-02/PROKSI-01/KIM
Bahwa pengugat / Pembanding telah diberitahukan tentang isi Putusan dengan surat
Pemberitahuan Putusan tanggal ...............; -------------------------------------------------------------
Bahwa ................../pembanding telah mengajukan pemohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara ....................... tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding,
tertanggal.............. dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada
.....................tanggal..................---------------------------------------------------------------------------
Bahwa ............../Pembanding telah mengajukan memori Banding tertanggal..............,
yang di terima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ........... pada tanggal ....... dan
memori Banding telah di beritahukan dan di serahkan kepada ...........pada tanggal ............;
bahwa alasan selengkapnya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori banding
dan mohon pada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan untuk
memutuskan yang pada pokoknya; --------------------------------------------------------------
Bahwa ............../Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal
.............. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara.............. pada tanggal
................. Pembanding pada tanggal ........., dan kontra memori banding tersebut telah
diberitahukan kepada ............. Pembanding pada tanggal ................., bahwa kontra memori
banding selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan Berkenan untuk memutus
yang pada pokoknya: ........................; -------------------------------------------------------------------
Bahwa sebelum berkas banding perkara aguo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan kepada para pihak bersengketa telah di beri kesempatan untuk melihat berkas
perkara, masing –masing tertanggal ....................;-------------------------------------------------------
TENGTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...........................................
Nomor ............. yang dimohon Banding, diucapkan pada tanggal ............. dengan dihadiri oleh
....... Kuasa..........---------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa ............ / Pembanding telah di beritahukan tentang isi Putusannya
pada tanggal ...........;-----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
............ tanggal ..........., / pembanding Mengajukan banding pada tanggal......... ; -----------------
Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang di ajukan
............. /Pembanding tanggal ........... dengan surat pemberitahuan Putusan Pengadialn Tata
Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal .............20...... maka pengajuan banding ..................
/ pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan pasal 123
Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, karenanya secara formal
Permohonan banding dari ................/Pembanding dapat diterima;------------------
FORMUL-02/PROKSI-01/KIM
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari
salinan Putusan Pengadialn tata Usaha Negara .......... Nomor .......... tanggal ......,berita acara
pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang di ajukan para
pihak, saksi..............dan memperhatikan Memori banding ............./ Pembanding, Kontra Memori
Banding ........../ Terbanding serta surat –surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan
Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan
pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
menjadi pertimbangan Hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding; --
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan menelaah Memori banding
dari ........./ Pembanding dan kontra memori banding ........../ Terbanding, ternyata tidak terdapat
hal –hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ........ tersebut;----------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara .......... .Nomor ......., tanggal .........yang dimohon banding
haruslah di kuatkan;--------------------------------------------------------------------------------------------
-
Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar
segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding
besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; --------------------------------
Mengingat akan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua
Atas Undang –Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara serta Ketentuan
–Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini. ----------------------------------------
M E N G A D I L I:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Dst,............
Demikianlah Perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari .......... Tanggal.......... Oleh kami: ............Sebagai
Ketua Majelis,.............. dan ............... Masing –masing sebagai Hakim Aggota, Putusan mana
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh ............, sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh pihak- pihak
yang berPerkara maupun kuasanya.
HAKIM ANGGTA I KETUA MAJELIS,
...................................................... ......................................................
HAKIM ANGGOTA II
......................................................
PANITERA PENGGANTI
......................................................
Perincian Biaya Perkara :
1. Surat pemberitaun ---------------------- Rp
2. A T K -------------------------------------- Rp
3. Redaksi ----------------------------------- Rp
4. Meterai ------------------------------------ Rp
5. Biaya proses banding ------------------ Rp
Jumlah ---------------------------- Rp
(.................................................................................................................)
1
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jl. PeratunKomplek Medan Estate,
Medan – 20371 Sumatera Utara – Indonesia
No. SOP PROKSI-02/KIM
TanggalPembuatan 1 Maret 2016
TanggalRevisi 1 September 2017
TanggalEfektif 1 September 2017
DisahkanOleh KPTTUN MEDAN
PUTUSAN TINGKAT PERTAMA TUN PILKADA
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Pengadilan;
1. Minimal Sarjana Hukum 2. Memahami Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan
Keterkaitan: Peralatan/Kelengkapan:
1. SOP Penetapan dan Penunjukan Perkara Gugatan 2. SOP Panitera Pengganti
1. Komputer, Tinta, Printer, Kertas dan Pulpen 2. Form Kalender Persidangan 3. Form Putusan Perkara Gugatan
Peringatan: PencatatandanPendataan:
Penyelesaian Putusan Yang Tidak Tepat Waktu, Merugikan Para Pihak Dan Melanggar Kode Etik Hakim.
