2

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

(Studi Kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

Fakultas Hukum

Oleh:

NI KOMANG GREITA TIEN APSARI

NIM: C.100.140.235

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

i

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

(Studi Kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NI KOMANG GREITA TIEN APSARI

NIM: C.100.140.235

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

ii

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

(Studi Kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar)

Oleh:

NI KOMANG GREITA TIEN APSARI

NIM: C.100.140.235

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 3 Februari 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan

tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang

pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah

dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka

akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Februari 2018

Penulis

NI KOMANG GREITA TIEN APSARI

NIM: C.100.140.235

1

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

(Studi Kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar)

Abstrak

Polisi sebagai penegak hukum diberikan tugas untuk melakukan penegakan terhadap

pelaku pengguna narkoba. Tetapi dalam praktiknya ada polisi yang menggunakan

narkoba. Proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak

pidana narkoba sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang dimana dalam prosesnya penegakan hukum yang dilakukan keseluruhan tahap-

tahap sama dengan masyarakat umum yang melakukan tindak pidana. Sementara itu

dalam penegakan hukum yang dimana pelakunya sendiri adalah anggota polisi

penjatuhan pidananya lebih berat karena sebagai aparat penegak hukum yang

seharusnya menindak narkoba tetapi terlibat dalam tindak pidana narkoba. Selain

penegakan melalui peradilan umum juga dilakukan proses penegakan kode etik polisi,

dalam penegakan terhadap anggota polisi masih belum sesuai dengan prosedur yang

telah ditentukan di dalam undang-undang yang berlaku. Dalam kendala penegakan

hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana narkoba terdapat faktor-

faktor didalamnya seperti Undang-undang, lingkungan dan sarana penegak hukum.

Kata kunci: Kepolisian, Narkoba, Penegakan Hukum

Abstract

Police as law enforcers are given the duty to enforce the perperators of drug users.

However, some of them, who used to be the „good example‟ for the community, are

also the part of the drugs user. The process of law enforcement against members of the

Police who commit a drug crime has the same process of law enforcement with the

general public that commits a crime. In fact, the punishment for the member of the

police department who become the perpetrators of drug user will get higher

punishment that the common people, since they have to work as the agent to eliminate

the drugs problem rather that become the drug users itself. Besides, the code

enforcement process is also conducted in enforcing the officers who doesn‟t behave as

the law enforcers. In the constraints of law enforcement against the officers who

conduct drug offenses, there are some factors such as law, law enforcement

environment and facilities.

Keywords: Police, Drugs, Law Enforcement

2

1. PENDAHULUAN

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainya) adalah

masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak

generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negative

terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.1 Penggunaan narkoba

menyebabkan seseorang akan kecanduan (adiksi), narkoba merupakan obat yang

berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorang berubah. Artinya membuat

seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat.2

Oleh karena itu, maka pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang

untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada BNN dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Narkotika

Pasal 81 “penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba dan prekursor narkoba berdasar undang-undang ini”. Oleh karena itu

polisi khususnya satuan reserse narkoba memiliki peran sentral dalam penegakan

penyalahgunaan narkoba. Tugas itu ada sebagai kebutuhan dasar masyarakat akan

keamanan dan ketertiban, masyarakat tidak akan bisa membangun kehidupannya

dengan baik bila tidak ada suatu tingkat keamanan tertentu, maka masyarakat

menaruh banyak harapan kepada polisi sehingga penampilan polisi banyak

mendapat perhatian, hasil dari interaksi antara harapan masyarakat dan penampilan

polisi yang membuahkan suatu citra polisi.3 Tetapi dalam kenyataannya banyak

polisi yang terjerat narkoba bahkan sampai mengedarkan narkoba, seperti yang

terjadi baru-baru ini dimana 3 anggota polsek kutalimbaru, Deli Serdang,

Sumatera Utara atas kasus penggunaan narkoba yang hanya mendapatkan

1 O.C Kaligis, 2002, Narkoba dan Peradilanya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui

Perundangan Dan Peradilan, Bandung: P.T.ALUMNI, hal. Vii. 2 V.Sutarmo Setiadji, 2006, Awas! Jangan Coba-Coba menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!,

Jakarta: Universitas Indoenesia (UI-Press), hal.1. 3Dahli Fiatry, M. Bachtiar, 2006, Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Polisi Dengan

Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri di Polres Wonosobo, Yogyakarta: Naskah Publikasi Universitas

Islam Indonesia, hal. 4.

