PENAWARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PITA LEBAR (BROADBAND) DI INDONESIA 2015Januari 2015Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI), 2014 2019, Pitalebar atau broadband adalah akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak.

RPI bertujuan memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan Pitalebar yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode 2014 - 2019 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025.

Sasaran kecepatan akses pitalebar pada 2014 hingga 2019, dibagi dalam dua kelompok yaitu perkotaan dan perdesaan. Jaringan akses tetap perkotaan dikelompokkan antara lain akses tetap perumahan, gedung dan akses bergerak, sedangkan jaringan akses tetap pedesaan dikelompokkan antara lain akses tetap perumahan dan akses bergerak.

Sebagai langkah awal, Program unggulan pembangunan pitalebar, dibagi dalam tiga kelompok, yaitu Pertama, Konektivitas Ekonomi, yang terdiri dari Proyek Ring Palapa, Pipa Bersama, dan Proyek Percontohan Konektivitas Nirkabel untuk Pitalebar Perdesaan. Program unggulan kedua, yaitu Konektivitas Pemerintah dalam bentuk Jaringan dan Pusat Data Pemerintah Terpadu; dan Prioritas ketiga, yaitu Pendorong (enabling) yang terdiri atas Reformasi Dana Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri TIK Nasional. Selain tiga program unggulan tersebut, terdapat lima sektor prioritas, yaitu e-Pemerintahan, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik, dan e-Pengadaan. Guna terlaksananya enam program unggulan dan lima sektor prioritas tersebut diperkirakan membutuhkan pendanaan mencapai Rp 278 triliun .Pada 2019, pembangunan pitalebar direncanakan dapat memberikan akses tetap di wilayah perkotaan ke 71% rumah tangga dengan kecepatan 20 Mbps dan 30% populasi, serta akses bergerak ke seluruh populasi dengan kecepatan 1 Mbps. Sedangkan di wilayah perdesaan, prasarana pitalebar akses tetap diharapkan dapat menjangkau 49% rumah tangga dengan kecepatan 10 Mbps dan 6% populasi, serta akses bergerak ke 52% populasi dengan kecepatan 1 Mbps. Pada akhir 2019, harga layanan pitalebar ditargetkan paling tinggi sebesar 5% dari rata-rata pendapatan bulanan.

Pitalebar menjadikan penyediaan, pengolahan, dan pendistribusian informasi dilakukan secara lebih cepat, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga informasi tersebut tidak kehilangan nilai dan bahkan dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Pembangunan Pitalebar Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing nasional dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan demikian, RPI disusun sejalan dengan RPJPN, MP3EI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Tim Kajian PT INDEC telah menyusun Peraturan Perundang-Undangan Pita Lebar (Broadband) di Indonesia 2015 dalam bentuk buku setebal 508 halaman dan kami tawarkan seharga Rp 3.600.000 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) per-copy dalam versi Bahasa Indonesia. Untuk pemesanan dan informasi dapat menghubungi PT Indodata Development Center (PT INDEC) melalui Phone: (0251) 863-0903, Fax: (0251) 863-4972 atau email: marketing@indec.co.id, Mobile (SMS): 0821 2364 2224 dengan mengisi formulir terlampir. Pemesanan untuk luar negeri atau luar Bogor akan ditambah biaya kirim. Demikian penawaran ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, Januari 2015PT Indodata Development Center

M. Fadjar Rahardjo

Direktur Utama

DAFTAR ISI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PITA LEBAR (BROADBAND)

DI INDONESIA 2015Januari 20151. PENDAHULUAN

2.OVERVIEW PEMBANGUNAN PITA LEBAR (BROADBAND)2.1. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

2.1.1. Prasarana Jaringan Tulang Punggung

2.1.2 Prasarana Akses TIK

2.2. Pembangunan Pita Lebar (broadband) 2014 -2019

2.2.1.Kebijakan Utama Pembangunan Broadband Nasional

2.2.2.Strategi Utama Pembangunan Broadband Nasional

2.2.3. Permasalahan Pembangunan Pitalebar

2.2.4Kerangka Rancangan Pitalebar Indonesia 2014 - 2019

2.2.5. Tahapan Pembangunan

2.2.6. Sasaran Kecepatan Akses Pitalebar

2.2.7. Harga Lebar Pita (Bandwidth)

2.3.Program Unggulan

2.3.1.Konektivitas Ekonomi

2.3.1.1.Pembangunan Ring Palapa

2.3.1.2.Proyek Pipa Bersama

2.3.1.3.Percontohan Konektivitas Nirkabel Pitalebar Perdesaan

2.3.2. Konektivitas Pemerintah

2.3.2.1.Jaringan Dan Pusat Data Pemerintah Terpadu

2.3.3. Pendorong (Enabling)

2.3.3.1.Reformasi Pengelolaan Dana Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)

