analisis penerapan psak 33 ( revisi 2011) tentang
TRANSCRIPT
1
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS PENERAPAN PSAK 33 ( REVISI 2011) TENTANG
AKUNTANSI PERTAMBANGAN UMUM PADA PT BUKIT ASAM
(PERSERO) Tbk
Evi Dwipuspasari
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Program Studi Akuntansi
Taufik Hidayat
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Program Studi Akuntansi
ABSTRAK : Jurnal ini membahas mengenai analisis penerapan PSAK No. 33 (Revisi 2011)
tentang Akuntansi Pertambangan Umum pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang bergerak
dibidang industri pertambangan batubara. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan
akuntansi PT Bukit Asam (Persero) Tbk atas aktivitas pegupasan lapisan tanah dan aktivitas
pengelolaan lingkungan yang kemudian dilakukan analisis terhadap masing-masing kebijakan
akuntansi. Hasil dari jurnal ini menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi atas pengakuan dan
pengukuran atas aktivitas pengupasan lapisan tanah PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33
(Revisi 2011) dan pengungkapannya telah sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009). Untuk
kebijakan akuntansi atas pengakuan, penyajian, dan pengungkapan atas aktivitas pengelolaan
lingkungan hidup PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011). Sedangkan untuk
kebijakan akuntansi atas pengukurannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18
Tahun 2008.
Kata kunci : Pertambangan batubara, PSAK 33 (Revisi 2011), biaya pengupasan tanah, biaya
pengelolaan lingkungan hidup.
ABSTRACT : The journal explain the analysis of the implementation of SFAS Number 33
(Revised 2011) on Accounting of General Mining in PT Bukit Asam (Persero) Tbk, which is
engaged in coal mining industry. This report also describe the accounting policies PT Bukit
Asam (Persero) Tbk on soil stripping activities and environmental management activities that
analysed for the each accounting policies. The result of this journal concluded that the
accounting policies on the recognition and measurement of soil stripping activities in PTBA
was compliance with SFAS Number 33 (Revised 2011) and the disclosures of soil stripping
activities was refer to SFAS Number 1 (Revised 2009). The accounting policies on the
recognition, presentation and disclosure of environmental management activities in PTBA
were compliance with SFAS Number 33 (Revised 2011). For the measurement of
environmental management activities in PTBA also complies with the ESDM Minister
Regulation Number 18 2008.
Keywords : Coal mining, SFAS Number 33, stripping cost, cost of environmental
management.
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
2
UNIVERSITAS INDONESIA
I. PENDAHULUAN
Perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat menyebabkan tingginya tingkat
persaingan antar perusahaan untuk dapat bertahan di pasar dan menghasilkan inovasi –
inovasi baru. Kondisi ini tentunya memberikan dampak seperti meningkatnya permintaan
sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi kompetensi dalam bidang spesifik
maupun dalam kemampuan non-teknis. Tuntutan inilah yang semakin disadari oleh
Universitas Indonesia khususnya Fakultas Ekonomi sebagai salah satu lembaga pendidikan di
Indonesia. Menanggapi tuntutan tersebut, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia (FEUI) menyelengggarakan program magang sebagai salah satu Mata
Kuliah Pilihan untuk prasyarat kelulusan (selain skripsi) dengan bobot 6 SKS bagi para
mahasiswanya yang telah menyelesaikan 120 SKS dengan minimal Indeks Prestasi Kumulatif
2,75. Tujuan utama program magang ini adalah memperkenalkan mahasiswa akan dunia kerja
sekaligus memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan di dalam dunia kerja. Dengan
banyaknya manfaat dari program magang ini, Penulis tertarik untuk memilih program ini
sebagai salah satu syarat kelulusan. Melalui program ini, Penulis berharap dapat memahami
bagaimana aplikasi teori yang telah didapat selama masa perkuliahan ketika berada di dunia
kerja. Selain itu, penulis juga memperoleh pengalaman berharga yang mampu membantu
dalam mempersiapkan diri ketika memasuki persaingan dunia kerja di masa yang akan datang
setelah menyelesaikan perkuliahan.
Didalam jurnal ini Penulis akan membahas mengenai analisis penerapan PSAK 33
(Revisi 2011) tentang akuntansi pertambangan umum pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
Analisis pada jurnal ini akan lebih spesifik lagi membahas tentang pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan dari biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah dan
pengelolaan lingkungan hidup. Topik jurnal ini dipilih karena belum banyak jurnal yang
membahas tentang bagaimana penerapan PSAK 33 (Revisi 2011) di perusahaan
pertambangan. Disamping itu, topik ini dipilih karena Penulis melakukan proses magang di
PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang sekaligus dijadikan sampel sebagai dasar pembuatan
jurnal ini.
II. LANDASAN TEORI
Definisi Usaha Pertambangan
Menurut Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara dijelaskan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
3
UNIVERSITAS INDONESIA
mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan
penjualan, serta pascatambang. Seperti yang juga dijelaskan dalam undang – undang tersebut,
prinsip dilakukannya usaha pertambangan dapat dipastikan berorientasi ke persoalan bisnis
karena modal yang ditanamkan dalam usaha pertambangan berasal dari investor yang ingin
mendapatkan keuntungan. Sehingga kegiatan – kegiatan dalam usaha pertambangan sangat
harus diperhitungkan sebelum memulai usaha. Kegiatan dalam usaha pertambangan akan
dijelaskan secara rinci oleh penulis pada poin berikutnya. Selain memperhitungkan kegiatan –
kegiatan dalam usaha pertambangan, setiap perusahaan atau investor yang melakukan usaha
wajib memiliki izin dari pihak berwenang yaitu pemerintah. Terdapat beberapa jenis izin
dalam usaha pertambangan. Izin tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin
Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Lingkungan.
Fase Kegiatan dalam Usaha Pertambangan
Seperti yang dijelaskan melalui pengertian diatas, dalam usaha pertambangan terdapat
beberapa rankaian kegiatan mulai dari sebelum dilakukannya penambangan sampai dengan
setelah dilakukannya penambangan. Dalam Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik-Industri Pertambangan Umum (P3LKE PP-IPU)
umumnya rangkaian kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat fase kegiatan
usaha pokok yaitu eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi penambangan
(eksploitasi), dan pengelolaan lingkungan hidup (pascatambang).
Akuntansi Pertambangan Umum - PSAK 33 (Revisi 2011)
Akuntansi pertambangan umum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
No. 33 (Revisi 2011). Standar ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aktivitas
pengupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup pertambangan umum.
Aktivitas pengupasan tanah adalah aktivitas pemindahan lapisan tanah penutup atau
material lainnya sehingga bahan galian seperti batubara dapat ditambang. Menurut PSAK 33
(Revisi 2011), biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara pengupasan tanah awal
untuk membuka tambang yang dilakukan sebelum produksi dimulai dan pengupasan tanah
lanjutan yang dilakukan selama masa produksi. Biaya pengupasan tanah awal diakui sebagai
aset atau beban tangguhan. Pengukuran biaya pengupasan tanah awal ini pada umumnya
dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan setelah diketahui terdapat bahan
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
4
UNIVERSITAS INDONESIA
galian yang terbukti. Biaya yang dikeluarkan ini seperti biaya pembebasan lahan, biaya
konsultan, dan biaya pembersihan lahan (land clearing). Sedangkan untuk amortisasi
menggunakan metode unit produksi. Penyajian biaya pengupasan tanah tangguhan ini
disajikan pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya untuk biaya pengupasan tanah lanjutan
diakui sebagai beban yang biasanya masuk menjadi salah satu komponen biaya produksi.
Biaya pengupasan tanah lanjutan ini akan disajikan pada laporan pendapatan komprehensif.
