pencegahan korupsi
DESCRIPTION
pencegahan korupsiTRANSCRIPT
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Korupsi di Indonesia tampaknya sudah menjangkiti semua tingkatan masyarakat
dan jajaran birokrasi. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap
lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada
pejabat/pegawai negeri atau keluarganya imbal jasa dari pelayanan yang sebenarnya
menjadi bagian dari tugas aparatur sipil negaranya.
Tindakan penangkapan pelaku korupsi yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti masih belum mengurangi secara signifikan
angka korupsi di jajaran birokrasi. Mengingat korupsi di Indonesia sudah
berkembang sangat canggih dan pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan,
peran serta mahasiswa dan unsur generasi muda lainnya sangatlah penting dan
mendesak dalam upaya-upaya pencegahan korupsi di indonesia.
1.2 Tujuan Makalah
1. Menjelaskan pengertian, beragam bentuk, dan faktor penyebab tindakan
korupsi dan akibat dari korupsi.
2. Membedakan bentuk tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif.
3. Menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat.
4. Menjelaskan gerakan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.
5. Menjabarkan efek korupsi bagi perkembangan demokrasi Indonesia.
6. Menjelaskan peran penting pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat
sipil dalam gerakan pencegahan korupsi di Indonesia.
1
BAB IITINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian
Secara harfiah kata “korupsi” mengandung banyak pengertian yang negatif,
yakni kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang meghina atau menfitnah.
Menurut Nicolas Tarling (2005) dalam Corrupstion and Goverment in Asia
“korupsi mengandung pengertian kejahatan atau penyimpangan integritas akibat
tindakan penyuapan; dan perilaku menyimpang dari kesucian.
Defenisi yang diberikan Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD), mendefenisikan korupsi sebagai penyalahgunaan fungsi
lembaga atau sumber publik untuk kepentingan pribadi, baik materi maupun non-
materi. Seperti dikatakan wijayanto (2009), pengertian korupsi yang banyak dipacu
adalah defenisi yang diberikan oleh bank dunia dan UNDP terhadap korupsi, yakni
“the abuse of public office for private gain” (penyalahgunan lembaga publik untuk
kepentingan pribadi).
Mahzar (2003) mengutip dari philip (1987), defenisi korupsi yang pertama
adalah pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (public office-centered
corrruption), yang didefenisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat
publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan
keuntungan pribadi, atau keuntungan dari orang-orang tertentu yang terkait
dengannya seperti keluarga, kerabat karib, dan teman. Defenisi korupsi kedua dalah
pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum
(public interest-centered). Menurut defenisi ini korupsi dapat terjadi, jika seorang
penguasa atau fungsionaris dalam kedudukan publik melakukan tindakan tertentu
dari orang-orang yang memberikan imbalan, sehingga merusak kedudukannya dan
kepentingan publik. Adapun defenisi ketiga adalah pngertian korupsi yang
menggunakan teori pilihan publik dan sosial, serta pendekatan ekonomi yang
digunakan dalam kerangka analisi politik.
2
2.2 Bentuk-Bentuk Korupsi
Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:
a. Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum
b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
d. Menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena ada jabatan.
e. Merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas
f. Suap menyuap
g. Penggelapan dalam jabatan
h. Pemerasan
i. Kecurangan
j. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa
Secara umum korupsi dapat dikategorikan dalam dua menjadi dua jenis:
1. Korupsi Besar (grand corruption), adalah tindakan korupsi yang dilakukan
oleh pejabat publik tingkat tinggi terkait dengan kebijakan publik yang
berhubungan dengan berbagai bidang termasuk ekonomi.
2. Korupsi Kecil (petty corruption), adalah bentuk korupsi yang dilakukan oleh
pegawai pmerintah untuk memenuhi hidup sehari-hari karena pendapatannya
tidak memadai.