3

hukuman fisik push up dan dijemur saja.4 Perbuatan tersebut akan menyebabkan

menurunnya kepercayaan dan citra polisi dimata masyarakat, yang kemudian

berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap penegakan dan pencegahan

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh polisi.

Polisi yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum

khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan

tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab, tetapi dalam kenyataannya

banyak oknum-oknum polisi yang terlibat didalam penyalahgunaan narkoba dan

penegakannya juga tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut (1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang

dilakukan kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota

kepolisian? (2) Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap anggota kepolisian

yang melakukan tindak pidana narkoba?.

2. METODE

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (a)

Mengetahui tentang pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan polisi dalam

tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. (b) Mengetahui

tentang kendala penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan

tindak pidana narkoba. Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam

penelitian hukum ini adalah: (a) Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis

dan pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana

mengenai penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak

pidana narkoba, (b) Dapat mengetahui penegakan hukum terhadap anggota

Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum

Karanganyar, serta dapat memberikan pandangan terhadap pembaca dan penulis

4Bayu adi Wicaksono dan Irwandi Arsyad, 3 Polisi Pakai Narkoba Cuma Dihukum Jemur, Ini Reaksi

Tito, Rabu, 26 Juli 2017, http://M.viva.co.id/berita/nasional/939673-3-Polisi-pakai-narkoba-Cuma-

dihukum-jemur-ini-reaksi-tito. Diakses Minggu, 30 juli 2017 Pukul 12:00.

4

yang mempunyai masalah serupa, (c) Untuk mengukur kemampuan peneliti dalam

menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan hukum yuridis empiris.5 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis

adalah deskriptif.6 Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Karanganyar. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri

dari7 bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data

studi kepustakan, Studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara.

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer maupun data

sekunder dipergunakan teknik deskriptif kualitatif.8

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan

Tindak Pidana Narkoba

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti

melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba maka penyelesaian

perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan

umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana

juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa

penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.

Di Karanganyar Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba tahun

2015 terdapat 2 orang. Di tahun 2016 tidak ada, tahun 2017 terdapat 1 anggota

polisi yang melarikan diri ke wilayah lain, dinyatakan desersi.9 Berikut

5 Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, hal. 133. 6 Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

7 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas

Muahmmadiyah Surakarta, Hal.8 8 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),

hal. 5 9 Desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas, Dendy Sugiyono, 2008, Kamus Besar Bahasa

Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal.319

5

diuraikan proses penegakan hukum Polisi yang melakukan tindak pidana

narkoba yaitu:

1. Proses Peradilan Umum

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari

subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga

Pemasyarkatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan

(totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang

menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau

mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi

yang dapat diterima masyarakat.

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan

atau antara bagian-bagian, dan terjadi suatu duplikasi (overlapping) di antara

bagian-bagian itu.10

Berikut diuraikan mengenai proses peradilan umum yaitu:

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan

perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak

hukum, tugas Kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

di atur dalam undang-undang.”

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mecari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

10

Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press, hal.13

6

Kepolisian mempunyai fungsi berdasarkan Undang-undang Nomor

2 tahun2002, yaitu:11

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan

hukum; dan pelindugan, pengayom dan pelayanan masyarakat.

Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan

tindak pidana narkoba, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala

yang dilakukan Kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan

ulang, apabila hasilnya positif lagi, maka dilakukan pengembangan kasus

untuk menentukan apakah seseorang patut diduga melakukan tindak pidana

narkoba atau tidak, apabila benar kemudian dilakukan penyidikan.

a. Penindakan

1. Penangkapan dan Penggeledahan

Menurut Pasal 1 angka 20 pengertian Penangkapan adalah :

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila

terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penunututan

dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini.”