Pengukuran atas biaya pengupasan tanah lanjutan ini adalah dengan cara memperhitungkan
rasio rata – rata tanah penutup terlebih dahulu agar dapat diketahui jumlah biaya yang dapat
dibebankan. Sebelum proses produksi dimulai, dihitung rasio rata – rata tanah penutup, yaitu
taksiran perbandingan antara kuantitas lapisan tanah penutup pada seluruh area pertambangan
terhadap ketebalan bahan galian pada seluruh area pertambangan. Ketika rasio aktual tanah
penutup tidak berbeda jauh dengan rasio rata – rata tanah penutup, maka biaya pengupasan
tanah yang timbul pada periode tersebut seluruhnya dapat dibebankan. Hal yang perlu diingat
adalah rasio aktual tanah penutup adalah perbandingan antara kuantitas tanah yang dikupas
pada periode tertentu terhadap kuantitas bahan galian yang berhasil di gali pada periode yang
sama. Namun jika rasio aktual berbeda jauh dengan rasio rata – ratanya, dimana rasio aktual
lebih besar daripada rasio rata – rata, maka kelebihan biaya pengupasan diakui sebagai aset
(beban tangguhan) yang nantinya akan dibebankan pada periode di mana rasio aktual jauh
lebih kecil daripada rasio rata – rata.
Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup adalah aktivitas yang dilakukan untuk
mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan. Dampak negatif dari
kegiatan pertambangan dapat berupa pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan
sehingga perlu dilakukannya pengelolan terhadap lingkungan hidup yang meliputi upaya
terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan
pengembangan lingkungan hidup. Perusahaan akan menghitung taksiran biaya pengelolaan
lingkungan yang timbul karena akibat dari kegiatan eksplorasi dan pengembangan
pertambangan diakui sebagai aset (beban tangguhan). Biaya ini akan dicatat oleh perusahaan
sebagai Beban Pengelolaan Lingkungan Hidup Tangguhan. Selanjutnya beban tangguhan ini
akan diamortisasi setiap tahunnya pada saat produksi komersial pertambangan dimulai dan
dibebankan sebagai bagian dari Biaya Produksi. Sedangkan taksiran biaya untuk pengelolaan
lingkungan hidup yang timbul karena akibat dari kegiatan produksi tambang juga akan
dibebankan sebagai bagian dari Biaya Produksi dengan mengkredit liabilitas pengelolaan
lingkungan hidup. Pada tanggal pelaporan, jumlah penyisihan pengelolaan lingkungan hidup
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
5
UNIVERSITAS INDONESIA
harus dievaluasi kembali agar dapat ditentukan apakah jumlah akrualnya telah memadai.
Apabila pengeluaran sesungguhnya dari pengelolaan lingkungan hidup pada tahun berjalan
lebih besar daripada jumlah akrual tahun lalu, maka selisihnya akan dibebankan ke periode
dimana kelebihan tersebut timbul. Taksiran penyisihan pengelolaan lingkungan hidup ini
disajikan pada laporan posisi keuangan sesuai jumlah liabilitas yang telah ditangguhkan,
setelah dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan realisasi
biaya pengelolaan lingkungan hidup disajikan pada laporan pendapatan komprehensif.
Pengukuran biaya pengelolaan lingkungan hidup tidak diatur dalam PSAK Nomor 33,
tetapi dalam laporan ini penulis akan menggunakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang
sebagai landasan pengukuran. Dalam Peraturan Menteri ESDM dijelaskan bahwa terdapat dua
biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan raklamasi dan penutupan tambang. Kedua biaya
ini biasanya digunakan oleh perusahaan pertambangan sebagai dasar perhitungan provisi
lingkungan. Biaya tersebut adalah biaya reklamasi tambang dan biaya penutupan tambang.
Biaya reklamasi tambang contohnya terdiri dari biaya penatagunaan lahan, biaya revegetasi,
biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan biaya untuk pekerjaan sipil
sesuai peruntukan lahan pasca tambang. Sedangkan biaya penutupan tambang terdiri dari
biaya pembongkaran fasilitas tambang, biaya reklamasi tambang permukaan, biaya reklamasi
lahan bekas fasilitas tambang, dan biaya pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi
berbahaya bagi manusia.
Menurut PSAK Nomor 33 ini, terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan dalam
laporan keuangan antara lain terdiri dari kebijakan akuntansi sehubungan dengan perlakuan
akuntansi atas pembebanan biaya pengelolaan lingkungan hidup dan metode amortisasi atas
biaya pengelolaan lingkungan hidup yang ditangguhkan. Kemudian informasi mengenai
mutasi taksiran liabilitas pengelolaan lingkungan hidup selama tahun berjalan, kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dan sedang berjalan serta Liabilitas
bersyarat sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan liabilitas bersyarat lainnya
sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.
III. PROFIL PERUSAHAAN
PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau yang biasa disebut PTBA merupakan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertambangan batubara di Indonesia. Kantor
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
6
UNIVERSITAS INDONESIA
pusat dan lokasi penambangan PTBA berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
PTBA dalam laporan tahunan 2011 memegang hak Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi atas Tambang Batubara Tanjung Enim, Tambang Batubara Ombilin, Peranap di
Indragiri Hulu Riau, dan Palaran di Samarinda (melalui anak perusahaan PT IPC). Masing –
masing lokasi memiliki proses penambangan yang berbeda sesuai dengan keadaan lokasi
penambangan. Dikarenakan penulis melakukan magang di kantor pusat Tanjung Enim,
Sumatera Selatan, penulis hanya akan menjelaskan proses penambangan yang dilakukan di
tambang batubara Tanjung Enim.
Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPTE) memiliki beberapa lokasi penambangan,
yaitu Tambang Air Laya (TAL), Tambang Muara Tiga Besar (MTB) dan Banko Barat.
Metode penambangan yang diterapkan adalah Metode Penambangan Terbuka. Di TAL,
peralatan tambang yang digunakan ada dua macam, yakni peralatan tambang sistem menerus
dengan menggunakan Bucket Wheel Excavator (BWE) system dan sistem kombinasi Shovel
dan Truck. Proses penambangan di TAL dilakukan sendiri oleh PTBA. Sedangkan di
Tambang MTB dan Tambang Banko Barat peralatan tambang yang digunakan yaitu sistem
kombinasi Shovel dan truck, PTBA bekerja sama dengan perusahaan kontraktor PT Pama
Persada Nusantara dan PT Sumber Mitra Jaya untuk melakukan operasi penambangan. Untuk
penjelasan mengenai proses penambangan, penulis hanya akan membahas mengenai proses
penambangan yang dilakukan di Tambang Air Laya. Karena tidak terdapat perbedaan dalam
proses penambangan yang dilakukan dimasing – masing lokasi. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, kegiatan penambangan yang dilakukan di Tambang Air Laya menggunakan dua
sistem yaitu sistem penambangan dengan menggunakan BWE dan sistem penambangan
dengan menggunakan kombinasi Shovel dan Truck. Proses penambangan dengan sistem
kombinasi Shovel dan Truck terdiri dari pembersihan lahan, pengupasan tanah penutup,
pemuatan tanah penutup, pengangkutan tanah penutup, penimbunan, ripping batubara,
penggalian batubara, pemuatan batubara, pengangkutan batubara, penimbunan batubara, dan
pemuatan serta pengangkutan batubara ke kereta api. Sedangkan Proses penambangan dengan
sistem Bucket Wheel Excavator sama seperti aktivitas penambangan lainnya. Dimulai dari
kegiatan pembersihan lahan, pengupasan lapisan penutup (top soil), penggaruan (ripping),
pemuatan tanah penutup (loading), pengangkutan tanah penutup (hauling), penimbunan ke
disposal area (dumping), ripping batubara, pemuatan batubara, pengangkutan batubara,dan
penimbunan batubara di disposal area. Penambangan dengan sistem BWE ini sifatnya
continous mining. Alat tambang utama yang digunakan dalam sistem ini terdiri dari Bucket
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
7
UNIVERSITAS INDONESIA
Wheel Excavator (BWE), Belt Wagon (BW), Cable Rail Car (CRC), Hopper Car (HC),
Conveyor Excavating (CE), Conveyor Distribution Point (CDP), Conveyor Dumping (CD),
Coal Conveyor (CC), Stacker/Reclaimer (SR), Spreader (SP) dan Train Loading Station
(TLS). Seluruh alat ini merupakan satu kesatuan yang bekerja secara terus menerus. Apabila
terjadi hambatan di salah satu alat, maka sistem BWE secara keseluruhan tidak dapat
beroperasi.