2.3 Modus Korupsi
Modus korupsi disimpulkan oleh Bank Dunia terjadi dalam bentuk penyuapan
kepada:
a. Anggota DPR untuk memengaruhi perundangan.
b. Pejabat negara untuk memengaruhi kebijakan publik.
c. Penegak hukum untuk memengaruhi putusan kasus-kasus korupsi berskala
besar.
d. Penjabat bank sentral untuk memengaruhi kebijakan moneter.
e. Partai politik dalam bentuk sumbangan kampanye ilegal.
3
Menurut konsultan antikorupsi Bank Dunia Susan Rose-ackerman (2010),
beberapa alasan mengapa pengusaha melakukan suap terhadap pejabat:
a. Diikut sertakan dalam daftar perusahaan pra kualifikasi dan untuk membatasi
peserta tender.
b. Mendapat informasi dari dalam instansi pemerintah seputar proyek yang
akan ditender.
c. Mendorong pejabat yang bertanggung jawab dengan proyek agar mengatur
spesifikasi tender dengan maksud perusahaannya menjadi satu-satunya yang
lolos dalam proses tender proyek.
d. Menjadi pemenang tender kemudian ia akan menaikkan harga (mark up)
kebutuhan proyek atau menurunkan kwalitas proyek.
2.4 Pemicu Korupsi
Ada enam faktor utama penyebab muncul dan berkembangnya korupsi di
Indonesia:
a. Faktor politik, melibatkan persoalan kemauan atau iktikad baik rezim dan
elite politik dalam menyelesaikan kasus korupsi.
b. Faktor yudiris, persoalan masih lemahnya perundang-undangan dan sanksi
hukum yang terkait dengan persoalan korupsi.
c. Faktor budaya, berkembangnya pandangan feodalistik dan sikap ingin
dilayani serta hidup mewah.
d. Faktor struktur administrasi pemerintahan yang membuka peluang terjadinya
praktik korupsi.
e. Faktor insentif ekonomi yang tidak berimbang sehingga cukup memancing
aparat birokrasi untuk mencari tambahan dengan cara menyalahgunakan
wewenang.
f. Faktor historis warisan kolonialisme, hadirnya aparatur negara bermental
korup dan strukur pemerintahan yang berorientasi menjadi pelayan atasan
ketimbang pelayan masyarakat.
Tiga hal yang menjadikan seseorang memiliki peluang untuk melakukan
korupsi:
4
- Memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan publik dan melakukan
administrasi atas kebijakan tersebut.
- Adanya manfaat ekonomi akibat kebijakan tersebut
- Sistem yang membuka kesempatan bagi pejabat publik untuk melakukan
pelanggaran.
2.5 Dampak Korupsi
Korupsi berdampak negatif, langsung maupun tidak langsung kepada sumber
daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) sekaligus.
Beberapa Akibat korupsi adalah :
1. Anggaran pembangunan pendidikan suatu negara melorot drastis. Akibat
dikorupsi pejabat publik, bangunan sekolah ambruk jauh sebelum waktunya,
sarana pembelajaran tidak berkualitas, fasilitas pendidikan kurang bermutu,
potongan tidak beralasan jelas atas gaji guru.
Budaya korupsi dapat juga dilihat pada proses awal penjaringan pegawai negeri
sipil (PNS) yang sarat dengan penyuapan. Pelaksanaan Ujian Nasional yang
tidak sepi dari manipulasi nilai dan kebocoran soal.
2. Selain berdampak pada pengikisan karakter anak bangsa, korupsi berdampak
pada kerusakan alam suatu negara. Korupsi kerap kali berlangsung pada sektor
minyak dan gas bumi, kehutanan, kelautan.
Selanjutnya, dampak korupsi pada pengolahan SDA adalah kerusakan pada
lingkungan yang disebabkan oleh mengadopsi kebijakan dan regulasi dan
pembuatan pejabat pusat dengan pengolahan SDA dan lingkungan yang lebih
mnguntungkan pejabat pusat maupun daerah.
Suap untuk mendapatkan tanah, survei-survei untuk menerima tanah atau suap
untuk mendapatkan akses air irigasi, atau suap untuk melakukan pemancingan
ilegal, pemalsuan laporan jumlah pohon yang ditebang, suap pertambangan
ilegal.
