UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SESUAI UU No. 2/2012, PERPRES No. 71/2012, PER.KBPN No. 5 Thn 2012

Disampaikan dalam FGD Identifikasi Sengketa dan Konflik Pemanfaatan Ruang Serta Upaya Penyelesaian dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Ekonomi di IndonesiaMedan, 11 September 2014

Direktorat Pengadaan Tanah Wilayah IDeputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Potret Pengadaan Tanah;Keterbatasan Ketersediaan Tanah;Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah;Lemahnya Pemahaman dan Substansi Peraturan Pengadaan Tanah;Dampak Hukum Bagi Pelaksana Pengadaan Tanah.PETA MASALAH PENGADAAN TANAH KETENTUAN UMUM1.Pengadaan Tanah Adalah kegiatan menyediakan tanah dgn cara memberi Ganti Kerugian yang layak & adil kepada Pihak yang Berhak.2.Kepentingan UmumAdalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.3.Ganti KerugianAdalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan tanah.PENGADAAN TANAHDasar Hukum

1.Undang-Undang No. 2 thn 2012.2. Peraturan Presiden No. 71 thn 2012.3. Peraturan Presiden No. 40 thn 2014.3.Peraturan Kepala BPN No. 5 thn 2012.4.Permendagri No. 72 thn 2012.5.Peraturan Menkeu No. 13/PMK/2013.INSTANSI PENGADAN TANAH1.Lembaga Negara.2.Kementerian.3.Lembaga Pemerintah Non Kementerian.4.Pemerintah Provinsi.5.Pemerintah Kabupaten/Kota.6.Badan Hukum Milik Negara (penugasan khusus).7.Badan Usaha Milik Negara (penugasan khusus).OBJEK PENGADAAN TANAH1.Tanah.2.Bangunan.3.Tanaman.4.Ruang atas tanah dan bawah tanah.5.Benda yang berkaitan dengan tanah. 6.Lainnya yang dapat dinilai.PIHAK YANG BERHAK1.Pemegang hak atas tanah.2.Pemegang HPL.3.Nadzir utk tanah wakaf.4.Pemilik tanah milik adat.5.Masyarakat hukum adat.6.Pihak yang menguasai tanah negara dgn itikad baik.7.Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yg berkaitan dgn tanah.8.Pemegang dasar penguasaan atas tanah.

18 JENIS KEPENTINGAN UMUM1.Pertahanan dan keamanan nasional2.Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.3.Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, aluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.4.Pelabuhan, bandar udara dan terminal.5.Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi. 6.Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik.7.Jaringan telekomunikasi & informatika pemerintah.8.Tempat pembuangan & pengolhan sampah.9.Rumah sakit pemerintah/ pemerintah daerah.10.Fasilitas keselamatan umum11.Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah12.Fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik.13.Cagar alam & cagar budaya.14.Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa.15.Penataan permukiman kumuh perkotaan &/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.16.Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah.17.Prasarana olahraga pemerintah/pemeritah daerah dan18.Pasar umum dan lapangan parkir umumTAHAPAN PENGADAAN TANAH1.Perencanaan (Instansi)

2. Persiapan (Pemprov/instansi)

3.Pelaksanaan (BPN RI)

4.Penyerahan hasil (BPN RI)PERENCANAANPERSIAPANPELAKSANAANPENYERAHAN HASILPEMANTAUAN,SUMBER DANA,KETENTUAN PERALIHAN Kelembagaan Instansi Yang Memerlukan TanahInstansi Teknis TerkaitLembaga Profesional Perencanaan Dasar PerencanaanMateri PerencanaanStudy Kelayakan perencanaan Hasilnya Dokumen Perencanaan Instansi

