penerapan psak no. 101 pada penyusunan laporan...
TRANSCRIPT
PENERAPAN PSAK NO. 101 PADA PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I)
Oleh
Hana Rahmanida NIM : 1111053000018
KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1436 H./2015 M.
ii
PENERAPAN PSAK NO. 101 PADA PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I)
Oleh:
Hana Rahmanida NIM : 1111053000018
Di Bawah Bimbingan
Drs. Hasanudin Ibnu Hibban, MA.
NIP. 196606051994031005
KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1436 H./2015 M.
iv
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 20 Mei 2015
Hana Rahmanida
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberi
limpahan nikmat yang tak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
dengan judul “Penerapan PSAK No. 101 pada Penyusunan Laporan Keuangan
PT. Bank Syariah Mandiri” yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu
syarat untuk mencapai gelar Sarjana Komunikasi Islam pada Jurusan Manajemen
Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan,
bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Dr. H. Arief Subhan, MA. selaku Dekan, Suparto, M.Ed, Ph.D selaku
Wakil Dekan I, Dr. Roudhonah, MA selaku Wakil Dekan II, Dr. Suhaimi,
M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah
dan H. Mulkanasir, BA, S.Pd, MM. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen
Dakwah.
3. Drs. H. Mahmud Jalal, MA. selaku dosen Penasihat Akademik.
4. Drs. H. Hasanudin Ibnu Hibban, MA. selaku dosen pembimbing yang
selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan pemikirannya
yang bermanfaat bagi penulis dari masa perkuliahan hingga skripsi ini
terselesaikan.
5. Muammar Aditya, S.E, M.Ak. selaku dosen Akuntansi yang selalu
memberikan saran, nasihat, dan dukungannya kepada penulis hingga
skripsi ini terselesaikan.
6. Drs. H. M. Sungaidi, MA. dan Ir. Noor Bekti Negoro, S.E, M.Si selaku
tim penguji sidang skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi khususnya
jurusan Manajemen Dakwah atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis
selama ini.
vi
8. Keluarga besar PT. Bank Syariah Mandiri, khususnya Bapak Hairudin dan
Bapak Aris, selaku kepala bagian dan staff pelaporan, Accounting Group
yang berkenan menjadi informan dalam penelitian ini dan meluangkan
waktunya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan. Mbak
Nadia selaku staff HCD dan Mbak Wiwid selaku staff ACG yang juga
membantu kelancaran penulis dalam pelaksanaan penelitian di BSM.
9. Edy Swadoyo (Papa) dan Irlina Mahmudah Ekowati (Mama), Mbak Anis,
Mas Fahmi, Nawaf dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat,
doa, dan dukungannya baik moral maupun material untuk penulis.
10. Sahabat penulis Mei, Tami, Mega, Septi yang selalu menyediakan
waktunya untuk bermain, belajar, berbagi ilmu dan cerita.
11. Teman-teman Manajemen Dakwah angkatan 2011 yang sudah menemani
dan berbagi ilmu pengetahuan selama berjalannya perkuliahan.
12. Para sahabat, teman-teman dan semua pihak yang tidak penulis sebutkan
namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis
atas segala bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan.
Akhir kata, penulis berharap Allah SWT. berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Meskipun skripsi ini masih jauh dari
sempurna, penulis berharap agar skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya
bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya.
Jakarta, Mei 2015
Hana Rahmanida
vii
ABSTRAK
Hana Rahmanida, 1111053000018, Penerapan PSAK No.101 pada
Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, di bawah
bimbingan Drs. Hasanudin Ibnu Hibban, MA.
Pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan accountable
merupakan bentuk perwujudan rasa tanggung jawab suatu entitas kepada para
pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Bank syariah sebagai
suatu entitas syariah memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar menyusun
laporan keuangan yang dapat diterima publik, tetapi juga harus dapat
menunjukkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance)
dalam setiap laporannya. Lalu, sudah sejauh mana bank syariah menerapkan
prinsip-prinsip syariah? Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini
menggunakan pendekatan PSAK No. 101 tentang Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan Syariah pada laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri
(BSM).
Rumusan permasalahannya adalah: 1) Bagaimana prosedur penyusunan
laporan keuangan pada BSM? 2) Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada
laporan dana zakat BSM? 3) Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada Laporan
dana Kebajikan BSM?
Penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini bertujuan
untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan pada BSM dan
mengetahui penerapan PSAK No. 101 pada laporan dana zakat serta dana
kebajikan BSM. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
dokumentasi melalui data yang terdapat pada laporan keuangan BSM, wawancara
dengan bagian pelaporan, Accounting Group BSM, dan studi kepustakaan dengan
menggunakan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa prosedur penyusunan laporan
keuangan secara umum pada BSM terdiri atas dua tahap. Pertama, pembuatan
Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) berbasis XBRL yang
merupakan penyempurnaan dari sitem sebelumnya LBUS (Laporan Bank Umum
Syariah). Kedua, pembuatan laporan secara manual dalam bentuk excel yang
digunakan sebagai alat kontrol LSMK. BSM juga telah menerapkan PSAK No.
101 dengan baik khususnya pada laporan dana zakat dan dana kebajikan.
Kata kunci : Laporan keuangan, Laporan Dana Zakat, Laporan Dana
Kebajikan, PSAK No. 101.
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL ........................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iii
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................ iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................... v
ABSTRAK ....................................................................................................... vi
DAFTAR ISI .................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ x
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..................................... 6
C. Tujuan dan manfaat penelitian ............................................... 7
D. Tinjauan Pustaka .................................................................... 8
E. Metodologi Penelitian ............................................................ 10
F. Sistematika Penulisan ........................................................... . 15
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH DAN PSAK NO. 101
A. Penyusunan Laporan Keuangan Syariah ................................ 17
1. Pengertian ......................................................................... 17
2. Pengguna dan Kebutuhan Informasi ................................ 19
3. Tujuan, Bentuk, dan Karakteristik kualitatif .................... 20
B. PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah 24
1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SAK Syariah .. 24
2. Pernyataan Standar Akuntansi keuangan No. 101 ........... 26
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat ................ 27
4. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ......... 30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH MANDIRI
A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri ................................. 34
ix
B. Profil Bank Syariah Mandiri ................................................. 37
C. Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri .................. 37
D. Struktur Organisasi dan Logo Bank Syariah Mandiri .......... 42
BAB IV ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DAN
KESESUAIANNYA DENGAN PSAK NO. 101 A. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan ............................. 44
B. Penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat ............ 54
C. Penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Kebajikan .... 59
D. Analisis ................................................................................... 66
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................. 76
B. Saran ........................................................................................ 77
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Pernyataan Misi BSM ................................................................... 39
Tabel 4.1 Kesesuaian Pengungkapan Informasi pada Laporan Dana Zakat
dengan PSAK No. 101 ................................................................. 56
Tabel 4.2 Kesesuaian Pengungkapan Informasi pada Laporan Dana Kebajikan
dengan PSAK No. 101 .................................................................. 61
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat ............. 30
Gambar 2.2 Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ..... 33
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSM ......................................................... 42
Gambar 3.2 Logo BSM ................................................................................ 42
Gambar 4.1 Elemen Pengolahan Data ......................................................... 45
Gambar 4.2 Siklus Akuntansi ....................................................................... 45
Gambar 4.3 Mekanisme Pelaporan dengan XBRL ........................................ 49
Gambar 4.4 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dengan LSMK ........ 51
Gambar 4.5 Implementasi LBUS pada Bank Syariah ................................... 69
Gambar 4.6 Implementasi LSMK pada Bank Syariah .................................. 69
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Surat Bimbingan Skripsi
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Skripsi
Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 4 : PSAK No. 101 tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan Syariah
Lampiran 5 : Laporan Dana Zakat BSM periode 2013
Lampiran 6 : Laporan Dana Kebajikan BSM periode 2013
Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan adalah salah satu cara
bank syariah untuk menciptakan budaya transparan dan menunjukan tanggung
jawab serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah kepada para pemangku
kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Salah satu sumber utama untuk
meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan
kepada publik.1 Perbankan syariah harus meyakinkan masyarakat/publik
bahwa segala aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan syariah Islam.
Seperti yang diungkapkan oleh Inten Meutia, dkk yang dikutip dari Haniffa
dan Hudaib dalam Disclosure Practise of Islamic Financial Institutions: An
Exploratory Study. Pada Working Paper at the Accounting, Commerce and
Finance: The Islamic Perspective International Conference V. Brisbone,
Australia, yang berpendapat bahwa :
“One opportunity to demonstrate responsibility and commitment in
meeting the needs of the Muslim community and society in general is
through the disclosure of information that is relevant and reliable in
the annual report. Through the disclosure of social responsibility,
Islamic banks can provide information on the extent to which it has
fulfilled the function as a means to improve the welfare of the
community.”2
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu cara untuk
menunjukkan rasa tanggung jawab dan komitmen Perbankan Syariah terhadap
umat Islam dan masyarakat pada umumnya yaitu dengan melalui
1 Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 120
2 Inten Meutia, dkk, Qualitative Approach to Build the Concept of Social Responsibility
Disclosures Based on Shari’ah Enterprise Theory/Pendekatan Kualitatif untuk Membangun
Konsep Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), h. 17
2
pengungkapan informasi yang relevan dan dapat dipercaya di dalam laporan
tahunan (annual report). Dalam Islam, hal terpenting dari pengungkapan
laporan Bank Syariah adalah untuk menunjukan bahwa seluruh operasi yang
terdapat pada Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah,
dimana masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui setiap dampak dari
kegiatan bisnis bagi kesejahteraan masyarakat dan untuk memastikan bahwa
kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Informasi yang disajikan
dalam laporan tahunan biasanya mencakup keseluruhan aktivitas yang
dilakukan oleh bank syariah yang dituangkan dalam catatan yang mudah
dimengerti oleh masyarakat luas dan salah satu yang terpenting dalam laporan
tahuanan adalah laporan keuangan.
Menurut Ratih Paramita yang dikutip dari Mediawati dalam tulisannya
yang berjudul Islamic Corporate Identity In The Practice Of Annual Report
Disclosure Islamic Bank, tujuan laporan keuangan syariah adalah
dilaporkannya informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah; membantu
pihak terkait dalam menentukan zakat bank, maupun pihak lain; membantu
mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam
mengamankan dana; menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang
layak, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh
pemilik dan pemilik rekening investasi; serta pemenuhan fungsi sosial
termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.3
Menurut Azhar Abdul Rahman dan Abdullah Awadh Bukair yang
dikutip dari Maali et al. dalam Social Reporting by Islamic Banks, tujuan dari
3Ratih Paramita, Islamic Corporate Identity In The Practice Of Annual Report
Disclosure Islamic Bank, (Jakarta : Jurnal Akutansi dan Pendidikan, 2012), h. 36
3
laporan keuangan syariah adalah
“To show compliance with Shariah principles by contracting fairly
with various parties inside and outside an organisation such as employees,
shareholders and government; clarify the effect of the activities of Islamic
businesses on community welfare and help Muslims to perform their
religious obligations.”4
Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama
dari laporan keuangan syariah adalah untuk menunjukan tingkat kepatuhan
Bank Syariah dengan prinsip-prinsip syariah.
Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah yang terkemuka di
Indonesia juga berusaha memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat
dengan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan perusahaan,
termasuk dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan Qardul
Hasan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan bank lainnya, laporan
tahunan Bank Syariah Mandiri pada periode 2013 disusun menjadi tiga bagian
yaitu laporan manajemen (management report), laporan keuangan (financial
report), dan laporan berkelanjutan yang dapat diunduh langsung di situs
ressmi Bank Syariah Mandiri. Klasifikasi tersebut tentunya memudahkan para
pembaca yang berkepentingan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan Shariah Compliance pada
Lembaga Keuangan adalah dengan disusunnya suatu standar atau pedoman
akuntansi perbankan Syariah sebagai acuan dalam pembuatan laporan
keuangan yang ditujukan untuk para pengguna sebagai dasar dalam
4 Azhar Abdul Rahman dan Abdullah Awadh Bukair, The Influence of the Shariah
Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries, ( Asian Journal of Business and Accounting 6(2), 2013), h. 72
4
pengambilan keputusan ekonomi.5
Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan
laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar-entitas menjadi lebih
seragam.6 Antonio menyatakan bahwa suatu standar akuntansi akan menjadi
kunci sukses bank Syariah dalam melayani masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan informasi yang transparan, dapat dipercaya dan relevan dengan
kebutuhan pengguna sesuai dengan konteks syariah.7
Dengan disusunnya standar tersebut, Bank Syariah dapat memberikan
pelayanan berupa pengungkapan informasi yang terdapat dalam Laporan
Tahunan (annual report) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah guna
memenuhi kebutuhan para stakeholders. Di Indonesia, Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah
dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah disahkan
pada tanggal 1 Mei 2002 dan resmi berlaku sejak 1 Januari 2003.8
PSAK No. 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah di sektor
perbankan syariah. Hal tersebut menjadi permasalahan baru mengingat pada
saat itu lembaga keuangan syariah lain juga mengalami perkembangan yang
cukup pesat. Seiring dengan tuntutan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) pada tanggal 18 Oktober 2005
untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Akhirnya, KAS
5 Maulana Nasrifa dan Ade Wirman, Analisa Tingkat Kesesuaian Annual Report
Perbankan Syariah dengan Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Kasus Bank Umum Syariah di
Indonesia). (Jakarta : Tazkia, 2006) h. 70 6 Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba
Empat, 2012), h. 15 7 Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, cet 1,
2001), h. 198 8 www.gudangilmusyariah.blogspot.com/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-psak-
59.html?m=1 diakses pada 19 Desember 2014 pukul 08.25
5
berhasil membangun konsep Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku umum,
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, serta
enam konsep Exposure Draft PSAK Syariah. Pada tanggal 19 September
2006, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) akhirnya menyetujui
untuk menyebarluaskan Exposure Draft PSAK Syariah yang salah satunya
adalah PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
PSAK No.101 ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose
financial statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan
keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas
syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah
lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan
peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) terkait.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk memahami
bagaimana penerapan dari PSAK No. 101 pada laporan tahunan Bank Syariah
Mandiri dalam usahanya untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas
Bank Syariah Mandiri di mata publik. Maka dari itu penulis mengangkat
permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 dalam Penyusunan
Laporan Tahunan pada PT. Bank Syariah Mandiri”.
6
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Pada uraian latar belakang di atas dapat terlihat bahwa pengungkapan
informasi dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara yang dilakukan
oleh bank syariah dalam menunjukan transparasi dan kredibilitas di mata
publik. Banyak hal yang dapat diteliti dari laporan tahunan perbankan syariah,
salah satunya dari segi isi laporan tahunan.
Laporan tahunan pada Bank Syariah Mandiri dibagi atas tiga bagian
yaitu laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan berkelanjutan.
Terkait dengan penerapan PSAK No. 101, maka peneliti membatasi laporan
tahunan pada laporan keuangannya saja, yang selanjutnya akan dibahas
mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan secara umum. Laporan
keuangan tahunan Bank Syariah terdiri atas:
a. aset;
b. kewajiban;
c. dana syirkah temporer;
d. ekuitas;
e. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
f. arus kas;
g. dana zakat;
h. dan dana kebajikan.
Selanjutnya, untuk memfokuskan permasalahan dan keterbatasan
waktu peneliti, maka dalam kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK No.
101 peneliti membatasinya pada Laporan Dana Zakat dan Dana Kebajikan.
Adapun perumusan masalahnya adalah :
7
1. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan pada PT. Bank Syariah
Mandiri?
2. Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat PT. Bank
Syariah Mandiri?
3. Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Kebajikan PT.
Bank Syariah Mandiri?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:
a. Mengetahui dan memahami prosedur umum penyusunan laporan
keuangan pada Bank Syariah Mandiri.
b. Mengetahui dan memahami penerapan PSAK No. 101 pada Laporan
Dana Zakat PT. Bank Syariah Mandiri.
c. Mengetahui dan memahami penerapan PSAK No. 101 pada Laporan
Dana Kebajikan PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :
a. Kontribusi Akademis
Penelitian ini dapat menambah khasanah dan ilmu pengetahuan
khususnya tentang penyusunan Laporan Keuangan Syariah. Penelitian
ini juga bermanfaat bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan
referensi dan pembanding pada penelitian selanjutnya.
b. Kontribusi Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi
8
kepada Perbankan Syariah di Indonesia terkait dengan pengungkapan
informasi dalam Laporan Keuangan.
D. Tinjauan Pustaka
Penelitian yang berjudul “Penerapan PSAK No. 101 pada Penyusunan
Laporan Keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri” dilakukan berdasarkan
penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas. Berikut merupakan
penjelasan mengenai deskripsi penelitian terdahulu:
1). Penelitian yang dilakukan oleh Maula Nasrifa dan Ade Wirman Syafei
pada tahun 2005 dengan judul Tingkat Kesesuaian Annual Report
Perbankan Syariah dengan Prinsip-prinsip Syariah. Penelitian
dilakukan pada tiga Bank Syariah di Indonesia yatu BSM, BMI, dan
BSMI. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode kuantitatif
dengan content analysis dengan pendekatan PSAK No. 59 dan
AAOIFI. Dari hasil penelitian yang didapat adalah tingkat kesesuaian
annual report dengan prinsip-prinsip syariah yang paling tinggi dari
ketiga Bank Syariah adalah Bank Syariah Mandiri.
2). Peneitian oleh Catur Juliyantoro dengan judul Akuntansi Qardhul
Hasan pada Bank Syariah berdasarkan PSAK No. 59 (Studi Kualitatif
pada PT. Bank Muammalat Jember). Penelitian menggunakan metode
kualitatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian
tersebut disimpulkan akuntansi Qardhul Hasan pada Bank Muamalat
Indonesia cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No. 59.
3). Penelitian oleh Sutarti, Enjang Tachyan dan Adilah Saesar dengan
judul Evaluasi atas Penerapan PSAK No. 101 dalam Kaitannya dengan
9
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan pada Bank BJB Syariah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis
deskriptif komparatif. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa Bank
BJB Syariah belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 101.
Sekilas penelitian yang peneliti lakukan memiliki kemiripan
dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, namun jika
dilihat lebih detail maka akan terlihat perbedaan antara penelitian ini
dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain,
sebagai berikut:
a. Penelitian ini mendasari peneliti untuk mengetahui secara kualitatif
tentang bagaimana kesesuaian annual report Bank Syariah Mandiri.
Sehingga data yang didapat oleh peneliti berbeda dengan penelitian
yang dilakukan oleh Maula Nasrifa dan Ade Wirman Syafei yang
merupakan data kuantitatif.
b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Catur
Juliantoro terletak pada PSAK yang digunakan, peneliti menggunakan
PSAK yang sudah diperbarui yaitu PSAK No. 101. Selain itu peneliti
tidak meneliti sebatas akuntansi pada Qardhul Hasan tetapi juga pada
dana Zakat dan prosedur penyusunan laporan keuangan.
c. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sutarti, Enjang Tachyan
dan Adilah Saesar dengan penelitian ini adalah pada pembatasan
masalah dan objek penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini,
peneliti membatasi masalah hanya pada prosedur penyusunan laporan
keuangan dan laporan Dana Zakat dan Kebajikan pada BSM.