IV. PEMBAHASAN
Pada jurnal ini penulis akan membandingkan kesesuaian antara kebijakan akuntansi
pertambangan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) Nomor 33 (Revisi 2011) dan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun
2008.
Kebijakan Akuntansi atas Aktivitas Pengupasan Tanah
Kebijakan akuntansi atas aktivitas pengupasan tanah yang dilakukan oleh PT Bukit
Asam (Persero) Tbk mengacu pada PSAK No. 33 (Revisi 2011) tentang Akuntansi
Pertambangan Umum. Dalam kebijakan perusahaan tersebut dijelaskan definisi biaya
pengupasan tanah penutup dan pengupasan lapisan tanah. Menurut kebijakan akuntansi
PTBA, biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara pengupasan tanah awal untuk
membuka tambang atau disebut dengan pengupasan tanah sebelum produksi dan pengupasan
tanah lanjutan yang dilakukan selama masa produksi. Sedangkan pengupasan lapisan tanah
didefinisikan sebagai suatu kegiatan penggarukan/dorong, gali/muat, dan pengangkutan tanah
dari lokasi penggalian ke lokasi penimbunan atau lokasi lainnya.
PTBA mengakui biaya atas aktivitas pengupasan tanah awal sebagai bagian dari
Beban Pengembangan yang Ditangguhkan (Aset) sedangkan biaya atas aktivitas pengupasan
tanah lanjutan diakui sebagai Beban yang menjadi salah satu komponen dari Biaya Produksi.
Dalam kebijakannya menjelaskan bahwa PTBA juga melakukan perhitungan rasio rata-rata
tanah penutup. Rasio rata-rata tanah penutup ini dihitung dengan cara membandingkan
estimasi kuantitas lapisan batuan/tanah penutup terhadap estimasi ketebalan bahan galian
yang dalam hal ini adalah batubara yang juga dinyatakan dalam satuan unit kuantitas.
Selanjutnya setelah dilakukannya produksi, PTBA mengukur rasio aktual tanah penutup. Jika
rasio aktual lebih besar dari rasio rata-rata, maka terdapat kelebihan biaya atas aktivitas
pengupasan tanah lanjutan. Kelebihan biaya ini akan ditangguhkan pembebanannya dan
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
8
UNIVERSITAS INDONESIA
dibukukan sebagai Beban Pengupasan yang Ditangguhkan (Aset). Namun manajemen PTBA
menetapkan bahwa hanya akan menangguhkan 50% kelebihan biaya saja sedangkan sisanya
tetap diakui sebagai beban. Beban Pengupasan yang Ditangguhkan ini nantinya akan
diamortisasi di periode mendatang sepanjang umur tambang, sesuai dengan kegiatan produksi
yang dihasilkan di periode mendatang tersebut. Jika tidak terdapat kelebihan biaya atau rasio
aktual lebih kecil dari rasio rata-rata, biaya atas aktivitas pengupasan tanah lanjutan ini akan
langsung dibebankan ke periode dimana kelebihan tersebut muncul.
Dalam kebijakan akuntansinya, PTBA menggabungkan Beban Pengembangan yang
Ditangguhkan dengan Beban Eksplorasi dan disajikan sebagai Beban Eksplorasi dan
Pengembangan yang Ditangguhkan sebagai salah satu komponen Aset Tidak Lancar pada
Laporan Posisi Keuangan. Sedangkan penyajian beban atas aktivitas pengupasan tanah
lanjutan akan disajikan sebagai salah satu komponen dalam Biaya Produksi pada Laporan
Pendapatan Komprehensif dan dijelaskan secara lebih lengkap pada Catatan atas Laporan
Keuangan. Selanjutnya PTBA dalam laporan keuangannya mengungkapkan informasi seperti
metode pembebanan biaya pengupasan tanah, metode perhitungan rasio rata-rata tanah
penutup, jumlah biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan dengan penjelasan mengenai
perbedaan antara rasio aktual tanah penutup terhadap rasio rata-ratanya, dan perubahan atas
rasio rata-rata tanah penutup (bila ada)
Kebijakan Akuntansi atas Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kebijakan akuntansi atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki oleh
PT Bukit Asam (Persero) Tbk juga mengacu kepada PSAK No.33 (Revisi 2011). Dalam
kebijakan akuntansi PTBA dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut :
1. Biaya pengelolaan lingkungan hidup adalah biaya yang timbul atas usaha mengurangi
dan mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan.
2. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan
yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan
berdaya guna sesuai peruntukannya.
3. Penutupan Tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata
kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan
dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen
Rencana Penutupan Tambang.
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
9
UNIVERSITAS INDONESIA
4. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Perseroan sebagai jaminan untuk
melakukan reklamasi.
5. Jaminan Penutupan Tambang adalah dana yang disediakan oleh Perseroan untuk
melaksanakan Penutupan Tambang.
Dalam kebijakan akuntansi PTBA, provisi pengelolaan lingkungan hidup diakui jika
terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul liabilitas pada tanggal pelaporan keuangan
akibat kegiatan yang telah dilakukan dan terdapat dasar yang wajar untuk mengitung jumlah
liabilitas tersebut. Provisi pengelolaan lingkungan hidup ini mencakup jaminan reklamasi dan
jaminan penutupan tambang. Masing – masing jaminan ini diukur berdasarkan :
1. Jaminan Reklamasi, terdiri dari Biaya Langsung, antara lain terdiri dari biaya
penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan pencegahan serta penanggulangan
air asam tambang. Serta Biaya Tidak Langsung, antara lain terdiri dari biaya mobilisasi
dan demobilisasi, biaya perencanaan kegiatan reklamasi, biaya administrasi, dan biaya
supervisi.
2. Jaminan Penutupan Tambang, terdiri Biaya Langsung, antara lain terdiri dari biaya
pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, biaya
penanganan bahan berbahaya dan beracun, dan biaya aspek sosial, budaya, dan
ekonomi. Serta Biaya Tidak Langsung, antara lain terdiri dari biaya mobilisasi dan
demobilisasi, biaya perencanaan kegiatan reklamasi, biaya administrasi, dan biaya
supervisi.
Untuk taksiran biaya atas pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat
kegiatan eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset. Sedangkan taksiran biaya atas
pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi tambang diakui
sebagai beban. PTBA juga melakukan evaluasi disetiap tanggal pelaporan untuk menentukan
apakah jumlah provisi pengelolaan lingkungan hidup telah memadai. Penyisihan pengelolaan
lingkungan hidup ini disajikan pada laporan posisi keuangan sebesar jumlah liabilitas, setelah
dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang terjadi. Kemudian PTBA mengungkapkan
informasi terkait pengelolaan lingkungan hidup ini, tetapi tidak terbatas pada kebijakan
akuntansi sehubungan dengan perlakuan dan metode amortisasi atas biaya pengelolaan
lingkungan hidup, mutasi taksiran provisi pengelolaan lingkungan hidup selama tahun
berjalan dengan menunjukkan saldo awal, penyisihan yang dibentuk, pengeluaran yang
terjadi, dan saldo akhir, kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dan sedang dilaksanakan,
dan kewajiban bersyarat sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
10
UNIVERSITAS INDONESIA
Analisis Kebijakan Akuntansi atas Aktivitas Pengupasan Tanah
Dalam analisis kebijakan akuntansi PTBA atas aktivitas pengupasan tanah ini,
penulis akan membandingkannya dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011). Perbandingan antara
kebijakan akuntansi aktivitas pengupasan tanah PTBA dengan PSAK No. 33 akan dijelaskan
melalui tabel berikut ini :
Kebijakan Akuntansi PTBA PSAK No. 33 (Revisi 2011)
Membedakan biaya pengupasan
tanah menjadi dua yaitu biaya
pengupasan tanah awal dan biaya
pengupasan tanah lanjutan.
Biaya pengupasan tanah penutup
dibedakan menjadi dua yaitu biaya
pengupasan tanah awal untuk
membuka tambang dan biaya
pengupasan tanah lanjutan .
Biaya pengupasan tanah awal diakui
sebagai beban tangguhan (aset).
