pencegahan korupsi dan fraud pada program jkn - pontianak
TRANSCRIPT
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 1/33
Pencegahan Moral Hazard, Fraud
dan Korupsi pada Program JKNOleh
Komisi Pemberantasan Korupsi
Disampaikan dalamWorkshop BPJS Kesehatan – Divre IV
Pontianak, 15 Agustus 2014
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 2/33
Potensi Moral Hazard ,Fraud dan Korupsi di
Layanan KesehatanIndonesia
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 3/33
Definisi Moral Hazard(sumber: Presentasi Prof. Budi Sampurna)
• Moral hazard adalah perilaku tidak terkendali akibat
informasi asimetri yang terjadi pada suatu layanan
dengan jaminan, dan terjadi setelah dilakukannya
“deal ”. Peserta asuransi menjadi lebih berisiko
perilakunya atau meminta layanan yg berlebih karena
merasa telah “terjamin”.
–
Tidak diet, tidak berolahraga, tidak patuh minum obat,kebiasaan tidak sehat (merokok, konsumsi gula-lemak
berlebih), meminta pemeriksaan/tindakan yang sebetulnya
tidak perlu
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 4/33
Pasal 22 UU 40/2004 ttg SJSN
• (2) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkanpenyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.
Penjelasan
• Jenis pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yangmembuka peluang moral hazard (sangat dipengaruhi seleradan perilaku peserta), misalnya pemakaian obat-obatsuplemen, pemeriksaan diagnostik, dan tindakan yang tidaksesuai dengan kebutuhan medik.
• Urun biaya harus menjadi bagian upaya pengendalian,terutama upaya pengendalian dalam menerima pelayanankesehatan. Penetapan urun biaya dapat berupa nilainominal atau persentase tertentu dari biaya pelayanan, dandibayarkan kepada fasilitas kesehatan pada saat peserta
memperoleh pelayanan kesehatan.
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 5/33
Moral hazard pada Penyedia Layanan
• Sama seperti pada fraud , healthcare providers
juga bisa menjadi pelaku moral hazard , dan
bahkan bisa lebih berbahaya, yaitu berperilaku
kurang berhati2 dalam memilih pelayanan yangdibutuhkan pasien sehingga sering
menimbulkan overuse.
– Sering merujuk, padahal tidak perlu
– Sering meminta pemeriksaan/prosedur/pengobatan
yg tidak perlu/tanpa indikasi
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 6/33
Mengapa demikian?
• Peserta asuransi merasa memiliki insentif untuk
over-consume health care, untuk meminta
operasi, prosedur, atau pengobatan yg mungkin
tidak akan diminta bila ia membayar langsung.Peserta bahkan tidak hati2 dalam menjalani gaya
hidup.
•
Dokter atau RS yang tahu bahwa pelayanan akandibayar oleh asuransi akan terangsang untuk
over-treat dan over-prescribe medicines.
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 7/33
Apa dampaknya?
• Moral hazard mendorong terjadinya
penggunaan sumber daya pelayanan
kesehatan yang tidak efisien secara besar-
besaran
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 8/33
Definisi Fraud
FRAUD is any intentional act or omission designed to deceive others,
resulting in the victim suffering a loss and/or the perpetrator achieving
a gain
tindakan disengaja atau kelalaian yang dirancang untuk menipu orang
lain, sehingga korban menderita kerugian dan atau pelaku mendapatkeuntungan
tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan menggunakan
kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi kepercayaan
dan kewenangan yang dimiliki; atau (b) perbuatan yang disengaja atau
diniatkan untuk menghilangkan uang atau harta dengan cara akal
bulus, penipuan atau cara lain yang tidak wajar (BPK, 2012)
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 9/33
Karakteristik Fraud
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 10/33
Karakteristik Fraud di Indonesia
• Kasus yang terjadi belum serumit kasus di
Negara Maju masih seputar kasus Suap,
pencucian uang, mark-up harga, kegiatan fiktif,
dsb)• Namun kasus-kasus terkadang menjadi “sulit”
diungkapkan karena karakteristik dominannya
adalah KOLUSI.
• Kolusi mengakibatkan “alat-alat kendali”
menjadi tidak berfungsi.
