komiteadvokasinasionalsektormigas pencegahan …iibic.org/presentasi/pencegahan korupsi sektor usaha...
TRANSCRIPT
PENCEGAHANKORUPSISEKTORUSAHAMIGAS
Komite Advokasi Nasional Sektor Migas
Basaria PanjaitanWakilKetua KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi
OUTLINE
DATA & KASUS KORUPSI SEKTOR MIGAS
POTENSI KORUPSI SEKTOR MIGAS
PROGRAM PEMBANGUNAN BISNIS BERINTEGRITAS
LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KORUPSI
4
7
15
18
25
60
82
134
155
170
DUTABESAR
KOMISIONER
HAKIM
GUBERNUR
KEPALALEMBAGA/KEMENTERIAN
WALIKOTA/BUPATIDANWAKIL
LAINNYA
ANGGOTADPRDANDPRD
ESELONI/II/III
SWASTA
DATATINDAKPIDANAKORUPSI
170dari 670Pelaku Tindak PidanaKorupsi berasal dari Sektor Swasta
DataKPK2004s.d September2017
Jenis perkara yangpalingbanyak
dilakukan adalahpenyuapan dan
pengadaan barang &jasa
Lain-lain;18%
PBJ; 26% Penyuapan;
56%
KASUSKORUPSIDISEKTORMIGAS
LANGKAH-LANGKAHPENCEGAHANKORUPSI
9INISIATIFANTIKORUPSI
2
3
4
5
6
7
8
9
Identifikasi risikoterjadinya korupsi
Kode Etik
CorporateSocialResponsibility
Internalisasi nilaiantikorupsi,pelatihan,sosialisasi Mekanisme pelaporan
pelanggaran(Whistle-blowing system)
Kepemimpinan Kebijakan konflikkepentingan
Pelaporanyangakuntabel,transparan Sistem
Kepatuhan
1
FLOWPROSESDANPOTENSIPENYIMPANGANINDUSTRIMIGAS
6
KILANG/REFINERY(HMOC)
NonSubsidi
Depot(LPG,M.tanah,Solar,
Diesel)
BBMSubsidi
Badanusaha/TraderTanpaAset
CUSTODYTRANSFERPOINT
Ekspor
Badanusaha/TraderTanpaAset
Domestik
Impor
SPBU
STASIUNPENGUMPULUTAMA
(TANKFARM)
TRANSPORTASI(Kapal/Pipa)
TRANSPORTASI
BadanUsaha/TraderTanpaAset
Explorasi
Industri
TRANSPORTASI
PRODUKSIK3S
Rumah
ImporBBM
AExplorasi
BProduksi
CTransportasi
DHilir
1 2 3
12
13
4
8 7
5
11
6
10
9
Hasil Kajian Litbang KPK
PETAPOTENSIKORUPSIINDUSTRIHULUMIGAS
• Penyusunan Regulasi• Lelang WilayahKerja• Lifting• Kontrak Kerjasama,POD,
WP&B,AFE,ProcPlan,CostRecovery
• Perizinan• Alokasi danDistribusi
Penerimaan Bagian Negara• Pengadaan• Pengelolaan Aset• Kegiatan Pengawasan,
inspeksi,pengamanan dll
Pemerintah :• Eksekutif
Kementerian ESDMKementrian TerkaitSKKMigas
• LegislatifDPR/Anggota DPR
• Yudikatif/Penegak Hukum• BPK/BPKP• Pemda
NonPemerintah:• Partai Politik• K3S,Kontraktor,Trader• Asosiasi Pelaku Bisnis• LSMdll
OBJEK
9LEMBAGATERKAIT
Hasil Kajian Litbang KPK
REKOMENDASILITBANGKPK
Hasil Kajian Litbang KPK
8
Mendorong implementasi sistem operasi terpaduSKKMigas
Menertibkan prosesperizinan dihulu danhilirmigas
Pembenahan pengelolaan datasubsurface
1
2
3
KOMITEADVOKASINASIONALSEKTORMIGAS
• Transparansi tarif perizinanbahan peledak
MILESTONE
1
2
3
4
5
6
5April
19Mei
13Jun
29Aug
27Okt
29Nov
PPNo.60TAHUN2016Tentang Jenis &Tarif atas Jenis PNBPyangberlaku pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Rp.500.000
AktualRp.18.000.000
s.dRp.45.000.000
Rekomendasi :ü Menghilangkan Agen jasa
pengurusan perizinan bahanpeledak
ü Penyederhanaan perizinanhandak
ü Pengajuan standarisasi tarifke Dit.PNBPDJAKemenkeumenggunakan KeputusanMenteri Keuangan (KMK)
Rencana Aksi :ü Sistem Online
ü Sosialisasi PerkapNo.17/2017
ü Pembentukan Pokjauntuk pengajuanstandarisasi tarif
LET’S FIGHT AGAINSTCORRUPTION FOR A BETTER INDONESIA