Penanaman Modal Asingatau(PMA)merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.Mineral dan batubara merupakan salah satu potensi sumber daya alam Indonesia.Agar sumber daya alam tersebut dapat membawa kesejahteraan bagi rakya tIndonesia maka diperlukan kebijakan pertambangan yang berpihak kepadakepentingan ekonomi nasional. Pengalaman Indonesia selama Orde Baru menunjukkan kebijakan pertambangan lebih berpihak pada kepentingan modalasing melalui mekanisme kontrak karya yang menempatkan negara sebagai pihakyang inferior. Hak menguasai negara atas mineral dan batubara tidak terlihatdalam kebijakan pertambangan Orde Baru. Sejak diberlakukannya UU No.4Tahun 2009, hak menguasai negara tersebut tampak melalui sistem perizinan. Selain itu peran modal nasional di sektor pertambangan juga dibangkitkan melaluimekanisme divestasi.

Penanaman modal adalah bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dalam upaya untuk meningkatkan akumulasi modal, menyediakan lapangan kerja, menciptakan transfer teknologi, melahirkan tenaga-tenaga ahli baru, memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan menambah pengetahuan serta membuka akses kepada pasar global.Penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan cukup besar terhada perekonomian nasional, misalnya menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah sehinga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan kesempatan bekerjasama dengan perusahaan lokal sehingga mereka dapat berbagi manfaat, meningkatkan ekspor sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan menghasilkan alih teknologi.Pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia adalah sudah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda mengeluarkan Agrarische Wet (Undang-undang Agraria) dan Agrarische Besluit (Peraturan Agraria) untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dan secara perlahan-lahan menghapuskan tanam paksa yang berada di bawah monopoli negara. Namun demikian, pada saat Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin, Indonesia menolak terhada modal asing dan bantuan luar negeri. Lalu, Indonesia membuka diri kembali terhada modal asing dengan diundangkannya Undang-undang Nomo 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.Penanaman modal asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa.Undang undang nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing menyebutkan bahwa : pengertian penanaman modal dalam undang undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan ketentuan undang undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.Sedangkan pengertian modal asing dalam undang undang tersebut adalah:a) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.b) Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.c) Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang undang ini keuntungan yang diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.Aliran modal dari suatu negara ke negara lainnya bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yang lebih produktif dan juga sebagai diversifikasi usaha. Hasil yang diharapkan dari aliran modal internasional adalah meningkatnya output dan kesejahteraan dunia. Disamping peningkatan income dan output, keuntungan bagi negara tujuan dari aliran modal asing adalah :a) Investasi asing membawa teknologi yang lebih mutakhir. Besar kecilnya keuntungan bagi negara tujuan tergantung pada kemungkinan penyebaran teknologi yang bebas bagi perusahaan.b) Investasi asing meningkatkan kompetisi di negara tujuan. Masuknya perusahaan baru dalam sektor yang tidak diperdagangkan (non tradable sector) meningkatkan output industri dan menurunkan harga domestik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.c) Investasi asing dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan nilai tukar dengan negara tujuan (investment gap).Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu (Pandji Anoraga, 1995: 46) :1) Investasi PortofolioInvestasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru. Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru, hal ini berarti pula membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar hutang bank. Selain itu, dalam proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen2) Investasi LangsungInvestasi langsung atau disebut juga dengan penanaman modal asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman modal asing (PMA) atau Foreign direct investment (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/ jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini penting diperhatikan, mengingat bahwa masalah menyediakan lapangan kerja merupakan masalah yang cukup memusingkan pemerintah.Penanaman Modal Asing hanya meliputi PMA secara langsung (foreign direct investment/FDI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 maka pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari investasi tersebut.Dikalangan masyarakat, kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (portfolio investment), sedangkan kata penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung. Penanaman modal baik langsung atau tidak langsung memiliki unsur-unsur, adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan nilai modalnya.[1]Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan secara jelas tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Secara lengkap, bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun2007 tentang Penanaman modal:penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.[2]Unsur yang melekat dalam ketentuan ini meliputi:bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah perseroan terbatas (PT);didasarkan pada hukum Indonesia;berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak asing/perorangan atau badan hukum ke dalam suatu perusahaan yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing atau dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional.