10
E. Metodologi Penelitian
1. Tipe Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur
penyusunan laporan keuangan dan penerapan PSAK No. 101 pada
Laporan Dana Zakat dan Kebajikan PT. Bank Syariah Mandiri. Terdapat
faktor-faktor yang berperan dan mempengaruhi penyusunan laporan
keuangan pada Bank Syariah, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang
mendalam guna meneliti hal tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan
kualitatif menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang
berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan
senantiasa menggunakan logika ilmiah.9
2. Subjek dan Objek Penelitian serta Langkah-langkah Penentuannya
a. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian
Subjek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT.
Bank Syariah Mandiri. Sedangkan, sebagai objek penelitian, peneliti
menggunakan laporan keuangan tahunan PT Bank Syariah Mandiri
dan untuk mengetahui penerapan PSAK No. 101 pada PT Bank
Syariah Mandiri, peneliti menggunakan metode wawancara ke
narasumber terkait, yaitu Pegawai Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri
bagian pelaporan divisi accounting yang menyusun laporan keuangan.
9 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teoti dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara,
2013) h. 80
11
b. Cara memperoleh Informan
Dalam penelitian ini, cara memperoleh informan penelitian melalui
key person, peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek
penelitian maupun informan penelitian sehingga peneliti membutuhkan
key person untuk memulai melakukan wawancara atau observasi.10
3. Jenis dan Sumber Data
Dari sumber penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data
sesuai judul “Penerapan PSAK No. 101 pada Penyusunan Laporan
Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri.” Berikut adalah uraian sumber data
yang digunakan :
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil
wawancara peneliti kepada pihak yang bersangkutan. Dalam Hal ini
penulis memperoleh hasil wawancara dari bagian pelaporan divisi
accounting PT. Bank Syariah Mandiri.
b. Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari secara tidak
langsung atau bukan dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini,
sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah Laporan
Keuangan Bank Syariah Mandiri yang diakses langsung dari website
resmi BSM dan literatur kepustakaan seperti artikel, jurnal dan sumber
lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
10
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),
h. 77
12
4. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian secara langsung melalui wawancara dilaksanakan di
kantor pusat Bank Syariah Mandiri, Wisma Mandiri I, Jl. M. H. Thamrin
No. 5, Jakarta 10340. Telp (021) 230 0509, 3983 9000 pada hari Rabu, 4
Maret 2015 pukul 17.00-20.00 WIB dan Rabu, 25 maret 2015 pukul
16.00-18.00.
5. Teknik Pengumpulan Data
Secara umum terdapat dua metode pengumpulan data yang
dilakukan dalam penelitian ini yaitu :
a. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data
historis.11
Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan
Bank Syariah Mandiri.
b. Wawancara
Untuk dapat memahami secara mendalam terkait penerapan
PSAK No. 101 pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana zakat
dan Kebajikan yang terdapat pada laporan keuangan Bank Syariah,
penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara
mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka
antara pewawancara denagn informan atau orang yang
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman
11
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),
h. 177
13
wawancara.12
c. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data
dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan,
dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan
yang akan dipecahkan.13
6. Analisis Data
Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti
mendapatkan sejumlah data. Data yang diperoleh dalam penelitian
dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Peneliti menggunakan
metode analisis data deskriptif kualitatif. Berikut tahap-tahap analisis yang
dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Pengumpulan Data
Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui
data dokumentasi dan wawancara. Data dalam penelitian kualitatif
bukan hanya sekedar terkait kata-kata, melainkan segala sesuatu yang
dilihat, didengar, dan diamati oleh peneliti. Data yang didapat berupa
catatan hasil amatan, deskripsi wawancara, catatan pribadi, jurnal,
surat-surat, daln lain-lain.14
b. Reduksi data
Menurut Imam Gunawan yang dikutip dari Sugiyono, mereduksi data
merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok,
12
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),
h. 108 13
Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 93 14
Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif
Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 148.
14
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan
polanya.15
Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan,
pemusatan perhatian penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi
data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.16
c. Triangulasi
Pada tahap ini peneliti mencocokkan (cross check) antara hasil
wawancara dengan bukti dokumen atau pendapat yang lain.17
Bukti
yang digunakan peneliti adalah Laporan sumber dan penggunaan dana
zakat dan kebajikan yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan
Bank Syariah Mandiri yang telah disesuaikan dengan PSAK No. 101
paragraf 70-74 dan paragraf 75-79.
d. Display data
Langkah selanjutnya adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles
dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang membei
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Pada tahap ini, peneliti lebih mudah memahami apa yang
terjadi dan apa yang harus dilakukan.18
e. Kesimpulan, Saran, dan Diskusi
Tahap terakhir dari penelitian ini adalah menuliskan hasil penelitian,
berupa kesimpulan dan saran, serta diskusi.
15
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. (Jakarta: PT.Bumi
Aksara, 2013), h. 210-211. 16
Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif
Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 150. 17
Boys Sabarguna, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 2005), h.
65. 18
Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif
Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 151
15
F. Sistematika Penulisan
Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data
deskrtiptif kualitatif. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara
deskriptif.
Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan
dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,
metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II Tinjauan Teori, di dalam bab ini membahas landasan teori yang
digunakan. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai Penyusunan
Laporan Keuangan Syariah yang terdiri dari; pengertian penyusunan laporan
keuangan syariah, pengguna dan kebutuhan informasi, tujuan laporan
keuangan, bentuk laporan keuangan serta karakteristik kualitatif laporan
keuangan. Pada bagian kedua akan dijelaskan mengenai Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 yang meliputi; standar akuntansi
keuangan, standar akuntansi keuangan syariah, PSAK No. 101 tentang
Penyajian Laporan Keuangan Syariah, laporan sumber dan penggunaan dana
zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
Bab III Tinjauan Umum tentang Bank Syariah Mandiri, membahas
mengenai sejarah singkat BSM, profil BSM, visi, misi dan nilai-nilai BSM,
struktur organisasi BSM, dan logo Bank Syariah Mandiri.
Bab IV Hasil Penelitian, di dalam bab ini membahas hasil penelitian
tentang prosedur penyusunan laporan keuangan, penerapan PSAK No. 101
pada Laporan Dana Zakat dan Kebajikan PT. Bank Syariah Mandiri, serta
analisis peneliti mengenai hasil yang diperoleh.
16
Bab V Penutup, merupakan bagian penutup dari penelitian. Bagian
penutup mencakup kesimpulan, dan saran dari uraian pada bab-bab
sebelumnya.
17
BAB II
TINJAUAN TEORI TENTANG PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH DAN PSAK NO. 101
A. Penyusunan Laporan Keuangan Syariah
1. Pengertian
Penyusunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses,
cara, perbuatan menyusun. Kata menyusun sendiri dapat berarti; mengatur
dengan menumpuk secara tindih menindih; mengatur secara baik;
menempatkan secara beraturan.1Dalam kaitannya dengan laporan
keuangan, penyusunan diartikan mengatur dengan baik laporan keuangan.
Laporan Keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut
prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status
keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari
neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.2
Menurut PSAK, laporan keuangan untuk tujuan umum adalah
laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum
termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang
disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau
prospektus.3
1 Kbbi.web.id/susun diakses pada 7 Mei 2015 pukul 18.46
2 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking – Sebuah Teori, Konsep, dan
Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 876. 3 IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK
No. 101, paragraf 4.
Prospektus adalah suatu dokumen yang memberikan informasi serta penjelasan mengenai
penerbitan sekuritas baru beserta perusahaan penerbit. Dikutip dari www.organisasi .org diakses
pada 6 Juni 2015 pukul 05.55
18
Menurut Ismail dalam bukunya Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi
dalam Rupiah, laporan keuangan bank merupakan bentuk
pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang
berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu.4
Laporan Keuangan Syariah memiliki perbedaan yang signifikan bila
dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Hal ini terkait
penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada transaksi syariah.
Agar laporan keuangan sesuai dengan paradigma, azas, dan karakteristik
laporan keuangan syariah, maka ditetapkanlah unsur-unsur laporan
keuangan syariah sebagai berikut:5
a. Komponen laporan yang mencerminkan kegiatan komersial
1). Laporan posisi keuangan;
2). Laporan laba rugi;
3). Laporan arus kas;
4). Laporan perubahan ekuitas
b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial
1). Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan
2). Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan
kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan penyusunan laporan
keuangan syariah adalah suatu proses mengatur dengan baik laporan yang
disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berisi tentang status keuangan
suatu instansi guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan sesuai dengan
kriteria syariah.
4 Ismail, Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2011), h. 15 5 Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia-
Aplikasi Pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful, Entitas Syariah lainnya dan Entitas
Konvensional yang Melakukan Transaksi Syariah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 85
19
2. Pengguna dan Kebutuhan Informasi
Pengguna laporan keuangan meliputi: investor; pemilik dana
qardh; pemilik dana syirkah temporer; pemilik dana titipan; pembayar
dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf; pengawas syariah;
karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan; pemerintah;
masyarakat.6 Pengguna tersebut menggunakan laporan keuangan untuk
memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:
a. Investor, menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di
masa mendatang.7 Hal ini bertujuan agar investor dapat mengambil
keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual investasi atau
penerimaan deviden.
b. Pemilik dana qardh, untuk mengetahui apakah dana qardh dapat
dibayar pada saat jatuh tempo.
c. Pemilik dana syirkah temporer, untuk pengambilan keputusan pada
investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan
aman.
d. Pemilik dana titipan, untuk memastikan bahwa titipan dana dapat
diambil setiap saat.
e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, untuk
informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.
6 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,
2011), h. 93, dibaca juga pada
Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta:
2009, Salemba Empat), h. 82-84
Muhammad Yusuf dan Junaedi, Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah,
(Jakarta: 2006, Ganeca Press), h. 137 7 Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba
Empat, 2012), h. 34
20
f. Pengawas syariah, untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga
syariah terhadap prinsip syariah.
g. Karyawan, untuk mengetahui informasi tentang stabilitas dan
profitabilitas entitas syariah.
h. Pemasok dan mitra usaha lainnya, untuk memperoleh informasi
tentang kemampuan entitas membayar hutang pada saat jatuh tempo.
i. Pelanggan, untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup
entitas syariah.
j. Pemerintah serta lembaga-lembaganya, untuk memperoleh informasi
tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional
lainnya.
k. Masyarakat, untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas
terhadap masyarakat dan negara.8
3. Tujuan, Bentuk, dan Karakteristik Kualitatif
a Tujuan Laporan Keuangan Syariah
Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan
informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi
keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan
lainnya adalah:
1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua
8 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,
2011), h. 93, dibaca juga pada
Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta:
Salemba Empat, 2009), h. 82-84
Muhammad Yusuf dan Junaedi, Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah,
(Jakarta: Ganeca Press, 2006), h. 137.
21
transaksi dan kegiatan usaha.
2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, seta
informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai
dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan
penggunaannya.
3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung
jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana,
menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh
penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi
mengnai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah
termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan
wakaf.9
Dalam kaitannya dengan manajemen risiko, tujuan dari laporan
keuangan pada umumnya untuk memberikan informasi tentang posisi
keuangan (neraca), kinerja (laporan keuangan), perubahan posisi
keuangan (laporan arus kas, eksposur risiko yang signifikan, dan
praktik manajemen risiko (dalam catatan) suatu perusahaan kepada
pemangku kepentingan.10
9 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,
2011), h. 95. Dibaca juga pada Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan
Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 78. Dan Sofyan
Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), h.
162 10
Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta:
Salemba Empat, 2011), h. 197.
22
b Bentuk Laporan Keuangan Syariah11
1) Posisi Keuangan Entitas Syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan
ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan,
struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan
beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
2) Informasi Kinerja Entitas Syariah, disajikan dalam bentuk laporan
laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan
potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di
masa depan.
3) Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah, yang dapat
disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya
keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas.
4) Informasi lain, seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan
fungsi sosial entitas syariah.
5) Catatan dan schedule tambahan, merupakan penampung dari
informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang
risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas.
c Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada
hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Agar informasi tersebut
berguna bagi pemakai informasi tersebut harus memenuhi karakteristik
kualitatif.12
Menurut PSAK, terdapat empat karakteristik pokok, yaitu:
11
Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,
2011), h. 95-96 12
Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba
Empat, 2012), h. 36.
23
1) Dapat Dipahami. Informasi harus mudah dipahami oleh pengguna
dengan pengetahuan terbatas mengenai usaha, perekonomian, dan
akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan rajin
2) Relevan. Informasi harus relevan karena informasi mempengaruhi
keputusan ekonomi dari penggunanya dengan membantu mereka
mengevaluasi masa lalu, sekarang dan peristiwa masa depan atau
untuk memastikan atau memperbaiki penilaian masa lalu.
3) Gambaran yang jelas. Informasi harus bebas dari kesalahan dan bias.
Aspek-aspek kunci dari gambaran yang jelas adalah kehandalan,
prioritas isi di atas bentuk, netralitas, kehati-hatian, dan kelengkapan.
4) Dapat Dibandingkan. Informasi harus disajikan secara konsisten dari
waktu ke waktu dan berbentuk sama dengan informasi terkait dan
pihak lain dalam rangka untuk memudahkan pengguna dalam
melakukan perbandingan.
Sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan,
setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain :13
a) Asas manfaat, terutama bagi pihak pemakainya
b) Relevansi antara laporan keuangan tersebut dengan tujuan
pelaporannya
c) Tingkat kepercayaan
d) Komparabilitas, artinya dapat diperbandingkan berdasarkan
periode waktu tertentu.
Dibaca juga pada Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan
Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 197, dan Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan
Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 85-86. 13
Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 123
24
e) Konsistensi, artinya metode yang digunakan konsisten dan tidak
mudah berubah.
f) Mudah dipahami, serta tidak multi interpretasi.
Selain itu, informasi yang diberikan harus mencakup beberapa
aspek: Pertama, informasi yang tersedia harus mampu
menggambarkan pencapaian tujuan yang ada dan konsistensinya
dengan syariat; kedua, informasi tersebut harus mampu membantu
pihak luar bank untuk mengevaluasi rasio kecukupan modal, risiko
investasi, likuiditas, dan berbagai aspek finansial perbankan lainnya
agar kredibilitas bank dapat dipertanggungjawabkan.14
B. PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SAK Syariah
a Standar Akuntansi Keuangan
Standar akuntansi adalah tata cara pencatatan, pengukuran,
pelaporan dan pengungkapan akibat transaksi yang dilakukan laporan
keuangan.15
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas
yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam
proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang
menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana
pensiun). Standar ini mengadopsi International Financial Reporting
Standard (IFRS) mengingat Indonesia, melalui Ikatan Akuntan
Indonesia telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh IFRS
14
Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h 123-124. 15
Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka
Quantum, 2008), h. 175
25
mulai tahun 2012.16
Standar akuntansi keuangan ini berfungsi sebagai pedoman
bagi para entitas yang telah terdaftar maupun dalam proses pendaftaran
di pasar modal atau entitas fidusia dalam menyusun laporan keuangan.
Standar akuntansi yang efektif harus memenuhi tiga kriteria umum
(Basel Committee on Banking Supervision 2000): Standar akuntansi
harus memberikan kontribusi untuk –atau paling tidak konsisten
dengan (dan tidak menghambat –manajemen risiko yang sehat dan
praktik pengendalian di bank. Mereka juga harus menyediakan
kerangka kerja kehati-hatian dan dapat diandalkan untuk menghasilkan
informasi akuntansi berkualitas tinggi di bank. Standar akuntansi harus
memfasilitasi disiplin pasar dengan mendorong pelaporan yang
tranparan mengenai posisi dan kinerja keuangan bank, eksposur risiko
dan kegiatan manajemen risiko. Standar akuntansi harus memfasilitasi
dan tidak membatasi pengawasan bank yang efektif.17
b Standar Akuntansi Keuangan Syariah
Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah
standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah
atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi keuangan syariah
terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan
laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus
transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan
istishna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh
16 Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba
Empat, 2012), h. 15 17
Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta:
Salemba Empat, 2011), h. 198
26
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah).18
Standar akuntansi keuangan syariah berfungsi sebagai pedoman bagi
lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101
bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan
untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas
syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat
dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode
sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.19
Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas
syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik.
Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintah dan entitas
syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu
melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang
terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri
serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam
laporan keuangannya.20
Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas: Neraca;
Laporan Laba Rugi; Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas;
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Rekonsiliasi
Pendapatan Dan Bagi Hasil; Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat;
18
Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba
Empat, 2012), h. 17 19
IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK
No. 101 paragraf 1 20
IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK
No. 101, paragraf 6
27
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan; Catatan Atas Laporan
Keuangan.21
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata zaka – yakzu - zaka-an
atau zakiya – yazka- zakan yang berarti suci, bersih, tumbuh, berkembang,
bertambah, dan berkah, namun sering diartikan menyucikan atau
membersihkan.22
Secara terminologi, zakat berarti aktivitas memberikan
harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan
tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.23
Di dalam
PSAK No. 101, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib
zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq).
Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari
harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. 24
Dari pengertian zakat di atas dapat disimpulkan, zakat adalah suatu
kewajiban untuk mengeluarkan harta yang dimiliki untuk diserahkan
kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.
Menurut Moustafa F. Abdel Magid (1981) dalam “The Theory of
Islamic Banking: Accounting Implications” International Journal of
Accounting, Education and Reaserch menyatakan aspek akuntansi yang
sangat penting dari Bank Islam adalah memiliki hak menerima dan
mengelola zakat, melakukan kegiatan Bank biasa, TabunganInvestasi, dan
21
Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,
2011), h. 101 22
Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat (Solo: Tiga Serangkai, 2008) h. 13 23
Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,
2011), h. 278 24
Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan
PSAK dan PAPSI, (Jakarta, 2006, PT. Grasindo), h. 173
28
Investasi umum. Bank Islam mengoperasikan dana zakat terpisah dari dana
tabungan lain dan dalam mengelola dana ini, Bank memiliki Dewan
Syariah yang disebut Dewan Pengawas Syariah.25
Adapun langkah-langkah perhitungan Zakat adalah sebagai berikut :26
1. Menetapkan tanggal waktu tiba pembayaran zakat, yaitu tanggal
wajib pembayaran dan perhitungan zakat sesuai dengan kondisi
harta dan muzaki.
2. Menetapkan dan mengkalkulasi semua harta yang dimiliki oleh
muzaki pada akhir haul dan menjelaskan harta-harta yang masuk
dalam harta zakat.
3. Menetapkan dan mengkalkulasi tanggungan, tuntutan, dan
kewajiban pembayaran jangka pendek yang harus dipotong dari
harta wajib zakat tersebut sesuai dengan hukum dan dasar fiqh
zakat.