5
2.6 Gerakan Anti Korupsi
Pendekatan terhadap korupsi tidaklah tunggal, beberapa pendekatan antara
lain :
1. Pendekatan sosiologis yang dilakukan Syed Hussein Alatas dalam karyanya
The Sosiology of Corruption, memasukkan unsur nepotisme, yakni
menempatkan kerabat atau teman pada jabatan dalam pemerintahan tanpa
kualifikiasi yang sesuai kebutuhan.
2. Secara spesifik pakar politik J. Kristiadi menjelaskan hubungan korupsi
dengan perpolitikan Indonesia, yang disebut korupsi politik. Menurutnya,
catur maruk pemerintahan dan sistem politik nasional yang belum stabil
menjadi faktor tindakan korupsi terhadap uang negara yang dilakukan oleh
pegawai pemerintah dan politisi untuk meraup keuntungan pribadi dan
kelompok.
Program-program pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan
dan kampanye antikorupsi dikalangan masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka
mempersiapkan generasi Indonesia sekarang dan mendatang yang anti terhadap
korupsi.
Korupsi tidak lagi menjadi persoalan lokal. Seiring dengan saling
ketergantungan antara negara-negara di dunia utamanya anatara negara donor dan
negara berkembang, wacana pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari isu-
isu global. Keterlibatan mereka akibat temuan banyaknya dana pinjaman asing, baik
melaluhi organisasi keuangan internasional maupun negara donor yang disalah
gunakan oleh pejabat negara penerimaan donor, tak terkecuali indonesia. Hal ini
mendorong intervensi asing melaluhi isu-isu pemberantaan korupsi bahkan tekanan
asing terhadap negara penerima donor untuk melakukan transparansi dan
pengelolahan pemerintahan yang baik.
Pengalaman serupa dialami oleh indonesia. Sejak kurun 1990-an,misalnya,
korupsi banyak terjadi dilingkaran pemerintahan pusat. Hal ini tidak lepas dari
mekanisme pemerintahan yang terpusat di tangan presiden yang menjadian korupsi
terpusat di kalangan elite birokrasi. Kontrol pemerintahan terhadap media massa dan
politik menjadikan kasus-kasus korupsi di lingkaran birokrasi tidak terungkap.
6
Untuk mengurangi tindakan korupsi dukungan bebagai pihak sangat
dibutuhkan. Tidak hanya pemerintahan, tapi juga kelompok masyarakat sipil,
organisasi masyarakat profesional dan politik, dan dunia usaha harus bekerja sama
dalam pemberantasan korupsi,. Dan politik, dan dunia usaha harus bekerja sama
dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan komisi pemberantasan korupsi (KPK)
sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi belumlah memadai dengan
tingginya kasus korupsi di indonesia. Kekurangan ini semakin diperparah dengan
masih minimnya dukungan dari lembaga-lembaga negara. Bukti kuat kurangnya
dukungan lembaga negara terhadap keberadaan KPK dapat ditunjukkan dengan
sejumlah pertentangan antara KPK dan DPR maupun kepolisian. Sikap kritis DPR
dan kepolisian terhadap peran dan tindakan KPK tak jarang karena berkaitan dengan
banyaknya anggota legislatif dan polisi tersanggut masalah hukum yang ditangani
KPK.
Di tengah belum maksimalnya fungsi kontrol ( check and balance ) diantara
tiga lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dalam koridor trias politika,
peran KPK masih sangat dibutuhkan. Peran tersebut semakin penting manakala
prinsip-prinsip trias politik berjalan jauh dari yang seharusnya. Bahkan banyak
kalangan menilai prinsip trias politika telah berubah menjadi “trias koruptika” di
mana masing-masing lembaga negara tersebut sarat dengan praktik korpsi.