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 11/33
Fraud (Kecurangan) dalam LayananKesehatan
(Rebecca Saltielth Bush, 2012)
Tipikal fraud dalam sektorkesehatan biasanya mengambilbentuk dari salah satu ataugabungan berikut ini:
• False statement/claims (pernyataan/klaim palsu)
• Elaborate scheme (pengelabuan yang nyata-nyata direncanakan)
• Cover-up strategies (menyembunyikan ataumenutup-nutupi fakta/kebenaran)
•
Misrepresentation of value (janji menyesatkan atas suatunilai)
• Misrepresentation of service (janji menyesatkan atas suatulayanan)
Abuse/maltreatment dalam sektorkesehatan terjadi ketika:
• Adanya insiden atau praktik yangtidak konsisten dengan standarperawatan
• Timbulnya biaya yang tidak perlu,yang diakibatkan secaralangsung/tidak langsung
• Adanya pembayaran yang tidaklayak atau adanya pembayaranatas layanan yang tidakmemenuhi standar profesional
• Adanya layanan medis yang tidakperlu
• Kualitas layanan yang diberikandi bawah standar
• Syarat-syarat dalam penjaminankesehatan tidak dipenuhi
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 12/33
Jenis Kasus Fraud Kesehatan
2006 s.d 2008 1996 s.d 1998
Sumber: America’s Health Insurance Plans.
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 13/33
Mengapa Fraud Kesehatan Besar ?
• The Willie Sutton Rule: “I rob banks becausethat’s where the money is!” In other words…it’seasy
Model pembayaran mendorong penggunaan secaramaksimum, hasil tidak efisien
Besarnya Dana di sektor kesehatan
Pencegahan minimal dan deteksi sangat minim
Terbatasnya penggunaan teknologi Hukuman ringan (penjara dan denda) vs kejahatan lainnya
Tidak berbagi informasi
sumber: Departemen Kehakiman USA dari 1991-2009 mengembalikan sekitar
$23.200.000.000
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 14/33
Karakteristik Fraud Dalam JKN
• Fraud bisa dilakukan siapa saja, misal : – Kolusi antara pihak BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit
– Kolusi antara pihak Vendor dengan Rumah Sakit
– Kolusi antara Pasien dengan Rumah Sakit
– Kolusi di internal RS, dll
• Area yang paling rawan terjadi Fraud : Pada proses penentuan tarifdan klaim, pemberian pelayanan dan penetapan kepesertaan
• Jika terjadi indikasi Fraud dan kemudian dilakukan investigasi,proses penyelidikan tidak akan hanya dilakukan pada satu pihak,namun pada semua pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian.
•Fraud dalam JKN berpotensi merugikan keuangan negara. Karena jika dana Jaminan Sosial tidak mencukupi untuk membayar klaim,negara yang akan menanggung sisanya.
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 15/33
Definisi Korupsi• Korupsi (bahasa latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan,
memutarbalik, menyogok)
• Robert Klitgaard :
• Transparency International: Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikuspolitisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri ataumemperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
• World Bank : The Abuse of public office for private gain
• Menurut UU No. 31 tahun 1998 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTPK dirumuskan 30 bentuk/jenis TPK yang dikelompokkan menjadi 7 :
1. Kerugian Keuangan Negara2. Suap Menyuap3. Penggelapan dalam Jabatan4. Pemerasan5. Perbuatan Curang6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan7. Gratifikasi
• Perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik yang merugikannegara atau masyarakat. Unsur-Unsur Korupsi (Bibit Slamet Riyanto, 2009):
1). Niat melakukan korupsi (desire to act ),2). Kemampuan untuk berbuat korupsi (ability to act ),3). Peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi (opportunity to do corruption),4). Target atau adanya sasaran untuk dikorupsi (suitable target )
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 16/33
Mengapa Korupsi?
TERPAKSA(corruption by need )
Dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan
hidupnya sehari-hari yang tidak tercukupi oleh
gajinya yang rendah.
Berhubungan dengan Niat dan Perilaku.
MEMAKSA(corruption by greed )
Dilakukan karena adanya sifat keserakahan untukbisa hidup secara berlebihan (bermewah-
mewahan).
Berhubungan dengan Niat dan Perilaku.
DIPAKSA(corruption by system)
Korupsi: pertemuan antara niat dan kesempatan.
Kesempatan tercipta karena kelemahan sistem
dan peraturan.
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 17/33
Penyebab Korupsi
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 18/33
Penyebab Korupsi
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 19/33
Tantangan bagi profesi kedokteran dalam pemberantasan korupsi adalahmengantisipasi modus korupsi yang semakin kompleks dan sophisticated . UNCACmulai mendorong perhatian yang semakin serius pada antara lain:
• Abuse of power & discretion. Profesi dokter memegang otoritas medis yang
sulit ditantang, baik oleh kolega, terlebih oleh kalangan awam. Hal inimenimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan publik.