Usaha untuk menarik modal asing kembali muncul ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi kedua yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. terjadinya krisis ekonomi ditandai dengan beberapa indikator antara lain merosotnya kurs rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat, pendapatan perkapita penduduk merosot tajam, perusahaan mengalami kelesuan bahkan menghentikan kegiatannya dan pemutusan hubungan kerja besar-besaran.Pada saat terjadinya krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, Indonesia sangat memerlukan modal asing. Untuk menciptakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran yang pada tahun 2006 mencapai sekitar 11.600.00 orang, di tambah 1,8 juta orang masuk ke lapangan kerja tiap tahun. Kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% pada tingkat pertumbuhan ekonomi 6% dapat menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja. Kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan dana pembangunan sebesar Rp 125 triliun.Pendekatan terhadap modal asing yang digunakan Indonesia pada saat krisis ekonomi lebih memfokuskan pada pembangunan institusi yang menjadi prasyarat untuk pemulihan ekonomi. Pendekatan institusi ini dilakukan karena Indonesia harus bersaing dengan negara-negara berkembang, seperti Cina, Thailand, Vietnam, dan Philipina.Penelitian mengenai penanaman modal asing di Indonesia berkaitan dengan insentif dan pembatasan, ditinjau dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi penting, setidak-tidaknya karena empat alasan :Legal Certainty (Kepastian Hukum).Sistem Hukum yang terdiri dari substansi, aparatur dan legal culture.Keanggotaan Indonesia dalam WTO telah menyebabkan terjadinya pembaruan UU Penanaman Modal Indonesia.UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, substansi dan pelaksanaannya harus sebanding dengan UU Penanaman Modal di negara-negara pesaing Indonesia dalam menarik modal asing.Untuk mengundang kembali modal asing pemerintah menyediakan insentif baru bagi modal asing, diantaranya :Penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri dan perpanjangan jangka waktu penanaman modal asing. Hal ini dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Pertama, pemerintah mengizinkan para investor asing memiliki saham sampai 95% dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Kedua, akses yang lebih luas di bidang keuangan untuk perusahaan patungan. Perusahaan patungan harus diperlakukan sama seperti perusahaan domestik dan diizinkan untuk meminjamkan dari bank-bank negara dan berpartisipasi dalam rencana kredit dengan syarat bahwa mitra asing paling sedikit telah mendivestasi 75 sahamnya untuk di jual di bursa saham. Ketiga, penangguhan pembayaran PPN (maksimal 5 tahun) sejak perusahaan dapat berproduksi secara komersial atas impor. Keempat, terbukanya kesempatan bagi pengusaha kecil untuk meminta dan memperoleh fasilitas penanaman modal meskipun mereka melakukan proyek non-penanaman modal asing.Peningkatan kepemilikan saham perusahaan modal asing. Untuk menarik modal asing, pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan modal asing berupa peningkatan kepemilikan saham. Hal ini diatur dalam PP No. 17 Tahun 1992. Untuk mendirikan suatu perusahaan penanaman modal asing baru, sumber dana yang dapat digunakan adalah laba yang ditanam kembali dan/atau sumber dana lain. Sedangkan untuk membeli saham perusahaan yang sudah beroperasi, hanya dibenarkan dengan menggunakan laba yang dimilikinya. Semua penyertaan laba perusahaan penanaman modal asing itu akan tetap dianggap sebagai penyertaan asing yang tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.Perpanjangan dan pembaruan Hak atas Tanah. Dalam rangka meningkatkan gairah dan iklim investasi. Pemerintah memberikan fasilitas Hak atas Tanah kepada modal. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1980 tentang Pemanfaatan Tanah Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing.Menurut Ismail Suny ada 3 (tiga) macam kerjasama antara modal asing dengan modal nasional berdasarkan undang-undang penanaman modal asing No. 1 Tahun 1967 yaitu joint venture, joint enterprise dan kontrak karya.[3]a. Joint VentureJoint venture merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (contractual). Misalnya bentuk kerjasama antara Van Sickle Associates Inc.,(suatu badan hukum yang berkedudukan di Delaware, AmerikaSerikat) dengan PT Kalimantan Plywood Factory (suatu badan hukum Indonesia) untuk bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan Selatan. Kerjasama ini juga biasa disebut dengan Contract of Cooperation yang tidak membentuk suatu badan hukum Indonesia seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 UU PMA.