PTBA menyajikannya sebagai
Beban Pengembangan yang
Ditangguhkan.
Biaya pengupasan tanah awal
diakui sebagai aset (beban
tangguhan). PSAK ini tidak
mengatur secara detil bagaimana
penyajian aset ini. PSAK hanya
mengatur bagaimana mengakui
biaya tersebut.
Biaya pengupasan tanah lanjutan
diakui sebagai beban. PTBA
menyajikannya sebagai salah satu
komponen beban produksi tepatnya
sebagai Beban Jasa Pihak Ketiga.
Biaya pengupasan tanah lanjutan
diakui sebagai beban. PSAK juga
tidak mengatur secara detil
bagaimana penyajian beban ini.
PSAK hanya mengatur bagaimana
mengakuinya.
PTBA membebankan biaya
pengupasan tanah lanjutan
berdasarkan rasio rata-rata tanah
penutup.
Biaya pengupasan tanah lanjutan
dibebankan berdasarkan rasio rata-
rata tanah penutup.
Jika terjadi perbedaan rasio rata-rata Biaya pengupasan tanah lanjutan
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
11
UNIVERSITAS INDONESIA
Kebijakan Akuntansi PTBA PSAK No. 33 (Revisi 2011)
pengupasan tanah dengan rasio
aktualnya (rasio rata-rata lebih kecil
dari rasio aktual), PTBA akan
menangguhkan kelebihan biaya atas
pengupasan tanah lanjutan.
ditangguhkan jika terdapat
perbedaan antara rasio rata-rata
pengupasan tanah dengan rasio
aktual pengupasan tanah (rasio rata-
rata lebih kecil dari rasio aktual).
Jika terjadi penangguhan biaya
pengupasan tanah lanjutan, PTBA
akan mengakuinya sebagai beban
tangguhan (aset). Dalam penyajian
aset ini, PTBA mengacu pada
PSAK No. 1 (Revisi 2009) tentang
Penyajian Laporan Keuangan.
Biaya pengupasan tanah lanjutan
yang ditangguhkan ini diakui
sebagai beban tangguhan (aset).
PSAK juga tidak mengatur secara
detil bagaimana penyajian beban
ini.
Biaya pengupasan tanah awal
disajikan dalam laporan posisi
keuangan tepatnya dalam aset tidak
lancar sebagai Beban
Pengembangan yang Ditangguhkan.
Dalam penyajian beban ini, PTBA
mengacu pada PSAK No. 1 (Revisi
2009) tentang Penyajian Laporan
Keuangan.
PSAK juga tidak mengatur secara
detil bagaimana penyajian beban ini
dalam laporan keuangan.
Biaya pengupasan tanah lanjutan
disajikan dalam laporan pendapatan
komprehensif sebagai salah satu
komponen beban produksi (beban).
Dalam penyajian beban ini, PTBA
mengacu pada PSAK No. 1 (Revisi
2009) tentang Penyajian Laporan
Keuangan.
PSAK ini tidak mengatur secara
detil bagaimana penyajian beban ini
dalam laporan keuangan.
PTBA dalam laporan keuangannya PSAK ini tidak mengatur informasi
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
12
UNIVERSITAS INDONESIA
Kebijakan Akuntansi PTBA PSAK No. 33 (Revisi 2011)
mengungkapkan informasi sebagai
berikut :
1) Metode pembebanan biaya
pengupasan tanah
2) Metode perhitungan rasio rata-
rata tanah penutup
3) Jumlah biaya pengupasan tanah
yang ditangguhkan dengan
penjelasan mengenai perbedaan
antara rasio aktual tanah
penutup terhadap rasio rata-
ratanya
4) Perubahan atas rasio rata-rata
tanah penutup (bila ada)
apa saja yang harus diungkapkan
terkait dengan aktivitas pengupasan
tanah.
PTBA mengakui biaya pengupasan tanah awal sebagai aset (Beban Pengembangan
yang Ditangguhkan) dan biaya pengupasan tanah lanjutan sebagai beban (Beban Produksi).
Untuk pengukuran biaya pengupasan tanah awal, PTBA mengukurnya dengan cara
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan setelah terbukti terdapat cadangan batubara pada
lokasi penambangan. Biaya tersebut biasanya terdiri dari biaya pembebasan lahan, biaya jasa
konsultan, biaya pembersihan lahan, biaya pengurusan izin – izin terkait, dan lain – lain.
Sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan diukur dengan cara menghitung rasio rata – rata
tanah penutup dan rasio aktual tanah penutup. PTBA menyajikan Beban Pengembangan yang
Ditangguhkan pada laporan posisi keuangan tepatnya dalam aset tidak lancar. Sedangkan
Beban Produksi (Beban Jasa Pihak Ketiga) atas pengupasan tanah lanjutan disajikan pada
laporan pendapatan komprehensif sebagai bagian dari Beban Pokok Penjualan. Rincian Beban
Pokok Penjualan yang didalamnya terdapat Beban Jasa Pihak Ketiga dijelaskan pada catatan
atas laporan keuangan. Penyajian yang dilakukan PTBA dalam laporan keuangannya dapat
dilihat dalam Lampiran No. 1. Untuk cara penyajian ini tidak diatur secara detil oleh PSAK
No. 33. Standar tersebut hanya menjelaskan pengakuan dan pengukuran saja. Sehingga untuk
penyajian ini PTBA mengacu pada PSAK No. 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
13
UNIVERSITAS INDONESIA
Keuangan. Dalam PSAK No. 1 dijelaskan bahwa aset yang diklasifikasikan sebagai aset tidak
lancar adalah aset yang memberikan manfaat jangka panjang. Berdasarkan penjelasan ini,
Beban Pengembangan yang Ditangguhkan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar karena
beban tangguhan ini bersifat jangka panjang dalam pemanfaatannya. Pada standar itu juga
dijelaskan bahwa beban disajikan dalam laporan pendapatan komprehensif sebagai salah satu
komponen beban pokok penjualan.
Selanjutnya informasi yang diungkapkan oleh PTBA terkait aktivitas pengupasan
tanah ini hanya berupa informasi tentang perubahan saldo dari beban pengembangan yang
ditangguhkan. Sedangkan informasi yang perlu diungkapkan sesuai kebijakan akuntansi
PTBA tidak diungkapkan. Informasi yang perlu diungkapkan menurut kebijakan akuntansi
PTBA adalah metode pembebanan biaya pengupasan tanah, metode perhitungan rasio rata-
rata tanah penutup, jumlah biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan dengan penjelasan
mengenai perbedaan antara rasio aktual tanah penutup terhadap rasio rata-ratanya, dan
perubahan atas rasio rata-rata tanah penutup (bila ada). Penulis menyajikan hardcopy
kebijakan akuntansi PTBA atas aktivitas pengupasan tanah pada Lampiran No. 4.
Setelah menganalisis kebijakan akuntansi atas aktivitas pengupasan tanah PTBA,
dapat diketahui bahwa dalam pengakuan dan pengukuran aktivitas pengupasan tanah telah
sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011). Sedangkan untuk penyajian atas aktivitas ini,
PTBA mengacu pada PSAK No. 1 karena PSAK No. 33 tidak mengaturnya secara detil.
Untuk pengungkapan yang terkait dengan aktivitas ini hanya berupa informasi tentang
perubahan saldo dari beban pengembangan yang ditangguhkan. PSAK No. 33 (Revisi 2011)
juga tidak mengatur secara detil tentang pengungkapan atas aktivitas pengupasan tanah.
Analisis Kebijakan Akuntansi atas Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam Analisis kebijakan akuntansi ini penulis akan membandingkannya
dengan standar akuntansi (PSAK No. 33 Revisi 2011) dan peraturan pemerintah (Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2008). Untuk kebijakan akuntansi
atas pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dibandingkan dengan PSAK No. 33 (Revisi
2011) sedangkan untuk pengukurannya dibandingkan dengan Peraturan Menteri ESDM No.