• Conflict of interest. Profesi dokter dapat terjebak pada situasi konflikkepentingan, yang apabila tidak segera keluar dari situasi tersebut, dapatmengakibatkan tindak pidana.
• State Capture Corruption. Profesi kedokteran harus mewaspadai upaya-upayapihak tertentu memanfaatkan otoritas medis untuk melakukan korupsi melaluiproduk peraturan perundangan.
• Unholy alliance. Permufakatan jahat antara profesi kedokteran dengan pelakukejahatan.
Tantangan Memberantas Korupsi diSektor di Kesehatan
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 20/33
Penyalahgunaan otoritas medis untuk melindungi pelaku kejahatan
• Pasal 21 UU 31/1999 jo UU 20/2001: Perbuatan dengan sengaja
mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung/tidak
langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap
saksi/tersangka/terdakwa diancam dengan pidana penjara minimal 3
tahun, maksimal 12 tahun, dan atau denda minimal Rp 150 juta dan
maksimal Rp 600 juta
• Pasal 12 (a) dan (b) UU 31/1999 jo UU 20/2001: Dalam hal perbuatan
tersebut dikaitkan dengan adanya pemberian imbalan, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun
dan paling lama 20 tahun, dan denda minimal Rp 200 juta dan maksimalRp 1 milyar.
KPK telah melakukan MoU dengan IDI
(11 Mei 2012) untuk :Penilaian Medis
& second opinion terhadap saksi,
tersangka dan terdakwa; Antisipasi
penyimpangan medis
Contoh Unholy Alliance
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 21/33
Penanggulangan Moral Hazard , Fraud dan
Korupsi Layanan Kesehatan di Berbagai Negara:
- Memastikan dana kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan biaya
yang dikeluarkan
- Membangun sistem operasional yang akuntabel dari hulu ke hilir
- Sosialisasi seluruh pihak agar memiliki pemahaman yang sama
terhadap sistem yang berjalan.- Membangun fraud control yang secara terus menerus dievaluasi:- Dukungan sistem IT yang reliable
- Kelembagaan dan personil yang independen dan kompeten
- Regulasi dan kebijakan yang jelas
- Penanganan dan hukuman yang serius kepada para pelaku
kejahatan korupsi fraud maupun moral hazard. Di Amerika Serikat
termasuk tindak pidana khusus sehingga langsung ditangani FBI.
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 22/33
Strategi PemberantasanKorupsi
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 23/33
1. Pencegahan Terintegrasi:Pencegahan dilakukansecara terintegrasi dalamsatu “paket PencegahanKPK”, yakni dalam rangkamembangun Sistem
Integritas Nasional (SIN)sesuai dengan fokus areapada masing-masing fase.
2. Penindakan Terintegrasi:Penindakan yang dilakukanterhadap Grand Corruption
sesuai dengan focus areapada masing-masing fase,dengan pembangunankasus (case building)
3. Pencegahan dan
Penindakan yang
Terintegrasi: Terhadap
focus area yang telah
dilakukan Penindakan,
akan dilakukan improve(recovery) melalui
Pencegahan. Atau
sebaliknya, Penindakan
akan dilakukan apabila
Pencegahan yang
dilakukan terhadap focusarea tidak efektif (belum
berhasil).
Grand Strategi KPK
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 24/33
Fami
ly
Community
CivilSocieties
Politics
Administration
Socioculture
Religion
Economy
IInstitusi dikatakanberintegritas jika institusi
tersebut ketika melakukantindakan konsisten sesuaidengan nilai, tujuan dan tugasyang diemban oleh institusitersebut (Brown et al, 2005)
Institusi yang berintegritasadalah institusi yang berupayadan memiliki kebijakanorganisasi untuk mendukungtercapainya integritas
personal/individu(Vandekerckhove, 2008)
Membangun Organisasi yang
Berintegritas
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 25/33
Integritas dan Kepercayaan
Masyarakat
Peer Review
PenegakanHukum
Pengawasan
Masyarakat
Malpraktik
Tindak Pidana
Pelanggaran Kode
Perilaku
Integritas
Profesi
TRUST
• Kecurangan yang tidak ditangani menimbulkan resiko hilangnya
kepercayaan publik dan kerusakan pada reputasi integritas suatu
organisasi.