[4]Berbagai macam corak atau variasi dari joint venture yang ditemukan dalam praktik aplikasi penanaman modal asing dikemukakan sebagai berikut:1) Technical Assistance (service) Contract : suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak modal asing dengan modal nasional sepanjang yang bersangkut paut dengan skill atau cara kerja (method) misalnya; suatu perusahaan modal nasional yang ingin memajukan atau meningkatkan produksinya. Membutuhkan suatu peralatan baru disertai cara kerja atau metode kerja. Dalam hal demikian, maka dibutuhkan (diperlukan) technical assistance dari perusahaan modal asing di luar negeri dengan cara pembayaran sejumlah uang tertentu yang dapat diambilkan dari penjualan produksi perusahaan yang bersangkutan.2) Franchise and brand-use Agreement : suatu bentuk usaha kerjasama yang digunakan, apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merek terkenal seperti: Coca- Cola, Pepsi-Cola, Van Houten, Mc Donalds, Kentucky Fried Chicken, dan sebagainya.3) Management Contract: suatu bentuk usaha kerjasama antara pihak modal asing dengan modal nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan khusunya dalam hal pengelolaan manajemen oleh pihak modal asing terhadap suatu perusahaan nasional. Misalnya yang lazim dipergunakan dalam pembuatan maupun pengelolaan hotel yang bertaraf internasional oleh pihak Indonesia diserahkan kepada swasta luar negeri seperti; Hilton International Hotel, Mandarin International Hotel, dan sebagainya.4) Build, Operation, and Transfer (B.O.T) : suatu bentuk kerjasama yang relatif baru dikenal yang pada pokoknya merupakan suatu kerjasama antara para pihak, dimana suatu objek dibangun, dikelola, atau dioperasikan selama jangka waktu tertentu diserahkan kepada pemilik asli.b. Joint EnterpriseJoint enterprise merupakan suatu kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 UU PMA. Joint Enterprise merupakan suatu perusahaan terbatas, yang modalnya terdiri dari modal dalam nilai rupiah maupun dengan modal yang dinyatakan dalam valuta asing.[5]c. Kontrak KaryaPengertian kontrak karya (contract of work) sebagai suatu bentuk usaha kerjasama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Bentuk kerjasama kontrak karya ini hanya terdapat dalam perjanjian kerja sama antara badan hukum milik negara (BUMN) seperti; Kontrak karya antara PN. Pertamina dengan PT. Caltex International Petroleum yang berkedudukan di Amerika Serikat.Disamping ketiga bentuk kerjasama di atas masih terdapat bentuk kerjasama yang lain seperti production sharing, management contract, penanaman modal asing dengan disc-rupiah dan kredit untuk proyek (barang modal).Keberadaan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) tidak dapat dipungkiri telah memberi banyak manfaat bagi negara penerima modal (host country), begitu pula bagi investor maupun bagi negara asal (home country).Bagi negara penerima modal (host country) keberadaaan investasi yang ditanamkan oleh investor, khususnya penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment), ternyata telah memberikan dampak positif atau manfaat di dalam pembangunan.Terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran investasi asing, namun secara teoritis kiranya dapat dikemukakan, bahwa kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (multiplier effect). Manfaat yang dimaksud, yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (transfer of technology) maupun alih pengetahuan (transfer of know how). Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa, kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah dimana FDI menjalankan aktifitasnya.Arti pentingya kehadiran investor asing dikemukakan Gunarto Suhardi:investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena langsung lebih permanen. Selain itu investasi langsung:a. memberikan kesempatan kerja bagi penduduk;b. mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal;c. memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi;d. apabila produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal disamping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara;e. lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing;f. memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.2. Kontrak Penanaman Modal AsingSebagaimana diketahui, penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan :a) Oleh pihak asing (perorangan atau badan hukum), ke dalam suatu perusahaan yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing.b) Dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional.Secara