18 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan dalam PSAK No. 33 tidak diatur pengukuran terhadap
biaya pengelolaan lingkungan hidup sehingga penulis menggunakan peraturan pemerintah
sebagai dasar perbandingan. Perbandingan antara kebijakan akuntansi PTBA dengan PSAK
No. 33 akan dijelaskan melalui tabel berikut ini :
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
14
UNIVERSITAS INDONESIA
Kebijakan Akuntansi PTBA PSAK No. 33 (Revisi 2011)
PTBA mengakui provisi
pengelolaan lingkungan hidup jika :
1) Terdapat petunjuk yang kuat bahwa
telah timbul kewajiban pada tanggal
pelaporan keuangan akibat kegiatan
yang telah dilakukan;
2) Terdapat dasar yang wajar untuk
menghitung jumlah kewajiban yang
timbul.
Provisi pengelolaan lingkungan
hidup harus diakui jika:
1) Terdapat petunjuk yang kuat bahwa
telah timbul kewajiban pada tanggal
pelaporan keuangan akibat kegiatan
yang telah dilakukan;
2) Terdapat dasar yang wajar untuk
menghitung jumlah kewajiban yang
timbul.
PTBA mengakui taksiran biaya
untuk pengelolaan lingkungan
hidup yang timbul akibat dari
kegiatan eksplorasi dan
pengembangan diakui sebagai aset.
PTBA menyajikannya sebagai
Beban Pengelolaan Lingkungan
Hidup Tangguhan.
Taksiran biaya untuk pengelolaan
lingkungan hidup yang timbul
sebagai akibat kegiatan eksplorasi
dan pengembangan diakui sebagai
aset (beban tangguhan).
PTBA mengakui taksiran biaya
untuk pengelolaan lingkungan
hidup yang timbul akibat dari
kegiatan produksi tambang diakui
sebagai beban. PTBA
menyajikannya sebagai Beban
Produksi yang merupakan salah
satu komponen dari Beban Pokok
Penjualan.
Taksiran biaya untuk pengelolaan
lingkungan hidup yang timbul
sebagai akibat kegiatan produksi
tambang diakui sebagai beban.
PTBA melakukan evaluasi pada
setiap tanggal pelaporan terhadap
jumlah provisi pengelolaan
lingkungan hidup untuk
Pada tanggal pelaporan, jumlah
provisi pengelolaan lingkungan
hidup harus dievaluasi kembali
untuk menentukan apakah jumlah
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
15
UNIVERSITAS INDONESIA
Kebijakan Akuntansi PTBA PSAK No. 33 (Revisi 2011)
menentukan apakah jumlah tersebut
telah memadai.
akrualnya telah memadai.
PTBA menyajikan provisi
pengelolaan lingkungan hidup
sebagai Penyisihan Reklamasi
Lingkungan dan Penutupan
Tambang pada laporan posisi
keuangan.
Taksiran Provisi pengelolaan
lingkungan hidup disajikan di laporan
posisi keuangan sebesar jumlah
kewajiban yang telah ditangguhkan,
setelah dikurangi dengan jumlah
pengeluaran yang sesungguhnya
terjadi.
PTBA mengungkapkan informasi
sebagai berikut :
1) Kebijakan akuntansi sehubungan
dengan perlakuan akuntansi dan
metode amortisasi atas biaya
pengelolaan lingkungan hidup.
2) Mutasi taksiran provisi pengelolaan
lingkungan hidup selama tahun
berjalan.
3) Kegiatan pengelolaan lingkungan
hidup yang telah dan sedang
dilaksanakan pada laporan tahunan
perusahaan.
a. Kewajiban bersyarat sehubungan
dengan pengelolaan lingkungan
hidup.
Entitas yang harus diungkapkan
terkait dengan aktivitas pengelolaan
lingkungan hidup, tidak terbatas
pada:
1) Kebijakan akuntansi sehubungan
dengan perlakuan akuntansi atas
pembebanan biaya pengelolaan
lingkungan hidup dan metode
amortisasi.
2) Mutasi taksiran kewajiban provisi
pengelolaan lingkungan hidup
selama tahun berjalan.
3) Kegiatan pengelolaan lingkungan
hidup yang telah dilaksanakan.
4) Kewajiban bersyarat sehubungan
dengan pengelolaan lingkungan
hidup.
Sesuai dengan penjelasan pada kebijakan akuntansi PTBA, taksiran biaya untuk
pengelolaan lingkungan hidup yang timbul karena akibat dari kegiatan eksplorasi dan
pengembangan pertambangan diakui sebagai Aset. Sedangkan taksiran biaya untuk
pengelolaan lingkungan hidup yang timbul karena akibat dari kegiatan produksi tambang
diakui sebagai Beban. PTBA dalam mengakui penyisihan pengelolaan lingkungan hidup harus
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
16
UNIVERSITAS INDONESIA
terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul liabilitas pada tanggal pelaporan. Penyisihan
tersebut juga harus memiliki dasar yang wajar untuk menghitung jumlah liabilitas yang
timbul. Selanjutnya PTBA melakukan evaluasi provisi pengelolaan lingkungannya setiap
tanggal pelaporan untuk menentukan apakah jumlahnya telah memadai. Evaluasi ini
dilakukan PTBA bersama pihak independen yaitu Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
Universitas Sriwijaya. PTBA dengan kebijakannya yang mengacu pada PSAK No. 33 ini
mengakui taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul karena akibat dari
kegiatan eksplorasi dan pengembangan pertambangan diakui sebagai Aset dengan nama akun
Beban Pengelolaan Lingkungan Hidup Tangguhan dan diamortisasi setiap tahunnya.
Sedangkan taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul karena akibat dari
kegiatan produksi tambang diakui sebagai Beban Produksi dan merupakan salah satu
komponen dari Beban Pokok Penjualan. Lebih lanjut, Penyisihan untuk Reklamasi
Lingkungan dan Penutupan Tambang akan dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang
sebenarnya terjadi. Pengeluaran ini akan mengurangi besarnya akun penyisihan reklamasi
lingkungan dan penutupan tambang. Pencatatan pengeluaran ini tidak akan menambah beban
pada periode dimana pengeluaran ini terjadi dikarenakan hakikatnya pengeluaran ini adalah
menyelesaikan liabilitas yang telah diakui
Penyisihan (Provisi) Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang disajikan
sebagai liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan
konsolidasi. PTBA menyajikannya dalam dua liabilitas karena menyesuaikan dengan rencana
reklamasi lingkungan dan rencana penutupan tambang. Dalam rencana tersebut, PTBA
membedakan liabilitas yang diselesaikan tidak lebih dari 12 bulan dan diselesaikan lebih dari
12 bulan. Untuk yang tidak lebih 12 bulan, provisi reklamasi lingkungan dan penutupan
tambang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Sedangkan yang lebih dari 12 bulan
sebagai liabilitas jangka panjang. Kemudian untuk Beban Produksi disajikan pada laporan
pendapatan komprehensif konsolidasi sebagai Beban Pokok Penjualan dan dirincikan lebih
lengkap lagi pada catatan atas laporan keuangan konsolidasi.
Terkait dengan liabilitas atas reklamasi lingkungan dan penutupan tambang, PTBA
telah mengungkapkan kebijakan akuntansi sehubungan dengan perlakuan akuntansi dan
metode amortisasi atas biaya pengelolaan lingkungan hidup. PTBA menjelaskan bahwa
perusahaan berkewajiban untuk melakukan rehabilitasi tambang setelah produksi selesai.
Pengungkapan lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah mutasi
taksiran provisi pengelolaan lingkungan hidup selama tahun berjalan. PTBA menjelaskan
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
17
UNIVERSITAS INDONESIA
bahwa penyisihan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang akan dilakukan selama masa
umur tambang. Mutasi taksiran ini menunjukkan saldo awal, penyisihan yang dibentuk,
pengeluaran yang terjadi, dan saldo akhir. Selanjutnya PTBA mengungkapkan kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup yang telah dan sedang dilaksanakan pada laporan tahunan
perusahaan. Kegiatan ini dijelaskan secara terperinci pada Laporan Pengelolaan Operasional.
Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan PTBA pada tahun 2011 adalah pembuatan
laboratorium kultur jaringan untuk mengembangkan jenis – jenis bibit unggul yang nantinya
akan ditanam di areal bekas tambang setelah dilakukanya rehabilitasi lahan.