4. Menetapkan wi’a zakat (tempat zakat) dengan cara mengurangkan
tanggungan, tuntutan dan kewajiban jangka pendek dari harta
zakat. Perhitungan tempat zakat tersebut dengan rumus:
Tempat zakat= harta wajib zakat-tanggungan/tuntuta pembayaran
jangka pendek.
5. Menetapkan nisab zakat.
6. Membandingkan tempat zakat dengan nisab zakat untuk
mengetahui apakah harta tersebut wajib dizakati atau tidak.
25
Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, cetakan ke 4) ,
h. 295 26
Husayn Syahatah, Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer, (
Jakarta: Pustaka Progressif , 2004), h. 34
29
7. Menetapkan kadar yang diambil dari tempat zakat atau dalam
bahasa akuntansi disebut persentase atau harga zakat. 2,5% pada
zakat emas dan perak, barang perdagangan, industri, pendapatan
hasil kerja, harta mustafad, zakat profesi dan zakat pekerjaan.
8. Menghitung jumlah zakat dengan cara mengalikan tempat zakat
dengan persentase zakat. Dengan demikian akuntan telah sampai
kepada penetapan nilai zakat yang harus dikeluarkan.
9. Pembebanan jumlah zakat zakat yang harus dikeluarkan, sebagai
berikut:
a Pada proyek/ harta pribadi: ditanggung oleh pemilik atau
pribadi
b Pada syirkah ashkhasy: jumlah zakat dibagi atas para
serikat sesuai dengan nisbah modal harta mereka
sebagaimana dalam akan syirkah.
c Pada syirkah amwal/ perusahaan bersaham: jumlah zakat
dibagi atas jumlah saham untuk mengetahui bagian zakat
masing-masing saham dan kemudian untuk mengetahui
bagian zakat tiap penanmsaham sesuai dengan jumlah
saham yang dimiliki.
Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi
sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo
dana zakat pada tanggal tertentu. Sumber dana zakat berasal dari bank dan
pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada yang berhak.
Penggunaan dana zakat berupa penyaluran kepada yang berhak sesuai
30
prinsip syariah. Saldo dana zakat adalah dana zakat yang belum dibagikan
pada tanggal tertentu.27
Berikut adalah bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat
yang sesuai dengan PSAK No. 101
GAMBAR 2.1. Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 28
SUMBER: IAI, PSAK No. 101
4. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Qardhul Hasan atau Dana Kebajikan adalah pinjaman tanpa
dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya).29
Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan
peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu
dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang
disepakati. Qardhul hasan adalah produk perbankan syariah untuk
27
Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan
PSAK dan PAPSI, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 174 28
IAI, Standar Akuntansi Keuangan.... h. lampiran 29
Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,
2011), h. 239
31
nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan
kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif.
Sumber dana qardhul hasan dapat berasal dari internal dan
eksternal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima
entitas bisnis dari pihak lain. Sedangkan contoh sumber dana qardh yang
disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan non-halal, denda,
dan lain sebagainya.30
Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu
dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana
yang dipinjam. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena
kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.
Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan
penggunaan dana karena dana tersebut bukan aset bank yang
bersangkutan. Sumber dana qardhul hasan berasal dari eksternal dan
internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank
syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, sedekah, dan
sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan
hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi qardhul
hasan31
Beberapa petunjuk dalam penyusunan laporan keuangan dana
kebajikan ini adalah32
:
30
, Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,
2011), h. 239. 24
Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2009), h. 111
32 Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka
Quantum, 2008), h. 311
32
1) Sumber dana kebajikan berasal dari beberapa sumber:
a. Infak
b. Sedekah
c. Hasil dana yang diperoleh dari manajemen wakaf
d. Pengembalian dana kebajikan produktif atau bagi hasil suka
rela
e. Denda yang dikenakan bank kepada nasabah atas kelalaian
yang disengaja
f. Pendapatan yang bersifat non-halal yang tidak bisa
dihindari.
g. Wakaf yang khusus dimaksudkan untuk dana kebajikan.
h. Dana musyarakah yang digunakan khusus untuk maksud
dana kebajikan.
i. Sumber lain yang sah.
2) Penggunaan Dana Kebajikan dapat dilakukan kepada:
a. Pembiayaan kepada pengusaha atau mudharib produktif.
b. Sumbangan untuk kegiatan dakwah, sosial, ekonomi,
pendidikan, penelitian, community development, dan
sebagainya.
c. Dan lain-lain yang dibenarkan syariah dan Undang-undang.
Unsur Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan
meliputi sumber penggunaan dana qardhul hasan seelama jangka waktu
tertentu dan saldo dana qardhul hasan pada tanggal tertentu.33
33
Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan
PSAK dan PAPSI, (Jakarta: PT. Grasindo , 2006), h. 175
33
Berikut adalah bentuk laporan sumber dan penggunaan dana
kebajikan yang sesuai dengan PSAK No. 101
GAMBAR 2.2. Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Sumber: IAI, PSAK No. 101
34
BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PT. BANK SYARIAH MANDIRI
A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Mandiri hadir dengan Cita-cita Membangun Negeri,
Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas
telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM)
sejak awal pendiriannya.
Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan
hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998.
Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang
disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik
nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat
terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia
usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang
didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.
Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan
merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.1
Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang
dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang
Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB
berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger
dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.2
1 http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015 pukul 09.40
2 http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015 pukul 09.40
35
Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan
(merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank
Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri
(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut
juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
sebagai pemilik mayoritas baru BSB.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri
melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan
Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan
perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon
atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank
umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).
Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa
pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk
melakukan konversi PT.Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi
bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah
segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan
usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi
berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT.Bank Syariah Mandiri
sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal
8 September 1999.3
Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah
dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.
3 http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015 pukul 09.40
36
1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat
Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/
1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.
Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah
Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420
H atau tanggal 1 November 1999.
PT.Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank
yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang
melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan
nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah
Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk
bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.
Tonggak Sejarah PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:4
a. 1955 Pendirian PT Bank Industri Nasional (PT BINA)
b. 1967 PT BINA berubah nama menjadi PT Bank Maritim
Indonesia
c. 1973 PT Bank Maritim Indonesia berubah nama menjadi PT
Bank Susila Bakti
d. 1999 PT Bank Susila Bakti dikonversi menjadi bank syariah
dan berubah nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.
4 Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan Periode 2013- Laporan Manajemen, h. 28
37
B. Profil Bank Syariah Mandiri
Nama : PT. Bank Syariah Mandiri
Alamat : Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta
10340
Telepon : (62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting)
Fax : (62-21) 3983 2989
Situs web : www.syariahmandiri.co.id
Tanggal berdiri : 25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi : 1 November 1999
Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000.000,-
Modal Disetor : Rp. 1.489.021.935.000,-
Kantor Layanan : 854 kantor, yang tersebar di 33 provinsi di seluruh
Indonesia
Jumlah jaringan ATM : 909 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 11.454,
ATM Bersama 53.722 unit (include ATM
Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima 66.770
unit, EDC BCA 196,870 unit, ATM BCA 10,596
dan Malaysia Electronic Payment System
(MEPS) 12.010 unit.
Jumlah Karyawan : 16.945 orang (Per Desember 2013)5
C. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri
1) Visi
“ Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.”
Penjelasan tentang Pernyataan Visi sebagai berikut:
5 http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015 pukul 09.40
38
“Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia” Bank
memaknai nisi tersebut dengan: “BSM akan menjadi yang terdepan
dalam Mengembangkan Peradaban Ekonomi umat manusia yang
lebih luhur, adil, terhormat, sejahtera-menyejahterakan, sesuai
Syariah, bernilai tinggi, dan unggul.”6
a. Memimpin adalah menjadi yang terdepan;
b. Pengembangan adalah pemberian manfaat dengan berjuang
membuat lebih baik secara terus-menerus dan
berkesinambungan dari generasi ke generasi;
c. Peradaban Ekonomi adalah suatu kondisi ketika manusia
telah mengembangkan cara-cara (tradisi, budaya, proses,
system) yang efektif di dalam penggunaan sumber daya dan
di dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan
jasa (Merriem Webster online);
d. Mulia adalah luhur, adil, terhormat, sejahtera
menyejahterakan, sesuai Syariah, bernilai tinggi, dan unggul.
2) Misi7:
a Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata
industri yang berkesinambungan.
b Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran
pembiayaan pada segmen UMKM.
6 Bank Syariah Mandiri, Annual Report 2013, Laporan Manajemen, h. 30
7 Misi perusahaan adalah pernyataan luas dan kekal mengenai nilai suatu perusahaan,
menyatakan citra yang ingin diproyeksikan pleh perusahaan, mencerminkan konsep diri
perusahaan, dan mengindikasikan bidang produk atau jasa utama perusahaan, serta kebutuhan
utama konsumen yang berusaha untuk dipenuhi oleh perusahaan. Dikutip dari Pearce dan
Robinson, Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian Edisi 10, (Jakarta:
Salemba Empat, 2008), h. 30
39
c Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja
yang sehat.
d Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan.
e Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
Penjelasan Tentang Pernyataan Misi8
No. Misi Penjelasan
1. Mewujudkan pertumbuhan
dan keuntungan di atas rata-
rata industri yang
berkesinambungan
Bahwa pertumbuhan dan
keuntungan BSM selalu di atas
rata-rata industri yang dicapai
dengan strategi pengelolaan
yang mengutamakan SCA
(Sustainable Competitive
Advantage).
2. Mengutamakan
penghimpunan dana murah
dan penyaluran pembiayaan
pada segmen UMKM
Bahwa BSM mengutamakan
penghimpunan dana murah
dan penyaluran
pembiayaan pada segmen
UMKM.
8 Bank Syariah Mandiri, Annual Report 2013, Laporan Manajemen, h. 30
40
3. Mengembangkan
Manajemen Talenta dan
lingkungan kerja yang sehat
Bahwa BSM terus menerus
mengembangkan pengelolaan
talenta Sumber Daya Manusia
(SDM), mulai tahap attraction,
identification, development,
deployment, s.d. retention, dan
lingkungan kerja yang sehat.
4. Meningkatkan kepedulian
terhadap masyarakat dan
lingkungan
Bahwa BSM terus menerus
berupaya menebar manfaat
pada masyarakat dan
lingkungan yang meningkat
dari waktu ke waktu.
5. Mengembangkan nilai-nilai
Syariah Universal
Bahwa BSM berkomitmen
untuk mengembangkan tata
kelola berdasarkan ilmu
pengetahuan dan nilai-nilai
kemanusiaan yang diterima
masyarakat secara universal.
Tabel 3.1. Penjelasan tentang Pernyataan Misi BSM
Sumber : BSM, Annual Report 2013- Laporan Manajemen
41
3) Nilai-Nilai Bank Syariah Mandiri
Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai
sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang
disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah
Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared
Values Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”.9
Excellence: Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result-
oriented).
Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
Humanity: Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan
lingkungan.
Integrity: Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.
Customer Focus: Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya
nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan
eksternal).
9 http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015 pukul 09.40
42
D. Struktur Organisasi dan Logo Bank Syariah Mandiri
1. Struktur Organisasi
Gambar 3.1. Struktur Organisasi BSM
Sumber : http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015
2. Logo Bank Syariah Mandiri
Gambar 3.2. Logo Bank Syariah Mandiri
Sumber : http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015
43
Keterangan Logo Perusahaan :10
1. Makna Umum:
a. Pemilihan huruf kecil untuk huruf logo mencerminkan
kedekatan kepada nasabah dengan tetap rendah hati.
b. Ramah terhadap semua segmen bisnis dari semua kalangan.
c. Kedua tulisan logo (“mandiri” dan “syariah’) sebagai satu
kesatuan, namun boleh berganti warna bilamana diperlukan.
2. Warna Huruf:
a Hijau melambangkan kesuburan, kemakmuran, kesejukan.
b Warna hijau juga identik dengan dunia Islam yang
universal.
3. Gelombang Emas Cair (liquid gold)
a Gelombang emas cair menyimbolkan kekayaan,
kesejahteraan, dan kejayaan.
b Lengkung emas simbol karakter yang agile, progressive,
pandangan ke depan, excellent segala kemungkinan yang
akan datang.
10
Bank Syariah Mandiri, Annual Report BSM 2013- Laporan Manajemen, h. 1
44
BAB IV
ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
DAN KESESUAIANNYA DENGAN PSAK NO. 101
A. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan harus cukup
komprehensif1 untuk memenuhi kebutuhan pengguna lain dalam
keterbatasan mengenai apa yang wajar bisa diminta.2 Artinya, informasi
yang diberikan harus benar-benar jelas dan relevan dengan apa yang
dibutuhkan oleh para stakeholder. Untuk itu dalam proses penyusunan
laporan keuangan, khususnya pada bank syariah harus mengikuti standar
yang telah dibuat oleh Bank Indonesia .
Proses penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari proses
akuntansi. Proses akuntansi adalah proses pengolahan data.3 Stettler
(1978) dalam karyanya yang berjudul Auditing Principles menggambarkan
elemen umum yang dipakai dalam setiap pengolahan data sebagai berikut:
1 Komprehensif/ kom-pre-hen-sif/ 1. Bersifat mampu menangkap (menerima dengan baik;
2. Luas dan lengkap (tt ruang lingkup atau isi); 3. Mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang
luas. Dalam kaitannya dengan penyajian informasi secara komprehensif, kata komprehesif dapat
diartikan luas dan lengkap. Dikutip dari kbbi.web.id/komprehensif. 2 Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta:
Salemba Empat, 2011), h. 199 3 Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali
Press, 2011), h. 64
45
GAMBAR 4.1. Elemen Pengolahan Data
SUMBER : Sofyan Syafri Harahap, 2011 Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, h. 64.
Selanjutnya akuntansi dalam pengolahan datanya menggunakan
siklus akuntansi yang dimulai dari transaksi, pencatatan, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, hingga pada tahap pelaporan. Smith dan Skousen
menggambarkan siklus akuntansi sebagai berikut:
GAMBAR 4.2. Siklus Akuntansi
4
SUMBER : Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, h. 64.
4 Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali
Press, 2011), h. 64.
46
Proses akuntansi ini juga berlaku pada praktik penyusunan laporan
keuangan pada Bank Syariah Mandiri, hanya saja proses yang digunakan
saat ini sudah menjadi satu kesatuan dalam sebuah sistem.
Penyusunan laporan keuangan di Bank Syariah Mandiri dilakukan
oleh divisi accounting. Prosedur penyusunan laporan keuangan di BSM
terdiri dari dua tahap,5 yaitu pembuatan laporan keuangan dengan sistem
Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) dan Laporan
manual dalam bentuk Excel.
1. Penyusunan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan
Tahap pertama dalam penyusunan laporan keuangan adalah
pembuatan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK)
berbasis XBRL (Extensible Business Reporting Language) yang
dibuat setiap bulan dan dikirim ke Bank Indonesia. LSMK merupakan
sebuah penyempurnaan sistem dan format laporan keuangan
sebelumnya yaitu Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS)
yang telah digunakan sejak tahun 20036. LSMK berbasis XBRL sudah
mulai dioperasikan sejak Mei 2014 serempak oleh seluruh Bank
Indonesia dan Bank Syariah di Indonesia.7 Bank Syariah lebih awal
menggunakan sistem LSMK-XBRL karena bank syariah yang
dianggap lebih siap dan lebih mudah untuk melakukan perubahan
sistem, sedangkan bank konvensional yang jumlahnya jauh lebih besar
5 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi
Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00. 6 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi
Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 7 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00
47
memerlukan waktu untuk perubahan dari Laporan Bank Umum (LBU)
ke LSMK.8
Extensible Business Reporting Language (XBRL) merupakan
bahasa standar yang digunakan untuk memudahkan pertukaran data
keuangan antar institusi. Metode pelaporan dengan XBRL
memungkinkan pertukaran data yang lebih konsisten dan mudah
dengan redundansi9 minimal.
10
Mekanisme pelaporan menggunakan kamus data XBRL adalah
sebagai berikut:11
a Bank Indonesia memberikan kamus data kepada Bank Pelapor
melalui media Single Reporting Platform (SRP).
b Bank Pelapor menggunakan kamus data sebagai acuan
pembentukan instance document.12
c Bank Pelapor melakukan pemetaan metadata13
dari sumber
data ke metadata yang didefinisikan pada kamus data (Fungsi
Pemetaan Metadata).
8 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 16.00-18.00 9 Redudansi adalah pemborosan kata; pemakaian kata yang banyak, yang sebenarnya
tidak diperlukan. Dikutip dari kbbi.web.id diakses pada 6 Juni 2015 10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter
Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran
II h. 1874 11
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter
Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran
II h. 1874 12
Instance document. file yang berekstensi *.xml yang berisi data (fact) sebagai hasil
pemetaan metadata dari sumber data ke metadata yang didefinisikan pada kamus data. Dikutip dari
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/...h. 1881 13
Metadata berisi penjelaskan definisi, aturan bisnis, serta informasi-informasi lain
mengenai data tersebut. Dikutip dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/...h. 1875
48
d Bank Pelapor membentuk instance document yang sesuai
dengan pemetaan pada poin sebelumnya (Fungsi Pembentukan
Instance Document).
e Bank Pelapor melakukan pengecekan instance document
sesuai dengan kaidah-kaidah pada kamus data (Fungsi Validasi
Instance Document).
f Bank Pelapor mengirimkan instance document ke Bank
Indonesia melalui Single Reporting Platform (SRP).
g Bank Indonesia melakukan validasi terhadap instance
document.
h Bank Indonesia memberikan log hasil validasi untuk instance
document yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pada kamus
data.
i Bank Pelapor memperbaiki kesalahan berdasarkan log hasil
validasi14
dan mengirimkan kembali instance document yang
sudah diperbaiki kepada Bank Indonesia.
j Bank Indonesia memberikan informasi lainnya terkait
pelaporan melalui portal Bank Indonesia sebagaimana
tercantum pada Petunjuk Teknis Single Reporting Platform
(SRP).15
14
Log hasil validasi berisi detil kesalahan dari instance document yang dikirimkan oleh
Bank Pelapor, baik kesalahan hasil validasi syntax maupun hasil validasi bisnis. Dikutip dari Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/...h. 1883 15
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter
Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran
II h. 1875-1876
49
GAMBAR 4.3. Mekanisme Pelaporan Menggunakan XBRL
SUMBER: Surat Edaran BI Nomor 15/37/Dsta
Sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
15/37/DSta perihal Laporan Stabilitas Moneter Dan Sistem Keuangan
Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah,
LSMK diterapkan dalam rangka menjalankan fungsi kebansentralan
yang diamanatkan dalam Undang-undang, khususnya fungsi di bidang
moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan serta
kegiatan usaha perbankan, termasuk perbankan syariah.16
Dalam masa pelaporannya baik harian, bulanan, triwulanan,
hingga tahunan BSM melaporkan laporan keuangan kepada Bank
Indonesia dengan LSMK. Cara kerja LSMK adalah sebagai berikut:17
1). Sebelumnya semua data transaksi di seluruh cabang BSM
ditarik dan dijadikan satu di Bank Syariah Mandiri Pusat
16
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter
Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran I
h. 1206 17
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 16.00-18.00
50
2). File diletakkan di Intranet untuk dibuat laporan keuangannya.