KPK telah membuktikan dirinya sebagai benteng terakhir bagi
pemberantasan korupsi diindonesia. Namun demikian, hal yang jauh lebih penting
dari program pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, program pencegahan
korupsi melaluhi jalur pendidikan bagi generasi muda mendesak untuk terus
digalakkan di segala tingkatan jenjang pendidikan. Untuk menghentikan tradisi
korupsi, program-program pencegahan korupsi melaluhi pendidikan formal,
informal, dan nonformal ( keluarga ) diharapkan dapat memberikan pengetahuan
tentang bahaya korupsi bagi diri dan lingkungan seseorang serta dampak negatif
terhadap masa depan bangsa. Korupsi tidak kalah berbahayanya dengan narkoba dan
tindakan terorisme. Pemberantasan dan pendidikan tentang bahaya ketiga jenis
ancaman bangsa dan negara ini harus berlangsung secara bersamaan, sistematis,
berkesinambungan, dan menjadi priorits pemerintahan.
7
Jeremy pop menawarkan strategi untuk memberantas korupsi yang
menggedepankan kontrol kepada dua unsur paling berperan di dalam tindakan
korupsi,
1. Peluang korupsi
2. Keinginan korupsi
Menurutnya korupsi terjadi jika peluang dan keinginan muncul dalam
waktu bersamaan . peluang dapat dikurangi dengan cara mengadahkan
perubahan secara sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan
cara mengembalikkan siasat: laba tinggi, resiko rendah” menjadi “ laba
rendah resiko tinggi” dengan cara meneggakkan hukum dan menakuti
secara efektif, dan menegakkan mekanisme akuntabilitas.
Penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, sistemis,
dan terus-menerus. Penanggulangan tindakan korupsi dapat dilakukan, antara lain
dengan :
1. Adanya political will dan political action dari pejabat negara dan
pimpinan lembaga pemerintah pada setiap satuan kerja organisasi unruk
melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan perilaku dan
tindakan pidana korusi. Tanpa kemauan kuat pemerintah unuk
memberantas korupsi di segala line pemerintahan, kampanye
pemberantasan korupsi hanya slogan kosong belaka.
2. Penegakan hukum secara tegas dan berat. Proses eksekusi mati bagi
koruptor di Cina, misalnya telah membuat sejumlah pejabat tinggi dan
pengusaha di negeri ini menjadi jera untuk melakukan tindakan korupsi.
Hal ini yang sama terjadi pila dinegara-negara maju di asia, seperti Korea
selatan, Singapura, dan Jepang termaksud di antara negara yang dikenal
kompromi dengan pelaku korupsi. Tindakan ini merupakan shock therapy
untuk mengghilangkan tindakan korupsi di jajaran apatur pemerintah.
3. Membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan
korupsi, misalnya komisi Ombudsman sebagai lembaga yang memeriksa
pengaduan pelayanan administrasi publik yang buruk.
8
4. Membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan menjamin
terlaksananya praktik good and clean governance, baik di sektor
pemerintahan swasta, atau organisasi kemsyaraatan.
5. Memberikan pendidikan antikorupsi, baik melalui pendidikan formal
maupun nonformal. Dalam pendidikan formal, sejak pendidikan dasar
sampai perguruaan tinggi diajarkan bahwa nilai korupsi adalah bentuk
lain dari kejahatan.
6. Gerakan umat beragama tentang antikorupsi, yaitu gerakan membawa
kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas anti korupsi.
2.7 Korupsi Penghambat Utama Tata Kelola Pemerintah Baik dan Bersih
Kasus-kasus korupsi Indonesia tidaklah berdiri sendiri. Tindakan korupsi
banyak melibatkan kalangan eksekutif dan anggota legislatif di saat mereka
melakukan dan menentukan anggaran pembangunan. Dapat dibayangkan beberapa
kerugian negara jika korupsi sudah dilakukan oleh penyelenggara negara sejak dari
hulu hingga kehilir pembangunan. Praktik penyelewengan uang dan aset negara ini
masih diramaikan oleh praktik politik uang (money politics) dalam pemilihan kepala
daerah dan pimpinan partai politik maupun suap menyuap yang dilakukan oleh
masyarakat terhadap pejabat publik dan aparat penegak hukum.