Berdasarkan penjelasan diatas, kebijakan akuntansi PTBA telah sesuai dengan PSAK
No. 33 (Revisi 2011). Hal ini menunjukkan bahwa PTBA telah menerapkan PSAK No. 33
Sebagai dasar kebijakan akuntansi yang dimilikinya. Untuk lebih jelasnya penyajian dan
pengungkapan yang dilakukan PTBA dalam laporan keuangannya dapat dilihat pada
Lampiran No. 2. Penulis juga menyajikan hardcopy kebijakan akuntansi PTBA atas aktivitas
pengelolaan lingkungan hidup pada Lampiran No. 5.
Selanjutnya penulis akan menjelaskan pengukuran atas aktivitas pengelolaan
lingkungan hidup. Perbandingan antara kebijakan akuntansi PTBA dengan Peraturan Menteri
ESDM No. 18 akan dijelaskan melalui tabel berikut ini :
Kebijakan Akuntansi PTBA Peraturan Menteri ESDM No. 18
Tahun 2008
Provisi pengelolaan lingkungan
hidup PTBA mencakup jaminan
reklamasi dan jaminan penutupan
tambang. Masing – masing jaminan
ini diukur berdasarkan :
1) Jaminan Reklamasi :
Biaya Langsung, antara lain terdiri
dari biaya penatagunaan lahan,
revegetasi, pekerjaan sipil, dan
pencegahan serta penanggulangan air
asam tambang.
Biaya Tidak Langsung, antara lain
terdiri dari biaya mobilisasi dan
Terdapat dua biaya yang harus
dikeluarkan untuk kegiatan raklamasi
dan penutupan tambang dan
digunakan sebagai dasar perhitungan
provisi lingkungan. Kedua biaya itu
adalah :
1) Biaya reklamasi tambang antara lain
terdiri dari biaya penatagunaan
lahan,biaya revegetasi, biaya
pencegahan dan penanggulangan air
asam tambang,dan lain – lain.
2) Biaya penutupan tambang antara lain
terdiri dari biaya tapak bekas
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
18
UNIVERSITAS INDONESIA
Kebijakan Akuntansi PTBA Peraturan Menteri ESDM No. 18
Tahun 2008
demobilisasi, biaya perencanaan
kegiatan reklamasi, biaya
administrasi, dan biaya supervisi.
2) Jaminan Penutupan Tambang :
Biaya Langsung, antara lain terdiri
dari biaya pembongkaran bangunan
dan sarana penunjang yang sudah
tidak digunakan, biaya penanganan
bahan berbahaya dan beracun, dan
biaya aspek sosial, budaya, dan
ekonomi.
Biaya Tidak Langsung, antara lain
terdiri dari biaya mobilisasi dan
demobilisasi, biaya perencanaan
kegiatan reklamasi, biaya
administrasi, dan biaya supervisi.
tambang, biaya fasilitas pengolahan
dan pemurnian bahan berbahaya
tambang (limbah), dan lain-lain.
Perhitungan penyisihan (provisi) pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada
Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.
Dalam kebijakan akuntansinya, penyisihan (provisi) pengelolaan lingkungan hidup mencakup
jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang. Biaya – biaya yang dikeluarkan atas
kegiatan reklamasi dan penutupan tambang ini yang menjadi dasar perhitungan provisi
lingkungan. Rincian biaya dalam rangka kegiatan reklamasi dan penutupan tambang dapat
dilihat pada Lampiran No. 3. Dilihat dari penjelasan tabel diatas, komponen biaya yang
menjadi dasar pengukuran penyisihan (provisi) reklamasi lingkungan dan penutupan tambang
sama seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 18. Hal ini menunjukkan
bahwa kebijakan akuntansi PTBA atas pengukuran aktivitas pengelolaan lingkungan hidup
telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
19
UNIVERSITAS INDONESIA
V. KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT Bukit Asam
(Persero) Tbk memiliki kebijakan akuntansi atas aktivitas pengupasan tanah yang mencakup
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan dan pengukuran atas
aktivitas pengupasan tanah PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (revisi 2011) tentang
Akuntansi Pertambangan Umum. Untuk penyajian atas aktivitas pengupasan tanah PTBA
mengacu pada PSAK No. 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan. Sedangkan
pengungkapan atas aktivitas pengupasan tanah yang dilakukan PTBA hanya berupa informasi
tentang perubahan saldo dari beban pengembangan yang ditangguhkan. Serta PT Bukit Asam
(Persero) Tbk memiliki kebijakan akuntansi atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang
mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan, penyajian, dan
pengungkapan atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup PTBA telah sesuai dengan PSAK
No. 33 (revisi 2011) tentang Akuntansi Pertambangan Umum. Sedangkan untuk pengukuran
atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup PTBA juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri
ESDM No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.
VI. SARAN
Secara umum, penulis memberikan saran kepada PT Bukit Asam (Pesero) Tbk untuk
mengungkapkan semua informasi tentang aktivitas pengupasan tanah sesuai dengan kebijakan
akuntansi yang telah dibuat oleh PTBA. Karena informasi yang diungkapkan menunjukkan
kondisi perusahaan yang sebenarnya agar pengambilan keputusan dilakukan dengan tepat.
Penulis juga memberikan saran kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan agar dalam
PSAK No. 33 (Revisi 2011) dijelaskan secara detil penyajian dan pengungkapan atas aktivitas
pengupasan tanah serta pengukuran atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup agar
perusahaan yang menerapkan standar ini tidak mengalami kesulitan dalam menentukan
perlakuan akuntansi atas kedua aktivitas tersebut. Apabila perlakuan akuntansi atas kedua
aktivitas tersebut telah diatur oleh standar akuntansi lain, DSAK dapat menjelaskannya dalam
PSAK No. 33 (Revisi 2011).
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
20
UNIVERSITAS INDONESIA
DAFTAR REFERENSI
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2011). Pedoman Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik-Industri
Pertambangan Umum. Jakarta: BAPEPAM-LK.
Diklat PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomo3 33
(Revisi 2011). Jakarta: IAI.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (Revisi
2009). Jakarta: IAI.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2008). Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan
Tambang. Jakarta: Kementerian ESDM.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Jakarta: Kementerian ESDM.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta:
Kementerian ESDM.
PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (2012). Laporan Keuangan Interim Konsolidasi PT Bukit
Asam (Persero) Tbk 30 September 2012. Tanjung Enim: PT Bukit Asam (Persero)
Tbk.
PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (2010). Laporan Tahunan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun
2010. Tanjung Enim: PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (2011). Laporan Tahunan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun
2011. Tanjung Enim: PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Sriwijaya. (2011). Pedoman Perhitungan
Tarif Provisi Lingkungan Tahun 2011 PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Palembang:
PPLH Universitas Sriwijaya.
