Siti Sufinah1406648804

JAMKESMAS KE

Sistem Pembangunan Kesehatan Nasional dan Daerah FKM UI_OKT 2015

Apa yang di bahas??

Perubahan SJSN

Askeskin ke Jamkesmas Landasan filosofi-Yurisdis

Jamkesmas ke JKN Dasar hukum, Peraturan Terkait

Perbedaan Jamkesmas dg JKN

Tujuan, Sasaran, Manfaat, Prinsip

PengelolaanPendanaan,

Penyelenggaraan/ Organisasi, Monev,

Penanganan Keluhan

JKN

UKP/UKM, Preventif/Kuratif

Kelebihan-Kekurangan

OUTLINE

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan

semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan

• Pasal 28 H ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.• Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

UUD 1945

Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

PENDAHULUAN

Perubahan SJSN

JPKMM2005-2007

JAMKESMAS2008-2013

JKN1 Jan 2014-sekarang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin

dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, diselenggarakan oleh

Kemenkes sejak tahun 2008

LANDASAN FILOSOFISProgram JAMKESMAS sebagai kelanjutan dari ASKESKIN diselenggarakan sejak Agenda 100 Hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu untuk mengatasi hambatan dan kendala akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin.

LANDASAN YURIDIS• Kepmenkes SK No.

1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) Dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. • Peraturan Perundangan Terkait

Kenapa perubahan dari Askeskin ke Jamkesmas??

Perubahan didasar atas pertimbangan utk pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi & akutabilitas penyelenggaraan program

DEFINISI

Peraturan Perundangan Terkait(Landasan Yuridis Jamkesmas)

UUD 1945• Pasal 28 H ayat (1)• Pasal 34 ayat (1)

Pendanaan dan Pengelolaan Dana• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah • UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN• UU No. 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan• UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • PerPres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia, • Permenkes No. 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkes

Merupakan bagian SJSN sejak 1 Jan 2014 , program Jamkesmas melebur kedalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan

Perlu langkah kongkrit untuk mengatasinya. Hasrat kuat untuk mereferomasi dan melakukan perbaikan itulah yang muncul sebagai motivasi besar dalam melahirkan program JKN.

Kenapa perubahan dari Jamkesmas ke JKN??

Karena dalam realisasinya, (Jamkesmas)• masih banyak fakir miskin dan orang tidak mampu yang mengeluhkanmanfaat

program Jamkesmas, salah satu penyebab rendahnya anggaran• Jasa penyedia fasilitas kesehatan dan nakes tidak dihargai secara layak. persepsi

masyarakat buruk thd Jamkesmas• rendahnya tingkat utilisasi program,

Dasar Hukum JKN

Peraturan Terkait JKN

Perbedaan Jamkesmas dengan JKN• Tujuan• Sasaran•Manfaat• Prinsip

Pengelolaan

Perbedaan Jamkesmas dan JKN

Perbedaan Jamkesmas JKN

Tujuan Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimalsecara efektif dan efisien

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Sasaran masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

(Bab I point B Lampiran Kepmenkes No.125/Menkes/SK/II/2008)

seluruh komponen mulai dari pemerintah (pusat dan daerah), BPJS, fasilitas kesehatan, peserta dan pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan program JKN

(Bab I point B-C Lampiran Permenkes No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional)

Perbedaan Jamkesmas1 JKN2

Manfaat disediakan untuk masyarakat miskin bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin.

(Bab IV point C Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No.125/Menkes/SK/II/2008)

•Manfaat medis, berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. •Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulan.

(Bab IV point C Lampiran Permenkes No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional)

Perbedaan Jamkesmas dan JKN

Perbedaan Jamkesmas dan JKN

Perbedaan Jamkesmas1 JKN2

Prinsip a) Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.

b) Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang ’cost effective’ dan rasional.

c) Pelayanan Terstruktur, berjenjang dengan Portabilitas dan ekuitas.

d) Transparan dan akuntabel.