File tersebut dibuat sesuai file yang sudah distandarkan oleh
Bank Indonesia.
3). File yang di-upload terlebih dahulu divalidasi untuk
menghindari hal-hal seperti data non-valid, virus dan lain
sebagainya sehingga tidak masuk pada server Bank Indonesia.
4). Selanjutnya BSM sebagai Bank Pelapor akan mendapatkan
hasil validasi yang ditampilkan dalam laporan.
Penggunaan LSMK mempermudah pengerjaan laporan
keuangan untuk Bank Indonesia karena dilakukan sepenuhnya oleh
Bank Syariah Mandiri kantor pusat.18
Sistem ini dapat mengurangi
kendala yang sebelumnya sering terjadi ketika masih menggunakan
LBUS, kendala tersebut diantaranya:
a) Pihak kantor pusat harus selalu memastikan bahwa data yang
berasal dari cabang adalah data yang benar dan wajar, padahal
BSM memiliki hampir 387 kantor cabang di Indonesia.
b) Tidak semua pihak kantor cabang paham dan mengerti
akuntansi.
c) Permasalahan SDM dan koordinasi yang kurang tepat sering
terjadi di cabang, sehingga mempengaruhi ketika sedang
melakukan pelaporan.19
18
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 16.00-18.00 19
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 16.00-18.00
51
2. Penyusunan Laporan Manual dalam Bentuk Excel
Tahap kedua dalam penyusunan laporan keuangan pada
Bank Syariah Mandiri adalah pembuatan laporan keuangan dalam
bentuk excel. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keakurasian
data dalam laporan keuangan BSM.20
Laporan manual ini
sebenarnya disusun secara beriringan dengan LSMK. Laporan
excel dibuat menyerupai laporan keuangan pada LSMK yang
berfungsi sebagai alat kontrol LSMK agar data yang disajikan
lebih valid dan akurat.Penyusunan laporan keuangan dilakukan
secara harian, bulanan, triwulanan, tahunan yang keseluruhannya
masih dalam satu kesatuan.
Dari paparan hasil wawancara di atas, peneliti menggambarkan
prosedur penyusunan laporan keuangan bulanan pada Bank Syariah
Mandiri sebagai berikut:
GAMBAR 4.4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dengan LSMK-XBRL
SUMBER: Analisis hasil wawancara dengan bagian accounting group
20
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00
52
Untuk laporan keuangan tahunan dilakukan audit. Proses audit
dilakukan setahun sekali, biasanya pada bulan agustus atau september.21
Seperti yang dinyatakan dalam PBI Nomor 14/14/PBI/2012 tentang
Transparasi dan Publikasi Laporan Bank, Laporan tahunan wajib diaudit
oleh Akuntan Publik. Akuntan Publik atau biasa disebut auditor eksternal
atau auditor independen adalah auditor dari luar perusahaan. Tugasnya
untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai
standar Bank Indonesia atau belum.22
Selain audit eksternal, audit juga dilakukan oleh auditor internal
Auditor internal bertugas memeriksa laporan keuangan tahunan sebelum
diserahkan kepada dewan komisaris untuk memastikan bahwa kebijakan
dan praktik akuntansi yang sesuai telah dilaksanakan dalam penyusunan
laporan keuangan.23
Laporan yang sudah di audit dipublikasikan pada laporan tahunan
melalui website BSM. Publikasi pada laporan triwulan BSM bekerja sama
dengan Republika, Harian Pelita, dan Investor Daily.24
Pengungkapan
informasi kepada publik didasarkan pada keberadaan standar akuntansi
yang berkualitas dan metodologi pengungkapan yang memadai. Proses ini
biasanya melibatkan publikasi atas informasi kualitatif dan kuantitatif
dalam laporan keuangan tahunan, yang biasanya dilengkapi dengan
21
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 22
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 23
Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta,
2011, Salemba Empat), h. 43. 24
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00
53
laporan keuangan dua tahunan atau kuartalan dan informasi penting
lainnya.
Dalam melakukan pelaporan atau publikasi informasi, penting
bagi sebuah bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.25
Pengungkapan informasi negatif ke publik yang tidak memiliki
pengetahuan yang cukup untuk menerjemahkannya dapat merusak sebuah
bank dan mungkin seluruh sistem perbankan dalam situasi di mana
informasi berkualitas rendah diajukan atau penguna dianggap tidak
mampu menafsirkan dengan benar apa yang diungkapkan, kebutuhan
publik harus disediakan secara hati-hati dan diperketat secara bertahap.26
Oleh karena itu penyajian laporan keuangan harus mudah dipahami sesuai
dengan karakteristik pokok laporan keuangan di dalam PSAK, yaitu
mudah dipahami, relevan, memiliki gambaran yang jelas dan mudah
dibandingkan.
Setiap akhir bulan dilakukan COB (Close of Business) untuk
membuat laporan keuangan dengan standar BI dan setiap awal bulan
dilakukan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan format PSAK.27
Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas
transaksi kegiatan usaha bank wajib mengikuti Pernyataan Standar
Akutansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah (PSAKS), Pedoman
25
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 26
Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta:
Salemba Empat, 2011), h. 195. 27
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00
54
Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan PSAK yang berlaku
umum.28
B. Penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat
Zakat perusahaan/institusi adalah zakat yang didasarkan atas
prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Kewajiban zakat
perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya
mayoritas) oleh muslim. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat
perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal
dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan
trading atau perdagangan.29
Bank Syariah Mandiri sebagai sebuah
lembaga keuangan dimana seluruh aktivitasnya berdasar pada prinsip
syariah memiliki kewajiban untuk membayar zakat perusahaan. Selain
sebagai bentuk transparasi dan tanggung jawab bank syariah terhadap
publik, pembuatan laporan zakat dari bank syariah mandiri juga dapat
menjadi salah satu alat ukur tingkat kepatuhan syariah dari bank syariah.
Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan
yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka
waktu tertentu, serta saldo zakat pada tanggal tertentu.30
Pada PSAK No.
101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, laporan sumber dan
penggunaan dana zakat dijelaskan pada paragraf 70-74 dan informasi
lainnya dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Di dalamnya
28
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter
Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran
II h. 1208 29
Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka
Quantum, 2008), h. 78 30
Dwi Nuraini Ihsan, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (Banten: UIN
Jakarta Press, 2013) h. 47
55
dinyatakan, entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang
menunjukkan:
a. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
1). zakat dari dalam entitas syariah;
2). zakat dari pihak luar entitas syariah;
b. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: Fakir;
Miskin; Riqab; orang yang terlilit hutang (Gharim); Muallaf;
Fiisabilillah; orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil); dan Amil.
c. Kenaikan atau penurunan dana zakat;
d. Saldo awal dana zakat; dan
e. Saldo akhir dana zakat.31
.
Selain dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, bank syariah
juga harus melaporkan informasi yang lebih jelas dalam catatan atas laporan
keuangan. Seperti yang dinyatakan pada PSAK No. 101 yaitu entitas syariah
harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada:
a. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;
b. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah;
c. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf;dan
d. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima
zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur
dalam PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa, dan pihak ketiga.32
31
IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta, Salemba Empat, 2009), PSAK
No. 101 , paragraf 70 32
IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta, Salemba Empat, 2009), PSAK
No. 101 , paragraf 71
56
Secara garis besar, laporan sumber dan penyaluran dana zakat
Bank Syariah Mandiri telah memenuhi standar yang terdapat pada PSAK
No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal tersebut dapat
dilihat dari informasi-informasi yang disajikan, baik dalam laporan
Sumber dan Penggunaan Dana Zakat maupun dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.33
Berikut adalah tabel kesesuaian Laporan Sumber dan
penggunaan Dana zakat dengan PSAK No. 101:
No.
Pengungkapan
Informasi
PSAK No. 101
Laporan Keuangan
Tahunan BSM
1 Judul
Laporan Sumber
dan Penggunaan
Dana Zakat
Laporan Sumber dan
Penyaluran Dana
Zakat
2 Sumber Dana
sumber dana zakat
berasal dari dalam
entitas syariah dan
pihak luar entitas
syariah;
Sumber dana zakat
berasal dari zakat
bank, zakat pegawai
dan zakat nasabah
umum
3 Penggunaan Dana
Penggunaan dana
zakat melalui
Lembaga Amil
Zakat untuk: Fakir;
Miskin; Riqab;
Disalurkan melalui
LAZNAS BSM
33
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00
57
orang yang terlilit
hutang (Gharim);
Muallaf;
Fiisabilillah; orang
yang dalam
perjalanan (Ibnu
Sabil); dan Amil.
4 Jumlah Dana
Jumlah penggunaan
Dana Zakat
Jumlah Penyaluran
Dana Zakat
5 Selisih Kurs -
Keuntungan/kerugian
selisih kurs
6
Kondisi Dana
Zakat
kenaikan/penurunan
Dana Zakat
kenaikan/penurunan
Dana Zakat
7 Saldo Awal
saldo awal dana
zakat
saldo awal dana
zakat
8 Saldo Akhir
saldo akhir dana
zakat
saldo akhir dana
zakat
TABEL 4.1. Tabel Kesesuaian Pengungkapan Informasi pada Laporan Dana
Zakat dengan PSAK No. 101
Sumber: Analisis PSAK No. 101 dan Laporan keuangan tahunan BSM
Pada Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri, istilah
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat disebut juga Laporan Sumber
58
dan Penyaluran Dana Zakat. Komponen-komponen yang terdapat pada
Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat BSM antara lain:34
1). Sumber dana zakat yang terdiri dari zakat dari bank, zakat dari
nasabah umum, dan zakat dari pegawai.
2). Penyaluran dana zakat kepada Lembaga Amil Zakat Nasional
Bangun Sejahtera Mitra (LAZNAS BSM).
3). Keuntungan/kerugian selisih kurs- bersih
4). Kenaikan/penurunan dana zakat
5). Saldo awal dana zakat
6). Saldo akhir dana zakat
Sesuai dengan PSAK No. 101, sumber dana zakat Bank Syariah
Mandiri berasal dari dalam dan pihak luar bank syariah. Sumber dana
zakat dari dalam bank syariah berasal dari zakat BSM dan zakat pegawai
BSM sedangkan zakat dari luar bank berasal dari nasabah umum.
Zakat BSM dihitung 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak
penghasilan pada jangka waktu tertentu. Berikut adalah perhitungan zakat
perusahaan Bank Syariah Mandiri pada periode 2013:35
Laba sebelum zakat dan pajak = Rp. 906.498.894.169,00
(dinyatakan dalam laporan laba rugi)
Zakat bank periode 2013 = 2,5% x Rp. 906.498.894.169,00
= Rp. 22.662.472.354,00
Zakat pegawai berasal dari zakat penghasilan pegawai yang
disisihkan dari gaji pegawai BSM. Sedangkan zakat dari nasabah biasanya
34
Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2013 35
Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2013
59
berasal dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan dinyatakan Zakat Bank merupakan liabilitas zakat
Bank yang dihitung dari laba sebelum pajak. Zakat pegawai, nasabah, dan
umum merupakan titipan dana zakat, infak, dan shadaqah dari pihak pihak
tersebut.36
Dari ketiga sumber zakat, yang disalurkan sepenuhnya kepada
LAZNAS BSM adalah zakat bank, sedangkan yang lainnya hanya
sebagian yang disalurkan, jumlahnya tergantung dari kebijakan CSG.
Kemudian sisa jumlah zakat yang belum disalurkan dianggap sebagai
Saldo zakat. Informasi kenaikan/penurunan kurs pada Laporan sumber dan
penyaluran dana zakat digunakan untuk perubahan kurs pada valuta asing.
Sumber dan penyaluran dana zakat, pengelolaannya diserahkan kepada
LAZNAS BSM. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat fokus kepada
kegiatan bisnis, dan LAZNAS BSM fokus kepada kegiatan sosialnya.37
C. Penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Kebajikan
Salah satu bukti komitmen sosial dari entitas syariah khususnya
bank syariah adalah produk Qardhul Hasan atau benevolent loan atau dana
kebajikan. Dana kebajikan ini adalah produk bantuan pembiayaan yang
diberikan kepada masyarakat khususnya mudharib atau pengusaha kecil
untuk melakukan kegiatan bisnisnya.38
Laporan sumber dan penggunaan
dana kebajikan menjadi salah satu informasi yang dapat diketahui oleh para
36
Bank Syariah Mandiri. Laporan Keuangan Tahunan 2013, (Jakarta, 2013) h. 413 37
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 38
Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka
Quantum, 2008), h. 311
60
stakeholders mengenai sumber dana dan besarnya jumlah dana kebajikan/
Qardhul Hasan serta penggunaan dana tersebut. PSAK No. 101 tentang
Penyajian Laporan Keuangan Syariah menjelaskan Laporan Sumber dan
Penggunaan Dana Kebajikan ini pada paragraf 75-79. Dana kebajikan
merupakan penerimaan pendapatan denda nasabah pembiayaan dan jasa
giro dari bank non-syariah.39
Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta
saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum
disalurkan pada tanggal tertentu.40
1). sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
a. Infak;
b. Sedekah;
c. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku
d. pengembalian dana kebajikan produktif;
e. denda; dan
f. pendapatan nonhalal.
2). Penggunaan dana kebajikan untuk:
a. dana kebajikan produktif;
b. sumbangan; dan
c. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
3). kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
4). saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
5). saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.
Selain dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, bank
syariah juga melaporkan informasi mengenai dana kebajikan dalam catatan
atas laporan keuangan. Seperti yang dibahas pada PSAK No. 101 paragraf
39
Bank Syariah Mandiri. Laporan Keuangan Tahunan 2013, (Jakarta, 2013) h. 413 40
IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta, Salemba Empat, 2009), PSAK
No. 101 , paragraf 76
61
79 yaitu entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber
dan Penggunaan Dana Kebajikan, tetapi tidak terbatas pada:41
a. Sumber dana kebajikan;
b. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing
penerima;
c. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana
kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan
istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan
Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak
ketiga; dan
d. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal .
Secara umum, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada Bank
Syariah mandiri telah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan
Keuangan Syariah.42
Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari informasi yang
diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan BSM telah mengikuti format yang
ada pada PSAK No. 101. Berikut ini adalah tabel kesesuaian laporan sumber dan
penggunaan dana kebajikan BSM dengan PSAK No. 101:
No. Pengungkapan
Informasi PSAK No. 101
Laporan Keuangan
Tahunan BSM
1 Judul
Laporan Sumber
dan Penggunaan
Dana Kebajikan
Laporan Sumber dan
Penyaluran Dana
Kebajikan
41
IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta, Salemba Empat, 2009), PSAK
No. 101 , paragraf 79 42
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank
Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00
62
2 Sumber Dana
sumber dana
kebajikan berasal
dari penerimaan
Infak; Sedekah;
Hasil pengelolaan
wakaf sesuai
dengan perundang-
undangan yang
berlaku;
pengembalian dana
kebajikan produktif;
denda; dan
pendapatan
nonhalal.
Sumber dana
kebajikan BSM
berasal dari denda,
sumbangan/hibah,
penerimaan nonhalal,
dana sosial lainnya
3
Penggunaan
Dana
Penggunaan dana
kebajikan dana
kebajikan produktif;
sumbangan; dan
penggunaan lainnya
untuk kepentingan
umum.
Disalurkan melalui
LAZNAS BSM
4 Jumlah Dana
Jumlah penggunaan
Dana Kebajikan
Jumlah Penyaluran
Dana Kebajikan
63
5 selisih kurs -
Keuntungan/kerugian
selisih kurs
6
kondisi dana
kebajikan
kenaikan/penurunan
Dana Kebajikan
kenaikan/penurunan
Dana Kebajikan
7 Saldo awal
saldo awal dana
kebajikan
saldo awal dana
kebajikan
8 Saldo akhir
saldo akhir dana
kebajikan
saldo akhir dana
kebajikan
TABEL 4.2. Tabel Kesesuaian Pengungkapan Informasi pada Laporan Sumber
dan Penggunaan Dana Kebajikan dengan PSAK No. 101
SUMBER: Analisis PSAK No. 101 dan laporan keuangan tahunan BSM
Komponen-komponen yang terdapat pada Laporan keuangan BSM
Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah Mandiri yaitu:43
1). Sumber dana kebajikan yang berasal dari:
a. Denda
b. sumbangan/hibah,
c. penerimaan nonhalal
d. dana sosial lainnya
2). Penggunaan sumber dana kebajikan yang disalurkan melalui
LAZNAS BSM
3). Jumlah dana kebajikan
4). Keuntungan/kerugian selisih kurs
5). Kenaikan/penurunan dana kebajikan
6). Saldo awal dana kebajikan
7). Saldo akhir dana kebajikan
Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh komponen
sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada PSAK No. 101. Perbedaannya, di
43
Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2013
64
dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Syariah Mandiri
menambahkan informasi mengenai keuntungan/kerugian selisih kurs untuk
valuta asing. 44
Dalam penyaluran dana kebajikan melalui LAZNAS BSM,
BSM hanya menyalurkan sebagian dari jumlah keseluruhan dana kebajikan.45
Sedangkan sisa dana kebajikan yang belum disalurkan dianggap sebagai saldo.
Sumber dana kebajikan pada Bank Syariah Mandiri tidak berasal dari
infak atau sedekah langsung dari nasabah atau umum,46
karena BSM tidak
menerima infak atau sedekah dan hanya bertindak sebagai penyalur dana
kebajikan yang berasal dari BSM itu sendiri, misalnya denda atau penerimaan
nonhalal. Adapun lembaga yang berperan untuk menerima infak, sedekah
maupun wakaf adalah LAZNAS BSM.47
Sumber dana kebajikan yang berasal dari denda merupakan hasil dari
denda nasabah akibat kelalaian dalam pembayaran. Denda/sanksi diberikan
kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran dengan
sengaja dikenakan denda berupa sejumlah uang yang besarnya tidak
ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani.
Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana
sosial/kebajikan.48
Denda dibebankan kepada debitur sebagai biaya
tunggakan. Biaya tunggakan adalah biaya yang dikenakan kepada debitur
karena kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank.
44
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi
Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 45
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi
Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 46
Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi
Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 47
Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accounting Bank Syariah Mandiri 48
Bank Syariah Mandiri. Laporan Keuangan Tahunan 2013, (Jakarta, 2013) h. 379
65
Besarnya denda ditetapkan berdasarkan ketentuan internal. Bank tidak
mengakui pendapatan atas biaya tunggakan tersebut, namun digunakan
sebagai dana kebajikan.49
Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan nonhalal
biasanya berasal dari transaksi dengan bank konvensional. Dalam PSAK No.
101 dijelaskan pendapatan non-halal antara lain adalah penerimaan yang tidak
sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga
yang berasal dari bank umum konvensional yang dana ditempatkan disana
untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan dan operasional bank.50
Bank
syariah tidak diperkenankan untuk menjadikan penerimaan nonhalal atau
bunga dari bank konvensional ditempatkan pada di kolom pemasukan bank.51
Di dalam PSAK No. 101 dijelaskan dana kebajikan dapat digunakan
untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, maupun kegiatan sosial lainnya.