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
21
UNIVERSITAS INDONESIA
LAMPIRAN
Lampiran 1 : Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Terkait dengan Aktivitas Pengupasan
Tanah PTBA
1) Penyajian Beban Pengembangan yang Ditangguhkan dalam Laporan Posisi Keuangan
Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk
2) Penyajian Beban Produksi atas Pengupasan Tanah Awal sebagai komponen dari Beban
Pokok Penjualan dalam Laporan Pendapatan Komprehensif Interim Konsolidasi Per 30
September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk
Lampiran 1 (lanjutan)
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
22
UNIVERSITAS INDONESIA
3) Penyajian Beban Jasa Pihak Ketiga sebagai Kontraktor dalam Aktivitas Pengupasan
Tanah Lanjutan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasi Per 30
September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
23
UNIVERSITAS INDONESIA
Lampiran 1 (lanjutan)
4) Pengungkapan Informasi Terkait dengan Aktivitas Pengupasan Tanah dalam Catatan atas
Laporan Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero)
Tbk
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
24
UNIVERSITAS INDONESIA
Lampiran 2 : Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Terkait dengan Aktivitas Pengelolaan
Lingkungan Hidup PTBA
1) Penyajian Penyisihan (Provisi) Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang pada
Liabilitas Jangka Pendek pada Laporan Posisi Keuangan Interim Konsolidasi Per 30
September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk
2) Penyajian Penyisihan (Provisi) Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang pada
Liabilitas Jangka Panjang pada Laporan Posisi Keuangan Interim Konsolidasi Per 30
September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
25
UNIVERSITAS INDONESIA
3) Penyajian Pembebanan Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang sebagai bagian
dari Beban Pokok Penjualan pada Laporan Pendapatan Komprehensif Interim Konsolidasi
Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk
4) Penyajian Beban Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang dalam Beban Pokok
Penjualan Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT
Bukit Asam (Pesero) Tbk
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
26
UNIVERSITAS INDONESIA
5) Pengungkapan Kebijakan Akuntansi sehubungan dengan Biaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup pada Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September 2012
PT Bukit Asam (Pesero) Tbk
6) Pengungkapan Mutasi Penyisihan Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang pada
Tahun Berjalan pada Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasi Per 30
September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
27
UNIVERSITAS INDONESIA
7) Pengungkapan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah dan Sudah
Dilaksanakan pada Laporan Tahunan 2011 PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
28
UNIVERSITAS INDONESIA
8) Penjelasan atas Diterapkannya PSAK No. 33 (Revisi 2011) dalam Kebijakan Akuntansi
Perusahaan pada Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September
2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
29
UNIVERSITAS INDONESIA
Lampiran 3 : Rincian Biaya Reklamasi dan Penutupan Tambang PTBA sesuai dengan
Panduan Perhitungan Tarif Provisi Lingkungan PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Unit Pertambangan Tanjung Enim Tahun 2011
1) Estimasi Biaya Reklamasi Tambang Lokasi Air Laya Tahun 2012
Biaya Reklamasi Tambang Air Laya Tahun 2012
Uraian Kegiatan Unit Biaya/Unit(Rp) Tahun 2012
Volume Biaya (Rp)
1. Biaya Langsung
a. Penataan Lahan
1) Biaya pengaturan permukaan lahan
2) Biaya penebaran tanah pucuk
3) Biaya pengendalian erosi dan
pengelolaan air
Pembuatan Saluran
Pemasangan Batu
Perawatan Saluran
Pembuatan Kolam Pengendap
Lumpur
Pengurasan Lumpur
Ha
Bcm
M1
M3
M1
Unit
Bcm
3.514.500
19436
15.469
77.000
1.968
734.385.966
23.323
42
250.000
600
1.062
600
0
148.000
156.456.540
5.150.540.000
9.838.125
86.680.440
1.251.628
0
3.658.943.616
b. Revegetasi
1) Analisa kualitas tanah
2) Pemupukan
3) Pengadaan bibit
4) Penanaman
5) Pemeliharaan tanaman
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
420.000
5.155.000
4.000.000
11.822.600
2.101.000
42
42
42
42
42
18.698.400
229.500.600
178.080.000
526.342.152
93.536.520
c. Pencegahan dan penanggulangan air
asam tambang Ton 935.000 470 465.817.000
d. Pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun Kg 12.000 3.600 45.792.000
e. Hydroseeding Ha 52.500.000 13 701.190.000
f. Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai
peruntukan lahan pasca tambang
1) Zona Penerima/Rekreasi
2) Zona Hutan Tanaman
3) Zona Kebun Seleksi
4) Zona Penelitian Produktif
5) Zona Kebun Buah
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
9.099.500.000
320.000.000
229.000.000
1.700.000.000
3.056.550.000
1
339.200.000
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
30
UNIVERSITAS INDONESIA
Biaya Reklamasi Tambang Air Laya Tahun 2012
Uraian Kegiatan Unit Biaya/Unit(Rp) Tahun 2012
Volume Biaya (Rp)
6) Zona Wisata Air
7) Zona Peternakan
8) Zona Sarana dan Prasarana Pendukung
Ls
Ls
Ls
17.543.500.000
2.373.300.000
5.000.000.000
g. Pemindahan pemukiman atas dapur Ls 50.000.000.000 1 50.000.000.000
h. Biaya PNBP Kawasan Hutan Ls 7.500.000.000 0 0
i. Pemanfaatan lahan untuk ketahanan
pangan
Ha 27.425.000 150 4.360.575.000
j. Pembuatan master plan hutan kota Ls 705.000.000 1 705.000.000
k. Pembuatan AMDAL Terpadu Unit
Pertambangan Tanjung Enim X 1.900.000.000 1 1.900.000.000
l. Biaya perizinan Paket 100.000.000 1 106.000.000
Sub Total 1 68.733.451.021
2. Biaya Tidak Langsung
a. Pembebasan tanah Ha 60.000.000 2 127.200.000
b. Penelitian dan pengembangan
lingkungan
Paket 300.000.000 1 318.000.000
c. Pemantauan Lingkungan
Kualitas Air
Kualitas Udara
Kualitas Tanah
Revegetasi
Top Soil / Tanah Pucuk
Erosi
Self Conbustion
Infeksi Saluran Pernapasan Akut
Limbah bahan berbahaya dan beracun
Biota air
Fauna
Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Titik
Titik
Titik
Titik
Titik
Titik
Titik
Titik
Titik
Titik
Titik
Titik
183.333
600.000
450.000
75.000
75.000
75.000
75.000
100.000
75.000
302.214
100.000
75.000.000
17
5
3
4
1
3
2
2
4
2
3
1
3.303.661
3.180.000
1.431.000
318.000
79.500
238.500
159.000
212.000
318.000
640.694
318.000
79.500.000
Sub Total 2 534.898.354
TOTAL (1+2) 69.268.349.375
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
31
UNIVERSITAS INDONESIA
2) Rencana Biaya Penutupan Tambang Lokasi Air Laya Tahun 2030
Uraian Kegiatan Unit Biaya/Unit (Rp) Lokasi Air Laya
Volume Biaya (Rp)
1. Biaya Langsung
A. Tapak Bekas Tambang
1) Pembongkaran fasilitas tambang
2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
3) Pembongkaran dan reklamasi jalan
tambang
4) Reklamasi tambang permukaan
5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap
6) Reklamasi peruntukan lahan
a. Zona Penerima
b. Zona Wisata Air
c. Zona Kebun Buah
d. Zona Penelitian Produktif
Pembangunan zona penelitian
konservasi
Pembangunan zona kebun uji
Pembangunan zona penelitian lahan
bekas tambang
e. Zona Peternakan
Penataan dan pembangunan lokasi
Pembangunan sarana penunjang
Pengembangan usaha ternak
f. Zona Hutan Tanaman
M2
Ha
Ha
Ha
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ha
Ls
Ls
Ls
46.700
13.174.500
13.174.500
13.174.500
0
4.260.000.000
818.032.719
1.365.000.000
1.822.500.000
890.000.000
2.089.286
0
700.000.000
1.000.000.000
42.500
3,5
8
52
0
1
1
1
1
1
560
0
1
1
1.986.880.984
176.131.522
402.586.335
402.586.335
2.616.811.180
0
16.272.133.558
3.124.680.202
5.213.958.288
6.961.493.758
3.399.577.199
4.469.107.104
0
2.673.824.763
3.819.749.662
B. Fasilitas Penunjang
1) Reklamasi lahan bekas tambang
2) Pembongkaran sisa bangunan, transmisi
listrik, pipa, pelabuhan, dan lainnya
3) Reklamasi lahan bekas bangunan,
transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan
lainnya
4) Pembongkaran peralatan, mesin, tangki
BBM, dan pelumas
5) Penanganan sisa BBM, pelumas, dan
bahan kimia
6) Reklamasi lahan bekas sarana
-
M2
Ha
Cu,m
Ha
-
10.000
13.174.500
8.000
-
15.000
3
20.000
-
572.962.449
150.969.876
611.159.946
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
32
UNIVERSITAS INDONESIA
Uraian Kegiatan Unit Biaya/Unit (Rp) Lokasi Air Laya
Volume Biaya (Rp)
transportasi
7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan
pondasi beton
8) Pemulihan tanah yang terkontaminasi
bahan kimia,berbahaya, dan beracun
Ha
Ha
Ha
13.174.500
13.174.500
13.174.500
1,5
4
8
75.484.938
201.293.168
402.586.335
C. Sosial dan ekonomi Ls 5.000.000.000 1 19.098.748.308
D. Pemeliharaan dan perawatan Ha 695.000 126 334.495.478
E. Pemantauan Ls 0 1 0
F. Penanganan air asam tambang Ton 935.000 400 1.428.586.373
G. Pengendalian erosi M3 95.576 1.342 128.122.043
H. Pengamanan semua bukaan tambang yang
berpotensi bahaya terhadap manusia
Ls
100.000.000
1
381.974.966
Sub Total 1 74.503.318.434
2. Biaya Tidak Langsung
a. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat
b. Biaya perencanaan penutupan tambang
c. Biaya administrasi
d. Biaya Supervisi
%
%
%
%
2,5
2
3
2
1.862.582.961
1.490.066.369
2.235.099.553
1.490.066.369
Sub Total 2 7.077.815.251
TOTAL ( 1 + 2 ) 81.581.133.686
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
33
UNIVERSITAS INDONESIA
Lampiran 4 : Kebijakan Akuntasi Biaya Pengupasan Tanah PT Bukit Asam (Persero) Tbk
A. GAMBARAN UMUM
1. REFERENSI
Kebijakan ini mengacu pada :
a. PSAK No. 33 (Revisi 2011) “Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum”.
