penerapan verifikasi legalitas kayu di industri
TRANSCRIPT
PENERAPAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DI INDUSTRI
Agustus 2010
Dasar Hukum• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-
II/2009 Tentang Standard dan Pedoman Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
Acuan Standard• Peraturan Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.6/VI-Set/2009 Tentang Standard dan PedomanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari danVerifikasi Legalitas Kayu
Pedoman Pelaksanaan• Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010 Tentang PedomanPelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Dasar Hukum, Standard dan Pedoman
SVLK dalam kontek Perdagangan Internasional
LS PHPL (ISO 17021)
Primary
Industries
Secondary
Industries
Finished
Product
Export
EndorsementLV LK
(ISO GUIDE 65)
Timber legality
comply with
Gov. Regulation
FMU hold
certificate of
Timber
Legality (SLK)
FMU hold
SFM
certificate
National Acreditation
Committe
Permenhut P.38 Permendag 20
KRITERIA KAYU LEGAL
• KAYU LEGAL adalah :
1. Yang diproduksi dari Usaha/Bisnis yang legal
2. Yang diproduksi dari bahan baku yang legal
3. Yang diproduksi dari proses produksi yang legal
4. Yang dijual dengan pemasaran yang legal
• Seluruh kriteria yang disebutkan diatas dibuktikan
dengan audit lapangan dan seluruh dokumen legalitas
LEGALITAS USAHA
• Dokumen yang diverifikasi :
• Akta Perusahaan
• Izin Industri (IUIPHHK, IUI Lanjutan)
• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
• NPWP
• AMDAL – UKL/UPL
LEGALITAS USAHA
• Metode Verifikasi :
• Masa berlaku dokumen legalitas
• Kesesuaian data-data yang terdapat pada setiap
dokumen legalitas dengan kondisi riil perusahaan
• Kesesuaian dan koneksitas data-data antar dokumen
• Pelaksanaan kewajiban pelaporan (AMDAL –
UKL/UPL) dan pelaksanaan kelola lingkungan
LEGALITAS BAHAN BAKU
• Dokumen yang diverifikasi :
• RPBBI untuk industri Primer
• Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan
baku
• Berita acara serah terima kayu
• PIB untuk kayu impor
• SKSHH (SKSKB/FAKB/FAKO/SKAU/SAL)
• SK-RKT (pendukung RPBBI) untuk industri primer
LEGALITAS BAHAN BAKU
• Metode Verifikasi :
• Dokumen bahan baku yang diverifikasi untuk masa
waktu 1 tahun terakhir
• Metode verifikasi secara sensus (100% dokumen
diverifikasi)
• Verifikasi kesesuaian fisik antara dokumen
pengangkutan kayu (SKSHH) dan fisik bahan baku
yang ada di Logpond/logyard/gudang
LEGALITAS PRODUKSI
• Dokumen yang diverifikasi :
• Laporan Mutasi Kayu (LMK)
• Tally Sheet penggunaan bahan baku dan hasil
produksi
• Laporan produksi hasil olahan
• Daftar Mesin Pengolahan
LEGALITAS PRODUKSI
• Metode Verifikasi :
• Dokumen produksi yang diperiksa untuk masa waktu
1 tahun terakhir
• Metode pemeriksaan secara sensus (100% dokumen
diperiksa)
• Tally sheet penggunaan bahan baku pada awal
proses produksi harus dapat ditelusuri ke dokumen
SKSHH
• Uji Petik Rendemen
• Kesesuaian dokumen produksi dan kondisi riil
perusahaan
• Kesesuaian kapasitas produksi riil dan kapasitas izin
LEGALITAS PEMASARAN
• Dokumen yang diverifikasi :
• Laporan Mutasi Kayu
• PKAPT
• ETPIK
• skshh untuk TUK dalam negeri
• Dokumen Ekspor (PEB, Packing List, Invoice, B/L)
• Bukti pembayaran Pungutan Ekspor untuk HS
yang terkena PE
• Endorsment untuk HS yang wajib Endorse
• Laporan Verifikasi Teknis untuk HS yang wajib
Verifikasi teknisLaporan produksi hasil olahan
• CITES untuk species yang wajib CITES
LEGALITAS PEMASARAN
• Metode Verifikasi :
• Dokumen pemasaran yang diverifikasi untuk masa
waktu 1 tahun terakhir
• Metode verifikasi secara sensus (100% dokumen
diverifikasi)
• Masa berlaku dokumen (PKAPT & ETPIK)
• Kesesuaian data-data yang terdapat pada setiap
dokumen dengan kondisi riil perusahaan
• Kesesuaian dan koneksitas data-data antar dokumen
pemasaran
M. Haris Witjaksono
Graha Sucofindo lt. 6
Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34, Jakarta
Phone : 021-7983666 ext. 1655
Fax : 021-7986554
Email : [email protected]
Mobile : +628129296487