Sedangkan pada laporan sumper dan penggunaan dana kebajikan BSM,
penggunaan dana kebajikan pada Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan
Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM). Sehingga dana
kebajikan disalurkan kepada LAZNAS BSM dan pengelolaan seluruhnya
dilakukan oleh pihak LAZNAS. Hal tersebut bertujuan agar bank dapat fokus
dalam kegiatan bisnis dan LAZNAS fokus dengan kegiatan sosial. Dalam
pelaporannya BSM tetap memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan
49
Bank Syariah Mandiri. Laporan Keuangan Tahunan 2013, (Jakarta, 2013) h. 439 50
Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta, 2008,
Pustaka Quantum), h. 312 51
Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accounting Bank Syariah Mandiri
66
sosial BSM sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada publik dalam
laporan (Corporate Social Responsibilities) CSR.52
D. Analisis
Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk
tanggung jawab manajemen suatu entitas kepada publik. Begitu pun dengan
yang dilakukan Bank Syariah Mandiri. Laporan keuangan disusun
sedemikian rupa sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Bank
Indonesia. Dengan menyajikan laporan keuangan yang benar dan wajar
tentunya dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik,
khususnya bank syariah. 53
Kegiatan penyusunan laporan keuangan pada Bank Syariah tidak
terlepas dari praktik akuntansi yang seharusnya juga disandarkan pada
prinsip Islam, dimana dalam pelaksanaannya, akuntansi Islam lebih
menekankan aspek keadilan dan kebenaran.54
Hal tersebut sejalan dengan
pernyataan Zulkifli dan Sulastiningsih (1998) dalam Jurnal Akuntansi dan
Auditing Indonesia yang berjudul “Rerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan dalam Perspektif Islam” yang menyebutkan bahwa
“Akuntansi merupakan sistem informasi, penentuan laba,
pencatatan muamalah sekaligus pertanggungjawaban
(accountability), akuntansi lahir dan berkembang sesuai dengan
tuntutan masyarakat. Sedangkan Islam merupakan tata nilai yang
harus ditegakkan, seperti kejujuran, kebenaran, dan keadilan.” 55
52
Analisis hasil wawancara dan laporan keuangan BSM 2013 53
Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accouning Bank Syariah Mandiri 54
Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accouning Bank Syariah Mandiri 55
Ahmad Fahruddin, Akuntansi dan Ideologi Perumusan Konsep Dasar Akuntansi
Syariah, ( Malang: UIN Malang Press, 2008, cetakan I), h. 137.
67
Kegiatan akuntansi/ pencatatan juga dijelaskan di dalam Al-Quran
pada QS. Al-Baqarah: 282 sebagai berikut:
....
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah56
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya....(QS. Al-Baqarah: 282).”
Di dalam ayat tersebut Allah swt. memerintahkan untuk melakukan
pencatatan atas segala transaksi atau kegiatan muamalah, dan
menggunakan bukti transaksi sebagai dasar pencatatan.57
Hal seperti itu
juga yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menyusun laporan
keuangannya. Dalam proses penyusunannya, BSM menggunakan 2 (dua)
tahap yaitu Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) dan
Laporan manual yang berbentuk excel.58
Pembuatan laporan manual dalam
bentuk excel ini hanya digunakan sebagai alat kontrol pada LSMK untuk
menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada data
transaksi atau yang lainnya. Hal tersebut membuktikan, dalam
pelaksanaannya, Bank Syariah Mandiri telah berusaha menerapkan sistem
akuntansi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.59
Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal dalam buku Analisis Risiko
Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:
56
Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan
sebagainya. QS Al-Baqarah: 282 57
Ahmad Fahruddin, Akuntansi dan Ideologi Perumusan Konsep Dasar Akuntansi
Syariah, ( Malang: UIN Malang Press, 2008, cetakan I), h. 139-140. 58
Analisis hasil wawancara peneliti dengan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri 59
Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accouning Bank Syariah Mandiri
68
“Dalam membentuk sebuah lingkungan yang aman bagi para
pemangku kepentingan, aturan tata kelola perusahaan bagi bank
syariah harus berfokus pada menciptakan budaya transparan.”60
Transparasi suatu bank syariah dapat dilihat dari bagaimana sebuah
bank syariah menyajikan informasi-informasi secara relevan dan dapat
dipercaya dalam laporan tahunan. Pengungkapan informasi sangat penting
untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, sehingga pihak berwenang
telah menempatkan prioritas tinggi dalam meningkatan kualitas informasi
yang diungkapkan. Untuk menyediakan informasi yang berkualitas bank
juga didorong untuk memperbaiki sistem informasi internal mereka untuk
mengembangkan reputasi perusahaannya.61
Penggunaan sistem Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem
Keuangan (LSMK) berbasis XBRL (Extensible Business Reporting
Language) menjadi salah satu cara yang ditempuh Bank Indonesia untuk
meningkatkan kualitas informasi sekaligus mempermudah penyusunan
laporan keuangan dalam upaya menjalankan fungsi kebersentralan yang
terdapat dalam undang-undang. Bank syariah dipilih sebagai pelopor
pengguna LSMK karena secara kuantitas yang masih lebih rendah
dibanding bank konvensional, bank syariah dianggap lebih siap dan lebih
mudah untuk mengganti sistem dari Laporan Bank Umum Syariah
(LBUS) menjadi LSMK.62
Berikut merupakan ilustrasi Bank Syariah
dalam menggunakan sistem LBUS dan LSMK
60
Hennie Van Greunimg dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta:
Salemba Empat, 2011), h. 193 61
Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta,
2011, Salemba Empat), h.195 62
Analisis hasil wawancara peneliti dengan bagian Accounting Bank Syariah Mandiri
69
GAMBAR 4.5. Implementasi LBUS pada Bank Syariah63
Sumber: Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in Developing
Islamic Bank’s Reporting System
GAMBAR 4.6. Implementasi LSMK-XBRL pada Bank Syariah64
Sumber: Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in
Developing Islamic Bank’s Reporting System
63
Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic
Bank’s Reporting System at Indonesia International Conference on Islamic Finance 2014
“Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development”. 64
Achmad Buchori,Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic
Bank’s Reporting System at Indonesia International Conference on Islamic Finance 2014
“Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development”
70
Ahmad Buchori selaku Director Islamic Banking Departement
Indonesia FSA (OJK) mengemukakan beberapa kelebihan sistem LSMK-
XBRL dalam Indonesia International Conference on Islamic Finance pada
November 2014 lalu. Kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut :
“Data accuracy improved significantly, time and cost
efficiency in the long term, flexibility for data modification,
centralized data reporting system, less human intervention”
Dari hasil wawancara dengan pegawai Accounting Bank Syariah
Mandiri dan pernyataan Achmad Buchori selaku Director Islamic Banking
Departement Indonesia FSA (OJK), serta ilustrasi implementasi LBUS
dan LSMK pada gambar 4.7. dan 4.8. di atas, peneliti menyimpulkan
bahwa perubahan sistem pelaporan menjadi LSMK-XBRL menimbulkan
dampak yang positif bagi entitas yang menggunakannya, yaitu Bank
Syariah dan Bank Indonesia, baik dari segi keakurasian data, efisiensi
waktu dan biaya, kemudahan dalam modifikasi data, lebih aman karena
LSMK menggunakan sisten terpusat sehingga tidak ada intervensi pihak
lain yang tidak berkepentingan.65
Dampak positif tersebut dapat diketahui dari berkurangnya
kendala-kendala yang terjadi saat masih menggunakan sistem Laporan
Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS). Dengan LSMK-XBRL ini data
yang dihasilkan lebih akurat, efesiensi waktu dan biaya.
Sistem yang baru dioperasikan pada tahun 2014 ini menjadi
tantangan tersendiri bagi BSM untuk meningkatkan kualitas informasi
65
Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic
Bank’s Reporting System at Indonesia International Conference on Islamic Finance 2014
“Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development”.
71
perusahaannya. Agar sistem pelaporan LSMK-XBRL ini dapat berjalan
efektif, BSM perlu memperhatikan beberapa hal berikut:66
a. Kualitas data yang memadai dalam memenuhi taksonomi data
dalam LMSK
b. Dukungan yang cukup dari pihak manajemen BSM dalam
menerapkan LSMK
c. Pengembangan infrastruktur baik hardware, software, network,
maupun brainware.67
Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, BSM mengadopsi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang
Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Secara umum, Laporan sumber dan
penggunaan dana Zakat dan Kebajikan BSM telah sesuai dengan PSAK
No. 101. Komponen-komponen yang terdapat pada PSAK disesuaikan
dengan laporan yang dibuat. BSM juga melaporkan informasi-informasi
penting yang tidak terdapat dalam PSAK, seperti keuntungan/kerugian
selisih kurs untuk valuta asing. 68
Dengan menyajikan informasi sesuai dengan PSAK, dapat
dikatakan bahwa BSM telah memenuhi salah satu prinsip kepatuhan
syariah dari sebuah bank syariah. Keadaan tersebut seharusnya dapat
menjadi poin positif bagi perkembangan BSM dan bank syariah pada
umumnya. Perlu diketahui bahwa, salah satu usaha untuk menjadikan bank
syariah yang dapat bersaing dengan bank konvensional adalah dengan
66
Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian accounting Bank Syariah Mandiri 67
Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic
Bank’s Reporting System at Indonesia International Conference on Islamic Finance 2014
“Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development”. 68
Analisis hasil wawancara peneliti dengan bagian accounting Bank Syariah Mandiri dan
laporan keuangan periode 2013.
72
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh
karena itu pelaporan keuangan syariah menjadi penting untuk meyakinkan
dan menunjukan kepada publik bahwa bank syariah telah menjalankan
kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.69
Sementara itu dari hasil wawancara dijelaskan, penggunaan dana
zakat dan kebajikan BSM disalurkan dan dikelola oleh LAZNAS BSM
dengan alasan agar bank syariah dapat fokus dalam kegiatan bisnis. Hal
tersebut dibenarkan dalam PSAK tetapi akan menjadi kurang tepat jika
dipandang dari salah satu sifat kegiatan Islam, yaitu adanya kesatuan dunia
dan akhirat serta tidak adanya pemisah antara kegiatan ibadah dan
muamalah.70
Kegiatan bisnis dan sosial dalam bank syariah seharusnya
tidak perlu dipisahkan karena dapat mengurangi nilai pokok dari Islam itu
sendiri. Selain itu bank syariah memiliki kewajiban untuk melaporkan
tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik pada laporan tahunan,
di sisi lain pengelolaan dana zakat dan kebajikan dilakukan oleh pihak
lain, bukan bank yang bersangkutan.71
Dari keseluruhan hasil analisis di atas dapat disimpulkan, untuk
menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat
dipertanggungjawabkan, penyusunan laporan keuangan bank syariah harus
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, prosedur yang ditetapkan
Bank Indonesia, serta standar akuntansi yang digunakan. Untuk
mendukung terciptanya laporan keuangan yang transparan dan
accountable bukan hanya menjadi tugas para akuntan publik, tetapi juga
tanggung jawab semua pihak terkait seperti regulator, dewan standar
69
Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian accounting Bank Syariah Mandiri 70 Sofyan Syafri Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta,
2008, Pustaka Quantum), h 314 71
Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian accounting Bank Syariah Mandiri
73
akuntansi, serta pihak direksi dan manajemen dari entitas yang
bersangkutan.72
Jadi, pihak direksi dan manajemen bank syariah, selain
harus menjalankan fungsinya secara jujur, juga dituntut harus memiliki
pemahaman yang baik mengenai standar akuntansi yang digunakan dan
juga menerapkannya secara konsisten untuk dapat menyajikan informasi
dalam laporan keuangan yang berkualitas.73
72
Majalah Akuntan Indonesia, Artikel Laporan Keuangan Tepat Waktu Prinsip
Transparasi, Edisi No. 2/Tahun I/Oktober 2007, h. 40 73
Majalah Akuntan Indonesia, 2007, Laporan Keuangan....h. 40
74
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Prosedur penyusunan laporan keuangan secara umum pada Bank
Syariah Mandiri terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu pembuatan laporan
keuangan dengan sistem LSMK (Laporan Stabilitas Moneter dan
Sistem Keuangan) berbasis XBRL (Extensible Business Reporting
Language) dan Laporan keuangan manual dalam bentuk excel.
Sedangkan untuk laporan tahunan, dilakukan proses auditing dan
penyusunannya sesuai dengan format PSAK.
2. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang
menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka
waktu tertentu, serta saldo zakat pada tanggal tertentu. Secara umum,
penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat BSM sudah baik.
Hanya saja terdapat perbedaan istilah yang digunakan pada BSM yaitu
Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat.
3. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menjadi salah satu
informasi yang dapat diketahui oleh para stakeholders mengenai
sumber dana dan besarnya jumlah dana kebajikan/ Qardhul Hasan
serta penggunaan dana tersebut. BSM menerapkan PSAK secara
penuh dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan sumber dan
penggunaan dana kebajikan pada BSM telah sesuai dengan PSAK No.
101.
75
B. Saran
1. Untuk Bank Syariah Mandiri, dari segi pelaporan dana zakat dan dana
kebajikannya sudah baik, tetapi dari segi operasional yang nantinya
akan mempengaruhi pelapran, akan lebih baik jika BSM memiliki
Lembaga Zakat intern sehingga kegiatan sosial atau pengelolaan dana
sosial tetap dilakukan oleh BSM.
2. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat meneliti komponen-
komponen lainnya dari laporan tahunan maupun PSAK. Dan untuk
mengetahui perbandingan dengan bank lain, dapat dilakukan
penelitian dengan komparasi dengan bank sejenis atau BPRS.
76
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Adnan, Akhyar. 2005. Akuntansi syariah, Arah, Prospek, dan Tantangannya.
Yogyakarta: UII Press
Bank Syariah Mandiri. 2013. Laporan Tahunan Periode 2013
Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana Prenada Media
Group
Bungin, Burhan. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis
Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
DSAK IAI. 2007. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan Syariah. Jakarta:Salemba Empat
DSAK IAI. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang
Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.
Fahruddin, Ahmad. 2008. Akuntansi dan Ideologi Perumusan Konsep Dasar
Akuntansi Syariah. Malang: UIN Malang Press
Gunawan, Imam. 2013. Metode.Penelitian Kualitatif Teoti dan Praktik. Jakarta :
Bumi Aksara
Hasbi, Al-Furqon. 2008. 125 Masalah Zakat. Solo: Tiga Serangkai
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif
dan Kuantitatif Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga
Ismail. 2011. Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah. Jakarta: Kencana
Prenada Media
Ismanto, Kuat. 2009. Manajemen Syariah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Kartika Oktaviana, Ulfi. 2012. Financial Ratio to Distinguish Banks, Islamic
Business Units and Conventional Banks in Indonesia. Jakarta : Kementrian
Agama Republik Indonesia
Martani, Dwi Dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta
: Salemba Empat
Nazir, Mohammad. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
77
Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi syariah di Indonesia. Jakarta:
Salemba Empat
Nuraini Ihsan, Dwi. 2013. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah.
Banten: UIN Jakarta Press.
Pearce, John dan Robinson. 2008. Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi,
dan Pengendalian Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparasi dan
Publikasi Laporan Bank
Sabarguna, Boy. 2004. Analisis Data pada Penelitian Kualitatif. Jakarta : UI
Press
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas
Moneter Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan
Unit Usaha Syariah
Sutedi, Adrian. 2009 Perbankan Syariah, Tinjauan dan beberapa segi Hukum.
Bogor: Ghalia Indonesia
Syafri Harahap, Sofyan. 2004. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Syafri Harahap, Sofyan. 2008. Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah.
Jakarta: Pustaka Quantum
Syafri Harahap, Sofyan. 2011. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta:
Rajawali Press
Syahatah, Husayn. 2004. Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat
Kontemporer. Jakarta: Pustaka Progressif
Van Greunimg, Hennie dan Zamir Iqbal. 2011. Analisis Risiko Perbankan
Syariah, Jakarta: Salemba Empat
Wiyono, Slamet. 2006. Cara Mudah Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar
PSAK dan PAPSI. Jakarta: PT. Gramedia
Wiyono, Slamet dan Taufan Maulamin. 2013. Memahami Akuntansi Syariah di
Indonesia- Aplikasi Pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful, Entitas
Syariah lainnya dan Entitas Konvensional yang Melakukan Transaksi
Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media
Yaya, Rizal , dkk. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik
Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat
Yusuf, Muhammad dan Junaedi. 2006. Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan
Syariah. Jakarta: Ganeca Press
78
B. JURNAL DAN ARTIKEL
Abdul Rahman, Azhar dan Abdullah Awadh Bukair. 2013. The Influence of the
Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure
by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. Asian Journal of
Business and Accounting.
Buchori, Achmad. Presentation about Indonesia’s Experience in Developing
Islamic Bank’s Reporting System at Indonesia International Conference on
Islamic Finance 2014 “Financial Activities Reporting and Usefullness for
Economic Development”
Daud Bakar, Mohd. 2008. “Essential Readings in Islamic Finance”. Kuala
Lumpur : Mashi Publication.
Hameed Shahul, et al. 2004. Alternative Disclosure and Performance Measures
for Islamic Banks. Paper presented at the second Conference on
Administrative Sciences : Meeting the Challenges of the Globalization Age.
Dhahran : King Fahd University Poetroleum Minerals.
Majalah Akuntan Indonesia. Edisi No. 2/Tahun I/Oktober 2007. Laporan
Keuangan Tepat Waktu Prinsip Transparasi
Meutia, Inten dkk. 2010. Qualitative Approach to Build the Concept of Social
Responsibility Disclosures Based on Shari’ah Enterprise Theory.
Palembang, Universitas Sriwijaya
Nasrifa, Maulana dan Ade Wirman. 2006. Analisa Tingkat Kesesuaian Annual
Report Perbankan Syariah dengan Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Kasus
Bank Umum Syariah di Indonesia). Jakarta : Tazkia
Paramita, Ratih. 2012. Islamic Corporate Identity In The Practice Of Annual
Report Disclosure Islamic Bank. Jakarta : Jurnal Akutansi dan Pendidikan
Yuniwijayanti. 2014. Eksplorasi Nilai-Nilai Dakwah Dalam Laporan Tahunan
Perbankan Syariah: Analisis Semiotik Pada Laporan Tahunan Bank
Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Semarang : UNDIP
www.gudangilmusyariah.blogspot.com/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-
psak-59.html?m=1 diakses pada 19 Desembr 2014 pukul 08.25
www.iium.edu.my diakses pada 16 Desember 2014 Pukul 17.13
http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 14 Januari 2015 pukul 21.19
kbbi.web.id diakses pada 6 Juni 2015 pukul 06.57
79
PEDOMAN WAWANCARA
Narasumber :Bapak Hairudin
Jabatan :Kepala bagian pelaporan, divisi Accounting Bank Syariah Mandiri
Waktu :4 Maret 2015, 17.00-20.00
1). Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan di Bank Syariah
Mandiri?