1. Pencatatan Buku Ekspedisi Serah Terima Berkas Perkara Gugatan
Prosedur:
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua Majelis Majelis Hakim Panitera
Pengganti Peralatan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berkas Perkara Gugatan dan menanda-tangani Buku Ekspedisi Serah Terima Berkas Perkara Gugatan
Surat Penetapan Ketua
Surat Penunjukan Panitera Pengganti
Berkas Perkara Gugatan
Buku Ekspedisi Serah Terima Berkas Perkara Gugatan
1 Hari
Diterimanya Berkas Perkara Gugatan
Musyawarah menetapkan hari perbaikan gugatan
Berkas Perkara Gugatan
Ditetapkannya hari Musyawarah
Perbaikan Gugatan dan menetapakan hari sidang
Berkas Perkara Gugatan dan Form Kalender Persidangan
3 Hari
Pemeriksaan Persidangan 1. Pembacaan Gugatan 2. Jawaban 3. Pembuktian 4. Kesimpulan 5. Musyawarah
Berkas Perkara Gugatan
Form Putusan Gugatan
15 Hari
Minutasi Berkas Perkara ke Panitera Pengganti
Membacakan Putusan Gugatan
Menyerahkan Berkas kepada Panitera Pengganti untuk diminutasi
FORMUL-01/PROKSI-02/KIM
Halaman 1 dari 10
P U T U S A N NOMOR : ...../G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan umum kepala daerah
Propinsi/kabupatn/kota......................... pada peradilan tingkat pertama dengan
acara khusus, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :
Nama :................................................................;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal :......................................................................;
Pekerjaan :.......................................................................;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
1. ...............................................................berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal ....................2015;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
M E L A W A N
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI/KABUPATEN/
KOTA............................, Tempat kedudukan di Jl. .........Telp..........;
Fax....;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
1. ......................berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September
FORMUL-03/PROKSI-03/KIM
Halaman 2 dari 10
2013;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut :
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dipersidangan;
TENTANG DUDUK SENGKETA
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan
tertanggal ............. 2015, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal ............... 2015, dengan
Nomor ......../G/2015/PT.TUN-MDN, telah memenuhi syarat formal
sebagaimana dimaksud pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015, serta Peraturan
Mahkamah Agung R.I Nomor ......... Tahun 2015, yang pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Propinsi/Kabupaten/Kota............... Nomor ..............,
tertanggal ...............2015 Tentang Penetapan Calon Gubernur/Wakil
Guernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/akil Walikota................dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah ……………….tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah
Propinsi/Kabuaten/Kota...................tersebut Penggugat dinyatakan tidak
memiliki ijazah…………….., padahal Penggugat telah menyerahkannya
FORMUL-03/PROKSI-03/KIM
Halaman 3 dari 10
pada saat pendaftaran;
- Bahwa atas sikap KPU Propinsi/Kabupaten/Kota........tersebut, pada
tanggal ……….2015, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada
BAWASLU Propinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota...............;
- Bahwa pada tanggal ........... BAWASLU Propinsi/Panwaslu
Kabupaten/Kota telah mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor………………., yang pada pokoknya menyatakan menguatkan
surat keputusan KPU Propinsi/Kabupatn/Kota............... tersebut;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan,
sehigga pada tanggal .................... Penggugat mengajukan gugatan aquo
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Penggugat tidak
meyerahkan ijazah…………………….pada saat pendaftaran ;
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
mengajukan replik, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya
dan terhadap replik tersebut Tergugat juga mengajukan duplik, yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya/bandingannya, yaitu sebagai berikut :
FORMUL-03/PROKSI-03/KIM
Halaman 4 dari 10
1. .................( P…..);
2. dst.........;
3. .
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengggat mengajukan saksi sebagai
berikut, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
1…………….;
2…………..
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat
mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya/bandingannya, yaitu berupa :
1. ................( T.1 );
2. dst ....................
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengggat mengajukan saksi sebagai berikut,
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
1…………….;
2…………..
Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya
masing-masing pada tanggal ............. 2015 dan memohon putusan atas sengketa
aquo;
Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya persidangan
telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
FORMUL-03/PROKSI-03/KIM
Halaman 5 dari 10
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas;
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab-jinawab tersebut
diatas, permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah :
Apakah benar Penggugat tidak menyerahkan ijazah.........................pada saat
pendaftaran bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil
Bupati/Walikota/Wakil Walikota……………….?;
Dalam Eksepsi
Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa pengajuan gugatan
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah lewat waktu sebagaimana
dimaksud Pasal……………., karena Surat Keputusan Bawaslu/Panwaslu
dikeluarkan pada tanggal…………., sedangkan gugatan aquo didaftarkan pada
tanggal………… ;
Menimbang, bahwa Pasal ..........Peraturan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum
Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupat Walikota/Wakil Walikota
menyebutkan: “ Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara
Pemilu sebgaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu”;
Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Bawaslu
Propinsi/kabupaten/kota.............tertanggal 2015, yang pada pokoknya
menyatakan menerima/menolak keberatan Penggugat, sehingga berdasarkan
Pasal ..........tersebut, gugatan paling lama harus diajukan ke Pengadilan Tinggi
FORMUL-03/PROKSI-03/KIM
Halaman 6 dari 10
Tata Usaha Negara Medan pada tanggal ................. 2015 dan ternyata pengajuan
dan pedaftaran surat gugatan aquo oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan dilakukan pada tanggal ................ 2015, sehingga dengan
demikian pengajuan gugatan aquo masih dalam tenggang waktu sebagaimana
dimaksud Pasal ...........................;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti………………..( vide
bukti…………) dikuatkan/dihubungkan dengan keterangan
saksi………………………., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Medan…………………. berpendapat terbukti/tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan Penggugat telah/tidak menyerahkan ijazah…………… pada saat
pendaftaran bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil
Bupati/Walikota/Wakil Walikota………………., sehingga dengan demikian
gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan/ditolak*);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas surat
keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum
Propinsi/Jabupaten/Kota............, tentang Penetapan Calon Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota .............Nomor ………..,
tanggal ……. ( surat keputusan obyek sengketa) harus dinyatakan batal;
Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat diperintahkan untuk
mencabut surat keputusan obyek sengketa dan menerbitkan Daftar Calon ....
Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil
Walikota ..............., dengan mencantumkan nama Penggugat didalamnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang
FORMUL-03/PROKSI-03/KIM
Halaman 7 dari 10
Nomor 5 Tahun 1986, alat-alat bukti dari para pihak yang tidak relevan
dinyatakan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai
dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat sebagai
diwajibkan membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar
putusan;
Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara jis
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015, serta Peraturan
Mahkamah Agung R.I Nomor ......... Tahun 2015, serta peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
Dalam Eksepsi :
1. Menyatakan menerima/menolak eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan mengabulkan/tidak menerima/menolak gugatan Penggugat
untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh
FORMUL-03/PROKSI-03/KIM
Halaman 8 dari 10
Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Kabupaten/Kota........sebagai Tergugat
Nomor ..........,tertanggal ................ 2015 Tentang Daftar Nama Calon
Gbernur/Wakil Gubernur/Buati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil
Walikota............. dalam Pemilihan Umum tahun 2015;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara
yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi/
Kabupaten/Kota........sebagai Tergugat Nomor …..,tertanggal .......... 2015
Tentang Daftar Nama Calon Gbernur/Wakil Gubernur/Buati/Wakil
Bupati/Walikota/Wakil Walikota............. dalam Pemilihan Umum tahun
2015;
4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan ...... surat keputusan tata usaha negara
yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum
Propinsi/Kabupaten/Kota........sebagai Tergugat
Nomor ..........,tertanggal ................ 2015 Tentang Daftar Nama Calon
Gbernur/Wakil Gubernur/Buati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota
dalam Pemilihan Umum tahun 2015 yang baru dengan mencantumkan
nama Penggugat didalamnya;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp……. …………;
Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari .......... tanggal ........... tahun 2015
oleh............... selaku hakim ketua majelis, .............. dan ...................
masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
FORMUL-03/PROKSI-03/KIM
Halaman 9 dari 10
yang terbuka untuk umum pada ................ oleh majelis hakim tersebut dengan
dibantu oleh ........................ sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan, dengan dihadiri dihadiri/tanpa dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat;
HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS
................................................ ....................................................
................................................
PANITERA PENGGANTI
......................