yuridis hal yang pertama itu tidak menimbulkan persoalan yang terlalu rumit, karena sudah jelas bahwa bukan hanya modal akan tetapi kekuasaan dan pengambilan keputusan (decision making) dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatu itu memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia atau selama kebijakan -kebijakannya tidak melanggar hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Yang lebih sulit diatur adalah berbagai bagai bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional. Sebab disini kita benar-benar harus menghadapi berbagai variasi antara perimbangan modal dan kekuasaan (management) yang sesungguhnya. Sehingga disini kita harus lebih memperhatikan keadaan perusahaan yang sebenar -benarnya daripada dalam hal perusahaan yang semata-mata bekerja dengan modal asing saja.3. Teori Penanaman Modal Asinga) Teori R. VernonVernon (1966) menjelaskan penanaman modal asing dengan model yang disebut Model Siklus Produk (Pandji Anoraga, 1995: 53). Dalam model ini, introduksi dan pengembangan produk baru di pasar mengikuti tiga tahap. Pendorong untuk mengembangkan produk baru diberikan oleh kebutuhan dan peluang pasar. Dalam tahap satu, pada waktu produk pertama kali dikembangkan dan dipasarkan, diperlukan suatu hubungan yang erat antara kelompok desain, produksi dan pemasaran dari perusahaan dan pasar yang akan dilayani oleh produk itu. Untuk itu produksi dan penjualan perlu dilakukan di dalam negeri. Tahap kedua yakni perusahaan mulai memikirkan kemungkinan mencari pasar pasar baru di negara negara yang relatif maju dan ekspor pun mulai dilakukan dengan tujuan negara dunia ketiga. Keuntungan perusahaan terletak pada skala ekonomi dalam produksi, pengangkutan dan pemasaran. Strategi strategi penentuan harga dan lokasi didasarkan atas aksi dan reaksi multinational corporation yang lain dan bukan pada biaya komperatif. Tahap ketiga atau tahap terakhir yakni dimana produk telah terbuat dengan baik dengan desain yang distandarisasi, sehingga risetan keterampilan manajemen tidak lagi penting. Tenaga kerja yang tidak terampil dan setengah terampil mulai mendapat tempat dan konsekuensinya, produk bergerak ke negara-negara yang sedang berkembang, dimana ongkos tenaga kerjanya masih lebih rendah. Produk produk yang dihasilkan di negara berkembang tersebut akan diimpor kembali ke negara asal dan juga ke pasar negara yang lebih maju. Oleh karena itu, lokasi produksi akan lebih ditentukan oleh perbedaan biaya dari jarak pasar. Investasi luar negeri akan dilihat sebagai suatu cara untuk dapat mempertahankan daya saing perusahaan dalam produk-produk inovatifnya.b) Teori J.H DunningJohn Dunning (1977) dalam menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing melalui teori ancangan eklektis (Pandji Anoraga, 1995: 57). Teori eklektis menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang diperlukan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal asing. Yang pertama adalah adanya keunggulan spesifik perusahaan. Rentang keunggulan yang dapat menumbuhkan FDI adalah :1) Teknologi pemilikan disebabkan karena kegiatan penelitian dan pengembangan.2) Keterampilan manajerial, pemasaran, atau lainnya yang spesifik untuk fungsi organisasi perusahaan.3) Deferensiasi produk, merk dagang atau nama cap. d. Ukuran besar, yang mencerminkan skala ekonomi.4) Keperluan modal yang besar untuk pabrik dengan ukuran efisien minimum.Yang kedua adalah keunggulan internalisasi. Kondisi yang menyokong internalisasi meliputi :1) Biaya tinggi dalam membuat dan melaksanakan kontrak.2) Ketidakpastian pembeli tentang nilai teknologi yang dijual.3) Kebutuhan untuk mengendalikan penggunaan atau penjualan kembali produk.4) Keunggulan untuk menggunakan diskriminasi harga atau subsidi ulang (cross-subsidization).Yang ketiga adalah keunggulan spesifik negara. Keunggulan spesifik lokasi dari negara tuan rumah dapat meliputi :1) Sumber daya alami.2) Kekuatan tenaga kerja biaya rendah yang efisien dan terampil.3) Rintangan perdagangan membatasi impor.c) Teori David K. EitemanMenurut David K. Eiteman (1989), motif yang mendasari penanaman modal asing ada tiga, yaitu : motif strategis, motif perilaku dan motif ekonomi. Dalam motif strategis dibedakan dalam :1) Mencari pasar2) Mencari bahan baku3) Mencari efisiensi produks4) Mencari pengetahuan5) Mencari keamanan politik.Sedangkan motif perilaku merupakan ransangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok. Motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.d) Teori Robock & SimmondsTeori PMA yang lain dijelaskan oleh Robock & Simmonds (1989), melalui pendekatan global, pendekatan