Diserahkan Kepada Gubernur Pembentukan TIMTIM PersiapanBupati/walikotaSKPD Provinsi terkaitInstansi yg Perlu TanahInstansi terkait lainnyaTIM KajianSekretaris Daerah ProvinsiBPN ProvinsiInstansi di Bidang Perenc. Pembangunan Daerah Kakanwil KUMHAMBupati/WalikotaAkademisiSekretariat ProvinsiPendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah kepada Bupati/Walikota Tahap KegiatanPemberitahuan Renc. Pemb.Pedataan Awal LokasiKonsultasi Publik/ KP UlangSK Penetapan LokasiPengumuman Penetapan LokasiKeberatan Pihak Yang BerhakKajian TIMDiterima/Ditolak GubernurKeberatan Melalui PTUNKasasi melalui MAPenetapan LokasiPemindahan LokasiPenetapan Lokasi Berlaku 2 Tahun Dapat Diperpanjang 1 ThnDurasi Maksimal 207 Hari Pembentukan Tim Pelaksana BPN ProvinsiBPN Kabupaten/KotaPerangkat ProvinsiPerangkat Kabupaten/KotaCamatLurah/Kepala DesaPenyusunan Rencana Kerja dan RapatPembentukan Satuan Tugas Yg membidangi Data FisikYg membidangi Data Pihak yg BerhakPenyusunan Persiapan Kerja Pendelegasian Ke Kabupaten/Kota Berlaku MUTADIS MUTANDIS Kegiatan Pengajuan Pengadaan TanahInventarisasi Aspek Fisik dan Identifikasi Aspek YuridisPembuatan Peta Fisik dan Daftar NominatifPublikasi Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dan Daftar NominatifKeberatan Dari Pihak Yang Berhak Dilakukan Verifikasi Ulang Oleh SatgasPenunjukan Penilai Atau Penilai Publik Oleh BPNHasil Penilaian (BAP)Musyawarah Dengan MasyarakatSetuju (Diikuti Pelepasan Hak Dan Pembayaran)Keberatan Melalui PN dan Kasasi MAPembayaran Ganti Rugi Atau Penitipan UangPelepasan HakDurasi Maksimal 382 HariPemenuhan Hak Kepada Instansi Yang Memerlukan tanahSerah Terima Dokumen Pengadaan Tanah Dari Pelaksana Pengadaan Tanah Kepada Instansi yang Memerlukan TanahDimulainya Kegiatan Pembangunan InfrastukturPembangunan Dilaksanakan Pemerintah, Pemda, BUMN Serta Swasta Dengan Skema KPS (PPP)Kegiatan Pendaftaran Tanah (Sertipikasi) Pemantauan dan Evaluasi. Upaya Pengendalian Atas Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dilakukan BPN RI Sumber Dana APBNAPBDBUMN/BUMDSumber-Sumber Lain Sesuai Ketentuan Ketentuan Peralihan.Sisa Pengadaan Tanah Tetap Berlaku Peraturan Lama Sampai Dengan 31 Desember 2014

MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM(UNDANG-UNDANG NO. 2 /2012 DAN PERATURAN PRESIDEN NO.71/2012)

10PERENCANAANDibuat oleh instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dlm Dokumen Perencanaan yang memuat :1.Maksud dan tujuan rencana pembangunan.2.Kesesuaian dgn RTRW, Rencana Pemb. Nasional & daerah.3.Luas tanah.4.Letak tanah.5.Status tanah.6.Perkiraan waktu pelaksanaan7.Perkiraan Nilai Tanah.8.PenganggaranDOKUMEN PERENCANAANDisusun berdasarkan :1.Studi kelayakan sesuai peraturan perundangan.2.Ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah.3.Koordinasi dgn dinas teknis & lembaga professional. 4.Dokumen diserahkan kpd Pemprov/Gubernur.PERSIAPANInstansi & Pemprov melaksanakan :1.Pemberitahuan rencana pembangunan kpd. masyarakat (langsung/tidak langsung).2.Pendataan Awal lokasi renc. pembangunan(dalam jw. 30 hari)3.Konsultasi Publik renc. pembangunan(dalam jw. 60 hari kerja, konsultasi publik ulang jw. 30 hari kerja apabila ada pihak yang keberatan) TIM PERSIAPANDibentuk Gubernur terdiri :1.Bupati / Walikota.2.SKPD Provinsi.3.Instansi yang memerlukan tanah.4.Instansi terkait.TIM KAJIAN1.Dibentuk oleh Gubernur.2.Apabila terdapat keberatan masyarakat.3.Tugas Tim Kajian :a.menginventarisasi masalah.b.melakukan pertemuaan dgn masyarakat.c.membuat rekomendasi diterima/ditolak keberatan kpd Gubernur.d.keberatan diterima Gubernur, maka lokasi pembangunan batal dilaksanakan, instansi harus cari lokasi lain. e.Penetapan Lokasi keberatan PTUN MAPENDELEGASIAN PERSIAPAN1.Gubernur dpt mendelegasikan persiapan kpd Bupati/walikota (pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, SDM & pertimbangan lainnya) 2.Penetapan lokasi oleh Bupati/Walikota.3.Perpanjangan penetapan lokasi oleh instansi kpd Bupati/Walikota (minimal 2 bln sebelum berakhir, atas pertimbangan Kakan Pertanahan.17NOKEGIATANJANGKA WAKTUKELUARAN(OUTPUT)KETERANGAN1.Pembentukan Tim Persiapan 10 Hari Kerja Tim PersiapanDalam hal kegiatan persiapan pengadaan tanah dilakukan melalui adanya perlawanan atau keberatan dari masyarakat pemilik tanah maka jangka waktunya paling lama 272 Hari2.Pemberitahuan Rencana Pembangunan20 Hari Kerja Surat pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pemilik tanah3.Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah30 Hari KerjaDaftar sementara lokasi rencana pembangunan meliputi data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah4.Konsultasi Publik Rencana Pembangunan 60 Hari KerjaBerita acara hasil konsultasi publik5.Konsultasi Publik Ulang30 Hari KerjaBerita acara hasil konsultasi publik Ulang6.Penanganan Keberatan oleh Tim Kajian14 Hari KerjaSurat rekomendasi Tim Kajian diterima atau ditolaknya keberatan masyarakat pemilik tanah Kepada Gubernur, Bupati/Walikota7.Penetapan Lokasi14 Hari KerjaSurat Keputusan Penetapan Lokasi8.Pengumuman Penetapan Lokasi(Sejak Dikeluarkannya Penetapan Lokasi)3 Hari KerjaPenetapan Lokasi untuk diumumkan9.Pengumuman Penetapan Lokasi14 Hari KerjaHasil Pengumuman Penetapan Lokasi10.Tenggang waktu untuk Gugatan Penetapan Lokasi14 Hari KerjaSurat keberatan dari masyarakat pemilik tanah11.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)30 Hari KerjaSurat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)12.Tenggang Waktu Kasasi kepada Mahkamah Agung (NA)14 Hari KerjaSurat keberatan dari masyarakat pemilik tanah atas putusan PTUN13.Putusan Mahkamah Agung (MA)30 Hari KerjaSurat Keputusan Mahkamah Agung (MA)PERSIAPAN PENGADAAN TANAHPENANGGUNGJAWABPEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA(MELALUI PENDELEGASIAN)PELAKSANAAN1.Oleh Kakanwil BPN Provinsi selaku Ketua.