b. PSAK No. 1 (Revisi 2009) “Penyajian Laporan Keuangan”
c. Lampiran Surat Edaran Ketua BAPEPAM-LK No. SE-02/BL/2008, tentang “Pedoman
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan (P3LKEPP)”.
d. Surat Edaran Ketua BAPEPAM-LK No. SE-03/BL/2011 tentang “Pedoman Penyajian
dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.
2. DEFINISI
a. Biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara pengupasan tanah awal untuk
membuka tambang, yaitu pengupasan tanah yang dilakukan sebelum produksi dimulai
dan pengupasan tanah lanjutan yang dilakukan selama masa produksi.
b. Pengupasan lapisan tanah selama masa produksi meliputi kegiatan
penggarukan/dorong, gali/muat, dan pengangkutan tanah dari lokasi penggalian ke
lokasi penimbunan atau lokasi lainnya.
B. KEBIJAKAN
1. PENGAKUAN dan PENGUKURAN
Biaya pengupasan tanah awal merupakan bagian dari Biaya Pengembangan yang
Ditangguhkan (Aset), sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan dibebankan sebagai biaya
produksi
Sebelum produksi dilaksanakan, dihitung terlebih dahulu Rasio Rata-Rata Tanah
Penutup (Average Stripping Ratio), yaitu perbandingan antara estimasi kuantitas lapisan
batuan/tanah penutup terhadap estimasi ketebalan bahan galian (seperti batubara) yang juga
dinyatakan dalam satuan unit kuantitas.
Bila rasio aktual lebih besar dari rasio rata – ratanya, kelebihan biaya pengupasan
ditangguhkan pembebanannya dan dibukukan sebagai Biaya Pengupasan Tanah yang
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
34
UNIVERSITAS INDONESIA
Ditangguhkan (Aset). Selanjutnya, biaya yang ditangguhkan ini dibebankan sebagai biaya
produksi pada periode dimana rasio aktualnya jauh lebih kecil dari rasio rata – ratanya.
Manajemen menetapkan bahwa perbedaan jauh yang dimaksud adalah apabila nilai
dari perbedaan tersebut melebihi 50% terhadap rasio rata – rata. Jika batas perbedaan tersebut
terjadi, maka nilai tersebut akan ditangguhkan, yang kemudian akan diamortisasi di periode
mendatang sepanjang umur tambang, sesuai dengan kegiatan produksi yang dihasilkan di
periode mendatang tersebut.
Ketebalan bahan galian mengacu pada perhitungan recoverable reserve yang
dilakukan oleh IMC Group Consulting Ltd pada bulan Maret 2009, kecuali terdapat data yang
lebih andal dan mutakhir.
2. PENYAJIAN
Biaya pengupasan tanah lanjutan yang dibebankan ditahun berjalan, diklasifikasikan
sebagai komponen dalam biaya produksi. Sedangkan biaya pengupasan tanah yang dapat
ditangguhkan, diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar.
3. PENGUNGKAPAN
Laporan keuangan perlu mengungkapkan :
a. Metode pembebanan biaya pengupasan tanah.
b. Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup.
c. Jumlah biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan dengan penjelasan mengenai
perbedaan antara rasio aktual tanah penutup terhadap rasio rata-ratanya.
d. Perubahan atas rasio rata-rata tanah penutup (bila ada).
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
35
UNIVERSITAS INDONESIA
Lampiran 5 : Kebijakan Akuntansi Penyisihan Reklamasi Lingkungan dan Penutupan
Tambang PT Bukit Asam (Persero) Tbk
A. GAMBARAN UMUM
1. REFERENSI
Kebijakan ini mengacu pada:
a. PSAK No.33 (revisi 2011) “Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum”. Kebijakan ini berlaku untuk tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.
b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.18 tahun 2008 tentang
“Reklamasi dan Penutupan Tambang” (Permen No.18 tahun 2008)
2. DEFINISI
a. Biaya pengelolaan lingkungan hidup adalah biaya yang timbul atas usaha
mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan.
b. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan
lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat
berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
c. Penutupan Tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata
kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan
penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai
dengan dokumen Rencana Penutupan Tambang.
d. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Perseroan sebagai jaminan
untuk melakukan reklamasi.
e. Jaminan Penutupan Tambang adalah dana yang disediakan oleh Perseroan untuk
melaksanakan Penutupan Tambang.
B. KEBIJAKAN
1. PENGAKUAN dan PENGUKURAN
a. Provisi pengelolaan lingkungan hidup diakui jika:
1) Terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal
pelaporan keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan;
2) Terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah kewajiban yang timbul.
b. Provisi lingkungan hidup mencakup:
1) Jaminan Reklamasi, yang dihitung berdasarkan biaya:
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
36
UNIVERSITAS INDONESIA
a) Biaya langsung, antara lain: penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan
sipil dan pencegahan & penanggulangan air asam tambang.
b) Biaya tidak langsung, antara lain: mobilisasi dan demobilisasi;
perencanaan kegiatan reklamasi; administrasi dan keuntungan pihak
ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan supervisi.
2) Jaminan penutupan tambang, yang dihitung berdasarkan biaya:
a) Biaya langsung, antara lain:
1. Pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak
digunakan, kecuali ditentukan lain;
2. Reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian,
serta fasilitas penunjang;
3. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3;
4. Pemeliharaan dan perawatan;
5. Pemantauan; dan
6. Aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
b) Biaya tidak langsung, antara lain:
1. Mobilisasi dan demobilisasi;
2. Perencanaan kegiatan;
3. Administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor
pelaksana penutupan tambang; dan
4. Supervisi
c. Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat
kegiatan eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset.
d. Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat
kegiatan produksi tambang diakui sebagai beban.
e. Pada tanggal pelaporan, jumlah provisi pengelolaan lingkungan hidup dievaluasi
kembali untuk menentukan apakah jumlahnya telah memadai,
f. Jika jumlah pengeluaran pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi pada tahun
berjalan sehubungan dengan kegiatan periode lalu lebih besar daripada jumlah yang
telah dibentuk, maka selisihnya dibebankan di periode kelebihan tersebut timbul.
g. Bentuk jaminan reklamasi yang ada di Perseroan adalah dalam bentuk cadangan
akuntansi (accounting reserve).
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
37
UNIVERSITAS INDONESIA
2. PENYAJIAN
Disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban, setelah dikurangi dengan
jumlah pengeluaran yang terjadi.
3. PENGUNGKAPAN
Perseroan mengungkapkan, tetapi tidak terbatas pada:
a. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan perlakuan dan metode amortisasi atas biaya
pengelolaan lingkungan hidup
b. Mutasi taksiran provisi pengelolaan lingkungan hidup selama tahun berjalan dengan
menunjukkan saldo awal, penyisihan yang dibentuk, pengeluaran yang terjadi, dan
saldo akhir
c. Kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dan sedang dilaksanakan
d. Kewajiban bersyarat sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013
Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013