Prosedur penyusunan laporan keuangan di bank syariah mandiri terdiri
dari dua langkah, yaitu pembuatan laporan LSMK dan laporan yang
berbentuk excel. Laporan LSMK adalah Laporan Stabilitas Moneter dan
Sistem Keuangan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan baru diterapkan
oleh Bank Syariah. Selanjutnya secara beriringan, juga dibuat laporan
excel sebagai alat kontrol LSMK.
2). Bagaimana perlakuan akuntansi pada laporan sumber dan penggunaan
Dana Zakat dan Dana Kebajikan dalam laporan keuangan Bank Syariah
Mandiri?
Perlakuan akuntansi pada laporan keuangan bank syariah mandiri
menggunakan PSAK no. 101.
3). Bagaimana penerapan PSAK 101 pada laporan penggunaan dana zakat?
Bank Syariah mandiri menerapkan sepenuhnya PSAK 101 karena selalu
ada audit yang mengontrol kesesuaian laporan keuangan yang dibuat
dengan standard yang ditetapkan. Namun pada pengelolaan dana zakat
kami menyerahkan kepada LAZNAS BSM. Sumber dana zakat kami
berasal dari zakat bank, zakat pegawai bank, dan zakat dari pihak luar
bank. Zakat bank seperti yang terdapat pada laporan yang telah diaudit,
yaitu berasal dari 2,5 % pendapatan perusahaan sebelum pajak. Zakat
pegawai bank berasal dari zakat penghasilan pegawai yang secara otomatis
dipotong dari gaji pegawai. Zakat dari luar bank biasanya berasal dari
transaksi yang dilakukan nasabah, karena bank tidak menerima zakat
secara langsung.
4). Bagaimana penerapan PSAK 101 pada laporan sumber dan penggunaan
dana Qardhul Hasan?
Sama seperti laporan zakat, PSAK 101 juga diterapkan secara penuh
dalam penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan dana qardhul hasan
juga diserahkan kepada pihak LAZNAS BSM.
Narasumber : Bapak Aris
Jabatan : Staff Pelaporan, divisi Accounting Bank Syariah Mandiri
Tanggal : 4 Maret 2015, 17.00-20.00
1). Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan di Bank Syariah
mandiri?
Prosedur penyusunan laporan keuangan ini ada beberapa tahap
mulai dari harian, bulanan, triwulanan, tahunan, dan keseluruhannya masih
dalam satu kesatuan. Prosedurnya, semua data transaksi di seluruh cabang
ditarik dan dijadikan satu di pusat, kemudian diletakkan di Intranet, baru
setelah itu dibuat laporan keuangannya. Pembuatannya menggunakan
laporan LSMK (Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan), dan
dicek kembali secara manual menggunakan excel. Setiap akhir bulan
dilakukan COB (Close of Business). Setiap awal bulan dilakukan
pembuatan laporan sesuai dengan format PSAK. Sedangkan audit
dilakukan setahun sekali biasanya pada bulan agustus atau september.
Laporan yang sudah di audit dipublikasikan pada laporan tahunan.
Publikasi pada laporan triwulan BSM bekerja sama dengan republika,
Harian Pelita, dan Investor Daily.
2). Apa perbedaan pembuatan laporan keuangan dengan laporan tahunan?
Sama saja, bedanya laporan tahunan adalah laporan keuangan yang telah
melalui proses audit.
3). Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada laporan sumber dan
penggunaan dana zakat dan kebajikan?
Pembuatan laporan sumber dan penggunaaan dana zakat dan
kebajikan di BSM mengadopsi penuh dari PSAK, jika tidak sesuai pihak
audit akan memberi tahu dan meminta kembali laporan baru yang sesuai
dengan format PSAK. Audit ada yang internal ada yang eksternal. Audit
eksternal yang kita ketahui sebagai akuntan publik.
Narasumber : Bapak Aris
Jabatan : Staff Pelaporan, divisi Accounting Bank Syariah Mandiri
Tanggal : 25 Maret 2015, 16.00- 18.00
1). Mengapa LSMK baru diterapkan pada Bank Syariah saja?
Karena Bank Syariah dianggap lebih siap untuk lebih dulu menggunakan
LSMK. Jumlah bank syariah relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan
bank konvensional di Indonesia.
2). Apa kelebihan LSMK dengan LBUS?
Dengan LSMK kami cenderung lebih mudah, dan kendala-kendala yang
terdapat pada LBUS dapat teratasi. Kendala-kendala pada LBUS seperti:
a. Saat menggunakan LBUS pusat harus memastikan file yang berasal
dari cabang adalah benar dan wajar. Padahal BSM memiliki 387
kantor cabang.
b. Tidak semua pegawai di cabang paham akuntansi
c. SDM dan koordinasi masih sangat kurang
3). Dana zakat dan kebajikan BSM disalurkan pada LAZNAS BSM, apakah
LAZNAS BSM merupakan satu kesatuan dengan BSM?
LAZNAS BSM itu lembaga yang bekerja sama dengan BSM. LAZNAS
BSM kepanjangannya Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera
Mitra.
4). Kenapa dana zakat dan kebajikan tidak dikelola sendiri oleh BSM?
Pengelolaan dilakukan secara terpisah agar bank dapat fokus dengan
kegiatan bisnisnya dan LAZNAS fokus dalam kegiatan sosialnya. BSM
tidak menerima uang zakat atau infaq dari umum karena BSM bukan
lembaga zakat.
5). Bagaimana nominal jumlah dana zakat dan kebajikan yang disalurkan
kepada LAZNAS BSM?
Tidak semua dana disalurkan langsung, melainkan ada yang disimpan
sebagai saldo. Jumlahnya tergantung dari kebijakan CSG. Tetapi
biasanyauntuk zakat perusahaan BSM salurkan sepenuhnya.
PERNYATAANSTANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
PSAK No. 101 27 Juni 2007
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
PENYAJIAN LAPORANKEUANGAN SYARIAH
PER
NYA
TAA
N S
TAN
DA
R A
KU
NTA
NSI
KEU
AN
GA
N
ED No.
101(Revisi 2007)
Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia
PERNYATAANPERNYATAANPERNYATAANPERNYATAANPERNYATAAN STANDARSTANDARSTANDARSTANDARSTANDAR AKUNTANSI AKUNTANSI AKUNTANSI AKUNTANSI AKUNTANSI KEUANGANKEUANGANKEUANGANKEUANGANKEUANGAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGANPENYAJIAN LAPORAN KEUANGANPENYAJIAN LAPORAN KEUANGANPENYAJIAN LAPORAN KEUANGANPENYAJIAN LAPORAN KEUANGANSYARIAHSYARIAHSYARIAHSYARIAHSYARIAH
ii Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Sanksi Pelanggaran Pasal 44:Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982tentang Hak Cipta1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau mem-
perbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana denganpidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyakRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, ataumenjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran HakCipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
Diterbitkan olehDewan Standar Akuntansi KeuanganIkatan Akuntan IndonesiaJl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310Telp. : (021) 3190-4232Fax. : (021) 724-5078email: [email protected]; [email protected]: http://www.iaiglobal.or.id
Cetakan keduaJuni 2009
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 101: PenyajianLaporan Keuangan Syariah telah disyahkan oleh DewanStandar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007
Jakarta, 27 Juni 2007Dewan Standar Akuntansi Keuangan
M. Jusuf Wibisana KetuaJan Hoesada AnggotaDudi M. Kurniawan AnggotaSiddharta Utama AnggotaHekinus Manao AnggotaAgus Edy Siregar AnggotaEtty Retno W AnggotaJumadi AnggotaRoy Iman Wirarahardja AnggotaJogiyanto Hartono AnggotaRiza Noor Karim AnggotaMerliyana Syamsul AnggotaMeidyah Indreswari Anggota
iiiHak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
DAFTAR ISI
Paragraf
PENDAHULUAN ...................................................... 01-07Tujuan ................................................................................ 01
Ruang Lingkup ................................................................... 02 - 07
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN............................ 08 - 09Tanggungjawab atas Laporan Keuangan .......................... 10Komponen Laporan Keuangan .......................................... 11 - 15
PERTIMBANGAN MENYELURUH ......................... 16 - 37Penyajian Secara Wajar ..................................................... 16 – 19Kebijakan Akuntansi .......................................................... 20 – 22Kelangsungan Usaha ......................................................... 23 – 24Dasar Akrual ...................................................................... 25Konsistensi Penyajian ........................................................ 26 – 27Materialitas dan Agregasi .................................................. 28 – 29Saling Hapus (offsetting) .................................................. 30 – 32Informasi Komparatif ........................................................ 33 – 37
STRUKTUR DAN ISI .................................................... 38 - 43Identifikasi Laporan Keuangan .......................................... 38 – 41Periode Pelaporan .............................................................. 42 - 43
NERACA ......................................................................... 44 – 59Aset Lancar ....................................................................... 47 – 48Kewajiban Jangka Pendek ................................................. 49 – 51Informasi yang Disajikan dalam Neraca ............................ 52 – 55Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan ......................................................... 53 – 59
LAPORAN LABA RUGI .............................................. 60 – 66Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi ................. 60 – 62Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di
Catatan Atas Laporan Keuangan ................................. 63 – 66
iv
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ........................ 67 – 68
LAPORAN ARUS KAS ................................................. 69
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAANDANA ZAKAT ........................................................... 70 – 74
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAANDANA KEBAJIKAN ................................................ 75 – 79
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .............. 80 – 88Struktur .............................................................................. 80 – 83Penyajian Kebijakan Akuntansi ......................................... 84 – 85Pengungkapan Lain ........................................................... 86 – 88
TANGGAL EFEKTIF .................................................... 89
PENARIKAN .................................................................. 90
LampiranLaporan Keuangan Bank Syariah
vHak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.1Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGANNO. 101
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miringadalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibacadalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yangdicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidakwajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material(immaterial items).
PENDAHULUAN
Tujuan
1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajiandan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum(general purpose financial statements) untuk entitas syariahyang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapatdibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariahperiode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitassyariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, danpengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalamPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.
Ruang Lingkup
2. Pernyataan ini diterapkan dalam penyajianlaporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umumyang disusun dan disajikan sesuai dengan PernyataanStandar Akuntansi Keuangan.
3. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalahentitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatanusaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakandalam anggaran dasarnya.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.2 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporankeuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersamasebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuktujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikanterpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnyaseperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlakupula untuk laporan keuangan konsolidasian.
5. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturanpenyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus(statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawasindependen, bank sentral, dan sebagainya.
6. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocokbagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitasbisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik,pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkanstandar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaianterhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporankeuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapatpula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporankeuangannya.
7. Entitas syariah seperti reksa dana dan entitas yangmodalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi,memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajiandalam laporan keuangannya.
Tujuan Laporan Keuangan
8. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstrukturdari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitassyariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalahmemberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan aruskas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besarkalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.3Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangkamencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikaninformasi mengenai entitas syariah yang meliputi:(a) aset;(b) kewajiban;(c) dana syirkah temporer;(d) ekuitas;(e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;(f) arus kas;(g) dana zakat; dan(h) dana kebajikan.
9. Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnyayang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantupengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depankhususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kasdan setara kas.
Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan
10. Manajemen entitas syariah bertanggungjawab ataspenyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.
Komponen Laporan Keuangan
11. Laporan keuangan yang lengkap terdiri darikomponen-komponen berikut ini:(a) Neraca;(b) Laporan Laba Rugi;(c) Laporan Arus Kas;(d) Laporan Perubahan Ekuitas;(e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;(f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;
dan(g) Catatan atas Laporan Keuangan.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.4 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
12. Jika entitas syariah merupakan lembagakeuangan maka selain komponen laporan keuangan yangdiuraikan dalam paragraf 11, entitas syariah tersebut jugaharus menyajikan komponen laporan keuangan tambahanyang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jikasubstansi informasinya belum tercakup dalam paragraf11.
13. Komponen tambahan dan penyajian pos-poslaporan keuangan yang mencerminkan karakteristikkhusus untuk industri tertentu akan diatur dalam lampiranPernyataan ini yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan.
14. Apabila entitas syariah belum melaksanakanfungsi sosial secara penuh, entitas syariah tersebut tetapharus menyajikan komponen laporan keuangan paragraf11(e) dan (f).
15. Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahankeuangan yang menjelaskan karakteristik utama yangmempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan entitassyariah, dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebutdapat meliputi:(a) faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh yang menentukan
kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan dimanaentitas syariah beroperasi, respon yang diambil danhasilnya, dan kebijakan investasi untuk menjaga danmemperkuat kinerja keuangan, termasuk kebijakandividennya;
(b) sumber pendanaan entitas syariah dan target rasiokewajiban terhadap ekuitas; dan
(c) sumber daya entitas syariah yang tidak dicatat dalamneraca sebagaimana diatur dalam Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.5Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
PERTIMBANGAN MENYELURUH
Penyajian Secara Wajar
16. Laporan keuangan harus menyajikan secarawajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasentitas syariah dengan menerapkan Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapanyang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangandalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi laintetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yangwajar walaupun pengungkapkan tersebut tidak diharuskanoleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
17. Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuanganbelum mengatur masalah pengakuan, pengukuran,penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atauperistiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapaimelalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansisesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan jumlah yangdihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikaninformasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dandapat dipahami.
18. PSAK dimaksudkan agar laporan keuanganmenyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan aruskas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai.PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan informasitertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukanguna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam haltersebut maka entitas syariah harus memberikan tambahanpengungkapan informasi yang relevan sehingga laporankeuangan dapat disajikan secara wajar.
19. Kecepatan inovasi dalam dunia bisnis seringmengakibatkan belum diaturnya suatu transaksi atau peristiwadalam PSAK. Dalam kondisi tersebut, penyajian secara wajarlaporan keuangan dapat dicapai dengan memilih dan
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.6 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20serta menyajikan informasi menggunakan konsep yang terdapatdalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian LaporanKeuangan Syariah.
Kebijakan Akuntansi
20. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakanakuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuandalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jikabelum diatur dalam Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan, maka manajemen harus menetapkankebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuanganmenyajikan informasi:(a) relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan
untuk pengambilan keputusan; dan(b) dapat diandalkan, dengan pengertian:
(i) mencerminkan kejujuran penyajian hasil danposisi keuangan entitas syariah;
(ii) menggambarkan substansi ekonomi dari suatukejadian atau transaksi dan tidak semata-matabentuk hukumnya;
(iii) netral yaitu bebas dari keberpihakan;(iv) mencerminkan kehati-hatian; dan(v) mencakup semua hal yang material.
21. Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar,konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariahdalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
22. Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, makamanjemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkankebijakan akuntansi yang memberikan informasi yangbermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalammelakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:(a) persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal
yang mirip dengan masalah terkait;
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.7Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
(b) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban,dana syirkah temporer, penghasilan dan beban yangditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan danPenyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
(c) pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar laindan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten denganhuruf (a) dan (b) paragraf ini.
Kelangsungan Usaha
23. Dalam penyusunan laporan keuangan,manajemen harus menilai (assessment) kemampuankelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuanganharus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha,kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi ataumenjual, atau tidak mempunyai alternatif selainmelakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsunganusaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkaitdengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkankeraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan.Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkanasumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebutharus diungkapkan bersama dengan dasar lain yangdigunakan dalam penyusunan laporan keuangan sertaalasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitassyariah tidak dapat digunakan.
24. Manajemen bertanggung jawab untukmempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masihlayak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan. Dalammempertimbang-kan apakah dasar asumsi kelangsungan usahadapat digunakan, manajemen memperhatikan semua informasimasa depan yang relevan paling sedikit untuk jangka waktu 12(dua belas) bulan dari tanggal neraca.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.8 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Dasar Akrual
25. Entitas syariah harus menyusun laporankeuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kasdan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagianhasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usahadidasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikanmenjadi kas (dasar kas).
Konsistensi Penyajian
26. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporankeuangan antar periode harus konsisten, kecuali:(a) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat
operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akanmenghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatutransaksi atau peristiwa; atau
(b) perubahan tersebut diperkenankan oleh PernyataanStandar Akuntansi Keuangan atau InterpretasiPernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
27. Akusisi atau pelepasan yang signifikan atau kajianulang terhadap penyajian laporan keuangan mungkin akanmenghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan harusdisajikan secara berbeda. Suatu entitas syariah mengubahpenyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajiantersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan danlebih relevan kepada pemakai laporan keuangan dan strukturyang baru akan digunakan seterusnya, sehingga tidakmenurunkan daya komparatifnya. Ketika melakukanperubahan penyajian, entitas syariah harus mengklasifikasi ulanginformasi komparatif sesuai paragraf 35 dan 36.
Materialitas dan Agregasi
28. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalamlaporan keuangan sedangkan yang tidak material
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.9Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat ataufungsi yang sejenis.
29. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses atassejumlah transaksi yang diklasifikasikan sesuai sifat ataufungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan saldo danpengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuanganatau Catatan atas Laporan Keuangan. Jika suatu klasifikasipos tidak material maka dapat digabungkan dengan pos lainyang sejenis dalam laporan keuangan atau Catatan atas LaporanKeuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untukdisajikan terpisah dalam laporan keuangan, tetapi cukup materialuntuk disajikan terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Informasi dianggap material jika dengan tidak diungkapkannyainformasi tersebut dapat mempengaruhi pengguna laporankeuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untukmenentukan materialitas suatu pos maka besaran dan sifat unsurtersebut harus dianalisis dimana masing-masing dapat menjadifaktor penentu. Penerapan konsep materialitas berartipengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh suatu Pernyataanatau Interpretasi tidak akan terpenuhi jika informasi yangdiungkapkan adalah tidak material.
Saling Hapus (Offsetting)
30. Aset, kewajiban, dana syirkah temporer,penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecualisaling hapus diperkenankan dalam Pernyataan atauInterpretasi Standar Akuntansi Keuangan.
31. Saling hapus akan mempengaruhi pemahamanpengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telahdilakukan dan mempengaruhi penilaian pengguna laporankeuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan, kecualimencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Aset yangdilaporkan sebesar nilai, setelah dikurangi dengan penyisihan,tidak termasuk kategori saling hapus.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.10 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
32. Dalam aktivitas normal, entitas syariah juga melakukantransaksi-transaksi lain yang bukan merupakan penghasil utamapendapatan dan bersifat insidentil. Hasil dari transaksi tersebutdisajikan dengan mengurangkan setiap pendapatan denganbeban yang berkaitan sepanjang penyajian tersebutmenggambarkan substansi transaksi atau peristiwa tersebut.Contoh:(a) keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar
termasuk investasi dan aset operasional dilaporkan denganmengurangkan penerimaan dengan nilai tercatat dan bebanyang timbul akibat pelepasan aset tersebut;
(b) pengeluaran yang diganti berdasarkan perjanjian kontrakdengan pihak ketiga disajikan sebesar nilai setelahdikurangi dengan penggantian yang diterima; dan
(c) pos luar biasa disajikan sebesar nilai setelah dikurangi pajakterkait dan hak minoritas sedangkan nilai bruto disajikanpada Catatan atas Laporan Keuangan.