Kondisi korupsi Indonesia semakin buruk karena tindakan korupsi dilakukan
oleh aktor-aktor politik, baik dilembaga parlemen maupun lembaga-lembaga negara
lainnya. Dalam perspektif negara modern, sistem politik demokrasi dengan check
and balance nya diharapkan mampu menekan semaksimal mungkin godaan politik
dikalangan penyelenggara negara dan para politisi, baik melaluhi modus dalam
proses penyusutan perunang-undangan maupun pada tahap pelaksanaan peraturan
yang dibuat bersama antara pemerintah dan anggota legislati
Hal-hal terkait dengan korupsi politik yang mendesak dilakukan adalah,
demikian Kristiadi menekankan, pengawasan terhadap tata kelola keuangan parpol.
1. Kejelasan atau transparansi atas dana pemasukan asal usul dan jumlah dana
sumbangan yang mengalir ke partai politik dari seseorang atau lembaga harus
dilaporkan kepada piblik dan sesuai dengan perundn-undangan yang berlaku.
9
2. Kejelasan serupa harus pula dilakukan dalam hal pengeluaran parpol maupun
kandidat anggota legislatif dan eksekutif dengan dana yang mereka gunakan
selama kegiatan pemilu maupun kegiatan kepartaian.
3. Keharusan partai politik membuat pelaporan keuangan dengan menunjukan
secara resmi seseorang dengan kualifikasi sebagai akuntan publik serta bersedia
kapan saja untuk memberikan keterangan secara transparan dan kauntabel kepada
konstituen dan masyarakat luas terkait dengan keuangan partai
4. Menggunakan pinsip-prinsip transparansi dalam penyusunan laporan keuangan
partai.
5. Memberikan sanksi yang jelas pada anggota partai yang melakukan pelanggaran
dalam hal penggunaan keuangan partai
Menurut Sugiato (2009) untuk mencegah praktik penyalagunaan dana
kampanye setidaknya ada enam cara, untuk mengontrol aliran dalam kampaye politik
(Sugiarto, 2009):
1. Melakukan pembatasan dana kampanye, sebagaimana dilakukan dibanyak negara
2. Pelanggaran sumbangan dari luar negeri, sebagai tindakan pencegahan atas
kekungkinan campur tangan asing dam kebijakan polik setelah pemilu.
3. Pembatasan penggunaan dana kampanye, dalam rangka mengurangi
ketergantungan parpol kepada lembaga donor, perusahaan maupun perorangan.
4. Pembatasaan waktu kampanye, dengan maksud mengurangi peredaan uang
sepanjang masa kampanye. Hal yang dapat menopang kualitas pemilu maupun
calon presiden, kepada daerah dan anggota legislatif
5. Transparansi publik terkait dengan para dana kandidat dan papol.
6. Memperkuat sumber dana yang berasal dari suadana masyarakat dengan tujuan
mengurangi ketergantungan papol terhadap kucuran dana sumber anggaran
pendapatan belanja negara (APBN), donator penyandang dana.
10
2.8 Korupsi dan Nasib Demokrasi Indonesia
Korupsi identik dengan kekuasaan. Ungkapan klasik lord action,”power tends
to corrupt” (kekuasaan cenderung korupsi) menyiratkan kesimpulan yan sangat jelas
bahwa siapapun yan memiliki kekuasaan, dia memiliki peluang lebih besar untuk
melakukan orupsi atau penyalahgunaan kekuasaannya dalam berbagai macaam dan
cara. Demokrasi idealnya harus dijalankan secara bermartabat dan substansial,
sehingga ia dapat menjadi media pendidikan karakter masyarakat,
Nasib demokrasi ditentukan oleh sejauh mana budaya korupsi dapat
dihilangkan. Kedengarannya utopis, tapi jika korupsi aan mengalami kesuraman
bahkan kepolitik nasional, makan nasib demokrasi akan berlangsung tanpa etika.
Kebijakan publik akan dikorbankan untuk kepentingan pribadi dan kelompok
maupun parpol. Hal ini terjadi akibat langsung dari proses politik, baik pemilihan
anggota legislatif maupun kepada kepala daerah, tidak sepi dari politik uang (money
polic).