2.3.3.2.Program Pengembangan SDM dan Industri TIK Nasional

2.3.3.4.Dukungan Pemerintah Untuk Program Unggulan

2.3.3.5.Waktu Pelaksanaan Program Unggulan

2.4.Sektor Prioritas

2.4.1. E-Pemerintahan

2.4.2. E-Pendidikan

2.4.3. E-Kesehatan

2.4.4. E-Logistik

2.4.5. e-Pengadaan

2.5.Sasaran Penetrasi Akses

2.5.1. Perkotaan

2.5.2. Perdesaan

2.5.3. Penetrasi Terminal Pelanggan

2.6.Perkiraan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Pitalebar 2014-2019

2.7. Operator satelit di Indonesia

2.7.1.Operators Serat Optik Backbone

2.7.2. Panjang jaringan serat optik backbone di Indonesia

2.8. Pelanggan telepon, internet dan broadband3. DAFTAR PERATURAN

3.1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

3.2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi3.3Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019

3.4.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)

3.5.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/PER/ M.KOMINFO/ 01/2009 Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

3.6.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/ 11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan3.7.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/ 10/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet3.8.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 12/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan3.9.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/ 12/2010 Tentang Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan3.10.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/ 12/2010 Tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange Untuk Layanan Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan3.11.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 04/ PER/M.KOMINFO/01/2012 Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Ethernet First Mile3.12.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi3.13.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Layanan Pita Lebar

3.14.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Prosedur Koordinasi Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi3.15.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Prosedur Koordinasiantara Penyelenggara Telekomunikasi Yang Menerapkan Personal Communication System 1900 Dengan Penyelenggara Telekomunikasi Yang Menerapkan Universal Mobile Telecommunication System3.16.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/ 2006 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-20003.17.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Multi-Layer Switch3.18.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (Short Range Device)3.19.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Modem Broadband Over Power Line Untuk Keperluan Pelanggan

3.20.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kelompok Alat Dan Perangkat Telekomunikasi

3.21.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas3.22.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain3.23.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Layanan Jelajah (Roaming) Internasional3.24.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Router

3.25.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Penyadapan Yang Sah Atas Informasi Berbasis Internet Protocol Pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas3.26.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Peru Bahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas3.27.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Penyelenggara Telekomunikasi3.28.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Roadmap Penerapan IPv6 Di Indonesia3.29.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 11/Per/M.Kominfo/07/ 2010 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV)

3.30.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

3.31.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler Dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz Yang Menerapkan Personal Communication System 1900 Ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

3.32.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

3.33.Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Penetapan Bank Indonesia Rate Untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2014LAMPIRAN:RENCANA PITALEBAR INDONESIA (INDONESIA BROADBAND PLAN), 20142019

FORMULIR PEMESANAN

PT INDODATA DEVELOPMENT CENTER (PT INDEC)

Office: Bumi Panggugah, Jl. Teratai Raya No.14, Ciomas - Bogor 16610Phone: (0251) 863-0903, Fax: (0251) 863-4972, Mobile (SMS): 0821 2364 2224Website: www.indec.co.id, Email: marketing@indec.co.idPENAWARAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PITA LEBAR (BROADBAND)

DI INDONESIA 2015Januari, 2015Nama (Bapak/Ibu):.......................................................................................Posisi: .......................................................................................Nama Perusahaan:.......................................................................................No. NPWP Perusahaan:.......................................................................................Alamat Perusahaan:.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................Telepon:..................................... Fax : .......................................Jumlah Pesanan: ............ copy

Tanggal:.....................................................Cap dan Tanda Tangan.....................................................Keterangan :

Harga Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah ) Harga belum termasuk pajak (10% PPn)

Di luar Bogor ditambah biaya pengiriman

Pembayaran ( X ) :

Tunai Cek Transfer Ke - PT. Indodata Development Center AC. No. 0364 975 199 Bank BNI Cab. Bogor