(Bab II point B Lampiran Kepmenkes No.125/Menkes/SK/II/2008)

a) Kegotongroyonganb) Nirlabac) Keterbukaan, kehati-hatian,

akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas

d) Portabilitase) Kepesertaan Wajibf) Dana amanatg) Hasil pengelolaan dana

Jaminan Sosial

(Bab II pasal 4 UU No. 40 Th 2004 ttg SJSN)

Perbedaan Jamkesmas dengan JKN• Tujuan• Sasaran•Manfaat• Prinsip

Pengelolaan

• Pendanaan• Penyelenggaraan/

Organisasi•Monev • Penanganan Keluhan

Perbedaan PendanaanPerbedaan Jamkesmas1 JKN2

Sumber Pendanaan

•APBN sektor Kesehatan dan •APBN untk PBI•Iuran peserta Bukan PBI

Penyaluran Dana ke fasilkes

•di Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung dari Depkes ke Puskesmas melalui pihak PT Pos Indonesia•di Rumah Sakit /BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM disalurkan langsung dari Depkes melalui Kas Negara (KPPN) ke rekening Bank Rumah Sakit /BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM.

(Bab V point B-C Lampiran Kepmenkes No.125/Menkes/SK/II/2008)

BPJS Kesehatan akan membayar kepada :•FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dengan Kapitasi dan Non Kapitasi. •FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) dengan sistem paket INA CBG’s dan di luar paket INA CBGs.

(Bab V point B-C Lampiran Permenkes No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional)

Perbedaan Penyelenggaraan/OrganisasiPerbedaan Jamkesmas1 JKN2

Penyelenggaraan

Terdiri dari:•Tim Pengelola (bersifat internal lintas program di Depkes/Pusat dan Dinkes Prov/Kab/Kota.)-Pusat, -> PJ Menkes-Propinsi, -> PJ Ka.Dinkes Prov -Kab/Kota, -> PJ Ka.Dinkes Kab/kota

•Tim Koordinasi (melibatkan lintas sektor & stakeholder terkait dlm berbagai kegiatan seperti koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dll)-Pusat, -> pelindung Menkes-Propinsi , -> pelindung Gubernur-Kabupaten/Kota, -> pelindung Bupati•Pelaksana verifikasi di PPK•PT. Askes (Persero).

(Bab VI point A-D Lampiran Kepmenkes No.125/Menkes/SK/II/2008)

Oleh BPJS kesehatan, betanggung jawab kpd Presiden. (pasal 7 UU no 24 Th.2011)

Terdiri :•Dewan Pengawas, 7 anggota (2 org unsur Pemerintah, 2 org unsur Pekerja, 2 org unsur Pemberi Kerja, 1 orang unsur Tokoh Masyarakat)•Dewan Direksi, paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional

(pasal 22-23 UU no 24 Th.2011)

Perbedaan Monev

Perbedaan Jamkesmas1 JKN2

Ruang lingkup/ Aspek Monev

•Pendataan masyarakat miskin•Pelaksanaan pelayanan kesehatan•Pelaksanaan penyaluran dana

(Bab VII point B Lampiran Kepmenkes No.125/Menkes/SK/II/2008)

•monitoring yaitu Kepesertaaan, Fasilitas Kesehatan, SDM Kesehatan, Obat dan Alat Kesehatan, Utilisasi Pelayanan dan Keuangan, serta Organisasi dan Kelembagaan. •evaluasi yaitu status kesehatan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, jaminan sosial, fiskal, dan lain-lain.

(Bab VII point B Lampiran Permenkes No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional)

Perbedaan Penanganan Keluhan

Perbedaan Jamkesmas JKN

Prinsip penanganan keluhan

•Diselesaikan scr memadai, dlm waktu singkat &diberikan umpan balik •dibentuknya Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) atau memanfaatkan unit yang telah ada di RS/Dinkes•dilakukan secara berjenjang, bila belum terselesaikan dapat dirujuk ketingkat yang lebih tinggi

(Bab VII point C Lampiran Kepmenkes No.125/Menkes/SK/II/2008)

•Obyektif•Responsif•Koordinatif•Efektif dan efisien•Akuntabel•Transparan

(Bab VII point E Permenkes RI No 28 Tahun 2014)

Mempunyai manfaat secara komprehensive; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. (Bab IV point C Permenkes RI No 28 Tahun 2014)

Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (personal care). (JKN Multi Manfaat. http://www.depkes.go.id/article)

UKP atau UKM??Preventif atau Kuratif ??