Akibat langsung dari oligarki politik yang menyelip dalam sistem demokrasi
ini peran pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi menjadi hilang. Hal ini
terjadi kerena pers akan lebih mewakili kepentingan pemilik modal dari pada
menyuarahkan aspirasi raktyat, Alih-ahlih mejadi pilar demokrasi, pers tidak
independen sangat berpotensi sebagai ancaman bagi demokrasi itu sendiri. Jika
kondisi ini terjadi, pers akan diam terhadap kasus-kasus korupsi, apalagi jika korupsi
melihatkan sang pemilik modal.
Partai politik merupakan pilar penting demokrasi. Meskipun partai politik dianggap
banyak kalangan sebagai biang keladi korupsi politik, peranannya dam penguatan
demokrasi tidak bisa disepelekan. Peran partai politik, apa pun keadaannya adalah
penting bagi berjalannya sistem demokrasi. Lahirnya ide mengurangi jumlah partai
politik sah-sah saja sepanjang bukan untuk memberangus partai politik dengan
alasan sebagai sumber korupsi politik.
Usaha pencegahan korupsi dapat pula dilakukan oleh lembaga pendidikan.
Khususnya perguruaan tinggi, yang memiliki peran strategis bagi penguatan
demokrasi dan kampanye antikorupsi. Mahasiswa dan dosen dapat menjadi agen
intelegtual yang tetap kritis dan solutif terhadap semua kebijakan pemerintah yang
dianggap memilik potensiai untuk disalahgunakan. Hal yang tak kalah pentingnya
11
dari posisi stategis hasiswa sebagai agen perubahan di indonesia , mereka tidak boleh
lengah dari kemungkinan pembelokan sistem demokrasi dari tujuan dan
prosesdurnya yang ideal.
Dari sekian jumlah pilar demokrasi di atas, kelompok mahasiswa dan
cendekiawan dianggap sebagai komponen masyarakat sipil yang siharapkan selalu
hadir menjadi kekuatan pengimbang negara atau kekuasaan yang sesuai dengan
karaternya cenderung bertindakak korup. Untuk memutuskan akar budaya korupsi di
Indonesia mahasiswa dapat berperan menjadi penggingat antikorupsi di lingkungan
kampus, melaluhi sikap berani bertanya dan mengawasi pelaksanaan semua
kebijakan yang dijalankan birokrasi kampus. Selain ikut menentukan masa depan
bangsa kepedulian generasi muda terhadap masaa depan demokrsi dapat ditunjukkan
melalui sikap kritis terhadap segala kemungkinan lahirnya tindakan korupsi di
lingkungan terdekat maupun di tengah masyarakat luas.
12
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KesimpulanAdapun kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah :
1. Secara harfiah kata “korupsi” mengandung banyak pengertian yang negatif,
yakni kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang meghina atau
menfitnah.
2. Faktor utama penyebab muncul dan berkembangnya korupsi di Indonesia :
politik, yudiris, budaya, struktur administrasi pemerintahan yang membuka
peluang terjadinya praktik korupsi, insentif ekonomi dan historis warisan
kolonialisme
3. Korupsi berdampak negatif, langsung maupun tidak langsung kepada sumber
daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) sekaligus.
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
1. Tindakan korupsi di Indonesia sudah menjangkiti semua lapisan masyarakat,
sebagai mahasiswa kita dapat mencegah hal itu semakin berlanjut dengan
cara mengontrol diri sendiri, memperkuat iman dengan beribadah agar tidak
gampang terpengaruh terhadapa segala tindakan korupsi
2. Sebagai mahasiswa ita juga dapat melakukan gerakan anti korupsi dengan
banyak berkampanye dan mengajak masyarakat untuk menydari korupsi
adalah tindakan yang sangat jahat dan menyakiti masyarakat.
3. Sebagai mahasiswa kita juga dapat mengajari adik-adik generasi bangsa
untuk tidak melakukan korupsi dalam segala hal apapun dengan cara
memberi contoh di kehidupan sehari-hari.
13
DAFTAR PUSTAKA
14