pasar yang tidak sempurna, pendekatan internalisasi, model siklus produk, produksi internasional dan model imperalisasi marxis. Pendekatan Global. Menurut pendekatan global, kekuatan intern yang mempengaruhi PMA yaitu pengembangan teknologi/ produk baru, ketergantungan pada sumber sumber bahan baku, memanfaatkan mesin mesin yang sudah usang, mencari pasar yang lebih besar. Sedangkan kekuatan eksternal yang mempengaruhi PMA yaitu pelanggan, pemerintah, ekspansi ke luar negeri dari pesaing dan pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).Model Siklus Produk. Model ini menerangkan bahwa penanaman modal asing melalui tiga tahap, yaitu tahap produk baru, tahap produk matang dan tahap produk yang distandardisasi. Pada tahap produk baru, produk dihasilkan di dalam negeri. Sedangkan untuk pasar luar negeri dilayani dengan ekspor. Pada tahap produk matang, harga produk menjadi penting. Pasar luar negeri telah dilayani oleh produksi lokal. Pada tahap ketiga, persaingan menjadi lebih penting dan produksi diarahkan pada lokasi/ tempat yang biayanya rendah (kecil) dalam lingkup negara yang berpenghasilan rendah.e) Teori Stephen HymerInvestasi langsung merupakan persoalan yang kompleks dan sulit dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun Stephen Hymer telah mengembangkan suatu teori yang cukup kuat untuk menjelaskan cara bekerja internasional dari perusahaan perusahaan nasional. Menurut Hymer, invetasi langsung termasuk dalam teori persaingan tidak sempurna, dan bukan dalam teori persaingan biasa atau teori mengenai pergerakan modal secara internasional. Hymer mengemukakan bahwa inti pokok dari penanaman modal secara langsung adalah meratakan beberapa keuntungan monopolistik yang dinikmati oleh perusahaan induk. Menurut pendekatan ini, pengembalian investasi yang lebih tinggi di luar negeri tidak menjamin kelengkapan penjelasan arus modal, karena pengembalian investasi itu sendiri berarti bahwa modal akan lebih efisien bila dialokasikan melalui pasar modal dan tidak memerlukan pemindahan perusahaan. Kemungkinan memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi akan timbul bila perusahaan memiliki keunggulan tertentu atas

Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Industri Mineral Investasi di bidang pertambangan khususnya dalam sektor industri mineral sangat berperan penting dalam usaha percepatan perbaikan ekonomi bangsa, selain untuk menutupi kekurangan dana pembangunan, investasi ini juga akan memacu persaingan usaha bagi kalangan pengusaha domestik. Dengan demikian arti modal asing yang ditanamkan dalam industri pertambangan khususnya dalam sektor industri mineral bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional disamping untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki. Arti investasi asing di bidang industri mineral di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia tentunya juga peran pemerintah sangat penting demi menjamin kepastian hukum dengan mengeluarkan peraturan (regelling) terkait investasi di bidang pertambangan khususnya industri mineral dalam rangka pencapaian tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam preambule Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya ingin pemerataan pembangunan nasional di semua aspek kehidupan masyarakat. Meskipun pertambangan umum merupakan istilah yang sudah sering digunakan dalam bidang pertambangan, namun pengertian pertambangan umum belum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Defenisi pertambangan umum yang sebagaimana diuraikan oleh H. Salim HS. adalah pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi yang digolongkan menjadi lima golongan, yaitu:[14] a. pertambangan mineral radioaktif; b. pertambangan mineral logam; c. pertambangan mineral nonlogam; d. pertambangan batubara, gambut, dan bitumen padat; e. pertambangan panas bumi. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, pertambangan umum adalah pertambangan bahan galian selain minyak bumi, gas bumi, dan radioaktif.[15] Kontrak (contract, contracten) disebut juga perjanjian. Namun menurut Subekti, pengertian kontrak lebih sempit dari perjanjian karena kontrak mensyaratkan bentuknya selalu tertulis, sedangkan perjanjian bentuknya selain tertulis dapat dilakukan secara lisan. Oleh karena itu, hukum kontrak merupakan spesies dari hukum perjanjian.[16] Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah ditentukan pengertian kontrak karya. Kontrak karya adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.[17] Investasi berasal dari bahasa latin, yaitu investire (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan investment.