Dalam hal telah dilakukan penyelidikan oleh penyelidik dan

telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” maka penyelidik yang

akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana

narkoba sebanyak 2 kali secara sah berturut-turut. Apabila tidak

memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan

disertai dengan surat penangkapan biasanya penangkapan ini dibarengi

dengan penggeledahan dan dalam penggeledahan ini sering ditemukan

11

Awaloedin Djamin, 2005, Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era

Reformasi, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya, hal. 144

7

alat buktinya yang di sini biasanya adalah narkotika. Hasil dari

penggeledahan tersebut dan penemuan tersangka yang kemudian

dibawa ke Polres Karanganyar untuk dilakukan serangkain tindakan

lain.

2. Pemanggilan dan Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 pengertian penahanan adalah

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat

tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini”

Penahanan berguna membantu penyidikan oleh penyidik.12

Penahanan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba sama

dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh

keterangan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan.13

3. Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 pengertian penyitaan adalah

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil

alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau

tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan

pembuktian penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik dengan surat izin

pengadilan negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak

penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu hanya atas benda

12

Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 130. 13

Harno, Kasat Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi,Karanganyar, Kamis 28 September

2017, pukul 11:09

8

bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua

pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuanya.

b. Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Saksi-saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 saksi adalah

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendiri”

Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu

berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti. Saksi tindak pidana

narkoba dari lingkungan tersangka yaitu lingkungan teman sekantor

yang menggunakan narkoba/lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jadi

saksi-saksi ini bisa dari internal atau dari luar instansi Kepolisian.14

2. Pemeriksaan Ahli

Pemeriksaan Ahli dilaksanakan dengan mendengarkan

keterangan ahli yang menurut Pasal 1 angka 29 KUHAP adalah

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

pemeriksaan.”

Keterangan ahli digunakan untuk mengetahui tentang barang

sitaan/barang bukti yang telah diperoleh masuk ke dalam golongan

narkoba apa. Mekanisme ini polres Karanganyar mengirimkan barang

bukti ke pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI cabang

14

Harno, Kasat Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi,Karanganyar, Kamis 28 September

2017, pukul 11:09

9

Semarang, barang bukti dicek dengan menjelaskan berat, jenis barang,

narkoba masuk golongan apa, urin positif atau negatif.15

3. Pemeriksaan tersangka

Pengertian Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak

pidana”

Keterangan tersangka merupakan terpenting karena dia yang

melakukan tindak pidana narkoba. Dalam hal pelakunya seorang

anggota Kepolisian, selalu mengakui perbuatanya.16

c. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Menurut AKP Harno penyerahan tersangka ke JPU pada saat proses

penyidikan telah dianggap selesai oleh penyidik atau setelah penuntut

umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P21.17

b. Tahap Penuntutan

Pengertian Penuntutan berdasakan Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undnag-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh

hakim di sidang pengadilan.”

15

Harno, Kasat Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi,Karanganyar, Kamis 28 September

2017, pukul 11:09 16

Harno, Kasat Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi,Karanganyar, Kamis 28 September

2017, pukul 11:09 17

Harno, Kasat Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Kamis 28 September

2017, pukul 11:09

10

Penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan

prapenuntutan tujuannya adalah mengetahui BAP sudah lengkap atau

belum. Apabila lengkap maka dilakukan penuntutan, secepatnya harus

segera dilimpahkan kepada PN, dengan permintaan agar segera mengadili

perkara tersebut disertai dengan Surat dakwaan.18

. JPU dalam memberikan

tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba

lebih berat karena dia seorang penegak hukum.19

c. Pemeriksaan Persidangan

Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan diawali dengan penetapan

majelis hakim, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Menurut Muhammad

Nafis, pertimbangan hakim memutus polisi yang melakukan tindak pidana

narkoba adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang

mengayomi malah polisi yang melakukan tindak pidana narkoba.20

d. Pelaksanaan Putusan

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan polisi yang melakukan

tindak pidana narkoba yang diputus 7 bulan penjara dan rehabilitasi, yaitu

menerima salinan puusan pengadilan dari panitera PN dalam waktu 1

minggu. Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan

pengadilan, kemudian menyerahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan.