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 26/33
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 27/33
Upaya-upaya Pencegahan KPK
Dalam JKN
1. Pengkajian Sistem
• Melakukan Kajian Jamkesmas dan Persiapan PelaksanaanJKN melalui:
– Wawancara dan Diskusi dengan Pengambil Kebijakan – Wawancara dan Diskusi dengan Pelaksana
– Wawancara dan Diskusi dengan Pakar
– Observasi lapangan
– Analisis Dokumen
• Aspek yg menjadi fokus perhatian: Kepesertaan, Regulasi,Pembiayaan, Pelayanan, Kelembagaan, dan Pengawasan
• Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untukmelakukan perbaikan-perbaikan
2013
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 28/33
2. Sosialisasi Potensi Korupsi Pada JKN
• KPK memberikan penjelasan mengenai potensi
korupsi dan potensi kerugian negara dalampelaksanaan JKN pada seminar-seminar dan juga
kunjungan lapangan
• KPK melakukan talkshow pada radio streaming KPK
kepada masyarakat terkait JKN
2013
Upaya-upaya Pencegahan KPKDalam JKN
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 29/33
3. Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi
• KPK secara rutin memantau pelaksanaan JKN dan
juga menagih pelaksanaan rencana aksi instansiterkait sesuai dengan rekomendasi KPK.
• Mengevaluasi kembali berbagai pelaksanaan aksi
yang tidak efektif menutup kelemahan sistem.
• Akan melaporkan kepada Presiden, DPR dan BPK
apabila instansi tidak melaksanakan aksi atas
rekomendasi yang telah diberikan KPK.
2014
Upaya-upaya Pencegahan KPK
Dalam JKN
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 30/33
4.Koordinasi dan Supervisi (Korsup)Pencegahan Korupsi di JKN
KPK membuat forum bersama BPJS Kesehatan, Kemenkes,Kemensos, Kemendagri, Kemenkeu, OJK dan DJSN untukbersinergi dalam mencegah korupsi di program JKN. Darihasil Korsup tersebut terdapat 3 hal mendesak yang perludiselesaikan:
- Kepesertaan PBI
- Pengawasan fraud dalam layanan
- Regulasi dan pengawasan penggunaan dana kapitasi difaskes primer
2014
Upaya-upaya Pencegahan KPK
Dalam JKN
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 31/33
Setelah Upaya Pencegahan, Lalu Apa?
Jika upaya-upaya Pencegahan tidak berhasilmencegah terjadi korupsi/ fraud /moral hazard ?
– Upaya penindakan akan segera berjalan. Langkah ini
telah KPK lakukan pada beberapa program seperti:penyelenggaraan haji, e-ktp, importasi daging sapi,bisnis hulu migas, dll.
– Upaya penindakan juga akan dikoordinasikan kepada
Bareskrim Polri dan juga Kejaksaan di daerah-daerahterutama untuk tindak pidana umum.
– Upaya Pencegahan akan terus dijalankan sambil terusmengevaluasi pelaksanaannya.
B b L k h S i O i l Y
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 32/33
Beberapa Langkah Strategis Operasional Yang
Mendesak Dilakukan Untuk Mencegah Moral
Hazard , Fraud dan Korupsi
• Membangun standar layanan (Clinical Pathway, Daftar
Obat dan SOP medis lainnya) sebagai panduan yang jelas
bagi pelaksana di lapangan
• Membangun sistem kontrol untuk memastikan layananyang diberikan tidak menyimpang dari standar
• Menyusun manajemen resiko terutama dalam
memberikan layanan termasuk solusi untuk
meminimalkan resiko
• Membangun sistem IT yang handal mulai dari hulu
hingga hilir proses layanan
7/23/2019 Pencegahan Korupsi Dan Fraud Pada Program JKN - Pontianak
http://slidepdf.com/reader/full/pencegahan-korupsi-dan-fraud-pada-program-jkn-pontianak 33/33
erimakasih
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920
Telp: (021) 2557 8300
Website KPK - http://www.kpk.go.id Radio Streaming - http://www.kpk.go.id/streaming
ACCH KPK - http://acch.kpk.go.id/home E-modul Gratifikasi - www.kpk.go.id/gratifikasi Film KvK - http://www.indonesiabersih.org/video/ Film Profile KPK -http://www.youtube.com/watch?v=DSxFHMVjYsA&feature=youtu.be
Pengaduan Dugaan Tindak Pidana
Korupsi:
Direktorat Pengaduan Masyarakat
PO BOX 575 Jakarta 10120
Telp: (021) 2557 8389
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 08558 575 575, 0811 959 575
Email: [email protected]
Pelaporan Gratifikasi:
Direktorat Gratifikasi
Telp: (021) 2557 8440
Email:
Pelayanan Informasi Publik
Hubungan Masyarakat:
Telp: (021) 2557 8498
Faks: (021) 5290 5592
Email: [email protected]
Informasi Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN):
Direktorat LHKPN
Telp: (021) 2557 8396
Email :informasi lhkpn@kpk go id