penawaran kumpulan peraturan kelautan di indonesia 2015.doc
TRANSCRIPT
PENAWARAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DI INDONESIA, 2015Februari 2015Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi perikanan laut sangat besar. Tetapi potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal.Sebagian besar hasil pemanfaatan laut selama ini justru lari ke luar negeri oleh para nelayan asing yang memiliki perlengkapan modern dan beroperasi hingga perairan Indonesia secara illegal.
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) merupakan wilayah pengelolaan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI).
Potensi sektor kelautan memiliki peranan penting dan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Potensi sumberdaya alam tersebut meliputi perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan, mineral di dasar laut, minyak dan gas bumi, pelayaran, industri maritim dan jasa kelautan.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai potensi dan kekayaan sumber daya alam sektor kelautan dan perikanan diproyeksikan mencapai US$171 miliar per tahun, dengan perician sektor perikanan senilai US$32 miliar, wilayah pesisir US$56 miliar, bioteknologi US$40 miliar, wisata bahari US$2 miliar, Minyak Bumi US$ 21 miliar dan Transportasi Laut senilai US$ 20 miliar. KKP menargetkan hasil produksi perikanan dan kelautan setiap tahun terus meningkat, sehingga pada akhir 2019 potensi produksi ditargetkan bisa mencapai 24,11 juta ton dengan perkiraan pertumbuhan 14,96%.
Menurut Menteri KKP, dua persoalan utama di sektor hilir yakni kendala kekurangan dan tidak meratanya ketersediaan bahan baku untuk peningkatan produksi ikan olahan serta kemampuan untuk mengembangkan diversifikasi produk. Sedangkan di bagian hulu, perikanan masih mempunyai permasalahan dalam peningkatan kinerja produksi bahan baku dan ikan segar.
Dalam penguatan daya saing, konektivitas, logistik serta peningkatan nilai tambah produk perikanan, KKP menjalankan program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). SLIN, merupakan sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi. SLIN merupakan kunci guna meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan dari hulu hingga hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Bentuk implementasi SLIN berupa pembangunan cold storage.
Pada kurun waktu 2012-2013 sudah dibangun 54 cold storage dengan kapasitas 30-1.500 ton di Jawa, Sumatera dan Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Pada 2014 lalu kegiatan SLIN difokuskan pada koridor Sultra-Jatim-DKI Jakarta, dengan membangun cold storage di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari berkapasitas 300 ton, di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Lamongan berkapasitas 400 ton dan di PPS Nizam Zachman Jakarta berkapasitas 1.500 ton.Peraturan Perundang-Undangan Kelautan di Indonesia 2015 ini, disusun dalam bentuk buku setebal 870 halaman dan kami tawarkan seharga Rp 3.600.000 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) per-copy dalam versi Bahasa Indonesia. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Indodata Development Center (INDEC) melalui Phone: (0251) 863-0903, Fax:(0251)863-4972 atau Email: [email protected], Mobile (SMS): 0821 2364 2224.Formulir pemesanan kami lampirkan bersama penawaran ini.
Bogor, Februari 2015
PT Indodata Development Center
M. FADJAR RAHARDJO
Direktur Utama
DAFTAR ISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DI INDONESIA, 2015Februari 20151. PENDAHULUAN
2. POTENSI KELAUTAN INDONESIA2.1.Pendahuluan
2.1.1.Jumlah Pulau Menurut Provinsi
2.1.2.Pulau-pulau kecil terluar di Indonesia
2.2. Potensi Maritim Indonesia
2.2.1.Potensi ekonomi kelautan
2.2.2.Proyeksi nilai potensi dan kekayaan sumberdaya alam kelautan
2.2.3.Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan
2.4.4.Konservasi Laut
2.3.Wilayah Pengelolaan Perikanan
2.3.1.Karakteristik kedalaman perairan
2.3.2.Pengawasan Perikanan Indonesia
2.3.3.Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan Tangkap di laut Menurut Provinsi, 2013
2.4.Sarana Tangkap Perikanan di laut
2.4.1.Perahu Tanpa Motor
2.4.2.Perahu Motor Tempel
2.4.3.Kapal Motor
2.4.4.Perusahaan Penangkapan Ikan Menurut Status Permodalan, 2013
2.5.Produksi Perikanan
2.5.1.Produksi Perikanan berdasarkan WPP, 2009-2013
2.5.2. Produksi Perikanan Tangkap laut Menurut Provinsi, 2009-2013
2.5.3.Serapan Hasil Perikanan dalam Negeri
2.5.4.Sarana dan Prasarana Pemasaran
2.5.5. Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
2.6.Realisasai Investasi Sektor Perikanan 2014
2.6.1. Penanaman Modal Asing (PMA)
2.6.2. Peneneman Modala Dalam Negeri (PMDN)3. KUMPULAN PERATURAN
3.1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia3.2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia3.3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia3.4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
3.5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil3.6.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan3.7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil3.8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
3.9.Peraturan Pemerintah Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia
3.10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia3.11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia3.12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia3.13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan3.14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar3.15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar3.16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut3.17.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/ 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi Di Bidang Kelautan Dan Perikanan3.18.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/ 2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
3.19.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/ 2010 Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan3.20.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/ 2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia3.21.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.23/MEN/ 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut3.22.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Lepas3.23.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.27/MEN/ 2012 Tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan Dan Perikanan
3.24.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
3.25.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2013 Tentang Standar Pelayanan Minimum Bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan3.26.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
3.27.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2014 Tentang Sistem Logistik Ikan Nasional3.28.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan3.29.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2014 Tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan3.30.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia3.31.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2014 Tentang Rumpon3.32.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34/PERMEN-KP/2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil3.33.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil3.34.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 46/PERMEN-KP/2014 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia3.35.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/PERMEN-KP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015
3.36.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
3.37.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia3.38.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2014 Tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transhipment) Di Laut, Dan Penggunaan Nakhoda Dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing
3.39.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) Dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia3.40.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :KEP.39/MEN/2004 Tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-pulau Kecil3.41.Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia3.42.Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu Dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.43.Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/KEPMEN-KP/2014 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Kepulauan Riau
3.44.Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 46/KEPMEN-KP/2014 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Bambu Laut (Isis spp.)***
FORMULIR PEMESANAN
PT INDODATA DEVELOPMENT CENTER (INDEC)
Office : Bumi Panggugah, Jl. Teratai Raya No 14, Ciomas - Bogor 16610
Phone : (0251) 863-0903, Fax : (0251) 863-4972, Mobile (SMS) : 0821 2364 2224
Website : www.indec.co.id, Email : [email protected]
PENAWARAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DI INDONESIA, 2015Februari, 2015Nama (Bapak/Ibu):.......................................................................................
Posisi: .......................................................................................
Nama Perusahaan:.......................................................................................
No. NPWP Perusahaan:.......................................................................................
Alamat Perusahaan:.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Telepon:..................................... Fax : .......................................
Jumlah Pesanan: ............ copy
Tanggal:.....................................................
Cap dan Tanda Tangan
.....................................................
Keterangan :
HargaRp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah ) Harga belum termasuk pajak (10% PPn)
Di luar Bogor ditambah biaya pengiriman
Pembayaran ( X ) :
Tunai
Cek
Transfer Ke - PT. INDODATA DEVELOPMENT CENTERAC. No. 0364 975 199
Bank BNI Cab. Bogor