2. Penegakan Melalui Kode Etik Kepolisian

Penegakan Kode etik diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang

Kode etik Profesi Polri, Dalam pasal 17 ayat 1 Perkap No 14 Tahun 2011

18

Rusli Muhammad, Op.Cit, hal.65-66. 19

Winarko, Jaksa Muda, Kejaksaan Negeri Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Kamis 5

Oktober 2017, pukul 14:21 20

Muhammad Nafis, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Senin

2 Oktober 2017, pukul 16:09

11

tentang Kode etik Profesi Polri yang berhak melakukan penegakan kode etik

adalah:21

(1) Propam Polri

(2) Komisi Kode etik Profesi

(3) Komisi banding

(4) Pengembangan fungsi hukum Polri

(5) SDM polri

(6) Propam polri dibidang Rehabilitasi

Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba dan telah diputus oleh

pengadilan terbukti bersalah maka sesuai dengan dengan pasal 1 angka 17

yaitu:

“Pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya di singkat dengan

PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang

berwenang terhadap seorang anggota polri karena telah terbukti melakukan

pelanggaran KEPP, profesi dan/ atau tindak pidana.”

Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba,

orang tersebut juga melanggar kode etik polisi, ketika polisi melakukan tindak

pidana narkoba yang diutamakan proses peradilan umum. Sementara itu polisi

yang melakukan tindak pidana narkoba itu diproses hingga ada putusan

pengadilan yang tetap.22

Jika setelah menjalani putusan baru satuan mengambil

tindakan yang akan menilai adalah pimpinan atau juga disebut Ankum.

B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang

Melakukan Tindak Pidana Narkoba

Kendala dalam penegakan hukum polisi menggunakan narkoba adalah

penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri, anggota Polisi sudah

21

Profesi Polri, 2011, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri 22

Sri Hajar Budiyanto, KBO Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Senin 18

September 2017, pukul 12:08

12

sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor,23

penemuan tersangka yang

merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak

polisi tersebut lebih pandai, pandai disini dalam artian menyembunyikan perbuatan

tindak pidana narkoba. Selain itu anggota polisi sudah sangat mengetahui situasi

dan keadaan di kantor, mencari kesempatan untuk mengunakan narkoba. Jadi

sedikit sulit untuk mengetahuinya. Atau dapat dikatakan polisi tersebut sudah

terbiasa dengan lingkungan polisi jadi sangat pandai dalam menyembunyikannya.

Hal ini seperti pada ketiga kasus perbuatan tindak pidana narkoba yang terjadi di

Karanganyar dimana dari ketiganya rentan polisi tersebut ketahuan menggunakan

narkoba selama kurang lebih 2 Tahun. Hal ini menunjukan betapa pintarnya

mereka menyembunyikan tindak pidana narkoba. peran serta masyarakat yang

mengetahui tindak pidana narkoba. Untuk lingkup kejaksaan tidak ada kendala

karena menganggap polisi sama saja dengan masyarakat pada umumnya. Pendapat

yang sama juga dikatakan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Polisi malah lebih

kooperatif daripada masyarakat pada umumnya.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang

disebabkan:24

Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum

adanya peraturan pelaksanaan, ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang.

berbagai hambatan baik berupa sarana fasilitas, undang-undang, masyarakat,

penegak hukum, dan sanksi harus diselesaikan secara matang agar penegekan

hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba di karanganyar

dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dan dapat mencegah kemungkinan

apabila terdapat polisi yang melakukan tindak pidana narkoba. Jadi polisi sebagai

penegak hukum khususnya penegak hukum tindak pidana narkoba dapat

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tidak ada polisi yang melakukan

tindak pidana narkoba karena sistem penegakan hukum yang baik dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