PERINCIAN BIAYA PERKARA:
FORMUL-03/PROKSI-03/KIM
Halaman 10 dari 10
1. Biaya materai putusan Rp. 6.000,00
2. Biaya redaksi putusan Rp. ……….
3. Biaya …………………. Rp. ………..
Jumlah Rp. ………..
(…………….)
FORMUL-01/PROKSI-03/KIM
PUTUSAN
Nomor : /G/20/Tahun/PT.TUN.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam sengketa antara :
....................................selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; ------------------------------------------
---
L a w a n
....................................selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; ---------------------------------------------
---
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal No
...........................tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini
;----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal ....................tentang penetapan hari pemeriksaan
persidangan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal ..................tentang penetapan hari pemeriksaan
persidangan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
4. Berita Acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini. ---
--------
5. Surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan,------------------------
------
6. Telah membaca dan memeriksa seluruh berkas perkara yang bersangkutan. ------------------------
------
DUDUKNYA SENGKETA
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan Penggugat
dalam gugatannya tertanggal...........yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal ............................, dan gugatan telah diperbaiki
pada tanggal............, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah
mengajukan Jawaban dalam persidangan tanggal ........................yang pada pada pokoknya sebagai
berikut :
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah
mengajukan Jawaban dalam persidangan tanggal ...............yang pada pokoknya sebagai berikut :
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah
menyampaikan Repliknya yang dianggap termuat dalam putusan ini ; ------------------------------------
-------------------------
Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan
Duplik tertulis dalam persidangan tanggal .....................sebagaimana telah diuraikan dalam
Dupliknya yang dianggap termuat dalam putusan ini : ---------------------------------------------------------
-------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah
mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda bukti P ..............sampai dengan
P ............yang telah dicocoknya dengan asli/copinya dan semuanya telah bermaterai cukup masing-
masing sebagai berikut :
1. Bukti P.1 :
2. Bukti P.2 :
dst.
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil batahannya pihak Tergugat telah mengajukan
surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T .....sampai dengan T.....yang telah
dicocokkan dengan asli/copynya dan semuanya telah bermaterai cukup masing-masing sebagai
berikut :
1. Bukti T.1 :
2. Bukti T.2 :
3. Bukti T.3 :
Menimbang, bahwa penggugat maupun Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan
untuk mengajukan saksi, ----------------------------------------------------------------------------------------------
---
Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal .....pihak Penggugat menyampaikan
Kesimpulan, dan untuk Pihak Tergugat tanggal ........................mengajukan kesimpulan, untuk
selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan.
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita
acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----
--------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adlaah sebagaimana telah terurai dalam
duduk sengketa tersebut diatas ;
Mengigat Undang-undang dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara
ini khususnya Undang-Undang Nomor 51 Tahuin 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan dengan perkara ini ; ---------------------------------------------------------------------------
-----------
MENGADILI
1.
2.
3.
Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta pada hari ............, tanggal ..........oleh kami..............sebagai Ketua
Majelis, ............dan .....................sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari .....................tanggal........................oleh.......................Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu oleh ...............................selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri/tidak
dihadiri oleh............/Kuasa Tergugat.
HAKIM ANGGOTA I, KETUA MAJELIS
HAKIM ANGGOTA II
PANITERA PENGGANTI,
Perinciana Biaya Perkara :
1. Pendaftaran ---------------------------------- Rp.
2. Panggilan ------------------------------------- Rp.
3. ATK ------------------------------------------- Rp.
4. Redaksi ---------------------------------------- Rp.
5. Materai ---------------------------------------- Rp.
6. Leges ------------------------------------------- Rp.
Jumlah ------------------------------------------- Rp.
Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal :
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
MEDAN
KETUA MAJELIS
.......................................................................
Laporan Pengawasan
Hakim Tinggi Pengawasan Bidang PTTUN Medan
Pada …………………………….
Tahun 20…
Kepada Yth :
Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
Sebagai Koordinator Pengawasan Internal.
Di ,
M e d a n.
Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil pengawasan yang kami lakukan pada
………………………………………., sebagai berikut :
I. Dasar Hukum Pengawasan :
1. …………………………………………...
2. …………………………………
II. Pelaksanaan Pengawasan :
……………………………………………
III. Tindak Lanjut Pengawasan :
……………………………………………………………..
IV. Temuan Pengawasan :
………………………………………………………..
V. Rekomendasi :
1. …………………………………………………….