2.Dapat memobilisasi pegawai Kanwil BPN.

3.Kakanwil BPN dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sbg. Ketua Pelaksana Pengadaan TanahTAHAPAN PELAKSANAAN1.Penyiapan pelaksanaan2.Inventarisasi & identifikasi3.Penetapan penilai4.Musyawarah bentuk ganti kerugian5.Pemberian ganti kerugian/dalam keadaan khusus6.Penitipan ganti kerugian7.Pelepasan obyek pengadaan tanah8.Pemutusan hubungan hukum9.Dokumentasi peta bidang, daftar nominatif & data adm. Pengadaan tanahPENUGASAN KAKAN SBG KETUA1.Dgn pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis dan SDM.2.Pengadaan tanah dalam 1 (satu) wilayah Kab/Kota.3.Dgn keputusan Kakanwil BPN Provinsi.4.Tembusan SK kpd. Gubernur, Bupati/Walikota, instansi yg memerlukan tanah.5.Dilaporkaan kpd Kepala BPN RI. SATGAS PENGADAAN TANAH

Dibentuk oleh ketua terdiri :1. Satgas A. inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.2. Satgas B. inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak & Objek Pengadaan Tanah. Satgas A,B terdiri dari 1 Ketua dan paling kurang 2 orang anggota.

1. Satgas AKetua dan anggota pegawai BPN, kemampuan dibidang survei, pengukuran dan pemetaan. Bila diperlukan Ketua Pengadaan Tanah dpt mengangkat surveyor berlisensi.2.Satgas B Ketua dan anggota pegawai BPN, kemampuan di bidang pertanahan, hukum, manajemen dan pemetaan. Bila diperlukan Ketua Pengadaan Tanah dpt menambah anggota dari instansi teknis terkait.

Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Satgas, diumumkan selama 14 hari kerja pada :

1.Kantor kelurahan/desa/nama lain.2.Kantor kecamatan.3.Lokasi pembangunan.