23

Harno, Kasat Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Kamis 28 September

2017, pukul 11:09 24

Soerjono Soekanto,2013,Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta:PT

Rajagrafindo Persada,hal.17-18

13

4. PENUTUP

Dari pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap anggota

Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana

narkoba maka penulis berkseimpulan penyelesaian perkaranya sama dengan

masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Pertama, penyelesaian

melalui peradilan umum oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan

dan penyidikan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa

penuntut umum, pemeriksaan dalam proses persidangan, dan pelaksanaan putusan

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa, hakim dalam

penegakan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba telah

sesuai dengan undang-undang. Kedua, selain peradilan umum anggota polisi yang

melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal

Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam proses penegakan kode

etik profesi terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba telah

bertentangan dengan Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri

dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota

Polri. Ketiga, kendala dalam penegakan hukum polisi yang melakukan tindak

pidana narkoba adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri.

Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai.

Kemudian penulis memberikan saran, pertama, Ditujukan kepada

Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Karanganyar bagian Reserse

Narkoba. Pertama, seharusnya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana

narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam penegakan kode etik polisi

seharusnya sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan tidak ada perlindungan

sesama anggota Kepolisian. Kedua, polisi sebagai penegak hukum mestinya selalu

bertindak tegas baik sesama anggotanya ataupun dengan masyarakat umum.

Dengan demikian, citra polisi sebagai penegak hukum tetap baik dan dipercaya

oleh masyarakat.

14

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini

kepada: Pertama, I Kadek Pardila dan Winarsih selaku kedua orang tua yang selalu

memberikan dukungan, doa dan semangat dalam pembuatan karya ilmiah ini. Kedua,

kedua kakak Ni Putu Natalia Wulandari dan I Made Ferry Setiawan Giri yang telah

memberikan semangat kepada saya untuk menulis karya ilmiah ini. Ketiga, bapak

Natangsa Surbakti selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah

memberikan nasihan, saran dan semangat agar penulisan ilmiah ini menjadi baik. Dan

keempat, teman yang selalu memberi dukungan, semangat, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel:

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada

Dahli Fiatry, M. Bachtiar, 2006, Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Polisi

Dengan Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri di Polres Wonosobo,

Yogyakarta: Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesia.

Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum,

Surakarta: Universitas Muahmmadiyah Surakarta

Djamin, Awaloedin, 2005, Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era

Reformasi, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya

Hamzah, Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Kaligis, O.C, 2002, Narkoba dan Peradilanya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana

Melalui Perundangan Dan Peradilan, Bandung: P.T.ALUMNI.

Muhammad, Rusli, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press

Setiadji, V.Sutarmo, 2006, Awas! Jangan Coba-Coba menjadi Pengguna Narkoba

Berbahaya!, Jakarta: Universitas Indoensia (UI-Press).

Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

15

Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas

Indonesia (UI-Press).

Soekanto, Soerjono, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum,Jakarta:PT Rajagrafindo Persada

Wibowo, Basuki Rekso, 2016, Hubungan Antara Lembaga Negara Dalam UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Jakarta:Badan Pembinaan Hukum

Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia 2011. Undang-undang Peraturan Kepala Kepolisian No 14 Tahun

2011 tentang Kode Etik Profei Kepolisian Negara RepublikIndonesia

.Berita Negara RI Tahun 2011, No 608. Sekertariat Negara. Jakarta.

Website :

Wicaksono,Bayu Adi dan irwandi Arsyad, 3 Polisi Pakai Narkoba Cuma Dihukum

Jemur, Ini Reaksi Tito, Rabu, 26 Juli 2017,

http://M.viva.co.id/berita/nasional/939673-3-Polisi-pakai-narkoba-Cuma-

dihukum-jemur-ini-reaksi-tito. Diakses Minggu, 30 juli 2017 Pukul 12:00.