[18] Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (Domestic investor), investor asing (Foreign Direct Investment) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (Foreign Indirect Investment) melalui pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (Capital Market).[19] Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan[20] penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kegiatan investasi di suatu negara berkaitan erat dengan sistem hukum di negara tersebut, khususnya dengan masalah kepastian hukum yang nantinya akan banyak mempengaruhi masuknya investor untuk menanamkan modalnya. Kepastian hukum itu sendiri bagi investor adalah tolok ukur utama untuk menghitung resiko. Bagaimana resiko dapat dikendalikan dan bagaimana penegakan hukum terhadap resiko terebut. Bila penegakan hukum tidak mendapat kepercayaan dari investor maka hampir dapat dipastikan investor tersebut tidak akan berspekulasi di tengah ketidakpastian. Dalam kondisi demikian, para investor tidak akan berinvestasi baik dalam bentuk portofolio, apalagi dalam bentuk direct investment. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan mineral sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor pertambangan sebagai salah satu penggerak laju pertumbuhan ekonomi bangsa. Namun Indonesia juga tidak lepas dari berbagai kekurangan, tidak mampu mencukupi kebutuhan sendiri baik dari segi fisik dan non fisik serta kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun non konsumtif. Misalnya pengadaan teknologi canggih untuk mengolah berbagai kekayaan alam yang dimiliki. Maka sebuah keniscayaan bagi Indonesia untuk membangun investasi di bidang pertambangan dengan jalan menarik negara-negara lain masuk ke Indonesia untuk berivestasi mengelola mineral yang terkandung di bumi Indonesia. Indonesia dituntut untuk bergerak cepat dengan stabilitas penduduk yang semakin kompleks, salah satu penyebabnya adalah pengangguran yang merajalela. Permasalahan ini terjadi karena kebutuhan masyarakat yang kian meningkat, sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan akan sarana, energi dan bahan-bahan mentah yang pada akhirnya menambah tekanan terhadap lingkungan dan sumber-sumber kehidupan. Hal ini memberikan tantangan bagi institusi pemerintahan dan hukum untuk merancang strategi dan membuat aturan yang tepat untuk menarik investor. Sebab Indonesia dengan sumber daya mineral dan tambang yang melimpah memerlukan sumber daya manusia dan sumber dana (investasi) untuk membangun perekonomian dan mengelola sumber daya alam yang ada. Investasi di bidang pertambangan sangat berperan penting dalam usaha percepatan perbaikan ekonomi bangsa, selain untuk menutupi kekurangan dana pembangunan, investasi ini juga akan memacu persaingan usaha bagi kalangan pengusaha domestik. Dengan demikian arti modal asing yang ditanamkan dalam industri pertambangan bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional disamping untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki. Iklim investasi di Indonesia yang masih pasang surut menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran bagi para investor. Apalagi investasi pertambangan memerlukan dana yang tidak sedikit dengan risiko yang relatif tinggi. Para investor sering merasa khawatir akan banyaknya risiko. Kondisi ini dipengaruhi oleh situasi hukum dan politik yang tidak menentu. Investor yang menanamkan modal di negara-negara berkembang seperti Indonesia umumnya menuntut kesiapan negara tersebut dari aspek keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi.[23] Namun hal ini belum sepenuhnya terwujud dalam industri pertambangan di dalam negeri. Manajemen buruk pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan secara tidak langsung telah mengakibatkan kerugian negara secara materiil. Artinya, potensi industri pertambangan dimana merupakan salah satu penyumbang bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, tidak lagi secara maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Pada dasarnya, permasalahan ini sudah lama menjadi kendala utama dalam bidang pertambangan di Indonesia. Namun pemerintah tidak segera menyelesaikannya yang menyebabkan permasalahan ini semakin berlarut-larut. Ketidaktegasan pemerintah dalam negosiasi kontrak karya juga menjadi salah satu faktor tidak berkembangnya investasi pertambangan dalam negeri. Padahal melalui datangnya investor dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk pembiayaan bangsa. Masuknya perusahaan asing ini dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha dalam berbagai bidang usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.