Apabila ada keberatan, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan verifikasi & perbaikan Peta Bidang Tanah/atau Daftar Nominatif.24NOKEGIATANJANGKA WAKTUKELUARAN(OUTPUT)KETERANGAN1.Inventarisasi dan Identifikasi 30 Hari Kerja Peta bidang tanah dan daftar nominatif calon penerima ganti rugiDalam hal kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan melalui adanya perlawanan atau keberatan dari masyarakat pemilik tanah maka jangka waktunya paling lama 243 Hari2.Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi14 Hari Kerja Surat pengumuman atas terbitnya Peta bidang tanah dan daftar nominatif calon penerima ganti rugi3.Masa Keberatan 14 Hari KerjaSurat keberatan dari masyarakat pemilik tanah4.Verifikasi Perbaikan atas keberatan pemilik tanah14 Hari KerjaRevisi Peta bidang tanah dan daftar nominatif calon penerima ganti rugi5.Penetapan Penilai30 Hari KerjaPenilai Publik6.Penilaian Obyek Pengadaan Tanah30 Hari KerjaHasil penilaian ganti rugi7.Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan Penetapan Ganti Kerugian 30 Hari KerjaBerita acara kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian8.Tenggang waktu untuk melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri (PN)14 Hari KerjaSurat keberatan dari masyarakat pemilik tanah9.Putusan Pengadilan Negeri (PN)30 Hari KerjaSurat Keputusan Pengadilan Negeri10.Tenggang waktu untuk Kasasi ke Mahkamah Agung14 Hari KerjaSurat keberatan dari masyarakat pemilik tanah11.Putusan Mahkamah Agung (MA)30 Hari KerjaSurat Keputusan Mahkamah Agung (MA)12.Pemberian Ganti rugi dan pelaksanaan Pelepasan Hak7 Hari KerjaBerita acara pemberian ganti kerugianPELAKSANAAN PENGADAAN TANAHPENANGGUNGJAWAB(BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI)PENILAI PERTANAHAN(Yang telah mendapat izin praktek dari Menkeu & lisensi dari K.BPN RI)

1 Ditetapkan oleh Ketua, setelah menang pelelangan (pengadaan barang/jasa).2. Pengadaan Penilai dilakukan seleksi, jw 30 hari kerja.3.Apabila jw 30 hari kerja tidak dapat dilaksanakan, Ketua PT menunjuk Penilai Publik.

MUSYAWARAH GK

1. Kepada pihak yang berhak.2.Dilokasi pengadaan tanah/tempat yg disepakati.3.Secara langsung utk menentukan bentuk ganti kerugian, sesuai hasil penilaian oleh penilai.

BENTUK GANTI KERUGIAN

1. Uang.2.Tanah pengganti.3.Pemukiman kembali.4.Bentuk lain yang disetujui kedua pihak.5.Kepemilikan saham (BUMN).

PENITIPAN UANG GK

1. Pada PN di lokasi Pengadaan Tanah.2.Dilakukan dalam hal :a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/besar GK hasil musyawarah & tidak ajukan keberatan ke PN. b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/besar GK atas putusan PN/MA yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. c. pihak yang berhak tdk diketahui keberadaannya. d. Obyek PT yang akan diberikan GK-sedang menjadi obyek perkara di pengadilan. -masih disengketakan kepemilkan. -diletakan sita oleh pjbt yang berwenang. -menjadi jaminan di bank/jaminan utang lainnya.

Penitipan GK di PN, dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dgn surat permohonan kepada Ketua PN.PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH

1.Dihadapan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, bersamaan pemberian ganti kerugian.2.Dilakukan dengan pelepasan hak.3.Penyerahan bukti penguasaan/kepemilikan obyek pengadaan tanah.4.Pelepasan obyek Datan dalam bentuk BA ditandatangani dihadapan Kepala Kantor Pertanahan. PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUMPIHAK YANG BERHAK, OBJEK DATAN

Pada saat pemberian GK & pelepasan hak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat, kepemilikan/hak atas tanah menjadi hapus, alat bukti dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

GANTI KERUGIAN YANG DITITIPKAN DI PN

Pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang berhak dengan obyek pengadaan tanah yang GK dititipkan di PN, kepemilikan/hak atas tanah menjadi hapus, dan alat bukti hak dinyatakan tidak berlaku & tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, sejak keluarnya penetapan pengadilan mengenai ganti kerugian. PENYERAHAN HASILPENGADAAN TANAH1.Ketua menyerahkan 1 rangkap fotokopi kepada instansi yang memerlukan tanah (7 hari), 1 rangkap untuk permohonan hak atas tanah. 2.Dgn Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.3.Instansi yang memerlukan tanah, 30 hari kerja menerima hasil PT, mengajukan permohonan sertipikat kepada Kantor Pertanahan. PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

1.Luas tanah tidak lebih dari 5 ha, dilakukan langsung.2.Merupakan : - satu hamparan. - dalam 1 (satu) thn anggaran.3. Tanpa tahapan pengadaan tanah.4. Dapat memakai jasa penilai.5. Sesuai tata ruang wilayah.TERIMA KASIH