Kelebihan JKN• Memiliki sifat kepersertaan yang WAJIB, menjamin seluruh

penduduk Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan prinsip gotong royong tidak terlalu membebankan suatu pihak untuk tergabung dalam program JKN.

• Diatur oleh undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaannya, JKN tidak mengejar profit.

• JKN menjamin premi yang murah untuk setiap paket pelayanan yang sama

• Manfaat jaminan menyeluruh mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan

Sumber: HAPSA FKM UI. Analisa SWOT Pelaksanaan JKN

Kekurangan

• meningkatnya masyarakat yang ingin ikut tergabung dalam JKN tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM yang memadai di BPJS Kesehatan.

Sumber: HAPSA FKM UI. Analisa SWOT Pelaksanaan JKN

• dari segi pelayanan kesehatan (menurut peserta):• Pasien dengan penyakit kronis hanya diberikan obat kurang dari 30 hari

(hanya untuk 3-7 hari) sehingga pasien harus berulang kali ke RS• Terdapat beberapa RS yang masih mengenakan kurun biaya bagi pasien• Peserta belum memahami hak dan kewajibannya• Rujukan berjenjang belum dapat berjalan secara optimal

• dari segi faskes• Penggunaan aplikasi P-Care di Puskesmas belum berjalan secara

optimal, kebanyakan puskesmas masih menggunakan SIMPUS• E-Catalog belum tersedia, sehingga mempengaruhi pelayanan obat di RS• Tarif INA CBG’s belum memadai, khususnya bagi RS Swasta• Penerapan iur biaya di klinik rawat jalan di RS Swasta

1. 2013. Kumpulan Tanya Jawab: RUU SJSN (Umum). Online http://www.jamsosindonesia.com/faqs/cetak/1 1/6

2. 2014. JKN Multi Manfaat. Online http://www.depkes.go.id/article/print/13060100016/sosialisasi-jaminan-kesehatan-nasional.html

3. Depkes. 2008. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008. Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No.125/Menkes/SK/II/2008

4. Hapsa FKMUI. Analisa SWOT Pelaksanaan JKN. Online http://hapsafkmui.tumblr.com/post/105685776943/analisa-swot-pelaksanaan-jkn

5. Jamsos. 2013. Regulasi JAMKESMAS. Online http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_artikel/34

6. JKN. 2013. Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kemenkes RI.Online http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/BAHAN_PAPARAN_JKN.pptx

7. Kemenkes RI. 2011. Buletin Jendela Data dn informasi Kesehatan: JAMKESMAS. Triwulan IV. Jakarta : Kemenkes RI. Online http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-jamkesmas.pdf

8. Permenkes RI No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional . Online http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/PMK%20No.%2028%20ttg%20Pedoman%20Pelaksanaan%20Program%20JKN.pdf

Referensi

9. Perpres RI No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan10. Program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN). Online

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/

11. Program Penanggulngan Kemiskinan. Online http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/dprogram-jamkesmas/

12. Putri, Asih Eka. 2014. Seri Buku Saku-4: Paham JKN. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung . Online http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/11205.pdf

13. Supriyantoro. 2014. FORMULASI KEBIJAKAN INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENUJU UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (Disertasi). Yogyakarta: UGM. Online http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/jkn/disertasi-jkn.pdf

14. UU RI No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Online http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/unduh/index/1

15. UU RI No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Online http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/UU%20No.%2040%20Tahun%202004%20tentang%20SJSN.pdf

16. Yusuf, Ronald dan Amir, Hidayat. 2014. Menyambut Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Online http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_Menyambut%20Implementasi%20Program%20Jaminan%20Kesehatan%20Nasional.pdf

Referensi