Informasi Komparatif
33. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secarakomparatif dengan periode sebelumnya, kecualidinyatakan lain oleh Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dandeskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnyadiungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahamanlaporan keuangan periode berjalan.
34. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikanpada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevanuntuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rinciantentang sengketa hukum yang dihadapi, dimana hasil akhirnyabelum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya danmasih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembalipada periode berjalan. Pengguna laporan keuangan akanmemperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian padatanggal Neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.11Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastiantersebut.
35. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalamlaporan keuangan diubah maka jumlah komparatif harusdireklasifikasi kecuali tidak praktis dilakukan. Apabilajumlah komparatif direklasifikasi maka harusdiungkapkan:(a) sifat dari reklasifikasi;(b) jumlah setiap pos atau kelompok pos yang
di-reklasifikasi; dan(c) alasan reklasifikasi.
36. Apabila reklasifikasi jumlah komparatif tidakpraktis dilakukan maka harus diungkapkan:(a) alasan tidak melakukan reklasifikasi jumlah tersebut;
dan(b) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah
tersebut direklasifikasi.
37. Informasi komparatif antar periode membantupemakai dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaiankecenderungan informasi keuangan untuk maksud membuatprediksi. Terdapat suatu keadaan dimana reklasifikasi untukmenjaga daya banding informasi komparatif dengan informasipada periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya padaperiode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupasehingga tidak memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidakpraktis untuk menciptakan kembali informasi tersebut.
STRUKTUR DAN ISI
Identifikasi Laporan Keuangan
38. Laporan keuangan diidentifikasikan dandibedakan secara jelas dari informasi lain dalamdokumen publikasi yang sama.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.12 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
39. Laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian darisuatu dokumen seperti laporan tahunan atau prospektus. PSAKhanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untukinformasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan ataudokumen lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi penggunauntuk mampu membedakan laporan keuangan yang disusunsesuai dengan PSAK dari informasi lain yang juga bermanfaatbagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak perlu disajikansesuai dengan PSAK.
40. Setiap komponen laporan keuangan harusdiidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasiberikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, padasetiap halaman laporan keuangan:(a) nama entitas syariah pelapor atau identitas lain;(b) cakupan laporan keuangan, apakah mencakup
hanya satu entitas atau beberapa entitas;(c) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan
keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiapkomponen laporan keuangan;
(d) mata uang pelaporan; dan(e) satuan angka yang digunakan dalam penyajian
laporan keuangan.
41. Ketentuan paragraf 40 dapat dipenuhi denganmenyajikan judul halaman dan singkatan judul kolom pada setiaphalaman laporan keuangan. Diperlukan pertimbangan dalammenentukan cara terbaik dalam menyajikan informasi tersebutdi atas. Disamping itu, laporan keuangan sering lebih mudahdipahami dengan cara menyajikan informasi keuangan dalamribuan, jutaan, atau milyaran rupiah. Hal ini dapat diterimasepanjang tingkat ketepatan penyajian diungkapkan daninformasi yang relevan tidak hilang.
Periode Pelaporan
42. Laporan keuangan setidaknya disajikan secaratahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.13Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yanglebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun,maka sebagai tambahan terhadap periode cakupanlaporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan:(a) alasan penggunaan periode pelaporan selain periode
satu tahunan; dan(b) fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba
Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat,Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan,serta catatan yang terkait tidak dapatdiperbandingkan.
43. Umumnya laporan keuangan disusun secara konsistenyang mencakup periode satu tahun. Tetapi untuk alasankepraktisan, beberapa entitas menyusun laporan keuangannyayang mencakup periode 52 minggu. Pernyataan ini tidakmelarang praktik tersebut karena laporan keuangan yangdihasilkan tidak berbeda secara signifikan dengan penyajianlaporan keuangan untuk satu tahun.
NERACA
Pembagian Lancar dengan Tidak Lancar dan JangkaPendek dengan Jangka Panjang
44. Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisahdari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendekterpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untukindustri tertentu yang diatur dalam Standar AkuntansiKeuangan khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuranlikuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutanjatuh temponya.
45. Entitas syariah harus mengungkapkan informasimengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dankewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.14 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
46. Apabila entitas syariah menyediakan barang atau jasadalam siklus operasi entitas syariah yang dapat diidentifikasidengan jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar sertakewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neracamemberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakanaset bersih sebagai modal kerja dengan aset yang digunakanuntuk operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut jugamenonjolkan aset yang diharapkan akan direalisasi dalam siklusoperasi berjalan dan kewajiban yang akan jatuh tempo padaperiode yang sama. Informasi tentang tanggal jatuh tempo asetdan kewajiban bermanfaat dalam menilai likuiditas dansolvabilitas entitas syariah.
Aset Lancar
47. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar,jika aset tersebut:(a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk
dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklusoperasi normal entitas syariah; atau
(b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuanjangka pendek dan diharapkan akan direalisir dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggalneraca; atau
(c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannyatidak dibatasi.
Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatasdiklasifi-kasikan sebagai aset tidak lancar.
48. Siklus operasi entitas syariah merupakan rata-ratajangka waktu antara perolehan bahan baku memasuki prosesdan realisasinya menjadi kas atau instrumen yang siap dijadikankas. Aset lancar termasuk persediaan dan piutang dagang yangdijual, dikonsumsi dan direalisasi sebagai bagian dari siklusnormal operasi entitas syariah walaupun aset tersebut tidakdiharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulandari tanggal neraca. Surat berharga diklasifikasikan sebagaiaset lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.15Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggalneraca dan jika lebih dari dua belas bulan diklasifikasikansebagai aset tidak lancar. Untuk tujuan pengklasifikasian ini,siklus operasi diasumsikan satu tahun, kecuali untuk kegiatanatau industri ter-tentu dimana jangka waktu yang lebih panjangjelas lebih layak.
Kewajiban Jangka Pendek
49. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagaikewajiban jangka pendek, jika:(a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu
siklus normal operasi entitas syariah; atau(b) jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
dari tanggal Neraca.Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagaikewajiban jangka panjang.
50. Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikandengan cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapakewajiban jangka pendek seperti hutang dagang dan biayapegawai serta biaya operasi lainnya membentuk sebagian modalkerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitassyariah. Pos-pos operasi seperti tersebut di atas diklasifikasikansebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebutdiselesaikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulandari tanggal neraca.
51. Kewajiban jangka pendek lainnya lebih sulit untukdikaitkan dengan siklus operasi berjalan meskipun akan jatuhtempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca,misalnya, utang dividen, pajak penghasilan dan utang selainutang dagang.
Informasi yang Disajikan dalam Neraca
52. Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupayang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.16 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimalmencakup pos-pos berikut:(a) kas dan setara kas;(b) aset keuangan;(c) piutang usaha dan piutang lainnya;(d) persediaan;(e) investasi yang diperlakukan menggunakan metode
ekuitas;(f) aset tetap;(g) aset tak berwujud;(h) hutang usaha dan hutang lainnya;(i) hutang pajak;(j) dana syirkah temporer;(k) hak minoritas; dan(l) modal saham dan pos ekuitas lainnya.Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neracaapabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukanuntuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secarawajar.
53. Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau formatmengenai pos-pos yang harus disajikan dalam neraca. Paragraf52 merupakan suatu daftar pos-pos yang berbeda dalam sifatmaupun fungsinya sehingga layak disajikan di neraca secaraterpisah. Penyesuaian terhadap pos-pos tersebut di atasmeliputi:(a) penambahan pos-pos dilakukan jika Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan mewajibkan penyajian secaraterpisah dalam neraca, atau apabila suatu pos sangatmaterial sehingga penyajian yang terpisah akan membantupenyajian posisi keuangan secara wajar;
(b) istilah yang digunakan dan urutan pos-pos dapat diubahsesuai dengan sifat entitas syariah dan transaksinya gunamemberikan informasi yang diperlukan bagi pemahamanposisi keuangan entitas syariah secara menyeluruh.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.17Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
54. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikansecara terpisah didasarkan atas penilaian dari:(a) sifat, likuiditas dan materialitas aset;(b) fungsi pos-pos tersebut dalam entitas syariah;(c) jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.
55. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat danfungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yangberbeda. Misalnya aset tertentu dicatat atas dasar biayaperolehan atau penilaian kembali, maka penggunaan dasarpengukuran yang berbeda untuk setiap aset mengindikasikanbahwa sifat dan fungsi aset tersebut juga berbeda sehinggaaset tersebut harus disajikan secara terpisah.
Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan atasLaporan Keuangan
56. Entitas syariah harus mengungkapkan, di Neracaatau di Catatan atas Laporan Keuangan, subklasifikasipos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan carayang tepat sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiappos disubklasifikasikan, jika memungkinkan, sesuaidengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang padaentitas syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariahaso-siasi dan pihak-pihak yang memiliki hubunganistimewa lainnya diungkapkan secara terpisah.
57. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi, di Neracaatau di Catatan atas Laporan Keuangan, tergantung padapersyaratan dari PSAK dan materialitas jumlah pos yangbersangkutan. Faktor-faktor yang diuraikan pada paragraf 54dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi subklasifikasi.
58. Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikutdi Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan:(a) untuk setiap jenis saham:(b) jumlah saham modal dasar;(c) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.18 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
(d) nilai nominal saham;(e) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;(f) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat
pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atasdividen dan pembayaran kembali atas modal;
(g) saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitassyariah itu sendiri atau oleh anak entitas syariah atauentitas syariah asosiasi; dan
(h) saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrakpenjualan, termasuk nilai dan persyaratannya;
(i) penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangandalam ekuitas; dan
(j) penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secararesmi belum disetujui untuk dibayarkan telah diakuiatau tidak sebagai kewajiban.
59. Entitas syariah yang modalnya tidak terbagidalam saham, seperti persekutuan, mengungkapkaninformasi yang setara dengan persyaratan di atas, yangmemperlihatkan perubahan dalam suatu periode darisetiap jenis penyertaan serta hak, keistimewaan danpembatasan yang melekat pada setiap jenis penyertaan.
LAPORAN LABA RUGI
Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi
60. Laporan Laba Rugi entitas syariah disajikansedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsurkinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secarawajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-posberikut:(a) pendapatan usaha;(b) bagi hasil untuk pemilik dana;(c) beban usaha;(d) laba atau rugi usaha;(e) pendapatan dan beban nonusaha;(f) laba atau rugi dari aktivitas normal;
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.19Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
(g) beban pajak; dan(h) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporanlaba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan StandarAkun-tansi Keuangan atau apabila penyajian tersebutdiperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitassyariah secara wajar.
61. Berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwamenghasilkan pengaruh berbeda terhadap stabilitas, risiko, danprediksi. Pengungkapan unsur-unsur kinerja membantu dalammemahami hasil yang dicapai dan dalam menilai hasil yangakan diperoleh pada masa akan datang. Dalam rangkamenyajikan laporan laba rugi secara wajar maka dapat dilakukanpenambahan pos-pos dan perubahan istilah-istilah yang dipakaiserta perubahan urut-urutan dari pos-pos yang terdapat dalamlaporan laba rugi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalammelakukan penambahan dan perubahan tersebut meliputimaterialitas, hakekat dan fungsi dari berbagai komponenpendapatan dan beban.
62. Jika terdapat pendapatan non-halal maka pendapatantersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitassyariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensionalyang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatannon-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber danpenggunaan dana kebajikan.
Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di CatatanAtas Laporan Keuangan
63. Entitas syariah menyajikan, di Laporan Laba Rugiatau di Catatan atas Laporan Keuangan, rincian bebandengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan padasifat atau fungsi beban di dalam entitas syariah.
64. Entitas syariah disarankan untuk menyajikan rincianseperti tersebut dalam paragraf 63 di atas pada Laporan Laba
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.20 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Rugi. Pos-pos beban di subklasifikasikan lebih lanjut dalamrangka menonjolkan cakupan komponen-komponen kinerjakeuangan yang mungkin berbeda dalam hal stabilitas, potensimenghasilkan laba atau rugi dan prediksi.
65. Entitas syariah yang mengklasifikasikan bebanmenurut fungsinya harus mengungkapkan informasitambahan mengenai sifat beban, termasuk bebanpenyusutan dan amortisasi serta beban pegawai.
66. Entitas syariah mengungkapkan dalam LaporanLaba Rugi atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan,jumlah dividen per saham yang diumumkan.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
67. Entitas syariah harus menyajikan laporanperu-bah-an ekuitas sebagai komponen utama laporankeuangan, yang menunjukkan:(a) laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;(b) setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau
kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkanPernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkaitdiakui secara langsung dalam ekuitas;
(c) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakanakuntansi dan perbaikan terhadap kesalahanmendasar sebagaimana diatur dalam PernyataanStandar Akuntansi Keuangan terkait;
(d) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepadapemilik;
(e) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhirperiode serta perubahannya; dan
(f) rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masingjenis modal saham, agio dan cadangan pada awaldan akhir periode yang mengungkapkan secaraterpisah setiap perubahan.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.21Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
68. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkanpeningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selamaperiode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentuyang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yangberasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoranmodal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlahkeuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitassyariah selama periode yang bersangkutan
LAPORAN ARUS KAS
69. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yangtelah ditetapkan dalam Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan terkait.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANAZAKAT
70. Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber danPeng-gunaan Dana Zakat sebagai komponen utamalaporan keuangan, yang menunjukkan:(a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
(i) zakat dari dalam entitas syariah;(ii) zakat dari pihak luar entitas syariah;
(b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakatuntuk:(i) fakir;(ii) miskin;(iii) riqab;(iv) orang yang terlilit hutang (gharim);(v) muallaf;(vi) fiisabilillah;(vii)orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan(viii) amil;
(c) kenaikan atau penurunan dana zakat;(d) saldo awal dana zakat; dan(e) saldo akhir dana zakat.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.22 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
71. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajibdikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkankepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakatdilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yangmemenuhi kriteria wajib zakat.
72. Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan DanaZakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatujangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan danazakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
73. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutuppenyisihan kerugian aset produktif.
74. Entitas syariah harus mengungkapkan dalamcatatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan DanaZakat, tetapi tidak terbatas pada:(a) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas
syariah;(b) sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas
syariah;(c) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing
asnaf;dan(d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing
penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait,sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7:Pengungkapan Pihakpihak yang MempunyaiHubungan Istimewa, dan pihak ketiga.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANAKEBAJIKAN
75. Entitas menyajikan Laporan Sumber danPengguna-an Dana Kebajikan sebagai komponen utamalaporan keuangan, yang menunjukkan:(a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
(i) infak;(ii) sedekah;
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.23Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
(iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai denganperundang-undangan yang berlaku;
(iv) pengembalian dana kebajikan produktif;(v) denda; dan(vi) pendapatan nonhalal.
(b) penggunaan dana kebajikan untuk:(i) dana kebajikan produktif;(ii) sumbangan; dan(iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
(c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;(d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan(e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.
76. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan danakebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangkawaktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkandana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
77. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariahdiakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagaipengurang kewajiban ketika disalurkan.
78. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan darikegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lainpenerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umumkonvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalamkondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitassyariah karena secara prinsip dilarang.
79. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatanatas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan,tetapi tidak terbatas, pada:(a) sumber dana kebajikan;(b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada
masing-masing penerima;(c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing
penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihakyang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.24 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihakpihakyang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihakketiga; dan
(d) alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaannonhalal .
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Struktur
80. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikansecara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan LabaRugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas,Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, LaporanSumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harusberkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatanatas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuanganmengungkapkan:(a) informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih danditerapkan terhadap peristiwa dan transaksi yangpenting;
(b) informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca,Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas; LaporanPerubah-an Ekuitas; Laporan Sumber danPenggunaan Dana Zakat; dan Laporan PenggunaanDana Kebajikan;
(c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalamlaporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangkapenyajian secara wajar.
81. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasannaratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, LaporanLaba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas,Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan LaporanPenggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan sepertikewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas Laporan
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.25Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dandianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK sertapengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untukmenghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
82. Dalam rangka membantu pengguna laporanmemahami laporan keuangan dan membandingkannya denganlaporan keuangan entitas syariah lain, maka Catatan atasLaporan Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagaiberikut:(a) pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan
akuntansi yang diterapkan;(b) informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai
urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalamlaporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporankeuangan;
(c) pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen danpengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yangbersifat non-keuangan.
83. Sistematika struktur dalam Catatan atas LaporanKeuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebutpraktis untuk dilaksanakan.
Penyajian Kebijakan Akuntansi
84. Bagian kebijakan akuntansi dalam Catatan atasLaporan Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:(a) dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan
keuangan;(b) kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna
memahami laporan keuangan secara benar.
85. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuranyang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilaiwajar atau nilai sekarang) sebagai landasan dalam penyiapanlaporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukurandigunakan dalam laporan keuangan, maka informasi yang
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.26 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan asetdan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansitertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkanapakah pengungkapan tersebut akan membantu penggunalaporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwatercermin di neraca dan laporan laba rugi. Kebijakan akuntansimeliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:(a) pengakuan pendapatan;(b) prinsip pembagian hasil usaha;(c) prinsip-prinsip konsolidasi;(d) penggabungan usaha;(e) pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau
amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud;(f) murabahah;(g) mudharabah;(h) musyarakah;(i) istishna’;(j) ijarah;(k) salam;(l) instrumen keuangan dan investasi;(m) persediaan;(n) pajak termasuk pajak tangguhan;(o) penyisihan;(p) imbalan kerja;(q) penjabaran mata uang asing;(r) definisi segmen usaha dan geografis dan dasar alokasi biaya
antar segmen;(s) definisi kas dan setara kas; dan(t) wakaf;
Pengungkapan Lain
86. Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikutini jika tidak diungkapkan dibagian manapun dariinformasi yang dipublikasikan bersama dengan laporankeuangan:
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.27Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
(a) domisili dan bentuk hukum entitas syariah, negaratempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusatentitas syariah serta lokasi utama bisnis jika berbedadari lokasi kantor pusat;
(b) keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatanutama entitas syariah;
(c) nama entitas syariah dalam grup, nama entitassyariah asosiasi, nama entitas syariah induk danentitas syariah holding;
(d) nama anggota direksi dan komisaris; dan(e) jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata
jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.
87. Untuk setiap jenis instrumen pendanaan dalammata uang asing, entitas syariah harus mengungkapkaninformasi berikut ini:(a) karakteristik umum dari setiap instrumen pendanaan
termasuk informasi mengenai nisbah bagi hasil/margin/ujrah dan nama pemodal;
(b) nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu,tanggal jatuh tempo, jadual angsuran ataupembayaran;
(c) dasar konversi menjadi efek lain jika instrumenpendanaan dapat dikonversi;
(d) nilai kurs yang digunakan pada tanggal Neraca;(e) jaminan; dan(f) hal penting lainnya.
88. Apabila suatu Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif danpenerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai denganketentuan yang ada dalam Pernyataan ini, maka faktatersebut harus diungkapkan.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.28 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
TANGGAL EFEKTIF
89. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan iniberlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporankeuangan entitas syariah yang mencakup periode laporanyang dimulai tanggal 1 Januari 2008.
