JUDULPendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi tentang Kebijakan, Praktik, dan Kritik Pendidikan Inklusi di Indonesia)

LATAR BELAKANG

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamanatkan mengenai tujuan dibentuknya negara Indonesia, yakni keinginan menjadikan negara ini merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur, yang secara jelas dijumpai di pembukaan alenia ke empat berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi. Tujuan dibentuknya negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa maka negara dituntut untuk menyelenggarakan dan memajukan hak warga negara atas pendidikan tanpa terkecuali. Pemenuhan hak pendidikan tersebut diyakini akan berdampak pada pemenuhan hak dasar lainnya. disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam dunia pendidikan, tak terkecuali untuk warga negara yang memiliki kebutuhan khusus/ penyandang catat (kaum difabel) juga membutuhkan pendidikan khusus. Didalam pasal 5 disebutkan dengan jelas warga negara yang memliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Oleh karena itu pemerintah wajib memberikan pelayanan khusus dan memudahkan anak-anak berkebutuhan khusus dama mengenyam pendidikan agar tercipta keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan supaya tidak ada diskriminasi masing-masing peserta didik. Disamping itu pendidikan merupakan kebutuhan bagi tiap manusia. Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia yang dinyatakan dalam deklarasi Universal tentang HAM ( Universal declaration of human right ) dan juga didalam target MDGS di tahun 2015 yakni Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua.Pasal 28C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini hak atas pendidikan tidak hanya dimaknai dengan disediakan lembaga pendidikan saja, tetapi sampai pada proses mengakses pendidikan itu sendiri. Hak pengembangan diri melalui pendidikan dikuatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan pasal ini menyiratkan bahwa tidak ada pembedaan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara tanpa terkecuali termasuk penyandang Disabilitas. Di sisi lain 28H Undang-Undang Dasar 1945yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Implementasi perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada bagian konsideran butir (a) menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dijabarkan di dalam tujuan pendidikan nasional, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan dari tujuan pendidikan nasional, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah pusat maupun daerah menyikapi berbagai program dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakannya tanpa adanya diskriminasi diantara sesama anggota masyarakat. Dunia Internasional melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (The Convention On The Rights of Person with Disabilities/CRPD UN, 1998 ) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada bagian penjelasan mengartikan penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang rentan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi/orang-orang yang termarginalkan terlebih anak-anak dan wanita yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi ganda. Salah satu bentuk nyata adalah masih meluasnya pandangan miring kepada kelompok penyandang cacat, efek dominonya tidak kecil. Kondisi kehidupan para penyandang disabilitas sebagian besar berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan kecacatan merupakan dua masalah yang sulit untuk dipisahkan. Bahkan dalam perkembangannya, kecacatan itu sendiri sebagian besar akan mengakibatkan kemiskinan. Sekitar 20% (persen) orang-orang termiskin di dunia adalah penyandang cacat: 98% (persen) anak-anak penyandang cacat di negara sedang berkembang tidak bersekolah, 30% (persen) anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang cacat, dan tingkat melek huruf penyandang cacat dewasa hanya 3% (persen). Hasil survei yang dilakukan Kementerian Sosial di 24 Provinsi menyebutkan tingkat pendidikan kaum disabilitas pada umumnya tidak sekolah atau tidak tamat SD sekitar 60 persen, dan hampir mayoritas 89 persen dari mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Oleh karenanya kelompok penyandang disabilitas termasuk kedalam kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan rentan terkena kemiskinan.dan juga menurut data dari UNESCO, pada tahun 2007 ranking Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi berada di urutan ke-58 dari 130 negara dan mengalami kemerosotan sehingga pada tahun 2008 turun ke rangking 63 dari 130 negara. Pada tahun 2009, Indonesia bahkan kian merosot hingga di peringkat 71 dari 129 negara (Latief, 2009, Pendidikan Inklusi Belum Menjadi Isu Nasional, para. 3-4)( Kompas.com., 30 November 2009)Namun demikian, Mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional di Era Megawati Fasli Jalal, mengatakan sekolah inklusi sangat diperlukan. Menurut Fasli Jalal, meskipun anak-anak ini memerlukan penanganan khusus, tetapi kalau dimasukkan bersama-sama anak-anak normal lainnya justru lebih cepat perkembangannya. Anak itu akan merasa tidak terasing dan bisa mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya di sekolah inklusi. Hal ini tentu saja akan membuat anak autis yang bersekolah di sekolah inklusi mengalami perkembangan bahasa, motorik, dan interaksi sosial yang lebih cepat (Dieni, 2010, Baru Ada 811 Sekolah Inklusi di Indonesia, para. Para pendidik juga mengatakan bahwa anak-anak yang ditempatkan pada program inklusif akan menunjukkan perbaikan atau keadaan yang sama dalam pengukuran kognitif dan emosionalnya daripada ditempatkan di sekolah khusus (Mangunsong, 2009: 18).Melihat pernyataan Mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional diatas yang menganggap proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus lebih efektif menerima pembelajaran pada sekolah umum, sekolah inklusif maka sebaiknya pendidikan inklusi harus diterapkan pada tataran pendidikan di indonesia. Namun

https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1013 diakses 25 Mei 2015