Demikian Laporan Pengawasan ini kami sampaikan, atas perhatian dari Bapak Ketua PTTUN
Medan, kami ucapkan Terimakasih.
Medan, ………………………….. :
Hakim Tinggi Pengawas Bidang
Pada ……………………………………………………..:
……………………………………..
Tembusan Kepada Yth :
1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, di – Medan.
2. Pertinggal.-
FORMUL-01/PROKSI-04/KIM
1
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jl. Peratun Komplek Medan Estate,
Medan – 20371 Sumatera Utara – Indonesia
No. SOP PROKSI-04/KIM
Tanggal Pembuatan 1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KPTTUN MEDAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang ..............
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
1. Minimal Sarjana Hukum
Keterkaitan: Peralatan/Kelengkapan:
1. Komputer, Tinta, Printer, Kertas dan Pulpen 2. Form Laporan Hasil Pemeriksaan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka tertib administrasi akan terganggu.
Prosedur:
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Hakim Pengawas Bidang
Wakil Ketua Pengadilan
Peralatan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menetapkan hari pemeriksaan dan memberitahu kepada Pejabat terkait guna mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperiksa
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas
1 Hari
Ditetapkannya hari pemeriksaan
Melakukan Pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen
Dokumen-dokumen terkait pemeriksanaan
1 Hari
Diperiksanya dokumen-dokumen
Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan
Draf Laporan Hasil Pemeriksaan
1 Hari
Laporan Hasil Pemeriksaan
Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Wakil Ketua Pengadilan
Laporan Hasil Pemeriksaan
1 Hari
Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan
1
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jl. Peratun Komplek Medan Estate,
Medan – 20371 Sumatera Utara – Indonesia
No. SOP PROKSI-05/KIM
Tanggal Pembuatan 1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KPTTUN MEDAN
HAKIM PENGAWAS DAERAH
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang ..............
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
1. Minimal Sarjana Hukum
Keterkaitan: Peralatan/Kelengkapan:
1. Komputer, Tinta, Printer, Kertas dan Pulpen 2. Form Laporan Hasil Pemeriksaan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka tertib administrasi akan terganggu.
Prosedur:
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Hakim Pengawas Bidang
Wakil Ketua Pengadilan
Peralatan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menetapkan hari pemeriksaan dan memberitahu kepada Pejabat terkait guna mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperiksa
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas
1 Hari
Ditetapkannya hari pemeriksaan
Melakukan Pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen
Dokumen-dokumen terkait pemeriksanaan
3 Hari
Diperiksanya dokumen-dokumen
Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan
Draf Laporan Hasil Pemeriksaan
1 Hari
Laporan Hasil Pemeriksaan
Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Wakil Ketua Pengadilan
Laporan Hasil Pemeriksaan
1 Hari
Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan
LAPORANHASIL PENGAWASAN
PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ………..
TIM PENGAWAS :
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
PENGADILAN TINGGITATA USAHA NEGARA MEDAN
……………… 20….
FORMUL-01/PROKSI-05/KIM
1
KATA PENGANTAR
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……….., ……………………………… Ketua Tim,
…………………………………….. NIP. ........................................
2
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar.
Daftar Isi
BAB I: PENDAHULUAN
A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan Reguler
B. Maksud, Tujuan dan Fungsi Pengawasan Reguler
C. Objek dan Ruang Lingkup Pengawasan Reguler
D. Metodologi Pengawasan Reguler
E. Objek Pemeriksaan dalam Pengawasan Reguler
F. Jangka Waktu dan Susunan Tim Pengawasan Reguler
BAB II :HASIL PENGAWASAN
BAB III : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
Lampiran – Lampiran
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2
3
4
4
5
5
5
6
8
15
15
15
3
BAB I
PENDAHULUAN
Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga
dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.
Berdasarkan buku Tata Laksana Pengawasan Peradilan Buku IV edisi 2007
yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwa pelaksanaan pengawasan terdiri
dari pengawasan reguler, pengawasan keuangan dan pengawasan pengaduan.
Pengawasan reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat
pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan
kewenangan masing-masing.
Pengawasan reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara
komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi:
1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :
administrasi persidangan, dan administrasi perkara;
2. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup :
administrasi Kepegawaian, keuangan, inventaris, dan administrasi umum
lainnya;
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan,
kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan merupakan pengadilan tingkat
banding untuk sembilan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Sumatera, yaitu
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara
Padang, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung,Pengadilan Tata Usaha
NegaraJAMBI dan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang.
Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan wajib
menjalankan pengawasan melekat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya
untuk melakukan pemeriksaan reguler dalam upaya pengendalian internal.
4
A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan Reguler
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanTata Usaha Negara
Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung.
5. Tata Laksana Pengawasan Peradilan Buku IV Edisi 2007 Mahkamah Agung.
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006,
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan.
7. ………………………………………………………..
B. Maksud, Tujuan dan Fungsi Pengawasan Reguler
1. Maksud Pengawasan Reguler
Pengawasan reguler dilaksanakan dengan maksud untuk:
a. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
b. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
c. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan
program kerja.
d. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
e. Menjaga citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
f. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
g. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan
tugas yang optimal
h. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalah-gunaan wewenang.
5
2. Tujuan Pengawasan
Pengawasan reguler dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. Menopang kerangka manajemen peradilan yang baik.
b. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan
ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
peradilan.
c. Memberikan masukan berupa: data, fakta, pertimbangan, dan
rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk pengadilan
keputusan.
C. Objek dan Ruang Lingkup Pengawasan Reguler
1. Objek dari pengawasan reguler adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi.
2. Ruang lingkup pengawasan reguler, meliputi:
a. Manajemen Peradilan
b. Kinerja Pelayanan Publik
c. Administrasi Perkara
d. Administrasi Persidangan
e. Administrasi Umum
D. MetodologiPengawasan Reguler
Metodologi Pengawasan reguler dilakukan dengan cara:
1. Observasi Langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan dari dekat,
dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau
akan dilaksanakan terhadap sesuatu yang seharusnya dilaksanakan
menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Observasi Tidak Langsung, yaitu melakukan pengujian atau penilaian atas
laporan atau isi dokumen.
3. Wawancara, yaitu tanya-jawab dengan personil yang bertanggung-jawab
atau berwewenang atas suatu kegiatan, laporan atau isi dokumen.
E. Objek Pemeriksaan dalam Pengawasan Reguler
Pengawasan reguler dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap
objek-objek pemeriksaan yang meliputi:
1. Manajemen Peradilan,yang terdiri dari:
a. Program kerja,
b. Pelaksanaan tugas,
c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan,
6
d. Evaluasi kegiatan kerja.
2. Kinerja Pelayanan Publik, diantaranya:
a. Keterbukaan Informasi pengadilan
b. Penanganan Pengaduan.
3. Administrasi Perkara, yang terdiri dari:
a. Prosedur penerimaan perkara,
b. Register perkara,
c. Keuangan perkara,
d. Laporan dan kearsipan.
4. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan, yang terdiri dari :
a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim,
b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara,
c. Minutasi Perkara,
d. Pelaksanaan Putusan (eksekusi).
5. Administrasi umum, terdiri dari :
a. Kepegawaian dan tekonologi informasi,
b. Keuangan dan pelaporan,
c. Pengadaan barang dan jasa,
d. Pengelolaan barang inventaris,
e. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
F. Jangka Waktu dan Susunan Tim Pengawasan Reguler
Sesuai dengan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan nomor …………………. tanggal …………………, jangka pelaksanaan
pengawasan reguler dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja sejak tanggal
…………… sampai dengan ……………. dengan susunan tim pengawas adalah
sebagai berikut :
1. Nama : …………………………………..
NIP : …………………………………..
Pangkat/Gol. Ruang : …………………………………..
Jabatan : …………………………………..
…………………………………...
2. Nama : …………………………………..
NIP : …………………………………..
Pangkat/Gol. Ruang : …………………………………..
Jabatan : …………………………………..
7
3. Nama : …………………………………..
NIP : …………………………………..
Pangkat/Gol. Ruang : …………………………………..
Jabatan : …………………………………..
4. Nama : …………………………………..
NIP : …………………………………..
Pangkat/Gol. Ruang : …………………………………..
Jabatan : …………………………………..
8
BAB II
HASIL PENGAWASAN
1. Isi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
a. Kondisi
…………………………..
b. Kriteria
…………………………...
c. Sebab
……………………………...
d. Akibat
………………………………….
e. Rekomendasi
……………………………………………..
9
BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
I. KESIMPULAN
…………………………………..
II. REKOMENDASI
……………………….;
………….., ………………..
…………………….. Ketua ………………………. Anggota ……………………… Anggota ………………………….. Anggota
10
L A M P I R A N - L A M P I R A N