PENARIKAN
90. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: AkuntansiPerbankan Syariah yang berhubungan dengan pengaturanpenyajian laporan keuangan bank syariah.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.29Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
LAMPIRAN
Lampiran adalah bagian tak terpisahkan dari PernyataanStandar Akuntansi Keuangan.
Laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiridari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas,Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber danPenggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber danPenggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan atas LaporanKeuangan (lihat PSAK 101). Setiap jenis entitas syariahdapat menambahkan komponen laporan keuangan lain,selain komponen laporan keuangan di atas.
Lampiran 1
LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH
Komponen Laporan Keuangan
1. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiridari:(a) Neraca;(b) Laporan laba rugi;(c) Laporan arus kas;(d) Laporan perubahan ekuitas;(e) Laporan perubahan dana investasi terikat;(f) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;(g) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;(h) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan(i) Catatan atas laporan keuangan.
Neraca
2. Bank syariah menyajikan pada laporan posisikeuangan (neraca), dengan memperhatikan ketetentuan dalamPSAK terkait, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-posberikut:
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.30 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Aset(a) Kas;(b) Penempatan pada Bank Indonesia;(c) Giro pada bank lain,(d) Penempatan pada bank lain;(e) Efek-efek;(f) Piutang:
(i) piutang murabahah;(ii) piutang salam;(iii) piutang istishna’;(iv) piutang pendapatan ijarah;
(g) Pembiayaan:(i) pembiayaan mudharabah;(ii) pembiayaan musyarakah;
(h) Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepadaklien);
(i) Tagihan dan kewajiban akseptasi(j) Aset yang diperoleh untuk ijarah;(k) Aset istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin
istishna);(l) Penyertaan;(m) Aset tetap dan akumulasi penyusutan; dan(n) Aset lain.
Kewajiban(a) Kewajiban segera;(b) Bagi hasil yang belum dibagikan;(c) Simpanan:
(i) giro wadiah;(ii) tabungan wadiah;
(d) Simpanan bank lain:(i) giro wadiah;(ii) tabungan wadiah;
(e) Utang:(i) Utang salam;(ii) Utang istishna;
(f) Kewajiban kepada bank lain;(g) Pembiayaan yang diterima;
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.31Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
(h) Utang pajak;(i) Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi;(j) Pinjaman yang diterima;(k) Kewajiban lainnya; dan(l) Pinjaman subordinasi.
Dana Syirkah Temporer(a) Syirkah temporer dari bukan bank:
(i) tabungan mudharabah;(ii) deposito mudharabah;
(b) Syirkah temporer dari bank:(i) tabungan mudharabah;(ii) deposito mudharabah; dan
(c) Musyarakah.
Ekuitas(a) Modal disetor;(b) Tambahan modal disetor; dan(c) Saldo laba (rugi).
Ilustrasi 1
PT Bank Syariah “X”Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20X1AsetKas xxxPenempatan pada Bank Indonesia xxxGiro pada bank lain xxxPenempatan pada bank lain xxxInvestasi pada efek/surat berharga xxxPiutang:
Murabahah xxxSalam xxxIstishna xxxIjarah xxx
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.32 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Pembiayaan:Mudharabah xxxMusyarakah xxx
Persediaan xxxTagihan dan kewajiban akseptasi xxxAset ijarah xxxAset istishna dalam penyelesaian xxxPenyertaan pada entitas lain xxxAset tetap dan akumulasi penyusutan xxxAset lainnya xxxJumlah Aset xxx
KEWAJIBANKewajiban segera xxxBagi hasil yang belum dibagikan xxxSimpanan xxxSimpanan dari bank lain xxxUtang:
Salam xxxIstishna’ xxx
Kewajiban kepada bank lain xxxPembiayaan yang diterima xxxUtang pajak xxxEstimasi kerugian komitmen dan kontinjensi xxxPinjaman yang diterima xxxKewajiban lainnya xxxPinjaman subordinasi xxxJumlah Kewajiban xxx
DANA SYIRKAH TEMPORERDana syirkah temporer dari bukan bank:
Tabungan mudharabah xxxDeposito mudharabah xxx
Dana syirkah temporer dari bank:Tabungan mudharabah xxxDeposito mudharabah xxx
Musyarakah xxxJumlah Dana Syirkah Temporer xxx
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.33Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
EKUITASModal disetor xxxTambahan modal disetor xxxSaldo laba (rugi) xxxJumlah Ekuitas xxx
Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporerdan Ekuitas xxx
Laporan Laba Rugi
1. Komponen-komponen laporan laba rugi bank syariahdisusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum.Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, banksyariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapitidak terbatas, pada pos-pos berikut:(a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib:
(i) Pendapatan dari jual beli:1. pendapatan marjin murabahah;2. pendapatan neto salam paralel;3. pendapatan neto istishna paralel;
(ii) Pendapatan dari sewa:1. pendapatan neto ijarah;
(iii) Pendapatan dari bagi hasil:1. pendapatan bagi hasil mudharabah;2. pendapatan bagi hasil musyarakah;
(iv) Pendapatan usaha utama lainnya;(b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer;(c) Pendapatan usaha lainnya;
(i) Pendapatan imbalan (fee) jasa perbankan;(ii) Pendapatan imbalan investasi terikat.
(d) Beban usaha;(e) Laba atau rugi usaha;(f) Pendapatan nonusaha;(g) Beban non-usaha;(h) Beban pajak; dan(i) Laba atau rugi neto.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.34 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Ilustrasi 2
PT Bank Syariah “X”Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1
Pendapatan Pengelolaan Danaoleh Bank sebagai Mudharib
Pendapatan dari jual beli:Pendapatan marjin murabahah xxxPendapatan neto salam paralel xxxPendapatan neto istishna paralel xxx
Pendapatan dari sewa:Pendapatan neto ijarah xxx
Pendapatan dari bagi hasil:Pendapatan bagi hasil mudharabah xxxPendapatan bagi hasil musyarakah xxx
Pendapatan usaha utama lainnya xxxJumlah Pendapatan Pengelolaan Danaoleh Bank sebagai Mudharib xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil (xxx)Hak bagi hasil milik Bank xxx
Pendapatan Usaha LainnyaPendapatan imbalan jasa perbankan xxxPendapatan imbalan investasi terikat xxxJumlah Pendapatan Usaha Lainnya xxx
Beban UsahaBeban kepegawaian (xxx)Beban administrasi (xxx)Beban penyusutan dan amortisasi (xxx)Beban usaha lain (xxx)Jumlah Beban Usaha (xxx)
Laba (Rugi) Usaha xxx
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.35Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Pendapatan dan Beban NonusahaPendapatan nonusaha xxxBeban nonusaha (xxx)Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha xxx
Laba (Rugi) sebelum Pajak xxx
Beban Pajak (xxx)
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan xxx
Laporan Arus Kas
4. Bank syariah menyajikan laporan arus kas denganmengacu ke PSAK terkait.
Laporan Perubahan Ekuitas
5. Bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitasdengan mengacu ke PSAK terkait.
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
6. Laporan perubahan dana investasi terikatmemisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber danadan memisah-kan investasi berdasarkan jenisnya.
7. Bank syariah menyajikan laporan perubahan danainvestasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan,yang menunjukkan:(a) saldo awal dana investasi terikat;(b) jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi
dan nilai per unit penyertaan pada awal periode;(c) dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi
yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;(d) penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi
selama periode laporan;
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.36 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
(e) keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;(f) imbalan bank syariah sebagai agen investasi;(g) beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang
dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat;(h) saldo akhir dana investasi terikat; dan(i) jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi
dan nilai per unit penyertaan pada akhir periode.
8. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber daripemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola olehbank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukanmerupakan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidakmempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkaninvestasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajibanmengembalikan atau menanggung risiko investasi.
9 Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikatdan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagaiagen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasiterikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuaidengan permintaan pemilik dana.
10. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalahjumlah kenaikan atau penurunan neto nilai investasi terikat,selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunanyang berasal dari penarikan.
11. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai ageninves-tasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yangdisepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.
12. Catatan atas laporan perubahan dana investasi terikatharus mengungkapkan:(a) sifat hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana
investasi terikat;(b) hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap jenis dana
investasi terikat atau unit investasi.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.37Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Ilustrasi 3
PT Bank Syariah “X”Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1
Saldo awal xxxJumlah unit penyertaan investasi awal periode xxxNilai per unit pwnywrtaan investasi xxx
Penerimaan dana xxxPenarikan dana (xxx)Keuntungan (kerugian) investasi xxxBiaya administrasi (xxx)Imbalan bank sebagai agen investasi (xxx)Saldo investasi pada akhir periode xxx
Jumlah unit penyertaan investasi pada akhir periode xxxNilai unit penyertaan investasi pada akhir periode xxx
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
13. Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasipendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antarapendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrualdengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik danayang menggunakan dasar kas.
14. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskanbank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan danbagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan.
15. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil,bank syariah menyajikan:(a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai
mudharib;
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.38 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
(b) Penyesuaian atas:(i) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai
mudharib periode berjalan yang kas atau setarakasnya belum diterima;
(ii) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagaimudharib periode sebelumnya yang kas atau setarakasnya diterima di periode berjalan;
(c) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;(d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk
bagi hasil;(e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk
bagi hasil:(i) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;(ii) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana
Ilustrasi 4
PT Bank Syariah “X”Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi HasilPeriode yang berakhir pada 31 Desember 20X1
Pendapatan Usaha Utama (Akrual) xxx
Pengurang:Pendapatan periode berjalan yang kas atausetara kasnya belum diterima:
Pendapatan margin murabahah (xxx)Pendapatan istishna’ (xxx)Hak bagi hasil:
Pembiayaan mudharabah (xxx)Pembiayaan musyarakah (xxx)
Pendapatan sewa (xxx)Jumlah pengurang (xxx)
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.39Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Penambah:Pendapatan periode sebelumnya yangkasnya diterima pada periode berjalan:
Penerimaan pelunasan piutang:Margin murabahah xxxIstishna’ xxxPendapatan sewa xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:Pembiayaan mudharabah xxxPembiayaan musyarakah xxx
Jumlah penambah xxx
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil xxxBagi hasil yang menjadi hak bank syariah xxxBagi hasil yang menjadi hak pemilik dana xxxDirinci atas:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan xxxHak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan xxx
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
16. Bank syariah menyajikan Laporan Sumber danPenggunaan Dana Zakat sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.40 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Ilustrasi 5
PT Bank Syariah “X”Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1
Sumber Dana ZakatZakat dari dalam bank syariah xxxZakat dari pihak luar bank syariah xxx
Jumlah sumber dana zakat xxx
Penggunaan Dana ZakatFakir (xxx)Miskin (xxx)Amil (xxx)Muallaf (xxx)Orang yang terlilit hutang (gharim) (xxx)Riqab (xxx)Fisabilillah (xxx)Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) (xxx)
Jumlah penggunaan dana zakat (xxx)
Kenaikan (penurunan) dana zakat xxxSaldo awal dana zakat xxxSaldo akhir dana zakat xxx
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
17. Bank syariah menyajikan laporan sumber danpenggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101 dan PSAKterkait.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.41Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Ilustrasi 6
PT Bank Syariah “X”Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1
Sumber Dana KebajikanInfak Zakat dari dalam bank syariah xxxSedekah xxxHasil pengelolaan wakaf xxxPengembalian dana kebajikan produktif xxxDenda xxxPendapatan nonhalal xxxJumlah Sumber Dana Kebajikan xxx
Penggunaan Dana KebajikanDana kebajikan produktif (xxx)Sumbangan (xxx)Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum (xxx)Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan (xxx)
Kenaikan (penurunan dana kebajikan xxxSaldo awal dana kebajikan xxxSaldo akhir dana kebajikan xxx
Catatan atas Laporan Keuangan
18. Bank syariah menyajikan catatan atas laporankeuangan sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.42 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Lampiran 2
LAPORAN KEUANGAN ENTITAS ASURANSISYARIAH
1. Ketentuan mengenai komponen dan ilustrasi laporankeuangan entitas asuransi syariah ini merupakan penambahdari komponen dan iliustrasi Laporan Keuangan Entitas Syariahyang telah ada. Ketentuan ini berlaku selaras dengandiberlakukannya PSAK 108: Akuntansi Transaksi AsuransiSyariah yang berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajianlaporan keuangan entitas asuransi syariah pada atau setelah 1Januari 2010.
Komponen Laporan Keuangan
2. Laporan keuangan entitas asuransi syariah yanglengkap terdiri dari:(a) laporan posisi keuangan (neraca);(b) laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’;(c) laporan perubahan dana tabarru’;(d) laporan laba rugi;(e) laporan perubahan ekuitas;(f) laporan arus kas;(g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat;(h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan(i) catatan atas laporan keuangan.
3. Dalam hal pengelolaan asuransi syariah dilakukan olehbukan entitas asuransi syariah, maka komponen laporankeuangannya mengacu ke PSAK yang relevan.
4. Bagi entitas asuransi syariah yang memiliki kegiatansignifikan berkaitan dengan pengelolaan investasi terikatsebagai wakil dan atau pengelolaan investasi dengan pola bagihasil, maka entitas asuransi syariah tersebut menyiapkan laporandi bawah ini yang relevan:
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.43Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
(a) laporan perubahan dana investasi terikat; dan atau(b) laporan rekonsiliasi bagi hasil.
Kedua komponen laporan keuangan di atas dapat dilihat diLampiran 1.
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
5. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan posisikeuangan (neraca), dengan memperhatikan ketentuan dalamPSAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
Aset(a) kas dan setara kas;(b) piutang kontribusi;(c) piutang reasuransi;(d) piutang:
(i) murabahah;(ii) salam;(iii) istishna';
(e) investasi pada surat berharga;(f) pembiayaan:
(i) mudharabah;(ii) musyarakah;
(g) investasi pada entitas lain;(h) properti investasi; dan(i) aset tetap dan akumulasi penyusutan.
Kewajiban(j) penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak;(k) utang klaim;(l) klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan;(m) bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih
harus dibayar;(n) bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’
yang masih harus dibayar;(o) utang reasuransi;
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.44 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
(p) utang dividen; dan(q) utang pajak.
Dana Peserta(r) dana syirkah temporer:
mudharabah; dan(s) dana tabarru’.
Ekuitas(t) modal disetor;(u) tambahan modal disetor; dan(v) saldo laba.
Ilustrasi 1
PT Asuransi Syariah “X”Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20x1
AsetKas dan setara kas xxxPiutang kontribusi xxxPiutang reasuransi xxxPiutang xxx
Murabahah xxxSalam xxxIstishna’ xxx
Investasi pada surat berharga xxxPembiayaan xxx
Mudharabah xxxMusyarakah xxx
Investasi pada entitas lain xxxProperti investasi xxxAset tetap dan akumulasi penyusutan xxxJumlah aset xxx
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.45Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’
6. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugipeserta, dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yangrelevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada:(a) kontribusi bruto;(b) bagian reasuransi atas kontribusi;(c) perubahan kontribusi yang belum menjadi hak;(d) penerimaan kontribusi untuk periode berjalan;(e) pembayaran klaim bruto;(f) bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim
bruto;
KewajibanPenyisihan kontribusi yang belum menjadi hak xxxUtang klaim xxxKlaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan xxxBagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang
masih harus dibayar xxxBagian peserta atas surplus underwriting dana
tabarru’ yang masih harus dibayar xxxUtang reasuransi xxxUtang dividen xxxUtang pajak xxxJumlah kewajiban xxx
Dana PesertaDana syirkah temporer
Mudharabah xxxDana tabarru’ xxxJumlah dana peserta xxx
EkuitasModal disetor xxxTambahan modal disetor xxxSaldo Laba xxxJumlah ekuitas xxxJumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas xxx
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.46 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
(g) perubahan klaim yang masih harus dibayar (outstandingclaim);
(h) perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harusdibayar;
(i) penyisihan teknis;(j) beban pengelolaan asuransi;(k) pendapatan investasi; dan(l) surplus atau defisit underwriting dana tabarru’.
Ilustrasi 2PT Asuransi Syariah “X”
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1
Pendapatan AsuransiKontribusi bruto xxxUjrah pengelola (xxx)Bagian reasuransi (atas risiko) (xxx)Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak (xxx)Jumlah pendapatan asuransi xxx
Beban AsuransiPembayaran klaim xxxKlaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain (xxx)Klaim yang masih harus dibayar xxxKlaim yang masih harus dibayar yang
ditanggung reasuransi dan pihak lain (xxx)Penyisihan teknis: Beban Penyisihan teknis xxxJumlah beban asuransi xxx
Surplus (Defisit) Neto Asuransi xxxPendapatan InvestasiTotal pendapatan investasi xxx-/- Beban pengelolaan portofolio investasi xxxPendapatan investasi neto xxx
Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’ xxx
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.47Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Laporan Perubahan Dana Tabarru'
7. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahandana tabarru’ yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pospos berikut:(a) surplus atau defisit periode berjalan;(b) bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan atau
pengelola; dan(c) surplus yang yang tersedia untuk dana tabarru’.
Ilustrasi 3
Asuransi Syariah “X”Laporan Perubahan Dana Tabarru
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1
Surplus underwriting dana tabarru’ (dasar akrual) xxx Distribusi ke peserta (xxx) Distribusi ke pengelola (xxx)Surplus yang tersedia untuk dana tabarru’ xxxSaldo awal xxxSaldo akhir xxx
Laporan Laba Rugi
8. Laporan laba rugi disusun dengan mengacu pada PSAKyang relevan. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan labarugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:(a) pendapatan pengelolaan asuransi;(b) pendapatan pengelolaan investasi dana peserta;(c) pendapatan pembagian surplus underwriting;(d) pendapatan investasi;(e) beban usaha;(f) laba usaha;(g) beban pajak; dan(h) laba neto.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.48 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Ilustrasi 4
Asuransi Syariah “X”Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1
PendapatanPendapatan pengelolaan operasi asuransi (ujrah) xxx
Pendapatan pengelolaan portofolio investasidana peserta xxx
Pendapatan pembagian surplus underwriting xxxPendapatan investasi xxxJumlah pendapatan xxx
BebanBeban komisi xxxUjrah dibayar xxxBeban umum dan administrasi xxxBeban pemasaran xxxBeban pengembangan xxxJumlah beban xxx
Laba Usaha xxx
Pendapatan (beban) nonusaha neto xxx
Laba Sebelum Pajak xxx
Beban pajak xxx
Laba Neto xxx
Laporan Perubahan Ekuitas
9. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahanekuitas sesuai dengan PSAK yang relevan.
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
101.49Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101
Laporan Arus Kas
10. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan arus kasdengan mengacu ke PSAK yang relevan.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
11. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumberdan penggunaan dana zakat sesuai PSAK 101 dan Ilustrasipada Lampiran 1.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
12. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumberdan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101 dan Ilustrasipada Lampiran 1.
Catatan atas Laporan Keuangan
13. Entitas asuransi syariah menyajikan catatan ataslaporan keuangan sesuai PSAK 101 dan PSAK yang terkait.